Padang. Lintas Media.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Raflis menyambut kedatangan siswa/siswi SD Yari School bersama beberapa orang jajarannya di Sekretariat DPRD di ruangan khusus I DPRD,Selasa (10/9).

Kedatangan siswa/siswi Sekolah Dasar (SD) Yayasan Anak Republik Indonesia (YARI) School tersebut ke gedung DPRD,ingin mengetahui seluk beluk kelembagaan DPRD.

Kepala SD Yari School, Septia Meri menjelaskan, kedatangan ke gedung DPRD adalah dalam rangka pengenalan langsung kelembagaan DPRD kepada siswa. Dengan cara belajar langsung seperti ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap kelembagaan DPRD.

Septia Meri menambahkan, ada perbedaan daya serap dan daya ingat usia anak-anak antara hanya mendengarkan dengan belajar langsung ke lapangan. Pengalaman di lapangan lebih cepat dipahami dan diingat daripada hanya dengan mendengar.

“Jadi, dengan membawa anak – anak langsung ke gedung DPRD, tentunya hasil yang dicapai dalam pembelajaran akan berbeda dengan hasil yang diperoleh melalui penjelasan di kelas,” ulasnya.

Sekretaris DPRD, Raflis sangat mengapresiasi kedatangan anak – anak tersebut ke gedung DPRD untuk belajar dan mencari tahu seluk beluk kelembagaan DPRD.

Disamping mengapresiasi  murid-muridnya,Raflis juga mengapresiasi guru – guru yang telah mengajak siswa/siswinya untuk datang ke gedung DPRD untuk memberikan pengenalan kelembagaan DPRD kepada anak – anak sejak dini.

Pada kesempatan itu,Raflis menerangkan. Fungsi DPRD kepada para siswa. Anggota DPRD berasal dari partai politik dan dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum (pemilu). Untuk periode 2019 – 2024 ini anggota DPRD Sumbar berasal dari sembilan parpol yaitu Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, Golkar, PPP, PDIP, Nasdem dan PKB.

“Anggota dewan terbanyak berasal dari Partai Gerindra yaitu 14 kursi. Kemudian dari PKS ada 10 kursi, Demokrat ada 10 kursi serta PAN juga 10 kursi,” terang Raflis menjawab pertanyaan salah seorang siswa SD Yari School.

Raflis juga menerangkan mengenai tugas – tugas anggota DPRD kepada para siswa. Dia berharap, pengenalan lingkungan lembaga DPRD akan mendorong generasi bangsa ke depan semakin cerdas dalam mengenal lembaga – lembaga pemerintahan serta memahami fungsi masing-masing lembaga tersebut.

“Tidak menutup kemungkinan juga, diantara anak – anak yang hadir hari ini ada yang menjadi anggota DPRD nantinya. Untuk itu kalian harus rajin belajar supaya cerdas dan bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan,” pesan Raflis. (Sri)

Padang.Lintas Media.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Firdaus dan Rico Alviano, didampingi Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis menerima kedatangan puluhan mahasiswa Gema Pembebasan Wilayah Sumatera Barat,menuntut agar hak Hikma Sanggala sebagai mahasiswa di IAIN Kendari dikembalikan ke kampus.

Puluhan mahasiswa tersebut diterima Firdaus setelah berorasi di halaman gedung  DPRD Sumbar Selasa (10/9).

Koordinator aksi Gema Pembebasan Sumatera Barat Hendra Syahputra dalam orasinya menyampaikan, sikap Rektor IAIN Kendari yang memberhentikan Hikma Sanggala merupakan tindakan yang zhalim dan diktator. Karena,telah men-drop out (DO) Hikma dari kampus.

Menurut Hendra,mahasiswa menuntut karena, dengan fakta-fakta yang ada, Hikma tidak bersalah seperti apa yang dituduhkan. Mahasiswa juga menuntut untuk memberhentikan segala bentuk persekusi dan tekanan terhadap suara kritis intelektual mahasiswa.

Hendra menegaskan, alasan atau dasar dikeluarkannya SK pemberhentian terhadap Hikma Sanggala dapat dikategorikan sebagai tuduhan fitnah serius. Apa yang disebut sebagai aliran sesat oleh rektor tidak jelas dasar dan buktinya.

