Padang Panjang.Lintas Media News.
 Sejak diberlakukan dari tanggal 8 Juni lalu, penerapan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid19 di Kota Padang Panjang terus mendapat dukungan dari masyarakat. Tidak hanya di lembaga-lembaga pemerintahan, aktifitas masyarakat di kawasan Pasar Padang Panjang juga tetap menerapkan protokol kesehatan pemerintah.

“Kita sudah menjalani era Tatanan Normal Baru, kami berharap masyarakat patuh dengan himbauan yang disampaikan, jangan nanti masyarakat terlena, karena kita belum masuk dalam era normal,” tegas Walikota Padang Panjang Fadly Amran ketika melakukan peninjauan ke kawasan Pasar Padang Panjang, Minggu lalu.

Bersama Wawako Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Kapolres Padang Panjang AKBP Apri Wibowo dan sejumlah kepala OPD, juga meninjau terminal mikrolet serta memasangkan cairan handsanitizer di angkutan kota (angkot).
Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, masyarakat atau penumpang yang akan naik angkot diharapkan memakai handsanizer dahulu.
Disamping itu, Fadly juga mengimbau para supir angkot untuk selalu membersihkan angkot mereka setelah beroperasi.
Sementara itu, Kapolres Padang Panjang AKBP Apri Wibowo menyampaikan, untuk menghadapi tatanan kenormalan baru diharapkan semua masyarakat mempersiapkan diri.

 “Pasar, pertokoan, tempat wisata dan perkantoran agar mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan tatanan kehidupan baru,” terangnya.

Adapun prosedur standar tatanan baru new normal yaitu dengan menjaga jarak 1-2 meter, menggunakan masker, pengecekan suhu, menyiapkan tempat cuci tangan dan handsanitizer di tempat umum, membatasi jumlah kapasitas pengunjung di tempat keramaian.

“Dalam pelaksanaan awal new normal, Polri dan TNI akan bekerjasama dengan pemko beserta gugus tugas untuk mengawalnya,” tambah Kapolres yang baru dilantik beberapa waktu lalu.

Dalam menghadapi tatanan normal baru, ada beberapa program polres, salah satunya melakukan pengamanan masyarakat dan himbauan di tempat keramaian. Ditambahkannya, kami mencoba membangkitkan semangat masyarakat, agar peduli kebersihan dan mempersiapkan diri secara maksimal.

 “Kunci dari ini semua adalah terletak pada masyarakat, jika masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, Insya Allah kita semua akan bisa terhindar dari virus Korona,” pungkasnya.

Sementara itu, dari pantauan di lapangan, seminggu setelah penerapan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 di Kota Padang Panjang berjalan lancar. Hal tersebut nampak dari aktivitas masyarakat yang sudah mulai taat mengikuti protokol kesehatan dan covid.

“Sepekan berlalu, kami perhatikan masyarakat yang beraktivitas keluar rumah baik itu ke pasar, tempat kerja maupun yang melintas di Padang Panjang telah banyak yang mematuhi protokol kesehatan dan Covid 19, terutama menggunakan masker,” jelas Kepala Dinas Perhubungan I Putu Venda, Selasa (16/6).

Meskipun demikian, pihaknya masih menemui masyarakat yang tidak memakai masker saat keluar dari rumah. Namun setelah diingatkan oleh petugas tetap disadarinya bahwa kelupaan membawa dan memakai masker maka ada yang berbalik arah mengambil atau membeli masker secara langsung sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dengan petugas.

Selain rutinitas mengatur lalu lintas, pihaknya menurunkan tim untuk mengingatkan pengguna kendaraan yang yang menerobos rambu-rambu. Petugas Dishub di tempatkan dibeberapa titik-titik keramaian diantaranya Simpang M.Syafe’i, Depan Resto Gumarang, Simpang 4 Pasar, Pintu Keluar Pasar, Depan Apotek Kurnia Farma, Depan Terminal Mikrolet, Simpang Vani Motor dan Patroli TRC. (Bles)

AIR HAJI.Lintas Media News.
Kabar duka menyelimuti keluarga Wakil Gubernur Sumatera Barat H. Nasrul Abit Datuak Malintang Panai. Hj. Syamsinar 87 tahun merupakan Ibu kandung dari Wakil Gubernur Sumatera Barat telah berpulang ke rahmatullah.

Almarhumah Hj. Syamsinar diketahui meninggal pada pukul 13.15 WIB Selasa (16/6). Jenazah ibunda Nasrul Abit, dimakamkan di pemakaman keluarga Kampung Labuhan Tanjak, Nagari Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu (17/6/2020).

Pagi ini, Rabu (17/6) sedang berlangsung proses penyelenggaraan jenazah yang langsung dipimpin oleh Nasrul Abit yang merupakan anak kedua dari enam bersaudara. Mulai dari proses pelepasan jenazah di kediamannya untuk disholatkan di Masjid Masjid Dakwatul Iman.

