Padang,Lintas Media.
Aktivitas di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat lumpuh akibat aksi brutal para pendemo yang merusak ruangan dan fasilitas yang ada di DPRD Sumbar kemaren Rabu (25/9) kemaren.

Menurut pantauan Lintas Media News.com pada pagi hingga sore hari. Kamis (26/9),Fasilitas gedung anggota dewan tersebut rusak parah.Staf dan Cleanning Service (CS) terpaksa gotong royong berkeringat membersihkan puing-puing sisa demonstrasi brutal mahasiswa tersebut.

Fokus pembersihan yang utama dilakukan di ruangan paripurna.Karena,besok dalam rencana ada agenda rapat paripurna pelantikan pimpinan definitif DPRD Sumbar. Selain itu, beberapa ruangan lain, tampak juga sudah mulai dibersihkan. Kursi-kursi di keluarkan dari ruangan dan di susun di suatu tempat.

Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar, Irsyad Syafar mengatakan, untuk fasilitas seperti meja dan kursi masih bisa digunakan. Namun, banyak kaca di setiap ruangan yang pecah. Termasuk untuk sound system hancur.

“Sampai sore ini kami masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Kemendagri. Rencananya Jumat besok rencana akan diaadakan sidang paripurna pelantikan pimpinan definitif,” ujar Irsyad kepada wartawan di DPRD Sumbar, Kamis (26/9).

Apabila kondisi ruangan rapat utama tidak memungkinkan hingga SK pelantikan keluar, Isyad mengatakan, pelantikan akan dilakukan di halaman kantor DPRD Sumbar.

"Dulu hal ini juga pernah terjadi ketika pelantikan Gubernur pasca gempa 2009.Kita punya pengalaman, bapak Gubernur dilantik di garasi mobil DPRD pasca gempa",jelasnya.

Irsyad memastikan, untuk tugas-tugas kedewanan tidak akan terganggu meski kondisi kantor DPRD lumpuh akibat kerusakan. Pihaknya juga terus melakukan invetarisir kerugian atas kerusakan aset-aset.

“Itu masih dihitung, (tapi) perkiraaan kerugian kerusakan DRPD Sumbar sekitar Rp3 miliar. Kami juga telah ambil langkah hukum, kerusakan aset-aset dan kantor DPRD ini telah kita laporkan ke pihak kepolisian,” ujarnya.

Sementara,Sekretaris DPRD Sumbar H.Raflis, SH, mengatakan. Kerusakan yang disebabkan oleh pengunjuk rasa tersebut harus segera dibersihkan dan diperbaiki.

“Kita bersihkan semua sisa-sisa kerusuhan kemarin, agar aktifitas bisa berjalan baik kembali,”ujar Raflis,di sela-sela gotong royong pembersihan puing-puing akibat aksi brutal demonstrasi kemaren.

Dari pembersihan tersebut, juga dilakukan sortir terhadap asset DPRD Sumbar. “Jika ada yang masih bisa dipakai akan dipergunakan, jika tidak tentu harus diganti baru,”ujar Rafkis.

Dan untuk penggantian baru tentunya akan memakan anggaran cukup besar, dan akan menyedot anggaran yang semestinya bisa dipergunakan untuk yang lainnya.Tutup Raflis.(Sri)

Padang,Lintas Media News.
Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengadakan Rapat Koordinasi Kehumasan   dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan pemerintah provinsi Sumatera Barat, di Hotel Mercure, Kamis (26/9/2019).

Rapat ini digelar untuk mensosialisasikan dan pemahaman, mengenai isu-isu terkini dalam industri Hulu Migas. Selain itu rapat berkala ini juga berfungsi sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan antara SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Pemprov Sumbar di wilayah operasi Sumbagut.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, menyam­paikan, kegiatan ini diharapkannya  eksplorasi maupun produksi yang telah direncanakan oleh SKK Migas bersama KKKS dapat berjalan lancar dan tanpa kendala berarti. Dan komitmen selalu memberikan keuntungan ke masyarakat.

“Semua punya tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, saya berharap perusahaan Migas yang ada di Sumbar ini terus memberikan keuntungan bagi masyarakat,” kata Irwan Prayitno.

