Padang, Lintas Media News

Menghadapi libur Natal dan menyambut tahun baru (Nataru) 2021 yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19, PT Semen Padang menggelar webinar dengan tema "Liburan Sadar Covid", Rabu (23/12/2020) pagi. 

Direktur Keuangan PT Semen Padang Tubagus Muhammad Dharury ketika membuka Webinar Series #9 Semen Padang

Webinar series #9 itu dibuka  Direktur Keuangan PT Semen Padang Tubagus Muhammad Dharury dan menghadirkan Direktur Utama Semen Padang Hospital dr. Selfi Farisha sebagai pembicara. 

Direktur Keuangan PT Semen Padang Tubagus Muhammad Dharury mengatakan bahwa webinar series#9  dengan tema "Liburan Sadar Covid" ini digelar PT Semen Padang, merupakan bagian dari upaya manajemen perusahaan untuk melawan penularan COVID-19. 

"Wabah COVID-19 belum berakhir dan tidak kelihatan.  Bukan tidak mungkin kita telah membawa wabah tersebut ke dalam lingkungan keluarga atau tempat tinggal. Mungkin kita sehat, tapi karena kita tanpa gejala dan berinteraksi dengan orang lain yang imunnya lemah, maka ini menyebabkan penularan," katanya. 

Kepada insan perusahaan, Tubagus mengajak untuk terus bersyukur karena masih ada tempat untuk berlindung, bernaung dan bertemu dengan keluarga. "Coba lihat Suriah dan Palestina, selalu ketakutan, tertekan dan tidak pernah berpikir untuk bisa berlibur. Nah kita, di masa pandemi ini masih bisa liburan. Namun ingat, tetap patuhi prtokol kesehatan," pungkasnya.

Direktur Utama Semen Padang Hospital dr. Selfi Farisha ketika tampil  sebagai narasumber Webinar Series #9 Semen Padang, Rabu (23/12/2020).

Dokter Selfi Farisha pada webinar series tersebut mengajak keluarga besar Semen Padang Group untuk menahan diri untuk tidak berinteraksi dengan orang banyak pada liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) nanti, karena berisiko terjadi penularan COVID-19. 

"Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Mari kita semua menahan diri dalam menghadapi Nataru dan tetap waspada di mana pun kita berada, apalagi orang yang pernah tertular COVID-19 yang antibodinya meningkat, masih berpotensi terinfeksi COVID-19," katanya. 

Selfi juga mengingatkan seluruh insan perusahaan  untuk tidak boleh berhenti dan kendor dalam menghadapi COVID-19. "Tetap patuhi protokol COVID-19. Penularannya masih tinggi, tidak hanya dari orang yang sakit, tapi juga dari yang sehat," ujarnya. 

Di Indonesia saat ini, sebut Selfi, angka penularan COVID-19 sangat tinggi. Sumber covid19.go.id per tanggal 22 Desember 2020, terdapat 678.125 orang terkonfirmasi COVID-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 552.722 orang sudah dinyatakan sembuh dan sisanya 105.146 orang, masih terkonfirmasi COVID-19.

Kemudian untuk Sumbar,  penularan COVID-19 termasuk 10 besar tertinggi di Indonesia, yaitu berada di peringkat delapan setelah Riau, yaitu sebanyak 22.610 orang terkonfirmasi dan dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 20.582 orang sembuh, 337 orang masih dirawat dan meninggal dunia sebanyak 500 orang. 

Menghadapi Nataru tahun ini, Selfi juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat sudah megeluarkan surat edaran yang disampaikan melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No 3 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya  Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa pandemi COVID-19.

Kemudian surat edaran lainnya, yaitu melalaui Kementerian Perhubungan No SE 22 tahun 2020 tentang Petunjuk Perjalanan Orang Dengan Trasportasi udara selama Masa Natal 2020 dan tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi COVID-19. 

Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa mulai tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021, setiap pelaku perjalanan dalam negeri, yaitu untuk perjalanan ke Pulau Bali melalui transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR paling lama 7x24 jam sebelum keberangkatan. 

Kemudian, untuk transportasi laut dan darat ke Pulau Bali, wajib menunjukkan surat keterangan negatif rapid test antigen paling lama 3x24 jam sebelum keberangkatan. Ketentuan untuk perjalanan darat dan laut ke Pulau Bali itu, juga berlaku untuk perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta di dalam Pulau Jawa antar provinsi/kabupaten/kota. 

