Sawahlunto, Lintas Media News

BNN Kota Sawahlunto mengungkapkan informasi terkait tiga seksi yang selalu bersinergi dengan instansi dan elemen masyarakat, untuk memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 

Selama tahun 2020, Seksi Pemberantasan telah berhasil memotong mata rantai Supply and Demand Reduction dengan mengungkap 4 kasus narkotika dengan rincian 2 kasus ditangani oleh BNN Kota Sawahlunto dan 2 kasus lagi ditangani oleh BNN Provinsi Sumatera Barat.

Kepala BNN  Kota Sawahlunto, Erlis  mengatakan, kasus yang ditangani BNN Kota Sawahlunto terjadi pada bulan Maret dan Agustus. Dari kedua kasus tersebut dapat disita narkotika sebanyak 6 paket kecil sabu. Kemudian ada dua kasus lagi yang telah terungkap tapi diserahkan ke BNN Provinsi. 

“Bulan Agustus kita berhasil menggagalkan pengiriman paket ganja sebanyak 22 paket di Kabupaten Sijunjung dan dilanjutkan pengembangan ditemukan 36 paket besar lagi di Kabupaten Agam sehingga total paket besar ganja ada 53,1 kilogram dan pada bulan November BNN juga menangkap pelaku penyalahgunaan narkotika dan diserahkan ke BNN Provinsi," kata Erlis saat menggelar Press Release terkait berbagai aktifitas BNN selama tahun 2020, Selasa (29/12), di Ruang Rapat BNN Kota Sawahlunto.

Erlis juga menjelaskan bahwa pada Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat juga telah banyak memberikan sosialisasi mengenai bahaya narkotika terhadap anak-anak, remaja, orang dewasa di berbagai instansi.  Ditambah dengan telah membentuk Desa Bebas Narkoba (Desa Bersinar)  yang ada pada Desa Sijantang Kecamatan Talawi. 

"Untuk Seksi Rehabilitasi semenjak tahun 2015 terdapat 19 anak dibawah umur yang telah direhabilitasi pada penggunaan zat adiktif, sepanjang tahun 2020 ada 16 orang dewasa yang direhabilitasi terkait kencanduan narkotika, dan layanan pasca rehabiltasi sebanyak 12 orang dewasa sepanjang tahun 2020. Ada 3 orang yang sudah dirujuk ke Pusat Rehabilitasi BNN di Batam," kata Erlis. 

Dikesempatan itu Kepala BNN Erlis juga menghimbau warga Sawahlunto, Sijunjung dan Dhamasraya agar bila ada yang kecanduan dan perlu layanan rehabilitasi boleh menghubungi BNN Kota Sawahlunto. "Disini kita selalu membuka pintu dan menerima dengan terbuka untuk kebutuhan rehabilitasi bagi warga yang kecanduan sesuai dengan acessment, semuanya gratis," pungkas Erlis. (nv'h/hms)

Padang, Lintas Media News

Bataliyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Marharlan) II Lantamal Padang, siap bersinergi dengan jajaran PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Sumbar, terutama dalam upaya memerangi ilegal fishing dan menjaga keamanan perairan laut Sumatera Barat.

Komitmen itu disampaikan Dan Yonmarhanlan II Letkol (Mar) Bonifacius Andiwisata, SH ketika bersilaturahmi dengan Pengurus PWI Sumbar di Jl. Bagindo Aziz Chan No. 8 A Padang, Selasa (29/12). Dan Yonmarhanlan II didampingi oleh Pasi Intel Lettu (Mar) Oriza.

Menurut Bonifacius Andiwisata, nelayan kita harus dilindungi dari serbuan para penjarah ikan, yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Kapal milik penjarah ini dilengkapi alat tangkap modern, yang menyebabkan nelayan tradisional tidak akan mampu bersaing.

"Kami ini Yonmarhanlan adalah pasukan tempur dari Lantamal II Padang. Jadi tugas kami adalah menumpas ilegal fishing atau pencuri ikan dan tentunya yang utama adalah menjaga perairan barat Sumatera ini," kata Letkol (Mar) Bonifacius Andiwisata lagi.

Dalam rangka bersinergi dengan jajaran PWI Sumbar, Dan Yonmarhanlan akan menggelar sejumlah kegiatan bersama dalam waktu dekat ini, misalnya mengadakan Coffee Morning, diskusi berkala serta olahraga menembak bersama yang bisa diikuti oleh pengurus PWI Sumbar.

