Pariaman.Lintas Media News.
Kota Pariaman terbilang daerah hebat, yang merupakan daerah pertama di Sumatera Barat (Sumbar), menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu bagi masyarakat terdampak Covid-19 bersumber dari dana Desa.

Pencairan Dana secara simbolis diberikan lansung oleh Wali kota Pariaman Genius Umar didampingi Kepala DPMD Provinsi Sumbar Syafrizal  Ucok yang ditandai dengan pemasangan stiker (sticker) ke rumah warga dan penempelan daftar nama penerima di Kantor Desa Kurai Taji. Kamis (30/4/2020).
 
“Alhamdulilah Pemko Pariaman telah menyalurkan BLT yang bersumber dari Dana Desa melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) kepada warga Kota Pariaman, diberikan sebanyak Rp 600 ribu setiap bulan per keluarga selama tiga bulan,” ucap Genius.

Lanjut Genius, BLT dari alokasi dana desa ini uangnya telah berada di Bank BNI dan sudah dibuatkan buku tabungan BNI secara kolektif berdasarkan nama penerima BLT yang telah ditetapkan.

“Dana BLT itu saat ini sudah berada di Bank, mereka penerima langsung diberikan buku tabungan dan ATM, sudah itu bisa langsung diambil penerima. Bantuan itu juga bebas biaya administrasi,” katanya.

Dengan adanya stiker tersebut maka dapat diketahui jenis BLT yang diterima keluarga ter“Jadi warga dapat melihat daftarnya apakah dirinya mendapat bantuan atau tidak. Sedangkan pendaftaran rekening bank gratis dan tanpa biaya administrasi,” Tegas Wako.

 “Kami sudah melakukan pengecekan data ditingkat bawah sehingga kemungkinan dua kali penerimaan bantuan pada orang yang sama itu tidak akan ditemui. Besaran bantuan sosial yang akan diterima untuk tahap awal 3 (tiga) bulan dengan nominal Rp 600 rb/bulannya. Bagi rumahnya yang sudah diberi sticker sebagai tanda bantuan, sudah bisa mengambil bantuan tersebut di tempat yang ditunjuk dan semua proses pengambilan bantuan tidak dikenakan biaya apapun dan setiap KK hanya dapat satu jenis bantuan, jelas Genius.

Genius menghimbau  masyarakat Kota Pariaman untuk tidak terpancing isu, ayo lihat data penerima bantuan sosial yang telah ditempel di kantor desa masing – masing. Dan apabila ada yang belum terdata namun layak mendapat bantuan agar segera laporkan kekantor desanya untuk didata kembali dan akan diberi bantuan.

Sementara,Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat, Syafrizal mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Pariama yang cepat dan tanggap dalam menyelesaikan data warganya sehingga bantuan sosial bisa dicairkan.

Syafrizal berharap dengan telah dicairkannya bantuan sosial ini oleh Kota Pariaman, juga dapat diikuti oleh daerah lainnya dan segra dapat melengkapi datanya agar bantuan sosial lekas bisa cair dan dapat dimanfaatkan secepatnya oleh masyarakat.

Pihaknya mengingatkan apabila ada yang belum terdata namun layak mendapat bantuan agar segera laporkan kekantor desanya untuk didata kembali dan akan diberi bantuan.

Penerima bantuan secara simbolis mengungkapkan terima kasih kami ucapkan kepada Walikota Pariaman Genius Umar yang cepat menyelesaikan data warga di Kota Pariaman sehingga telah bisa mencairkan bantuan sosial tersebut agar semuanya diberikan berkah dari Allah Swt amin dengan wajah terlihat gembira. ( Nurdin Tanjung)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno didampingi Wakil gubernur Nasrul Abit mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, melalui Virtual Meeting dengan video conference (VidCon), Kamis (30/4/2020) di ruang kerja gubernur.

 Dalam rapat tersebut, Pemerintah pusat menetapkan empat skala prioritas pembangunan, sesuai dengan perubahan RKP tahun 2021 akibat dampak Covid-19, yaitu, Percepatan Penurunan Kemiskinan, Pembangunan kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.

 Pemulihan Ekonomi yang Inklusif didukung oleh Kualitas Infrastruktur, UMKM, Investasi, Industri, Kebudayaan dan Pariwisata.Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana,Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Stabilitas Keamanan dan Kehidupan Beragama.

Menyadari perkembangan pandemik Covid-19 di Indonesia saat ini dimungkinkan melakukan pemerintah daerah menyesuaikan tema RKP Nasional Tahun 2021 yaitu "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial.

Agar ada keselarasan tema pembangunan antara Pusat dan Daerah,diharapkan target pembangunan baik nasional maupun daerah dapat sinergis tercapai.