Selanjutnya ratusan pelayat mengikuti sholat jenazah, yang diimami oleh Nasrul Abit, kemudian Almarhumah dimakamkan sekitar pukul 10.00 WIB di sebelah makam suaminya H. Abit Bin Tetap yang meninggal pada usia 92 tahun, pada tahun 2011 yang lalu.

Anggota Satpol PP provinsi Sumbar dengan pakaian lengkap mengangkat peti jenazah Hj. Syamsinar untuk menuju tempat peristirahatannya yang terakhir. Tidak ada proses upacara apa pun, karena harus mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah.

"Sebagaimana kita saksikan, Alhamdulillah Bunda kami telah selesai dimakamkan berdampingan  langsung di makam suaminya atau ayah kami H. Abit Bin Tetap. Atas perhatian dan kehadiran semua, kami keluarga H. Abit dan Hj. Syamsinar mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga," ucap Nasrul Abit.

Dalam proses pemakaman tersebut Nasrul Abit dan Yusuf Abit menyambut jenazah Ibunda didalam liang kubur tempat peristirahatan terakhir bagi Bundanya. Dengan rasa sedih Nasrul Abit mengkhomatkan Almarhum ibunda tercinta.

"Semoga Amak tenang di sana, Insya Allah Amak masuk Surga, kami akan do'kan Amak selalu. Mudah-mudahan Amak bisa bertemu dengan Ayah dan adik disana," kata Nasrul Abit yang tidak bisa menutupi kesedihannya.

Selanjutnya Nasrul Abit bersama keluarga besar H. Abit menyampaikan permohonan maaf kepada semua yang hadir, atas semua kesalahan yang dilakukan Ibunda selama hidup di dunia. Ia juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyelenggaraan jenazah ini. (Rel)

 Padang.Linntas Media News.
Untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 dalam memasuki masa new normal atau tatanan baru,Sekretariat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), melakukan pemeriksaan kesehatan dengan Rapid Test. Rabu (17/6/2020).

Rapid test ini bertujuan untuk memastikan kalau DPRD Sumbar memang berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan, dan ikut serta untuk menekan merebaknya covid-19, sehingga dalam melakukan aktifitas tidak terkendala dan tidak ragu-ragu.

Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis,SH, MM, mengatakan, petugas rapid test diminta pada Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Barat, sehingga legalitas hasil dapat dipertanggung jawabkan pada publik.

"Kita meminta pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dalam bentuk rapid test, sehingga jelas kondisi kesehatan kita di DPRD Sumbar ini, baik bagi anggota Dewan maupun pegawai, termasuk saya," ulas Raflis.

Ditambahkannya, tantangan new normal memang mewajibkan semua pihak untuk menjaga diri-sendiri, agar terbebas dari serangan  covid-19, dan aktifitas juga disesuaikan dengan aturan protokoler kesehatan.

"Kita tunjukkan kalau DPRD Sumbar juga patuh atas semua aturan protokoler yang ada, demi menekan lajunya penyebaran virus Corona," tambah Raflis.

Sekaitan dengan hal tersebut, anggota DPRD Sumbar dari fraksi Demokrat, HM. Nurnas, mengatakan test ini untuk menghilangkan rasa ragu pada semua pihak, sehingga tidak lagi bertanya tentang kondisi pegawai serta anggota DPRD Sumbar.

"Rapid test ini berguna untuk menghilangkan rasa was-was semua pihak terhadap kondisi kesehatan anggota DPRD Sumbar dan pegawai sekretariat serta karyawan lain yang beraktifitas digedubg dewan," ulas Nurnas.

Ia juga mengatakan, jika nanti ada yang dinyatakan negatif, maka diwajibkan untuk  isolasi mandiri dan membawa keluarganya untuk melakukan test yang sama, sehingga pandemi  dapat ditekan secepatnya.

"Kita sudah minta ke pak Sekwan agar pegawai serta semua yang beraktifitas di gedung DPRD Sumbar dipastikan kesehatannya, jika nanti ada yang positif maka harus segera isolasi, dan keluarganya segera melakukan pemeriksaan, agar tidak menularkan pada orang lain, guna menekan penyebaran pandemi," tegas Nurnas.

Pemeriksaan kesehatan dengan Rapid test berlangsung cukup lama, namun semua yang terlibat tetap tenang dan mengikuti kegiatan sampai usai, meskipun ada rasa cemas dengan kondisi mereka.(fwp-sbr/St)

Air Haji.Lintas Media News
Hari ini Sumatera Barat berduka, Ibunda Nasrul Abit, Hj. Syamsinar, telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Kabar duka datang dari keluarga besar Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Selasa (16/6/2020).

Ibunda Bapak Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit meninggal dunia pada usia 87 tahun. Diperkirakan pada pukul 13.15 WIB beliau menghembuskan nafas yang terakhir di kampung halamannya, Labuhan Tanjak, Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan

Setelah dikonfirmasi biro Humas setda Sumbar jenazah almarhumah rencananya akan disemayamkan tidak jauh dari rumahnya di Air Haji,  pada esok hari, pukul 09.00 WIB Rabu (17/6).