Mahasiswa juga mempertanyakan maksud rektor IAIN Kendari soal paham radikalisme. Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan mengenai tuduhan terbukti menjadi anggota, pengurus atau kader organisasi terlarang. Tuduhan itu dinilai sembrono karena tidak jelas organisasi mana dan keputusan pemerintah yang mana yang melarang.

Hikma Sanggala merupakan mahasiswa akhir IAIN Kendari dan saat ini tengah menyusun skripsi. Namun, ia mendapat surat pemberhentian dari Rektor IAIN Kendari nomor 0653 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai mahasiswa IAIN Kendari.Jelas Hendra.

Menyikapi apa yang disampaikan oleh Hendra sebagai perwakilan mahasiswa gema pembebasan. Firdaus berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa yang telah disampaikan ini ke pemerintah pusat.

“Aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa terkait persoalan Hikma Sanggala ini kami terima dan DPRD secara kelembagaan akan meneruskannya kepada pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti,” kata Firdaus.

Firdaus menambahkan.Sesuai dengan kewenangan dan aturan perundang – undangan yang berlaku.DPRD Sumbar akan membahas aspirasi yang disampaikan mahasiswa tersebut.(Sri)

Rombongan Sekolah Kebangsaan Putrajaya Malaysia Foto bersama dengan Walikota Sawahlunto Deri Asta usai pembukaan SISSCa.



Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint II Wilayah Persekutuan Putrajaya Malaysia ikut memeriahkan pembukaan Sawahlunto Internasional Songket Silungkang Carnival (SISSCA) dengan 3 jenis tarian yang digabungkan menjadi satu yaitu joget ,inang dan zapin.

SISSCa ke-5 tahun 2019 ini dibuka secara resmi oleh , Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rebuplik Indonesia Muhadjir Effendy Minggu (8/9) di terminal Kota Sawahlunto.

Muhadjir Effendy dalam sambutannya mengatakan.Dalam memberi nilai tambah (branding) pada Songket,harus kreatif dan inovatif dalam mengelolanya.Karena,Era industri 4.0 sekarang ini, dalam berkompetisi sangat menantang maka, setiap produk yang ditawarkan ke pasar harus ada branding dan unique sellingnya.

Menurut Muhadjir, penyelenggaraan SISSCA ini, termasuk dalam daya inovatif Sawahlunto untuk membranding Songket Silungkang.
"Bagus sekali, publik jadi tahu bahwa Songket Silungkang dari Sawahlunto ini kaya dengan sejarah dan budaya serta didesain dengan sedemikian rupa dalam beragam pola",jelas Muhadjir.

Dalam melestaraikan dan menjual produk kekayaan lokal, memang harus dipaju,jangan sampai produk lokal kalah bersaing, karena tidak ada sentuhan kreatifitas dan inovasi,” ucapnya.

Untuk itu, Muhadjir berharap, Songket Silungkang dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat terutama pengrajin/penenun,

Sementara, Walikota Sawahlunto, Deri Asta menyebutkan. Songket Silungkang ini merupakan warisan mahakarya leluhur Silungkang yang terus dilestarikan sampai sekarang.
“Ini bukan Songket biasa, ini punya nilai sejarah dan budaya yang luar biasa. Kami akan upayakan agar nilai ekonomi Songket Silungkang semakin meningkat,” ujarnya.

Menurut Deri Asta, pelaksanaan SISSCA tahun ini memang berbeda dengan tahun sebelumnya, SISSCa kali ini disemarakkan dengan penampilan peserta pertukaran pemuda dari mancanegara yakni dari Singapore, Korea, Malaysia, Malagasi, Thailand, Hamburg, Phnompen dan Jepang.Dan  pembukaannya dimeriahkan oleh  penari-penari cilik Sekolah Kebangsaan Putrajaya Malaysia.

Selaku Walikota,Deri juga menyampaikan ucapkan terima kasih atas kehadiran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam pelaksanaan SISSCa 2019. “Kami merasa sangat senang dan terhormat. Apalagi, bapak ibuk mau membeli Songketdan memakainya di Jakarta. Kami juga ingin Songket Silungkang dipakai secara nasional, sama halnya dengan batik,” ungkap Deri.

