Jakarta.Lintas Media News.
Tolak permintaan Tunjangan Hari Raya (THR),Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang beranggotakan 672 perusahaan media siber mendukung  sepenuhnya imbauan Dewan Pers yang melarang pers meminta-minta THR pada instansi di luar kantornya sendiri.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum SMSI Firdaus, hari Minggu (17/5) menanggapi imbauan Ketua Dewan Pers soal THR.  “Kami sependapat dengan Dewan Pers,” kata Firdaus.

Dewan Pers menjelang  perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 H, 24-25 Mei 2020, mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan THR, permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan oleh yang mengatasnamakan media baik dari organisasi pers, perusahaan pers, maupun organisasi wartawan.

“Imbauan ini dibuat dalam rangka menjaga integritas wartawan Indonesia dan menjaga kemerdekaan pers dari pengaruh negatif oknum yang mengatasnamakan media atau wartawan serta dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan pers nasional,” kata Ketua  Dewan Pers, Muhammad Nuh dalam siaran persnya yang diterima oleh Sekretariat SMSI di Jakarta, Minggu (17/5).

Imbauan Dewan Pers yang ditandatangani Muhammad Nuh itu telah disampaikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan, Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Indonesia.

Imbauan ini  untuk menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh para oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan, organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, ataupun media.

Menurut Nuh, Sikap Dewan Pers ini dilandasi sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan. Juga untuk mendukung upaya pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dewan Pers tidak bisa menolerir adanya praktek buruk dimana wartawan, perusahaan pers, atau organisasi wartawan yang semakin banyak bermunculan pada saat ini meminta-minta sumbangan, bingkisan ataupun THR.
“Pemberian THR kepada wartawan adalah menjadi kewajiban setiap perusahaan pers kepada pegawai/wartawannya,”kata  Nuh.

Dewan Pers menyediakan saluran komunikasi dan koordinasi.  Bagi yang ingin menghubungi Dewan Pers bisa melalui Hendry CH. Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers (No. HP : 0811-103-096) dan Agung Dharmajaya, Anggota Dewan Pers (No. HP: 0811-812-099.)

Lebih lanjut dijelaskan dalam imbauan tersebut, bila ada oknum wartawan yang mengaku dari media ataupun sebuah organisasi wartawan menghubungi siapa pun wajib untuk menolaknya. Apabila mereka meminta dengan cara memaksa, memeras, dan/atau bahkan mengancam, sebaiknya mencatat identitas atau nomor telepon atau alamat mereka dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat. (rel)

Padang.Lintas Media News.
Setelah hampir sebulan penuh pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumatera Barat (Sumbar) tidak pernah   bersilaturahmi secara langsung, karena ramadhan dan distancing social, dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19,  pada Sabtu (16/5) para pengurus bisa berkumpul dan bercengkrama sambil berbuka puasa bersama.

Meskipun berkumpul dan berdiskusi membahas perkembangan situasi daerah dan nasional, para pengurus IWO Sumbar tersebut tetap menerapkan aturan duduk dengan jarak yang disesuaikan tata cara protokoler Covid-19.

Dalam kesempatan  buka puasa bersama dengan kesederhanaan, namun penuh kekeluargaan tersebut, ketua IWO Sumbar Khadafi Azwar mengatakan, agar dalam melakukan peliputan harus tetap berhati-hati dalam menjaga keselamatan dan kesehatan, ditengah semakin merebaknya penyebaran virus corona.

Khadafi Azwar juga berharap, jangan gegabah dan menganggap sepele dengan situasi saat ini, dimana tidak ada orang yang bisa memprediksi penularannya.

"Saya berharap, agar rekan-rekan semua tetap waspada dalam melakukan aktifitas peliputan, ditengah merebaknya pandemi saat ini, jaga kesehatan dan keselamatan, serta tetaplah menjadi pemutus mata rantai penyebaran," ulas Khadafi.

Ditambahkannya, memang tidak mudah melakukan aktifitas peliputan dalam bayangan penyebaran corona, namun dengan keikhlasan dalam memberikan informasi pada masyarakat, Tuhan akan melindungi.

Dalam kesenpatan tersebut, para pengurus dan dewan etik saling sharing, sehingga bisa meminimalisir pelanggaran dalam pembuatan berita.

Salah seorang Dewan Etik, yang juga wakil ketja KI Sumbar, Adrian Tuswandi, SH, mengatakan, para peliput harus tetap menjaga etika profesi dan taat dengan aturan yang memayungi profesi.