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno juga menyampaikan rasa duka dan berlangsung kawa yang mendalam kepada Wagub Nasrul Abit dan keluarga besar karena waktu yang bersamaan mendengar kabar duka ini masih dalam perjalanan ke Pasaman Barat meninjau perkembangan UPTD peternakan sapi lokal Ruminansia Air Runding.

"Innalillahi wainnailaihi rojiun, atas nama pemerintah provinsi, masyarakat Sumbar dan selaku pribadi menyampaikan ikut berduka cita berlangsungkawa atas meninggalnya ibu Hj. Syamsinar ibunda tercinta Nasrul Abit wagub Sumbar, semoga almarhumah husnul khotimah ditempatkan Allah SWT disisi Nya yang terbaik," ungkapnya lewat telepon seluler.

Irwan Prayitno juga menyampaikan, ibu merupakan sosok yang selalu memberi inspiratif semangat bagi bagi anak-anaknya apalagi bagi kita orang minang Ibu sosok yang selalu dimuliakan.

"Semoga semua ini tetap menjadi hikmah dan petunjuk Allah SWT agar pak Nasrul Abit berserta keluarga dapat tabah dan sabar menginspirasi banyak orang, kebaikan kepada orang tua merupakan pengabdian seorang anak kepada ibunya agar mendapat amalan yang baik dunia dan akhirat," seru doanya.

Sementara itu tidak banyak yang disampaikan oleh Nasrul Abit menyangkut almarhumah "Amak" (panggilan kepada Ibunda dari anaknya).

"Bagi kami Amak adalah pahlawan yang sesungguhnya, yang memberikan kehidupan keenam anaknya. Beliau mempertaruhkan nyawanya saat kami dalam keadaan terpuruk dan selalu memberi semangat untuk kami bangkit," ucap Nasrul Abit.

Amak melakukan apapun agar bisa melihat anaknya meraih keberhasilan dan kesuksesan. Bahkan dengan taruhan nyawanya sekalipun. Karena keinginan dan harapan seorang Amak adalah melihat anaknya bisa jadi orang yang berhasil dan sukses tanpa mengharapkan imbalan apapun dari anaknya.

Nasrul Abit memiliki enam bersaudara, empat perempuan dan dua lelaki, yaitu Nasrul Abit dan Yusuf Abit.

Menurut Nasrul Abit, Amak tetaplah wanita yang paling mulia di dunia ini, pemimpin terbaik bagi keluarga kami, yang memberi teladan agar kami hidup dalam ke Islami dan menjadikan kami dalam kesuksesan, semua ini tak lepas dari peran seorang ibu.

“Insya Allah beliau husnul khatimah," ucap Nasrul Abit.

Dalam suasana berduka, hingga pukul 20.00 WIB ini masih ramai para pelayat mengunjungi kerumah duka, baik warga setempat dan beberapa pejabat melayat kerumah duka. Terlihat juga Indra Catri Bupati Agam, ikut mendo'akan almarhumah.

"Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, Saya mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibunda dari Nasrul Abit," ucapnya.

"Saya sangat kaget mendengar berita duka ini karena saya sendiri merupakan salah satu sahabat terdekat yang sudah saya anggap kakak. Semoga almarhumah husnul khotimah. Aamiin Ya Rabbal Alamin," tambahnya.(rel/st)

 PADANG.Lintas Media News.
Sebagai komitmen untuk ikut mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) di Kota Padang, Wakil Dekan III Fakultas Teknik Unand Dr Ir Is Prima Nanda Rangkayo Ganto Suaro, MT, menyerahkan alat pelindung diri (APD) karya mahasiswa KKN Tematik Unand ke Pemko Padang, Selasa (16/6).

Bantuan berupa face shield sebanyak 150 buah, handsanitizer 10 botol, handsoap 20 botol, alat handsoap otomatis 1 set dan alat cuci tangan otomatis (pakai sensor) 1 set, dan diterima langsung Wakil Walikota Padang Hendri Septa, BBus, MIB, di Palanta Rumah Dinas Walikota Padang, Jl M Yamin Padang.

Wawako Hendri Septa menyampaikan, Pemko Padang telah berupaya semaksimal mungkin agar penyebaran Covid-19 dapat ditekan. "Kita harap masyarakat patuh, kalau tidak kita khawatir akan terjadi lagi peningkatan yang terdampak Covid-19," ujar wawako.

Jadi, sebut Wawako Hendri, dengan telah masuknya Kota Padang ke era new normal, maka semua pihak harus patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Tak lupa Wawako Hendri menyampaikan terima kasih kepada Unand, dan mengapresiasi karya mahasiswa. "Kalau bisa karya ini dipatenkan. Ini harus menjadi momentum bahwa karya mahasiswa bisa membantu memutus mata rantai Covid-19," tukasnya.

Sementara itu, saat menyerahkan bantuan, Is Prima Nanda yang juga Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) mahasiswa KKN Tematik Fakultas Teknik, dan juga ikut Fakultas Pertanian Unand, didampingi Heryanto Rustam dan Fachril Murad, pengurus AFTA, alumni Fakultas Pertanian Unand.