Namun, untuk transportasi udara dan kereta api untuk perjalanan dari dan ke Pulau Jawa kata Selfi, hasil negatif rapid test antigen ditunjukkan kepada petugas paling lama 3x24 jam sebelum keberangkatan. "Anak-anak di bawah 12 tahun, tidak diwajibkan untuk tes RT-PCR maupun rapid test antigen," bebernya. 

Di Sumbar, Gubernur Sumbar juga mengeluarkan Surat Edaran No.5/ED/GSB-2020 tentang Pengendalian kegiatan masyarakat untuk Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Ada tiga poin dalam surat edaran gubernur tersebut. 

Untuk poin pertama, gubernur mengimbau masyarakat agar selama libur sedapat mungkin berada dan beraktifitas di rumah serta tidak melakukan perjalanan atau kegiatan di luar rumah, kecuali untuk yang kegiatan mendasar atau mendesak. 

Poin kedua, mengimbau pemilik, penanggungjawab atau pengelola rumah ibadah, tempat wisata dan atau fasilitas publik lainnya menerapkan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan dan pengunjung. Diantaranya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan/keramaian.

"Kemudian, pada poin ketiga atau terakhir, Gubernur Sumbar bersama Forkompimda melakukan pengawasan dan penegakan disiplin pelaksanaan pada poin 1 dan 2 yang ada pada Surat Edaran Gubernur Sumbar tersebut," tuturnya.

Selain menyampaikan surat edaran dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kementerian Perhubungan dan Gubernur Sumbar, Selfi juga menyampaikan hal penting ketika liburan dalam pandemi COVID-19. Kata dia, selain menerapkan 3M, ketahui juga status zonasi lokasi tujuan dan pastikan tubuh dalam kondisi fit.

"Kemudian, membawa healthkit sendiri, hindari transportasi umum. Untuk berpergian, sebaiknya dengan orang serumah, karena orang yang bukan serumah tidak bisa dideteksi apakah dia terpapar COVID-19 atau tidak, apalagi orang yang terpapar tanpa gejala," tambahnya. (*/b/hms)

Walikota Fadly Amran, didampingi Sekretaris Daerah, Sony Budaya Putra meninjau kesiapan sekolah dalam menyambut pembelajaran tatap muka tahun ajaran 2020 - 202, beberapa waktu lalu. (foto:hms)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Walikota Padang Panjang, Fadly Amran mengatakan, penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di sekolah pada semester genap Tahun Ajaran 2020/2021 harus berdasarkan kajian yang melibatkan berbagai unsur.

”Tentu harus ada kajian. Kami segera berkoordinasi, dan berbicara lagi dengan semua unsur pimpinan Kota Padang Panjang terutama di wilayah pendidikan supaya nanti ada dasarnya,” kata Fafly Amran menjawab LintasMediaNews di sela sela pembagian BLT, di halaman Kantor Bank Nagari, Selasa (23/12/2020).

Untuk merespons kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, yang membolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah bakal digelar Januari tahun depan.

Lebih jauh Fadly Amran menuturkan, protokol kesehatan di sekolah harus benar benar dikaji. Sebab, tidak ada aktivitas sekolah sejak delapan bulan terakhir akibat pandemi Covid-19.

”Sudah lama ditinggalkan, harus dicek lagi termasuk mengadakan semacam pengkajian” tuturnya.

Diketahui, sebelumnya pemerintah menerbitkan panduan pembelajaran pada semester genap 2020-2021 di masa pandemi Covid-19. Dalam panduan itu disebtukan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka boleh diselenggarakan secara langsung di sekolah pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Namun， penyelenggaraan KBM tata muka diikuti dengan syarat-syarat yang berlaku.

Walikota menekankan, fleksibilitas pada kebijakan pembukaan kembali sekolah, tetapi dia pun mengingatkan ada sejumlah syarat yang wajib dipenuhi.

Semua sekolah hanya diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka apabila sudah memenuhi enam syarat. Keenam syarat itu menitik beratkan kepada dukungan sarana kesehatan untuk mencegah potensi penularan covid 19.

