Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan.Dengan adanya perhutanan sosial bisa mengentaskan kemiskinan, terutama masyarakat yang  berada di daerah pinggiran hutan.

Hal itu disampaikan Wagub dalam sambutannya saat membuka acara Rapat Kolaborasi Kreasi (Ko-Kreasi) Tata Hubungan Kerja Perhutanan Sosial menyangkut kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka percepatan program kehutanan sosial di Auditorium gubernuran. Rabu  (9/10/2019).

Dijelaskan Wagub,Perhutanan Sosial menjadi sebuah terobosan penting dalam menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan penguasaan dan pengelolaan Kawasan hutan yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat  dengan terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Fasilitasi Perhutanan Sosial.

"Dengan adanya perhutanan sosial, mereka bisa membuat dan mengelola hutan dengan perizinan. Izin nantinya dibantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar," kata Nasrul Abit.

Banyak masyarakat kita sangat ketergantungan terhadap hutan. Di Sumbar cukup tinggi dimana sebagian besar Nagari dan Desa berbatasan langsung dengan kawasan hutan, jadi sangat membantu perekonomian masyarakat.Ujarnya.

Namun dengan kondisi topografi dan aksesibilitas yang jauh di pinggir hutan, terbatasnya luas lahan garapan serta rendahnya pengetahuan dan tingkat ekonomi masyarakat sering menimbulkan konflik atau benturan antara Pemerintah dan Masyarakat terhadap Kawasan Hutan atau yang dikenal dengan Konflik Kehutanan.

"Sering kali kita terkendala dengan masyarakat masalah sengketa tanah, yaitu permasalahan izin usaha yang bisa menimbulkan konflik atau benturan antara pemerintah dan masyarakat terhadap kawasan hutan, apalagi masalah dengan tanah adat atau ulayat," ungkap Nasrul Abit.

Pemerintah Daerah, sangat menyambut baik program perhutanan sosial yang bekerjasama dengan pemerintah pusat. Untuk itu, perlu didorong komitmen para pihak melalui Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Perhutanan Sosial.Kata Nasrul Abit.

Pada kesempatan itu, Nasrul Abit berharap, perhutanan sosial dapat mendorong pelibatan masyarakat dalam mengelola hutan dengan pemberian akses legal.

“Ketersedian lapangan kerja dan persoalan ekonomi sosial dapat dipecahkan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal, adil, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan beserta lingkungan hidup,” terangnya.

Sementara,Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto mengatakan. Mengelola hutan secara legal harus memerhatikan model bisnis yang cocok.

"Kalau di hutan lindung dan konservasi, hanya bisa  memanfaatkan jasa lingkungan non kayu. Sementara, kalau hutan produksi semua boleh dikelola dan diambil manfaatnya," jelas Bambang.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan target areal pengelolaan hutan seluas 12,7 juta hektar dengan skema hutan desa, hutan masyarakat, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Sampai saat ini sudah mencapai sekitar 3,41 juta hektar, dengan jumlah SK 6.503 unit bagi 755 ribu kepala keluarga.

"Program nasional sudah bagus memberikan akses kepada masyarakat, namun implementasinya harus dilakukan secara bersama-sama," ucap Bambang.

Dia juga menyebut, untuk membuat bisnis model atau rencana kerja pengelolaan perhutanan sosial perlu adanya pendampingan, agar semua pihak untuk tidak memperbanyak komoditas dalam pengelolaan hutan punya nilai ekonomi tinggi.

Kemudian, mendorong industri setengah jadi di tingkat masyarakat supaya pendapatan yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

"Perlu kerja sama dari semua pihak. Dengan hutan sosial, program pemerintah lain bisa masuk, contoh bibit unggul dan pemberian pupuk bersubsidi, termasuk alat ekonomi produktif membangun industri yang berbasis desa," paparnya.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria, Sekretaris Direktur Jenderal Lingkungan KLHK, kepala dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi dan para kepala dinas kehutanan se Sumbar serta para peserta undangan lainnya yang berjumlah sekitar lebih dari 150 orang.(rel)

Padang.Lintas Media
Rektor Universitas Negeri Padang ( UNP) Ganefri mengatakan.UNP di percaya menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan. (LPTK) Cup yang  ke 9 tahun  2019.

