Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok



Pdg. Panjang, Lintas Media News

Walikota Padang Panjang H Fadly Amran BBA Datuak Paduko Malano memimpin Apel Kesiapan Lebaran 2021 di Mapolres setempat, Rabu (5/5/2021).

Sebagai Inspektur upacara, Wako Fadly Amran menerima laporan kesiapan pasukan dari empat kesatuan yakni Polri, TNI, Dishub dan Satpol PP, sekaligus menyampaikan amanah.

Apel Kesiapan Lebaran 2021 yang merupakan juga gelar Pasukan Operasi Ketupat Singgalang 2021 berkekuatan 139 personil.

Mereka akan ditempatkan di empat pos utama yakni Pospam Koto baru, Pos Pam Rangkayo Basa, Pos Pam Lembah Anai dan Pospam Kubu Kerambia.

Selain itu, Operasi Ketupat Singgalang juga menyiapkan tiga pos pelayanan, antara lain di Pasar Padang Panjang, Kawasan Mega Mendung dan di Tanjung Mutiara.

Walikota Padang Panjang meresmikan Apel Kesiapan lebaran dengan memasangkan pita operasi kepada empat perwakilan pasukan dari unsur Sub Denpom TNI, Satlantas Polres, Dishub dan Satpol PP Padang Panjang.

Walikota yang didampingi Kapolres Padang Panjang AKBP Apri Wibowo, SIk, Wawako Asrul dan Forkompimda Padang Panjang juga melakukan pengecekan pasukan dengan berkeliling lapangan upacara.

Kapolres AKBP Apri Wibowo, SIk menjelaskan penyelenggaraan Apel Kesiapan Lebaran merupakan bukti dari kesiapan jajaran Polres, TNI, Dishub dan Satpol PP dalam mengamankan lebaran 2021 mendatang.

Menurut Kapolres, Operasi Ketupat Singgalang 2021 akan berlangsung mulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Berkaitan dengan itu, dia mengimbau kepada masyarakat agar selalu menerapkan Prokes Covid -19.

Apel Kesiapan Lebaran 2021 dihadiri seluruh anggota Forkopimda Padang Panjang dan unsur pimpinan kesatuan, diantaranya Ketua Dprd Kota Padang Panjang, Kapolres Padang Panjang, Dandim 03 07 Tanah Datar, Ketua Pengadilan Negri Padang Panjang, Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang, Danyon Pelopor B Sat Brimobda Padang Panjang,Dan Sub Den Pom Padang Panjang, Danramil 01 Padang Panjang, Para OPD Kota Padang Panjang dan Tanah Datar, Personil dari Polres Padang Panjang, Personil Sat Brimobda Padang Panjang, Personil  Koramil Padang Panjang, Personil Pol PP padang Panjang dan Personil BPBD Polres Padag Panjang. (maison pisano)



Padang, Lintas Media News

Pengurus Lembaga Lanjut Indonesia (LLI) Sumatera Barat melakukan audiensi dengan Gubernu Sumbar, H. Mahyeldi Ansharullah. Audiensi dilaksanakan di Istana Gubernur Sumatera Barat, Rabu 5 Mei  2021. 

Dalam kegiatan audiensi itu, H. Mahyeldi memberikan dukungan terhadap kegiatan LLI. Gubernur Sumbar ini juga menyetujui pengukuhan pengurus LLI pada 19 Mei 2021.

“Kita tentu mendukung kegiatan para senior ini. Apalagi Lembaga Lanjut Indonesia bertujuan untuk membantu tugas pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi para lansia,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi menyebutkan dukungan yang diberikan berupa pengukuhan pengurus LLI Sumbar dan kegiatan-kegiatan LLI dalam waktu dekat. Diantaranya peringatan Hari Lanjut Usia Nasional dan kegiatan vaksinasi bagi lansia.

Gubernur mengharapkan agar pengurus LLI sukses meningkatkan perhatian berbagai pihak terhadap para lansia di Sumbar.

Ketua LLI Sumbar, Dr. Ali Asmar, M.Pd membenarkan kunjungannya bersama sejumlah pengurus untuk memberitahukan tentang pengukuhan kepengurusan yang dia pimpin. Sekaligus meminta kesediaan gubernur untuk melaksanakan pengukuhan tersebut.

"Kita bersilaturahmi dengan Gubernur Sumbar dalam rangka meminta kesediaan beliau untuk melakukan pengukuhan terhadap organisasi ini. Juga kesediaan beliau memberikan supporting terhadap pelaksanaan Hari Lanjut Usia Nasional pada 29 Mei nanti," ujar Mantan Sekda Sumbar ini.