“Kita juga inginkan kerjasama antara instansi dan perusahaan ada timbal baliknya, sehingga perusahaan bisa pro aktif dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi yang ujungnya menimbulkan efek di masyarakat," tuturnya.

Selanjutnya Gubernur menyampaikan SKK Migas memastikan Sumatera Barat akan menjadi penghasil minyak dan gas bumi (migas) dalam dua tahun mendatang, setelah ditemukan cadangan migas di Kabupaten Sijunjung.

Sumber cadangan migas yang berada di cekungan Ombilin tersebut akan menghasilkan gas kondesat. Sampai saat ini baru ditemukan satu titik sumber cadangan migas di Sumbar.

“Baru ada satu titik sumber cadangan migas di Sumbar, tapi dengan ada pengembangan di lapangan. Nanti akan dicari pada titik lain, sebenarnya sudah lama ditemukan oleh Caltek pada tahun 1980-an," ungkap gubernur Sumbar.

"Tentunya membutuhkan dana yang besar, disebakan transportasi produksi sangat jauh sampai ke Teluk Bayur dan tidak ekonomis sehingga cadangan migas tersebut belum dikembangkan," jelasnya.

Pemerintah akan terus berupaya dengan perkembangan teknologi akhirnya sumber cadangan migas tersebut nantinya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Ia yakin kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi  akan menghasilkan banyak dampak positif bagi masyarakat.

"Insya Allah dalam waktu dekat, itu akan menghasilkan untuk pendapatan Sumbar dan bisa mensejahterakan masyarakat," imbuhnya

Sementara itu Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Avicenia Darwis membenarkan, ditemukanya cadangan migas di Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Sijunjung.

"Alhamdulillah kita juga sudah melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait seperti KKKS di Provinsi Sumbar," katanya.

Selain menjadi pondasi ekonomi negara di sektor APBN, dampaknya juga dirasakan hingga ke masyarakat paling bawah. Ia berharap agar KKKS memiliki kemampuan mumpuni dalam mengelola isu-isu dan terus menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan SKK Migas sebagai pengatur dan pengawas industri Hulu Migas di Indonesia.

Kemudian pada Rapat Koordinasi Kehumasan SKK Migas - KKKS Wilayah Sumbagut, Avicenia Darwis minta agar dapat menghasilkan mensejahterakan rakyat Indonesia.(rel)

PADANG,Lintas Media.
Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Barat (Sumbar) menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Rabu (25/9).

Kedatangan mahasiswa tersebuy adalah untuk menyampaikan aspirasi mereka dan menyuarakan sejumlah tuntutan.

Mahasiswa memadati gedung wakil rakyat mulai dari pukul 10.00 pagi. Sejumlah tuntutan mereka sampaikan, diantaranya menolak revisi Undang-undang (UU) KPK, menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), menolak Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), dan menuntut adanya solusi untuk persoalan kabut asap yang melanda sejumlah daerah beberapa waktu belakangan.

Kedatangan mahasiswa, diterima oleh Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar Isryad Safar, Wakil Ketua DPRD Defenitif usulan Partai Demokrat, Suwirpen Suib, Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, Hidayat, Anggota DPRD dari Fraksi PAN, Maigus Nasir, dan beberapa yang lain.

Wakil Ketua DPRD Sementara Provinsi Sumbar, Irsyad Safar mengatakan, aspirasi yang disampaikan mahasiswa diterima dan dicatat oleh DPRD Provinsi Sumbar. Selanjutnya akan diteruskan ke pusat sesuai kewenangan yang dimiliki DPRD

Hingga pukul 14.00 WIB siang ini, ribuan mahasiswa masih tidak mau beranjak dan  terus melakukan orasi di halaman gedung DPRD Sumbar. (Sri)

JAKARTA.Lintas Media News. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (PKPS/ sebelumnya IKPS) Alirman Sori meminta aparat keamanan mengusut tuntas kematian warganya dalam kerusuhan di Papua.

Seperti diketahui, sembilan diantara korban tewas dalam aksi kerusuhan di Wamena, Papua adalah warga asal Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Alirman Sori menyatakan mengutuk tindakan keji yang sampai menewaskan anak - anak tersebut.