Hal itu disampaikan Ganefri  pada awak media saat Jumpa Pers di Aula Gedung Rektorat UNP.Rabu (9/10.

Menurut Ganefri,LPTK yang ke 9 ini  diikuti oleh 16 perguruan tinggi se Indonesia ditambah dengan satu kementerian yaitu Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Lebih lanjut Ganefri menjelaskan,ke 16 perguruan tinggi yang ikut pada turnamen LPTK Cup ini adalah,Universitas Negeri Medan (UNIMED),Universitas Negeri Padang (UNP),Universitas Negeri Jakarta (UNJ),Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung,Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA), Universita Negeri Manado (UNIMA), Universitas Negeri Makasar (UNM), Universitas Gorontalo (UNG), Universitas Jambi (UNJA), Universitas Cendrawasi (UNCEN) dan Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS).

Untuk kegiatan turnamen tenis dan badminton menurut Ganefri,akan  berlangsung selama empat hari, dimulai dari tanggal 31 Okteber besok dan kegiatan ini akan dibuka langsung  oleh Menristek Dikti, dan akan dimeriahkan oleh sejumlah atlet nasional.

Dengan dipercayanya UNP sebagai tuan rumah dari kegiatan LPTK CUP ini,berbakti UNP telah membangun kepercayaan publik terhadap UNP, termasuk terhadap Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK itu sendiri.Kata Ganefri.

LPTK ini menurut Ganefri,telah berusia 26 Tahun dan sudah dieringati selama 9 Tahun,dari kurun waktu 9 tahun tersebut,UNP telah dua kali dipercaya untuk menjadi tuan rumah.Tahun 1993 yang pada saat itu bernama Sukiran Cup dan tahun 2019 dengan nama lPTK CUP.(Sri)

50 Kota, Lintas Media News.
TNI Manunggal Membangun Desa atau sering kita kenal dengan TMMD adalah suatu wujud Operasi BHAKTI TNI,yang merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan instansi pemerintahan serta komponen bangsa lainya, yang tidak hanya fokus  pada pelaksanaan kegiatan fisik atau infrastruktur saja. Melain, kegiatan pemberdayaan masyarakat turut jadi prioritas dalam agenda tahunan TMMD yang  ke 106.

Seperti, yang digelar Komando Distrik Militer 0306/50 Kota di Nagari Situjuah Ladang Laweh, Kecamatan Situjuah Limo Nagari pada pelaksanaan TMMD ke 106  di hari ke 7. Selasa (8/10) pagi.

Salah satu kegiatan permberdayaan yang dilaksanakan prajurit TNI tersebut, adalah pengolahan biji kopi menjadi berkwalitas tinggi.

"Sebagai rangkaian dari program non fisik TMMD ke 106 diwilayah, berikan bimbingan teknologi tentang pengolahan biji kopi mejadi berkwalitas tinggi terhadap kelompok tani,"terang Letkol Kav Solikhin Dandim 0306/50Kota melalui Komandan Satuan Setingkat Kompi Satgas TNI TMMD ke 106 Kapten Czi Alseprizal


Bimbingan teknis tersebut digelar di aula Kantor Walinagari Situjuah Ladang Laweh yang diikuti oleh sejumlah kelompok tani. Kemudian, penyuluhan tersebut turut menghadirkan nara Sumber Ir. Nin Patri Enati, MP dari Kampus Politeknik Pertanian Payakumbuh.

Penyuluhan terhadap kelompok tani diikuti berjumlah 35 orang dengan titik fokus tentang teknologi pengolahan buah kopi yang berkwalitas, untuk meningkatkan perekonomian petani. Hasil olahan kopi nantinya bisa dijadikan kopi bubuk murni, kopi tri in one, kopi capucino, kopi mocca," ucapnya.

Seiring berjalannya kegiatan pemberdayaan, Bintara Pembina Desa yang bertugas di Situjuah Limo Nagari yang masuk ke wilayah teritorial Komando Rayon Militer 04/Luhak, yaitu Serma Wahidi dan Sertu Junaidi juga memberikan penyuluhan tentang pengolahan lahan untuk meningkatkan pH tanah. Yaitu dengan menggunakan bios 44 yang telah teruji kwalitasnya.(rel)

Jakarta.Lintas Media News.
Senator asal Sumatera Barat, Dr. H. Alirman Sori, SH, M. Hum, MM dipercaya memimpin Panitia Perancang Undang - Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. PPUU DPD merupakan alat kelengkapan non komite yang bersifat tetap dengan bidang tugas yang berkaitan dengan rancangan Undang - Undang (RUU).

