Seminar online yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Prodi Ilmu Komunikasi dengan tajuk "Semiloka Rekontruksi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka," Selasa (2/3/2021), menjadi hangat, dengan tampilnya Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, yang memberikan paparan tentang dasar- dasar jurnalistik di era digital.

Turut hadir juga sebagai narasumber,  Hermansyah, SE (Ketua SMSI Sumut), Drs. H. Sofyan Harahap (Wakil Penanggung Jawab Harian Waspada), Jimmi A.A.,  S.Ps. CHRP, CHRM (Manager Komunikasi PT. PLN Persero, UIW Sumatera Utara), Syaiful Anwar Lubis (Ketua IJTI Sumut dan Praktisi Jurnalis Televisi), Fakhrur Rozi (Dewan Redaksi Kaldera.id/Dosen UINSU), Aldi Wilman, ST (Manager Kadiv & Public Relatioan Regional 1), Saurma MGP Siahaan, MIPR (Ketua BPC Perhumasan Meda), Chandi Mohammad, SE (Youtuber), Tulangtio, SE (Alumni Influencer Conten Creator, Penyanyi) dan Dr. Dedy Sahputra, MA yang bertindak sebagai moderator.

Diawal bicara mengenai dasar jurnalistik di era digital, saat ini menurut Firdaus, ada beberapa masalah yang dialami media diantaranya, mencari model media, meningkatkan kepercayaan pembaca, membangun iklim bisnis, bersaing dengan media sosial yang banyak menarik minat para pengguna internet untuk segementasi hiburan dan praktik media terus berubah akibat disrubsi digital.

Saat ini lanjut Firdaus, media baru telah  mengubah jurnalisme dalam empat cara, pertama, sifat konten berita berubah akibat dari munculnya teknologi media baru yaitu, konten interaktif, realtime, kedua, cara wartawan melakukan pekerjaannya berbasiskan digital dan multimedia, multiplatform, ketiga struktur ruang redaksi dan industri berita sedang mengalami transformasi mendasar, keempat, media baru membentuk kembali bagaimana hubungan antara unsur di dalam organisasi berita yaitu jurnalis, dan audiens termasuk narasumber, pesaing, pengiklan, dan pemerintah. 

"Contoh, audien tidak hanya hanya sebagai penerima berita, tapi juga pemasok berita.(Jhon P Pavlik, 2001)," ujar Firdaus.

Selain itu, di era digital, diungkapkan Firdaus, telah muncul karakter baru media digital.

"Teori gatekeeping,  yang menjelaskan berita diseleksi dan ditentukan tim redaksi sebelum berita ditayangkan, tidak berlaku dalam media digital. Dan berubah menjadi gatekeeping digital, online, virtual, karena interaktivitas audiens membuat audien berpartisipasi sebagai penjaga gerbang sekunder di Internet. Media digital dan media sosial memungkinkan  audiens untuk berpartisipasi dalam dialog, berinteraksi langsung dengan bisnis, institusi, dan pembuat berita. (Shoemaker & Vos, 2009)," papar Firdaus.

Ditambahkan Firdaus, dalam menulis judul di media digital ditentukan oleh Google dengan sistem clicbait yaitu istilah untuk judul berita yang dibuat untuk menggoda pembaca yaitu menggunakan  bahasa yang provokatif dan  menarik perhatian.

"Karena judul adalah elemen yang paling pertama dibaca netizen di hasil pencarian, maka dengan mengoptimasi judul jumlah klik bisa bertambah. klik tidak melalui konten berkualitas, melalui tajuk utama halaman depan yang menarik, provokatif, dan sensasional yang bertujuan mengeksploitasi keingintahuan pengguna," tandas Firdaus.

Lebih jauh diterangkan Firdaus, di era digital, jurnalis menggunakan media sosial sebagai alat pengumpul informasi, memeriksa berita media lain, mendapatkan berita terkini, mewawancari narasumber, memvalidasi informasi, dan menyebarkan pemberitaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Trending topics media sosial dapat memiliki pengaruh signifikan dalam memproduksi informasi yang mempengaruhi agenda publik. Media menggunakannya, agar tidak tertinggal informasi yang sedang diperbincangan para nitizen," tutur Firdaus.

Media, sambung Firdaus,  menjadikan media sosial sebagai medium penyebarluasan berita. Karena media sosial dapat memperluas kemampuan berkomunikasi. 

"Penyajian berita pada media sosial tersebut dilakukan dalam format foto, infografis, video pendek berdurasi satu sampai enam menit, videografis, dan live streaming," urai Firdaus.

Masih dalam paparanya, owner Teras Grup ini juga menjelaskan berbagai bentuk berita diantaranya, Hard news yang  memiliki daya tarik tinggi bagi pembaca karena sifatnya informatif, aktual, realtime. 

