Jakarta.Lintas Media News.
 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat atas capaian sebagai provinsi dengan penilaian tertinggi kualifikasi “Informatif” dalam penganugerahan keterbukaan informasi publik. Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin yang diterima oleh Wakila Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit di Istana Wapres Jakarta,  Kamis (21/11/2019).

Wagub Sumbar Nasrul  Abit mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk komitmen dan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola informasi penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

“Tidak ada lagi yang boleh ditutup-tutupi, kita harus terbuka dan transparan untuk mendorong masyarakat ikur serta terlibat dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat, termasuk pada kabupaten/kota,” ujar Wagub Nasrul disela-sela kegiatan.

Nasrul Abit mengapresiasi dan mengucapan terima kasih kepada jajaran Diskominfo beserta Komisi Informasi Provinsi Sumbar yang telah bekerja dan menjembatani sehingga penghargaan sebagai provinsi yang informatif dapat diwujudkan.

“Pencapaian ini adalah yang pertama kali bagi Sumatera Barat karena pada tahun 2018 kita masih dalam penilaian menuju informatif. Untuk itu kedepan kita mesti tinggkatkan dan mesti kita pertahankan pada tahun-tahun berikutnya,“ ajak Nasrul Abit

Sementara Kepala Diskominfo Sumbar, Yeflin Luandri mengatakan bahwa tahun ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika telah berhasil meningkatkan indeks Keterbukaan Informasi Publik.

" Semula tahun 2018 provinsi Sumatera Barat meraih kualifikasi “Provinsi Menuju Informatif” menjadi “Provinsi Informatif”. Kualifikasi ini merupakan kualifikasi tertinggi dengan range nilai 90-100", ungkapnya

Yetlin juga mengatakan, indek keterbukaan informasi publik merupakan salah dari menjalan ketentuan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang menegaskan informasi penyelenggaraan pemerintah ada hak publik untuk tahu.

“Kedepan, tentu setiap pengelelolaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)  di masing-masing OP mesti meningkatkan bentuk pelayanannya sehingga mampu memberikan dorong peran serta masyarakat dal memajukan pembangunan daerah. Dan disamping apa yang kita dapatkan hari ini mesti dipertahankan kualifikasi informatif, seraya akan terus berupaya untuk menyempurnakan pelayanan informasi di Provinsi Sumatera Barat,”  pungkas Yeflin.(rel)

Pariaman.Lintas Media News.
Dandim 0308/Pariaman diwakili oleh Bati Teritorial Kodim 0308/Pariaman Pelda Deni Putra menyampaikan, laju pertumbuhan penduduk semakin pesat, sehingga makanan atau sumber-sumber yang ada cenderung belum dapat mengimbangi, otomatis pesatnya pertumbuhan penduduk, bahan kebutuhan manusiapun dikhawatirkan semakin berkurang.

"Oleh sebab itu, sesuai UU no 34 tahun 2004 tentang TNI disebutkan salah satu tugas TNI itu adalah Tugas Operasi Militer Perang (OMP) dan Tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dengan ini, Salah satu tugas OMSP diantaranya, mengatasi kesulitan masyarakat, maka disitulah ada kegiatan atau program Bhakti TNI," ujarnya pada kegiatan monitoring Bhakti TNI Keluarga Berencana (KB) Kesehatan Terpadu di wilayah Kota Pariaman, Kamis(21/11/2019).

Disampaikan Pelda Deni Putra, mengingat pertambahan penduduk semakin pesat sehingga TNI dilibatkan guna membantu dalam menyukseskan kegiatan KB Kesehatan.

"Pencanangan KB Kesehatan tingkat Prov. Sumatera Barat (Sumbar) sudah dilaksanakan di Kota Pariaman beberapa waktu yang lalu, tepatnya di daerah Kecamatan Pariaman Utara. selanjutnya, kegiatan yang serupa akan dilaksanakan di Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman" paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas DP3AKB Kota Pariaman, Ibuk Dra. Nazifah.MM mengucapkan terimakasih kepada TNI atas perannya terkait kegiatan Bhakti TNI KB Kesehatan, yang terus melaksanakan sosialisasi dan mendampingi petugas KB dan Bidan Desa di lapangan.

"Saat ini, Kota Pariaman sedang giatnya pelaksanaan program Kampung KB dan kegiatan rumah data ku untuk menindak lanjutkan kegiatan",tutup Nasifah.(rel)

Padang.Lintas Media News.