"Kami meminta pihak kepolisian mengusut tuntas dan menindak pelaku kejahatan yang merenggut korban ini. Bahkan, anak-anak juga ikut menjadi korban tewas," kata Alirman Sori, Selasa (24/9/2019).

Atas nama PKPS, ia menyampaikan dukacita yang mendalam atas peristiwa yang menewaskan warga asal Pesisir Selatan dalam kerusuhan di Papua tersebut. Dia berharap agar kondisi kembali kondusif agar masyarakat dapat tenang dan aktifitas berjalan normal.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terpilih daerah pemilihan Sumatera Barat ini menyatakan mengutuk semua tindakan yang berbau Suku, Agama, Ras dan Antar Kelompok (SARA).

Dia meminta aparat keamanan dapat mengendalikan situasi dan menindak pelaku kejahatan dalam peristiwa tersebut. Dia juga meminta agar aparat keamanan dapat memastikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tegak di seluruh wilayah tanah air. (rel)

Padang.Lintas Media.

Prihatin kabut asap yang akan menimbulkan berbagai penyakit,terutama penyakit Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA),Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Firdaus, SHI,yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman,bersama puluhan relawannya yang sering disebut PANGLIMA01 membagikan masker untuk masyarakat, terutama pengguna jalan di daerah pemilihannya.

Menurut Firdaus,ribuan masker tersebut dibagikan dibeberapa titik Diantaranya, Tugu Tabuik Kota Pariaman, Simpang Lintas Tugu Lauak Lubuk Alung, Simpang empat Lubuk Alung, Sintoga, Tandikek, dan lain-lain.

"Kegiatan bagi-bagi masker ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap bencana kabut asap yang melanda Sumatera Barat akibat kebakaran hutan dan lahan di daerah Riau dan Jambi," kata Firdaus, Selasa (24/9).

Agenda yang  merupakan bentuk kepedulian terhadap bencana kabut asap ini, mengusung tema "Sedikit Kepedulian Memberi Manfaat bagi Masyarakat",jelas Firdaus.

Pada kesempatan itu,Firdaus berharap, aksi peduli ini hendaknya dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk waspada terhadap kabut asap yang dapat membahayakan kesehatan.

Menurut Firdaus,Pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya tengah melakukan upaya penanggulan bencana kabut asap ini dengan memadamkan titik-titik api, serta upaya-upaya lainnya yang bisa dilakukan.

"Mudah-mudahan tindakan kecil yang telah kami lakukan ini, bisa bermanfaat bagi masyarakat.Dan bapak/ibu/kawan2/sahabat2/Anggota Dewan yang terhormat juga ikut turun serentak melaksanakan aksi peduli terhadap bencana asap ini terutama di Dapil kita masing-masing. Kita abdikan diri dengan segenap jiwa dan raga demi negri tercinta",tutup Firdaus Politisi PKB yang juga mantan wartawan ini.(Sri)

Padang,Lintas Media.

Untuk menghindari berjangkitnya Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) di wilayah Sumatera Barat.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Firdaus Wiros meminta. Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/ kota terus memantau perkembangan kabut asap.

"Kalau kondisi tidak memungkinkan, Diknas harus segera menyurati kepala sekolah untuk meliburkan siswa, ini untuk selamatkan generasi penurus bangsa,”ujar Firdaus kepada media, Senin (23/9) di DPRD Sumbar.

Menurut Firdaus keputusan Bupati dna Walikota di 14 daerah di Sumbar yang memindahkan siswa dari PAUD hingga SMA sederajat ke rumah adalah tepat.

“Saya pantau kabut asap terus menebal serbu Sumbar, dan saya minta kalau kualitas udara sudah berbahaya, Dinas Pendidikan harus proaktif surati Kepala Daerah yang belum meliburkan siswa/winya untuk segera meliburkan sekolah,”ujar Firdaus.

Menurut Firdaus,kebijakan meliburkan siswa karena,   Anak-anak rentan terkena penyakit ISPA akibat terlalu banyak menghirup udara tidak segar ini,anak-anak harus dilindungi dari gangguan kesehatan akibat kabut asap. Pemerintah harus tanggap terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kondisi seperti ini.

Disamping itu,Firdaus Anggota DPRD Sumbar yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Padang Pariaman dan Kota Pariaman ini, juga meminta agar pelayanan medis di rumah-rumah sakit yang ada di wilayah Sumbar, untuk siaga selama 24 jam.