SISSCa 2019 disampaikan Deri, tercatat ada sejumlah kategori, seperti umum, dalam kota, umum luar kota serta pelajar SMP dan SMA dalam kota. “Jumlah peserta lebih dari 100 tim, termasuk juga tim mancanegara. (St)

Padang.Lintas Media News.
Kita sangat merasa bangga dan senang gugus pramuka SD 04 Birugo Bukittinggi dapat mewakili Sumbar pada Lomba Gugus Depan Unggul dan Festival Penggalang Ceria Tahun 2019. Kami meminta para kakak pengasuh ini agar disiplin serta selalu  menjaga kesehatan untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik dan selalu beri motivasi agar mental adik-adik  kita kuat berjuang, bekerja dan bersaing sehat secara nasional.

Disampaikan Wakil Gubernur Nasrul Abit yang juga Ketua Kwarda 03 Sumatera Barat pada saat Pelepasan kontingen Sumbar menuju Lomba Gugus Depan Unggul dan Festival Penggalang Ceria Tahun 2019 tingkat Nasional di rumah diaman Raden Saleh, Minggu pagi (8/9/2019).

 Nasrul Abit menyampaikan, kegiatan pramuka merupakan pendidikan karakter mempersiapkan calon pemimpin yang bersahabat dengan alam, sosial kemasyarakatan melatih telorasi, kebersamaan, jaga persatuan dan semangat kegotong royongan.

"Adik-adik mesti bangga jadi pramuka yang berdikari berbuat kebaikan antar sesama sebagai calon pemimpin masa datang. Berusahalah jadi yang terbaik dalam sekolah, lingkungan dan hormati orang tua dan guru-guru mu. Teruslah belajar dengan baik dan bangun kepercaya diri, karena masa depan negeri ini ada dipundak mu", ujar Nasrul Abit

Ketua Kwarda Sumbar juga katakan, dalam waktu dekat akan diadakan deklarasi bersama tolak tegas prilaku penyimpangan sex (LGBT) dan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat.

"Pramuka bersama elemen masyarakat Sumbar dan adik-adik semua di harapkan nanti jadi pelopor dan pejuang memberantas prilaku penyakit masyarakat (Pekat), sek menyimpang (LGBT) dan narkoba di Sumatera Barat", himbaunya.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Nasrul Abit Dt. Malintang Panai selaku ka kwarda juga menyerahkan sedikit bekal kepada adik pramuka untuk mengikuti kegiatan nasional ini.

Kegiatan  Festival Penggalang Ceria tingkat Nasional  sudah yang ke empat dilaksanakanan, pertama Kegiatan ini dilaksanakan di Bali yang di ikuti gugus SD 34 Koto Tangah (Padang) pada tahun 2016 dan pada saat itu kita mendapatkan rangking 9 terbaik se Indonesia.

Tahun berikutnya diikuti oleh gugus pramuka SD 10 Sungai Sapih (Padang) pada tahun 2017 dan kita mendapat peringkat 10 se Indonesia.

Pada tahun 2018 diwakili oleh gugus pramuka SD 04 Kota Payakumbuh dan pada saat itu kita peringkat 8 dan untuk tahun ini diikuti oleh gugus pramuka SD 04 Birugo Kota Bukittinggi dengan jumlah kontingen sumbar sebanyak 21 orang.

Festival Penggalang Ceria Tahun 2019 tingkat Nasional di Grand Mulya Resort dan Hotel, Sentul, Bogor Jawa Barat. Dilaksankan tgl 8 - 13 September 2019.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Harian dan Pengurus Ka Kwarda 03 Sumatera Barat serta orang tua peserta.(rel)

Agam.Lintas Media News.
Pendidikan di Sumatera Barat tidak lagi wajib 9 tahun tetapi kita sudah wajib 12 tahun. Dalam survey APM 39,6% belum tamat SMA sederjat, ini merupakan angka kumulatif se Sumbar meski sudah banyak profesor dan doktor yang tercipta di daerah ini. APM 39,9% merupakan tantangan besar kita bersama dalam memajukan mutu dan kualitas pendidikan dalam membentuk generasi yang maju beriman bertaqwa serta berilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada Acara Peletakan Batu Pertama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL IZHAR Islam Terpadu (IT) , di Kamang Hilia, Kec Kamang Magek, Kabupateb Agam, Sabtu, (7/7/2019)

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit katakan,  pemprov Sumbar memberi apresiasi dan sangat mendukung  kegiatan pembangunan ini untuk melahirkan sumberdaya manusia generasi unggul di Sumatera Barat.