"Ingat teman-teman, kita harus tetap menjaga etika profesi, serta taat pada aturan yang memayungi prifesi jurnalis, karena itu merupakan panduan penting, demi mejaga marwah dan kehormatan profesi," tegas Adrian Tuswandi yang kerap dipanggil Toaix.

Pernyataan Toaix juga disepakati para pengurus, kalaupun ada sedikit kelalaian nantinya, organisasi akan melakukan advokasoli dalam penyelesaiannya.

"Inshaa Allah dengan rasa kekeluargaan, kita bisa bersama-sama membesarkan organisasi dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi dalam menjalankan profesi mulia ini," tukuk Toaix.

Buka bersama diakhiri dengan saling melambaikan tangan, sebagai tanda salam kekompakan, sesuai standarisasi protokoler covid-19. (Rel/st)

Pessel.Lintas Media News.
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi Sumatera Barat memberikan bantuan untuk 14 ABK warga Air Haji korban kapal tenggelam pada bulan Februari yang lalu, yang setiap korbannya Rp. 5 juta, dengan total bantuan sebesar Rp. 70 juta.

Pelaksanaan pemberian bantuan ini dilakukan secara langsung diberikan pada keluarga korban oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit Datuak Malintang Panai dengan didampingi oleh Ketua Baznas Sumbar Prof. Syamsul Bahri Chatib, Kepala Dinas Perikanan Yosmeri dan Kepala Biro Bina Mental dan Kesra Sumbar Syaifullah, di Air Haji, Sabtu (16/5/2020).

Sebagaimana diketahui, Kapal Bagan Mitra Utama merupakan satu kapal yang tenggelam di laut Pessel, tenggelam sejak Rabu, 29 Januari 2020 lalu, ada 3 orang korban kapal tenggelam ditemukan, namun 11 lagi sampai saat ini korban belum ditemukan.

Nasrul Abit mengatakan ini adalah musibah yang tidak bisa ditolak, kedatangan ronbongan ini untuk memberikan bantuan mengurangi beban para keluarga korban kapal tenggelam.

"Kedatangan kami kasiko manjapuik yang ta tingga, bahwa telah terjadi musibah kapal tenggelam yang menimpa saudara kita yang sampai saat ini belum ditemukan, mudah- mudahan dengan bantuan ini bisa mengurangi beban pada keluarga korban," ucap Nasrul Abit.

Selanjutnya Nasrul Abit berharap bahwa bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dan almarhum segera ditemukan. Ia juga mengajak para yang hadir untuk berdo'a bersama untuk kesematan keluarga korban dan diberikan tempat yang indah nantinya yaitu Sorga Allah SWT.

"Mari kita bersama-sama berdo'akan Almarhum, ini adalah musibah. Semoga Allah berikan tempat yang Indah Sorga Allah," katanya.

Wagub Sumbar menyampaikan saat ini bangsa Indonesia sedang dilanda wabah Virus Corona, untuk itu mari kita lawan bersama dengan cara semua masyarakat harus kompak menggalakkan cuci tangan, jaga jarak dan memakai masker. Benar-benar kompak, tanpa terkecuali.

"Menjaga kondisi sekarang ini, tentu jangan lagi salah menyalahkan, wabah virus corona Covid-19 ini adalah tangung jawab kita, musuh kita bersama," tuturnya.

Pihak keluarga korban mengungkapkan sangat terharu atas kepedulian Baznas Sumbar dan Nasrul Abit terhadap warga Air Haji, apalagi di tengah masa pandemi Covid-19, yang permasalahan ekonomi sangat dirasakan sekali oleh masyarakat.

Nasrul Abit adalah sosok yang tak asing lagi bagi warga Air Haji. Selain seorang Wakil gubernur Sumbar, Ia juga pemangku adat yang bergelar Datuak  Malintang Panai dan sekaligus orangtua yang selalu memperhatikan masyarakat Sumbar.

"Apalagi saat ini beliau sangat peduli terhadap masyarakat Sumbar untuk melawan wabah virus Corona atau Covid-19," kata salah satu keluarga korban Gusman.

Sementara itu Ketua Baznas Sumbar Prof. Syamsul Bahri Chatib menjelaskan, bahwa bantuan ini harus diserahkan langsung pada pihak keluarga korban, untuk menghindari kerumunan dan bisa tepat sasaran.

Kemudian Syamsul Bahri membeberkan nama -nama 14 orang keluarga ABK yang menerima bantuan dari Baznas Sumbar, yaitu Rahidil Shidiq, Muharuddin (jangguik), Aldi, Hengki Harianto, Gandi Putra, Naswil, Nofrianto, Armadiyon, M. Nasril, Hemdrizal, Zainul Syahri, Idit , Mulyadi dan yang terakhir Gusman.

"Semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi mereka semua, apalagi sebentar lagi kita umat Islam akan lebaran,"  ujarnya.(rel)

Padang Pariaman,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang Pariaman Ir. Arwinsyah MT sangat menyesalkan atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang tidak lagi mengaktif Posko Cek Poin covid 19.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Arwinsyah ketika ditemui diruang kejanya Rabu (13/5/2020). Ini yang sangat kita sesalkan kebapa semua tenda ini tidak adalagi petugas padahal kita telah menyetujui PSBB ini di perpanjang sampai tgl 29 nanti.

Saya juga baru tau bahwa semua tenda ini ditutup karena beberapa hari yang lalu saya sengaja mendatangi semua tenda posko ini rencana akan membagikan baju ADP kepada petugas yang ada di setiap tenda posko tersebut sampai saat ini baju itu masih ada diatas mobil saya, aku Arwinsyah.

Mengetahui kejadian seperti itu saya lansung telpon Bupati dan Bupati mengalihkan kepada Sekda karena masaalah tekhnis dan sekda bisa menjawab secara tegas dan saya telpon Kepala BNPB Budi dan budi menjawab tidak adalagi anggaran yang bisa digunakan untuk ini, kami sudah ajukan dana untuk penambahan ini tapi dicoret oleh Sekda.

Pada hal kami di DPRD Padang Pariaman telah membuka kran anggaran ini seluas luasnya dan untuk 4 bulan kedepan kami telah menyetujui anggaran  dana Rp 80 milyar termasuk bantuan sosial, namun secara tekhnis kami kurang tahu dimana masaalahnya.

Disisi lain hal ini akan membuat daerah kita menjadi jelek karena telah keluar dari apa yang telah disepakati untuk pelaksanaan PSBB ini.

Saat ini Kami di DPRD seolah di pojokan dibilang tidak koperatif dalam persetujuan penggunaan Anggaran pada hal untuk anggaran covid 19 ini kami telah membuka kran selebar- lebarnya. Tegas Arwinsyah

Kita sebenarnya sudah kasihan sama semua OPD yang Ibaratnya seorang laki - laki sudah 3 kali disunat.  Namun dibalik itu sangat kita sayangkan beberapa bangunan pisik tetap dilanjutkan pada hal seharusnya tidak termasuk skala prioritas seperti lanjutan penbangunan Masjid Raya samping Kantor Bupati itu juga menggunakan APBD kita, keluh Arwinsyah  mengakhiri.
(Nurdin Tanjung)

Padang Pariaman.Lintas Media News.
Disaat daerah lain di Sumatera Barat (Sumbar), sangat mengkhawatirkan akan penyebaran virus covid -19, kenapa di Kabuaten Padang Pariaman semua tenda cek poin sudah tidak ada lagi petugas,alias gulung tikar.

Demikian disampaikan Iptu Indra Kusuma SH Kasat Lantas Padang Pariaman ketika ditemui dikantornya Kamis ( 13/5/2020). Kami dari Kepolisian khususnya di Lantas selalu mematuhi perintah atasan dan dalam hal untuk memutus rantai penyebaran virus cirona ini kami telah diperintahkan Dirlantas dan Kapolres untuk menghentikan semua kendaraan yang masuk di perbatasan, namun hal ini tentu tidak bisa kami laksanakan sendiri tanpa ikut serta pemerintah setempat/ Pemkab Padang Pariaman. Tegas Indra.

Semua tenda cek poin sudah tidak di operasikan lagi sejak Kamis (7/5/2020 lalu. Kondisi seperti ini yang membuat kita sedikit bingung antara kesepakatan PSBB dan perintah tidak singkron dengan kenyataan di lapangan dan kenapa Padang Pariaman tidak sanggup ? Ucap Kasat Lantas asli putra Sungai Limau ini.

Kondisi seperti kami sudah laporkan kepada Kapolres dan Polda Sumbar persoalan ini sesuai apa yang disampaikan oleh pihak BNPB hal ini di hentikan karena anggaran yang diajukan tidak diterima oleh Sekda. Tutup Indra. ( Nurdin Tanjung).

Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) prihatin, masih ada masyarakat kita yang terdampak penanganan wabah covid 19 belum mendapat bantuan sosial terutama kawan-kawan disabelitas. Katanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) belum semua anggota disabel yang mendapat bantuan ini.