“Apabila ada masyarakat yang terjangkit gejala penyakit akibat kabut asap, harus segera mendapat penanganan intensif dari pihak rumah sakit,pihak rumah sakit jangan kemungkakan dulu pembayarannya tetapi,dulukan penanganannya",pinta Firdaus.

Dijelaskan Firdaus.Dari informasi yang dikumpulkan, sampai hari ini, telah 14 kota dan kabupaten di Sumbar meliburkan siswanya. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerahnya masing-masing yaitu: Agam, Bukittinggi,Payakumbuh, Sawahlunto, Kab Solok, Dharmasraya, Solsel,Tanah Datar, Padang Panjang, Limapuluh Kota 11. Pariaman 12. Sijunjung, Kota Solok, dan Pasaman. (Sri)

Padang.Lintas Media.

Menolak pembahasan Rancangan Undang – Undang (RUU) KUHP yang tengah dibahas DPR RI,
ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Senin (23/9) siang.

Randi Pangeran, salah seorang perwakilan mahasiswa tersebut dalam aksinya menyatakan. RUU KUHP terlalu tergesa-gesa dan tidak patut disahkan. Banyak pasal – pasal dalam RUU KUHP yang dinilai tidak relevan.

" Kami berharap, DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat meneruskan aspirasi penolakan kami ini kepada pemerintah pusat",harap Randi.

Sambil membawa spanduk dan poster, aksi mahasiswa tersebut mengkritisi draft RUU KUHP dan meminta DPR RI menghentikan pembahasan. Mahasiswa juga mengkritisi beberapa RUU lainnya, termasuk revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perwakilan mahasiswa tersebut diterima wakil ketua sementara DPRD  Irsyad Syafar dan berjanji akan melanjutkannya kepada pemerintah pusat secara kelembagaan sesuai dengan kewenangan DPRD.

“Aspirasi yang disampaikan akan kami tampung dan akan meneruskannya secara kelembagaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki DPRD kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Aspirasi ini merupakan bagian dari suara masyarakat di daerah dan kewajiban DPRD menampung dan meneruskannya,” kata Irsyad.

Aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian  Polresta Padang. Setelah berorasi dan beraudiensi, mahasiswa membubarkan diri dengan tertibnya.(Sri)

Padang.Lintas Media.

Walau sempat diskor selama dua jam,akhirnya calon pimpinan definitif ditetapkan juga.Supardi dengan usulan SK DPP Gerindra nomor: 08-0427/Kpts/DPP-GERINDRA/2019, tertanggal 17 Agustus 2019 ditetapkan sebagai Calon definitif Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, pada rapat paripurna dewan Senin (23/9) di ruangan gedung utama DPRD Sumbar.

Rapat paripurna dewan yang  dipimpin Ketua Sementara DPRD Sumbar Desrio Putra mengatakan.Meskipun anggota DPRD Sumbar telah mengucapkan sumpah dan janjinya sebagai pejabat daerah,untuk dilaksanakan tugas,fungsi dan kewenangannya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah,belum dapat berjalan sebelum ada Pimpinan Definitif,alat kelengkapan dan Fraksi-fraksi.

Menurut Desrio,berdasarkan komposisi perolehan kursi maka Gerindra berhak atas posisi ketua sedangkan tiga wakil ketua akan diisi oleh  H. Irsyad Syafar,Lc. M.Ed (124/SKEP/DPP-PKS/2019) dari PKS.   H. Suwirpen Suib. S. Sos ((73/SK/DPP.PD/VIII/2019) dari  Demokrat yang kedua SK-nya tertanggal 28 Agustus, dan H. Indra DT. Rajo Lelo. SH. MM (PAN/A/Kpts/KU-SJ/127/VIII/2019, tertanggal 23 Agustus dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Selain menetakan pimpina dewan, rapat paripurna juga mengumumkan keanggotaan fraksi-fraksi, dengan pimpinannya, yaitu, fraaksi Gerindra dipimpin oleh H.Hidayat.SS.MH, PKS Drs. H. Nurfirman Wansyah, PAN H. Dody Delvy, SE, Demokrat H. Ismet Amzis, ST, Golkar Ir. H. Hendra Irwan Rahim.MM, PPP-Nasdem Sawal Dt Putiah, SH, PDI-P dan PKB Albert Hendra Lukman, SE, yang ditetapkan dalam keputusan dewan nomor 16/Kep.Pim/2019.

