Ada banyak potensi dalam pengembangan strategi kemajuam perekonomian di Sumatera Barat masa datang dan pelabuhan Teluk Tapang merupakan salah satu potensi dalam pertumbuhan aktifitas ekonomi baru wilayah bagian barat pesisir Sumatera. 

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit disela - sela kunjungan rombongan tim koordinasi Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Dr.Ridwan Djamaluddin, MSc dengan beberapa kementerian terkait di Pelabuhan Teluk Tapang, Nagari Air Bangis kecamatan Sungai Beremas Pasaman Barat, Selasa (4/8/2020).

Hadirin dalam kesempatan tersebut,  Ridwan Djamaluddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Pelayaran Kemenko Marves, Djoko Hartoyo, Direktur Pembanguanan Jalan Kemen PUPR, Ir. Herry Vaza M.Sc Eng Ph, Yudhi Adhi Purnama, Kabid Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekonomian, Aries Wibowo, ST, M.Sc , Kasubdit Pelayanan Jasa Dan Usaha Pelabuhan Kemenhub dan beberapa OPD dilingkup Pemprov dan Pemkab Pasbar.

Wagub Sumbar lebih jauh mengatakan pembangunan Teluk Tapang sudah dimulai sejak kepemimpinan Gubernur Gamawan Fauzi tahun 2006, 2007, 2008 mulai dengan perencanaan dokumen dari studi Kelayakan, Rencana Induk Proyek (RIP), Detail Engineering Desig (DED), Amdal oleh Pemkab Pasaman Barat.

"Pembangunan dalam pekerjaan fisik dimulai secara bertahap pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dengan nilai 231,2 Miliar. Pembangunan dermaga Teluk Tapang ini berlanjut secara berkesinambungan dari Gubernur  Gamawan Fauzi diterus Gubernur Irwan Prayitno kemimpinan awal 2010-2015. Sempat terhenti dan saat ini kita mulai lagi dengan ada Reviu RIP oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2019," ungkap Nasrul Abit. 

Nasrul Abit juga menambahkan, pada tahun 2020 seizin pak Gubernur Irwan Prayitno dengan melakukan pendekatan kemenko marves dan berkoordinasi dengan kemenhub melakukan Rivie DED 2020 untuk pembangunan fasilitas darat ( gudang, gedung kantor, lapangan penumpukan dan parkiran).

"Ada kebutuhan lahan pelabuhan seluas 12,15 Ha, yang merupakan hutan produksi pinjam pakai dari Kementerian Linhkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor surat 050/079/Bappeda-2020, tanggal 7 Februari 2020 dan telah dibalas KLHK dengan surat no. S.177/III/PPKH/PLAND/2/2020 tanggal 2 Juni 2020. Tinggal Kementerian Perhubungan menyurati KLHK untuk mendapat surat dimaksud," ujarnya. 

Nasrul Abit juga mengatakan dari hasil rapat bersama Kemenko Maritim bersama OPD terkait pemprov Sumbar di Jakarta tanggal 8 Juli 2020, bahwa akses jalan ke pelabuhan akan diselesaikan pada anggaran 2021melalui anggaran Kemenko Maritim oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional. 

"Pelabuhan Teluk Tapang sesuai KP.432 tahun 2017 merupakan pelabuhan dengan hirarki sebagai Pelabuhan Pengumpul yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan /atau barang serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi," katanya. 

Wagub Nasrul Abit kedepan, kita optimis kehadiran Teluk Tapang akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Sumbar terutama untuk peningkatan ekspor menuju pasar dunia yang saat ini sedang melambat. 

"Nantinya bersama pelabuhan Teluk Bayur Padang, pelabuhan Labuhan Bajau Mentawai dengan Stake Holders yang lain dan para Pengusaha CPO tentang Sumatera Barat Menuju Ekspor 5 juta ton CPO per tahun ke pasar dunia. Dan juga potensi batu besi, perikanan dan lain-lain dikawasan pesisir Pasaman Barat, pesisir Sumatera Utara Teluk Tapang dengan lokasi yang amat strategis dapat menjadi penyangga aktifitas ekonomi pelabuhan yang handal," ungkapnya

Wagub Sumbar Nasrul Abit berharap agar pembangunan segera mungkin bisa dioperasikan, sehingga permasalahan baik kabupaten maupun provinsi Sumbar tidak ada lagi.