Hal ini disampaikan Nasrul Abit saat menyerakan bantuan sembako kepada Ketua PPDI ( Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia ) Kota Padang. An. Icun Suhaldi di komplek Bumi Lareh Permai Kota Padang, Jum'at (15/5/2020).

Nasrul Abit bicara soal data, kadang terlalu banyak masalah akan tetapi soal kawan-kawan disabelitas ini, kita akan minta Dinas Sosial Provinsi melakukan verifikasi data sebelum disampaikan ke pemerintah pusat.

"Data disabelitas, tuna netra, tuna rungu dan lain-lain,  ini tentu sudah ada di provinsi agar ini dilakukan verifikasi kembali dengan dinas sosial Kabupaten/Kota. Sehingga semuanya nanti dapat terayomi terbantu dalam berbagai terutama program PKH dan mereka membutuh sekali", ujarnya.

Ketua PPDI Kota Padang Icun Suhaldi juga mengatakan,  sebahagian besar anggota disabel ini keluarga miskin tak mampu. Jumlah mungkin sudah ribuan namun belum terdata secara baik.

"Lihatlah anak-anak disabel yang sedang dalam pendidikan, mereka rata-rata dari keluarga miskin tak mampu dan masih ada yang belum terdata PKH semua. Dan saat ini mereka belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) itu ", ujar Icun.

Icun Suhaldi juga sampaikan, anggota disabel secara langsung banyak karena kami banyak bergerak pada usaha jasa informal,  seperti pijat, pertukangan, tenaga seni dan bangunan.

"Semua hampir semua kami terdapat penanganan wabah covid 19 ini, karena usaha jasa informal juga terhimbas karena semua di rumahkan. Saat ini tidak ada kegiatan usaha jasa yang berjalan baik", terangnya.

Icun juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu keluarga disabelitas di Sumatera Barat, baik secara perorangan maupun kelompok berupa sembako dan lain-lain.(St/rel)

Pessel.Lintas Media News.
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mendorong Pemprov Sumbar bersama jajarannya untuk segera melakukan pemutakhiran data penduduk miskin dan terintegrasi, yang menjadi acuan semua OPD dalam menjalankan programnya. Data penduduk miskin yang ada sekarang dinilai sudah banyak yang tidak sesuai ditemui di lapangan.

Kesimpulan Komisi I DPRD Sumbar itu diungkapkan HM. Nurnas, ST dalam kunjungan lapangan dan diskusi sehubungan Monitoring LKPJ Gubernur di Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih, Kecamatan Sutera, Kab. Pesisir Selatan, Jum'at (15/5) siang.

Tim Komisi I DPRD Sumbar ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Evi Yandri Rajo Budiman (Gerindra), Sekretaris Komisi H. Muhammad Nurnas (Demokrat) dengan Anggota Zarfi Derson (Golkar), Drs. Bakri Bakar, MM (Nasdem) dan M. Ridwan (PKS). Tim didampingi oleh Kadis PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM dan Korprov Pendamping Desa Ir. Feri Irawan, M.Si dan Khairul Anwar, SH.,MH.

Menurut HM Nurnas, pemutakhiran data penduduk miskin ini sangat diperlukan, terutama pada saat adanya musibah seperti pandemi Covid-19 ini. "Bayangkan ada orang yang sudah meninggal, datanya masih muncul. Sedangkan ada warga yang miskin tetapi namanya tidak tercantum dalam daftar penerima bantuan. Ini yang akhirnya memicu keributan," kata HM Nurnas lagi.

Karena itulah Nurnas mendesak Pemprov Sumbar dan juga Pemkab/Pemko menyediakan anggaran, untuk memutakhirkan data penduduk miskin yang benar-benar berbasis nagari. "Dalam pemutahiran data ini wajib melibatkan aparat nagari, mereka yang tahu pasti kondisi masyarakatnya," kata HM Nurnas.

Dalam paparan Wali Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih Aprizal terungkap, bahwa keributan yang terjadi beberapa hari lalu, bermula dari data yang tidak valid. Banyak nama warga miskin yang terdampak Covid-19 tidak ada dalam penerima Bansos. "Alhamdulillah dapat kita jelaskan kepada masyarakat bahwa ada kekeliruan data. Karenanya kita sisir semua warga miskin dan terdampak Covid-19 ini, kita masukkan dalam penerima BLT Dana Desa yang akan kita serahkan. Masih ada juga yang belum masuk daftar, tetapi kemampuan BLT Dana Desa hanya 259 Kepala Keluarga," kata Wali Nagari Aprizal.