Selanjutnya berita opini yang mengulas persoalan secara khusus dengan pendekatan akademik dan jurnalisme sastrawi. 

"Berita-berita opini memiliki nilai tersendiri bagi para pembacanya. Berita opini untuk refrensi dalam beberapa kasus, seperti isu lingkungan, hukum, politik, ekonomi dan sosial," cetus Firdaus.

"Berita investigasi memiliki nilai lebih dalam memberikan kepuasan pembaca, sehingga berita ini akan sangat ekslusif dalam memberikan berita. Tingkat kerumitan dan proses panjang membuat berita ini akan mampu menarik pembaca dari berbagai segementasi pembaca," imbuh Firdaus.

Sementara itu, bicara perihal masa depan jurnalistik, Firdaus menerangkan, menurut (Burgess & Hurcombe, 2019:365), jurnalisme digital adalah praktik-praktik pengumpulan berita, pelaporan, produksi teks dan komunikasi tambahan yang mencerminkan, merespons, dan membentuk logika sosial, budaya dan ekonomi dari lingkungan media digital yang terus berubah.

Jadi jurnalistik digital tidak hanya memindahkan produk media konvensional ke media digital, tapi juga harus membuat model bisnis.

Firdaus mencontohkan, model bisnis ”The Long Tail” yang  dipopulerkan oleh Chris Anderson tahun 2004. Istilah ini mendeskripsikan  strategi bisnis pada segment pasar tertentu seperti yang dilakukan oleh Amazon.com atau Netflix, yang menjual sejumlah besar item unik dimana masing-masing memiliki kuantitas yang sedikit ke pangsa pasar yang besar. 

Lalu, model bisnis Siberindo.co, media digital  yang motori  Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menjadi newsroom terbesar di Indonesia merupakan model bisnis media digital yang memproduksi konten dimana konten bisa digunakan anggota SMSI se-Indonesia. Kolaborasi ini berpotensi secara ekonomi, dengan tetap memegang teguh prinsip akuntabilitas penulisan informasi.

Diakhir paparan, Firdaus menyebut, masa depan jurnalistik adalah bagaimana mengkombinasi jurnalisme lama dan baru yaitu fungsi pers sebagai penjaga pintu tak menghilang sepenuhnya, melainkan hanya mengecil dimensinya tentang apa yang mesti disediakan pers.

"Pers harus menampilkan seperangkat fungsi yang lebih kompleks dari sekadar penjaga pintu dan mengadopsi format baru gaya bertutur, penyebaran dan pelibatan public dalam berita. Pers masih menjadi mediator, tetapi dengan peran mediasi yang lebih beragam dan kompleks, dan menjalankannya di dunia komunikasi tanpa batas seperti sekarang akan lebih sulit. (Kovach dan Rosentiels, 2012: 180)," pungkas Firdaus.(rel).

Ketua DPD Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GPMN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Jailani, S.Pd, membenarkan adanya ADM Rp.30ribu sebagai syarat menjadi anggota koperasi mandiri pengusung atau pemohon dari BPUM UMKM Rp.2,4juta.

DPD GPMN OKI murni adalah organisasi yang menjembati program pemerintah, salah satunya mengusulkan bantuan untuk pelaku UMKM, kata, Jailani, di Kayu Agung. Selasa, 2 Maret 2020.

Ketua DPD OKI menjelaskan bagi yang tidak setuju dengan adanya ADM Rp.30ribu untuk menjadi anggota koperasi mandiri, tidak apa-apa karena tidak ada paksa'an.

GPMN OKI merupakan wadah pemberitahuan program dari Kementrian Koperasi dan UKM dan murni organisasi kemasyarakatan yang bersipat memberitahukan bantuan sosial.

Sementara itu, ditambahkan DPP GPMN melalui Wakil Sekjen, Irda Arpian ST, saat kepada media membenarkan bahwa DPW GPMN Provinsi Sumatera Selatan, Yani Paslah, memberikan perintah kepada DPD GPMN OKI untuk mengawal seluruh program pemerintah kepada masyarakat yang berhak menerimanya. (dn)

Setelah resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar oleh Presiden RI Joko Widodo beberapa hari lalu, Mahyeldi Ansharullah dan Audy Joinaldy tadi pagi berkunjung ke Polda Sumbar, Selasa (2/3).

Kunjungan resmi pertama Gubernur dan Wagub Sumbar itu didampingi oleh Sekdaprov Sumbar Alwis, Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Benni Warlis, Kepala Badan Kesbangpol Nazwir, Kepala Dinas Pendidikan Adib Alfikri, Kepala Biro Humas Hefdi dan Kepala Biro Rantau Luhur Budianda.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH didampingi beberapa Pejabat Utamanya, menyambut baik kedatangan Gubernur Sumbar beserta rombongan di ruang kerja Kapolda Sumbar. 