“Bagaimana Kemenhub, KemenPUPR, KemenLHK dan K/L lain bisa perbaikan jalan, perbaikan pelabuhan/ dermaga ini diselesaikan, tentunya di bawah Koordinasi Kemenko Marves,” ujarnya.

Semèntara itu Deputi Infrastruktur dan Transpotasi Menko Marves Ridwan Djamaluddin sampaikan, guna membangkitkan kawasan pesisir di Sumatera Barat (Sumbar), Pemerintah melakukan pembangunan jalan penghubung dan infrastruktur sisi darat di Pelabuhan Teluk Tapang, Pasbar - Sumbar.

“Kita ingin membangun kawasan pesisir Sumbar ini supaya tidak terlalu tertinggal jauh dengan bagian lain, yaitu dengan pembukaan jalan penghubung dari Bunga Tanjung hingga ke Lokasi Pelabuhan serta beberapa infrastruktur sisi darat di Pelabuhan Teluk Tapang itu sendiri,” katanya.

Deputi Ridwan menjelaskan bahwa adapun progres pembangunan jalan yang telah dilakukan sampai saat ini yaitu pembukaan Trase jalan dari Pertigaan Bunga Tanjung hingga ke Lokasi Pelabuhan sepanjang 33,86 Km, Pengaspalan sepanjang 7,7 Km, Pengerasan jalan sepanjang 15,65 Km, serta Pembangunan jembatan sebanyak 7 unit dari total 13 unit dengan 1 unit dilaksanakan di tahun 2020.

“Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur daerah Pelabuhan teluk Tapang ini telah berjalan beberapa proses dimulai dari penyusunan Fisibiliti Study (FS), Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) berikut perubahannya, dan tahun 2020 ini akan dilakukan penyusunan DED oleh Kemenhub yang diharapkan selesai pada Agustus mendatang,” jelas Deputi Ridwan.

Selain itu, dalam pembangunan infrastruktur sisi darat ini juga masih ada beberapa progres yaitu proses peralihan IPPKH dari Pemkab Pasaman Barat ke Kemenhub, melalui Kemen LHK serta pengalihan Pemilik / Pengelola AMDAL dari Pemprov Sumbar ke Kemenhub.

“Untuk Kemenko Marves sendiri bertugas mengawal semua kebijakan tersebut agar bergerak cepat dan operasionalnya maksimal,” tambah Deputi Ridwan.

Bupati Pasaman Barat Yulianto juga berharap agar pembangunan ini secepatnya bisa terlaksana. “Memang keadaan COVID-19 ini banyak membuat pekerjaan terhambat, namun semoga pembangunan ini sesuai rencana bisa dilaksanakan,” pungkasnya.

Adapun beberapa Kementerian yang ikut hadir dalam kunjungan ini yakni Direktur Pembangunan Jalan KemenPUPR, Kasubdit Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Kemenhub, serta diikuti juga oleh beberapa pejabat daerah.(rel)

Komisi Informasi Sumatera Barat dan Sumatera Utara sepakat untuk mendorong regulasi dan norma yang seragam terkait monitoring evaluasi badan publik serta penyelesaian sengketa informasi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat posisi KI di mata publik.

Komitmen tersebut disepakati dalam Focus Group Discussion antara KI Sumut dan Sumbar di Medan, Sumatera Utara. Hadir dalam kegiatan tersebut Nofal Wiska, Arif Yumardi, dan Tanti Endang Lestari. Sedangkan dari KI Sumut dihadiri seluruh komisioner yaitu Robin Simbolon, Edy Syahputra, Abdul Jalil, Ramdeswati Pohan, dan Meyssalina Aruan.

"Kita harus memperkuat kelembagaan secara internal, dan kita akan memperjuangkan melalui saluran apapun untuk regulasi dan norma, khususnya terkait monitoring dan evaluasi," jelas Ketua KI Sumut, Robin Simbolon. 