Sebanyak 37 personel Polri  mendapatkan kenaikan pangkat perwira tinggi.Diantaranya, Wakapolda Sumatera Barat, Drs. Damisnur. AM, SH. MM resmi menyandang pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi.

Kenaikan pangkat tersebut diumumkan pada pelaksanaan upacara korp raport kenaikan pangkat pati Polri, Kamis (21/11) di Mabes Polri.

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolri, Jenderal Polisi Idham Aziz. Dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri, para Pati Polri, dan Bhayangkari.

Kenaikan pangkat Irjen Pol Damisnur tersebut telah sesuai dengan Keppres Nomor : 110/Polri/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Kenaikan Pangkat ke dan dalam golongan Pati Polri.Kata Kapolri.

Dalam kenaikan pangkat tersebut, Irjen Pol Damisnur mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian TMT 1 Desember 2019.

Selain Wakapolda Sumbar, Kabaharkam Polri, Drs. Firly juga mendapatkan kenaikan pangkat dari Irjen menjadi Komjen Polisi.

37 personil yang mendapatkan kenaikan pangkat tersebut adalah,  1 personel naik menjadi Komjen, 10 personel naik menjadi Irjen, dan 26 personel naik menjadi Brigjen.(rel)

Padang.Lintas Media.

Mengawali tugas barunya selaku Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Kombes Pol. Stefanus Satake Bayu Satianto, SIK menggelar silaturahmi dengan rekan-rekan wartawan yang intens mempublikasikan kegiatan serta keberhasilan tugas-tugas jajaran Polda Sumbar.Rabu(20/11) di Ruang Rapat Besar lantai IV Mapolda Sumbar.

Dalam sambutannya, Stefanus mengatakan.Temu silaturrahmi ini dilaksanakan,disamping selaku Kabid Humas yang baru di Sumbar,juga guna menjalin kerjasama dengan awak media,agar bisa bekerjasama dan saling sinergitas antara media dengan humas.

Menurut  Stefanus yang sebelumnya bertugas di Dirpamobvit Polda Gorontalo,merasa senang sekaligus sangat berterimakasih atas kelowongan waktu rekan-rekan wartawan di Padang memenuhi undangan temu silaturahmi dengan dirinya selaku penjabat Kabid Humas Polda Sumbar menggantikan Kombes Pol Syamsi yang dimutasi ke Polda Bali.

Pada silaturrahmi yang dihadiri sedikitnya oleh 55 orang wartawan, baik dari media cetak, elektronik maupun media online itu,Stefanus mengharapkan,bantuan dan dukungan dari segenap wartawan di Sumbar agar pihaknya dapat melaksanakan tugas-tugas kehumasan di Polda Sumbar dengan baik dan lancar.

Pada kesempatan itu,Stefanus selaku Kabi Humas Polda Sumbar juga menyatakan siap bekerjasama secara profesional dengan rekan-rekan wartawan, baik dalam hal penyebarluasan pers relis maupun ragam kegiatan lainnya.

"Disamping itu,saya juga siap untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan rekan-rekan wartawan di Sumbar, baik melalui tatap muka maupun melalui komunikasi di ponsel",kata Stefanus.

Seperti diketahui, Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kabid Humas Polda Sumbar dari Kombes Pol Syamsi kepada Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Satianto dilaksanakan pada Kamis (7/11/2019) lalu, dipimpin langsung oleh Wakapolda Sumbar.(Sri)

Padang,Lintas Media.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Indra Datuak Rajo Lelo mengatakan.Kemajuan pariwisata daerah akan memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat. Namun, kemajuan tersebut harus ditunjang oleh dukungan yang baik dari masyarakat.

Hal itu disampaikan Indra saat membuka sekaligus memberikan materi dalam pelatihan peningkatan dan pengembangan sadar wisata di Witz Hotel, Padang, baru-baru ini.

“Dukungan masyarakat menjadi unsur penting dalam menentukan kemajuan pariwisata. Kalau masyarakat mendukung, pariwisata akan maju dan akan mendatangkan dampak kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” kata Indra.

Indra menambahkan, kemajuan pariwisata akan menggerakkan berbagai sektor perekonomian. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) akan menggeliat, rumah makan dan restoran, usaha jasa dan sebagainya akan berkembang.