"Semua sekolah, hanya diperbolehkan tatap muka pada saat kita sudah memenuhi enam ketentuan, yakni sanitasi dan kebersihan toilet, sarana cuci tangan dan desinfektan, kedua akses kepada fasilitas pelayanan kesehatan, ketiga adalah kesiapan menerapkan wajib masker," 

"Lalu, keempat memiliki thermogun. Kelima, pemetaan warga satuan pendidikan, harus mengetahui siapa yang memiliki komorbiditas dari guru-gurunya dan muridnya, yang tidak memiliki akses transportasi yang aman dan tentunya riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko yang tinggi," lanjutnya.

Untuk itu, jelang dibukanya kembali belajar tatap muka pada tahun depan, diharapkan  Dinas Pendidikan selaku stakeholder, bertanggung jawab penuh akan keselamatan semua murid pada sekolah yang akan melaksanakan belajar tatap muka. Penegakan, protokol kesehatan dilingkungan sekolah perlu jadi perhatian serius, bila kelak pemerintah kota Padang Panjang dalam.menerapkan belajar tatap muka,pungkas Fadly Amran.

Sementara, ditempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, Ali Tabrani.yang dihubungi LintasMedia secara terpisah mengatakan, SK 4 Menteri, perihal, Pembelajaran Tatap Muka Dimulai Awal 2021. 

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SKB tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya. 

Pemberian kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka tersebut berlaku mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021, pada bulan Januari 2021. Penyesuaian kebijakan ini diambil sesuai hasil evaluasi yang dilakukan bersama dan lembaga terkait， serta masukan para kepala daerah, berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang menyatakan kendati pembelajaran jarak jauh dapat terlaksana dengan baik, namun terlalu lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka akan berdampak negatif bagi anak didik," ujar Ali Tabrani.

Pihaknya, tetap harus menekan laju penyebaran covid 19 dan memperhatikan protokol kesehatan,”  Mengingatkan, situasi pandemi dengan matang sebelum memberikan izin pembelajaran tatap muka. 

Prinsip, kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 tidak berubah. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat tetap merupakan prioritas utama.Oleh karena itu, meski pemerintah sudah memberikan kewenangan penuh, kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang.

Kesiapan, menjalankan pembelajaran tatap muka.“Orang tua memiliki hak penuh untuk menentukan. Bagi orang tua yang tidak menyetujui anaknya melakukan pembelajaran tatap muka, peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh,” ujar Ali Tabrani menjelaskan. (maison pisano)

Padang, Lintas Media News

Kejaksaan Negeri menghentikan penyidikan terhadap kasus dugaan penyelewengan perjalanan dinas oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang.

“Proses penanganan perkaranya kami hentikan karena tidak cukup bukti, sekaligus untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak,” kata Kajari Padang Ranu Subroto didampingi Kasi Intelijen Yuni Hariman di Padang, Selasa (22/12).

Ia mengatakan dalam penghentian penanganan perkara itu, tim penyidik kejaksaan sudah mempertimbangkan berbagai aspek seperti pendapat auditor serta besaran kerugian keuangan negaranya.

Mengingat posisi kasus itu sebenarnya berawal dari temuan BPK RI yang diteruskan kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terhadap penggunaan dana transportasi tahun anggaran 2017 dan 2018, dan penggunaan belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2017.

Untuk dana tunjangan transportasi didapatkan temuan sebesar Rp519.350.000, kemudian telah ditindaklanjuti dengan pengembalian uang ke kas daerah sebesar Rp499.750.000.

Dari pengembalian tersebut maka tersisa uang yang mesti dikembalikan sebesar Rp19.600.000.

Sedangkan, untuk anggaran belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2017 temuannya sebesar Rp85.700.000, lalu ditindaklanjuti dengan pengembalian uang ke kas daerah sebesar Rp73.400.000.

Sisa uang yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp12.300.000, sehingga kalau ditotal dengan sisa dana tunjangan transportasi Rp19.600.000 menjadi Rp31.900.000.

“Karena tak kunjung dikembalikan, maka APIP menyerahkan temuan tersebut kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti, lalu kami memulai penyelidikan pada Maret 2019,” katanya.

Berkat proses yang dilakukan kejaksaan, kata dia, tiga anggota dewan yang mempunyai kewajiban membayar sisa temuan itu menyerahkan uang untuk disetor ke kas daerah.

