Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno melakukan pengawasan langsung terkait dengan penerapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Sumatera Barat dan berlakunya Permenhub RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Masa Mudik Lebaran Tahun 2020.

Kehadiran Gubernur disambut oleh Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan beserta jajarannya.Minggu (26/4) di Posko Perbatasan Dharmasraya.

Kebijakan itu diterapkan sejak Jum'at 24 April hingga 31Mei 2020 mendatang. Aturan ini bisa diperpanjang tergantung kebijakan dari pusat. Sementara pelaksanaan tugas ini dilakukan oleh polisi dan TNI.

Sarana transportasi darat yang dilarang ialah kendaraan bermotor umum, dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang. Kemudian kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, sepeda motor, kapal angkutan penyeberangan, kapal angkutan sungai dan danau.Jelas Gubernur.

Larangan ini dikecualikan untuk kendaraan pimpinan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia, pejabat yang mengurus Covid-19, kendaraan dinas operasional dari TNI dan Polri. Pengecualian juga berlaku untuk kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah dan mobil barang dengan tidak membawa penumpang.

Bagi pengendara yang nekat tetap masuk atau keluar Sumbar akan disuruh putar balik sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Gubernur Sumbar mengimbau agar masyarakat membatalkan rencana jika ingin mudik ke Sumbar. Kebijakan ini dilakukan agar bisa menekan angka penyebaran covid-19.Saudara kita yang ada diperantauan ingin pulang mudik, lebih baik membatalkan niatnya. Daripada nanti di perbatasan disuruh kembali.

Mulai besok, Senin (27/4) Posko Perbatasan akan dijaga oleh aparat Kepolisian dan TNI. Semua perbatasan ditutup buat kendaraan masuk maupun keluar.

Sementara,Bupati Dharmasraya Sutan Riska menekankan dengan telah adanya Permenhub RI Nomor 25 Tahun 2020, maka seluruh perangkat daerah yang terkait dalam penanganan Covid-19 diminta untuk semakin fokus dan benar-benar memberikan perhatian serius, agar penyebaran wabah virus corona tidak semakin meluas.

Kita jangan sampai lengah. Penyebaran virus ini sangat cepat. Saya minta untuk semua gugus tugas tetap bekerja, namun dialihkan dalam gencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat benar-benar mengerti dan paham tentang bahaya penyebaran wabah Covid-19 ini.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Meninjau lokasi longsor jalan lintas Sicincin-Malalak menuju Bukittingi Kabupaten Agam, provinsi sumatera barat.Minggu (26/4).

Ikut dalam rombongan Wahub, kepala Dinas  Pekerjaan Umum (PU) Sumbar Fathol Bari, BPBD Sumbar yang mewakili, Bupati kabupaten Agam Indra Catri, Camat Melalak Ricky Eka Putra, Wali Nagari Malalak Abdul Hamid dan Instansi lainnya.

Nasrul Abit turut prihatin atas bencana yang menimpa kabupaten Agam sehingga jalan alternatif masyarakat Malalak menuju Bukittinggi jadi putus akibat material longsor dan batu besar yang jatuh dari lereng bukit.

Terkait dengan ini kendaraan belum bisa melewati jalan tersebut, sebab bebatuan cukup besar yang menutupi badan jalan, belum maksimal dilakukan pekerjaan kerena reruntuhan diatas masih berjatuhan termasuk beberapa batu masih gatung dilerengnya.

Nasrul Abit mengatakan, bagi pengendara roda dua, maupun roda empat pada saat perjalanan dari arah sicincin menuju balingka sementara belum bisa dilewati, terpaksa harus mencari jalan alternatif lainya.

Menurut laporan longsor ini terjadi kemarin sore, Sabtu (25/4/2020). Pagi ini Nasrul Abit bersama rombongan langsung meninjau lokasi longsor tersebut, dalam kejadian tidak ada korban jiwa.

Wagub mengharapkan, pembukaan jalan terhadap titik longsor itu selesai dalam dua minggu, teknisnya pengerjaan sudah diserahkan kapada Dinas Pengerjaan Umum (DPU), cukup berat satu gunung harus dibuka semua namun tetap segera dibersihkan, sehingga tidak ada lagi resiko berikutnya, pekerjaannya bisa dipercepat, tapi ini sangat tergantung pada cuaca.

