PADANG.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengikuti rapat koordinasi (Rakor) bersama Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dengan 270 Kepala Daerah yang melaksanakan Pilkada tahun 2020 menggunakan vidio conference (Vidcon) di ruang kerjanya, Rabu (24/6/2020).

" Tadi pak Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya setiap daerah yang menyelenggarakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk menyukseskannya, baik soal persentase pendanaan berdasarkan Naskah Perjanjinan Hibah Daerah (NPHD), serta soal kesiapan penyelenggaraan pilkada dalam kondisi pandemi covid 19 ini," ungkap Nasrul Abit usai Rakor.

Wagub Sumbar juga katakan, kita berharapan penyelenggaraan pilkada di Sumbar dengan 13 kabupaten/kota dan pilkada gubernur, tahapan-tahapan dapat berjalan lancar.

"Semoga penyelenggaraan pilkada di Sumbar dapat berjalan dengan baik dan lancar serta partisipasi masyarakat tetap tinggi walaupun dimasa keterbatasan pandemi covid 19," harapnya.

Dalam Rakor vidcon tersebut Mendagri menyampaikan kepada kepala daerah beberapa tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan penyesuaian kembali APBD tahun 2020. Agar pelaksanaan Pilkada serentak dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Mendagri menginggatkan setiap tahapan Pilkada Serentak 2020 tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Karena pelaksanaan Pilkada serentak 2020 masih dalam masa pandemi Covid-19, maka dapat dipastikan fasilitas atau kebutuhan pada penyelenggaraan Pilkada akan banyak bertambah.

"Untuk itu setiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada  meminta agar Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian kembali APBD nya, secara khusus terkait penyelenggaraan Pilkada," kata Mendagri.

Ia menambahkan, Mendagri juga mengajak semua pihak, diantaranya penyelenggara pemilu, Pemerintah Daerah, peserta pemilu, dan masyarakat agar dapat terus menciptakan situasi kondisi yang aman. Baik itu kesehatan terkait pandemi Covid-19 hingga kondusfitas di daerah masing masing.

Selanjutnya Mendagri Tito Karnavian mengatakan, daerah harus memiliki strategis dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada 2020 serta konsolidasi lanjutan dan pemantapan pelaksanaan Pilkada dengan protokol kesehatan Covid-19.

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada disampaikanny, yaitu dimulai dari 15 Juni sampai 9 Desember 2020 seperti tahapan verifikasi faktual, tahapan pendaftaran Paslon, tahapan masa kampanye, hingga pada hari pemungutan suara.

Pendaftaran Pasangan Calon (Paslon) dilakukan 14 tahapan yang diawali dengan pengumuman pendaftaran Paslon pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 3 September 2020. Kemudian dilanjutkan verifikasi syarat pencalonan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020.

Untuk tahapan masa kampanye dilaksanakan selama 71 hari yang dimulai 26 September sampai 5 Desember 2020. Hari pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Selain itu, pada Rakor tersebut pemerintah pusat juga menyarankan agar daerah selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti KPU RI, BAWASLU RI, POLRI dan TNI di masing-masing daerah dalam pelaksanaan Pilkada Serentak.(rel)

 50kota.Lintas Media News.
Menyikapi desakan sejumlah masyarakat di Kecamatan Lareh Sago Halaban terkait rusaknya ruas jalan yang membentang di kawasan tersebut, akibat dihantam truk bertonase tinggi pengangkut batu pecah penambangan. Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno cepat merespon dan lakukan peninjauan langsung kelokasi.

" Mesti ada win-win solution, perusahaan mesti penuhi kewajiban menjaga jalan dan lingkungan, sehingga masyarakat dan juga pemakai jalan lainnya tidak sengsara.  Pemprov Sumbar bukan anti penambangan akan tetapi pihak perusahaan dan kenderaan mesti sesuai tonase taati aturan, jika melanggarkan akan diberikan sanksi pencabutan izin.Tapi ini dicek dulu, kalau perusahaan memenuhi syarat, kewajibannya harus dipenuhi," tegas Gubernur Irwan Prayitnodisela-sela kunjungan di Tanjung Gadang ,Selasa (23/6/2020).

Ikut dalam rombongan tersebut Kepala Dinas PUPR Sumbar, Kepala Dinas Perhubungan, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, tokoh masyarakat, walinagari dan Dinas terkait Kabupaten Limapuluh Kota.

Lebih jauh Irwan Prayitno juga menjelaskan, kita tahu dalam perusahaan itu ada masyarakat yang bekerja, juga ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan juga mesti berjalan baik.

 " Apa lagi ini untuk pembangunan jalan tol tentu akan ikut membantu percapatan jalan tersebut. Perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan umum, yaitu jalan raya. Jangan dia (perusahaan) mencari untung tapi jalan rayanya rusak. Akhirnya masyarakat pengguna jalan raya sengsara karena semua jalannya rusak,” katanya

Karena itu, Gubernur Sumbar meminta agar perusahaan tambang tidak menggunakan kendaraan yang melebihi tonase sesuai dengan kelas jalan. Kemudian, Irwan Prayitno mengingatkan perusahaan tambang untuk menaaati aturan yang berlaku, tidak melebihi muatan kendaraan yang dioperasionalkan sebagai bentuk pemeliharaan jalan.