"Selamat datang bapak Gubernur Sumbar dan Wakil Gubernur Sumbar yang baru di Polda Sumbar," ungkap Irjen Pol Toni Harmanto. 

Gubernur Sumbar, Mahyeldi merasa senang telah diterima dalam kunjungannya sebagai silaturahmi untuk mempererat hubungan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumbar. 

"Saya sangat senang bisa bertemu dengan Kapolda. Sebelumnya memang sudah pernah bertemu, namun kali ini saya datang sebagai Gubernur Sumbar," tutur Mahyeldi.

Berikutnya, Mahyeldi menyampaikan, tujuan kunjungan ini adalah untuk bersilaturahmi dan mempererat jalinan hubungan baik. Dia pun berharap bisa saling mendukung untuk memastikan kondisi Sumbar selalu aman dan nyaman.

"InsyaAllah kita akan saling dukung untuk memastikan Sumbar selalu dalam kondisi stabil, aman, dan nyaman," kata Mahyeldi.

Selain itu, Mahyeldi menyampaikan Visi dan Misi pembangunan Sumbar, agar tercapainya visi dalam "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan". 

Selanjutnya dalam silaturahmi itu, Gubernur Sumbar bersama Kapolda Sumbar juga melakukan kerjasama dengan penandatanganan MOU terkait sinergitas pelaksanaan kegiatan ketertiban umum dan keselamatan berlalu lintas di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Kapolda Sumbar dalam kesempatan itu juga mengatakan pihaknya terus membangun senergitas, kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Ketertiban dan Keamanan Masyarakat.

MOU merupakan perwujudan kerjasama yang real antara pemerintah daerah dengan kepolisian daerah sangatlah wajar bila eksekutif ada hubungan yang harmonis bersama-sama membangun pemerintahan demi pelayanan masyarakat yang lebih baik lagi.

"Mudah-mudahan Sumatera Barat kedepan akan lebih baik lagi, lebih sejahtera serta sumberdaya semakin kompetitif," ucap Kapolda Sumbar.(rel)

Setelah menyeleksi ratusan tenaga IT,  yang mesukan lamaranya ke Badan Amal Zakat Nasional(BAZNAS) Kota Padang Panjang beberapa waktu lalu.

Usai, dilakulan tahap penseleksian oleh panitia seleksi, dari ratusan pelamar sekarang sudah terjaring lima nama, nantinya akan mengikuti seleksi tahap akhir wawancara. Satu orang, dari lima nama tersebut akan disaring menjadi satu nama untuk menjadi tenaga IT pada BAZNAS kota Padang Panjang.

Kelima nama tersebut

I. Habil Fachri, Ikhwanul Hasan 2. Ikhwanul Hasan, 3.Revaldo Firmansyah 4.Dede Prasetia, 5.R. Gefri Rustam. Kelima nama tersebut, akan dilakukan Tes Wawancara yang bakal dilaksanakan pada hari, Rabu, 3/2/2021 dikantor BAZ NAS, jalan. M. Ashad, N0.14 Terminal Kantin Kota Padang Panjang. Hal tersebut, diungkapkan Ketua Seleksi, H. Jasriman,S, Ag menjawab LintasMedia.News.com diruang kerjanya,Selasa(2/2).

Tingginya, animo pelamar, membuat panitia seleksi bekerja ektra keras dalam menjaring dan memeriksa kelengkapan admistrasi para peserta. Pihak kita, tidak memprediksi akan sebanyak itu pelamar yang  memasukan surat lamaranya. Lamaran dibuka dua minggu lalu, sekitar ratusan lebih pelamar memasukan surat lamaranya pada BAZ NAS Padang Panjang. Pada hal, kita hanya membutuhkan satu orang tenaga IT sebagai tenaga operator dikantor BAZ NAS, ujar Jasriman.

Mengusung konsep administrasi modren, transparan dan akuntabel, BAZ NAS  Padang Panjang selaku yang diberi amanah mengelola zakat oleh pemerintah daerah kota Padang Panjang, membutuhkan tenaga yang handal dalam bidang IT. Artinya, BAZ NAS kedepan akan menerapkan konsep administrasi berbasis IT. Dengan, memiliki  aplikasi yang dapat diakses masyarakat sepanjang hari.

Didalam muatan apliksi tersebut, kita akan himpun semua data keuangan BAZ NAS, mulai data uang masuk, uang keluar, data data para mustahiq, hingga data evaluasi para mustahiq yang berhak menerima zakat atau data mustahiq yang tidak lagi layak untuk menerima zakat.

Didalam aplikasi tersebut, tercatat semua kegiatan BAZ dari mingu ke minggu,  bulan perbulan.Bahkan, data keuangan BAZ secara terperinci dapat diketahui banyak orang. Dengan, mengusung konsep administrasi transparan dan akuntabel tersebut, pihak kita sangat membutujkan seorang tenaga yang ahli dalam bidang IT.