Saat memberikan sambutan, Is Prima Nanda menyampaikan, selama ini mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) berada di lokasi selama 2 bulan, tapi karena masa pandemi Covid-19, KKN mahasiswa disebut dengan KKN Tematik, dimana mahasiswa membuat tugas-tugas yang berhubungan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

"APD yang diberikan ke Pemko Padang hari ini semuanya merupakan hasil karya mahasiswa Fakultas Teknik, dan Fakultas Pertanian Unand yang sedang melakukan KKN Tematik. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Padang," ucapnya.

Begitu juga disampaikan koordinator Tim Mahasiswa KKN Tematik Syahdatan Jordan, dimana ia berharap semoga temuan APD ini bisa digunakan oleh masyarakat secara maksimal. "Mudah-mudahan hasil karya ini bisa mencegah penyebaran Covid-19," ujar Jordan, diamini mahasiswa lainnya Ivan Rasyid,
Sari Kurnia Ilahi, dan Husen yang menjadi anggota.

Dalam kesempatan ini, mahasiswa memeragakan cara kerja pencuci tangan otomatis (automatic hand washer) pakai sensor kepada Wawako Padang Hendri Septa, yang didampingi staf dari Dinas Perdagangan dan Bagian Humas Pemko Padang.

Turut hadir juga perwakilan pedagang dari Pasar Raya dan Pasar Tanah Kongsi Padang, dimana rencananya bantuan tersebut akan diberikan kepada para pedagang, atau ditempatkan di pasar-pasar.(nov/St)

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno pada saat melihat langsung perkembangan ternak sapi lokal yang dikelola UPTD Ruminansia Aia Runding Pasaman Barat, Selasa (16/6/2020). (foto:humas)

Perkembangan peternakan sapi lokal Bali - Pesisir (Basir) di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Air Runding cukup baik. Terlihat banyak anaknya yang terus berkembang, memang ada yang mati seekor anak sapi beberapa hari lalu, tapi itukan hal biasa karena kondisi cuaca saat itu.

Hal ini disampaikan Sumatera Barat Irwan Prayitno pada saat melakukan peninjauan melihat secara langsung perkembangan ternak sapi lokal yang dikelola UPTD Ruminansia Aia Runding Pasaman Barat, Selasa (16/6/2020).

Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Yulianto, Forkopimda Pasaman, Kadis Kominfo, Plh Kadis Peternakan drh. M.Kamil, MM. Plt. Kabiro Humas Setdaprov Sumbar, Beberapa OPD dilingkungan Pemkab Pasaman dan beberapa pejabat dilingkungan Dinas Peternakan Sumbar.

Gubernur Irwan Prayitno lebih lanjut menyampaikan, saat ini jumlah sapi yang terdata 374 ekor. Awalnya memang jumlah bantuan pemerintah pusat tahun 2015 sebanyak 400 ekor sapi Bali, namun karena ada wabah jembrana banyak yang mati akan tetapi kemudian ada ide gagasan dinas Peternakan Sumbar agar tahan virus jembarana dikawinkan dengan sapi pesisir lokal Sumbar.

"Saat ini jumlah sapi sulit berjumlah lebih banyak karena lahan pakan yang terkelola baru 20 ha. Makanya jika sudah mendekati angka 400 sapi-sapi afkir dijual untuk sijadikan pendapatan asli daerah (PAD). Dan anak-anak sapi yang lahir banyak ini belum dihitung dalam data karena masih melihat pertumbuhanya dahulu," ujarnya.

Irwan Prayitno juga mengungkapkan, hasil penelitian Unand menyatakan Sumbar meliliki potensi lahan untuk mengembangkan ternak sapi 800.000 ekor. Sementara kebutuhan konsumsi daging Sumbar ada 100 ekor perhari.

"Karena itu pemprov Sumbar telah memprogram satu petani satu sapi, memberikan prioritas kepada para petani untuk memiliki ternak terutama ternak sapi. Karena menurutnya petani dengan pendapatan atau penghasilan ekonominya yang masih dibawah UMR dan dibawah rata-rata sehingga perlu ditingkatkan pendapatan melalui program ini, program Triaga (perbankan, peternak dan pengusaha) dan ada banyak program lainnya," ujar Irwan.

Gubernur juga mengatakan, petani diberikan kegiatan tambahan yaitu memilihara sapi, yang dibantu dari program pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah seperti Kabupaten ataupun juga  investor.

"Selain itu, ia juga punya program yang dinamakan dengan i-ternak yaitu aplikasi yang mempertemukan pemegang uang, investor untuk dipertemukan dengan petani atau kelompok petani yang punya potensi untuk beternak. Program ini dari pihak swasta yang didukung oleh pemerintah agar para petani dapat meningkatkan pendapatannya dan juga kesejahteraannya," harapan Irwan Prayitno.

Plh. Kadis Peternakan M Kamil, juga menambahkan, secara mendetail dijelaskan bahwa lahan UPTD Ternak Ruminansia merupakan bekas Stasiun Pembibitan Ternak milik Area Development Project (ADP) yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Jerman Barat pada tahun 1982 silam.