Untuk mencapai kemajuan pariwisata tersebut, ingatnya, masyarakat harus berpikir bagaimana wisatawan nyaman ketika berkunjung. Memberikan kesan baik kepada wisatawan dampaknya akan sangatluar biasa. Wisatawan memiliki keinginan untuk kembali dan menceritakan kesan baik yang didapat ketika berkunjung.

Para pelaku usaha yang berkaitan dengan pariwisata, lanjut Indra, sangat berperan penting dalam menciptakan suasana nyaman kepada pengunjung yang datang. Pelayanan yang ramah, harga – harga yang sesuai standar, menjaga kebersihan objek wisata menjadi faktor yang akan mendorong peningkatan kunjungan wisata.

Kegiatan pelatihan tersebut ditujukan untuk para pelaku usaha pariwisata di Kota Padang selama dua hari. Pelatihan peningkatan dan pengembangan sadar wisata tersebut mengangkat tema Pariwisata Maju Masyarakat Sejahtera”.

Program ini merupakan pokok pikiran (pokir) Indra Datuak Rajo Lelo yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Program pelatihan ini akan berlangsung untuk lima angkatan dengan peserta per angkatan sebanyak 100 orang. (Sri)

Padang.Lintas Media.
Terkait kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar dan premium subsidi yang terjadi hampir diseluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di Sumbar,komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar hearing dengan Dinas ESDM dan pihak Pertamina di ruangan khusus II DPRD Sumbar kemaren.

Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Afrizal saat memimpin rapat tersebut mengatakan.Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar dan premium sudah berlangsung cukup lama dan menyebabkan terjadinya antrean di sejumlah SPBU di berbagai daerah.

"Dalam dua pekan terakhir terjadi kelangkaan solar. Jika ini dibiarkan terus-menerus, akan berdampak buruk di tengah masyarakat. Harga-harga akan naik karena distribusi solar ini tersendat," kata Afrizal.

Politisi Golkar itu juga menyebutkan, kelangkaan BBM jenis solar mesti mendapat perhatian yang intens dari pihak terkait, karena sebagian besar masyarakat Sumbar yang bergerak di berbagai bidang ekonomi, terutama pertanian, mengandalkan BBM jenis solar untuk distribusi hasil usaha. Begitu juga mereka yang berprofesi sebagai nelayan, yang sebagian membutuhkan solar untuk melaut sebagai bahan bakar kapal.

"Saat ini jumlah penduduk Sumbar 5,6 juta jiwa, hanya 19 ribu yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sisanya, sebagian besar petani dan nelayan. Bayangkan dampak yang akan ditimbulkan jika kelangkaan BBM jenis solar ini terus berlanjut. Inflasi bisa tak terkendali karena semua harga naik," ujarnya lagi.

Berangkat dari situasi tersebut, Afrizal dengan tegas meminta Pertamina untuk memastikan kecukupan stok untuk mengatasi kelangkaan. Kemudian, DPRD juga meninta agar pengawasan terus ditingkatkan. Sebab, kelangkaan diduga turut terjadi karena ada pihak-pihak yang tak pantas menggunakan BBM bersubsidi, tapi justru ikut menggunakan, seperti para pelaku industri.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Sumbar, Hidayat, ikut menyoroti pelanggaran pada Perpres 191 Tahun 2014 tentang penggunaan BBM subsidi. Dalam Perpres itu jelas disebutkan,  bahwa kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, dibolehkan menggunakan solar, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam).

"Sementara itu, saat ini solar subsidi masih banyak dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak diperbolehkan itu, seperti untuk kendaraan roda sepuluh. Ini salah satu yang perlu ditertibkan. Siapa yang bertanggung jawab. Semuanya harus patuh melaksanakan Perpres 191 Tahun 2014 itu," kata Hidayat.

Menanggapi hal tersebut, Area Sales Branch Manager Pertamina Padang, I Made Wira P mengatakan, pihaknya telah menjamin pasokan solar untuk Sumbar aman hingga 31 Desember mendatang. "Kita jamin pasokannya aman hingga 31 Desember 2019," kata I Made Wira.

I Made menyebutkan, sejak Selasa (12/11), Pertamina telah menyalurkan rata-rata 1,3 juta liter solar per hari ke 111 SPBU di wilayah Sumbar. “Kami salurkan sama dengan konsumsi 2018. Sehingga dari sebelumnya 1 juta liter per hari, menjadi 1,3 juta liter per hari," tegas I Made.