Proses pembentukan alat kelengkapan DPD RI telah berlangsung pada Senin (7/10/2019). Pemilihan pimpinan komite maupun pimpinan alat kelengkapan non komite dilakukan hari ini. Sementara penetapan pimpinan alat kelengkapan DPD RI sendiri rencananya akan dilaksanakan dalam sidang paripurna ke-5 masa sidang I tahun 2019 - 2020, besok Rabu, ( 9/10).

"Dalam rapat pemilihan pimpinan alat kelengkapan PPUU, kawan - kawan memberikan amanah sebagai ketua untuk memimpin PPUU bersama beberapa orang wakil ketua," kata Alirman Sori, dihubungi, Selasa (8/10/2019).

Dia menyebutkan, pimpinan PPUU terdiri dari satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua. Dalam rapat pemilihan, tiga orang wakil ketua terpilih adalah Ajbar (Dapil Sulawesi Tenggara), Eni Sumarni (Dapil Jawa Barat), dan Asyera Respati A Wundalero (Dapil NTT).

Alirman menerangkan, ada beberapa tugas dari PPUU DPD RI. Antara lain, merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU untuk satu masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran. Kemudian, membahas usul RUU berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.

"Berikutnya melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi usul rancangan undang-undang yang disiapkan oleh DPD," ujarnya.

Alirman Sori meringkas, sedikitnya ada 12 poin tugas PPUU. Termasuk mengadakan persiapan pembahasan dan penyusunan RUU. Serta mengkoordinasikan proses penyusunan RUU yang pembahasannya melibatkan lebih dari satu komite.

"PPUU juga memiliki tugas membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir tahun sidang dan akhir masa keanggotaan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan PPUU pada masa keanggotaan berikutnya," ulasnya.

Selain tugas tersebut, PPUU DPD RI juga memiliki beberapa tugas lain. Seperti memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang berbagai kebijakan hukum dan tentang masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Kemudian, PPUU juga memiliki tugas memberikan masukan yang objektif kepada pimpinan pemerintah daerah, dan masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan hukum dan saran-saran lain yang berkaitan dengan penyusunan RUU di DPD. Selain itu  juga mengkoordinasikan secara substansi dan fungsional Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD.

Ketua DPD RI La Nyalla Mattaliti usai rapat pembentukan alat kelengkapan DPD dalam sidang paripurna ke-4, Senin (7/10) berharap keanggotaan DPD RI Periode 2019-2024 ini lebih peka lagi dalam menangkap aspirasi masyarakat dan daerah. Lantaran, tantangan yang semakin besar dalam mengemban amanah rakyat dan daerah, tentu membutuhkan komitmen DPD RI.

”Untuk itu, kami sangat mengharapkan soliditas, kerja keras dan  kerjasama seluruh Anggota DPD baik dalam kerja-kerja alat-alat kelengkapan DPD RI maupun secara perseorangan,” ujarnya. (Rel)

50 Kota.Lintas Media News.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Ahmad Zuhdi Perama Putra serta Stafnnya kunjungi Posko TMMD ke 106 Kodim 0306/50 Kota di Nagari Situjuh Ladang Laweh Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten 50 Kota disambut oleh Dandim 0306/50 Kota beserta Staf.

Kunjungan Kepala DPMD/N berkaitan dengan kelancaran  Program kegiatan TMMD ke 106 Kodim 0306/50 Kota, Senin (7/10) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta memantapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
"Perencanaan dan koordinasi secara Terpadu dengan Kodim 0306/50 Kota sangat dibutuhkan untuk kelancaran Program TMMD ke 106 di Kabupaten 50 Kota, sehingga bermanfaat nyata bagi kehidupan masyarakat setempat". ucapnya.

Dandim 0306/50 Kota selaku Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD ke 106 Kodim 0306/50 Kota Letkol Kav Solikhin mengatakan. Program TMMD  tidak hanya melaksanakan pembangunan fisik saja seperti pembangunan jalan, jembatan jamban, bedah rumah dan sebagainya.