"Kerjasama ini berlangsung selama lima tahun (1982-1988) dan berjalan sukses, sapi yang dimiliki saat itu lebih kurang sebanyak 500 ekor dengan areal seluas 2.000 Ha," jelasnya. (LM/rls)

 

 

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pada saat meninjau pasar tradisional Pasar Sungai Aur, Nagari Sungai Aur Pasaman Barat, Selasa (16/6/2020).

Pasbar, LintasMediaNews

Kita bersyukur sebagian besar masyarakat Sumatera Barat yang keluar rumah selalu pakai masker dan menjalan protokol covid. Perkiraan hanya 5 persen yang masih membandel ngak pakai masker, karena itu mesti kita ingatkan terus.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pada saat meninjau pasar tradisional Pasar Sungai Aur, Nagari Sungai Aur Pasaman Barat, Selasa (16/6/2020).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Yulianto, Kadis Kominfo, Ketua Komisi Informasi, Plt Kabiro Humas, Plh Kadis Peternakan Sumbar, Forkopimda Pasaman Barat dan beberapa OPD terkait.

Gubernur Irwan Prayitno lebih jauh menyampaikan dalam tatanan normal baru produktif dan aman covid (TNB-PAC) ini mesti taat dan disiplin jalan protokol kesehatan sebagai upaya antisipasi penyebaran covid yang belum ada obatnya.

"Dalam menjaga diri dari penyebaran virus corona, walaupun kita beraktifitas di tempat keramaian mesti mampu mengendalikan diri, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan sebelum kegiatan maupun setelah kegiatan," kata Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno juga katakan saat ini ibarat mobil sudah lama tak jalan, butuh pemanasan dahulu,  begitu juga kegiatan masyarakat selama 2 setengah bulan vakum kini aktif kembali.

"Alhamdullillah, saat kegiatan perekonomian masyarakat mulai pelan-pelan bergerak. Kita menyadari vakum diam dirumah telah memberi dampak terhadap sektor pariwisata dan ikutannya, pasar rakyat. Sementara aktifitas sektor  pertanian, peternakan, pekebunan masih berjalan baik," ujarnya.

Irwan juga menegaskan, pelaksanaan pengawasan orang masuk diperbatasan 9 pintu masih tetap awasi dengan rapid tes dan di BIM dilakukan swab gratis.

"Selagi masih ada pelarangan orang datang, tentunya pengawasan akan tetap ketat hati-hati karena kita ketahui berjangkitnya penyebaran virus corona lebih banyak bersumber dari orang datang," ujar.

Gubernur Sumbar juga meninjau pelaksanaan protokol covid dimasjid raya Ujung Gading Kecamatan Lembah Malintang Pasaman Barat. (LM/rls)

 

PADANG.Lintas Media News.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berencana membuka sekolah pada bulan Juli dalam situasi penerapan tatanan kehidupan baru. Sebelum mewujudkan itu, mereka akan melakukan skenario dalam penerapan aturan Covid-19.

Ada dua skenario menjadi pilihan yaitu belajar secara daring, belajar jarak jauh melalui online atau belajar di sekolah tapi harus disesuaikan dengan aturannya protokol penanganan Covid-19.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno usai Rapat Koordinasi melalui video conference (Vidcon) dengan Bupati dan Walikota se Sumbar diruang kerjanya Kantor gubernur, Senin (15/6/2020).

"Kita belum bisa memutuskan, apakah akan kembali membuka sekolah dan melaksanakan pembelajaran dengan sistem tatap muka atau tidak, nanti akan ada rapat kembali dengan Bupati Walikota di awal Juli untuk memastikan kapan sekolah akan dibuka kembali," ungkap Gubernur Irwan Prayitno.

Meskipun Sumbar menyatakan telah berhasil mengendalikan sebaran wabah Covid-19 di Sumbar, namun pemprov masih ingin memantau perkembangan penyebaran Covid-19 hingga awal Juli mendatang.

"Oleh sebab itu, awal Juli nanti kami akan kembali rapat untuk memutuskan hal ini. Semoga wabah virus Corona ini segera berlalu, agar anak-anak kita tidak tertinggal dalam pendidikan," kata Irwan Prayitno.

Selanjutnya ia, apabila kurva tingkat penambahan kasus baru di Sumbar menunjukkan tren penurunan hingga awal Juli, maka besar kemungkinan sekolah-sekolah di Sumbar akan kembali dibuka. Sebaliknya, apabila tren yang terpantau justru menunjukkan kenaikan, maka pembelajaran melalui sistem dalam jaringan (daring) akan tetap dilanjutkan hingga situasi benar-benar sudah terkendali.

“Penyebaran Covid-19 di Sumbar saat ini sebenarnya sudah bisa dibilang terkendali. Dan kalau seperti ini terus hingga tahun ajaran baru, maka ada peluang sekolah kembali dibuka. Namun apabila tiba-tiba terjadi kenaikan angka kasus yang signifikan, maka pembelajaran jarak jauh akan tetap dilaksanakan," jelasnya.