Menurut Ali Asmar, supporting dari pemerintah daerah sangat diharapkan terhadap organisasi yang baru terbentuk kepengurusannya ini. LLI merupakan mitra pemerintah dalam memadukan, mengkoordinasikan dan melakukan kerja sama kemitraan dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial lanjut usia di Sumbar.

Sebelumnya, LLI telah beraudiensi dengan Dinas Sosial Sumbar, Dinas Kesehatan Sumbar, BKKBN Perwakilan Sumbar dan lainnya. LLI juga melakukan audiensi dengan IDI Sumbar, HTT, HBT dan lainnya. HTT dan HBT turut dipilih karena mereka mempunyai pendataan yang baik terhadap para lanjut usia di kalangan warga keturunan yang lahir dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Sumbar.

Ali Asmar yang didampingi Wakil Ketua LLI Drs. H. Parlagutan Nasution M.Si, Sekretaris Dra Hj. Indarefis, Bendahara Nuraini S.Pd,  Ketua Biro Pemberdayaan Lanjut Usia dr Hj. Merry Yuliesday MARS, mengatakan lembaga ini perlu ada karena dari pantauan LLI masih banyak lansia yang belum mendapatkan perhatian yang layak. Mereka terlantar di rumahnya sendiri.

Bagi lansia yang sudah tinggal di panti, mereka sudah merasakan kegembiraan. Namun masih banyak yang tidak bisa masuk panti baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat.

Para lansia ini dalam beberapa hal adalah orang yang mampu secara ekonomi. Mereka kurang mendapatkan perhatian dari anak-anaknya akibat kesibukan dan faktor lainnya. 

Oleh karena itu, LLI menghimbau para anak untuk memberikan perhatian lebih kepada orang tuanya. "Kami dari LLI menghimbau masyarakat Sumatera Barat untuk memperhatikan orang tua masing-masing. Ingatlah jasa mereka. Jangan jadi anak durhaka karena dari sisi apa pun tidak baik," ungkapnya.

Untuk itu katanya melanjutkan, sudah sepantasnya di saat kita sudah mapan, perhatian kita makin mereka rasakan. Jangan di usia tuanya kita biarkan apalagi diantarkan ke panti jompo. Panti adalah alternatif terakhir jika lansia tidak punya anak dan keluarga terdekat yang bisa merawatnya. (*/b/hms)

JAKARTA.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah temui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan menyampaikan berbagai usulan rencana program pembangunan infrastruktur di ruang kerja PUPR Jakarta, Selasa (4/5/2021). 

" Dalam pertemuan tersebut kita mengusulkan beberapa agenda percepatan pembangunan infrastruktur prioritaskan di Sumatera Barat yang akan berdampak besar dalam kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat Sumatera Barat. Kita berharap, usulan tersebut, nantinya akan di tuangkan dalam penganggaran  APBN tahun 2022," harap Mahyeldi.

Mahyeldi juga sampaikan, ada beberapa sektor yang perlu di percepat pembangunan di bidang Bina Marga seperti pembangunan jalan yang telah diusulkan kementrian PUPR melalui Konreg 2021 dan nantinya akan dianggarkan sebesar 120 Milyar Rupiah pada tahun 2022. 

Pembangunan Ruas jalan Bunga Tanjung ke Teluk Tapang Kabupaten Pasaman Barat sepanjang 25 km dengan total anggaran 343,65 Milyar. Diharapkan dengan bantuan pemerintah pusat sebesar 120 Milyar Rupiah dapat mempercepat pembangunan Jalan tersebut. Selain itu juga pembangunan ruas jalan Duku – Sicincin di Kabupaten Pariaman juga salah satu agenda dalam percepatan pembangunan yang nantinya merupakan akses ke Kawasan Main Stadion dan Kantor Bupati.

"Ini juga telah kita usulkan sebelumnya Kementrian PUPR melalui Surat sebelumnya yakni pembangunan jalan ini menelan biaya sebesar 242,99 Milyar Rupiah dengan Volume Pekerjaan 25.85 KM," ucapnya.

Kemudian Gubernur Sumbar juga sampaikan beberapa pembangunan jalan yang masuk dalam prioritas dalam pertemuan itu adalah pembangunan Fly Over Panorama Sitinjau Lauik sepanjang 2,6 KM. ini jalur Logistik dan sering terjadi kecelakaan. 

"Pembangunan ini sangat mendesak yang telah di bahas sebelumnya dan telah di usulkan ke Kementrian Maritim dan Investasi, juga diusulkan Kementrian PUPR melalui Konreg 2021," sebutnya. 