Hasil dari keputusan rapat paripurna DPRD Sumbar ini,untuk selanjutnya akan diusulkan untuk ditetapkan Mentri Dalam Negri, atas nama Presiden RI.Kata Desrio.(Sri)

Padang.Lintas Media.

Agar populasi ikan Bili danau Singkarak tidak terancam punah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar sepakat untuk menertibkan cara penangkapan ikan Bili tersebut,terutama penangkapan yang memakai kapal Bagan dan jaring angkat.

Kesimpulan itu diambil pada rapat dengar pendapat DPRD Sumbar dengan DKP Sumbar,  terkait banyaknya keluhan masyarakat yang masuk ke DPRD Sumbar tentang kekuatiran mereka akan populasi ikan Bili apabila penangkapannya tidak ditertibkan.

Rapat dengar pendapat antara DPRD dengan DKP tersebut dipimpin Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar Irsyad Syafar,Indra St Rajo Lelo dan anggota DPRD lainnya Arkadius Datuak Intan Bano yang didampingi Sekretaris DPRD Sumbar Raflis di ruangan khusus DPRD Sumbar.Kamis (19/9).

Kepala DKP Provinsi Sumatera Barat Yosmeri pada kesempatan itu menjelaskan, upaya penertiban ini dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur (Pergub). Nelayan bagan sudah diberi tenggang waktu sejak tahun 2017, sementara Pergub sudah diterbitkan sejak tahun 2016.

Selama dua tahun, seiring sosialisasi, nelayan bagan diberikan kesempatan untuk mengganti peralatan tangkap yang mereka gunakan.Karena, alat tangkap yang digunakan nelayan kapal bagan mengancam populasi ikan bilih, sebab menggunakan pencahayaan.

Memasuki tahun 2019, penertiban mulai dilakukan oleh tim gabungan. Namun, penertiban ini menghadapi kendala karena penolakan dari nelayan bagan tersebut. Akhirnya diupayakan mediasi di DPRD Sumbar bersama Hendra Irwan Rahim (Ketua DPRD saat itu).

“Dalam kesepakatan itu, sudah ditegaskan, diberikan kesempatan waktu tujuh bulan hingga bulan Juli. Kesempatan ini justru membuat nelayan bagan menjadi bertambah,” bebernya.

Yosmeri menambahkan, yang menggantungkan mata pencarian pada ikan bilih tidak hanya ratusan orang nelayan bagan. Ada ribuan orang nelayan lainnya yang bertahan menggunakan jaring angkat tanpa lampu, hingga masyarakat pengolah ikan bilih yang harus diselamatkan.

Menyoal populasi ikan bilih, dalam kondisi normal, perkembangbiakannya cukup bagus. Dia mencontohkan tahun 2005, bibit ikan bilih Danau Singkarak dibawa ke Danau Toba, Sumatera Utara. Beberapa tahun kemudian, nelayan di danau Toba bisa menghasilkan ratusan ton ikan bilih setiap hari bahkan hasilnya dijual lagi ke Sumatera Barat.

“Namun, karena sistem penangkapan ikan bilih di Danau Toba menggunakan kapal bagan, akhirnya populasinya menjadi berkurang. Ini dikhawatirkan akan terjadi juga di Danau Singkarak kalau tidak dicegah. Sementara nelayan lainnya yang tidak menggunakan lampu bagan juga terancam mata pencariannya,” lanjutnya.

Yosmeri dalam kesempatan itu juga mengungkapkan bahwa penertiban akan tetap dilakukan untuk menjaga kelestarian ikan bilih. Penertiban dilakukan terhadap nelayan kapal bagan, sementara nelayan jaring angkat non bagan akan tetap dibolehkan sesuai aturan di Pergub.

Dia juga berharap, evaluasi Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTRKSP) Danau Singkarak oleh Kementerian Dalam Negeri bisa selesai secepatnya untuk lebih menguatkan dalam melakukan pencegahan.