Berdasarkan hal tersebut pula menurutnya,  RKPD Tahun 2021 akan mengalami dampak dan membutuhkan penyesuaian. Seperti, penentuan usulan kegiatan harus yang benar-benar mendukung prioritas nasional dan prioritas Provinsi Tahun 2021 dan mempunyai daya ungkit bagi pemulihan perekonomian daerah dan mendorong transformasi ekonomi.

Presiden Joko Widodo meyakini Indonesia akan pulih dan bangkit dari krisis virus corona yang menyebabkan wabah Covid-19 pada 2021. Presiden mencanangkan Tahun 2021 adalah tahun recover (pemulihan) dan tahun rebound.

Jokowi menuturkan, negara yang akan menjadi pemenang bukan hanya negara yang berhasil mengatasi pandemi covid-19 dengan cepat melainkan negara yang cepat melakukan pemulihan.

Beberapa negara maju yang awalnya bilang sudah pulih justru mengalami gelombang yang kedua. Untuk itu pemerintah menyiapkan diri dengan berbagai skenario, skenario yang paling ringan, sedang, dan skenario yang paling berat.

Dalam masa pandemi ini pemerintah harus lihat seberapa kuat ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan. Perlu dihitung lagi berbagai potensi dalam negeri yang belum terkelola dengan maksimal dapat dimanfaatkan secara baik.

Untuk itu, ia meminta gubernur, bupati dan walikota serta kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mengidentifikasi secara cermat sektor apa yang terkena dampak paling parah wabah corona, sektor apa yang kena dampak sedang dan sektor apa yang bertahan. Dengan demikian, daerah bisa mengambil peluang.

Jokowi sebelumnya telah meyakini pandemi covid-19 bakal selesai pada akhir 2020. Ia juga optimis sektor pariwisata akan kembali booming pada 2021.

Hadir pada kesempatan itu.Sekda Sumbar Alwis, anggota DPRD Sumbar, Forkompinda, Bappeda, Bakeuda, dan kepala OPD lainnya.(rel)

JAKARTA.Lintas Media News.
lewat program PT. ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI (EMTEK)
Peduli Corona,Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPP) terus berusaha mengumpulkan bantuan dari pemirsa SCTV,INDOSIAR, pengguna Bukalapak dan Liputan6.com.

Dari hasil donasi tersebut,tercatat hingga hari Kamis, 30 April 2020, telah terhimpun uang senilai Rp 11,404,213,898.Yang akan digunakan untuk pemerataan penyebaran bantuan vovid-19.

Untuk itu,mulai kemaren YPP sudah mendistribusikan 200 Hazmat, 160 masker N95, dan 1,000 masker bedah bagi tenaga medis yang tersebar di sejumlah rumah sakit umum daerah (RSUD) dan puskesmas di Jawa Tengah antara lain RSUD Bendan Pekalongan dan RSUD Bagas Waras. Sementara di hari yang sama, bantuan berupa cairan disinfektan serta sprayer juga telah disalurkan ke wilayah Bogor, yakni Ciawi dan Tajur Halang.

Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas Penerima APD dari Emtek Peduli Corona Kian Bertambah Hingga Pelosok Tanah Air dan penyaluran bantuan alat kesehatan terus berlanjut,dengan jumlah bantuan yang diberikan,sebanyak 400 Hazmat, 280 Masker N95, dan 2,200 masker bedah telah diterima langsung oleh para pejuang medis di beberapa Puskesmas di wilayah Banten antara lain Pulo Ampel, Pajagan dan Citangkil, termasuk di Rumah Sakit Panti Rapih-Yogyakarta dan Komunitas Dhuha Umat Jumat Berbagi untuk kemudian disebar ke sasaran lain yang membutuhkan di sekitaran Purworejo.

Direncanakan pada hari Senin 4 Mei 2020, EMTEK Peduli Corona akan kembali menyerahkan 400 Hazmat, 300 Masker N95 dan 3,400 masker bedah kepada Puskesmas Bogor Selatan, Puskesmas Jatiwarna-Bekasi, Puskesmas Ketapang-Tangerang, RS Harapan Keluarga-Cikarang, dan Puskesmas Bumi Emas-Lampung. Diharapkan ragam APD dapat langsung dimanfaatkan untuk melindungi tim kesehatan dari bahaya penyebaran COVID-19.

Mari wujudkan kepedulian kita untuk para pahlawan medis yang berjuang di garda terdepan serta saudara-saudara kita akibat pandemik yang masih berlangsung, melalui beberapa pilihan nomor rekening antara lain BCA (500.557.2000) – SCTV, BCA (162.633.8888), BRI (0376.01.001220.30.7), Mandiri (122.00.5578.2000) – INDOSIAR atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, serta Serbu Seru Bukalapak.(st/rel)

PADANG,Lintas Media News.
Tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar)sepakat.Sampai hari Senin tanggal 4 Mai,bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 belum juga cair,maka gubernur Sumbar Irwan Prayitno (IP) dianggap gagal sebagai Panglima penanganan covid-19 di Sumbar.