“Setelah dicek ke lokasi, ada beberapa hal yang kita sepakati dengan para penambang, yakni selain tonase sesuai, mereka (tambang) juga memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki jalan,” tegas Irwan Prayitno lagi.

Gubernur Irwan Prayitno juga sampaikan Pemerintah Propinsi Sumbar akan menganggarkan tahun depan  memperbaiki ruas jalan yang rusak tersebut.

“Kami di propinsi , Insya Allah tahun depan akan menganggarkan untuk membuat beton aspalnya,”ucap Irwan Prayitno.

Wakil Ketua DPRD Irsyad Syafar juga mengatakan, beberapa hari lalu kami ditemui masyarakat yang terpapar akibat kegiatan penambangan ini.

^Karena ini aspirasi masyarakat kita langsung ajak Gubernur dan dinas terkait untuk menindak lanjuti sesuai aturan. Dan insya Allah tahun depan kita anggarkan pembangunan jalan ini agar lebih baik kualitasnya," ungkapnya.


Sebelumnya, tokoh masyarakat Lareh Sago Halaban N Datuak Mangkuto prihatin dengan kondisi jalan yang membentang di kampung halamannya. Ruas jalan penghubung Payakumbuh-Lintau tersebut, rusak parah setelah dilindas truk-truk bertonase tinggi dengan muatan lebih.

“Sejak dua tahun ini, jalan rusak parah. Ada puluhan truk-truk bertonase tinggi dengan muatan lebih dari 30 ton yang melintas tiap hari. Padahal kelas jalan bukan lintasan bagi truk-truk bertonase tinggi. Akibatnya, jalan rusak, hancur, berlobang dan bergelombang. Kondisi ini yang kita sesalkan,” ujarnya.(rel)

 PADANG .Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengunjungi kantor Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumbar yang melakukan pengambilan 1000 sampel swab gratis untuk sopir angkutan umum, kernet dan staf perusahaan transportasi yang sudah mulai beroperasi kembali sejak penerapan tatanan normal baru produktif aman dan bebas Covid-19, Selasa (23/6/2020).

Irwan Prayitno Sumbar mengatakan pengambilan sampel swab ini gratis Organda bekerja sama dengan pemerintah provinsi Sumbar. Irwan menyebut pengambilan sampel swab ini bagian dari upaya pemerintah menjaga masyarakat di masa tatanan normal baru. Masyarakat yang sudah dilonggarkan beraktivitas harus dilindungi supaya tidak lagi tertular Covid-19.

"Saya mengapresiasi kegiatan yang diinisiatif oleh Organda melakukan uji sampel swab gratis terhadap penggerak transportasi umum untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19, tes swab juga dimaksudkan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang angkutan umum," ungkap Irwan Prayitno.

Bila ada temuan sopir, kernet dan staf perusahaan transportasi positif virus corona, Pemprov melalui gugus tugas penanganan Covid-19 Sumbar akan melakukan perawatan, isolasi dan karantina di berbagai fasilitas yang sudah ada.

"Jadi semua akan kita berikan fasilitas sampel swab. Penggerak transportasi, pariwisata, pedagang silakan diurus nanti kita berikan pemeriksaan swab gratis," ujar Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno berharap, test swab yang dilakukan bisa mencapai target 1.000 orang. Dengan test swab ini, maka penumpang akan merasa nyaman untuk menggunakan jasa transportasi.

Dengan ada test swab ini, menurut Irwan Prayitno masyarakat akan merasa aman untuk menaiki angkutan umum, karena awak angkutannya sudah diperiksa.

Irwan mengatakan pengambilan sampel swab masyarakat itu akan terus dilakukan untuk mengendalikan dan menekan pertumbuhan virus corona di Sumbar. Hingga hari ini total kasus covid-19 di Sumbar kini sudah 712 orang. dengan rincian  526 orang atau 73,88 persen sembuh, 30 orang atau 4,12 persen meninggal dunia dan masih dirawat dan isolasi 156 orang atau 21,91 persen.

Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Sekretariat Organda Sumbar tersebut dihadiri Ketua Organda Sumbar Sengaja Budi Syukur, Kadishub Sumbar Heri Novriadi, Kadiskes Sumbar Merry Yuliesday.

Ketua DPD Organda Sumbar, Sengaja Budi Syukur menyebutkan, tes swab tersebut merupakan kebijakan Organda Sumbar bekerja sama dengan Pemprov Sumbar yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan Sumbar.

"Test swab ini kita khususkan untuk sopir angkutan umum, AKDP, AKAP, angkutan pariwisata, taxi dan lainnya. Sementara untuk waktunya kita bagi pelaksanaannya," tutur Budi.

Apabila hasilnya negatif, maka sopir akan dikasih stiker negative Covid-19 dengan jangka waktu tertentu untuk ditempel di kendaraan angkutan umumnya.

"Kalau hasilnya negatif, kita akan berikan stiker yang ditempelkan pada kendaraanya. Nanti penumpang bisa tahu dan aman untuk transportasi," ujarnya.