" Kita mengharapkan agar jebolan SMK Al Izhar dalam menguasai bahasa asing, arab dan berpengetahuan yang luas kemajuan teknologi informasi dan keilmuan teknis lainnya agar memiliki daya saing menjawab tantangan revolusi industri four point zero (4.0) di era globalisasi pasar bebas dunia hari ini dan masa datang", ungkap Nasrul Abit.

Wagub juga menyampaikan, dalam hal pembangunan Sumbar mempunyai tantangan yang tinggi karena daerah kita merupakan lebih banyak hutan lindung yang tidak bisa kita ganggu dan olah.

"Karena itu kita mesti membangun otak sumber daya generasi Sumbar yang unggulan untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Sekaligus dapat menjawab tantangan era globalisasi dan revolusi industri 4.0 dan dapat mengolah lahan yang ada menjadi lebih produktif dan berkualitas tinggi", ajak Nasrul Abit Dt. Malintang Panai.

Wabup Agam  Trianda Farhan Satria dalam kesempatan itu menyampaikan,  peletakan batu pertama dalam pembangunan SMK IT Al Izhar merupakan sesuatu semangat pembangunan pendidikan yang tidak memisahkan antara pendidikan ilmu pengetahuan dengan prinsip-prinsip  kepribadian iman agama dan tidak ada sekularisme dalam dunia pendidikan.

" Atas nama pemkab Agam menyampaikan ucapan terima kasih kepada suku pisang telah mewakafkan tanah pusako 1 Ha untuk pembangunan Sekolah ini yang bermanfaat untuk kemajuan pembangunan kabupaten Agam madani dalam pembentukan generasi unggul", ujarnya

Wabup Trianda Farhan menambahkan,  kehadiran sekolah ini telah ikut membantu salah satu program strategis pemkab Agam membangun sumber daya manusia.

"Kita berharap dengan dibangunnya boording school pondok pesantren SMK IT Al Izhar Akan muncul lulusan yg tidak saja  siap kerja akan tetapi lebih lagi yaitu siap untuk membuka lapangan kerja. 2 jurusan yang ada nanti di SMK IT Al Izhar ini dan salah satunya jurusan lokomotiv yang merupakan potensi yang sesuai dengan daerah kamang hilia, kec kamang magek. Dan ini juga akan berdampak banyak kepada masyarakat setempat, yang juga mampu memacu tingkat perekonomian di Nagari Kamang Hilia", katanya senang.

Pendiri yayasan SMK IT Al Izhar H.Junairi Jufhar, SH Dt. Mangkudun juga mengatakan, faktor utama membangun mendirikan sekolah ini sebagai bentuk konkrit dalam membantu pemerintah membangun generasi SDM unggulan di nagari Cegek Kamang Hilia.Dan ini di ilhami dari al quran surat al raad, "Sesungguhnya tidak akan aku rubah suatu kaum kecuali mereka ingin merubah diri mereka sendiri"

"Atas nama yayasan Kamang Cendikia mengucapkan terima kasih pemprov Sumbar dan pemkab Agam beserta rombongan agar dapat dihadiahkan pahala yang berlipat ganda karena telah membantu dan mensupport kegiatan ini hingga terselenggaranya pembangunan SMK IT AL IZHAR.

Sementara itu kepsek SMK IT AL IZHAR Abdul Hamid,S.Pd, mengunkapkan. Lahan tanah ini merupakan Wakaf dari kaum Dr. Tmangguang Putiah, Dt. Pucuak dan Dt. Mangkudun dibawah pimpin Irwan Novi ketua yayasan Kamang Cendikia, sekaligus Ketua DPRD kab Agam. Semoga SMK IT AL IZHAR dapat membangun sdm yg lebih baik dan bermarwah bermartabak untuk nagari kamang hilia, kec kamang magek, kab Agam.