Pemprov Sumbar akan menyiapkan sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan pendidikan dalam situasi kenormalan baru yang sesuai dengan protokol penanganan Covid-19. Pihaknya akan mengevaluasi penyelenggaraan itu tiap bulan.

"Setiap sekolah tetap mengikuti protokol kesehatan. Semuanya harus bebas dari Covid-19," tukasnya.

Sesuai Surat Edaran (SE) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sekolah hanya dibuka di daerah zona hijau. Pasalnya, menurut aturan Kemendikbud, zona hijau yang dimaksud adalah daerah yang sama sekali tidak pernah mencatatkan kasus positif Covid-19.

"Jika diterapkannya daerah zona hijau di Sumbar, tentunya kita tidak ada yang bisa buka kembali sekolah. Karena di Sumbar, sudah seluruh daerah yang kena, sudah seluruh daerah mencatatkan kasus positif," kata Irwan Prayitno.

"Ini perlu dikaji ulang, definisi zona hijau oleh Kemendikbud tersebut, makanya kita akan lakukan rapat kembali di awal Juli nantinya," imbuhnya.

Terkait itu, Irwan Prayitno berjanji akan menanyakan hal tersebut kepada pemerintah pusat. Meski demikian, ia berpendapat bahwa apabila daerah yang bersangkutan tidak lagi mencatatkan kasus baru, atau dengan kata lain sudah bisa mengendalikan penyebaran Covid-19, maka tidak ada salahnya untuk kembali membuka sekolah.

"Kalau kita sudah ada izin dari Kemendikbud, sekolah nanti akan diperketat untuk mengurangi kemungkinan siswa terpapar Covid-19," tegasnya.

Gubernur Sumbar menerangkan, pihak sekolah harus membatasi murid setiap kelas, yaitu separuh dari biasanya. Menyediakan wastafel untuk cuci tangan. Waktu belajarnya dipersingkat mulai tiga hingga empat jam dengan dibuat sistem shift.

"Proses belajar mengajar wajib menggunakan masker. Datang ke sekolah hanya untuk belajar," tuturnya.(rel/st)

 Padang.Lintas Media News.
Setelah menyerahkan ke Ketua DPRD Sumbar, Komisi Informasi Sumbar menyerahkan laporan dan evaluasi KI 2019 ke Komisi 1 DPRD Sumbar. Laporan itu diterima oleh ketua Komisi Syamsul Bahri dan sekretaris komisi HM Nurnas, Senin (15/6).

HM Nurnas menilai, penyerahan laporan kerja ini patut dicontoh oleh yang lain. Karena berdasarkan laporan kerja yang berbentuk buku tersebut, DPRD akan makin mudah melakukan evaluasi.

"Kami di komisi 1 mengapresiasi laporan kerja ini, ini patut dicontoh, isinya lengkap mulai dari kegiatan, dari perencanaan hingga laporan kegiatan, bahkan penggunaan anggaran tertulis lengkap, ini tentu memudahkan DPRD untuk melakukan evaluasi kerja," ungkap Nurnas pada saat ngobrol santai di ruang kerjanya.

Dalam diskusi tersebut juga dibahas tentang program KI ke depan. Salah satu yang mendesak menurut HM Nurnas adalah keterbukaan informasi di nagari nagari. Dari beberapa kunjungan komisi 1 ke nagari, terungkap bahwa banyak nagari yang sebetulnya sudah maju dalam hal transparansi.

"KI ke depan harus fokus bagaimana membuat program langsung ke nagari, karena keterbukaan informasi di tingkat nagari sangat penting untuk membumikan transparansi," ulas Nurnas.

Menjawab hal tersebut Komisi Informasi yang dihadiri oleh Nofal Wiska, Adrian Tuswandi, Arif Yumardi dan Tanti Endang Lestari, menyambut baik tantangan tersebut.
Selain itu, Nurnas menyebut walinagari di Sumbar adalah orang orang yang hebat, bahkan di beberapa nagari yang dikunjungi, wawasan Wali Nagari itu melebihi selingkar nagari itu saja.

"Saya kaget, ternyata banyak Wali Nagari yang hebat, baik itu pemikiran maupun visi ke depan, ini sudah menjadi modal untuk nagari menjadi hebat termasuk soal inovasi dalam transparansi," lanjut Cak Nurnas, panggilan akrabnya.
"Fokus kita ke depan memang bagaimana memberikan penyadaran ke publik tentang hak mereka mendapatkan informasi, salah satunya adalah melalui nagari, terima kasih atas masukan pak Nurnas, kita akan rancang kegiatannya," jawab Arif Yumardi.

"Beberapa program sudah direncanakan seperti project nagari percontohan, membentuk relawan di tingkat nagari, dan program lainnya, Insya Allah dengan dukungan Komisi 1 di APBD Perubahan akan kita laksanakan," sambung Tanti Endang Lestari, yang membidangi kelembagaan.

HM Nurnas berharap Komisi Informasi ke depan terus bergerak dalam penguatan keterbukaan informasi publik, hingga ke akar rumput. Target untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sudah tepat.