Dikatakan Wagub, untuk pekerjaan pembukaan jalan yang tertimbun material lonsor, provinsi akan bertanggung jawab terhadap bencana ini, tentu Pemrpov harus berkoordinasi dengan pihak kabupaten, baik Dinas Pekerjaan Umum (DPU) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam. Jalan ini kebutuhan dan tanggung jawab  bersama, tentu segera kita perbaiki.

Mudah-mudahan masyarakat yang masih tinggal di sekitaran lokasi, mau pindah ke tempat yang aman, demi keselamatannya.Tutup Nasrul Abit.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno melakukan kunjungan ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) terkait pemberlakuan Permenhub RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Trasnportasi dalam Masa Mudik Lebaran Tahun 2020.Sabtu (25/4).

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno memastikan bahwa pada moda transportasi udara di Provinsi Sumatera Barat pemberlakukan Permenhub RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam masa mudik lebaran Tahun 2020 berjalan dengan baik dan efektif.

Dapat dilihat bersama pada hari ini (sabtu, 25 April 2020) Provinsi Sumatera Barat telah mematuhi peraturan tersebut, namun diharapkan untuk penerbangan pengiriman kargo agar tidak terdampak, karena saat ini kita masih menunggu kiriman APD dengan jumlah banyak dan alat laboratorium penunjang pemeriksaan utk kebutuhan rumah sakit penanganan covid-19 di Sumatera Barat.

Officer in Charge (OIC) PT. Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau (Hendry Zai) juga mengatakan, bahwa sejak pukul 00.00 WIB dini hari tadi untuk penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal kecuali untuk penerbangan khusus sudah diberhentikan, sehingga untuk penerbangan kemarin yang tersisa 4 sampai 5 flight sudah parkir di BIM dan tidak ada jadwal penerbangan kembali ke daerah lain. Begitu juga hampir diseluruh bandara di Indonesia telah banyak parkir pesawat yang tidak ada penerbangan selanjutnya.

Gubernur Sumatera Barat (Irwan Prayitno) juga menyampaikan, terima kasih kepada Pemerintah Pusat khususnya kepada Presiden yang telah memberlakukan peraturan tersebut. Sehingga kita di Provinsi Sumatera Barat merasakan manfaat yang sangat besar, yaitu dapat mengendalikan angka jumlah pemudik yang masuk ke wilayah Sumatera Barat sekaligus dapat menekan angka penyebaran Covid-19.

Untuk Selanjutnya, Provinsi Sumatera Barat dapat mengoptimalkan penanganan secara intensif kepada orang yang sudah terdampak. Mudah-mudahan kedepan selama pelaksanaan PSBB, Provinsi Sumatera Barat dapat terbebas dari penyebaran Covid-19.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno, meninjau kesiapan RSUD Pariaman sebagai RS khusus penanganan Covid-19 di Sumbar.Sabtu (25/4).

Kedatangan Gubernur dan rombongan disambut langsung oleh Walikota Pariaman Genius Umar serta Direktur RSUD Pariaman dr. Indria Velutina dan beberapa pejabat Pemerintah Kota Pariaman lainnya.

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyebutkan bahwa pada 4 Mei nanti, Insha Allah RSUD Pariaman akan dapat beroperasi memberikan pelayanan penuh untuk pasien khusus covid-29 dan untuk sekarang masih dalam proses pengerjaan sarana dan prasarananya.

 Menurut Gubernur Irwan, bahwa kapasitas tempat tidur yang tersedia sementara ini sebanyak 51 buah dan untuk tenaga medis dan tenaga perawat telah juga dipersiapkan dan sudah didukung oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah yang mudah-mudahan dapat memaksimalkan kinerja penanganan Covid-19.

Gubernur juga menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah menyiapkan RS-RS penanganan penularan Covid-19, dengan asumsi bahwa akan terjadi lonjakan sampai +/- 350 orang yang akan positif pada puncak penyebaran Covid-19 di Sumatera Barat. Untuk itu pemprov harus menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan prediksi dari beberapa ahli.