"Selain itu, sopir pun juga bisa mengingatkan penumpang untuk memakai masker, agar jangan sampi sopir tertular Covid-19 dari penumpangnya," imbuhnya.

Selanjutnya, Budi Syukur mengimbau agar pengusaha angkutan umum mengirimkan para sopir dan kernetnya untuk melakukan tes swab ini untuk kenyamanan dan keamanan para penumpang.(rel)

PADANG.Lintas Media News.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd. melepas 7480 mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam mensosialisasikan dan edukasi terkait Covid-19 melalui video conference (Vidcon).

Pada acara pelepasan tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. DR. H. Irwan Prayitno Psi. M.Sc. Rektor UNP Prof. Drs. Ganefri, M.Pd., Ph.D. Sekjen Kementerian Desa PDTT dan Civitas Akademi UNP.

Diawal pertemuan Gubernur Sumbar mengucapkan selamat pada 7488 mahasiswa UNP untuk melaksanakan KKN di daerahnya masing-masing, yang mana sebanyak 173 kabupaten/kota tersebar di Provinsi Sumatra Barat. Hal ini dengan tujuan agar tidak memberatkan mahasiswa dalam menjalankan KKN melihat kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

"Berikan yang terbaik untuk kampung halaman, tunjukan bahwa anda mampu. Tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, anjurkan masyarakat di sana untuk patuih protokol kesehatan," pesan Irwan Prayitno.

Gubernur Sumbar menjelaskan, program KKN sempat terhenti selama 20 tahun, kemudian mulai dibuka  kembali pelaksanaannya pada angkatan 2017. Peserta yang akan menjalankan KKN akan dilakukan penyebaran berbasis pada tempat tinggal masing-masing mahasiswa yang tersebar kabupaten kota di Provinsi Sumatra Barat.

"Harapan saya para mahasiswa bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyebaran wabah Covid-19," ucapnya.

Hal ini dengan tujuan agar tidak memberatkan mahasiswa dalam menjalankan KKN melihat kondisi pandemi covid-19 saat ini. Dari sejumlah mahasiswa yang akan mengikuti KKN tersebut, terdapat 1 orang mahasiswa yang akan mengikuti KKN di negara tetangga, yakni Malaysia.

"Ini merupakan gebrakan baru bagi UNP, kami apresiasi dengan program ini. Selain mahasiswa sangat mengenal kampungnya, mereka juga bisa memberikan edukasi terhadap bahaya wabah Corona," ungkapnya.

Masih banyak masyarakat belum sadar akan bahayanya Covid-19. Jadikan KKN UNP ini menjadi contoh bagi Universitas lainnya.

"Selamat jalam ananda, semoga sukses. Yang terpenting jaga nama baik UNP dan menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin, kejujuran dan bertanggung jawab," tukasnya.

Ditempat yang berbeda Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, terdapat dua upaya dalam meningkatkan pertumbuhan desa, yaitu Pemberdayaan desa dan Penguatan ekonomi

Iskandar minta agar dana desa yang telah dianggarkan dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Pada tahun 2021 nanti sebanyak 90 persen dana yang telah dianggarkan oleh desa dapat dialokasikan secara langsung dan dirasakan oleh masyarakat melalui APBD (desa)

"Dalam penggunaan dana yang harus diperhatikan adalah pemerataannya. Dana desa harus difokuskan untuk kepentingan internal dengan basis kerjasama antar desa. Dana yang dialokasikan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat desa bukan semata-mata kepentingan aparat desa," kata Menteri Desa menginggatkan.

Selain itu Menteri Iskandar juga berharap universitas bisa mengoptimalkan kegiatan kampus untuk desa. Hal ini dapat dibangun melalui komunikasi yang baik dengan aparat desa. Sehingga dapat diperoleh pemahaman apa yang sedang dibutuhkan oleh desa. Dianjurkan dapat membuat model komunikasi yang dapat dipahami oleh mahasiswa, pembimbing KKN, dan masyakarat desa

Kesempatan itu, Rektor UNP Ganefri juga menyebutkan bahwa KKN UNP tahun 2020 ini akan dilaksanakan berbasis tempat tinggal atau berdomisili selama libur, guna memberikan Sosialisasi dan edukasi terkait Covid-19.

Adapun 4 (empat) kegiatan utama yang akan dilaksanakan selama KKN berjalan, yakni,Sosialisasi dan edukasi.Kegiatan ini meliputi digitalisasi pembelajaran bagi siswa sekolah dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Kemudian kegiatan lainnya yaitu pengadaan sosialisasi dan edukasi terkait covid-19.

Pemetaan,meliputi pemetaan mobilitas penduduk dan penyebaran wilayah covid-19.Produksi, mahasiswa akan melaksanakan pembuatan disinfectant.Dan Ide atau gagan,dimana mahasiswa diharapkan agar dapat membantu dalam proses penguatan ekonomi masyarakat

"Siapapun yang terlibat dalam program ini diharapkan mahasiswa memberikan kesan baik dan tulus serta aman dan dapat dipercaya," ujar Rektor UNP.(rel/st)

Padang.Lintas Media News.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi Riau, kedatangan rombongan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Syuib di ruang rapat DPRD Sumbar, Padang, Selasa (23/6/2020).