Nagari Rawang Gunung Malelo sendiri termasuk nagari yang memilki penduduk cukup besar, 2.010 Kepala Keluarga. Dengan Bansos Kemensos, PKH, BLT Provinsi dan BLT Dana Desa, hanya 65 persen KK yang bisa diakomodasi bantuan.

Masalah data yang tidak update ini juga diakui oleh Camat Sutera Fachrudin. "Dalam penyusunan penerima Bansos Covid-19 ini kami menerima data yang lama dari Dinas Sosial, kemudian kami revisi di nagari. Mereka yang sudah meninggal dikeluarkan, termasuk warga yang tidak masuk kategori miskin. Tetapi nyatanya dalam daftar penerima Bansos nama-nama yang sudah dikeluarkan itu muncul kembali. Merasai kami di bawah oleh masyarakat," kata Camat Fachrudin yang didampingi Kadis PMN Pesisir Selatan Drs. Wendy, MM.

Bak gayung bersambut, Kadis PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM. menanggapi positif kesimpulan Komisi I DPRD Sumbar tentang pemutakhiran data penduduk miskin di setiap nagari. "Dengan data yang update tentu tidak ada masyarakat yang dirugikan. OPD pun dapat menjalankan programnya dengan lancar tanpa ada keributan soal data ini," kata Syafrizal Ucok, mantan Wakil Bupati Pesisir Selatan ini.

Untuk mendukung pemutahiran data penduduk miskin di seluruh nagari ini, Syafrizal Ucok ingin perangkat nagari dilibatkan. "Kita harapkan ada program pemutakhiran data penduduk miskin ini dalam APBD Sumbar ke depan, yang basis datanya dari nagari," kata Syafrizal Ucok. (rel/st)

Padang.Lintas Media News.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar sesalkan adanya petugas penjaga perbatasan covid-19 yang punya sikap arogansi.Malahan seenaknya saja lecehkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar.

Ibarat sipontong dapat cincin, anak kecil diberi pisau, itu lah pepatah yang layak untuk petugas penjaga perbtasan covid-19, kota Padang Tasmani, dan disebar melalui fb Rita Sunarni, yang juga bertugas di BPBD Padang, terhadap ketua KPU Sumbar Amnasmen.

Sikap arogansi petugas perbatasan tersebut membuat wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib, kesal dan merasa perlu adanya pelajaran etika pada petugas tersebut.

"Kalau melihat video yang beredar, nampak arogansi petugas, padahal ketua KPU nampak koperatif dan sangat temang, padahal walikota Padang pada 21/4 lalu mengatakan tidak ada larangan warga non KTP Padang, masuk kota Padang," kata Suwirpen di DPRD Sumbar.Jumat (14/5).

Ditambahkannya, petugas tersebut jelas-jelas sudah mempermalukan ketua KPU Sumbar, dengan menyebar video keberbagai media sosial, padahal jelas-jelas aturan mengatakan, pejabat negara dan tamu negara dikhususkan dalam aturan PSBB.

"Saya melihat nampakanya petugas tersebut tidak memahami aturan, karena ketua KPU adalah pejabat negara, yang aturannya jelas, apa lagi yang bersangkutan memoergunakan kenderaan dinas," ungkap Suwirpen lagi.

Sekaitan dengan viralnya video tersebut, ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan, masih mempelajari dan membicarakan hal tersebut pada teman-teman dan pengacaranya.

"Kita akan bicarakan pada teman,-teman, jika perlu besok kita akan lapor ke Polisi, karena tanpa seizin saya sudah menshare KTP atau identitas pribadi saya, dengan tambahan kata-kata yang tidak sebenarnya, semua orang bisa melihat video tersebut, tidak sedikitpun saya melawan, malah saya yang dilecehkan petugas," terang Amnasmen.

Memang tampak divideo dan status Fb pegawai BPBD Padang tersebut, dimana atas nama Tasmani, dengan arogan mengharduk ketu KPU Sumbar, yang membalasbya dengan bahasa yang lunak.

Karena sikap arogan petugas tersebut, maka wakil ketua DPRD Sumbar merasa, perlu adanya pelajaran etika untuk petugas perbatasan.

Selain itu, Suwirpen meminta, agar petugas juga diajari aturan tentang PSBB, Lock Down dan sebagainya, sehingga dia tau penerpan aturan tersebut.