RS-RS penanganan Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat diantaranya yaitu;
a. RS rujukan Kementerian Kesehatan yaitu; RSUP Dr. M. Djamil dengan kapasitas penanganan pasien Covid-19 untuk 40 orang.

 RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dengan kapasitas untuk 24 orang.RS khusus Covid-19,
 RSUD Pariaman dengan kapasitas penanganan untuk 160 orang dan RSUD. Dr. Rasyidin untuk 112 orang,dan RS Rujukan Provinsi Semen Padang Hospital untuk 54 orang, RS. Unand untuk 12 orang, RSUD Solok untuk 20 orang dan RST. Dr. Reksodiwiryo.

Dengan adanya RS khusus Covid-19 ini, diharapkan dapat lebih meringankan serta sangat membantu pelaksanaan tugas petugas kesehatan, dan jika mereka hanya bertugas dan tersebar di Kabupaten/Kota masing-masing, penanganannya akan kurang optimal.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno juga memberikan apresiasi atas dukungan Walikota Pariaman (Genius Umar) terhadap kebijakan pemprov yang menjadikan RSUD Pariaman menjadi RS khusus Covid-19.

Gubernur sangat berharap, kiranya Walikota Pariaman dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang fungsi RSUD Pariaman sebagai rumah sakit rujukan covid-19 dan dapat mensosialisasikannya ke tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian tidak ada lagi penolakan dari beberapa masyarakat karena ketidaktahuan mereka akan fungsi dan manfaat RSUD Pariaman sebagai rumah sakit rujukan dimaksud.

Gubernur Sumatera Barat juga menyampaikan, bahwa selain telah dilaksanakannya PSBB Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat secara nasional telah melakukan pelarangan bagi masyarakat yang ingin mudik ke kampung halamannya.

Mulai dari penghentian jadwal kereta, jadwal transportasi bus antar provinsi serta penghentian keberangkatan penerbangan komersil di seluruh bandara yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, mudah-mudahan Provinsi Sumatera Barat dapat melalui wabah penularan virus Covid-19 ini lebih cepat tanpa harus mengalami puncak seperti yang diperkirakan tersebut. Insha Allah.(rel)

JAKARTA.Lintas Media News.
Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus mengatakan.Keputusan Presiden RI Joko Widodo untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, patut didukung oleh semua kalangan. Meskipun demikian, RUU ini harus tetap kita cermati.

Dalam keterangan persnya, hari Jumat (24/4).Firdaus menegaskan.
Dengan ditundanya pembahasan salah satu RUU tersebut,berakti pemerintah,dalam hal ini Jokowi telah mendengarkan aspirasi masyarakat sebagaimana keberatan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh.

Setidaknya Presiden telah menunda pembahasan salah satu RUU yang semula akan dibahas bersama RUU lainnya, yaitu RUU KUHP.

Sementara itu Taufiqurahman Ruki, Wakil ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat meminta, jajaran pengurus SMSI agar tetap mencermati RUU Omnibus Law secara menyeluruh. “Pembahasan  RUU Omnibus Law, seharusnya juga lebih disoroti SMSI karena berpotensi mementahkan banyak UU,” ujar Wakil ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat ini.

Dalam kondisi seperti ini, kata dia, sebaiknya anggota DPR tidak melanjutkan  pembahasan omnibus law ini secara keseluruhan. Karena kurang tepat jika dipaksakan untuk segera diputuskan.

“Idenya  bagus, tetapi secara substansi harus cermat. Nah kecermatan ini yang kita susah dapatkan dalam kondisi DPR dan situasi publik secara nasional seperti saat ini" ujar Taufiequrahman Ruki yang kini juga memimpin Perkumpulan Urang Banten (PUB) yang tersebar di Indonesia dan berbagai belahan dunia.

Menurut Taufiequrrahman Ruki, yang menjadi prioritas harus dilakukan DPR kondisi menghadapi Covid-19 seperti ini adalah dengan merivisi UU APBN "revisi UU APBN" tandas mantan ketua KPK ini.

Oleh karena itu, sebagaimana diberitakan sebelumnya,
terhadap  rencana pembahasan RUU-RUU tersebut Dewan Pers meminta pemerintah dan DPR menundanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Firdaus dan jajaran kepengurusan SMSI di seluruh Indonesia yang beranggotakan 600 media siber.