Selaku pimpinan rombongan, Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengatakan kedatangannya bertujuan untuk saling bertukar pikiran, konsultasi, berbagi pengalaman khususnya menyangkut eksistensi Komisi Informasi Provinsi (KIP) Riau yang masa jabatannya akan segera berakhir.

“Untuk KPID kita sudah sepakat dengan Gubernur untuk memperpanjang masa jabatan hingga proses seleksi dilakukan, untuk KIP kita belum menentukan sikap seperti apa,
untuk itu kami ingin menggali informasi tentang apa yang mungkin bisa kami adopsi,” tuturnya.

Sementara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Indra Sukma menuturkan proses seleksi komisioner KIP dilakukan dengan mempedomani Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi.

Menurutnya, enam bulan sebelum masa jabatan KIP berakhir, Pemprov Sumbar melalui Diskominfo membentuk tim seleksi yang terdiri dari beberapa unsur.

“Yang pertama akademisi, kami minta ke Unand dan UNP, kemudian tokoh masyarakat serta unsur dari Pemprov Sumbar sendiri,” ungkapnya.

Setelah melalui proses seleksi, selanjutnya timsel akan menyerahkan nama-nama calon komisioner untuk dilakukan fit and proper test di Komisi I DPRD Sumbar.

“Terakhir setelah adanya rekomendasi DPRD, ditetapkan sebagai anggota KIP melalui keputusan Gubernur,” sebut Indra. (rel/st)

 PADANG.Lintas Media News.
Dampak wabah pandemi corona (Covid-19) yang dialami sektor pendidikan di Sumatera Barat mengalami kesulitan dalam memberikan pembelajaran pada anak didik. Ditambah dengan kemampuan pemahaman tenaga pendidik dan keterbatasan fasilitas.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. DR. H. Irwan Prayitno Psi. M.Sc. pada rapat terbatas secara virtual bersama Akademisi perguruan tinggi negeri di Padang, selain itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri di ruang kerja gubernur Sumbar, Senin (22/6/2020).

"Sejak kasus pertama Covid-19 di Sumbar tanggal 26 Maret 2020 yang lalu, kita sudah mulai meliburkan sekolah. Namun kita belum siap menghadapinya. Apalagi sebentar lagi akan masuk ajaran baru pada bulan Juli," ucap Irwan Prayitno.

Menurut pengamatannya masih adanya guru yang belum menguasai Ilmu Teknologi (IT), seperti menggunakan komputer atau mengajar melalui daring (internet). Tentu perlu memberikan pembekalan terhadap SDM dalam penggunaan IT, agar lebih siap untuk bekal Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

"Untuk peserta didik dapat belajar jarak jauh namun harus memiliki fasilitas dan menguasai penggunaan produk teknologi yang digunakan. Produk teknologi yang dapat digunakan oleh peserta didik antaranya komputer, laptop, netbook dan handphone seluler," kata Irwan Prayitno.

Selain itu kapasitas komputer tidak disiapkan untuk bisa mengoperasikan IT, kemudian tambah lagi insfrastruktur IT, seperti komputer lama tidak bisa menginstall aplikasi zoom, ada lagi yang lain tidak bisa befungsi baik, sudah ada komputer terbaru tetapi tidak bisa menjalankan jadi persoalan yang agak teknis tetapi itu kenyataan.

Akibat kurangnya pemahaman terhadap IT, terpaksa guru hanya memberi buku untuk dibaca, beri tugas untuk dikerjakan yang penting anak-anak tetap belajar di rumah dan tidak menganggur, gubernur Irwan Prayitno menilai guru hanya mengajar sesuai pemahaman masing-masing.

Gubernur melihat orang tua pun terbiasa mengandalkan pihak eksternal, mulai dari sekolah hingga bimbingan belajar dalam mendidik anak. Akhirnya terjadi kebingungan ketika proses belajar dilakukan di rumah. Karena pendidikan jarak jauh ini merupakan lembaga pendidikan formal berbasis lembaga dimana peserta didik dan instruktur berada di lokasi terpisah.

"Sebaiknya Kemendikbud bisa memberi panduan pada guru dan orang tua dengan petunjuk teknis yang jelas untuk membimbing anak belajar di rumah," ucapnya.

Irwan katakan, sementara itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai hari ini belum ada arahan petunjuk bagaimana untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, yang ada dari SE Mendikbud untuk pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama adalah protokol kesehatan, di era Normal Baru dalam rangka tatap muka itu yang dikeluarkan protokol kesehatan. Misalnya berangkat dari rumah pakai masker bawa makanan, sendiri, ada wastafel cuci tangan, kelasnya dibagi dua, tidak boleh penuh seperti dulu seperti ini yang ada dari SE pada saat ini.

"Sekolah bisa lakukan dua shift dengan jumlah murid 50 persen dari biasanya. Jam pelajaran di persingkat dan tidak ada keluar main. Jam pulang sekolah tidak dibenarkan bermain dan langsung pulang dan wali murid wajib mengawasi anaknya," jelasnya.