Lebih jauh Jasriman mengatakan, dengan banyaknya program sosial kemasyarakatan yang sudah diluncurkan BAZ kota Padang Panjang dalam kurun waktu satu dekade belakangan. Tentu, kita tidak bisa lagi menerapkan administrasi dengan cara konfensional ditengah era digitalisasi. Administrasi cepat transparan dan akuntabel harus dimiliki BAZ Padang Panjang dalam mengelola dan menyalurkan dana BAZ yang jumlahnya tidak sedikit.

Sesuai keinginan Kepala Daerah, bagaimana kedepanya BAZ NAS kota Padang Panjang dapat segera menerapan administrasi berbasis IT. Sesuai keinginan kepala daerah, tantangan itu sudah kita jawab dengan membuka selebar lebar pintu lamaran untuk tenaga IT yang kita butuhkan.

Insyallah, bila tidak ada aral melintang bulan depan BAZ NAS kota Padang Panjang sudah memiliki tenaga administrasi yang mahir dibidang IT. Dengan, dengan terpilihnya satu oramg tenaga IT, langkah selajutnya mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang lainya. Seperti, jaringan internet beberapa unit computer sebagai serana fital dalam menunjang kelancaran administrasi ditubuh BAZ NAS Kota Padang Panjang, terang Jasriman.

Untuk tenaga administrasi, BAZ NAS Padang Panjang mempunyai banyak tenaga ahli pada bidang masing masing. Namun, seiring berjalanya waktu tentu perobahan itu pasti datang. Mengelola uang sebanyak itu, dengan puluhan program sosial kemasyarakatan tidak mungkin lagi menerapkan manajemen konfensional. Kita akui,selama ini tidak ada masalah, tetapi dari efisien waktu dan tenaga tentu lebih lama dan memakan waktu. Dengan, peralihan keteknologi ke digitalisasi beban kerja tentu sangat berkurang, pungkas Jasriman.(maisonpisano)

Musi Rawas.Lintas Media News.

Gubernur Sumatera Selatan ( Sumsel ) H Herman Deru resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Ir. HJ. Ratna Machmud – HJ Suwarti, S.IP ( Ramah – Berarti ) bersama lima Bupati terpilih pasca Pilkada serentak 9 Desember 2020 lainnya di Griya Agung Palembang, Jum’at (26/2/2021).

Dilantiknya HJ Ratna Machmud – HJ Suwarti ini menjadi torehan baru sebagai pasangan perempuan pertama di Pulau Sumatera yang menjadi Bupati dan Wakil Bupati.

Diwawancarai usai pelantikan, Ratna Machmud mengaku akan langsung melakukan gebrakan dengan menemui Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain itu, pihaknya juga akan langsung turun ke tingkat kecamatan dan maupun desa untuk menyerap aspirasi dari masyarakat.

Untuk program 100 hari kerja ini kami akan turun langsung ke kecamatan dan desa apa saja yang dibutuhkan warga Musi Rawas,” kata Ratna.

Menurutnya, dengan terjun langsung menyerap aspirasi masyarakat bisa mempertajam program visi misi untuk membangun Musi Rawas beberapa tahun kedepan.

"Yang pasti prioritas kita akan melakukan pembenahan dalam bidang infrastruktur. Itu yang selama ini menjadi keluhan dari masyarakat di tingkat desa,” jelas Ratna.

Saat disinggung menjadi perempuan Bupati dan Wabup pertama di Pulau Sumatera, lanjut Ratna mengatakan, pihaknya akan mengemban amanah sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakat Musi Rawas.

“Alhamdulilah kami menjadi Bupati dan Wabup pertama di Sumsel itu perempuan. Bahkan di Pulau Sumatera juga itu kami yang pertama,” jelas Ratna. (*)

Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Pendirian Pabrik ke-111, PT Semen Padang launching program #SiapGerak, berupa lomba konten foto dan video untuk 11 orang pemenang. 

Lomba konten dan video yang digelar untuk umum oleh perusahaan pertama di Indonesia dan Asia Tenggara itu, akan berakhir pada 18 Maret 2021. Sedangkan untuk jadwal pengumuman pemenang lomba, dilakukan pada 21 Maret 2021. 

"Lomba konten foto dan video ini hadiahnya Rp11,1 juta, sesuai dengan HUT pendirian pabrik PT Semen Padang yang ke 111 tahun," kata Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati, Senin (1/3/2021). 

Anita merinci besaran hadiah bagi 

pemenang lomba #SiapGerak. Untuk juara I sebesar Rp3 juta, juara II Rp2,5 juta, juara III Rp1,6 juta. Kemudian, juga ada hadiah hiburan bagi 8 orang. "Masing-masing, mendapatkan hadiah hiburan sebesar Rp500 ribu," ujarnya. 