SMSI menudukung Dewan Pers yang secara tegas menolak pembahasan RUU KUHP dan RUU Cipta Kerja karena pemerintah perlu fokus menangani Pandemi Covid-19, selain di dalam RUU tersebut terdapat pasal yang dapat mendegradasi kemerdekaan pers. “Ini persoalan penting bangsa yang perlu didengar  oleh pemerintah.” kata Firdaus.

Dalam persoalan ini, Presiden Jokowi tampaknya segera merespon permohonan penundaan pembahasan salah satu RUU tersebut. “Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan pemerintah," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (24/4).

Menurut Jokowi, penundaan tersebut memberi waktu yang lebih lama baik bagi pemerintah maupun DPR untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan.

Sebagaimana diberitakan oleh ratusan media siber, SMSI meminta Pemerintah memperhatikan keberatan Dewan Pers yang mewakili unsur pers dalam berdemokrasi, untuk menunda pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dalam rapat kerja di tengah pandemi Covid-19.

Menyikapi hal tersebut, dalam keterangan pers tertanggal 16 April 2020, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pembahasan berbagai rancangan perundangan, termasuk RUU KUHP dan RUU Cipta Kerja tersebut, sampai dengan kondisi yang lebih kondusif, sehingga pelaksanaan proses legislasi dapat berjalan secara layak, memadai dan memperoleh legitimasi, saran, dan masukan yang baik dari masyarakat sipil maupun komunitas pers secara maksimal.

Dewan Pers tetap mengapresiasi langkah-langkah pemerintah dalam upaya menanggulangi pandemi global Covid-19. Karena itu mendesak agar perhatian semua pihak termasuk DPR RI dicurahkan kepada upaya kolektif menangani pandemi dan dampak-dampaknya pada seluruh sektor dan aspek kehidupan masyarakat. “Pemerintah dan DPR harus dapat menjadi tauladan bagi publik dalam hal upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan gejolak di masyarakat," ujar M. Nuh dalam rilisnya.

Dewan Pers menolak pembahasan RUU KUHP terkait dengan pasal-pasal yang dapat mempengaruhi kemerdekaan pers antara lain Pasal 217-220 (Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden), Pasal 240 dan 241 (penghinaan terhadap Pemerintah), Pasal 262 dan 263 (penyiaran berita bohong), Pasal 281 (gangguan dan penyesatan proses peradilan), Pasal 304-306 (tindak pidana terhadap agama), Pasal 353-354 (Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara), Pasal 440 (pencemaran nama baik), dan Pasal 446 (pencemaran terhadap orang mati) serta pasal-pasal lainnya. (***)

Padang Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengunjungi beberapa Posko Check Point yang ada di perbatasan, termasuk perbatasan Sumatera Barat (Sumbar) dengan Sumatera Utara (Sumut).

Terkait Instruksi Presiden Repubulik Indonesia Joko Widodo melarangan masyarakat mudik ke kampung halaman. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno langsung mengunjungi posko perbatasan Sumbar - Sumut di Mandailiang Natal (Sumut) dan posko perbatasan di Muara Cubadak, Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman (Sumbar), Jumat (24/4/2020).

Untuk posko perbatasan Mandailiang Natal (Sumut) gubernur Sumbar menitip pesan kepada petugas setempat, untuk menghentikan semua kendaraan yang akan masuk ke wilayah Sumbar, baik itu kendaraan pribadi, travel maupun kendaraan bus untuk tidak lagi masuk ke Sumbar.

Selanjutnya rombongan kembali menuju posko perbatasan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman (Sumbar). Di posko itu terlihat Sekda Pasaman Drs. H. Mara Ondak sudah menunggu kehadiran rombongan gubernur Sumbar.

Dalam pertemuan tersebut gubernur Sumbar minta agar perbatasan itu lebih tegas terhadap orang yang ingin masuk ke Wilayah Sumbar. Ini dilakukan supaya tidak ada lagi kendaraan yang masuk ke Sumbar.