Bagi yang berjarak jauh bagaimana supaya capaian ada namanya Kriteria kelulusan Minimal (KKM) belum ada arahan Indikator petunjuk dari pusat.

"Ada dua alternatif yang kita jalani yaitu, tatap muka dengan gaya era normal baru dan jarak jauh era normal baru," tukas gubernur.

Senada dengan Gubernur Sumbar, ditempat terpisah Rektor Universitas Negeri Padang Prof. Drs. Ganefri, M.Pd., Ph.D. menekankan aspek pembelajaran jarak jauh tatap muka tidak mungkin 100 persen dan akan diiringi dengan pendekatan jarak jauh dari rumah karena tidak dimaksimalkan anak-anak di sekolah ini cara yang sedang kita cari jalan keluarnya untuk sekolah di Sumatera Barat.

Ia menilai Kemendikbud harus membuat program belajar dari rumah dengan teknis yang jelas terkait dengan kondisi ekonomi dan budaya masyarakat.

Dari sisi ekonomi ia menilai pembelajaran daring tidak bisa dilakukan merata, karena masih banyak siswa yang tak memiliki akses terhadap teknologi, atau tak mampu membayar biaya belajar daring. Sedangkan dari sisi budaya, Kemendikbud mesti memperhatikan budaya siswa yang belum bisa belajar mandiri.

"Sejak wabah corona merebak, sebagian besar daerah melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dari rumah. Namun implementasinya tak berjalan mulus.(rel/st)

Padang,Lintas Media News.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Jasman Rizal mengatakan.Penularan Virus Corona (Covid-19) belum sepenuhnya berakhir. Meski grafiknya mulai menurun, namun Sumbar belum bisa dipastikan bebas Covid-19.

Demikian dikatakan Jasman yang juga Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumbar.Senin (22/6/2020) di ruangan kerjanya.

Menurut Jasman,sejumlah otoritas terkait, baik Kementerian Kesehatan maupun organisasi kesehatan dunia (WHO) sampai hari ini masih belum menemukan vaksin pengobatan Covid-19.

Berbagai upaya strategis telah dan akan terus dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

“Banyak hal yang telah dilakukan, penguatan sistem kesehatan, upaya tracing secara masif serta penambahan alokasi anggaran penanganan Covid-19,” ungkapnya.

Namun demikian,Jasman mengakui, tanpa kesadaran kolektif seluruh komponen masyarakat, langkah-langkah tersebut tidak akan mencapai hasil yang diharapkan.

“Jangan menganggap pada masa normal baru seakan virusnya telah tak ada lagi. Justru harusnya lebih diperketat lagi proteksi diri dengan berpedoman protokol covid-19. Karena dengan tatatanan normal baru, aktivitas telah seperti biasa. Silahkanlah beraktivitas normal, namun jangan lupakan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak dan lain sebagainya,” jelas Jasman.

Jasman juga meyakini seluruh pihak tentu sepakat tidak menginginkan adanya istilah gelombang kedua setelah penerapan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 (TNBPAC).

Dicontohkannya, masih ditemui pelaku usaha yang tidak mengindahkan penerapan protokol kesehatan Covid-19, khususnya pada usaha kuliner.

“Kepada pengusaha kuliner, terutama rumah makan, gunakanlah masker, kita tentu tidak ingin droplet yang bertebaran hinggap pada makanan yang akan disantap banyak orang,” imbau mantan Kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar ini.

Tidak hanya itu, kepada masyarakat Jasman juga berharap agar mempertimbangkan manfaat dan mudharat jika tetap berbelanja pada tempat-tempat yang tidak menerapkan protokol kesehatan, terutama berbelanja kuliner yang makanannya terbuka.

"Kalau ada pelayan rumah makan yang saat mengambil makanannya berbicara dan tidak pakai masker, sebaiknya ditegur. Bayangkan droplet yang keluar saat bicara didepan makanan dan tidak pakai masker. Kan berbahaya untuk orang lain jika droplet (air ludah) itu muncrat di depan makanan. Makanya pakailah masker dan jangan berbicara saat mengambil makanan. Kalau ada seperti itu, tegur saja dan ingatkan agar patuhi protokol covid-19, kalau perlu jika kita ada masker, berikan yang bersangkutan masker. Biar sama-sama aman" ujar Jasman

“Tujuan kami hanya satu, putus rantai penularan Covid-19 di Sumbar, ayo wujudkan Gerakan Patuh Protokol Kesehatan Covid-19,” tutupnya. (rel/st)

Kayu Agung.Lintas Media News.
Burniat Lurah Jua-Jua , Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) diduga tidak bisa bekerja maksimal sehingga tidak bisa melayani warganya dengan baik. Hal tersebut diungkapkan, Ketua Bidang Investigasi PPWI OKI, Muhammad Ludfi, yang merasa aneh dengan sikap Lurah Burniat.

Yang dari awalnya memberikan rekomendasi dan menandatangi Surat Keterangan Usaha (SKU Kelurahan. Lalu kini berubah. Malah yang lebih parahnya lagi Lurah Burniat, tidak mengakui kalau dirinya tidak mendatangi SKU diatas matrai tersebut yang kini telah ditariknya.