Bak gayung bersambut, komitmen bersinergi itu diterima dengan tangan terbuka oleh PWI Sumbar. "Kami para wartawan yang tergabung dalam PWI siap mendukung Yonmarhanlan dalam menegakkan hukum yaitu memberantas pencurian ikan. Upaya ini sangat diharapkan oleh nelayan kita," kata Ketua PWI Sumbar H. Heranof Firdaus, S.Sos.

PWI Sumbar, kata Heranof Firdaus, tentu harus seiring sejalan dengan Yonmarhanlan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan dan keamanan perairan daerah.

"Kita siap mengadakan kegiatan bersama Yonmarhanlan II. Tidak saja kegiatan olahraga dan Coffee Morning, tetapi juga bisa dalam bentuk lomba foto dan penulisan," kata Heranof Firdaus, mantan wartawan RRI Padang ini.

Sejumlah pengurus PWI Sumbar ikut mendampingi Ketua Heranof Firdaus dalam ramah tamah dengan Dan Yonmarhanlan II ini, antara lain Ketua DKP DR. Ir. Basril Basyar, MM., Anggota DKP Gusfen Khairul, Sekretaris DKP Zulnadi, SH., Anggota DKP Edi Jarot, dan Pengurus inti PWI yaitu Eko Yance Edrie, Rusdi Bais, dan Nofi Sastra. (*/b/hms)

Kepala Unit CSR Semen Padang Muhammad Ikrar (kanan) menyerahkan bantuan tali asih anak yatim  dari SIG kepada Pimpinan Panti Asuhan H. Syafri Moesa, Safirdaus (kiri), Selasa, 29 Desember 2020. (foto:hms.PTSP)

Padang, Lintas Media News

Semen Indonesia Grup (SIG) melalui PT Semen Padang menyerahkan  santunan kepada Panti asuhan Mentawai dan Yatim Piatu Ulu Gadut H. Syafri Moesa, Kelurahan Koto Luar Ulu Gadut Pauh Padang, Selasa, 29 Desember 2020.

Penyerahan diwakili oleh Unit Social Responsibility (CSR) PT Semen Padang. Penyerahan tali asih berupa bahan pokok makanan dan uang tunai, dalam rangka merayakan 8 tahun  SIG dengan tema berkolaborasi dan bersinergi untuk terus melampaui jangkauan.

Kepala Unit CSR Semen Padang Muhammad Ikrar mengatakan, PT Semen Padang mewakili  SIG menyerahkan tali asih anak yatim yang merupakan peringatan HUT Semen Indonesia ke-8 pada 7 Januari 2021 mendatang.

"Kegiatan ini merupakan bagian peringatan dan berbagi kebahagiaan di setiap daerah operasional SIG. Dan untuk di Sumatera Barat, Semen Padang  menjadi garda terdepan dalam bantuan ini," katanya usai acara penyerahan.

Ia mengatakan, Panti Asuhan Syafri Moesa merupakan panti asuhan yang ada di ring satu perusahaan. "Maka ini jadi perhatian kita dengan jumlah 77 anak. Mereka dari Mentawai dan daerah lainnya ke Kota Padang untuk melanjutkan pendidikan, dan kita  mensuppor dengan hal yang kita bisa," jelasnya.

Pimpinan Panti Asuhan H. Syafri Moesa, Safirdaus mengucapkan terima kasih atas kedatangan CSR Semen Indonesia Grup yang bisa membantu anak-anak belajar di panti ini. 

"Kita sangat terbantu dengan tali asih yang datang ke panti asuhan kita, terutama di masa pandemi ini. Kita berharap ini berkesinambungan kedepannya. Saat ini, jumlah anak-anak di panti kita sekitar 77 orang. Usia terkecil 1,5 tahun dan paling besar hingga usia SMA/SMK," katanya.

Dikatakan Safirdaus, jika setamat SMA/SMK sudah ada anaknya yang mandiri, maka akan mereka akan melanjutkan kehidupannya di luar panti asuhan atau keluar dari panti. 