Akibat pembangun jalan ini akan menimbulkan bIaya sebesar 1.163.00 Milyar Rupiah. Selanjutnya pengaspalan jalan dengan menggunakan Aspal Buton juga akan dilakukan di Ruas Jalan Abai Sangir - Sungai Dareh sepanjang 41,70 Km dengan biaya 351.10 Milyar Rupiah. 
"Dengan adanya pengaspalan jalan ini diharapkan memperpendek waktu tempuh dari 6 jam menjadi 2 jam," tuturnya

Selain itu untuk usulan di Bidang Cipta Karya adalah Pembangunan Spam Regional Kabupaten Agam dan BUkittinggi dalam pelayanan air minum yang layak dan aman. Kemudian Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat.

Pembangunan gedung ini merupakan lanjutan Penyelesaian gedung Budaya (Meubeller, Panggung, Tribun Threater dan Studio) dan dana yang sudah terserap sebesar 117 Milyar Rupiah dari Tahun 2014 -2014. Sementara anggaran yang akan di timbulkan sebanyak 195.56 Milyar Rupiah. 

"Pembangunan ini juga kita minta untuk disegerakan, karena Pembangunan TPA Regional Kota Payakumbuh menjadi titik perhatian yang sangat mendesak, perluasan TPA alternatif sangat di butuhkan karena jumlah sampah sudah Overload. Pembangunan TPA ini mebutuhkan Biaya 34 Milyar Rupiah," tukasnya.

Selanjutnya Gubernur Sumbar juga menjelaskan usulan di Bidang Irigasi, Gubernur Sumbar menekankan tentang D.I Batang Batahan serta Rahabilitasi Daerah Irigasi Banda Laweh Sirukam. Rehabiltasi Daerah Irigasi Banda Laweh Sirukam dengan peningkatan saluran irigasi telah diusulkan Ke Kemnko Marvest dan Bappenas dengan anggaran sebesar 24,25 Milyar Rupiah.

Kemudian dari pada itu usulan Kementrian PUPR di Bidang sungai, Pantai dan Konservasi yang bperkuatan tebing dan normalisasi tebing dan normalisasi Batang Sikabau di Kabupaten Pasaman, pembangunan tebing dan normalisasi Batang Sikabau ini menganggarkan biaya sebesar 300 Milyar Rupiah. 

Termasuk juga perkuatan tebing dan normalisasi Batang Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan juga rangkaian dalam pembangunan ini. 

Khusus Batang Tapan Pembebasan Lahan akan di lakukan oleh Pemerintah Daerah Pesisir Selatan. Anggaran yang di timbulkan sebesar 501.08 Milyar Rupiah.

Terakhir Gubernur Sumbar usulkan pembangunan di Bidang Perumahan dan Pemukiman Menteri PUPR juga menekankan pada penyediaan Rumah Khusus dan Rumah Susun.

"Untuk usulan RUSUNAWA Pondok pesantren di beberapa lokasi RUSUNAWA untuk ASN, telah kita usulkan keseluruhan diperlukan dana sebesar 7,5 Trilyun rupiah. Kita berharap melalui Menteri PUPR ini, semua dari usulan kita bisa direalisasikan pada APBN tahun 2022," ungkap Mahyeldi.

Sementara itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya sangat merespon dan siap membantu semua usulan-usulan pembangunan infrastruktur prioritas Sumbar yang disampaikan Gubernur Mahyeldi.

"Intinya kami sudah mendengar semua usulan dari Gubernur Sumbar dan kami siap membantu untuk percepatan kemajuan pembangunan di Sumbar," ucap Basuki.

Menteri Basuki juga menambahkan, untuk mendapat bantuan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Daerah harus pro aktif dengan mengusulkan dan menginisiasi pembangunannya terlebih dahulu. Selanjutnya, kekurangan bisa dibantu pemerintah pusat dengan dana APBN.

"Ini akan menjadi perhatian untuk pelaksanaan program 2022.  Dan khusus Pembangunan Stadion utama Sumatera Barat, kita menganjurkan pemprov Sumbar agar terus berkordinasi dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi," ujar Menteri PUPR tersebut.

Hadir dalam pertemuan tersebut, menteri PUPR didampingi Sekjen kementerian PUPR Bapak M. Fatah dan bapak Haryono, Kapus strategi kebijakan. Sementara Gubernur Sumbar juga didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Sumbar Fathol Bari, Kepala Balitbang Reti Wafda, Kepala Dinas PSDA Rifda Suriani, dan Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Sumbar Maswar Dedi.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Kabar gembira bagi masyarakat yang akan membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), saat ini pemohon SKCK bisa menunggu saja di rumah tanpa harus datang ke Polda Sumbar atau Polres jajaran Polda Sumbar untuk mendapatkan SKCK nya.