Dengan pengembalian uang yang dilakukan tersebut maka kerugian negara sebesar Rp. 31.900.000 telah tertutupi serta terjadi pemulihan keadaan, sehingga proses kasus dihentikan. (b/hms)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Penghargaan kembali diraih Walikota H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano. Kali ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar menganugerahi walikota muda itu penghargaan kategori "Kepala Daerah Peduli Penyiaran Sumbar 2020"

Anugerah KPID Sumbar 2020 itu diserahkan  Gubernur  Prof. Dr. Irwan Prayitno, Selasa,(22/12) di Auditorium Gubernuran Sumbar. Hadir pada kesempatan itu Sekdaprov Alwis, segenap pejabat provinsi dan berbagai elemen masyarakat Sumatera Barat.

Gubernur Irwan Prayitno  memberi ucapan selamat kepada Fadly Amran yang telah meraih anugerah kepala daerah peduli penyiaran dari KPID Sumbar tahun 2020. Dia juga memberi semangat kepada kepala daerah yang lain untuk  mendapatkan penghargaan serupa di masa yang akan datang.

Senada dengan gubernur, Ketua KPID Sumbar Afriendi Sikumbang,  juga menyampaikan ucapan selamat kepada Fadly Amran atas penghargaan kategori Kepala Daerah Peduli Penyiaran Sumbar 2020.

Disebutkan, untuk mendapatkan anugerah KPID,  melibatkan dewan juri yang berasal dari tokoh masyarakat, praktisi dan akademisi yaitu: Prof. Dr. Awis Karni, M.Ag, Drs.Jasman Datuak Rajo Bendang, MM, Dr.Drs. M Sayuti Datuak Rajo Panghulu, M.Pd,  Dr. Wakidul Kahar, M.Ag, dan Dr. Sumartono, S.Sos, M.Si.

Sementara itu, Walikota Fadly Amran mengapresiasi anugerah KPID tersebut. "Ini merupakan satu kehormatan bagi kami selaku walikota. Lembaga penyiaran seperti televisi dan radio perlu didorong untuk tetap eksis. Kita pun  menjalin kemitraan dalam menyampaikan program-program pemerintah," katanya.

Dikatakan Fadly, Pemko Padang Panjang saat ini memiliki sejumlah program sebagai bentuk kepedulian dalam penguatan media lokal seperti literasi media  yang merangkul media massa untuk ikut kegiatan yang dilakukan di perpustakaan.

Kemudian,  untuk mendorong eksistensi penyiaran lokal, Pemko membangun kemitraan dengan seluruh radio dan televisi lokal.

"Kita juga memiliki program peningkatan SDM dibidang penyiaran daerah seperti pelatihan jurnlistik bagi wartawan, pelatihan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar bersama Balai Bahasa, serta pembinaan penulisan jurnalistik bagi masyarakat yang tergabung di Kelompok Informasi Masyarakat," katanya.

Radio Top FM Padang Panjang juga menerima Anugerah KPID Award kategori Radio Peduli Covid-19 yang diterima langsung Yanti Herman. Tokoh Inspiratif,  Prof. Ir. H. Irwan Prayitno, M.Sc Dt. Rajo Bandaro Basa Gubernur Prov. Sumbari. (maison pisano)

Kepala Staf Komando Operasi Gabungan Wilayah II, Mayor Jenderal (Mayjen) Joko Warsito menyambangi kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia, Jalan Veteran II No. 7 C, Jakarta Pusat, Selasa (22/12).

Joko yang didampingi Eko Sriyanto Galgendu ini, disambut langsung oleh Ketua Umum SMSI, Firdaus ditemani Ketua Dewan Pakar SMSI yang juga Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun. 

Hadir juga dalam kesempatan itu, Bernadus Wilson Lumi selaku Ketua Bidang Pendataan dan Verifikasi SMSI Pusat.

Pertemuan ini merupakan temu kangen sahabat lama antara Mayjen Joko Warsito dan Firdaus. Persahabatan keduanya telah terjalin sejak Joko menjabat Danrem 064/Maulana Yusuf Banten, dan Firdaus kala itu menjabat sebagai Ketua PWI Provinsi Banten.