Dalam FGD yang berlangsung santai tersebut, kedua KI ini juga berbagi ilmu tentang penyelesaian sengketa informasi. 

"Secara kuantitas jumlah penyelesaian sengketa KI Sumut jauh lebih banyak dari Sumbar, ada 52 kasus yang diregister, kita mendalami strategi penyelesaian sengketa dalam masa pandemi covid 19," ujar Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska.

Sementara dalam hal penguatan kelembagaan dan kesekretariatan, dua KI ini saling curhat, khususnya pengelolaan refocussing anggaran karena covid 19. Namun bukan berarti komisi informasi  berhenti berjuang dalam menegakkan keterbukaan informasi publik.

"Ini menjadi momentum komisi informasi untuk menyatukan persepsi tentang keterbukaan informasi, kita selain dapat ilmu juga dapat nasehat dari saudara tua," pungkas Arif Yumardi.(rel/st)

Jika Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar ingin berstatus sebagai Nagari Mandiri, maka harus segera mendirikan Bumnag (Badan Usaha Milik Nagari) sebagai instrumen untuk membangkitkan perekonomian di nagari.

Penegasan itu disampaikan Anggota DPD-RI DR. H. Alirman Sori, SH.,M.Hum ketika berkunjung ke Nagari III Koto bersama Kadis PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM., Selasa (4/8) pagi. Ikut dalam rombongan ini Sekretaris PMD Sumbar Drs. Armen dan Korprov Pendamping Dana Desa Sumbar Ir. Feri Irawan, M.Si.

Menurut Senator Alirman Sori, keberadaan Bumnag sangat penting dalam mengelola potensi perekonomian di nagari. Karenanya, penyertaan modal nagari untuk Bumnag harus ditingkatkan dan pengelolaan Bumnag harus profesional oleh putra terbaik nagari.

DPD RI saat ini sedang membahas RUU tentang Bumdes/Bumnag, yang merupakan RUU inisiatif. "Dalam salah satu pasal RUU Bumnag ini ada kewajiban pemerintah membantu modal Bumnag sebesar Rp500 juta. Sehingga Bumnag betul-betul menjadi motor penggerak perekonomian di nagari," kata Alirman Sori, mantan Ketua DPRD Pesisir Selatan ini.

Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Tanah Datar, saat ini merupakan nagari dengan status Nagari Maju. "Kami ingin menjadi Nagari Mandiri, karena itu segera kami merealisasikan pendirian Bumnag yang sudah direncanakan tapi terkendala oleh Covid-19," kata Pj Wali Nagari III Koto Sukmawati, S.Sos.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Sumbar Drs. Syafrizal Ucok, MM dalam arahan mengingatkan penyaluran BLT Dana Desa. Setelah Fase I (April, Mei dan Juni) selesai, maka Pemerintahan Nagari wajib membayarkan BLT Dana Desa Fase II (Juli, Agustus dan September).

Dijelaskan Syafrizal Ucok, BLT Dana Desa Fase II sifatnya wajib, terutama untuk warga yang sakit kronis menahun serta warga yang masih belum bekerja karena terdampak Covid-19. "Warga yang pada Fase I menerima BLT terdampak Covid-19, apabila pada saat new normal ini sudah bekerja kembali, maka dikeluarkan dalam daftar BLT Dana Desa Fase II," kata Syafrizal Ucok, yang juga mantan Pj Bupati Dharmasraya.

Kunjungan Kerja Anggota DPD-RI Alirman Sori di Nagari III Koto Rambatan ini, diterima oleh Pj Wali Nagari Sukmawati, S.Sos., Camat Rambatan Lisa Martini, Sekretaris Dinas PMN Tanah Datar D. Yonasri, Kapolsek Ipda Firdaus, PD/PLD, Kepala Jorong dan tokoh masyarakat.

Aspirasi yang disampaikan oleh Kepala Jorong dalam pertemuan ini, kenapa BLT Provinsi tidak lagi dibayarkan pada Juli, Agustus dan September, termasuk BLT Kabupaten juga tidak dibayarkan. Padahal masyarakat masih mengharapkan karena dampak Covid-19 masih belum pulih.