SKCK yang telah terbit, nantinya akan diantarkan oleh petugas ke alamat pemohon itu sendiri (delivery). Hal tersebut dilakukan, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. 

Program yang dilakukan oleh Direktorat Intelkam (Ditintelkam) Polda Sumbar ini, sesuai dengan program prioritas Kapolri dalam bentuk Presisi, (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).

Melalui program Presisi tersebut, Ditintelkam Polda Sumbar mengaplikasikannya di jajaran dengan motto RANCAK (Ramah, Amanah, Nyaman, Cerdas, Akurat dan Kreatif).

Awalnya, pemohon harus melakukan pengisian data SKCK melalui website www.skck.polri.go.id. Pengisian data harus sesuai dengan KTP pemohon. Setelah melengkapi syarat yang tertera pada website tersebut, pemohon dapat mengkonfirmasi operator SKCK melalui WhatsApp (WA) 082262126551.

"Proses tersebut (pembuatan SKCK) Cepat, mudah, efisien," kata Dirintelkam Polda Sumbar Kombes Pol Heri Prihanto, S.I.K., melalui Kasi Yanmin Kompol Artati, Senin (3/5).

Disebutkan, Layanan SCKC delivery (antar alamat), diprioritaskan bagi masyarakat yang memiliki intensitas kerja yang tinggi, lansia, keterbatasan khusus (disabilitas).

Dirinya menerangkan, masa berlaku SKCK  selama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Sedangkan untuk biaya penerbitan SKCK sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Dan jika Pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu maka tidak dipungut biaya," pungkasnya. (*)

Padang.Lintas Media News.
Pengemis dan gelandangan tidak dibenarkan melakukan aktifitas di trotoar kantor gubernuran di sepanjang jalan protokol Sudirman. Karena tidak ini memganggu keamanan dan ketertiban,  sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku, bagi yang tidak mengacuhkan dan bandel mereka akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. 

Hal ini disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Kasat Pol PP) Provinsi Sumatera Barat Dedy Diantolany seusai rapat Rapat kordinasi penyandang masalah kesejahteraan sosial terkait gelandang dan pengemis di kawasan trotoar kantor gubernur serta kawasan protokol lainnya di kota Padang, Selasa (4/5/2021).

Kasat Pol PP jugq mengatakan akan melakukan pemantauan dan pengawasan awal serta sosialisasi kepada masyarakat yang tersangkut masalah yang menjadikan diri gelandangan dan pengemis untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang ketentuan perda.

" Satpol PP dan dinas sosial provinsi bersama kota Padang akan melaksanakan pengawasan langsung hari ini dimulai pada pukul 14:00 wib tanggal 4 Mei 2020, langkah pertama dengan memberikan himbauan untuk tidak mengemis", ujarnya.

Dedy katakan penertiban ini sesuai perda nomor 5 tahun 2020 tentang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. 

" Perbuatan menjadikan diri gelandangan dan pengemis dapat diancam dengan pidana kurungan dan denda, serta masyarakat yang memberi kepada gelandang dan pengemis juga dapat diancam pidana," tegasnya.

Kepala Dinas Sosial Sumbar, Drs.Jumadi juga menyebutkan Sesuai data dari dinas sosial kota Padang telah di data 74 orang tahun 2020. Kebanyakan yang melakukan kegiatan mengemis adalah pendatang dari luar kota padang.

" Hubungan sebab akibat juga datang dari masyarakat yang terlalu gampang memberi uang di jalanan, sehingga mereka jadi keseringan," ujarnya.(rel)


Pd,Panjang. Lintas Media.News.com 

Puluhan lanjut usia (lansia) Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, antusias mendengarkan penyuluhan tentang Covid-19 dan pentingnya vaksinasi dari Ketua TP-PKK Kota, dr. Dian Puspita Fadly Amran, Sp.Jp, Kamis (4/5).

Dokter Dian mengingatkan, Covid-19 ini benar-benar ada dan telah menyebar di seluruh pelosok dunia termasuk Kota Padang Panjang.

“Banyak gejala yang dirasakan bagi yang terkena virus ini. Mulai dari sesak nafas, penciuman hilang, batuk dan indra perasa hilang. Viris ini mudah sekali terjangkit apabila seseorang punya penyakit bawaan, seperti jantung, asma dan masih banyak lainnya,” papar Dian.

Bagi lansia, kata Dian lagi, virus mudah sekali menular tergantung imun tubuhnya. Maka dari itu perlu sekali bagi lansia untuk melakukan vaksinasi.