Dalam silaturahmi ke sekretariat SMSI ini, Mayjen Joko memberikan apresiasinya dan berharap SMSI bisa menjadi wadah untuk memberitakan kebenaran bagi media-media siber di Indonesia.

“Saya optimis kekuatan SMSI dengan jaringan ribuan media bisa membantu pemerintah, utamanya TNI dalam menjaga nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa. Karena pers merupakan pilar keempat dalam negara demokrasi,” jelas Ketua Yayasan Gema 86 ini.

Mayjen Joko juga berharap SMSI bisa membantu program pemerintah dalam mencegah penyebaran informasi tidak benar alias hoaks.

“Diharapkan SMSI bisa memberikan kontribusi informasi yang cepat, tepat dan akurat,” terang Mayjen Joko yang juga Ketua Umum Federasi Triathlon Indonesia (FTI).

Ketua Umum SMSI, Firdaus berterima kasih atas kunjungan Mayjen Joko. Dia berharap, kunjungan ini bisa memperkuat Sinergisitas SMSI dan pemerintah, khususnya TNI. “SMSI dengan ribuan jaringan media siber yang tersebar di seluruh Indonesia sudah membulatkan tekad untuk membantu pemerintah, khususnya menangkal penyebaran informasi hoaks,” terangnya.

Firdaus menambahkan, persahabatan ini diharapkan terus berlangsung dan tidak lekang oleh ruang, waktu dan jabatan. Ujar Firdaus.  

Di akhir kunjungan, Ketum SMSI mengajak Mayjen Joko untuk berkeliling kantor pusat. Mayjen Joko juga sempat berfoto di meja Menteri Penerangan era Presiden Soeharto. (b/rls)

Salah satu kegiatan GCG Semen Padang dengan menghadirkan narasumber dari KPK pada 2019. (foto:hms.ptsp)

Padang, Lintas Media News

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) & Manajemen Risiko (MR) berdasarkan best practice yang ada, merupakan salah satu komitmen PT Semen Padang dalam mengelola perusahaan seperti yang dituangkan dalam Kebijakan Perusahaan – Poin 2 “Pelaksanaan GCG dan manajemen risiko, serta pencegahan terjadinya kecurangan (fraud) dalam operasional perusahaan”.

Direktur Keuangan PT Semen Padang Tubagus Muhammad Dharury di Padang, Selasa (22/12) mengatakan, penerapan GCG merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh segenap insan PT Semen Padang di dalam operasional perusahaan.

Diawali dengan Penandatanganan Surat Pernyataan Kepatuhan Etika oleh insan perusahan tiap tahunnya sebagai komitmen tiap insan terhadap Pemahaman dan Pelaksanaan Kode Etik Perusahaan, hal ini adalah poin utama penerepan GCG.

Tubagus menjelaskan, sebagai wujud dari penerapan GCG tersebut, PT Semen Padang membuat website pengendalian Gratifikasi melalui http://intra.semenpadang.co.id/gratifikasi serta pelaporan pelanggaran melalui https://wbs.semenpadang.co.id.

Pengendalian gratifikasi dilakukan dengan cara pemberian imbauan dan larangan memberikan parcel oleh pihak ketiga atau rekanan perusahaan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Imbauan dan larangan itu, merupakan bagian dari pengendalian gratifikasi di Semen Padang dan secara rutin dimuat di beberapa surat kabar lokal. 

Di samping itu, juga ada edaran pengumuman kepada karyawan untuk tidak menerima, atau melaporkan apabila ada penerimaan parsel atau gratifikasi dari rekanan. "Alhamdulillah, pada semester pertama tahun 2020 kemarin, tidak ada laporan penerimaan gratifikasi dari insan perusahaan yang masuk ke kami, Apabila ada laporan gratifikasi yang masuk akan kami verifikasi dan apabila termasuk gratifikasi maka akan kami serahkan ke KPK untuk dilelang dan menjadi pemasukan Negara," ungkap Tubagus.

Selanjutnya, untuk pengendalian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan insan perusahaan, Semen Padang memiliki Whistle Blowing System (WBS). "Maksud dari WBS ini adalah, menerima masukan dari orang-orang yang merasa ada kecurangan dan perlu ada perbaikan di Semen Padang," katanya.  