"Tapi polanya tidak harus formal, seperti rapat rapat atau bimtek, KI harus mencari cara kreatif agar masyarakat benar benar paham tentang hak mereka," harap Nurnas.(nov/st)

Padang.Lintas Media News.
Menanggapi keluhan masyarakat tentang kenaikan tagihan listri,komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar lakukan hearing dengan pihak PLN Wilayah Sumbar dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di ruangan banggar gedung baru DPRD Sumbar .Senin (15/6).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Mesra menjelaskan, DPRD merasa perlu meminta penjelasan PLN, karena munculnya keluhan masyarakat terkait membengkaknya tagihan listrik.

“Karena ini menjadi kegelisahan masyarakat, tentu menjadi perhatian DPRD, sehingga perlu penjelasan dari PLN,” kata Mesra.

Mesra menyebutkan, di masa pandemi Covid-19, beban hidup masyarakat sangat berat. Ditambah lagi dengan tagihan listrik yang mengalami kenaikam dari biasa yang dibayarkan, tentu beban hidup akan menjadi semakin berat.

“Kami meminta penjelasan PLN melalui rapat ini. Kami juga mengundang YLKI sehingga dapat duduk bersama memecahkan persoalan dan mencari solusi atas persoalan ini,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, GM PT PLN wilayah Sumatera Barat, Bambang Dwiyanto menjelaskan penyebab dari membengkaknya tagihan listrik masyarakat.

Menurut Bambang, ada beberapa faktor yang menyebabkan tagihan listrik naik. Pertama karena selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), masyarakat lebih banyak berdiam diri di rumah sehingga pemakaian listrik menjadi lebih banyak dari biasanya.

Pada masa pandemi Covid-19 juga masuk bulan puasa. Aktivitas masyarakat dalam bulan puasa juga menyebabkan pemakaian listrik meningkat.

Kemudian, selama masa pandemi Covid-19, petugas pencatat meteran tidak turun ke lapangan. Untuk menentukan tagihan listrik, diambil rata – rata pemakaian tiga bulan terakhir. Kelebihan penggunaan dibayarkan 40 persen pada Juni, 20 persen pada bulan Juli, Agustus dan September 2020.

Bambang menerangkan, tidak ada kenaikan tarif dasar listrik sejak tahun 2017. Kenaikan tagihan listrik adalah karena peningkatan beban pemakaian.

Untuk menyikapi keluhan masyarakat, Bambang menyebutkan, sudah menurunkan petugas untuk kembali melakukan pencatatan meteran listrik.

“Kami juga membuka pos pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat terkait tagihan listrik,” sebutnya.

Wakil Ketua YLKI Sumatera Barat Syaharman Zanhar yang hadir dalam rapat tersebut meminta PLN memberikan keterangan kepada masyarakat konsumen terkait tagihan yang harus mereka bayarkan.

“Jadi masyarakat juga mendapat penjelasan yang cukup mengenai tagihan yang harus dibayarkan,” ujarnya.

Dia mengakui, selama masa PSBB penanganan Covid-19 masyarakat lebih banyak berada di rumah. Namun, PLN juga harus melakukan sosialisasi, memberikan penjelasan sehingga masyarakat paham mengenai tagihan listrik yang harus mereka bayarkan.(Sri)

PADANG.Lintas Media News.
Setelah ada penundaan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Nasional ke-XXVIII. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berencana akan melaksanakan kembali acara MTQ Nasional tersebut pada tanggal 21-28 November 2020.

Terkait rencana tersebut Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit akan menyampaikan dan menyurati kepada Menteri Agama Jenderal Purn Fachrul Razi di Jakarta. 

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Nasrul Abit saat rapat diruang kerjanya yang dihadiri oleh Kepala Biro Bintal dan Kesra H. Saifullah, Kepala Dinas Kominfo Jasman Rizal, Kepala Dinas Kebudayaan Gemala Ranti dan dinas terkait lainnya, Senin (15/6/2020).

"Ini mengingat situasi hampir semua daerah di Indonesia sedang menghadapi wabah Covid-19, makanya kita akan usulkan ke Menteri Agama RI untuk dilaksanakan pada tangga 21 - 28 November," ucap Wagub Sumbar.

Penundaan itu diharapkan agar provinsi di Indonesia lebih fokus menghadapi penangangan Covid-19, termasuk Sumbar. Seperti diketahui, kasus Covid-19 Provinsi Sumatera Barat terjadi penurunan kasus dalam satu bulan ini. Persiapan juga telah dilakukan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama, LPTQ dan lembaga terkait lainnya. 

Menurutnya, pelaksanaan MTQ Nasional ke-XXVIII telah diputuskan oleh Gubernur Sumatera Barat. Kesiapan secara teknis telah kita rapatkan sebelumnya. Meski demikian, Gubernur berharap persiapan lain yang tidak terganggu oleh wabah Covid, tetap dilaksanakan. 

Namun, menurut Irwan, keputusan menunda pelaksanaan MTQ Nasional ke-XXVIII perlu dilakukan melihat perkembangan kasus corona virus disease 2019 (Covid-19) yang terjadi di Indonesia. Meski demikian, Gubernur berharap persiapan lain yang tidak terganggu oleh wabah Covid, tetap dilaksanakan.