Diakui Firdaus, tak sedikit dari alumni di panti asuhan yang sukses. "Ada yang sudah menjadi guru, bekerja di kepolisian, ASN, dan profesi lainnya. Mereka juga masih sering kesini melihat adik-adik mereka," tuturnya.

Saat ini, panti asuhan H. Syafri Moesa diasuh oleh 12 orang. Selama pandemi, pihaknya juga tidak terbebani karena yakin rezeki masing-masing anak datang dari Allah SWT. "Selama pandemi kita tidak terbebani, namun karena yakin rezeki mereka dari yang satu, maka ada saja yang datang. Bahkan yang biasanya kita keluar uang untuk transportasi mereka ke sekolah, jadi bisa kita hemat dengan belajar di rumah ini," paparnya.

Ia berharap, mereka yang masuk ke panti bisa menjadi anak yang berguna. "Kita berharap mereka yang masuk kesini menjadi anak yang berguna nantinya bagi kehidupan mereka," jelasnya. (*/b/hms)

Jakarta, Lintas Media News

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengeluarkan catatan akhir tahun sebagai bentuk refleksi untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Dalam rilis yang diterima redaksi, PWI menyoroti beberapa hal yang terjadi selama Tahun 2020 seperti merebaknya Covid-19 yang turut berimbas pada perusahaan pers dan para wartawan di Indonesia.

Pelaksanaan Pilkada serentak 2020, kekerasan fisik kepada wartawan yang masih terjadi seperti pemukulan, pengeroyokan dan perampasan alat kerja serta penghapusan paksa hasil liputan, yang dilakukan aparat penegak hukum maupun peserta demo.

“Selain itu, PWI menyesalkan terjadinya peretasan situs. Mereka yang tidak senang atas pemberitaan menggunakan hacker untuk membobol pertahanan website sebuah media atau meretas data pribadi wartawan. PWI berharap aparat hukum mengusut tuntas kasus tersebut agar tidak terulang lagi,” kata Ketua Umum PWI Atal S Depari, Senin, (28/12)

PWI mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang tetap menjaga kemerdekaan pers dengan berpedoman kepada UU No 40 tahun 1999 tentang Pers dan peraturan perundang-udangan tentang pers lainnya, dalam menyelesaikan persoalan terkait kasus-kasus pers. 

Selain itu, melalui Masyarakat Pemantau Pemilu (Mappilu) PWI melakukan survei kepada wartawan di 34 provinsi di Indonesia yang menghasilkan kesimpulan, bahwa sebagian besar wartawan mendukung Pilkada serentak 2020, tetap berlangsung 9 Desember namun dengan sejumlah catatan, terutama terkait penegakan protokol kesehatan. Secara umum pelaksanaan pilkada juga dinilai berjalan dengan baik.

“PWI mengucapkan terima kasih kepada wartawan, perusahaan pers, dan semua komponen bangsa lainnya yang telah mengawal proses demokrasi yaitu Pilkada Serentak 2020 sehingga secara umum bisa berlangsung lancar, demokratis, sehat, dan berbudaya,” ujar Atal.

Ditegaskannya, media yang secara terus menerus mengingatkan para pihak untuk patuh terhadap protokol kesehatan, gerakan 3M, telah berdampak positif terhadap penyelenggaraan pilkada sehingga tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

PWI juga mengucapkan terima kasih kepada perusahaan pers yang tetap mempekerjakan wartawan meski dalam kondisi sulit. Kepada para wartawan, PWI berharap agar terus meningkatkan profesionalisme dan patuh menjalankan UU, Kode Etik Jurnalistik, dan Kode Perilaku Wartawan. 

Terakhir, dalam catatan akhir tahunnya, PWI menyerukan kepada semua pihak untuk terus berupaya menjaga keberlangsungan kehidupan pers yang merupakan pilar demokrasi. Keberadaan pers sebagai fourth estate, kekuatan keempat, pada era demokrasi ini sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, bersih, transparan, dan terhindar dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Menyelamatkan kehidupan pers berarti ikut menyelamatkan kehidupan demokrasi di Indonesia demi masa depan kehidupan bangsa yang lebih baik dan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. (*/b/rls)

Padang, Lintas Media News

Menghadapi libur Natal dan menyambut tahun baru (Nataru) 2021 yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19, PT Semen Padang menggelar webinar dengan tema "Liburan Sadar Covid", Rabu (23/12/2020) pagi. 