"Coba bayangkan, ketua KPU Sumbar mau meninggalkan KTP, sementara dia pejabat negara, masa petugas tidak paham,harus belajar biar paham," tegas Suwirpen.(rel/st)

Jakarta.Lintas Media News.
Dalam upaya ikut memerangi wabah pandemi virus covid-19 yang telah mengglobal,sejumlah Organisasi media di Indonesia, termasuk SMSI menerbitkan iklan bersama layanan masyarakat.
Ada dua bentuk iklan yakni "Terkunci Pandemi" dan "Informasi Kredibel Menjaga Warga di Tengah Pandemi".

Disini ditekankan peran media dalam menyampaikan informasi yang kredibel menjadi salah satu kunci dalam penanganan pandemi covid-19.

Publik berhak tahu setiap informasi yang dibutuhkan untuk menyelamatkan kehidupannya.
Dengan jargon "Terkunci Pandemi" 12 organisasi yang merupakan konstituen Dewan Pers ini menyatakan , peran media adalah salah satu kunci penanganan pandemi civid-19.

"Menjaga hak publik atas informasi  menjadi kebutuhan mendasar," tulisnya.

Sedangkan menyelamatkan ekosistem pers adalah investasi masa depan", tulis iklan ini dengan slogan " Selamatkan Warga, UMKM, Dunia Usaha dan Pers Nasional."
Iklan layanan masyarakat ini didukung Dewan Pers, PWI, SMSI, ATVJI, PFI, AMSI,TV LOKAL, SPS, IJTI, Forum Pemred, PRSSNI.(*)

Padang.Lintas Media News.
Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR)nya,Bank BRI Kanwil Padang kembali memberikan bantuan sembako gratis kepada masyarakat terdampak pandemi covid-19. Kali ini, BRI memberikan bantuan sembako kepada 13 Panti Asuhan yang tersebar di Provinsi Sumateta Barat.

Bantuan sembako tersebut diserahkan secara simbolis oleh Pemimpin Wilayah  BRI Padang Syamsul Arifin kepada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno senilai Rp 260 juta untuk 13 Panti Asuhan se Sumbar di Kantor gubernur, Kamis (14/5/2020).

"Kami mengucapkan terima kasih pada BRI yang telah memberikan bantuan berupa sembako. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini, dapat membantu warga yang terdampak dari mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)," ujar Irwan Prayitno.

Gubernur Sumbar berharap, BUMN bisa memberikan CSR-nya kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena bagaimanapun juga BUMN ini adalah bagian dari pemerintah. BUMN diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19

selanjutnya gubernur mengatakan, paket bantuan ini akan segera didistribusikan pada warga terdampak Covid-19 melalui berbagai saluran yang ada.

Pemimpin Wilayah  BRI Padang Syamsul Arifin  mengungkapkan di Bulan Ramadhan 1441 H ini BRI ingin berbagi kebahagiaan melalui penyaluran bantuan sembako ke Panti Asuhan. Kegiatan ini juga merupakan salah satu komitmen BRI dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya dalam membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Setiap bantuan sembako yang diberikan berisi beras, minyak goreng, gula pasir, susu, telur dan bahan pokok lainnya dengan nilai total Rp 20 juta untuk setiap Panti Asuhan. Penyaluran bantuannya sendiri dilakukan oleh Kantor Wilayah dan perwakilan Kantor Cabang BRI di Sumbar. Dalam kegiatan ini Bank BRI melibatkan Agen Brilink sebagai pihak yang menyediakan bantuan sembako sebagai bentuk peduli BRI kepada UMKM. Tentunya, dalam pelaksanaanya BRI selalu mematuhi imbauan pemerintah untuk melaksanakan physical distancing dan tidak membuat pengumpulan massa.

"Perseroan terus menyalurkan bantuan yang secara langsung bermanfaat bagi masyarakat. Semoga bantuan kali ini membantu meringankan beban adik - adik penghuni Panti Asuhan," ungkap Syamsul.

Selain itu, Bank BRI Kanwil Padang juga menyalurkan bantuan 2950 paket sembako kepada masyarakat terkena dampak covid-19. Penyaluran dilakukan di seluruh wilayah kerja Kanwil Padang di Provinsi Sumbar dan Kabupaten Kerinci, Jambi.

Beberapa waktu sebelumnya, Kanwil BRI Padang juga telah ikut berperan membantu pencegahan COVID-19 di Sumbar dengan memberikan bantuan berupa Penginapan bagi 50 tenaga medis RS Unand di Corpu Campus Padang, Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis 635 set, Masker kain bagi pedagang tradisional 28.300 buah, Wastafel Portable 335 unit, Masker Medis 4800 buah, Thermometer Gun, Handsanitizer dan Disinfektan dengan total bantuan yang sudah disalurkan sebesar Rp. 1,5 Milyar. (rel)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengatakan. Tugas besar saat ini adalah memutus mata rantai penyebaran virus Corona (Covid-19) melalui local transmission atau penyebaran lokal di Sumbar.