Disamping pekerjaan fisik program TMMD menurut Dandim,juga melaksanakan pekerjaan non fisik seperi, penyuluhan, tentang bahaya NARKOBA, kesehatan, tertib berlalu lintas, wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, pelaksanaan Kamtibmas dan sebagainya.

Yang tak kalah pentingnya tugas dari TMMD ini adalah, pemahaman tentang MITIGASI BEBCANA, karena topografi wilayah Kabupaten Limapuluh Kota terdapat titik-titik rawan bencana.Jelas Dandim.

"Koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait sangat penting dilakukan dalam kegiatan Program TMMD ini, termasuk peran serta semua komponen masyarakat sangat diperlukan untuk  mendorong tercapainya TMMD yang berdaya guna dan berhasil guna,” kata Dandim 0306/50 Kota.

Kegiatan Non fisik TMMD ke 106 Kodim 0306/50 Kota yang bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya penyuluhan kesehatan, penyuluhan KB, pemutaran Film, pelaksanaan perpustakaan keliling, Sosialisasi dan Simulasi tanggap bencana, penyerahan bibit tanaman, penyuluhan Narkoba dan pelayanan KTP elektronik. (Rel)

Padang.Lintas Media.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Irsyad Syafar mengatakan.Disribusi anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah Provinsi (Pemprov) pada tahun 2020 akan mengalami pemangkasan. Meski demikian, kinerja harus tetap optimal.

Hal tersebut diungkapkan Irsyad saat ditemui awak media , Sabtu (5/10).

Menurut Irsyad, sejumlah agenda besar akan dilaksanakan pada tahun 2020 diantaranya, penastani, pilkada serta MTQ, untuk melancarkan agenda berskala nasional tersebut, membutuhkan anggaran sebesar Rp 360 miliar dan itu telah ditampung dalam komposisi APBD 2020.

 Dijelaskannya, untuk pembukaan MTQ Nasional akan dilaksanakan di main stadion, Sikabu, Kabupaten Padangpariaman, pengerjaan masih dikebut hingga akhir tahun 2019.

Anggaran membengkak untuk melancarkan pelaksanaan, sehingga pemangkasan terjadi. Rp 360 miliar merupakan nilai yang cukup besar.

" Anggaran sebanyak itu, diatas distribusi ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbar, kondisi ini jangan mempengaruhi kinerja", katanya.

Terkait tersedotnya anggaran untuk beberapa angenda besar pemerintah provinsi yang mengancam sejumlah pengerjaan infrastruktur masyarakat,hal tersebut mesti disiasati dengan upaya menggunakan anggaran pemerintah pusat, salah satu yang menjadi perhatian abrasi pantai yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan ( Pessel).Kata Irsyad.

Irsyad menjelaskan.Beberapa daerah membutuhkan dibangunnya dam pemecah ombak tersebut untuk mencegah abrasi yang mengancam permukiman penduduk, untuk satu titik pembangunan diperkirakan mencapai Rp 1,4 miliar jika dilihat dari postur APBD Sumbar tidak akan cukup.

"Untuk tahun 2020 terdapat enam kegiatan diantaranya, MTQ, Penastani, Harganas, TDS, Pilkada dan pengiriman atlet pada PON ke XX di Papua",jelas Irsyad Safar. (Sri)

Padang.Lintas Media.
Alat kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) terbentuk.AKD tersebut terdiri dari,5 komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus) dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), berdasarkan usulan fraksi-fraksi.

Adapun pembagiannya untuk komisi adalah sebagai berikut,
Komisi 1, diketua oleh Samsul Bahri (PDI-P, PKB),sekretaris H.M. Nurnas (Demokrat) dan anggot-anggota Eviyandri Rajo Budiman (Gerindra), Jempol (Gerindra), H. Muhammad Ridwan (PKS),H.Muzli M Nur (PAN), Zafri Derson (Golkar), Bakri Bakar (Nasdem), Syamsul Bahri (PDI-P, PKB) dan Firdaus. SH.I (PKB).

Komisi 2, diketuai Arkadius Dt.Intan Bano (Demokrat) sekretaris Nurkhalis (Gerindra) dan anggota-anggotanya, Yunisra Syahiran, Tri Suryadi (Gerindra), H.Nurfirman Wansyah, Budiman (PKS),, Jafri Masrul (Demokrat), Muhayatul (PAN), Syafruddin (Golkar), Imral Adenansi (ppp-Nasdem) dan Leliarni (PDI-P, PKB).