Selain itu, imbauan secara gencar kepada masyarakat untuk tidak mudik selama pandemi Covid-19. Dan bagi masyarakat yang terlanjur mudik agar meningkatkan pengawasan, meningkatkan protokol kesehatan, tetapi tidak melakukan screening secara berlebihan.

Irwan Prayitno menegaskan bahwa keselamatan masyarakat merupakan paling utama yang diupayakan pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Artinya, keselamatan rakyat ialah hukum tertinggi, untuk itu mari kita lawan Covid-19 bersama-sama.

Menurut Irwan, imbauan presiden agar semua orang dilarang mudik ke kampung halamannya. Termasuk pelaranganan menggunakan transportasi massal lainya, seperti keretap api, kapal laut, pesawat, bus serta mobil pribadi.

Gubernur menjelaskan, regulasi transportasi terkait pelarangan mudik berlaku untuk angkutan umum penumpang dan kendaraan pribadi. Kebijakan ini mulai berlaku pada Jumat 24 April 2020 secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan.

Sementara penerapan sanksi bagi pelanggar larangan mudik baru akan berlaku mulai 7 Mei 2020 belum bisa mengungkapkan apa bentuk sanksi yang akan diterapkan. Sanksi tersebut masih dibahas di Permenhub.

Pelarangan mudik akan diberlakukan sampai dengan tanggal 2 Syawal 1441 H, dan dapat menyesuaikan apapun kebijakan pusat akan kita dukung. Semua ini untuk kebaikan kita semua.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno sangat mendukung larangan mudik Lebaran 2020 bagi seluruh warga, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rapat terbatas online bersama para menteri pada Selasa (21/4/2020).Ucap Irwan saat mengunjungi terminal  Aur Kuning Bukittinggi.Jum'at (24/4).



Menurutnya, larangan tersebut bisa mengendalikan angka jumlah pemudik yang masuk ke wilayah Jabar sekaligus angka penyebaran Covid-19.

Arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) sudah jelas kita semua harus patuhi. Data menunjukkan makin banyak yang mudik, maka tingkat naiknya (orang) positif Covid-19 juga makin tinggi. Makin sedikit mudik, maka positif Covid-19 juga makin sedikit.

Apalagi masyarakat Minangkabau yang ada diperantauan memiliki tradisi setiap lebaran pulang mudik untuk silaturahmi dengan keluarga di kampung. Untuk sementara tahun ini saya harap ditunda terlebih dahulu sampai Covid-19 ini benar-benar hilang di muka bumi.Kata Gubernur.

Diakuinya, bahwa silaturahmi dengan mudik merupakan hal yang baik, tapi mencegah penyakit jauh lebih baik untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.Silaturahmi sementara bisa kita ditunda, tapi mencegah penyakit yang berujung kematian tidak bisa ditunda.

 Irwan Prayiyno meminta semua elemen masyarakat tetap fokus pada pencegahan meluasnya Covid-19 dengan mengurangi mobilitas antar daerah. Kebijakan ini adalah untuk memutus mata rantai persebaran virus corona.

Gubernur juga meminta pada Walikota Bukittinggi untuk menutup sementara aktivitas terminal Aur Kuning sesuai Instruksi Presiden Joko Widodo.Menutup semua aktivitas Terminal Aur Kuning mulai hari ini (24/4) sampai 7 Mei 2020, dan apabila ketentuan kembila memungkinkan sampai tanggal 31 Mei 2020.Semua angkutan umum baik kota, ataupun antat provinsi harus dihentikan sementara.

Pada kunjungan tersebut gubernur Sumbar di dampingi oleh Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Kapolres Bukittinggi AKBP Iman Pribadi Santoso, Sekda Bukittinggi Yuen Karnova dan dan beberapa pejabat lainnya.(rel)

 Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno, meninjau kesiapan Rumah Sakit dr.Achmad Muktar (RSAM) Covid-19 Bukittinggi dalam melayani pasien yang suspect virus Corona (COVID-19).Jum'at (24/4).

Saat ini RSAM Bukittinggi memiliki 20 tempat tidur yang siap pakai untuk merawat pasien Covid-19 dan akan ada tambahan lagi 4 (empat) tempat tidur, sehingga menjadi 24 tempat tidur.Dari 20 tempat tidur tersebut sudah ditempati oleh  delapan pasien Covid-19 dan 2 dua diantaranya sudah positif virus corona.