Anita juga menyampaikan mekanisme lomba di antaranya, unggah foto atau video berupa aktivitas olahraga ke instagram. Sertakan bukti aktivitas olahraga peserta dengan cara screenshot aplikasi olahraga atau bukti lainnya. 

Olahraga tidak berkelompok dan tidak melanggar protokol kesehatan. Aktivitas olahraga harus identik dengan angka 111, misalnya, jalan santai sejauh 1,11 km, lari 11,1 km, sepeda 111 km, push-up 111 kali, berenang selama 11,1 menit, dan aktivitas olahraga lainnya. 

Kemudian untuk syarat dan ketentuan lomba #SiapGerak, yaitu follow dan tag instagtam @semenpadang. Gunakan hashtag #HUT111semenpadang. Akun tidak diprivate (pribadi). 

Para peserta juga diperbolehkan mengunggah lebih dari satu foto atau video dengan konten yang berbeda. Konten yang diperlombakan karya peserta sendiri, dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak manapun. 

"Untuk kriteria pemenang, harus ada kesesuaian dengan syarat dan mekanisme lomba. Konten dan caption yang kreatif. Juri akan melakukan verifikasi kepada peserta jika diperlukan. Keptusan juri tidak dapat diganggu gugat," ujar Anita. 

Informasi tentang lomba #SiapGerak ini sudah disebar melalui platform media sosial PT Semen Padang seperti instagram, facebook dan youtube. Dan lomba konten foto dan video ini sekaligus untuk mengajak masyarakat hidup sehat di tengah pandemi Covid-19 yang belum tentu kapan akan berakhir. 

"Jadi lomba ini  digelar PT Semen Padang, bukan hanya sebagai bentuk menyemarakkan HUT pendirian pabrik, tapi juga untuk mengajak masyarakat berolahraga, supaya imun tubuh meningkat. Kalau imun tubuh meningkat, tentu akan terhindari dari berbagai virus, terutama Covid-19," pungkas Anita.(*)

Melihat perkembangan ekonomi yang belum bangkit dan berkembang baik di Sumatera Barat dikarena masih belum berakhirnya wabah pendemi covid 19 dalam lebih setahun terakhir ini, Gubernur Mahyeldi ajak SKPD untuk ikut serta memanfaatkan dan memberdayakan produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang saat ini sulit mendapat hasil karena daya beli masyarakat menurun. 

" Diharapkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mesti ikut serta bangkitkan ekonomi daerah dengan memanfaatkan seluruh fasilitas masing-masing untuk membeli produk UMKM Sumatera Barat, apakah makanan, pakaian atau kebutuhan lainnya dalam pelayanan perkantoran masing-masing," himbau Mahyeldi dalam Apel Pagi dengan seluruh pejabat dilingkungan pemprov Sumbar, Senin (1/3/2021). 

Mahyeldi tegaskan, pemerintah provinsi Sumatera Barat mesti dekat dan memperhatikan kondisi potensi ekonomi masyarakat saat ini. Rasa kepedulian ini mesti melihat dari dekat UMKM yang saat ini tidak dapat berbuat banyak. 

"Untuk mari kita manfaatkan produk - produk yang ada dibuat masyarakat kita. Saya saja pakai sepatu prodak masyarakat Padang Pariaman dan seharus kita semua juga berpikir demikian agar cepat bangkit perekonomian masyarakat yang berdampak juga akan pembangunan perekonomian Sumbar secara umum," ujarnya. 

Gubernur juga katakan, untuk keseragaman pakaian Aparatur Sipil Negara (ASN) hendak juga memakai produk UMKM Sumbar, apakah batik hari Kamis, pakaian muslim hari Jum'at termasuk wajib pakai peci bagi laki-laki buatan masyarakat Sumbar.

"Selain itu ASN Sumbar mesti memakan produk organik pangan yang sehat hal ini guna mewujudkan Sumbar provisi terbaik pengadaan pangan organik terbaik. Dan untuk membangkitkan UMKM, dinas terkait agar menilai UMKM yang bagus untuk dibina. Nantinya setiap SKPD minimal membina dan konsumsi 3 UMKM yang telah baik manajemen dan membantu program KUR Bank Nagari, dan CSR lembaga lainnya," ujarnya.

Mahyeldi sempat menanyakan berapa dana makan dan minum keseluruhan di SKPD dilingkup pemprov Sumbar dan menyatakan ada 20 miliar tentunya ini dapat membantu produk ekonomi masyarakat. 

" Wabah Covid tidak main, dia telah memberikan dampak ekonomi dan dampak kesehatan masyarakat. Dan kondisi ini menjadi beban APBD kita yang juga dilakukan recofusing sebesar 8 persen dalam penanggulangab covid dan tenaga kesehatan. Aktifitas ekonomi tidak boleh berhenti," katanya.