Komsis 3. ketua. Afrizal (Golkar), sekretaris Ismunandi Syofyan (Gerindra) dengan anggota-anggota H.Hidayat,SH.MH (Gerindra), Rahmat Saleh, Rinaldi (PKS), Darman Saladi, Ali Tanjung (Demokrat), Dody Delvy (PAN), Hendra Irwan Rahim (Golkar), Irwan Afriandi, Syafril Huda (PPP-Nasdem) dan Albert Hendra Lukman (PDI-P,PKB).

Komisi 4 dengan ketua Muhammad Ikhbal (PAN), sekretaris Lazuardi Herman (Golkar) dan anggota-anggota, Maro Syah Johan,Mesra, Desrio Putra (Gerindra), Rafdinal,Ihpan (PKS), Sabar AS,Irzal Ilyas (Demokrat), Andri Warman, Yosrisal (PAN), Benny Utama (Golkar), Sawal, Taufik Syahrial (PPP-Nasdem), Rico Alfiano Rajo nan Sati (PDI-P,PKB)

Serta komisi V dengan ketua Muchlis Yusuf Abit (Gerindra) sekretaris Syahrul Furqon (PAN) nggota-anggota Syafruddin Putra, Khairuddin Simanjuntak (Gerindra), Gustami Hidayat, Hamdanus (PKS), Ismet Amzis, Nofrizon (Demokrat), Maigus Nasi, Ahmad Rius (PAN), Khairunnas, Sitti Izzati Azis (Golkar), Daswi Petra (PPP-Nasdem) dan Donizar (PDI-P, PKB).

Pembentukan komisi-komisi tersbut dituangkan dalam keputusan DPRD Sumbar nomor. 21/SB/Tahun 2019, demikian juga halnya dengan Banggar (23/SB/2019)Bamus ( nomor 20/SB/2019)dan Bapemperda, yang dituangkan dalam keputusan nomor.22/SB/Tahu 2019, ditanda tangani ketua DPRD defenitif Supardi.

Pemilihan ketua-ketua komisi dan Bapemperda berjalan alot, bahka salah satu komisi sempat diskor, namun akhirnya dapat diselesaikan dengan musyawarah.

Dari semua alat kelengkapan DPRD Sumbar, tidak satu-pun yang menempatkan PKS pada struktur, namun 6 fraksi lainnya mendapatkan posisi, baik ketua, sekretaris atau pun wakil ketua.

Dengam terbentuknya alat kelengkapan dewan (AKD), maka efektif kinerja legislatif untuk membahas berbagai produk, termasuk anggaran sudah bisa dilakukan.Kata Ketua DPRD Sumbar Supardi usai rapat paripurna dewan Jumat (4/10).(Sri)

Padang.Lintas Media.
Komandan Resor Militer (KOREM) 032/Wirabraja Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, S.I.P bertindak sebagai Inspektur upacara (Irup) pada Peringatan HUT TNI ke-74 tahun 2019 di lapangan upacara Imam Bonjol Padang, Sabtu (5/10/2019).

Arief Wibowo dalam sambutannya mengajak masyarakat Sumatera Barat bersinergi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena beragam persoalan yang dapat memeceh belah persatuan dan kesatuan bangsa

"Jangan biarkan orang lain mengambil keuntungan dengan adanya perpecaha, pertikaian, mari kita saling menjaga," ujar Danrem.

Dalam sebuah negara dengan sistem demokrasi wajar ada perbedaan pandangan namun hal itu hendaknya tidak membuat bangsa terpecah belah.

"Jangan biarkan negara dan wilayah kita diambil karena ada perbedaan," katanya

Terkait dengan HUT TNI ke-74, dirinya berharap terus berinovasi agar semakin profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Kita terus menjalin sinergi baik secara internal maupun eksternal dalam menjaga keutuhan bangsa ini," katanya.

Sementara jelang pelantikan presiden, Danrem mengatakan, kondisi dan situasi Sumbar cukup aman dan kondusif.

"Situasi aman dan mari kita jaga bersama daerah ini,jika membantu pengamanan tentu tergantung perintah dari atas atau jika ada permintaan",tutup Danrem.