Melihat kejadian tersebut, Ludfi menduga kalau, Lurah Burniat selain tidak melayani keinginan warganya dengan baik, juga ada main antara oknum perangkat Kelurahan Jua-Jua kepada pihak e-Warong berinisial F.

Beralaskan kejadian tersebut, Ludfi meminta kepada Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Iskandar SE, untuk segera menganti, Lurah Burniat, atas dugaan tidak melayani warganya dengan baik dan dugaan ada permainan dengan pihak e-Warong

Ditempat berbeda, Burniat Lurah Jua-Jua saat dikonfirmasi kepada Pewarta ini di ruang kerjanya menjelaskan, bahwa warga yang ingin menjadi e-Warong tidak ada warung. singkatnya. Senin Sore, 12 Juni 2020.

Mendengar penjelasan dari Lurah Burniat, Pewarta ini mendatangi rumah dari warga yang ingin membuat e-Warong, katanya kami ada warung. Bagaimana bisa Lurah Burniat, berkata demikian, sedangkan mendatangi warganya saja jarang.

Selanjutnya ditambahkan, NM warga Kelurahan Jua-Jua kepada Pewarta ini, juga menjelaskan bahwa e-Warong berinisial F sendiri juga tidak ada warung. Yang ada hanya warung dari orang tuanya saja. (Tim)

PADANG.Lintas Media News.
Tatanan kehidupan Normal Baru (new normal) merupakan suatu kehidupan dengan kebiasaan baru, aktifitas baru, dimana masyarakat diminta berdamai dan beradaptasi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Prof. DR. H. Irwan Prayitno Psi. M.Sc. mengikuti webinar (seminar online) bersama Universitas Bosowa Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus menjadi Narasumber dengan tema “Strategi Kepala Daerah di Indonesia dalam Penanganan Covid  dan Pemulihan Ekonomi di New Normal Life” di ruang kerja, Senin (22/6/2020).

"Tidak mungkin masyarakat terus-terusan berdiam diri terus di rumah. Apalagi masyarakat sudah mulai jenuh. Banyak yang mengeluh akibat PSBB perekonomian masyarakat terhambat," kata Irwan Prayitno dalam paparannya.

Gubernur Sumbar menerangkan di Sumbar dalam penanganan Virus Corona (Covid-19) cukup berhasil di Indonesia. Dengan dibuktikan jumlah kasus Covid-19 mengalami penurunan secara signifikan.

Irwan Prayitno mengatakan sangat mendukung konsep kehidupan normal baru diantaranya melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

"Sembari menunggu Vaksin Covid-19 ditemukan. Kami melakukan sejumlah persiapan, secara bertahap fasilitas umum kita aktifkan kembali. Objek wisata, perhotelan, pasar dan direncanakan dunia pendidikan juga akan diaktifkan. Namun, kedispilinan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 tetap dilaksanakan," ucapnya.

Selain itu Gubernur Irwan Prayitno dalam paparannya, menekankan bagaimana cara memutus rantai penularannya di setiap wilayah Sumatera Barat dengan melakukan empat hal penerapan di daerah, yaitu testing, tracking, isolation dan treatment yang dilakukan secara masif.

"Kami sangat berutung memiliki Laboratorium Biomedik dari Fakultas Kedokteran UNAND yang bisa memeriksa sampai dengan 1.800 lebih spesimen Swab per hari. Ini prestasi luar biasa yang dilakukan lab UNAND," jelasnya.

Gubernur Sumbar juga menjelaskan, bahwa saat ini pihaknya terus melakukan pembatasan di setiap perbatasan Provinsi, baik darat, laut dan udara dipantau secara ketat.

Kendaraan bisa ke luar dan masuk Sumbar tanpa dibatasi. Hanya saja tetap harus mengikuti protokol kesehatan terkait Covid-19. Untuk memasuki jalur darat pemprov Sumbar, setiap orang yang masuk diwajibkan melengkapi surat kesehatan dan melakukan rapid tes dan menggunakan masker hingga batasan jumlah penumpang.

Sementara untuk jalur udara para penumpang juga mengikuti protokol kesehatan dengan melakukan swab tes dan harus dikarantina sampai hasilnya keluar dari laboratorium.

"Hal ini terus berlaku hingga vaksin COVID-19 ditemukan dan wabah benar-benar bisa dikendalikan," tutupnya.(rel/st)

PADANG.Lintas Media News.
Kebahagian sejati sesungguhnya ada pada keluarga karena hidup kita lebih banyak berada dalam keluarga. Kebahagian itu tidak kekal pada uang, jabatan karena uang dan jabatan hanya sebentar pada saat ada dan masih menjabat.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno Psi. MSc. menjadi Narasumber dalam webinar (seminar online) terkait Hari Keluarga Nasional yang bertema "Keluarga Tangguh di Era Covid-19" di ruang kerja, Senin (22/6/2020).

Gubernur Sumbar juga katakan, dalam Islam ada istilah “keluarga sakinah” yang memiliki arti sebagai pengertian keluarga yang tenang, tentram, bahagia dan sejahtera lahir batin. Munculnya istilah keluarga sakinah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum (30) : 21.