Lahan 1 Ha lSMK IT AL IZHAR  merupakan cita-cita " Pendiri Yayasan Kamang Cendikia yang telah dirintis 2 tahun sebelumnya. Dengan niat ikhlas mendirikan sekolah membentuk dan mencetak generasi Islam untuk kemajuan negeri. Jurusan SMK IT Al Izhar ada dua: Agrobisnis dan Jurusan Pariwisata Syariah. Merupakan jurusan yang sesuai dengan potensi di Kamang Hilia, Kec Kamang Magek

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Sementara DPRD Sumbar Desrio, Anggota DPRD Ismunandi, Wakil Bupati Agam Trifanda Farhan Satria, Ketua DPRD Agam Novri Irwan,  Sekwan,  Camat Kamang Magek, Kepala Sekolah SMK Al Ishar Abdul Hamid, S.Pd dan Ketua perantau Minang Kaltim Jurnairi Jufhar, SH. (rel)

Padang.Lintas Media News.

Menyambut era revolusi industri 4.0 (four point zero),
Walinagari dan perangkat nagari diharapkan dapat meningkatkan kemampuan intelektual, pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam memberikan pelayanan kepada publik untuk menjawab tantangan persaingan global pasar saat ini.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat  Nasrul Abit dalam Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Sumbar Tahun 2019, di Grand Rocky Hotel Bukittinggi, Selasa (3/9/ 2019).

Wagub Nasrul Abit ungkapkan,  saat ini dana desa yang dikucurkan untuk tahun 2019 Sumatera Barat hampir mencapai 1 Miliar. Bahkan ada dana desa yang lebih dari 1 Miliar bahkan mencapai 3 Miliar.

Namun tingkat kemampuan SDM yang masih rendah,  baik Walinagari ataupun perangkat desa sehingga dalam pengelolaan dana desa, masih belum baik administrasi, sehingga tidak maksimal kemajuan pembangunan yang dicapai di nagari dan desa tersebut.

"Ini perlu menjadi perhatian kita bersama bagaimana pengelolaan keuangan itu sesuai aturan dan tidak menyimpang yang nanti akan berdampak hukum. Walingari diharapkan bekerja sesuai aturan dan terbuka, sehingga mendapat dukungan masyarakat dan banyak pihak, untuk kebaikan nagari", ajak Nasrul Abit Dt. Malintang Panai.

Nasrul Abit juga himbau, penggunaan dana desa banyak kepala desa/wali nagari yang tersangkut dalam bidang pembangunan memperhatikan kewenangannya. Walinagari /kepala desa mana pembangunan yang merupakan bagiannya, dan tidak pula masuk pada kewenangan kecamatan maupun kabupaten.

" Pelaksanaan pembangunan nagari /desa merupakan tanggung jawab walinagari / kepala desa.  Maka jalankan tanggung jawab itu sebaik dan semaksimal mungkin untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kita di nagari/ desa", ujar Wagub

Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Drs.H. Syafrizal Ucok, MM dalam sambutan panitianya menyampaikan, tujuan pelaksanaan kegiatan rakor ini, pertama, untuk, meningkatkan koordinasi dan pengendalian kinerj pendamping dalam rangka mengawal implementasi undang" no 6 th 2014 tentang desa.

"Kedua,  Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan P3MD, serta mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. ketiga untuk mensinerginak tugas aprtur hukum, dalam hal ini inspektorat dg pihak kepolisian dan kejaksaan terhadap pengawasan dan pengelolaan dana desa", ungkapnya.

Syafrizal juga katakan,  pelaksanaan kegiatan atas keputusan dirjen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kemendes PDTT RI, No 1 th 2019 tgl 2 januari 2019 tentang ptunjuk teknis pelaksanaan keg dekonsentrasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa th anggaran 2019

Dan keputusan Kepala Dinas PMD prov sumbar nomor : 414.2-116-2019 tgl. 28 Agustus 2019 ttg penyelenggaraan rapat koordinasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) Prov Sumbar th. 2019 serta Surat Sekda Prov Sumbar no 414.2/730/DPMD-2019 Tgl. 28 Agustus 2019 tentang pemanggilan peserta rakor P3MD RPOV SUMBAR 2019.