Ketua BPRN III Koto Armis, S.Ag mengeluhkan adanya tumpang tindih data. Adanya warga yang sakit menahun masuk dalam BLT Kabupaten tetapi sekarang tidak menerima lagi. Karena itu, Ketua BPRN meminta izin daftar warga itu dipindahkan untuk menerima BLT Dana Desa Fase II. (*)

 PADANG .Lintas Media News.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna penetapan usul prakarsa DPRD terhadap Ranperda tentang perlindungan nelayan dan perlindungan disabilitas, di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Selasa, 4 Agustus 2020.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumbar Supardi, didampingi wakil ketua Suwirpen Suib , gubernur Sumbar diwakili Sekda Alwis, Anggota DPRD Sumbar yang hadir virtual sebahagian dan sekwan Raflis.

"Anggota DPRD Sumbar yang tergabung di Komisi II bidang perekonomian menggagas usul prakarsa terhadap Ranperda tentang perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan anggota DPRD Provinsi Sumbar yang tergabung di komisi V menggagas usul terhadap Ranperda tentang perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas," ujar Supardi.

Menurut Supardi, kedua Ranperda usul prakarsa tersebut sudah masuk Propemperda Provinsi Sumbar tahun 2020.

"Kita melihat kondisi nelayan pada umumnya masih hidup garis kemiskinan dan belum tergarapnya potensi sumber daya kelautan yang kita miliki secara optimal," ujarnya.

Lanjut Supardi, hampir 32 persen dari jumlah masyarakat miskin di Sumbar adalah masyarakat pesisir yang aktivitas sehari- sehari sebagai nelayan.

"Keputusan DPRD Sumbar diberi nomor: 8/SB/Tahun 2020 tentang penetapan usul prakarsa Ranperda tentang perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Nomor: 9/SB/Tahun 2020 tentang penetapan usul Prakarsa Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas," ujarnya. (Nov/St)

Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) mengapresiasi kegiatan pagelaran budaya karya produk ekonomi kreatif Forum Komunikasi Anak Nagari (FKAN) Nagari Pauh IX Kuranji bagaimana melestarikan budaya tradisi yang telah turun temurun yang sewaktu-waktu akan bisa hilang karena perubahan zaman, jika tidak ada aktifitas prestasi yang menjaganya. 

Apresiasi tersebut disampaikan Nasrul Abit Dt. Malintang Panai saat membuka acara Festival Ekonomi kreatif Tahun 2020, Dengan Pagelaran Karya Produk Ekonomi Kreatifitas Lestarikan Nilai-nilai Adat dan Budaya Masyarakat Produktif yang diadakan oleh Forum Komunikasi Anak Nagari Pauh (FKAN) Pauh IX di Medan Nan Bapenah KAN Kuranji, Senen malam (3/8/2020).

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit katakan, hari ini kita amat bangga Nagari Pauh IX bagian Kota Padang sebagai salah satu kota besar Indonesia menuju kota metropolitan yang modern, namun anak nagari Pauh IX merawat dan melestarikan dalam pagelaran budaya ini agar tetap berprestasi dan melestarikannya 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada anak nagari Kuranji, ketua KAN, ketua MPA , serta seluruh Ninik mamak, seluruh para pemuda/pemudi, yang memang menjaga kelestarian adat dan budaya Minangkabau sebagai jati diri daerah.

Semoga sukses saudara-saudara kita dan Ninik mamak serta anak nagari yang mempertahankan tradisi budaya Minang di daerah Sumatera Barat," ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga tambahkan kita semua adalah melanjutkan tradisi dan menjaga tradisi adat Minangkabau sebagai harga diri dan martabat daerah. Dan saat ini covid-19 juga belum selesai,  Alhamdulillah kita melihat kegiatan ini tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Setiap kita jangan pernah bermain -.main dengan covid ini, karena sudah banyak yang korban. Jika tidak setiap orang tidak disiplin protokol kesehatan dikawatirkan ada gelombang kedua pandemi Covid di Sumbar. Karenanya setiap orang masuk dan keluar Sumbar mesti diperiksa swab ada keterangan sehat dan aman covid," ungkapnya. 