Sementara,Gubernur Sumbar Irwan Prayitno pada kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi kepada seluruh para perwira dan prajurit TNI Republik Indonesia atas kontribusi dan dedikasi mereka dalam menjalankan tugas mulia di seluruh pelosok negeri, menjadi garda terdepan dalam menjaga kerukunan dan kesatuan negara Republik Indonesia.

"Hari TNI harus dijadikan momentum bagi tentara untuk menjadi tentara profesional kebanggaan rakyat dan saya juga apresiasi kepada TNI yang telah dengan semaksimal mungkin membantu mengamankan di lingkup Provinsi Sumbar," ucap Irwan.

Kali ini peringatan HUT TNI RI ke-74 mengambil tema "TNI Profesional Kebanggaan Rakyat" memiliki makna bahwa TNI telah menunjukkan profesionalitasnya, dalam melaksanakan setiap tugas yang telah dipercayakan rakyat, bangsa dan negara.

"Pada kesempatan ini, saya atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumbar, mengucapkan selamat HUT TNI ke-74, semoga tetap jaya dan terus maju mempertahankan NKRI,St" ucap gubernur Sumbar.

Nampak hadir pada Upacara Peringatan HUT TNI ke-74 tahun 2019 tersebut, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs Fakhrizal, M.Hum, Danlantamal II Padang Laksma TNI Dafit Santoso, Danlanud Sutan Sjahrir Kolonel Pnb Purwanto Adi Nugroho, Kajati Sumbar Priyanto dan unsur TNI/Polri lainnya.(St)



.

Padang.Lintas Media News.
Untuk mewujudkan kemananggulan TNI- Rakyat di Nagari Situjuh Ladang Laweh Kec. Situjuh Limo Nagari Kab.50 kota, anggota satgas TMMD Kodim 0306/50 Kota selalu tunjukan semangatnya dengan menghadapi semen dan batu dalam kegiatan TMMD ke 106 Kodim 0306/50 Kota yang sudah berjalan H+3 hari.

Letnan Kolonel Kav. Solikhin, S. Sos, M.M selaku Dansatgas menyampaikan.Dalam pelaksanaan TNI manunggal ke 106 pihaknya akan memacu kerja prajurit bersama warga  untuk menyelesaikan kegiatan ini.
                       
“ Prestasi sudah bagus, tapi akan kami pacu terus,’’ tandasnya, Sabtu (5/10/2019).

Dengan semangat yang penuh kebersamaan, prajurit satgas TMMD ke 106 Kodim 0306/50 Kota bersama warga Nagari Ladang Laweh Kec. Situjuah Limo Nagari, saat ini membuat plat dekker dan pemasangan gorong-gorong disepanjang pembukaan jalan baru sepanjang 9.000 meter dari Nagari Situjuah Ladang Laweh terhubung ke Jorong Sialang Nagari Tungkar (Jalan lintas - Payakumbuh Batusangkar)telah berjalan dengan maksimal

Kepala Kaum Dusun Koto Rajo Syahrul Herman Dt. Perpati Nan Sabatang sangat mengapresiasi Program TMMD di wilayahnya.Diakuinya,masyarakat di Nagari Situjuh maupun Nagari Tungkar biasanya untuk mengangkut hasil panen dilakukan secara manual (dipikul) karena jalan yang dilewati dulunya setapak. Sekarang,berkat TMMD  ke 106 50 Kota hasil panen masyarakat sudah bisa dilewati roda empat sehinga, distribusinya lebih cepat dan mudah.

"Dulu, kami angkut itu dengan cara dipikul. Tidak bisa dinaikkan kendaraan karena jalannya dari tanah dan tidak rata dan sempit. Sekarang dengan dibukanya jalan selebar 9 meter walaupun belum mencapai 100 %, untuk hasil panen sudah bisa diangkut mobil," aku Syahrul Herman Dt. Perpati Nan Sabatang.

Personel yang dilibatkan dalam Program TMMD ke 106 Kodim 0306/50 Kota terdiri dari Satuan Yonif 13/Brs, Lanud, Lanal dan Polres 50 Kota  sebanyak 110 orang.(rel/St)

Padang.Lintas Media.

Supardi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar periode 2019-2020 mengucapkan sumpah/janjinya pada rapat paripurna dewan Jumat (4/10) di ruangan sidang utama DPRD Sumbar,yang dipimpin Wakil sementara DPRD Sumbar Irsyad Safar.