Pernyataan ketiga Fraksi itu disampaikan anggota Fraksi Partai Gerindra Hidayat pada wartawan saat menggelar jumpa pers di ruangan khusus I DPRD Sumbar.Kamis (30/4),sehubungan belum turunnya bantuan untuk masyarakat Sumbar yang terdampak covid-19.

"Dana bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) tersebut harus cair paling lambat Senin (4/5) besok",kata Hidayat tegas.

Tiga fraksi yang sepakat untuk memperjuangkan bantuan covid-29 tersebut adalah, Gerindra, Golkar dan Fraksi Demokrat.Dan tiga orang yang mewakili fraksinya yaitu,Hidayat,Ketua Fraksi Gerindra. H. M. Nurnas, Sekretaris Fraksi Demokratdan  dan Sekretaris Fraksi Golkar Afrizal.

Sekretaris Fraksi Demokrat H. M. Nurnas menegaskan, yang mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu pemerintah provinsi. Dengan demikian, harus siap dan seluruh pemerintah kabupaten/kota juga harus siap.

“Tapi,sampai hari ini kesiapan itu tidak tampak,termasuk kesiapan dalam koordinasi pendataan, bagaimana komunikasi antara provinsi dengan kabupaten/ kota sehingga hal ini menjadi kendala,” kata Nurnas menimpali.

Sementara, Afrizal dari Fraksi Golkar mengungkapkan  kegeramannya terhadap lambannya proses pencairan bantuan tersebut.Yang menurut Afrizal  sudah berkali–kali pihaknya mendesak  pemerintah provinsi untuk segera mencairkan dana bantuan tersebut.

“Saya sudah sangat geram melihat situasi ini. Mestinya, ini sudah bisa diselesaikan karena ketika mengajukan PSBB harusnya sudah menyadari konsekwensinya bahwa semua harus siap,” tegas Afrizal.

Ketua Fraksi Gerindra Hidayat kembali meminta ketegasan Gubernur dalam koordinasi sebagai Ketua Gugus Tugas Provinsi. Situasi saat ini adalah darurat bencana, dan membutuhkan kesigapan dalam penanganannya.

“Gubernur sebagai Ketua Gugus Tugas harus tegas dalam koordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota. Kalau ini tidak bisa dilakukan, sementara kondisi masyarakat semakin sulit, Gubernur telah gagal sebagai ketua gugus tugas,” kata Hidayat

Dia memperkuat anggaran sudah disiapkan, sesuai dengan kebutuhan. Eksekusi anggaran ada di tangan gubernur. Sesuai dengan aturan, jika terjadi peristiwa bencana dan anggaran tidak terduga sudah habis maka bisa dilakukan pengalihan anggaran.

Ini sudah dilakukan, termasuk untuk kebutuhan pembelian alat pelindung diri (APD) serta peralatan penunjang medis lainnya. ada sekitar Rp600 miliar anggaran untuk itu. Sebanyak Rp209 miliar lebih untuk bantuan JPS bagi warga terdampak Covid-19.

“Lalu apa lagi? masih soal data penerima? Ini yang menjadikan kepala daerah terlihat lamban! Koordinasi tidak jalan!” ujarnya.

Lebih jauh, baik Hidayat, Nurnas maupun Afrizal mewanti – wanti pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Kondisi kesulitan ekonomi belum akan bisa membuat masyarakat disiplin dalam mematuhi aturan pemerintah. Bahkan, bisa saja akan berdampak kepada kerawanan sosial jika hal itu tidak segera ditanggulangi.(Sri)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno melakukan kunjungan bersama Staf Khusus BNPB RI Marsekal Pertama Emanuel ke beberapa fasilitas yang telah dipersiapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan penyebaran Covid-19.Kamis (30/4).

Dalam kunjungan ke Bapelkes Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan. Bapelkes Padang dikhususkan untuk menerima pasien positif ringan. total tempat tidur sebanyak 24 buah, sudah di isi sebanyak 20 orang, dengan keterangan 3 orang sudah sembuh, 1 orang hasil tes negatif dan 16 orang dalam perawatan. dan kegiatan yang dapat dilakukan pasien sehari-hari yaitu seperti berjemur, senam dan konseling.