Orang yang menyampaikan informasi adanya dugaan kecurangan dan perlunya perbaikan itu, kata Tubagus melanjutkan, identitasnya dijamin dirahasiakan  sehingga tidak perlu kuatir adanya tindakan balasan terhadap dirinya . Namun laporan yang masuk ke website tersebut diharapkan bukan laporan kaleng atau fitnah dan disertai dengan bukti awal. Sehingga, bukti awal itulah yang akan ditindaklanjuti oleh tim investigator.

"Tim investigator ini merupakan tim independen yang dibentuk oleh komite audit Dewan Komisaris PT Semen Padang dan tim investigator ini bersifat rahasia dan tidak diketahui siapa saja orangnya bahkan oleh staf GRC sekalipun," ungkapnya.

Untuk mengetahui sejauh mana Penerapan GCG di PT Semen Padang dibandingkan dengan best practice, Perusahaan melakukan assessment penerapan GCG sesuai dengan SK Sekretaris BUMN tentang Parameter Penilaian GCG, Assessment ini dilakukan berkala dan berkesinambungan dalam melakukan perbaikannya.

Untuk sosialisasi GCG ke insan perusahaan, dilakukan berbagai metode baik secara tatap muka maupun tidak. Sosialisasi tentang GCG kepada karyawan/ti PT semen Padang dan stakeholder dilakukan dengan tatap muka menjelaskan tentang GCG pada tiap unit kerja hingga acara seminar yang menghadirkan berbagai narasumber dari Kejati, PPATK, KPK, Kadin Indonesia dan lembaga lainnya. "Sosialisasi GCG itu juga disampaikan melalui pemuatan materi terkait GCG dan Program Anti Fraud pada spanduk, roll banner dan baliho di lingkungan PT Semen Padang serta melalui melalui desktop wallpaper," tuturnya.

Tubagus menambahkan, pengendalian gratifikasi dan fraud di lingkungan PT Semen Padang, juga diiringi dengan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara oleh Direksi, Komisaris dan Pejabat satu tingkat dibawah Direksi dan dilaporkan ke KPK.

Laporan LHKPN itu merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Direksi No.138/HK.00.02/SKD/50003853/3000/09.2017 tanggal 16 September 2017 tentang Kewajiban Pengisian dan Penyampaian LHKPN di Lingkungan Semen Padang.

"Departemen Sumber Daya Manusia dan Umum Semen Padang, telah mengkoordinir pelaporan LHKPN dari komisaris, direksi, dan pejabat eselon I Semen Padang setiap tahunnya, Dan untuk pelaporan LHKPN PT.Semen Padang th 2020 telah mencapai 100% " pungkas Tubagus. (*/b/hms)

Jakarta, Lintas Media News

Lanyala Mataliti Ketua DPD meminta empat Senator asal Sumatera Barat, masing-masing Emma Yohana, Muslim M Yatim, Alirman Sori, dan Leonardi Harmaini, agar memberi perhatian kepada dunia Pendidikan tinggi di Sumatera Barat.

“Terutama untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan, dan kemampuan melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi relevan dengan kebutuhan pembangunan bangsa di masa depan. Ini dikatakan Lanyala di depan para wisudawan Universitaa Negeri Padang, Sabtu pagi (19/12/2020). 

Karena, tambahnya, bersandar pada kekuatan Sumber Daya Alam saja tidak cukup dalam membangun daerah, karena SDA bersifat terbatas. "Makanya, harus diimbangi dengan pengembangan Sumber daya Manusia karena nilainya tidak terbatas", tandasnya.

Apalagi ke depan, kompetisi antar-bangsa tidak lagi hanya berdasarkan keunggulan komparatif atau SDA, melainkan sudah bergeser menjadi keunggulan kompetitif, yaitu SDM, tambahnya.

"Saya berharap, kampus tidak berhenti dengan penelitian dan pengabdian masyarakat saja, tetapi juga memastikan terobosan dan inovasi, supaya agar dapat diterapkan di masyarakat," ujarnya. 

Kepada wisudawan Lanyala juga menghimbau setelah menimba ilmu sebanyak-banyaknya,  alumnus diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah dengan kembali dan membangun daerah masing-masing. Karena kunci keutuhan NKRI adalah kesejahteraan dan kemakmuran daerah. 

Di Padang Lanyala sampaikan pidato dengan tema ; Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kontribusi DPD RI sebagai wakil daerah. (winkurai 5jorong)