Bersamaan dengan Supardi,tiga Wakilnya yaitu,Irsyad Safar,Suwirpen Suib dan Indra Dt.Rajo Lelo juga mengucapkan sumpah/janjinya dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang Sumbar.

Irsyad Syafar saat membuka rapat paripurna menjelaskan, posisi pimpinan definitif tersebut berdasarkan usulan dari partai politik yang berhak menduduki jabatan pimpinan.

Empat parpol yang berhak menduduki posisi pimpinan adalah Partai Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat. Partai Gerindra menunjuk Supardi sebagai Ketua. Sedangkan wakil ketua, dari PKS adalah Irsyad Syafar, Demokrat Suwirpen Suib dan PAN Indra Datuak Rajo Lelo.

“Dengan pengucapan sumpah/janji pimpian definitif, maka dengan ini tugas pimpinan sementara DPRD sejak diresmikan pada tanggal 28 Agustus 2019 lalu selesai,” kata Irsyad.

Ketua definitif DPRD Periode 2019 – 2024, Supardi usai mengucapkan sumpah/janjinya menyampaikan apresiasi yang besar kepada pimpinan sementara DPRD yang telah melaksanakan tugas dengan baik lebih dari satu bulan. Pimpinan sementara telah memfasilitasi beberapa tugas yang diamanahkan undang – undang seperti terbentuknya fraksi – fraksi sampai kepada penetapan pimpinan definitif.

“Setelah pengucapan sumpah, maka pimpinan DPRD sudah definitif melaksanakan tugas lima tahun ke depan. Untuk itu kami apresiasi pimpinan sementara yang telah sukses memfasilitasi tugas – tugas sementara yang diamanahkan aturan perundang-undangan,” kata Supardi.

Supardi mengharapkan dukungan dan kerja sama yang baik dari jajaran pemerintah provinsi dan mitra strategis lainnya. Dukungan dan kerja sama tentunya akan sangat menentukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan baik.

“Dukungan dan kerja sama yang baik sangat diharapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Supardi menambahkan, sesuai aturan perundang-undangan, pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial. Sehubungan itu, dia berharap koordinasi dan kerja sama antar pimpinan DPRD dapat berjalan baik.

“Prioritas pertama pimpinan DPRD adalah menyusun rencana kerja pimpinan DPRD dan menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil – wakil ketua,” ulasnya.

Dia menyebutkan, tugas awal bagi pimpinan definitif adalah membentuk dan menetapkan alat kelengkapan DPRD (AKD). AKD terdiri dari komisi – komisi, badan musyawarah, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah dan badan kehormatan.

“Sehubungan hal tersebut, kepada fraksi – fraksi diharapkan untuk dapat mengusulkan nama-nama angota fraksi yang akan mengisi keanggotaan pada alat kelengkapan yang ada sesuai dengan komposisi yang telah diatur di dalam tata tertib DPRD,” tandasnya. (Sri)

Padang.Lintas Media News.
 Sebanyak 50 orang perantau Minangkabau selamat sampai di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pukul 20.50 WIB dengan menggunakan pesawat Batik Air, Kamis (03/10/2019).

Kedatangan perantau Minang tersebut disambut Haru oleh Kepala Biro Bina Mental dan Kesra Sumbar Syaifullah dan Kepala Dinas Sosial Jumaidi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Biro Kerjasama Rantau dan beberapa tenagan PMI Sumbar.

Kepulangan para perantau ini tidak lepas dari kerja keras Pemprov Sumbar melalui Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumbar, sehingga ribuan perantau Minang bisa kembali ke kampung halamannya.

"Selamat datang kembali ke kampung halaman, kita semua adalah bersaudara, apa yang terjadi di Wamena adalah musibah kita semua, mudah-mudahan kedatangan saudara bisa menjadi obat rindu di kampung halaman," kata Syaifullah.

Kepulangan perantau Minang tersebut, merupakan masyarakat Sumbar yang selama ini tinggal di daerah Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Yang sebelumnya terjadi kerusuhan, mengakibatkan 10 orang perantau Minang meninggal dunia.

Menurut Syaifullah, kejadian itu membuat perantau asal Sumbar di Wamena  mengalami trauma, sehingga banyak yang berkeinginan pulang ke tanah asalnya.