Selanjutnya, dalam kunjungan ke RS. Unand. Direktur RS. Unand Dr. Yevri Zulfiqar melaporkan, fasilitas penanganan pasien covid-19 terletak di basement dengan ketersediaan kamar sebanyak 12 buah dengan keterangan 5 kamar untuk PDP Positif dan 7 kamar untuk PDP. Sejauh ini RS Unand telah memeriksa pasien ODP sebanyak 51 orang, dan pasien PDP 14 orang.

Pasien PDP Positif yang sedang diisolasi sekarang sebanyak 4 orang. Permasalahan sekarang RS. Unand berharap dapat mengembangkan ruang operasi dan diharapkan dapat menjadi rujukan untuk membantu penanganan pasien yang memperlukan tindakan operasi selain fasilitas ruang operasi yang ada di RS. M. Djamil.  Selain itu, RS. Unand juga menjadi RS yang mengadakan pelatihan SWAP test bagi tenaga medis.

Kunjungan di Laboratorium FK. Unand Gubernur Sumbar menyampaikan, RS. Unand memiliki sarana penunjang penangan yaitu 3 mesin PCR yang dapat memeriksa maksimal 480 spesimen per hari dengan 4 kali tahapan dengan target minimal 200 spesimen per harinya.

Terkait hal tersebut, Provinsi Sumatera Barat juga akan mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat melalui BNPB RI untuk membuat mesin ekstraksi robotik (automatic spin column extraction) yang berfungsi untuk mendekteksi spesimen terjangkit atau tidak Covid-19. Dengan adanya penambahan mesin tersebut Provinsi Sumatera Barat dapat memproses sampai dengan 700 spesimen dalam satu hari. Dengan kemampuan tersebut, Provinsi Sumatera Barat diharpkan dapat membantu provinsi tetangga dalam pemeriksaan spesimen Covid-19.

 Staf khusus BNPB RI Emmanuel S. menyebutkan, dari 9 Provinsi yang dikunjungi Provinsi Sumatera Barat telah melakukan terobosan yang luar biasa secara masif dalam penanganan penyebaran covid-19. Salah satunya Provinsi Sumatera Barat juga dapat membantu Provinsi tetangga dalam mengidentifikasi status ODP yang terjangkit.

Provinsi Sumatera Barat tidak hanya melibatkan rumah sakit saja untuk penanganan covid-19 tetapi juga menyediakan tempat karantina sebanyak 9 tempat yang sudah beroperasi dan tersebar di kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan beberapa tempat tambahan apabila tempat karantina yang ada sudah penuh. Oleh karena itu, kunjungan ini akan kami buatkan laporannya dan akan kami himpun kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh Provinsi Sumatera Barat dan memprosesnya di pusat.

Dalam kesempatan ini, Kepala Lab. FK Unand (dr. Andani) juga menyampaikan ada kebahagiaan tersendiri ketika menemukan hasil pemeriksaan atau uji spesimen yang memperlihatkan jumlah spesimen yang positif. Alasannya yaitu, temuan spesimen positif tersebut selain berasal dari orang yang PDP, juga ditemukan pada orang yang berstatus ODP dan OTG, dan otomatis kita dapat melakukan tracking secara masif siapa saja orang yang bertemu dengan orang memiliki spesimen positif tersebut.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno melakukan pengawasan langsung terkait dengan penerapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Sumatera Barat dan berlakunya Permenhub RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Masa Mudik Lebaran Tahun 2020.

Kehadiran Gubernur disambut oleh Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan beserta jajarannya.Minggu (26/4) di Posko Perbatasan Dharmasraya.

Kebijakan itu diterapkan sejak Jum'at 24 April hingga 31Mei 2020 mendatang. Aturan ini bisa diperpanjang tergantung kebijakan dari pusat. Sementara pelaksanaan tugas ini dilakukan oleh polisi dan TNI.

Sarana transportasi darat yang dilarang ialah kendaraan bermotor umum, dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang. Kemudian kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, sepeda motor, kapal angkutan penyeberangan, kapal angkutan sungai dan danau.Jelas Gubernur.

Larangan ini dikecualikan untuk kendaraan pimpinan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia, pejabat yang mengurus Covid-19, kendaraan dinas operasional dari TNI dan Polri. Pengecualian juga berlaku untuk kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah dan mobil barang dengan tidak membawa penumpang.

Bagi pengendara yang nekat tetap masuk atau keluar Sumbar akan disuruh putar balik sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Gubernur Sumbar mengimbau agar masyarakat membatalkan rencana jika ingin mudik ke Sumbar. Kebijakan ini dilakukan agar bisa menekan angka penyebaran covid-19.Saudara kita yang ada diperantauan ingin pulang mudik, lebih baik membatalkan niatnya. Daripada nanti di perbatasan disuruh kembali.