Sementara,Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar Irsyad Syafar mengatakan.Pihaknya sepakat,untuk kelestarian ikan bilih penertiban nelayan kapal bagan harus tetap dilakukan, agar masyarakat nelayan tidak kehilangan mata pencarian.

DPRD setuju DKP bersama tim melakukan penertiban terhadap kapal bagan yang beroperasi di Danau Singkarak. Namun demikian,diminta penertiban dilakukan dengan pendekatan persuasif sehingga tidak menimbulkan gesekan.Minta Irsyad.

Disamping itu,DKP juga harus memprogramkan bantuan peralatan tangkap yang sesuai dengan aturan kepada nelayan kapal bagan tersebut. Dengan demikian, upaya pelestarian ikan bilih di Danau Singkarak dapat berjalan, namun mata pencarian masyarakat tidak diabaikan.Tukuk Irsyad.

Senada dengan itu,anggota DPRD Sumbar asal Kabupaten Tanahdatar, Arkadius Datuak Intan Bano menambahkan, pelestarian Danau Singkarak termasuk ikan bilih sebagai spesies endemiknya harus dilakukan. Danau Singkarak memiliki potensi ekonomi besar di sektor pariwisata dan ikan bilih menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk datang berkunjung.

Meski demikian, pemerintah daerah  jangan mengabaikan nasib masyarakat nelayan kapal bagan yag terkena penertiban. Untuk mereka harus ada solusi agar mata pencarian masyarakat tetap berjalan.Kata Arkadius.(Sri)

Padang,Lintas Media.

Tingginya jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Sumbar,puluhan perempuan dari berbagai organisasi salah satunya Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) Nurani Perempuan datangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumbar, kemaren.

Tuntutan mereka yaitu, meminta dukungan dari DPRD Sumbar untuk mendesak pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU- PKS). Sebelumnya aksi dan tuntutan serupa juga dilakukan Nurani Perempuan dan sejumlah organisasi perempuan ini ke DPRD Sumbar, tepatnya pada 10 Oktober Tahun 2018 lalu.

Direktur Nurani Perempuan, Meri mengatakan mereka menilai perlu untuk mengingatkan kembali tentang pentingnya RUU ini untuk segera disahkan. Apalagi mengingat RUU tersebut telah lama terbengkalai atau tak kunjung disahkan bertahun lamanya. Selain itu mereka sengaja datang berdemo kembali ke DPRD mengingat telah bergantinya susunan anggota DPRD Sumbar pasca pemilu legislatif.

"Dengan telah bergantinya susunan anggota DPRD Sumbar sejak 28 agustus lalu, kami menilai perlu untuk kembali mengingatkan dan menegaskan tuntutan kami terkait RUU PKS ini," ujar Meri.

Dia mengatakan Nurani Perempuan menuntut dukungan dari DPRD Sumbar secara nyata terkait mendesak pemerintah pusat mengesahkan RUU PKS. Salah satu bukti itu bisa diperlihatkan dengan memenuhi tuntutan para pendemo hari itu yang meminta DPRD Sumbar memberikanstatemen dukungan terhadap pengesahan RUU PKS. 

Ditambah Meri, saat ini RUU PKS sangat dibutuhkan untuk segera menjadi undang-undang atau regulasi resmi. Hal ini dikarenakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak masih relatif banyak terjadi. Begitu pula di Sumbar.

Menurut Meri, berdasarkan data dari Polda Sumbar, jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan di Sumbar tergolong banyak. yakni 172 kasus dari tahun 2016 hingga 2018. Dia memperkirakan jumlah itu sebenarnya lebih banyak lagi. Hal ini dikarenakan banyak kasus yang sebenarnya tak dilaporkan kekepolisian.

Selain itu, jumlah untuk kekerasan pada anak juga  terbilang banyak. Berdasarkan data, jumlah kekerasan terhadap anak di Sumbar pada Tahun 2017 ada sebanyak 558 kasus.Yakni diantaranya 165 kasus kekerasan fisik dan 393 kekerasan seksual. Data tersebut merupkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sementara itu untuk kasus kekerasan seksual di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 16 ribu kasus sepanjang tahun 2016 hingga 2018. Itu pun berdasarkan data yang masuk ke Komnas Perempuan dan anak.Ujar Meti

 Meri berpendapat jumlah ini masih jauh lebih sedikit karena biasanya jumlah kasus serupa itu tak dilaporkan dan dipendam begitu saja. Melihat sangat banyaknya kasus kekerasan pada perempuan ini, maka pemerintah Sumbar seharusnya menanggapi dengan serius. Salah satunya segera mendesak pemerintah pusat untuk segera mengesahkan RUU P-KS.