"Kepulangan perantau Minang asal Wamena ini semuanya ditanggung oleh bantuan dari 'Sumbar Peduli Sesama', untuk hari ini ada sekitar 187 orang, tahap pertama yang barusan datang ada 50 orang dan yang ke dua nanti 137 orang menggunakan pesawat Papua Ekspres Air, diperkirakan kedatangannya sekitar pukul 01.50 WIB dini hari," jelas Syaifullah.

"Isya Allah semua berjalan dengan lancar," ucapnya.

Selanjutnya Kepala Biro Bintal dan Kesra Sumbar menyerahkan bantuan uang saku kepada pengungsi Wamena sebesar Rp. 40.000.000 dengan rincian dewasa 30 orang masing-masing Rp. 1.000.000 dan anak-anak 20 orang masing-masing sebesar Rp. 500.000.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Ikatan Keluarga Minang (IKM) Jayawijaya Zulkifli mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumbar yang telah berupaya membawa mereka ke Sumbar.

"Kami sangat berterima kasih sekali pada pemprov Sumbar yang bisa membawa kami ke kampung halaman, semoga Allah membalas kebaikan ini, Aamiin," ujarnya.

"Tali persaudaraan ini lebih berharga dari segalanya, ibarat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, inilah dirasakan oleh saudara-saudara kita Minangkabau, sehingga kami bisa kembali disini," imbuh Zulkifli.

Kemudian Kepala Dinas Sosial Sumbar Jumaidi juga akan mengirimkan bantuan berupa logistik makanan ke tempat pengungsi asal Wamena.

"Kami sangat prihatin sekali dengan kondisi perantauan Minang asal Wamena ini, dalam waktu dekat ini kami akan salurkan bantuan berupa makanan, semoga bantuan itu bisa mengurangi bebannya," ungkap Jumaidi.

Perantau Minang yang sudah sampai di BIM akan diantarkan langsung ke kampung halamannya menggunakan bus yang telah disediakan.

"Ada dua unit bus yang akan mengantarkan mereka ke kampung halamannya, semoga mereka selamat sampai tujuan," tuturnya.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno resmikan Kantor Grab wilayah Padang di jalan By Pass depan Kantor Polsek Kuranji Kota Padang, Kamis (3/10/2019).

Perusahaan teknologi penyedia aplikasi transportasi online, Grab untuk wilayah Padang saat ini sudah berkembang sangat baik dan melayani masyarakat atau pelanggannya berbagai keperluan dan kebutuhan.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno saat memberikan sambutan dalam rangka peresmian kantor Grab Padang.

Gubernur Sumbar mengatakan, Grab merupakan mitra bagi masyarakat, jadi kedepankan faktor keselamatan, selain itu gubernur juga mengharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal bagi sektor transportasi, ekonomi, sosial dan pariwisata di Sumbar.

"Kita sangat mendukung hadirnya Grab di di sini, karena Grab adalah alat transportasi yang dibutuhkan masyarakat, cepat, akurat, aman dan murah, sehingga terjangkau oleh masyarakat," kata Irwan Prayitno

Konsep yang dianggap sebagai salah satu upaya penguatan ekonomi rakyat mandiri tersebut disambut baik Gubernur Sumbar dengan memberikan restu bagi Grab untuk terus beroperasi dan menjalin kerja sama dengan pihak pemerintah setempat, swasta dan masyarakat Sumbar.

"Saat ini, masyarakat bisa dikatakan tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan transportasi online, mulai dari mengantarkan penumpang, barang, hingga makanan, bahkan keluarga saya juga menggunakan ojek Online Grab," ungkapnya.

"Dengan adanya kantor baru ini, kita berharap Grab dapat meningkatkan pelayanannya pengguna Grab, apalagi kantor ini bisa dimanfaatkan para mitra untuk berbagai keperluan dan mengurus segala sesuatu terkait kemitraan," ucap gubernur.

Turut hadir dalam kesempatan itu dari Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata Sumbar, kepolisian setempat, Emerging Sumatera Manager Reiza Paftalika, City Manager Grab kota Padang Johan Banapinto, City Business Development kota Padang Dwi Yolla Okhesia dan beberapa pihak lainnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan potong tumpeng dan penandatanganan prasasti sebagai simbol peresmian kantor tersebut.(rel)