Mulai besok, Senin (27/4) Posko Perbatasan akan dijaga oleh aparat Kepolisian dan TNI. Semua perbatasan ditutup buat kendaraan masuk maupun keluar.

Sementara,Bupati Dharmasraya Sutan Riska menekankan dengan telah adanya Permenhub RI Nomor 25 Tahun 2020, maka seluruh perangkat daerah yang terkait dalam penanganan Covid-19 diminta untuk semakin fokus dan benar-benar memberikan perhatian serius, agar penyebaran wabah virus corona tidak semakin meluas.

Kita jangan sampai lengah. Penyebaran virus ini sangat cepat. Saya minta untuk semua gugus tugas tetap bekerja, namun dialihkan dalam gencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat benar-benar mengerti dan paham tentang bahaya penyebaran wabah Covid-19 ini.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Meninjau lokasi longsor jalan lintas Sicincin-Malalak menuju Bukittingi Kabupaten Agam, provinsi sumatera barat.Minggu (26/4).

Ikut dalam rombongan Wahub, kepala Dinas  Pekerjaan Umum (PU) Sumbar Fathol Bari, BPBD Sumbar yang mewakili, Bupati kabupaten Agam Indra Catri, Camat Melalak Ricky Eka Putra, Wali Nagari Malalak Abdul Hamid dan Instansi lainnya.

Nasrul Abit turut prihatin atas bencana yang menimpa kabupaten Agam sehingga jalan alternatif masyarakat Malalak menuju Bukittinggi jadi putus akibat material longsor dan batu besar yang jatuh dari lereng bukit.

Terkait dengan ini kendaraan belum bisa melewati jalan tersebut, sebab bebatuan cukup besar yang menutupi badan jalan, belum maksimal dilakukan pekerjaan kerena reruntuhan diatas masih berjatuhan termasuk beberapa batu masih gatung dilerengnya.

Nasrul Abit mengatakan, bagi pengendara roda dua, maupun roda empat pada saat perjalanan dari arah sicincin menuju balingka sementara belum bisa dilewati, terpaksa harus mencari jalan alternatif lainya.

Menurut laporan longsor ini terjadi kemarin sore, Sabtu (25/4/2020). Pagi ini Nasrul Abit bersama rombongan langsung meninjau lokasi longsor tersebut, dalam kejadian tidak ada korban jiwa.

Wagub mengharapkan, pembukaan jalan terhadap titik longsor itu selesai dalam dua minggu, teknisnya pengerjaan sudah diserahkan kapada Dinas Pengerjaan Umum (DPU), cukup berat satu gunung harus dibuka semua namun tetap segera dibersihkan, sehingga tidak ada lagi resiko berikutnya, pekerjaannya bisa dipercepat, tapi ini sangat tergantung pada cuaca.

Dikatakan Wagub, untuk pekerjaan pembukaan jalan yang tertimbun material lonsor, provinsi akan bertanggung jawab terhadap bencana ini, tentu Pemrpov harus berkoordinasi dengan pihak kabupaten, baik Dinas Pekerjaan Umum (DPU) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam. Jalan ini kebutuhan dan tanggung jawab  bersama, tentu segera kita perbaiki.

Mudah-mudahan masyarakat yang masih tinggal di sekitaran lokasi, mau pindah ke tempat yang aman, demi keselamatannya.Tutup Nasrul Abit.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno melakukan kunjungan ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) terkait pemberlakuan Permenhub RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Trasnportasi dalam Masa Mudik Lebaran Tahun 2020.Sabtu (25/4).

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno memastikan bahwa pada moda transportasi udara di Provinsi Sumatera Barat pemberlakukan Permenhub RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam masa mudik lebaran Tahun 2020 berjalan dengan baik dan efektif.

Dapat dilihat bersama pada hari ini (sabtu, 25 April 2020) Provinsi Sumatera Barat telah mematuhi peraturan tersebut, namun diharapkan untuk penerbangan pengiriman kargo agar tidak terdampak, karena saat ini kita masih menunggu kiriman APD dengan jumlah banyak dan alat laboratorium penunjang pemeriksaan utk kebutuhan rumah sakit penanganan covid-19 di Sumatera Barat.

Officer in Charge (OIC) PT. Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau (Hendry Zai) juga mengatakan, bahwa sejak pukul 00.00 WIB dini hari tadi untuk penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal kecuali untuk penerbangan khusus sudah diberhentikan, sehingga untuk penerbangan kemarin yang tersisa 4 sampai 5 flight sudah parkir di BIM dan tidak ada jadwal penerbangan kembali ke daerah lain. Begitu juga hampir diseluruh bandara di Indonesia telah banyak parkir pesawat yang tidak ada penerbangan selanjutnya.