"Tidak perlu takut divaksinasi, karena vaksin ini halal dan baik untuk tubuh kita. Vaksin ini nantinya yang akan membentuk kekebalan di tubuh kita dari virus Covid-19," jelasnya.

Ditambahkannya, dengan vaksin ini virus bisa dimatikan. Namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan. “Jangan mentang-mentang siap divaksinasi, terus kita keluar rumah dengan santai, tidak memakai masker. Tetap saja virus ini bisa menular ke kita,” tukasnya.

Jika ada yang punya penyakit bawaan, sebutnya lagi, bisa divaksinasi dengan ketentuan hasil pemeriksaan kesehatannya bagus. Tensi harus normal dan tidak sedang demam.

Selain itu, Dian juga menyarankan bagi lansia agar banyak makan sayur dan buah serta jangan terlalu banyak berkerumun serta tetap patuhi prokes.(maisonpisano)


Aktivitas Salat Jumat di Masjid Jabal Rahmah PT Semen Padang yang menerapkan standar protokol kesehatan, sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19.


PADANG Lintas Media News.
Untuk mengantisipasi terjadinya klaster baru penularan virus COVID-19, pelaksanaan Iktikaf di Masjid Raya Jabal Ramah Semen Padang pada Ramadan tahun ini ditiadakan.
“Sesuai  hasil diskusi  tim Satgas COVID-19 PT Semen Padang dengan pengurus Masjid Jabal Rahmah, maka untuk iktikaf massal pada Ramadan 1442 Hijriyah tahun ini  belum dapat dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19,” kata  Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati di Padang, Selasa (4/5/2021).
PT Semen Padang, katanya,  sejak awal telah berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam memutus rantai penularan COVID-19. Salah satunya, dengan mengurangi kegiatan-kegiatan berkumpul dalam durasi waktu yang lama. 
"Iktikaf  waktunya lama, dari berbuka sampai sahur. Jadi untuk sementara, kegiatan  ini belum dapat kami fasilitasi. Mudah-mudahan pandemi COVID-19  cepat berlalu, agar pada Ramadan tahun depan, kita bisa  menggelar  kegiatan iktikaf," kata Nur Anita. 
Secara terpisah, Ketua Pengurus Masjid Raya Jabal Rahmah Semen Padang Iskandar Z Taqwa  mengatakan, tahun ini merupakan  tahun kedua  Masjid Jabal Rahmah Semen Padang tidak menyelenggarakan iktikaf.  
Jumlah mutakif (orang yang beriktikaf)  di Masjid Jabal Rahmah biasanya mencapai 500 orang lebih setiap malamnya. “Bahkan pada puncaknya, bisa mencapai 1000 orang. Mutakif tersebut tidak hanya dari Padang, tapi ada yang datang berkelompok dari Solok, Pariaman dan Padang Panjang,” ungkap Iskandar.
"Para mutakif itu kan tidak salat saja. Mereka bermalam di masjid mulai dari berbuka sampai sahur. Selama beriktikaf, mereka ada yang sambil berbaring dan juga makan. Nah, kalau sedang berbaring dan makan, tentunya butuh ruang yang banyak terpakai, sementara kapasitas masjid terbatas," ujarnya. 
Meski pelaksanaan iktikaf untuk sementara tidak difasilitasi, Iskandar menyebut bahwa pelaksanaan salat fardhu berjamaah, termasuk tarawih dan pelaksanaan program Pesantren Ramadan yang jumlahnya sekitar 120 siswa SD dan SMP, masih tetap difasilitasi. 
"Kalau tarawih, salat fardhu berjamaah dan Pesantren Ramadan itu bisa kami kendalikan, karena jumlahnya terbatas, mereka wajib mencuci tangan, pakai masker dan menjaga jarak.  Kalau iktikaf kan sulit. Apalagi sedang makan, para mutakif tentu tidak pakai masker. Jadi itulah alasannya, kami kembali untuk tidak memfasilitasi iktikaf," tandasnya. 
Sebelum COVID-19, kegiatan iktikaf setiap Ramadan,  menjadi program rutin Masjid Raya Jabal Ramah Semen Padang. Selain memfasilitasi para mutakif untuk beriktikaf,  PT Semen Padang juga menyediakan takjil dan makan sahur bagi para mutakif. (*)


Padang Lintas Media News.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumbar R. Andika Dwi Prasetya beserta Kalapas Kelas IIA Padang, Era Wiharto para Kepala Divisi melakukan kunjungan ke Mapolda Sumbar guna lakukan koordinasi pada Senin (3/5/2021) siang. 