"Kita juga sudah mempersiapkan, semua sarana dan prasarana dalam kegiatan MTQ ini. Termasuk pembinaan terhadap qori dan qoriah ini, tidak ada masalah," ungkap Nasrul Abit.

Wagub Sumbar menjelaskan, sebelumnya, Pemprov Sumatera Barat yang bertindak sebagai tuan rumah MTQ XXVIII telah menyarankan pada pembukaana pada akhir November 2020.

"Semua ini tergantung pusat apabila disetujui, kita akan persiapkan semua. Untuk itu saya mengingatkan semua OPD untuk mempersiapkan alokasi anggaran pelaksanaan MTQ Nasional ke-XXVIII. Mudah-mudahan wabah Covid-19 segera habis dan kita bisa melaksanakan event ini," harapnya.(rel/st)

 Sijunjung.Lintas Media News.
Pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi Covid-19 di Sumbar, nagari-nagari mulai bangkit menata kehidupan baru yang disebut new normal. Nagari Kumanis, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, termasuk nagari yang siap menjalani tatanan kehidupan baru.

Hari Sabtu (13/6) Komisi I DPRD Sumbar yang membidangi hukum dan pemerintahan ini meninjau kesiapan Nagari Kumanis menangani Covid-19 dan pasca menjalani PSBB. Kunjungan ini didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumbar dan Korprov Konsultan Pendamping Wilayah Dana Desa.

Menurut Wali Nagari Kumanis, Sumiki Kamel Sutan Palembang, untuk penanggulangan dampak Covid-19, dialokasikan Dana Desa sebesar Rp116 juta untuk APD, masker, penyemprotan disinfektan dan operasional Posko Covid-19.

"Semua Bansos yang diberikan pemerintah telah disalurkan tanpa gaduh, termasuk BLT Dana Desa sebesar Rp245 juta untuk 136 Kepala Keluarga," kata Wali Nagari Sumiki Kamel.

Saat ini, tahapannya kata Wali Nagari adalah langkah strategis ke depan yaitu new  normal untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Ada tiga langkah yaitu memaksimalkan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) sebagai motor perbaikan ekonomi serta pendampingan UMKM, budidaya pinang hibrida untuk peningkatan ekonomi masyarakat, dan menyelesaikan kegiatan fisik melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Langkah strategis yang dilakukan Pemerintahan Nagari Kumanis ini mendapat pujian dan apresiasi dari Komisi I DPRD Sumbar. Menurutnya Wakil Ketua Komisi Evi Yandri Rajo Budiman, dari beberapa kali kunjungan selama dua bulan ini, Nagari Kumanis dinilai lebih siap, mulai dari penanganan Covid-19, penyaluran BLT Dana Desa dan Bansos, serta langkah yang dilakukan pasca PSBB.

"Nagari lain perlu belajar ke Kumanis, karena penanganan Covid-19 dengan terukur dan pelaporan yang baik. Hasil akhirnya adalah tidak ada masyarakat Kumanis yang terpapar Covid-19, padahal perantau yang pulang mencapai 75 orang. Semua ditangani sesuai protokol kesehatan," kata Evi Yandri Rajo Budiman, politisi Partai Gerindra ini.

Apresiasi dan sekaligus menggali  kiat-kiat Nagari Kumanis juga disampaikan Anggota Komisi I DPRD Sumbar lainnya Drs. Bakri Bakar, MM. "Wali Nagari Kumanis mampu menjadi leader yang menjadi panutan masyarakat dalam penanganan wabah Covid-19," kata Bakri Bakar lagi.

Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas mengatakan, transparansi dan keberhasilan penanganan Covid-19 di Nagari Kumanis ini merupakan inspirasi di Kab. Sijunjung, dimana Bumnag langsung berperan membangkitkan perekonomian masyarakat pasca Covid-19.

Tim Komisi I DPRD Sumbar yang berkunjung ke Nagari Kumanis, Kec. Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung ini adalah Ketua Komisi Syamsul Bahri (PDIP), Wakil Ketua Komisi Evi Yandri Rajo Budiman (Gerindra), Sekretaris Komisi HM Nurnas (Demokrat), Anggota Komisi Drs. Bakri Bakar (Nasdem), Zafri Deson (Golkar) dan Muhammad Ridwan (PKS).

Kepala Dinas PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM yang mendampingi Komisi I DPRD mengatakan, Kabupaten Sijunjung merupakan lima daerah pertama yang 100 persen menyalurkan BLT Dana Desa. Ini berkat kepiawaian Bupati dan Kadis PMN Sijunjung Khamsiardi.

"Sijunjung menyalurkan BLT Dana Desa sebesar Rp16 miliar untuk 9.240 Kepala Keluarga, tahap pertama April sudah tuntas," kata Syafrizal Ucok, yang didampingi Sekretaris PMD Drs. Armen, Korprov Pendamping Desa Ir. Feri Irawan, M.Si dan wakilnya Khairul Anwar, S.Ag.,MH. (rel/st)