Gubernur Sumatera Barat (Irwan Prayitno) juga menyampaikan, terima kasih kepada Pemerintah Pusat khususnya kepada Presiden yang telah memberlakukan peraturan tersebut. Sehingga kita di Provinsi Sumatera Barat merasakan manfaat yang sangat besar, yaitu dapat mengendalikan angka jumlah pemudik yang masuk ke wilayah Sumatera Barat sekaligus dapat menekan angka penyebaran Covid-19.

Untuk Selanjutnya, Provinsi Sumatera Barat dapat mengoptimalkan penanganan secara intensif kepada orang yang sudah terdampak. Mudah-mudahan kedepan selama pelaksanaan PSBB, Provinsi Sumatera Barat dapat terbebas dari penyebaran Covid-19.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno, meninjau kesiapan RSUD Pariaman sebagai RS khusus penanganan Covid-19 di Sumbar.Sabtu (25/4).

Kedatangan Gubernur dan rombongan disambut langsung oleh Walikota Pariaman Genius Umar serta Direktur RSUD Pariaman dr. Indria Velutina dan beberapa pejabat Pemerintah Kota Pariaman lainnya.

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyebutkan bahwa pada 4 Mei nanti, Insha Allah RSUD Pariaman akan dapat beroperasi memberikan pelayanan penuh untuk pasien khusus covid-29 dan untuk sekarang masih dalam proses pengerjaan sarana dan prasarananya.

 Menurut Gubernur Irwan, bahwa kapasitas tempat tidur yang tersedia sementara ini sebanyak 51 buah dan untuk tenaga medis dan tenaga perawat telah juga dipersiapkan dan sudah didukung oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah yang mudah-mudahan dapat memaksimalkan kinerja penanganan Covid-19.

Gubernur juga menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah menyiapkan RS-RS penanganan penularan Covid-19, dengan asumsi bahwa akan terjadi lonjakan sampai +/- 350 orang yang akan positif pada puncak penyebaran Covid-19 di Sumatera Barat. Untuk itu pemprov harus menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan prediksi dari beberapa ahli.

RS-RS penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat diantaranya yaitu;
a. RS rujukan Kementerian Kesehatan yaitu; RSUP Dr. M. Djamil dengan kapasitas penanganan pasien Covid-19 untuk 40 orang.

 RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dengan kapasitas untuk 24 orang.RS khusus Covid-19,
 RSUD Pariaman dengan kapasitas penanganan untuk 160 orang dan RSUD. Dr. Rasyidin untuk 112 orang,dan RS Rujukan Provinsi Semen Padang Hospital untuk 54 orang, RS. Unand untuk 12 orang, RSUD Solok untuk 20 orang dan RST. Dr. Reksodiwiryo.

Dengan adanya RS khusus Covid-19 ini, diharapkan dapat lebih meringankan serta sangat membantu pelaksanaan tugas petugas kesehatan, dan jika mereka hanya bertugas dan tersebar di Kabupaten/Kota masing-masing, penanganannya akan kurang optimal.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno juga memberikan apresiasi atas dukungan Walikota Pariaman (Genius Umar) terhadap kebijakan pemprov yang menjadikan RSUD Pariaman menjadi RS khusus Covid-19.

Gubernur sangat berharap, kiranya Walikota Pariaman dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang fungsi RSUD Pariaman sebagai rumah sakit rujukan covid-19 dan dapat mensosialisasikannya ke tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian tidak ada lagi penolakan dari beberapa masyarakat karena ketidaktahuan mereka akan fungsi dan manfaat RSUD Pariaman sebagai rumah sakit rujukan dimaksud.

Gubernur Sumatera Barat juga menyampaikan, bahwa selain telah dilaksanakannya PSBB Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat secara nasional telah melakukan pelarangan bagi masyarakat yang ingin mudik ke kampung halamannya.

Mulai dari penghentian jadwal kereta, jadwal transportasi bus antar provinsi serta penghentian keberangkatan penerbangan komersil di seluruh bandara yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, mudah-mudahan Provinsi Sumatera Barat dapat melalui wabah penularan virus Covid-19 ini lebih cepat tanpa harus mengalami puncak seperti yang diperkirakan tersebut. Insha Allah.(rel)

JAKARTA.Lintas Media News.
Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus mengatakan.Keputusan Presiden RI Joko Widodo untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, patut didukung oleh semua kalangan. Meskipun demikian, RUU ini harus tetap kita cermati.

Dalam keterangan persnya, hari Jumat (24/4).Firdaus menegaskan.
Dengan ditundanya pembahasan salah satu RUU tersebut,berakti pemerintah,dalam hal ini Jokowi telah mendengarkan aspirasi masyarakat sebagaimana keberatan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh.