Direktur Keuangan PT Semen Padang Tubagus Muhammad Dharury ketika membuka Webinar Series #9 Semen Padang

Webinar series #9 itu dibuka  Direktur Keuangan PT Semen Padang Tubagus Muhammad Dharury dan menghadirkan Direktur Utama Semen Padang Hospital dr. Selfi Farisha sebagai pembicara. 

Direktur Keuangan PT Semen Padang Tubagus Muhammad Dharury mengatakan bahwa webinar series#9  dengan tema "Liburan Sadar Covid" ini digelar PT Semen Padang, merupakan bagian dari upaya manajemen perusahaan untuk melawan penularan COVID-19. 

"Wabah COVID-19 belum berakhir dan tidak kelihatan.  Bukan tidak mungkin kita telah membawa wabah tersebut ke dalam lingkungan keluarga atau tempat tinggal. Mungkin kita sehat, tapi karena kita tanpa gejala dan berinteraksi dengan orang lain yang imunnya lemah, maka ini menyebabkan penularan," katanya. 

Kepada insan perusahaan, Tubagus mengajak untuk terus bersyukur karena masih ada tempat untuk berlindung, bernaung dan bertemu dengan keluarga. "Coba lihat Suriah dan Palestina, selalu ketakutan, tertekan dan tidak pernah berpikir untuk bisa berlibur. Nah kita, di masa pandemi ini masih bisa liburan. Namun ingat, tetap patuhi prtokol kesehatan," pungkasnya.

Direktur Utama Semen Padang Hospital dr. Selfi Farisha ketika tampil  sebagai narasumber Webinar Series #9 Semen Padang, Rabu (23/12/2020).

Dokter Selfi Farisha pada webinar series tersebut mengajak keluarga besar Semen Padang Group untuk menahan diri untuk tidak berinteraksi dengan orang banyak pada liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) nanti, karena berisiko terjadi penularan COVID-19. 

"Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Mari kita semua menahan diri dalam menghadapi Nataru dan tetap waspada di mana pun kita berada, apalagi orang yang pernah tertular COVID-19 yang antibodinya meningkat, masih berpotensi terinfeksi COVID-19," katanya. 

Selfi juga mengingatkan seluruh insan perusahaan  untuk tidak boleh berhenti dan kendor dalam menghadapi COVID-19. "Tetap patuhi protokol COVID-19. Penularannya masih tinggi, tidak hanya dari orang yang sakit, tapi juga dari yang sehat," ujarnya. 

Di Indonesia saat ini, sebut Selfi, angka penularan COVID-19 sangat tinggi. Sumber covid19.go.id per tanggal 22 Desember 2020, terdapat 678.125 orang terkonfirmasi COVID-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 552.722 orang sudah dinyatakan sembuh dan sisanya 105.146 orang, masih terkonfirmasi COVID-19.

Kemudian untuk Sumbar,  penularan COVID-19 termasuk 10 besar tertinggi di Indonesia, yaitu berada di peringkat delapan setelah Riau, yaitu sebanyak 22.610 orang terkonfirmasi dan dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 20.582 orang sembuh, 337 orang masih dirawat dan meninggal dunia sebanyak 500 orang. 

Menghadapi Nataru tahun ini, Selfi juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat sudah megeluarkan surat edaran yang disampaikan melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No 3 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya  Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa pandemi COVID-19.

Kemudian surat edaran lainnya, yaitu melalaui Kementerian Perhubungan No SE 22 tahun 2020 tentang Petunjuk Perjalanan Orang Dengan Trasportasi udara selama Masa Natal 2020 dan tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi COVID-19. 

Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa mulai tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021, setiap pelaku perjalanan dalam negeri, yaitu untuk perjalanan ke Pulau Bali melalui transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR paling lama 7x24 jam sebelum keberangkatan. 

Kemudian, untuk transportasi laut dan darat ke Pulau Bali, wajib menunjukkan surat keterangan negatif rapid test antigen paling lama 3x24 jam sebelum keberangkatan. Ketentuan untuk perjalanan darat dan laut ke Pulau Bali itu, juga berlaku untuk perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta di dalam Pulau Jawa antar provinsi/kabupaten/kota. 