Secara umum penanganan Covid-19 sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Meski pun hingga kini masih cenderung ada peningkatan kasus positif Corona di Sumbar.Kata Irwan Prayitno saat memimpin Rapat Koordinasi Kepala Dinas Kesehatan se Sumatera Barat.Kamis (14/5) di Ruang kerja gubernur.

Kita sudah melakukan penanganan dengan baik. Sebentar lagi kita memasuki fase puncak dan setelah itu diharapkan terus turun.

Irwan Prayitno mengaku optimistis kurva kasus Covid-19 di Sumbar bisa segera selesai dalam waktu dekat, 19 kabupaten/kota di Sumbar, ada 3 daerah yang negatif kasus Covid-19 atau menjadi zona hijau yaitu Sawahlunto, Sijunjung, dan Kota Solok.

Untuk kota Padang saat ini masih berjuang memutus kasus penyebaran Covid-19 dari berbagai klaster. Dari sekitar 15 sampai 16 klaster, sudah ada 8 klaster yang putus kasus penyebarannya.

Pemprov Sumbar melalui dinas kesehatan di Kabupaten Kota bisa bergerak cepat untuk melakukan pemeriksaan massif kepada para warganya.Selain itu, klaster-klaster penyebaran Covid-19 di daerah-daerah lainnya si Sumbar saat ini sudah mulai menunjukkan penurunan. Menurut Irwan, laju penyebaran Covid-19 di Sumbar berhasil ditekan dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemeriksaan secara massif.

Walaupun ada peningkatan kasus positif di Sumbar. Ini berarti ditemukan orang-orang yang berpotensi menularkan sehingga bisa diputus mata rantai COVID-19 ini,coba bayangkan kalau orang tanpa gejala tidak teridentifikasi, berapa banyak orang-orang akan terinfeksi oleh mereka sehingga kasus semakin membesar.

Dijelaskan Gubernur, hingga saat ini jumlah pasien positif COVID-19 di Sumbar sebanyak 72,6 persen merupakan orang dalam pemantauan (ODP) dan orang tanpa gejala (OTG) dan hanya 27,4 persen pasien dalam pengawasan (PDP) yang berada di rumah sakit.

Artinya data ini memperlihatkan ada upaya serius Sumbar untuk mendeteksi sebanyak mungkin OTG dan ODP karena mereka adalah sumber penular,jika ada daerah yang pelit mengirim tes SWAB-nya ke Laboratarium Kesehatan RS Unand Padang, berarti kepala daerahnya adalah sosok yang jahat.

Karena ingin daerahnya zero positif Covid-19, sehingga kepala daerahnya enggan mengirim tes SWAB serta melakukan tracking terhadap warganya. Padahal, seluruh pembiayaan tes SWAB menjadi tanggung jawab pemprov, sebut gubernur.

"Padahal pembiayaan pemeriksaan tes SWAB gratis, tidak dipunggut bayaran. Kok masih ada kepala daerahnya enggan periksa SWAB," katanya. 

Menurut gubernur, jalan pikiran kepala daerah itu, harus diluruskan oleh kepala dinas kesehatan. Sebab, jika dibiarkan, wabah virus corona di daerah tersebut bakal banyak merenggut nyawa masyarakat, karena penanganannya sudah terlambat. Dan ini akan dipertanggung jawabkan kepala daerah bersangkutan kepada Allah SWT.

Karena itu, gubernur mengajak seluruh kadiskes seluruh daerah di Sumbar, harus pro aktif dalam melakulan tracking terhadap orang-orang yang pernah kontak dengan kasus positif Covid-19 sambil diambil tes SWAB mereka.

Gubernur mempertanyakan, bagaimana penularan Covid-19 bakal habis di Sumbar, jika cara berpikir di antara kepala daerah banyak yang salah.

"Saya perintahkan kepala dinas kesehatan harus mampu meluruskan jalan pikiran kepala daerah yang tak benar itu," tegas gubernur.

 Terkait dengan pasien Covid-19 yang akan dirujuk ke rumah sakit jiwa. Tindakan tersebut diambil karena mereka stres dalam perawatan saat ini. Banyak pasien yang bisa terkena stres tinggi, sebab di sana mereka dikurung dalam ruangan kecil, apalagi mereka juga lihat ada pasien meninggal.