Nasrul Abit katakan saat ini pemerintah Sumbar telah lakukan 4 tahap penanganan dan pengendalian covid, pertama penanganan covid dalam penerapan kesehatan (testing, tracing, isolasi dan treatment), kedua pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Ketiga kegiatan menerapa adaptasi baru dalam tatanan normal baru produktif dan aman covid, keempat upaya membangkitkan kembali kondisi perekonomian daerah.  

"Ada yang salah persepsi pada istilah new normal, sebagaian besar masyarakat menganggap sudah kembali normal, sehingga mereka abai pakai masker, dan abai cuci tangan dan abai jaga jarak. Oleh karena istilah new normal diganti dengan istilah adaptasi baru, adaptasi untuk disiplin protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-sehari hingga nanti ditemukan obat dan vaksinnya," ingat Nasrul Abit.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar Efi Yandri juga mengatakan, adanya kegiatan ini merupakan semangat membangkitkan kesenian dan budaya sebagai benteng moral anak nagari Pauh IX Kota Padang dalam menghadapi tantangan informasi Global.

"Kegiatan ini akan berlangsung dalam tiga bulan kedepan yang dilaksanakan setiap Sabtu malam minggu dan pelaksanakan kegiatan ini tetap mengacu pada disiplin protokol kesehatannya. Alhamdullilah pak Wagub Nasrul Abit meresmikan malam ini," ujar Efi Yandri.

Efi Yandri juga menyampaikan, kita amat bangga memiliki Nasrul Abit pemimpin yang peduli akan keprihatinan rakyat. Pendidikan, pelayanan kesehatan dan pembangunan daerah tertinggal serta perekonomian masyarakat selalu menjadi perbincangan beliau setiap waktu. 

"Itu sebuah tanda-tanda beliau amat serius memajukan berbagai sektor pembangunan daerah menuju Sumatera Barat unggul dan sejahtera. Semoga Nasrul Abit sehat dan sukses jalan amanah masyarakat Sumbar," seru doa Efi Yandri.

Kepada dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Novrial, SE, MA Akt dalam kesempatan itu juga menyampaikan saat ini Sumbar mesti kembali produktif dengan inovasi dan kreatifitas membangkitkan perekonomian daerah. 

"Aktifitas pagelaran budaya ini merupakan salah satu upaya mengairahkan senibudaya anak anak nagari, sekaligus menampilkan produk UMKM, kuliner. Sehingga tercipta kesenian budaya terlestarikan, ekonomi masyarakat bergerak produktif", ujarnya

Ketua LPM.Padang  Irwan Basir Dt Rajo Alam menyampaikan, Wakil Gubernur  Nasrul Abit merupakan sosok peduli pembangunan nagari dan daerah tertinggal. Dan pak Nasrul Abit yang menarik sosok yang berani memasuki daerah konflik di Wamena Irian dimana 9 orang minang jadi korban. 

"Nasrul Abit datang sebagai satu-satunya pejabat yang datang secara langsung melihat masyarakat minang disana. Heboh orang se Indonesia, para perantau wamena dipulangkan dan perantau lainnya bersatu beriyur dan membantu untuk sebuah pesan moral orang minang punya hargadiri. Semoga beliau sukses jalankan amanah rakyat," serunya.(rel)

Pembangunan pelabuhan Marina Muara Padang merupakan ide Deputi Kemenkomaritim Ridwan Jamaluddin yang berkaitan dengan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kepulauan Mentawai. Dimana nantinya pelabuhan Marina Muara Padang sebagai pelabuhan pendukung kegiatan KEK Mentawai karena dekat dengan pusat pemerintahan Provinsi dan Kota Padang. Dari Pelabuhan Marina Muara Padang - KEK Mentawai.

Hal ini ungkap Wakil Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela peninjauan Lokasi

Marina Center dalam rangka rencana penataan kawasan Muara bersama Deputi Infrastruktur Kemenkomaritim Ridwan Jamaludin dan rombongan, beberapaOPD Pemprov Sumbar, Kepala Pelabuhan Muara Padang, Senen (3/8/2020).