Di sisi lain, Unit Manager Comm, Rel & CSR Pertamina MOR I Roby Hervindo menyampaikan, rata-rata penyaluran Solar 12-17 November 2019 mencapai 1,4 juta liter per hari. Jumlah tersebut lebih banyak dari penyaluran Solar di November 2018 sebesar 1,3 juta liter per hari.

"Jika dihitung sejak 1-17 November, Pertamina telah menyalurkan lebih dari 20 juta liter Solar subsidi. Rencana awal akan menyamakan dengan November 2018, namun pada realisasinya penyaluran lebih besar lagi dibanding tahun lalu," kata Roby.

Roby menyebutkan, sejak Selasa (12/11), Pertamina telah menambah pasokan Solar hingga 30 persen di Sumbar. Pertambahan penyaluran tersebut berdampak positif mengurai antrian Solar di SPBU. Selain itu, Roby juga menyampaikan bahwa Pertamina mulai menerapkan pengendalian konsumsi Solar. Sesuai kesepakatan dengan Pemprov Sumbar, pembelian Solar bersubsidi maksimal 100 liter per konsumen.

"Tidak hanya itu, Pertamina juga mensosialisasikan peruntukan Solar sesuai dengan Perpres 191 tahun 2014 melalui spanduk dan poster yang dipasang di SPBU. Hal ini bertujuan agar konsumen yang memang berhak menerima Solar bisa mendapatkannya," lanjut Roby.

Roby kembali menambahkan, agar penggunaan BBM bersubsidi menjadi lebih merata dan sesuai dengan peruntukannya, diimbau kepada masyarakat mampu agar menggunakan BBM non subsidi. Sehingga alokasi kuota BBM bersubsidi tercukupi bagi yang berhak mendapatkannya.

Sementara, untuk pasokan Premium juga terdapat peningkatan. Rerata penyaluran November 2019 sebanyak lebih dari satu juta liter per hari. Sedangkan Oktober 2019, rata-rata penyaluran sebanyak 900 ribu liter per
hari.

"Kami mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan BBM dengan kualitas sesuai ketentuan dan tahun pembuatan yang dikeluarkan pabrikan kendaraan. Untuk bahan bakar diesel, tersedia Dexlite maupun Pertamina Dex. Untuk bahan bakar bensin, ada Pertalite dan Pertamax. Jenis-jenis BBM tersebut lebih sesuai untuk kendaraan masa kini," ulas Roby lagi. (Sri)

Padang.Lintas Media.

Universitas Negeri Padang (UNP) kembali memberikan gelar Doktor Honoris Causa (HC) kepada pejabat negara yang dinilai dan di pandang sebagai seorang tokoh penggagas,pejuang dan pengawal mutu pendidikan di Indonesia.

Setelah gelar Doktor HC ini diberikan kepada Anwar Ibrahim dan Megawati,kini UNP akan memberikannya kepada mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla.Kata Rektor UNP,Prof Ganefri,Ph.D pada wartawan diruang sidang rektor.Selasa (19/11).

Diberikannya gelar Doktor HC ini kepada Jusuf Kalla,menurut Ganefri karena,Jusuf Kalla telah berjasa dibidang pendidikan melalui kebijakan,kipra dan komitmennya sebagai tokoh yang memiliki kepedulian ada mutu pendidikan dalam membangun peradaban bangsa,untuk mengejar ketertinggalan,agar sejajar dengan dengan negara lain,yang lebih dulu maju pendidikannya.

Disamping itu,Jusuf Kalla juga berperan dalam penjaminan mutu LPTK,diantaranya suksesnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang berdampak pada mutu input lulusan Sekolah Menengah yang diterima di perguruan tinggi.Kata Ganefri.

Dijelaskan Ganefri,UNP dalam menganugerahkan gelar Doktor kehormatan ini kepada Jusuf Kalla,sebelumnya telah mengajukan surat pengusulannya kepada Dirjen Sumber Daya dan IPTEK Dikti,dan hasilnya disetujui.

"Ini merupakan hasil dari kajian yang matang dari tim pakar Penjamin Mutu Pendidikan di UNP,dan di UNP kita juga sudah memiliki Prodi pascasarjana Ilmu Pendidikan berakreditasi A,sebagai salah satu syarat utama pengajuan gelar Doktor kehormatan",jelas Ganefri.