Namun, untuk transportasi udara dan kereta api untuk perjalanan dari dan ke Pulau Jawa kata Selfi, hasil negatif rapid test antigen ditunjukkan kepada petugas paling lama 3x24 jam sebelum keberangkatan. "Anak-anak di bawah 12 tahun, tidak diwajibkan untuk tes RT-PCR maupun rapid test antigen," bebernya. 

Di Sumbar, Gubernur Sumbar juga mengeluarkan Surat Edaran No.5/ED/GSB-2020 tentang Pengendalian kegiatan masyarakat untuk Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Ada tiga poin dalam surat edaran gubernur tersebut. 

Untuk poin pertama, gubernur mengimbau masyarakat agar selama libur sedapat mungkin berada dan beraktifitas di rumah serta tidak melakukan perjalanan atau kegiatan di luar rumah, kecuali untuk yang kegiatan mendasar atau mendesak. 

Poin kedua, mengimbau pemilik, penanggungjawab atau pengelola rumah ibadah, tempat wisata dan atau fasilitas publik lainnya menerapkan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan dan pengunjung. Diantaranya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan/keramaian.

"Kemudian, pada poin ketiga atau terakhir, Gubernur Sumbar bersama Forkompimda melakukan pengawasan dan penegakan disiplin pelaksanaan pada poin 1 dan 2 yang ada pada Surat Edaran Gubernur Sumbar tersebut," tuturnya.

Selain menyampaikan surat edaran dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kementerian Perhubungan dan Gubernur Sumbar, Selfi juga menyampaikan hal penting ketika liburan dalam pandemi COVID-19. Kata dia, selain menerapkan 3M, ketahui juga status zonasi lokasi tujuan dan pastikan tubuh dalam kondisi fit.

"Kemudian, membawa healthkit sendiri, hindari transportasi umum. Untuk berpergian, sebaiknya dengan orang serumah, karena orang yang bukan serumah tidak bisa dideteksi apakah dia terpapar COVID-19 atau tidak, apalagi orang yang terpapar tanpa gejala," tambahnya. (*/b/hms)

Walikota Fadly Amran, didampingi Sekretaris Daerah, Sony Budaya Putra meninjau kesiapan sekolah dalam menyambut pembelajaran tatap muka tahun ajaran 2020 - 202, beberapa waktu lalu. (foto:hms)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Walikota Padang Panjang, Fadly Amran mengatakan, penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di sekolah pada semester genap Tahun Ajaran 2020/2021 harus berdasarkan kajian yang melibatkan berbagai unsur.

”Tentu harus ada kajian. Kami segera berkoordinasi, dan berbicara lagi dengan semua unsur pimpinan Kota Padang Panjang terutama di wilayah pendidikan supaya nanti ada dasarnya,” kata Fafly Amran menjawab LintasMediaNews di sela sela pembagian BLT, di halaman Kantor Bank Nagari, Selasa (23/12/2020).

Untuk merespons kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, yang membolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah bakal digelar Januari tahun depan.

Lebih jauh Fadly Amran menuturkan, protokol kesehatan di sekolah harus benar benar dikaji. Sebab, tidak ada aktivitas sekolah sejak delapan bulan terakhir akibat pandemi Covid-19.

”Sudah lama ditinggalkan, harus dicek lagi termasuk mengadakan semacam pengkajian” tuturnya.

Diketahui, sebelumnya pemerintah menerbitkan panduan pembelajaran pada semester genap 2020-2021 di masa pandemi Covid-19. Dalam panduan itu disebtukan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka boleh diselenggarakan secara langsung di sekolah pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Namun， penyelenggaraan KBM tata muka diikuti dengan syarat-syarat yang berlaku.

Walikota menekankan, fleksibilitas pada kebijakan pembukaan kembali sekolah, tetapi dia pun mengingatkan ada sejumlah syarat yang wajib dipenuhi.

Semua sekolah hanya diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka apabila sudah memenuhi enam syarat. Keenam syarat itu menitik beratkan kepada dukungan sarana kesehatan untuk mencegah potensi penularan covid 19.

"Semua sekolah, hanya diperbolehkan tatap muka pada saat kita sudah memenuhi enam ketentuan, yakni sanitasi dan kebersihan toilet, sarana cuci tangan dan desinfektan, kedua akses kepada fasilitas pelayanan kesehatan, ketiga adalah kesiapan menerapkan wajib masker," 

"Lalu, keempat memiliki thermogun. Kelima, pemetaan warga satuan pendidikan, harus mengetahui siapa yang memiliki komorbiditas dari guru-gurunya dan muridnya, yang tidak memiliki akses transportasi yang aman dan tentunya riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko yang tinggi," lanjutnya.