Ia juga ungkapkan, mari kita berdayakan BUMD dan BUMN untuk membantu ekonomi masyarakat. Dan jangan pernah masyarakat merasa pemerintah jauh dari mereka. 

"Zakat dan wakaf juga dapat kita gunakan untuk membantu masyarakat. Yang terpenting BUMD kita itu dapat menjawab dan memberi solusi kondisi perekonomian masyarakat, tidak malah membebani APBD," terangnya.

Mahyeldi ingatkan, potensi uang beredar utama beredar dalam daerah jika ada dana tersebut dibawa keluar tentunya ini melanggar konsep kesejateraan dan konsep syariah. 

"Oleh karena itu menghadapi tantangan semua ini diharapkan setiap SKPD sesuai peran dan fungsinya memberikan pemikiran dan solusi yang terbaik bagi kemajuan daerah dan masyarakat Sumbar," ajaknya. 

Mahyeldi ada 4 hal yang terpenting dalam bekerja

1. Iklas, niatkan kerja karena Allah SWT. Jadi tidak ada kata siap salah, kami bisa di bohong, tapi Allah tidak. Bekerja dengan benar agar mendapatkan amal dan masyakat dapat yang terbaik.

2. Cerdas, laksanakan pekerjaan dengan cerdas, ilmu dan pengalaman sikapi dengan kecerdasan. Ikuti aturan, tidak semua mesti minta petunjuk. Kita bicara kata aturan bukan kata gubernur atau kata wakil gubernur.

" Dan selama menjabat kami tidak ingin ada kasus kasus yang berdampak hukum, karena itu dalam bekerja ikuti aturan. Visi pemerintahan saat ini berkelanjutan dalam memajukan daerah dan bangsa Indonesia," ucap Mahyeldi menegaskan. 

3. Bekerja keras.  Kita mesti cepat, tidak berlama-lama untuk bangkitkan ekonomi rakyat. 

Karena kerja keras dan sungguh-sungguh semua kita diminta Kadis kesehatan pastikan kepala SKPD dan pejabat lainnya dicek up kesehatan (jendral cek up) setiap waktu sesuai ukurannya.

4.Bekerja Tuntas.  Apa yang kita rencanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan ini, jangan kasih beban pada pimpinan selanjutnya. 

"Bisa lakukan hari ini laksanakan hari jangan tunggu hari esok. Jangah berikan beban pada orang lain, jangan lempar tanggungjawab pemimpin unit kerja mesti tampil. Dengan 4 tras ini kita akan berikan yang terbaik untuk masyarakat sumbar," pungkas gubernur.(rel)

Tim Puslitbang Polri didampingi rombongan Rorena Polda Sumbar mengunjungi Polres Padang Pariaman dalam rangka penelitian tentang tingkat kepercayaan terhadap kinerja Polri, Tahun Anggaran 2021. 

Kedatangan Rombongan Tim Puslitbang Polri Dipimpin Oleh Kombes Pol Saefuddin Mohammad, SIK, AKBP Hanafiah Nembo dan disambut hangat Kapolres Padang Pariaman AKBP Dian Nugraha HBWPS SH SIK. beserta Wakapolres Kompol Alfias Marzuki SE MH di Polres  Padang Pariaman, Senin(1/3/2021). 

Kegiatan puslitbang ini pun juga  di ikuti Pejabat Utama bersama responden dari tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi di Padang Pariaman  untuk pendalaman seberapa puas masyarakat  Padang Pariaman terhadap Kinerja Polres Padang Pariaman, khususnya dalam hal pelayanan publik. 

Ketua Tim Puslitbang Polri Kombes Pol Saefuddin Mohamad, S.I.K., mengatakan  sasaran penelitian puslitbang internal yakninya terhadap satuan kerja. Di antaranya Pelayanan SIM, Pelayanan SKCK, Pelayanan Pengaduan Masyarakat, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau SOP dan bagaimaan tingkat  kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polres Padang Pariaman. 

“Selain pendalaman internal, Tim Puslitbang juga akan melakukan pendalaman eksternal kepada perwakilan masyarakat yang diundang. Diharapkan perwakilan masyarakat ini betul-betul transparan sesuai yang dialaminya,” ucap Kombes Pol Saefuddin. 

Dalam hal ini Polres Padang Pariaman mendapatkan penilaian responden dengan kategori  sangat baik sebesar 89,96%. 

"Dari nilai ini kita akan melaksanakan pendalaman, untuk mengetahui apa saja hal yang menguatkan dan melemahkan" Ujar Kombes Pol Saefuddin. 

Beliau menyampaikan ada 2 kunci kesuksesan pelayanan kepada masyarakat yaitu dukungan publik dan restu publik, tentunya ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian khususnya Polres Padang Pariaman, tutup nya.(rls)

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji menyebut kerumunan warga di Maumere  yang terjadi saat Presiden Joko Widodo melintas tidak ada basis yang elementer adanya peristiwa pidana.