Rumah Sakit Achmad Muchtar Bukittinggi sangat membantu dalam penanganan Pasien Covid-19 di Sumatera Barat. Apalagi RSAM Bukittinggi sudah mempersiapkan sejumlah peralatan, seperti tempat tidur dalam ruang isolasi

Gubernur Irwan Prayitno meninjau ruang baru milik RSAM, Bukittinggi yang segera diaktifkan untuk isolasi pasien virus corona (COVID-19) sehingga penanganan pandemi penyakit tersebut di wilayah itu dan sekitarnya lebih optimal.

Selain itu, penyediaan ruang isolasi tersebut juga telah didukung oleh tenaga medis spesialis paru-paru dan alat kesehatan yang khusus untuk menangani pasien dalam pengawasan COVID-19.Sehingga diharapkan penanganan kasus corona di Sumbar dapat lebih maksimal.Kata Irwan Prayitno.

Pada kesempatan tersebut Irwan Prayitno mengunjungi salah satu pasien positif Covid-19 yang dirawat di Rumah sakit itu. Pasien tersebut adalah lelaki (56) inisial " I " yang merupakan teman seperjuangan dari gubernur Sumbar.

"Assalammualaikum Pak I. Saya Irwan Prayitno bagaimana kesehatannya? Saya lihat makannya banyak, lahap sekali. Semoga bapak cepat sembuh ya," ucap gubernur.

Irwan Prayitno terus memberi semangat buat sahabatnya tersebut. Terus jaga imunitas dengan melakukan olahraga kecil selama 15 menit.

"Selalu olahraga untuk jaga imunitas tubuh dan yang terpenting selalu berdoa kepada Allah SWT untuk kesembuhan dari Covid-19," katanya.

Selanjutnya sahabat Gubernur tersebut akan terus berjuang untuk kesembuhannya, karena menurutnya dalam tubuhnya tidak ada memiliki penyakit bawaan dan InsyaAllah bisa disembuhkan.

Ia berpesan kepada masyarakat Sumbar, Virus Corona bisa menularkan siapa saja tanpa memandang strata sosial, kelas, dan gender. Menurutnya, Covid-19 bukan penyakit yang sifatnya aib bagi keluarga dan individu yang bersangkutan.Untuk itu, selalu jaga kebersihan, jaga jarak dan jangan keluar rumah kalau tidak penting betul, mari kita putus mata rantai virus corona.

Sudah selayaknya pimpinan daerah, pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dapat memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat luas, bahwa musibah bagi yang terpapar virus ini bukan mereka kehendaki.

Pasien konfirmasi juga harap masyarakat selalu memberikan spirit, baik spiritual maupun material untuk saling membantu. Dengan spirit bersama masyarakat tersebut akan lebih mempercepat proses penyembuhannya nanti.

"Kami juga yang sudah terpapar tidak ingin virus ini tersebar untuk mengenai yang lain. Cukup kami saja atau sampai di kami saja yang merasakan sakitnya berjuang demi untuk mendapatkan kesembuhan bagi kami sekeluarga,sampaikan salam kami kepada masyarakat sekitar kami, tolong doakan kami. Kami sehat-sehat saja,"punya I.(rel)

 Padang.Lintas Media News.
Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto. M.H. Melepas Rombongan Dengan Skala Besar TNI - POLRI Beserta Instansi Terkait Melaksanakan Patroli Dan Memberikan Himbauan Sosialisasi PSBB di Kota Padang.Jumat (24/4) di Depan Halaman Mapolda Sumbar.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto. M.H. didampingi Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Rudy Sumardiyanto, S.H. M.Si Beserta Pju Polda Sumbar mengatakan. Kegiatan ini harus dilakukan karena, belum tentu sekali saja semua masyarakat paham apa itu PSBB dan ini tidak hanya di Kota Padang saja.Di Polres-polres juga melaksanakan hal yang sama

Menurut Kapolda,selama 3 hari dalam penetapan PSBB akan selalu dievaluasi terkait dengan output,kegiatan ini diharapkan dapat menekan angka positif Covid-19,Orang Dalam Pantauan (ODP) dan menekan Pasien Dalam Pantauan (PDP).