Untuk itu, jelang dibukanya kembali belajar tatap muka pada tahun depan, diharapkan  Dinas Pendidikan selaku stakeholder, bertanggung jawab penuh akan keselamatan semua murid pada sekolah yang akan melaksanakan belajar tatap muka. Penegakan, protokol kesehatan dilingkungan sekolah perlu jadi perhatian serius, bila kelak pemerintah kota Padang Panjang dalam.menerapkan belajar tatap muka,pungkas Fadly Amran.

Sementara, ditempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, Ali Tabrani.yang dihubungi LintasMedia secara terpisah mengatakan, SK 4 Menteri, perihal, Pembelajaran Tatap Muka Dimulai Awal 2021. 

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SKB tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya. 

Pemberian kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka tersebut berlaku mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021, pada bulan Januari 2021. Penyesuaian kebijakan ini diambil sesuai hasil evaluasi yang dilakukan bersama dan lembaga terkait， serta masukan para kepala daerah, berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang menyatakan kendati pembelajaran jarak jauh dapat terlaksana dengan baik, namun terlalu lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka akan berdampak negatif bagi anak didik," ujar Ali Tabrani.

Pihaknya, tetap harus menekan laju penyebaran covid 19 dan memperhatikan protokol kesehatan,”  Mengingatkan, situasi pandemi dengan matang sebelum memberikan izin pembelajaran tatap muka. 

Prinsip, kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 tidak berubah. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat tetap merupakan prioritas utama.Oleh karena itu, meski pemerintah sudah memberikan kewenangan penuh, kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang.

Kesiapan, menjalankan pembelajaran tatap muka.“Orang tua memiliki hak penuh untuk menentukan. Bagi orang tua yang tidak menyetujui anaknya melakukan pembelajaran tatap muka, peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh,” ujar Ali Tabrani menjelaskan. (maison pisano)

Padang, Lintas Media News

Kejaksaan Negeri menghentikan penyidikan terhadap kasus dugaan penyelewengan perjalanan dinas oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang.

“Proses penanganan perkaranya kami hentikan karena tidak cukup bukti, sekaligus untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak,” kata Kajari Padang Ranu Subroto didampingi Kasi Intelijen Yuni Hariman di Padang, Selasa (22/12).

Ia mengatakan dalam penghentian penanganan perkara itu, tim penyidik kejaksaan sudah mempertimbangkan berbagai aspek seperti pendapat auditor serta besaran kerugian keuangan negaranya.

Mengingat posisi kasus itu sebenarnya berawal dari temuan BPK RI yang diteruskan kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terhadap penggunaan dana transportasi tahun anggaran 2017 dan 2018, dan penggunaan belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2017.

Untuk dana tunjangan transportasi didapatkan temuan sebesar Rp519.350.000, kemudian telah ditindaklanjuti dengan pengembalian uang ke kas daerah sebesar Rp499.750.000.

Dari pengembalian tersebut maka tersisa uang yang mesti dikembalikan sebesar Rp19.600.000.

Sedangkan, untuk anggaran belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2017 temuannya sebesar Rp85.700.000, lalu ditindaklanjuti dengan pengembalian uang ke kas daerah sebesar Rp73.400.000.

Sisa uang yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp12.300.000, sehingga kalau ditotal dengan sisa dana tunjangan transportasi Rp19.600.000 menjadi Rp31.900.000.

“Karena tak kunjung dikembalikan, maka APIP menyerahkan temuan tersebut kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti, lalu kami memulai penyelidikan pada Maret 2019,” katanya.

Berkat proses yang dilakukan kejaksaan, kata dia, tiga anggota dewan yang mempunyai kewajiban membayar sisa temuan itu menyerahkan uang untuk disetor ke kas daerah.

Dengan pengembalian uang yang dilakukan tersebut maka kerugian negara sebesar Rp. 31.900.000 telah tertutupi serta terjadi pemulihan keadaan, sehingga proses kasus dihentikan. (b/hms)