"Jika RUU ini tidak segera disahkan, kita mengkhawatirkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak tak akan berkurang. Bahkan bisa jadi akan terus meningkat," ujarnya. 

Meri mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebabnya adalah kecanggihan teknologi internet yang memungkinkan banyaknya film dan video yang memicu kekerasan beredar.

RUU ini, kata dia, juga harus disahkan karena melihat kenyataan selama ini penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum ideal. Bahkan, menurut dia, korban kekerasan, terutama perempuan, malah diperlakukan dengan tidak santun. Tak cenderung pula malah menjadi pihak yang dipersalahkan. Padahal mereka adalah korban.

Selain itu, tambah dia, ada harapan setelah RUU ini disahkan maka akan ada prosedur yang baik untuk menanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satunya terkait biaya visum untuk korban.

"Biaya visum sangat mahal. Korban selama ini harus menanggung biaya itu sendiri. Bahkan banyak yang gagal untuk melakukan proses hukum karena tak ada biaya untuk visumm," tegasnya. (Sri)

Padang.Lintas Media.

Di Sumatera Barat (Sumbar) khususnya di Kota Padang,Rancangan Undang – Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) masih menuai pro dan kontra.Sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Umat (AMPU) kemaren menggelar aksi penolak RUU ini di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.

Primananda Ikhsan, juru bicara AMPU Sumbar mengatakan.Kami menyatakan penolakan RUU PKS ini  karena,di dalamnya sarat dengan nilai liberalisme dan banyak yang bertentangan dengan nilai agama dan moral bangsa Indonesia.

Mewakili 17 organisasi kemasyarakatan yang bergabung di dalam AMPU, Prima menyatakan.RUU PKS ini berpotensi membuka peluang merebaknya perilaku seks menyimpang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender).

Dalam aksi itu, AMPU Sumatera Barat meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat. Primananda meminta DPRD Sumbar menyampaikan langsung permintaan mereka kepada Komisi VIII DPR RI yang tengah membahas RUU tersebut, agar pembahasan dihentikan.

“Kami harapkan DPRD Sumbar bisa menyampaikan langsung aspirasi ini kepada Komisi VIII DPR RI, untuk menghentikan pembahasan RUU PKS,” katanya.

Kedatangan ratusan peserta aksi unjuk rasa dari AMPU Sumatera Barat ini diterima oleh beberapa orang anggota DPRD Sumatera Barat. Antara lain, Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Sumatera Barat Irsyad Syafar (PKS), Budiman (PKS), Suwirpen Suib (Demokrat) dan Hidayat (Gerindra).

Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Sumatera Barat Irsyad Syafar kepada perwakilan peserta aksi menyatakan siap menampung dan melanjutkan aspirasi yang disampaikan. Aspirasi yang disampaikan merupakan suara – suara dari masyarakat di daerah yang harus ditindaklanjuti.

Secara pribadi dan kepartaian, Irsyad menyatakan sepakat menolak dan partainya di pusat telah mengusulkan perubahan terhadap judul RUU menjadi Penghapusan Kejahatan Seksual. Seiring itu, Provinsi Sumatera Barat sendiri saat ini tengah berencana akan merevisi Perda yang berkaitan dengan maksiat dan penyakit masyarakat dimana rencananya akan mempertegas mengenai LGBT.

“Melihat RUU PKS yang saat ini, bisa saja rencana ini (revisi Perda) tidak bisa dilanjutkan karena nantinya akan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Padahal, revisi Perda ini justru akan mempertegas aturan terkait kejahatan seksual dan kelainan seksual,” papar Irsyad.

Irsyad berjanji akan membawa persoalan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut ke dalam rapat kelembagaan untuk diteruskan ke pemerintah pusat dan DPR RI. Dia meminta agar masyarakat bersabar dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan ketika melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan pemerintah. (Sri)