 "Secara Umum saya sudah melakukan Pengecekkan Pos larangan mudik resmi dari pemerintah, jadi kemungkinan pasti mudik akan terjadi",kata Toni.

Dijelaskan Toni,orang minang yg terkenal perantau,seperti yang berada di Medan,Riau Jambi dan Lampung,pasti mereka akan pulang kampung.Sehingga potensi jalur darat akan terjadi.

"Untuk menekan angka positif covid-19 ini, sudah kita evaluasi,dalam pelaksanaan PSBB ini, harus ada kegiatan kegiatan yang bersinergi antara TNI POLRI Pol PP dan Instansi terkait",tutup Toni.(ST)

Padang.Lintas Media News.
Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polisi Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik mengatakan.Pada tahun ini,Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumbar tidak melasanakan razia dan penindakan.Karena, semua kegiatan dialihkan pada Operasi Keselamatan Singgalang 2020.

Pada operasi keselamatan Singgalang 2020 yang berlangsung selama 14 hari ini telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti Preemtif, Preventif dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.

“Kegiatan Preemtif pelaksanaannya diperbanyak untuk penyuluhan, penyebaran pemasangan spanduk,
himbauan-himbauan kepada masyarakat, pembagian sarung tangan, masker dan lain sebagainya,"jelas Satake Bayu baru-baru ini dalam pers relisnya.

Setelah berakhirnya Operasi Keselamatan Singgalang 2020 ini, pada tanggal 19 April lalu,Polda Sumbar  melakukan analisa dan evaluasi (anev) terkait operasi tersebut.

Bayu, dalam kegiatan itu untuk tahun 2020 terjadi peningkatan di bandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 penyuluhan sebanyak 1.370 giat, sedangkan tahun 2020 sebanyak 3.806 (naik 178 persen). Kemudian penyebaran pemasangan spanduk pada tahun 2019 dilakukan sebanyak 9.257, sedang di tahun 2020 dilakukan 13.496 kali (naik 45 persen).

“Dalam operasi  ini, Polda Sumbar dan jajaran tidak melakukan penindakan, melainkan menjadikan operasi tersebut sebagai operasi kemanusiaan. Karena untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona,” terangnya.

Sedangkan kegiatan Preventif, yang dilakukan berupa Pengaturan Lantas, Penjagaan Lantas, Pengawalan Lantas, dan Patroli Lantas.

Pada kesempatan itu Bayu juga memberikan perbandingan kegiatan di tahun sebelumnya yaitu,
Pengaturan Lantas.Pada Tahun 2019 : 9386,Tahun 2020 : 9217 turun 169 (-2 persen) dari tahun sebelumnya.

Begitu juga dengan Penjagaan Lantas,pada Tahun 2019 : 5463,
Tahun 2020 : 5852.Naik 389 (7 persen) dari tahun sebelumnya.

Sedangkan Pengawalan Lantas pada Tahun 2019 : 116,Tahun 2020 : 75.Turun  41 ( -35 persen).Dan Patroli Lantas pada Tahun 2019 : 6908,Tahun 2020 : 6861,terjadi penurunan  47 (-1  persen) dari tahun sebelumnya.

Untuk giat Pelanggaran Lantas yakni berupa teguran, mengalami penurunan 35 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 dilakukan teguran sebanyak 6.543 kali, sedangkan di tahun 2020 dilakukan sebanyak 4.236 kali.

Setelah Operasi Keselamatan Singgalang 2020 Berakhir, Polda Sumbar Perbanyak Berikan Penyuluhan.Terang Satake Bayu.(ST)

50 kota.Lintas Media News.
Hingga tanggal 23 April ini belum ada pengurangan orang datang memasuki ke Sumatera Barat setelah hari Rabu 22 April 2020 dinyatakan pemberlakuan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat meninjau pelaksanaan pengawasan penanganan covid 19 di Pos Perbatasan Sumbar - Riau di Nagari Tanjung Balik,  Kecamatan Pangkalan Koto Baru, kabupaten Limapuluh Kota, Kamis (23/4/2020).