Pembiayaan rakor P3MD ini dibebankan pada Dipa Dekonsentrasi DPMD Prov Sumbar th 2019, kegiatan program  pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kadis DPMD kab/kota lokasi dana desa, Kasat reskrim Polres se Sumbar, Inspektur daerah Inspektorat Kab/kota lokasi dana desa, Camat terpilih lokasi Dana Desa/Nagari, Pendamping desa dan pendamping lokal desa terpilih se sumbar, Wali Nagari/kades terpilih lokasi dana desa, tenaga ahli dan peserta 285 orang.(rel)

Padang.Lintas Media.

Peraturan Daerah (Perda) terkait Lesbian, Gey, Biseksual dan Transgender (LGBT) harus segera  dilahirkan di Provinsi Sumatera Barat.Kalau tidak,kasus LGBT ini akan semakin marak di Sumbar.

Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Hidayat. Selasa (3/9) sehubungan tertangkapnya pasangan sesama jenis yang di duga gey di sebuah perumahan di Lubuk Buaya, Koto Tangah Kota Padang.

Menurut Hidayat,semasa menjabat Ketua Komisi V DPRD Sumbar,sudah berkali-kali hal ini didesakan agar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bergerak cepat membentuk lahirnya Perda tersebut.

Dalam hal ini, Hidayat sangat menyayangkan atas tertangkapnya pasangan dengan orientasi seksual menyimpang, bukanlah kali yang pertama di Kota Padang, namun sudah yang kesekian kalinya.

"Untuk itu, dengan tegas diminta kepada Gubernur dan stakholder terkait di Sumbar untuk membuka mata dengan fakta yang ada di lapangan",tegas Hidayat.

Pada kesempatan itu,Hidayat minta,harus ada tindakan konkrit yang diambil gubenur dengan sesegera mungkin.Yaitu, melahirkan regulasi yang bisa menangani permasalahan LGBT, baik dalam hal mengantisipasi penyebaran, untuk penindakan, hingga rehabilitasi.

"LGBT ini fakta adanya, jangan ada lagi pertanyaan-pertanyaan atau pengingkaran apakah di Sumbar ini ada atau tidak. Saya sendiri sudah berulang-ulang menyampaikan, tapi sayangnya gubernur dan OPD terkait sampai sekarang tak ada pergerakan," ucap Hidayat.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, sebuah regulasi sangat dibutuhkan untuk mencegah dan menangani penyakit seksual menyimpang LGBT, sebab dengan adanya regulasi akan bisa
dijalankan program-program yang berhubungan dengan pencegahan, penindakan, pembinaaan dan rehabilitasi.

"Mereka (LGBT,red) jangan dimusuhi, jangan dikucilkan, namun harus dirangkul kembali agar kembali ke jalan yang benar. Semua tokoh masyarakat dan lembaga terkait seperti MUI ini juga telah menyuarakan agar ada perhatian terhadap persoalan ini, namun sayangnya gubernur masih belum tanggap," harap Hidayat.

Mengenai Perda yang akan dijadikan sebagai payung  hukum mengatasi LGBT, Hidayat mengusulkan.Agar isinya lebih utuh, sebaiknya adalah Perda baru namun, jika gubernur menginginkan yang dilakukan adalah merevisi Perda lama, ini juga tak jadi persoalan.

"Yang utama aturan terkait LGBT ini segera dilahirkan, gubernur jangan diam saja, harus respon, usulkan draft Ranperdanya ke DPRD, sehingga bisa segera dibahas," tutup Hidayat.(Sri)

Padang.Lintas Media.

Terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang rencana umum energi daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar  Suwirpen Suib meminta pemprov untuk mendata secara detail  jenis-jenis dan jumlah energi yang sudah dieksplorasi. Sekaligus data sumber energi yang berpotensi untuk dieksplorasi.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Sumbar Suwirpen  pada wartawan kemaren di DPRD Sumbar sehubungan dengan pemetaan energi.Karena, sangat penting dimiliki oleh semua provinsi,termasuk Sumatera Barat.