Prosesi penganugerahan Dr.HC kepada Jusuf Kalla ini akan dilaksanakan dalam agenda Rapat Senat Universitas terbuka pada awal Desember ini,yang akan dihadiri oleh berbagai tokoh nasional,diantaranya Megawati Sukarnoputri,Buya Syafii Maarif dan Prof.Malik Fajar.Tutup Ganefri.(Sri)

PAINAN.Lintas Media News.
Meski tidak dalam masa reses (masa istirahat bersidang), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat Alirman Sori berusaha untuk bisa bertatap muka dengan masyarakat di daerah pemilihan dalam setiap kesempatan.

Memanfaatkan waktu luang usai menyerahkan bantuan PKPS kepada warga Pesisir Selatan korban kerusuhan Wamena, Senin (18/11/2019) Alirman Sori bertatap muka dengan masyarakat di Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan.

Dalam kesempatan tatap muka yang difasilitasi Walinagari Duku Utara Widoyo Hermanto tersebut, Alirman Sori mengingatkan agar orangtua selalu memantau perkembangan anak - anak. Dewasa ini, bahaya narkoba semakin mengancam kehidupan anak - anak terutama usia remaja.

"Lebih dari 2/3 penghuni lembaga pemasyarakatan saat ini karena tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Ini harus diwaspadai dan orangtua harus terus memantau perkembangan anak - anak terutama yang usia remaja," jelasnya.

Dia menambahkan, maraknya peredaran narkoba juga sudah mewabah sampai ke Sumatera Barat. Kasus demi kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus diungkap pihak kepolisian namun sepertinya tidak membuat jera para pelaku.

"Para orangtua harus menyadari hal ini dan hendaknya mengambil langkah antisipasi agar anak - anak remaja tidak terjerumus menggunakan narkoba," sarannya.

Selain bahaya narkoba, Alirman Sori juga mengingatkan orang tua untuk mewaspadai dampak negati penyalahgunaan tekonologi informasi. Dengan pesatnya perkembangan alat teknologi komunikasi dan informasi saat ini, setiap orang bisa mendapatkan akses terhadap apapun di internet. Kalau pemanfaatan internet melalui telepon pintar oleh anak - anak tidak dikontrol, bisa saja memberikan pengaruh buruk kepada perkembangan mental dan moral generasi bangsa.

"Penggunaan perangkat telepon pintar di era kemajuan teknologi informasi ini perlu dikontrol oleh orang tua karena internet menyediakan segala hal dan siapapun bisa mengakses apa saja di internet," ulasnya.

Alirman Sori menyebut, sebagian besar orang, termasuk juga anak - anak dan remaja sudah memiliki perangkat telepon pintar (smartphone). Perkembangan teknologi hendaknya dimanfaatkan untuk memberikan dampak positif kepada penggunanya.

"Orang tua harus "tega" membatasi penggunaan smartphone kepada anak - anak dan mengontrol penggunaannya pada remaja. Arahkan anak untuk memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendapatkan hal positif untuk perkembangan intelektualitasnya," ujarnya.

Walinagari Duku Utara Widoyo Hermanto menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota DPD RI tersebut. Adalah suatu kehormatan mendapat kunjungan mendadak tersebut. Dia berharap, Alirman Sori dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat dan pemerintahan nagari di DPD RI sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. (rel)

Padang.Lintas Media.
UNTUK mengatasi daerah kumuh yang berada di Provinsi Riau,Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Riau melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Sumbar di ruangan khusus I DPRD Sumbar,kemaren.

Ketua Komisi IV DPRD Riau Ikwan mengatakan, kedatanganya ke DPRD Sumatera Barat untuk mengadopsi pemikiran strategis yang ada di Provinsi Sumbar, baik terkait pelaksanaan pemerintahan, pengelolaan wilayah kumuh serta pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.

Pengelolalan wilyah kumuh di Provinsi Riau menjadi hal yang belum bisa dituntaskan ,ratusan hektare wilayah kumuh di Raiiau menjadi tanggung jawab Provinsi .Dilain sisi di Sumbar ini  telah dikelolah dengan baik ,dibuktikan daerah ini telah memiliki Perda tentang pengelolaan wilayah kumuh dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Riau Almainis S.Pd menuturkan, banyak hal hal yang patut dicontoh di Sumbar. Selain telah mengelola wilayah kumuhnya dengan baik, provinsi ini juga peringkat 25 dalam hal penyalahgunaan anggaran versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Mengingat banyak yang positif, Pemerintah Riau mesti menjadikan Sumbar sebagai referensi dalam menjalankan roda pemerintahan,” katanya.