Kunjungan dari Kemenkumham tersebut disambut baik oleh Kapolda Irjen Pol Drs. Toni Hermanto, MH bersama Karoops Kombes Pol Djadjuli, S.Ik, Dir Intelkam Kombes Pol Heri Prihanto, S.Ik dan Dirreskrimum Kombes Pol Imam Kabut Sariadi.
Diketahui, kegiatan ini dilakukan terkait dengan koordinasi, kolaborasi dan sinergitas antar aparatur penegak hukum.

Selain itu, dalam pertemuan ini juga dibahas permohonan bantuan dalam penangkapan kembali delapan orang pelarian dari Rutan Muara Labuh beberapa waktu yang lalu.

"Kita siap membantu, dalam mencari napi (narapidana) yang kabur dari Rutan," ucap Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto. 

Sementara, Kakanwil berharap dukungan dari Kapolda Sumbar berserta jajarannya, dengan dilakukan koordinasi terkait optimalisasi Patroli Sambang oleh pihak Kepolisian ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Sumatera Barat jelang Idul Fitri 1442 Hijriah. 

"Semoga pimpinan Polda Sumbar beserta jajaran dapat membantu untuk melakukan pelacakan, pencarian dan penangkapan kembali narapidana bersama dengan Satuan Tugas Operasi Patroli Kepatuhan Internal (Satops Patnal) yang tengah melakukan pencarian terhadap napi yang kabur tersebut," ungkap Kakanwil.

Hal senada juga disampaikan oleh Era Wiharto Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. Menurutnya, dengan adanya koordinasi ini, ke depan dapat membawa dampak positif bagi Lapas Padang. "Lapas Padang sebagai Lapas yang berada di ibukota propinsi dengan isi lebih kurang 900 orang WBP, rawan akan ancaman terjadinya gangguan kamtib," katanya.

Lebih lanjut, Era berharap koordinasi merupakan salah satu langkah dalam antisipasi dini terhadap gangguan kamtib dalam Lapas. Koordinasi ini kemudian diakhiri dengan pemberian cenderamata oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Kapolda Sumbar. (*)

Kepala Bagian SDM dan Keuangan Semen Padang Hospital, Novia Zayetri, SE,Ak.

PADANG,Lintas Media News.
Semen Padang Hospital (SPH) berhasil meraih penghargaan K3 Tahun 2021 Kategori Program Pencegahan dan Penanggulangan (P2) COVID di tempat kerja dari Kementrian Ketenagakerjaan RI pada Rabu, 28 April 2021. Pada kegiatan itu, SPH menjadi satu-satunya rumah sakit yang menerima penghargaan tersebut dari Provinsi Sumatera Barat. 

"Alhamdulillah, kita merasa sangat bersyukur atas penghargaan yang berhasil diraih. Penghargaan ini menjadi motivasi juga bagi kami dan seluruh nakes di SPH agar terus menjaga pelayanan kepada masyarakat terutama di masa pandemi ini," kata Kepala Bagian SDM dan Keuangan Semen Padang Hospital, Novia Zayetri, SE,Ak.
Ia menjelaskan, awalnya ia tak menyangka SPH bisa mendapatkan penghargaan tersebut, karena ia juga belum lama ini mendapat informasi mengenai penilaian untuk penghargaan tersebut. Untuk proses penilaiannya dilakukan oleh Lembaga Audit SMK3 terhadap perusahaan-perusahaan yang menjadi nominasi penerima penghargaan.

Novia menjelaskan, pada penilaian tersebut, ada 13 indikator dan kriteria penilaian P2 COVID-19 di tempat kerja. Rangkaian indikator tersebut terdiri dari kebijakan, sosialisasi, pelaksanaan program P2 COVID-19 di tempat kerja, perencanaan keberlangsungan usaha, gerakan pekerja sehat, stigma dan diskriminasi, sosial dialog, Penilaian risiko COVID-19 di tempat kerja, Struktur organisasi dan Tim P2 COVID-19, pengalokasikan dana khusus dalam pelaksanaan program P2 Covid-19 di tempat kerja, Pencatatan dan pelaporan kasus COVID-19 di tempat kerja, Penilaian Evaluasi terhadap kinerja tim COVID-19 dan Pengabdian masyarakat.

"Kita melakukan pertemuan sebelum angka COVID tinggi , jadi saat pasien COVID naik, kita sudah siap dengan kebijakan, fasilitas dan SDM," jelasnya. 

Penganugerahan penghargaan tersebut dilakukan secara daring dan diikuti oleh seluruh perusahaan yang menerima penghargaan. Sementara untuk penyerahan penghargaan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah kepada perusahaan yang mewakili penerimaan penghargaan tersebut. 