Semua ini diakibatkan pasien stres dan lemah karena imunnya turun. Padahal imunnya harus meningkat demi sembuh dari corona. Banyak cerita dari pasien itu dirawat di ruangan rumah sakit dengan status positif. Sudah dilakukan 6 kali tes swab tetap saja menunjukan hasil positif Covid-19.

Tetapi setelah diisolasi mandiri di rumah dalam waktu tiga hari pasien menampakan perubahan yang baik. Pertama kali tes langsung negatif, hingga tiga kali tes tetap negatif dan akhirnya sembuh.

Kemungkinan karena tempatnya terkurung, ukuran ruangan cuma 2 x 3, tidak bisa kemana-mana, di sana juga ada pasien yang meninggal, akhirnya stres tinggi, imunnya jadi turun.

Gubernur Sumbar berharap prediksi puncak penyebaran virus Corona di Sumbar akan memasuki puncak pada akhir bulan ini sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya.

Kita tetap berpegang pada Permenhub 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah, dan kriteria pembatasan perjalanan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Irwan mengapresiasi daerah yang berhasil menekan angka penularan bahkan yang berhasil menihilkan kasus positif covid-19. Menurut Irwan daerah tersebut sukses melakukan tracking, isolasi dan memutus mata rantai penularan covid-19.

Saat ini ada beberapa klaster penularan yang masih berlanjut di Sumbar. Seperti klaster Pasar Raya Padang, klaster Payakumbuh dan RSUD Padang Panjang. Irwan berharap daerah-daerah tersebut dapat melakukan tracking dan isolasi agar angka penularan tidak lagi bertambah.(rel)

 Padang.Lintas Media News.
Memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Sumatera Barat (Sumbar).Ketua Persatuan Perantau Minang Indonesia (PPMI) Harmen Piliang himbau.Pengurus dan semua anggota komunitas yang diketuainya agar tidak melakukan mudik untuk saat ini, termasuk pulang kampung.

Himbauan itu disamaikan Harmen sehubungan merajalelanya wabah virus corona atau covid-19 di Indonesia termasuk di daerah sumatera Barat.

Harmen menyebutkan.Dari data gugus tugas covid-19 sumbar dimana angka hari ini Kamis (14/05) kasus positif Corona di sumbar tercatat ada 371 orang, meninggal dunia 21 orang, dan yang sembuh 86 pasien.

Fakta kasus Corona di Sumbar membuat pemerintah dan aparatur daerah terkait dan berbagai elemen masyarakat terus menyerukan tegas agar warga melakukan social distancing atau jaga jarak sosial, salah satunya menunda mudik.

"Kami justru menganjurkan para perantau yang tergabung dalam PPMI tidak bepergian keluar jakarta termasuk pergi pulang kampong ke Sumatera Barat. Ini adalah wujut kepedulian kita dalam menekat penyebaran Corona ke kampong halaman kita," kata Armen Piliang baru-baru ini.
Lebih jauh perantau asal Nagari Tandikek, Kabupaten Padang Pariaman ini memamaparkan.Selaku Ketua PPMI dirinya sudah mengimbau masyarakat perantau baik melaui komunikasi secara langsung dan sejumlah grup whatshapp agar tidak melakukan mudik pada Lebaran tahun ini, meski ini adalah tradisi masyarakat Minang yang ruting dilakukan setiap tahunnya,

“Kita semua mersakan kondisi wabah corona ini berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat perantau di Jakarta dan daerah lainnya di Indonesia. Akan tetapi, saat ini kita harus berusaha untuk menjaga kesehatan dulu, karena perjalanan melalui moda transportasi apa saja akan berdampak riskan dalam penularan virus corona,” jelas armen

Memang liburan Hari Raya Idul Fitri tahun ini sepertinya bukan momen yang baik untuk pulang kampuang. Wabah virus Corona yang sampai saat ini masih belum bisa dikendalikan, terang Irwan Piliang menjadi alasan utama sebaiknya perantau tidak perlu mudik.

Selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain karena selama perjalanan, pemudik memiliki posibilitas tinggi tertular Corona, Bahkan, Pemerintah Pusat termasuk daerah terus berupaya mengimbau bahkan meminta balik para pemudik berputar arah di sejumlah perbatasan Sumatera Barat.

Imbauan penundaan mudik ini dinilai sejalan dengan kebijakan work from home dan physical distancing, bahkan pemerintah pusat meminta pemda mengawai secara ketat larangan atau pembatasan mudik massal.(St)