Sementara itu, Kabid Kawasan Kumuh Dinas PU Tarkim Sumbar Sirdani mengatakan, saat ini pemprov Sumbar tengah menangani 800 Hektare wilayah kumuh, sehinga kedepan tidak ada lagi wilayah sepeti itu di Sumbar.

“Adapun wilayah kumuh di Sumatera Barat menurut Sirdani tersebar di 17 Kabupaten Kota, yang tidak ada daerah kumuhnya hanya dua Kota yakni Kota Bukitinggi dan Kota Padang panjang,” jelasnya.

Kedatangan tamu dari DPRD Riau ini juga disambut oleh kabag Umum Sekretriat DPRD Sumbar Riswandi.(Sri)

Painan.Lintas Media News.
Ketua Umum Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (PKPS) Alirman Sori menyerahkan bantuan kepada keluarga korban kerusuhan Wamena. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dari sesama perantau dan diharapkan dapat meringankan beban keluarga korban kerusuhan.

Penyerahan bantuan berlangsung di kantor bupati Pesisir Selatan, Senin (18/11/2019). Bantuan dalam bentuk uang senilai Rp85 juta tersebut diterima oleh Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni mewakili masyarakat korban kerusuhan.

"Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian dari perantau. Meskipun jumlahnya tidak banyak, namun kami berharap hendaknya dapat membantu meringankan beban," kata Alirman Sori.

Ketum PKPS yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini berharap, masyarakat yang menjadi korban dalam kerusuhan Wamena dapat sabar dan memulai kehidupan baru di kampung halaman dengan lebih baik lagi.

Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan kepedulian masyarakat perantauan. Bantuan tersebut secepatnya akan disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat korban kerusuhan Wamena yang terpaksa harus pulang kampung.

"Masyarakat perantau yang pulang kampung usai terjadinya kerusuhan di Wamena, saat ini belum sepenuhnya pulih. Sebab di kampung mereka harus memulai semua dari awal lagi. Bantuan uluran tangan dari PKPS dan semua pihak yang telah diterima sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka," ungkapnya.

Seperti diketahui, kerusuhan pecah di Wamena, Papua pada 23 September 2019 lalu. Kerusuhan itu menyebabkan puluhan orang meninggal dunia dan ribuan orang yang sebagian besar perantau terpaksa meninggalkan rumah mereka, termasuk perantau dari Sumatera Barat. Dalam kerusuhan itu, warga asal Sumatera Barat ada yang menjadi korban meninggal dunia.

Alirman Sori menyatakan mengutuk kerusuhan tersebut dan meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas. Meski demikian, ia meminta agar persoalan itu jangan sampai memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. (rel)

Padang.Lintas Media.

Terkait laporan masyarakat yang masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar tentang Klaim nasabah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putra yang belum dibayarkan.Komisi III DPRD Sumbar kemaren,Rabu (13/11) datangkan unsur pimpinan Bumi Putra dan  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk minta keterangan soal polis bermasalah.

Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal saat memimpin rapat tersebut mengatakan.Harus ada solusi yang tepat untuk permasalahan ini dan jangan biarkan Bumiputera hancur karena segelintir oknum.Untuk itulah DPRD memanggilan Bumiputera dan OJK untuk mengetahui tindak lanjut dari keresahan masyarakat yang polisnya tidak kunjung cair.

“Harus ada solusi yang tepat untuk permasalahan ini dan jangan biarkan Bumiputera hancur karena segelintir oknum. Kita juga tidak rela dana masyarakat Sumbar tertahan dan tidak ada kepastian terkait pengembaliannya " kata Afrizal.

Menurut Afrizal, banyak surat masuk ke DPRD terkait klaim pembayaran polis asuransi Bumiputera ini.

"Mereka juga ingin ikut dalam rapat ini untuk meminta kepastian, namun kita larang dan mempercayakan kepada DPRD Sumbar mencari solusinya,” kata dia.

Sementara.Kepala OJK Sumbar Darwisman mengatakan.Dalam tahun 2019, 28 pengaduan perihal pemegang polis Bumiputera masuk ke OJK. OJK sebagai lembaga pengawas akan mendukung Bumiputera menyelesaikan permasalahan klaim yang belum terbayarkan ini.