Setidaknya Presiden telah menunda pembahasan salah satu RUU yang semula akan dibahas bersama RUU lainnya, yaitu RUU KUHP.

Sementara itu Taufiqurahman Ruki, Wakil ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat meminta, jajaran pengurus SMSI agar tetap mencermati RUU Omnibus Law secara menyeluruh. “Pembahasan  RUU Omnibus Law, seharusnya juga lebih disoroti SMSI karena berpotensi mementahkan banyak UU,” ujar Wakil ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat ini.

Dalam kondisi seperti ini, kata dia, sebaiknya anggota DPR tidak melanjutkan  pembahasan omnibus law ini secara keseluruhan. Karena kurang tepat jika dipaksakan untuk segera diputuskan.

“Idenya  bagus, tetapi secara substansi harus cermat. Nah kecermatan ini yang kita susah dapatkan dalam kondisi DPR dan situasi publik secara nasional seperti saat ini" ujar Taufiequrahman Ruki yang kini juga memimpin Perkumpulan Urang Banten (PUB) yang tersebar di Indonesia dan berbagai belahan dunia.

Menurut Taufiequrrahman Ruki, yang menjadi prioritas harus dilakukan DPR kondisi menghadapi Covid-19 seperti ini adalah dengan merivisi UU APBN "revisi UU APBN" tandas mantan ketua KPK ini.

Oleh karena itu, sebagaimana diberitakan sebelumnya,
terhadap  rencana pembahasan RUU-RUU tersebut Dewan Pers meminta pemerintah dan DPR menundanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Firdaus dan jajaran kepengurusan SMSI di seluruh Indonesia yang beranggotakan 600 media siber.

SMSI menudukung Dewan Pers yang secara tegas menolak pembahasan RUU KUHP dan RUU Cipta Kerja karena pemerintah perlu fokus menangani Pandemi Covid-19, selain di dalam RUU tersebut terdapat pasal yang dapat mendegradasi kemerdekaan pers. “Ini persoalan penting bangsa yang perlu didengar  oleh pemerintah.” kata Firdaus.

Dalam persoalan ini, Presiden Jokowi tampaknya segera merespon permohonan penundaan pembahasan salah satu RUU tersebut. “Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan pemerintah," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (24/4).

Menurut Jokowi, penundaan tersebut memberi waktu yang lebih lama baik bagi pemerintah maupun DPR untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan.

Sebagaimana diberitakan oleh ratusan media siber, SMSI meminta Pemerintah memperhatikan keberatan Dewan Pers yang mewakili unsur pers dalam berdemokrasi, untuk menunda pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dalam rapat kerja di tengah pandemi Covid-19.

Menyikapi hal tersebut, dalam keterangan pers tertanggal 16 April 2020, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pembahasan berbagai rancangan perundangan, termasuk RUU KUHP dan RUU Cipta Kerja tersebut, sampai dengan kondisi yang lebih kondusif, sehingga pelaksanaan proses legislasi dapat berjalan secara layak, memadai dan memperoleh legitimasi, saran, dan masukan yang baik dari masyarakat sipil maupun komunitas pers secara maksimal.

Dewan Pers tetap mengapresiasi langkah-langkah pemerintah dalam upaya menanggulangi pandemi global Covid-19. Karena itu mendesak agar perhatian semua pihak termasuk DPR RI dicurahkan kepada upaya kolektif menangani pandemi dan dampak-dampaknya pada seluruh sektor dan aspek kehidupan masyarakat. “Pemerintah dan DPR harus dapat menjadi tauladan bagi publik dalam hal upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan gejolak di masyarakat," ujar M. Nuh dalam rilisnya.

Dewan Pers menolak pembahasan RUU KUHP terkait dengan pasal-pasal yang dapat mempengaruhi kemerdekaan pers antara lain Pasal 217-220 (Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden), Pasal 240 dan 241 (penghinaan terhadap Pemerintah), Pasal 262 dan 263 (penyiaran berita bohong), Pasal 281 (gangguan dan penyesatan proses peradilan), Pasal 304-306 (tindak pidana terhadap agama), Pasal 353-354 (Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara), Pasal 440 (pencemaran nama baik), dan Pasal 446 (pencemaran terhadap orang mati) serta pasal-pasal lainnya. (***)

Padang Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengunjungi beberapa Posko Check Point yang ada di perbatasan, termasuk perbatasan Sumatera Barat (Sumbar) dengan Sumatera Utara (Sumut).

Terkait Instruksi Presiden Repubulik Indonesia Joko Widodo melarangan masyarakat mudik ke kampung halaman. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno langsung mengunjungi posko perbatasan Sumbar - Sumut di Mandailiang Natal (Sumut) dan posko perbatasan di Muara Cubadak, Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman (Sumbar), Jumat (24/4/2020).