Wagub mengucapkan terimakasih Deputi Kemenkomaritim yang telah meninjau pelaksanaan ini, ternyata semua rencana belum selesai, Dirut Menko Maritim akan segera dibangun muara Padang tersebut. 

"Untuk itu semua perizin ini kita persiapkan mudah-mudahan dalam bulan ini semua bentuk perizinan selesai," harap Nasrul Abit.

Nasrul Abit katakan, dalam hal ini tentu kita tidak mau melanggar aturan masalah izin dari BWS V dan juga mesti menunggu AMDAL serta IMB menunggu semua selesai. Proses perijinan tidak semuanya bisa diproses secara paralel, semaunya ada akan berjalan sesuai proses.

"Tinggal nanti tender, sekiranya ada permasalahan-permasalahan terjadi tentu provinsi akan mensuport dalam hal ini. Termasuk juga KEK Mentawai supaya diproses, sekiranya pepres atau PP sudah keluar nantinya, tentu akan segera bergerak," ujar Nasrul Abit

Nasrul Abit jelaskan, sebenarnya itu investor yang sudah ada, lapangan terbang juga sudah disiapkan, walaupun ada 2600 kawasan, sekarang 400 hektar itu diluar bandara sudah setuju. Mereka akan kerjakan itu lebih cepat lebih baik dalam pembangunan, kerena sifatnya nantik akan ditelusuri adalah baik Nasional maupun Internasional.

"Jadi lapangan terbangnya akan dibuat dengan panjang 2500 berarti bisa untuk lapangan terbang internasional," ujar Wagub.

Sementara Deputi Infrastruktur Kemenkomaritim Ridwan Jamaludin juga mengatakan bahwa program tertinggi di Sumatera barat adalah pariwisata dan objek klas wisata itu adalah Mentawai.

"Untuk itu perlu disiapkan sebuah tempat bernuansa laut, bernuansa maritim di Kota Padang ini, dan pemerintahpun mendukung mendorong kearah sana. Sehingga harapan kita nantik jika terbangun atau disebut juga maritim senter, agar bisa sebagai fungsi menjalankan pelabuhan juga menjadi tempat contoh yang baik berbagai komunitas berbasis maritim," ucap Ridwan Jamaluddin.(rel)

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno melakukan kegiatan Penanaman Mangrove Secara Serentak dalam rangka memperingati Hari Mangrove Internasional yang diadakan serentak di wilayah Provinsi Sumatera, Senin (3/8/2020).

Kegiatan yang mengangkat tema "Jaga Mangrove untuk Bumi Kita" tersebut, diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia, serta peringatan Hari Mangrove Sedunia 26 Juli.

Kegiatan ini dipusatkan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Lurah Teluk Kabung Selatan Kota Padang Sumatera Barat, yang akan dihadiri oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol. Toni Harmanto, Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib, Forkopimda Sumbar, Wakil Walikota Padang Hendri Septa, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani berserta rombongan dan Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi, serta ratusan simpatisan peduli lingkungan.

Dalam sambutannya, Irwan Prayitno mengatakan, hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem yang paling produktif bagi kehidupan, seperti terumbu karang yang menjadi daerah perlindungan dan perkembangan bagi biota laut yang sangat beragam, seperti ikan, kepiting, udang dan lainnya. "Kelestarian ini yang harus kita jaga, jangan sampai punah. Ini adalah salah satu warisan yang paling berharga dan sangat luar biasa manfaatnya bagi kita semua," kata gubernur Sumbar.

Selanjutnya gubernur Irwan Prayitno mengucapkan terimakasih pada Kementerian LHK yang telah menaruh perhatian besar akan kelestarian ekosistem mangrove di Sumbar. "Menjaga lingkungan adalah suatu keniscayaan, untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada Kementerian LHK turut berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumbar," ucapnya.

Dikarenakan memiliki banyak fungsi dan manfaat. Ekosistim Mangrove ini sangat penting antaranya sebagai pelindung gelombang air pantai yang mengakibatkan erosi dan abrasi air laut. Apalagi Sumbar terkenal daerah bencana gempa dan tsunami. "Perlu kita disadari, bahwa kebiasaan dalam keseharian warga yang turut menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove, antara lain konversi lahan menjadi area penggunaan lain, ini yang perlu kita cegah," ujar Irwan mengingatkan.