"Dari ayat tersebut dapat kita tarik sebuah tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman atas dasar mawaddah wa rahmah, saling mencintai, dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri.
Keluarga merupakan tempat dimana kita dapat merasakan ketentraman lahir maupun batin," ungkap Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno juga menyampaikan guna kebaikan hidup jadikan sesuatu dalam pikiran positif, karena dengan berpikiran postif itu kita akan bisa merasakan sesuatu lebih nikmat termasuk terhadap wabah pendemi covid 19 saat ini.

"Pada pandemi covid dirumah saja bisa kita nikmati dekat dengan keluarga dan lebih hati-hati menjaga kesehatan, jika berpikiran positif tentu akan pandemi ini dapat jalani dengan perasaan lebih sejuk tampa ketakutan ataupun kerisauan. Contoh jika hari panas, kita merasakan kepanasan akan tetapi jika kita bersyukur akan haŕi panas tersebut pastinya tidak akan membuat kita gelisah," ungkapnya.

Gubernur juga menambahkan, dimasa pendemi wabah virus corona perlu kita untuk menguatkan ketahanan keluarganya saat tantangan yang besar muncul yaitu pandemi Covid-19 yang semakin berat, walapun di Sumbar saat ini sudah melandai.

" Dimasa pandemi ini kita berharap, setiap keluarga bisa meningkatkan komunikasi dan interaksi dalam keluarga, mendorong ekspresi saling peduli, menjaga, dan melindungi keluarga agar tidak terpapar corona. Meningkatkan keterampilan hidup dalam sistem keluarga, khususnya kepada anak dan generasi muda dengan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, dan tetap produktif di masa Work From Home (WFH) dan isolasi mandiri," harapnya.

Gubernur juga apresiasi Tahapan Harganas pelayanan keluarga berencana BKKBN juga serentak akan dilaksanakan Harganas tanggal 29 Juni karena ini merupakan contoh kita tetap produktif dengan melakukan kegiatan diwabah covid-19. Momen penting bagi pembangunan manusia Indonesia.

"Walaupun nanti kita sebagai tuan rumah rangkaiannya tetap jalan dengan melakukan melalui virtual," ucap Irwan Prayitno.

Mudah-muhan target harapan di acara Harganas dengan sosialisasi edukasi kepada publik tetap jalan.

Sebetulnya pesan dari BKKBN dalam bentuk konsep dan juga slogan-slogan itu sudah pas dan betul, artinya BKKBN sebagai lembaga pemerintah diamanahkan sebagai negara untuk melakukan sosialisasi tentang bagaimana berencana keluarga yang tangguh menjadikan generasi kedepan yang berkualitas juga bisa menjadi pemimpin baik untuk kini maupun masa depan.

Dari keluarga tangguh berkualitas BKKBN sudah memiliki banyak konsep tentang bagaimana fungsi keluarga yang harus menjadi tumpuan utama bersama untuk ditingkatkan secara bersama sehingga dengan demikian harapan dari BKKBN bisa terpenuhi.

"Misalnya BKKBN mengeluarkan Fungsi keluarga ada delapan ini juga sesuatu sudah menjadi nilai norma panduan pedoman rujukan buat kita dalam bekeluaraga sedua dengan arahan BKKBN," jelasnya.

Orang tua memiliki peran penting dalam berpartisipasi secara aktif dalam upaya pemutusan penyebaran corona, dan atau berkontribusi materi untuk membantu keluarga rentan dan pihak-pihak lain yang membutuhkan bantuan.

"Harus ada kesepatan dengan keluarga yang menjadi aset perlindungan keluarga (protective factor) dengan mencari dukungan materi dan sosial (dari keluarga luas, teman, tetangga)," ungkapnya.

Selain itu Kepala BKKBN Indonesia dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) mengatakan penyebaran wabah virus corona berdampak iven nasional Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang digabung dengan Hari Anak batal dilaksanakan di Sumbar. Selain pembatalan iven Harganas, karena adanya relokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Relokasi dilakukan guna fokus anggaran dalam penanganan dampak Covid-19.

Hasto Wardoyo mengungkapkan, di dalam pandemi Covid-19 ini keluarga bisa berinteraksi di rumah lebih banyak berkumpul dan saling bercengkrama, serta saling tukar pengalaman dengan komunikasi yang lebih berkualitas.

"Tentunya keluarga mampu memanfaatkan kondisi wabah covid ini, untuk lebih dekat dengan keluarga," ucapnya.

"Saya mengajak masyarakat, khususnya di Sumbar untuk memperhatikan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan menerapkan keluarga yang mengerti protokol kesehatan secara optimal,” imbuhnya.

Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar Ir. Hj. Etna Estelita, MSi berpesan kepada masyarakat untuk tidak putus pakai pemakaian KB selama masa pandemi, karena sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bayi maupun sang ibu. Jadi, gerakan pakai KB merupakan salah satu solusi terbaik untuk menjaga kualitas sumber daya manusia saat pandemi Covid-19 belum tahu kapan berakhirnya.