"Penyerahan penghargaan untuk SPH dan 512 perusahaan penerima penghargaan yang sama dengan kita diwakili kepada PT Adhikarya Persero Tbk. Jadi nanti penghargaan berupa plakat saja lagi yang akan kita terima," katanya.


Ia berharap, semoga dengan adanya penghargaan ini akan membuat SPH lebih dikenal masyarakat dan pilihan bagi masyarakat dalam berobat.

"Melalui penghargaan ini, kami ingin menunjukan bahwa SPH bersungguh-sungguh dan berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Baik itu pelayanan maupun fasilitas, terutama di masa pandemi ini, kami upayakan melakukan yang terbaik kepada SDM kami sendiri maupun kepada masyarakat," tuturnya.(*)

PARIAMAN .Lintas Media News.
Sadu sadan isak haru Latifa Hanum seorang janda (40) mengungkapkan rasa haru, senang dan bangga seperti tak percaya, bermimpi orang nomor satu Sumbar mendantangi rumah kecilnya berdinding papan ukuran (6X4 meter). 

"Ini sesuatu berkah dibulan ramadhan bagi kami sekeluarga, semoga berkah perhatian kepedulian Gunernur Sumatera Barat membantu kami yang hidup amat sederhana ini," ungkap syukur Latifah disela-sela  Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah kegiatan singgah sayur dan bedah rumah di Gantiang, Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Senin (3/5/2021).

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi bersama rombongan mendatangi rumah
berdinding triplek milik Latifah janda beranak 2 (dua)  yang telah 5 (lima) tahun hidup bertiga beranak semenjak suaminya meninggal.
" Latifa adalah seorang janda memiliki dua orang anak yang bernama Muhammad Ghifari Arifa dan Fatihah Aini Suaminya sudah meninggal sejak lima tahun yang lalu. Sekarang anaknya sudah yatim. Untuk menghidupi keluarganya Latifa bekerja sebagai Guru honor di TK (taman kanak-kanak), kita peduli dan hari ini kita kunjungi rumahnya dalam rangka memberikan bantuan bedah rumah senilai Rp25 juta dari BAZNAS," ungkap Mahyeldi.

Mahyeldi katakan, mudah-mudahan dengan bantuan ink dapat dipergunakan untuk merehab rumahnya.

"Demi menghidupi kedua anak nya Latifa mendapatkan penghasilan satu juta rupiah perbulan yang berstatus sebagai guru honor TK. Tentunya penghasilan nya  hanya pas-pasan untuk kesehariannya mereka bahkan mungkin kurang. Dengan demikian tentu tidak dapat memperbaiki  rumah tak layak huni ini," katanya.

Mahyeldi, jangankan membangun rumah, dengan penghasilan sebanyak itu hanya bisa untuk makan, syukur-syukur bisa mencukupi, untuk itu dengan bantuan bedah rumah ini semoga dapat dipergunakan sesuai kebutuhan untuk merenovasinya.

Latifa Hanum mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS melalui perpanjangan tangan Pak Gubernur ada bantuan bedah rumah yang tak kami sangka-sangka, Alhamdulillah seru senangnya.

Latifqh  juga sebutkan rumah yang ditinggali sekarang adalah merupakan bantuan Gempa, karena rumah yang lama runtuh. "Itu mangka mendapat membuat rumah disini yang dibangun sejak tahun2012 yang merupakan rumah bantuan Gempa berukuran 6x4," sebutnya.

"Di bulan yang penuh berkah kali ini juga kami diberikan bantuan, oleh gubernur mudah-mudahan Allah membalas atas bantuan ini, dan mengijabah semua yang dilakukan atas bantuan yang diberikan kepada kami," ucap janda beranak dua ini sambil terisak haru, bening air mata tak kuasa menahannya.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Jajaran Polsek Padang Timur Polres Kota (Polresta) Padang, tadi pagi menggelar Operasi Yustisi dalam rangka penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Senin (3/5) di depan Mako Polsek.

Operasi Yustisi ini di pimpinan oleh Kapolsek AKP Afrides Roema, SH dengan mengikutsertakan seluruh personel Polsek Padang Timur. 

Dalam pelaksanaannya, petugas memberhentikan setiap pengendara roda dua maupun roda empat yang melintas depan Polsek. 
Selanjutnya, pengemudi kendaraan diperiksa satu persatu oleh petugas untuk memantau kepatuhan protokol kesehatan. "Yang utama sekali kita pantau adalah warga yang tidak menggunakan masker," kata Kapolsek usai pelaksanaan operasi. 