Selain itu Irwan Prayitno menyebutkan,  kegiatan ini merupakan bagian dari upaya dalam peningkatkan kesejahteraan masyarakat, gubernur berharap masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dapat turut menjaga keasrian lingkungan yang merupakan salah satu sumber kekayaan yang diberikan oleh alam. Penanaman pohon mangrove merupakan bentuk kecintaan dan kepedulian terhadap bumi. 

"Jangan beranggapan kepedulian lingkungan hanya tanggungjawan pemerintah saja, tapi ini adalah tanggungjawab kita semua. Untuk masa depan generasi kita nantinya," ungkapnya.

Karena menanam mangrove ini menjadi salah satu langkah nyata dalam menjaga kelestarian alam yang telah dikaruniai Allah SWT. Selain masyarakat bisa memanfaatkan kayu, juga bisa penyimpan karbon, serta sebagai mitigasi bencana, seperti tsunami.

Gubernur Sumbar berharap dengan penanaman mangrove ini mampu menghadapi tsunami, dan ini lebih baik daripada tanaman hutan lainnya. Ini harus dipertahankan dan dijaga. Cara menjaga dan melestarikan Mangrove yaitu dengan rehabilitasi melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat pesisir pantai.

Diakhir sambutannya gubernur mengajak  seluruh organisasi, masyarakat untuk bahu-membahu memberikan kontribusi dalam rehabilitasi dan pelestarian hutan mangrove. "Kami mengajak semua pihak termasuk masyarakat untuk bersama-sama kita menjaga mangrove,” ajaknya.

Sementara itu, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani dalam sambutannya mengatakan, Gerakan Penanaman Mangrove serentak merupakan kerjasama dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mengproklamirkan tanggal 26 Juli 2015 sebagai Hari Mangrove Internasional.

Pada tahun 2020 ini, peringatan Hari Mangrove sedunia di Indonesia dipusatkan di provinsi Bangka Belitung yang rencananya akan dikunjungi oleh Presiden RI Joko Widodo.

Dalam kunjungan Presiden tersebut rangkaian kegiatannya selain penanaman mangrove secara serentak, Presiden juga akan menyerahkan SK Hutan Sosial (SK Hijau) dan SK TORA (SK Biru) yang akan dipusatkan di areal HKm Gempa 01 Desa Kurau Barat, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung secara factual tanggal 5 Agustus 2020. "Kegiatan itu bertujuan untuk membangkitkan aktifitas dan menumbuhkan optimisme ekonomi masyarakat disekitar hutan mangrove," sebut Ridho.

Sehingga, aktifitas pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tetap produktif di masa transisi pandemi Covid-19 menuju pemulihan.

Kunjungan kerja Presiden secara factual diikuti secara virtual oleh 9 provinsi diluar provinsi Bangka Belitung dengan jumlah bibit yang ditanam setiap provinsi sebanyak 2020 batang.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi melaporkan, kegiatan penanaman mangrove serentak ini akan didokumentasikan melalui vidio shooting dan drone yang hasilnya akan ditayangkan dihadapan Presiden pada tanggal 5 Agustus 2020. "Kami harapkan kegiatan ini sebagai motivasi dan pemahaman terhadap kelestarian hutan dan lingkungan sesuai tema hari ini 'Jaga Mangrove untuk Bumi Kita'. Kami juga mengimbau, agar mangrove untuk terus dijaga sampai anak cucu kita nantinya," ungkap Yozarwardi. (b/hms)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemko Padang Panjang berharap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Persiapan Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan dan berdasarkan mekanisme yang ada.

Walikota, harus segera mengajukan Draf KUA/PPAS ke DPRD, apalagi DPRD sudah menyurati walikota, sekaligus mengajukan RAPBD perubahan, ini tentu untuk mendukung berjalanya program dan kegiatan secara efektif. Mengingat, pelaksanaan APBD tahun 2020 banyak anggaran yang ditempatkan untuk penanganan covid 19, maka momentum perobahan anggaran menjadi sangat signifikan guna terwujudnya visi misi wako yang tertunda.