"Kami tetap melakukan pelayanan KB, tentu harus dilakukan agar target BKKBN 2020 tetap tercapai," ujarnya.(rel/St)

 Padang.Lintas Media News.
Dalam memasuki masa pemilihan kepala daerah (Pilkada), KPU Sumbar lakukan sosialisasi peraturan  no.5/2020, melalui vertual.

Diskusi zoom meeting atau vertual tersebut dibuka langsung ketua KPU Sumbar Amnasmen dengan mordirator Kabag hukum, humasa dan partisipasi masyarakat Aan Wuryanto.

Sosialisasi yang diikuti partai politik, akademisi, praktisi dan wartawan, dipimpin  langsung ketua divisi sosialisasi,pendidikan pemilih,partisipasi masyarakat dan SDM Gebril Daulai, S.Pt, M.I.Kom, serta ketua divisi Tekhnis penyelenggaraan pemilu Izwaryani, Senin (22/6) pukul 10.00 wib.

Dalam sosialisasi virtual tersebut terungkap, ada beberapa tahapan yang waktunya terpotong, diantaranya, verifikasi faktual dari 30 hari menjadi 14 hari, PPDP menjadi 14 hari dan kampanye tatap muka atau pengerahan masa ditiadakan dan diganti dengan virtual.

Dalam diskusi dan sosialisasi virtual tersebut Gebril Daulai mengatakan, semua tahapan yang diselenggarakan KPU dan peserta pemilu wajib mengikuti protokoler kesehatan covid-19.

"Kita semua wajib mengikuti protokoler kesehatan covid-19, dalam penyelenggaraan pilkada mendatang, baik dari mulai tahapan sampai hari H 9 Desember 2020 mendatang," tegas Gebril.

Ditambahkannya, memang terjadi beberapa perubahan dalam sistem dan tahapan pilkada, namun rasanya tidak begitu sulit untuk menyesuaikan, tergantung dari tekad dan keinginan bersama, baik penyelenggara maupun peserta pilkada.

Sementara itu, dari segi pendidikan, untuk petugas PPK dan PPS saat ini mayoritas sudah berpendidikan S1 sampai S2, sehingga bisa dilihat kalau penyelenggara memang sudah diisi orang-orang cerdas dari segi pendidikan.


Hal tersebut dipertegas Izwaryani, dimana proses pilkada saat ini memang agak sedikit bergeser, karena pandemi tidak bisa ditebak kapan berakhirnya, dan pilkada tetap harus dilaksanakan, dari tahapan yang tertunda sampai dengan penetapan nantinya.

Sebagai penanggung jawab Tekhnis penyelenggaraan, Iwaryani atau kerap dipanggil Adiak, meminta semua pihak bisa berlapang dada menerima perubahan tata cara berkampanye dan memilih, karena ini menyangkut kesehatan semua orang.

"Kita berharap semua pihak bisa menerima perubahan ini, karena menyangkut kesehatan kita secara pribadi maupun orang lain disekitar kita, pilkada sukses, kesehatan terjaga," tutur Adiak.

Adiak menambahkan, khususnya untuk verifikasi faktual, KPU bisa juga melakukan VC, pada konstituen yang tidak bisa ditemui pada hari tersebut.

'Kita juga meminta untuk team calon perseorangan agar bisa menghubungi para pendukung, agar saat verifikasi mereka bisa dijumpai dan tidak ada kendala berikutnya," tambah Izwaryani.

Diskusi dan sosialisasi berlangsung cukup hangat, dan beberapa partai pengurus parpol juga memberikan beberapa pertanyaan, diantaranya mengenai jumlah TPS  jumlah maksimal pemilih disetiap TPS.

Semua diterangkan secara lugas, baik oleh Gebril Daulai maupun Izwaryani, dan KPU juga mengirimkan semua aturan pada parpol dan stakeholder.(St/rel)

Padang.Lintas Media News.
Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH memimpin upacara serah terima jabatan Dirbinmas dan Dirpolairud Polda Sumbar di ruang Jenderal Hoegeng, Senin (22/6) di Mapolda Sumbar.

Jabatan dua pejabat utama di Polda Sumbar  diserahterimakan karena,kedua jabatan tersebut adalah Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) dan Direktur Polisi Perairan dan Udara (Dirpolairud).

Jabatan Dirbinmas dari Kombes Pol Nasrun Fahmi, SH diserahkan kepada Kombes Pol Drs. Johni Soeroto yang sebelumnya menjabat sebagai Dirbinmas Polda Lampung. 

Untuk Kombes Pol Nasrun selanjutnya akan mengisi jabatan Kasubdit Bhabinkamtibmas Ditbinmas Korbinmas Baharkam Polri.

Jabatan Dirpolairud Polda Sumbar dari Kombes Pol Soelistijono, S.Ik. MH kepada AKBP Sahat M. Hasibuan, S.Ik. MH yang sebelumnya menjabat Wakapusdik Polair Lemdiklat Polri. Kombes Pol Soelistijono kemudian akan menjabat sebagai Dirpolairud Polda Aceh.

Kegiatan diawali dengan pengambilan sumpah jabatan, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sertijab, sumpah jabatan dan pakta integritas.

Dalam sertijab tersebut, dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar.
(bidhumas Polda Sumbar)