Kerumunan terjadi tanpa kesengajaan. Masyarakat datang secara spontan, tanpa ada undangan. Karena itu, menurut Indriyanto, wajar polisi menolak laporan masyarakat atas peritiwa kerumunan di Maumere.

"Permintaan pembebasan tersebut jelas tidak beralasan, karena penahanan RS (Rizieq Shihab) justru ada basis elementer, niat yang kuat untuk melakukan pelanggaran atas larangan dalam regulasi, yaitu tindak pidana. Memang ada niat melakukan pelanggaran hukum atas larangan normalnya," ujar Indriyanto dalam keteranganya, Senin (1/3). 

Disisi lain, sambung dia, kerumunan warga saat menyambut Presiden Joko Widodo tidak bisa menjadi dalih untuk membebaskan Rizieq Syihab dari proses hukum. 

Pasalnya, Eks wakil ketua Pansel Calon Pimpinan (Capim) KPK ini berpandangan, kerumunan di Maumere dan di Petamburan saat Rizieq menikahkan anaknya adalah hal yang berbeda. Karena, ia menekankan tidak ada ajakan saat kerumunan warga di Maumere ketika menyabut Presiden Jokowi. 

"Penahanan RS (Rizieq Shihab) justru ada basis elementer, niat yang kuat untuk melakukan pelanggaran atas larangan dalam regulasi, yaitu tindak pidana. Memang ada niat melakukan pelanggaran hukum atas larangan normanya," katanya.(rls)

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Painan mendukung penuh pendirian Pos Polairud di Painan, Kec. IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Tidak saja dukungan moral, tetapi dalam bentuk pengadaan tanah seluas 1.600 meter persegi di daerah Pincuran Boga.

"Ninik mamak Painan mendukung pendirian Pos Polairud di Painan, sehingga ada polisi yang siap siaga menjaga laut dan melindungi nelayan dari kapal-kapal pencuri ikan," kata Ketua KAN Painan Drs. H. Syafrizal Ucok, MM. Datuak Nan Batuah di Padang, Senin (1/3).

Karena dukungan dari ninik mamak inilah maka KAN Painan secara lembaga menyerahkan tanah yang berasal dari tanah ulayat nagari. Keputusan penyerahan itu diambil dalam rapat KAN, bukan keputusan orang per orang.

Penyerahan SK KAN atas yang melepas tanah untuk Pos Polairud Pessel tersebut dilakukan langsung oleh Ketua KAN Painan Drs. H. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah kepada Kapolres Pesisir Selatan AKBP Sri Wibowo, S.IK di Mapolres Pessel, Senin (22/2) lalu.

"Dengan penyerahan SK KAN ini resmilah sudah penyerahan 1.600 meter persegi kepada Polri untuk lokasi Pos Polairud Pessel. Pihak Polri sudah bisa membangun posnya," kata Syafrizal Ucok yang sehari-hari Kadis PMD Sumbar, didampingi Sekretaris KAN Asril Zakaria Rajo Mudo.

Diharapkan ke depannya nelayan Pesisir Selatan, yang merupakan anak kemenakan dari ninik mamak dapat terayomi oleh Polairud yang ada. "Kami tidak ada meminta ganti rugi, karena ninik mamak menyerahkan tanah ini dengan ikhlas," kata Ketua KAN Painan Syafrizal Ucok, yang juga Ketua Umum LKAAM Pesisir Selatan dan Wakil Bupati Pesisir Selatan 2005-2010.

Kapolres Pesisir Selatan AKBP Sri Wibowo, S.IK atas nama Kapolda Sumbar menyatakan terima kasih atas kerelaan ninik mamak Nagari Painan menyerahkan tanah untuk Pos Polairud ini. "Kami sangat memberikan apresiasi kepada Ketua KAN Painan dan seluruh pengurusnya," kata Kapolres AKBP Sri Wibowo, S.IK.

Dukungan dan kerjasama ninik mamak ini diharapkan Kapolres AKBP Sri Wibowo terus berlanjut ke depannya, sampai dengan berdirinya dan beroperasinya Pos Polairud Pessel untuk menjaga perairan laut dan nelayan Pesisir Selatan. (Rls)

 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daera (DPRD )Provinsi Sumatera Barat Supardi mengatakan, pihaknya mengapresiasi mahasiswa mendukung keputusan DPRD Sumbar penetapan rekomendasi nomor 6 untuk PT Balairung dan 7 untuk Covid-19. Supardi berjanji berjanji akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dan diminta dikawal proses tersebut.