Untuk posko perbatasan Mandailiang Natal (Sumut) gubernur Sumbar menitip pesan kepada petugas setempat, untuk menghentikan semua kendaraan yang akan masuk ke wilayah Sumbar, baik itu kendaraan pribadi, travel maupun kendaraan bus untuk tidak lagi masuk ke Sumbar.

Selanjutnya rombongan kembali menuju posko perbatasan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman (Sumbar). Di posko itu terlihat Sekda Pasaman Drs. H. Mara Ondak sudah menunggu kehadiran rombongan gubernur Sumbar.

Dalam pertemuan tersebut gubernur Sumbar minta agar perbatasan itu lebih tegas terhadap orang yang ingin masuk ke Wilayah Sumbar. Ini dilakukan supaya tidak ada lagi kendaraan yang masuk ke Sumbar.

Selain itu, imbauan secara gencar kepada masyarakat untuk tidak mudik selama pandemi Covid-19. Dan bagi masyarakat yang terlanjur mudik agar meningkatkan pengawasan, meningkatkan protokol kesehatan, tetapi tidak melakukan screening secara berlebihan.

Irwan Prayitno menegaskan bahwa keselamatan masyarakat merupakan paling utama yang diupayakan pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Artinya, keselamatan rakyat ialah hukum tertinggi, untuk itu mari kita lawan Covid-19 bersama-sama.

Menurut Irwan, imbauan presiden agar semua orang dilarang mudik ke kampung halamannya. Termasuk pelaranganan menggunakan transportasi massal lainya, seperti keretap api, kapal laut, pesawat, bus serta mobil pribadi.

Gubernur menjelaskan, regulasi transportasi terkait pelarangan mudik berlaku untuk angkutan umum penumpang dan kendaraan pribadi. Kebijakan ini mulai berlaku pada Jumat 24 April 2020 secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan.

Sementara penerapan sanksi bagi pelanggar larangan mudik baru akan berlaku mulai 7 Mei 2020 belum bisa mengungkapkan apa bentuk sanksi yang akan diterapkan. Sanksi tersebut masih dibahas di Permenhub.

Pelarangan mudik akan diberlakukan sampai dengan tanggal 2 Syawal 1441 H, dan dapat menyesuaikan apapun kebijakan pusat akan kita dukung. Semua ini untuk kebaikan kita semua.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno sangat mendukung larangan mudik Lebaran 2020 bagi seluruh warga, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rapat terbatas online bersama para menteri pada Selasa (21/4/2020).Ucap Irwan saat mengunjungi terminal  Aur Kuning Bukittinggi.Jum'at (24/4).



Menurutnya, larangan tersebut bisa mengendalikan angka jumlah pemudik yang masuk ke wilayah Jabar sekaligus angka penyebaran Covid-19.

Arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) sudah jelas kita semua harus patuhi. Data menunjukkan makin banyak yang mudik, maka tingkat naiknya (orang) positif Covid-19 juga makin tinggi. Makin sedikit mudik, maka positif Covid-19 juga makin sedikit.

Apalagi masyarakat Minangkabau yang ada diperantauan memiliki tradisi setiap lebaran pulang mudik untuk silaturahmi dengan keluarga di kampung. Untuk sementara tahun ini saya harap ditunda terlebih dahulu sampai Covid-19 ini benar-benar hilang di muka bumi.Kata Gubernur.

Diakuinya, bahwa silaturahmi dengan mudik merupakan hal yang baik, tapi mencegah penyakit jauh lebih baik untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.Silaturahmi sementara bisa kita ditunda, tapi mencegah penyakit yang berujung kematian tidak bisa ditunda.

 Irwan Prayiyno meminta semua elemen masyarakat tetap fokus pada pencegahan meluasnya Covid-19 dengan mengurangi mobilitas antar daerah. Kebijakan ini adalah untuk memutus mata rantai persebaran virus corona.

Gubernur juga meminta pada Walikota Bukittinggi untuk menutup sementara aktivitas terminal Aur Kuning sesuai Instruksi Presiden Joko Widodo.Menutup semua aktivitas Terminal Aur Kuning mulai hari ini (24/4) sampai 7 Mei 2020, dan apabila ketentuan kembila memungkinkan sampai tanggal 31 Mei 2020.Semua angkutan umum baik kota, ataupun antat provinsi harus dihentikan sementara.

Pada kunjungan tersebut gubernur Sumbar di dampingi oleh Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Kapolres Bukittinggi AKBP Iman Pribadi Santoso, Sekda Bukittinggi Yuen Karnova dan dan beberapa pejabat lainnya.(rel)