Wagub Sumbar sayangkan, Peraturan PSBB belum berjalan maksimal karena masih ada 2 kenderaan Bis penumpang yang muatannya 60 orang mestinya tidak lewatkan masuk.

"Kita tadi melihat ada 97 orang penumpang yang datang dari Malaysia masuk Sumbar dan mereka akan menyebar diberbagai daerah di Sumatera Barat. Seharus penumpang bis tersebut diturunkan separoh sesuai aturan Penerapan PSBB. Namun kesiapan petugas dan sarana tenda belum ada", ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga kata, saat ini kita masih lakukan pembinaan lapangan termasuk kepada orang yang datang namun kedepan petugas kita akan mesti bertindak tegas.

"Kita berharap dengan diterapkannya PSBB ini merupakan percepatan bagaimana penyebaran covid 19 ini dapat selesai. Pengawasan pintu masuk merupakan hal penting dalam antisipasi penyebaran covid,  terutama bagi penumpang dari daerah pendemi covid19", ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga katakan saat ini setiap orang masuk mereka kita jadikan Orang Dalam Pantau (ODP). Maka mereka wajib melaporkan diri ditempat tinggal mereka dan isolasi mandiri dirumah selama 14 hari.

"Namun yang terpenting adalah semua orang masuk ke Sumbar terinvetarisasi dengan jelas kemana tujuan mereka. Petugas pemantau daerah juga diharapkan melakukan pemantauan terhadap orang yang baru masuk di daerah masing-masing. Dari Pos cek point meneruskan laporan warga mana-masa saja yang telah masuk di daerah tujuan penumpang tersebut", ujarnya.

Dan saat ini 74 orang penumpang dari Malaysia hari ini telah ditempatkan di karantina di STPD Baso.

"Mereka kita beri makan, juga ada ada 18 tenaga medis dan Pertugas keamanan. Mudahan-mudahan dengan karantina ini dapat mengantisipasi penyebaran covid 19, karena kita tidak tahu apakah mereka membawa virus tersebut atau tidak", ungkap Nasrul Abit.(rel)

 Sawahlunto.Lintas Media News.
Seorang warga Dusun Sago Desa Talawi Mudiak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto ditemukan tewas gantung diri di tempat berwudhu Musholla Ikhlas Sago. Bunuh diri diduga dilakukan karena tak kuat menahan sakit yang diderita.

Kepolisian yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengidentifikasi korban. Korban adalah D (55), yang hidup menduda karena sudah bercerai dengan istrinya sejak menderita sakit stroke.

Kapolsek Talawi Kapolsek AKP Hendri Nursin SH MH mengatakan, jasad korban pertama kali ditemukan oleh Amrizal pada pukul 14:30 WIB dalam keadaan tergantung ditempat wudhu Musholla Ikhlas Sago,  Amrizal kemudian melapor kepada tetangga selanjutnya ke Polsek Talawi dan Koramil 05 Talawi.

“Korban gantung diri di atap tempat wudhu Musholla menggunakan seutas tali yang diikatkan pada kayu kuda-kuda atap. Selanjutnya kejadian dilaporkan kepihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 supaya dapat di tangani melalui SOP COVID-19 untuk berjaga-jaga dari segala kemungkinan," terang Hendri saat dikonfirmasi, Kamis (23/4).

Hendri menambahkan, hasil penyelidikan mengungkap jika korban memiliki riwayat penyakit stroke akut. Dan sudah beberapa waktu hidup menduda setelah bercerai dengan istri. Sebelumnya korban merantau di Jakarta dan istri berasal dari Kayu Tanam Kabupaten Pariaman.

Diduga karena putus asa, korban nekat untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. “Berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban sudah lama menderita stroke dan telah berobat kemana-mana namun tidak kunjung sembuh," imbuh Hendri.

Sementara dari hasil olah TKP, memastikan jika korban meninggal dunia murni bunuh diri. Petugas tidak menemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban.

 "Melihat kondisinya, murni kematian disebabkan karena bunuh diri. Jenazah kita bawa ke Puskesmas Talawi untuk dilakukan autopsi," pungkas Hendri. (Nova)