"Kami sudah mendesak gubernur menindaklanjuti semua rekomendasi diberikan DPRD serta penetapan rekomendasi diberikan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam waktu 60 hari sejak LHP BPK diterima. Kita akan tetap kawal hasil rekomendasi kemaren," ujar Supardi di ruang khusus I DPRD Sumbar, Senin, 1 Maret 2021 

Menurut Supardi, DPRD meminta BPK melakukan audit Investigasi berdasarkan aturan untuk mengaudit sesuai Permendagri.

"Pansus bergerak selama 7 hari, Pansus hanya mendalami hasil temuan LHP BPK, Pansus tidak bekerja secara investigasi dan penyidikan dan penyelidikan. Diluar dari itu pansus tidak memiliki kewenangan," ujar Supardi

Lanjut Supardi, berdasarkan temuan adanya unsur kemahalan hand saniter dan pengurangan volume dan temuan tersebut diminta kembalikan kepada negara selama 60 hari sejumlah  4,9 milyar.

"Nah belum bisa dipertanggung jawabkan dana Covid-19,  salah satu transaksi tunai. Sejumlah 49 milyar belum bisa dipertanggung jawabkan," ujar Supardi sembari menambahkan, agar BPK minta kepada aparat penegak hukum menindaklanjutinya, maka itu harapan kita kepada BPK RI.

Koordinator aksi PKC PMII Sumbar Rodi Putra mengatakan, pihaknya mendukung pansus DPRD, agar benar serius mengusut tuntas serta adanya tranparansi pelaku penyelewengan dana Covid-19.

"Kita atss nama masyarakat Sumatera Barat membawa kasus ini KPK serta meminta pimpinan DPRD Sumatera Barat, agar menyurati KPK untuk turun di Sumatera Barat," ujar Rodi

Menurut Rodi, penggunaan dana penanganan COVID-19 harus transparan dan tidak boleh ada oknum yang memperkaya diri sendiri di tengah susahnya ekonomi masyarakat yang dilanda pandemi.

"Kita mendengar bukti kegagalan itu adalah adanya temuan LHP BPK tentang penyelewengan dana penanganan COVID-19, maka pejabat terkait harus dipecat dari jabatannya," ujar Rodindra Saputra koordinator aksi.(rls/fwp sbr)

TeTeks Foto: Ratusan Santri dan Pengurus Pondok Modern Darusallam Gontor Kampus II Sulit Air, Kabupaten Solok serta Kapolsek Sulit Air deklarasi bersama menolak berita hoax dan ujaran kebencian, Kamis (25/2).

Dukungan kepada kepolisian untuk memberantas hoax dan ujaran kebencian yang marak beredar di media sosial (medsos) mulai muncul dari berbagai elemen masyarakat Provinsi Sumbar.

Ratusan Santri dan Pengurus Pondok Modern Darusallam Gontor Kampus II Sulit Air, Kabupaten Solok menyatakan menolak berita hoax dan ujaran kebencian.

Penolakan tersebut diwujudkan dengan deklarasi pernyataan bersama yang dilaksanakan di pondok modern tersebut, Kamis (25/2) lalu. Deklarasi juga dihadiri Kapolsek Sulit Air.

Tidak hanya menolak berita hoax di ujaran kebencian, Pondok Modern Darusallam Gontor Kampus II juga menyatakan dukungannya terhadap kepolisian untuk menciptakan situasi kantibmas yang kondusif, demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pimpinan Pondok Modern Darusallam Gontor Kampus II, Ustad, M. Ridwan menyebutkan, deklarasi ini digelar sebagai bentuk keprihatinan. Di mana, berita hoax yang beredar di media sosial (medsos) akhir-akhir ini memang meresahkan masyarakat.

“Berita hoax di medsos meresahkan dan mengadu domba antar manusia. Sehingga melahirkan fitnah yang keji,” ungkap Ustad M Ridwan, Senin (1/3).

Berita hoax ini menurutnya, perlu dihentikan. Caranya, dengan melakukan  sosialisasi kepada masyarakat. “Lakukan sosialisasi dengan masyarakat. Terutama tentang hal apa saja yang sedang diperdebatkan saat ini. Sehingga semuanya jadi jelas dan tidak abu-abu,” harapnya.

Sebelumnya, dukungan untuk memberantas hoax juga datang dari Pondok Pesantren Darul Talib, Laiang, Kota Solok. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Talib, Laiang, Kota Solok Boby Gusriadi mendukung  sepenuhnya tindakan hukum yang dilaksanakan kepolisian, dalam menyikapi banyaknya berbagai hoax, berdampak pecahnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Termasuk juga berita hoax terkait program vaksinasi Covid-19 yang sedang dilaksanakan pemerintah. Buya Boby mengimbau agar jangan ada lagi beredar isu hoax, sehingga membuat masyarakat menjadi takut, seolah-olah hanya karena vaksin maka seseorang akan mati. Padahal vaksin itu untuk membuat kekuatan daya tahan tubuh,bukan mematikan.(rls)