Pemegang polis Bumiputera mencapai 7,5 juta orang di seluruh Indonesia dan beban klaim yang harus ditanggung perusahaan setiap tahunnya mencapai Rp2,5 triliun.Jelas Darwisman.

Menurut Darwisman,bumiputra sendiri memiliki banyak aset di berbagai kota besar di Indonesia dengan nilai yang cukup besar yakni Rp38 triliun.

Direksi AJB Bumiputra Syafrudin mengatakan. Pihaknya terus berupaya mencarikan solusi agar dana masyarakat yang diklaim dapat dibayarkan namun tentu secara bertahap. Ia merinci pencairan klaim nasabah dengan jumlah di atas Rp50 juta ditawarkan keuntungan 4,5 persen jika mereka mau menahan uang mereka di Bumiputra dan diberikan jaminan dari perusahaan

Selain itu, pihaknya juga memprioritaskan untuk mencairkan polis nasabah di bawah Rp50 juta yang terdiri dari pengusaha UMKM, guru, dan lainnya.

Kemudian berbagai pihak yang dalam keadaan membutuhkan keuangan, seperti untuk biaya berobat dan pendidikan. “Kita utamakan mereka yang telah lama memegang polis, namun jika ada urgensi tertentu akan didahulukan,” katanya.

Menurut Syafrudin, sejak Maret 2019 AJB Bumi Putra telah mencairkan polis nasabah sebesar Rp.9 miliar per bulan untuk Sumatera Bara.(Sri)

Padang.Lintas Media.

Untuk lebih mengetahui sejauh mana kontribusi PT.Jasa Raharja terhadap Pendapatan Asli Daera (PAD) Sumbar.Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar baru-baru ini melakukan hearing dengan PT.Jasa Raharja Cabang Sumbar di ruangan khusus II DPRD Sumbar.

Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal saat memimpin rapat mengatakan.mengingat anggaran 2020 tidak sesuai dengan harapan perencanaan yang masih kekurangan anggaran sebesar Rp.432 miliar. Maka Komisi III DPRD melakukan hearing dengan seluruh yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya adalah Jasa Raharja.

"Menghadapi iven-iven besar di tahun 2020 yang akan menyerap anggaran cukup besar.Alhamdulillah Jasa Raharja telah menginformasikan bahwa ada Rp.2,4 miliar di tahun 2019 anggarannya masuk ke Kas Daerah, dan kita berharap pada tahun 2020 angka tersebut akan melebihi targetnya,” harap Afrizal.

Sebelumnya Komisi III DPRD Sumbar juga telah melakukan hearing dengan dealer kendaraan bermotor, pengelola hutan dan setelah ini kita akan coba lagi dengan mereka yang membayarkan pajak ke daerah.Sebut Afrizal.

Menurut Afrizal,dilakukan hearing ini adalah, untuk mengetahui sejauh mana kontribusi erusahaan-perusahaan ini terhadap PAD,sehingga nantinya ada penambahan pendapatan di Sumbar.Karena, di tahun 2020 tersebut, Sumbar memiliki beban anggaran cukup besar.

“Beban tersebut adalah,pertama, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang menghabiskan anggaran lebih kurang sebesar Rp200 miliar, Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional, Pekan Nasional Tani Indonesia (PENAS TANI) ke-XVI, setelah itu akan ada iven nasional yang “share-nya” dengan pemerintah daerah cukup tinggi yaitu Tour de Singkarak (TdS) dan lain sebagainya",jelas Afrizal.

Ditambahkan Afrizal, apalagi surat penunjukan Pemprov sebagai tuan rumah iven yang berskala nasional itu sudah diterima. Ditambah lagi beban daerah adalah mengirim perwakilan daerah kita mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua pada 2020 tersebut.

Berdasarkan perhitungan perusahaan, angka Rp2,4 miliar itulah yang dikirim dan yang jelas, setiap tahunnya ada peningkatan dari 2,1 miliar, 2,2 miliar, 2,3 dan 2,4 miliar.Terang Afrizal.

“Kita berharap pada tahun 2020 angka Rp2,4 miliar terlampaui dan angka kecelakaan menurun,” tutupnya.

Hearing Komisi III DPRD Sumbar tersebut juga dihadiri anggota komisi III Reinaldi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dodi Delvi dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Kepala Jasa Raharja Cabang Sumbar Agung Tri G. dan bawahannya serta para awak media. (Sri)