Walikota, harus mampu mencermati kinerja setiap OPD, kita masih melihat kinerja OPD masih biasa biasa saja pada kondisi yang luar biasa, maka penempatan aparatur yang tepat menjadi sangat strategis untuk terwujudnya visi misi wako “Kami harap pembahasan KUA/PPAS tahun 2021 ini dapat selesai sesuai jadwal,” ujar Wakil Pimpinan DPRD, Yulius Kaisar, saat dihubungi lintasmedianews.com melalui telepon selurernya,  Senin 3/8/2020 pagi. 

Penyusunan rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2021, mempunyai nilai strategis dalam memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat. Rancangan tersebut, katanya, disesuaikan antara sumber daya yang dimiliki daerah dengan prioritas pembangunan yang diinginkan sebagai suatu proses penentuan masa depan Kota Padang Panjang. “Saya ingin, semua dapat mengambil langkah strategis untuk mempercepat proses pembahasan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2021. Sehingga tersusunnya rancangan APBD tahun anggaran 2021,” tandasnya.

Oleh sebab itu, persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD atas rancangan peraturan daerah (perda) tentang APBD tahun anggaran 2021, hendaknya segera dicapai. Mengingat batas waktu yang sangat sempit serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pembahasan KUA-PPAS tahun 2021, masih banyak item yang perlu dibenahi. Seperti penyajian data terkait narasi penganggaran dan keberpihakan APBD yang dirasa masih kurang terhadap masyarakat. “Pada pembahasan juga ada kritisi terhadap beberapa kegiatan yang belum mencerminkan keberpihakan APBD kepada masyarakat miskin,” terangnya.

Sementara, Wakil Pimpinan Komisi 1, Nasrulah Nukman mengatakan, program kerja yang dituangkan dalam KUA-PPAS, haruslah belanja yang sifatnya efektif, dan efesien. Dan tentunya berpihak pada kepentingan masyarakat 

Keterlambatan, pembahasan KUA - PPAS jelas berpengaruh, apalagi ketika pembahasan banyak OPD yang kurang menguasai bahan, otomatis akan banyak kegiatan yang akan terpangkas

Sampai sekarang, Draf Rancangan KUA PPAS belum masuk ke DPRD. Walikota,selaku pucuk pimpinan harus bertegas tegas, bila perlu evaluasi kepala OPD yang tidak punya kemampuan dalam mengemban tanggung jawab yang diberikan. 

Sekretatis Daerah (Sekda) sebagai pemegang komando TAPD, paling bertanggung jawab untuk segera dimasukkan draf kedua dokumen tersebut. Takutnya, dalam pembahasan antara Pemerintah Daerah bersama DPRD akan berjalan alot dan memakan waktu.  Untuk itu, seharusnya perintah daerah sudah punya draf yang falid, terang Pentolan PKS ini mengatakan. 

Sementara, Pimpinan DPRD Kota Padang Panjang, Mardiaansyah yang dihubungi cecara terpisah membenarkan,  hingga hari ini, Draf KUA PPAS, pemerintah kota Padang Panjang, sampai sekarang belum dimasukan Pemko ke DPRD. Seharusnya, draf KUA PPAS tersebut sudah masuk ke lembaga ini. Mengingat, sekarang sudah masuk bulan Agustus. Sedangkan, agenda lain masih banyak yang akan kita bahas bersama pemerintah daerah dengan DPRD. Seperti, pembahasan APBD Perubahan. Artinya, APBD kota Padang Panjang banyak tersedot kemaren untuk menanggulangi Covid 19.

Tentu, untuk membahas anggaran perobahan tersebut, harus dikupas satu persatu OPD, sesuai skala perioritas. Mengingat, cadangan keuangan daerah tentu harus kita telaah betul secara bersama sama.  Sejauh mana kemampuan keuangan daerah dalam mengakomodir kegiatan yang tertunda, terang Sang Ketua. (maison pisano)