Dirinya menyebut, selama operasi yang dilakukan pihaknya ini, ditemukan sebanyak 17 orang yang tidak patuh protokol kesehatan dan mereka dilakukan pendataan oleh petugas. 

"Dicatat identitasnya, dan dokumen wajah untuk dimasukkan ke dalam aplikasi SIPELADA. Pelanggar selanjutnya diberikan masker," ucap AKP Afrides Roema. 
Pihaknya terus mengimbau, agar ditengah pandemi Covid-19 ini masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan setiap melakukan aktivitasnya dimanapun berada.(*)


SAWAHLUNTO.Lintas Media News .
 Lika - liku kehidupan 'orang rantai' di Sawahlunto pada masa pertambangan batu bara oleh Kolonial Belanda dahulu, menjadi latar belakang dalam cerita yang dikemas dalam novel "Penganten Fort Van Der Capellen" yang ditulis oleh Abdul Muttaqin dan diterbitkan Pustaka MP. Novel "Penganten Fort Van Der Capellen" itu telah dilaunching pada Rabu, 28 April 2021 lalu di Jakarta, dimana acara launching novel itu dihadiri langsung oleh Walikota Sawahlunto Deri Asta. 

Dalam sambutannya, Walikota Deri Asta mengakui bahwa cerita yang disajikan oleh Abdul Muttaqin dalam novelnya tersebut adalah cerita yang 'mahal', sebab bersumber dari sebuah fakta sejarah. Meski kemudian dalam teknis penceritaan dibalut menjadi sebuah karya fiksi, namun tidak menghilangkan aura sejarah yang menjadi tulang punggung kisah dalam novel itu. 

"Kita apresiasi sekali pada penulis novel ini, yang telah seperti membawa kita kembali pada abad 18 dimana cerita tersebut berlangsung. Terimakasih telah mengemas kembali sejarah pertambangan batubara Sawahlunto di masa kolonial Belanda ke dalam sebuah cerita novel yang asyik untuk dibaca," ujar Walikota Deri Asta. 

Walikota Deri Asta kemudian menyebut, adanya karya berupa novel yang mengangkat sejarah pertambangan  batubara Sawahlunto ini telah menambah media promosi bagi pariwisata kota tua Sawahlunto. 

"Sawahlunto saat ini memperoleh predikat dari UNESCO sebagai World Heritage atau Kota Warisan Dunia. Ini erat sekali kaitannya dengan sejarah pertambangan batubara, sebuah momen yang diceritakan pada novel Penganten Fort Van Der Capellen ini. Kita yakin, novel ini bisa menjadi pemicu bagi pembacanya untuk menjadi wisatawan berkunjung ke Sawahlunto," kata Walikota Deri Asta. 

Sementara, penulis novel ini yaitu Abdul Muttaqin mengungkapkan bahwa novel ini bercerita tentang Bujang (Sabeni), anak Betawi yang tanpa urusan ditangkap Belanda. Bujang diidentifikasi Belanda sebagai simpatisan Si Pitung (1870-1893), meski dia tidak pernah bertemu jagoan Betawi yang sohor itu. Setelah terbunuhnya Si Pitung pada 1893, Belanda memang getol memberangus para simpatisannya yang tersebar di seantero Batavia.

Alkisah di tahun 1896, sebagai tawanan, Bujang kemudian dibawa ke atas kapal yang ternyata bergerak menuju tambang batu bara Ombiiin di Sawahlunto, Sumatera Barat, yang ditemukan pada 1860-an. Tanpa kabar, Bujang terpaksa meninggalkan istri yang sedang mengandung anak pertama mereka di Batavia, untuk menjadi pekerja paksa atau "budak rantai" di tambang Ombilin.

Sesampai di Sawahlunto, dengan kemahiran bela dirinya, Bujang berhasil lolos dari pejagaan polisi Belanda. Ia sempat satu tahun menjadi manusia bebas, sebelum akhirnya tertangkap dan harus menjalani "masa hukuman" selama 16 tahun di tambang Ombilin. Petualangan Bujang di Sawahlunto, termasuk percintaan dengan dua perempuan cantk, Athirah dan Erita, menjadi napas utama novel ini.

Di samping kejadian demi kejadian di tanah kelahirannya, Batavia. Ketika istri dan anak Bujang yang menunggu tanpa kepastian, menghadapi persoalan kehidupan yang tak kalah pelik. Tak mudah hidup tanpa suami/bapak di zaman itu. 

"Butuh waktu sekitar 2 tahun bagi saya untuk menyelesaikan novel ini," ujar Abdul Mutaqin.(rel)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.