Sebagai anggota dewan,Suwirpen sangat mendukung upaya Pemprov untuk segera mengatur lebih detail, tertata dan jelas  rencana umum  energi daerah ini. Kata Suwirpen.

Hanya saja, tambah Suwirpen, dalam penyusunan ranperda tentang rencana umum energi daerah, perlu ada upaya yang komprehensi terhadap pendataan sumber dan potensi energi.

"Harus ada pula data terkait berapa banyak pembangkit energi yang sudah dimiliki Sumbar. Terutama pula untuk jenis pembangkit,  seperti PLTMH (pembangkit listrik tenaga mikro hindro) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) apakah sudah ada?" ujarnya.

Dari pendataan yang dilakukan secara mendetail ini menurut Suwirpen, akan terlihat sudah berapa banyak energi yang sudah berhasil diproduksi. Selain juga berapa banyak yang berpotensi untuk diproduksi dan dieksplorasi.

Dalam rencana umum energi daerah ini pula menurut Komisi IV, harus ada kemungkinan pendataan sumber energi terbarukan. Terutama dari jenis yang selama ini luput dari pengembangan. Suwirpen mencontohkan salah satunya bisa dilakukan adalah pengembangan energi terbarukan dari sampah.

"Pengembangan energi terbarukan dari sampah ini memberikan dua manfaat sekaligus. Selain untuk sumber energi juga bisa untuk membantu pengelolaan sampah agar tak semakin banyak menumpuk," ujarnya.

Menurut Suwirpen, DPRD menilai pentingnya Sumbar untuk segera memiliki rencana umum energi daerah. Dengan adanya rencana umum ini, pola pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan terkait energi akan menjadi lebih tertata.

Dengan adanya perda tentang rencana umum energi daerah sebagai payung hukum maka nantinya pemerintah pun bisa lebih optimal untuk mengupayakan langkah eksplorasi energi demi menunjang program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dia menegaskan upaya dalam perlindungan lingkungan juga harus diberikan ruang khusus dalam semua kebijakan terkait eksplorasi sumber energi.

Sebelumnya dalam penyampaian nota pengantar terkait penyusunan ranperda rencana umum daerah itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno juga menegaskan terkait pentingnya memiliki rencana umum

Gubernur menilai ketersediaan energi yang cukup dan handal merupakan salah satu prasyarat untuk menjamin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah pusat pun telah memiliki rencana umum energi nasional (RUEN) untuk pengelolaan energi yang bersifat lintas sektor demi mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi.

"Oleh karena itu, di daerah pun harus ada upaya untuk membantu mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi tersebut," tegas Gubernur. Penyusunan ranperda tentang rencana umum energi daerah adalah salah satu langkah awalnya.

Nantinya, lanjut gubernur, harus ada manajemen energi yang baik. Manajemen energi ini bertujuan untuk mengetahui permintaan dan penyediaan energi daerah. Dengan begitu manajemen energi perlu dibuat sedini mungkin agar dapat mengantisipasi trjadinya krisis energi sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara permintaan dan penyediaan energi.

Sejauh ini, gubernur menilai pemenuhan energi di wilayah Sumatera Barat belum sepenuhnya merata. Ini menjadi salah satu contoh permasalahan energi di provinsi ini.(Sri)

Padang.Lintas Media.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Ir.H.Arkadius Dt.Intan Bano MM MBA minta.Pemerintah Pusat harus mengkaji ulang kenaikan iuran BPJS karena,sumbangan yang diberikan daerah untuk membantu keuangan BPJS terbilang cukup besar, yaitu 37,5 persen dari total keseluruhan pajak rokok yang diterima tiap tahunnya.

Arkadius menyampaikan hal itu pada wartawan tadi siang.Senin (2/9) sehubungan telah dinaikannya iuran BPJS sebesar 100% yang memberatkan  masyarakat.

"BPJS ini kan mulanya diberlakukan untuk masyarakat kalangan bawah, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), beberapa waktu lalu diberlakukan umum, kemudian sekarang iyurannya dinaikkan, saya melihat secara keseluruhan pasti akan membebani masyarakat," ujarnya Arkadius.

Menurut Arkadius, di Sumbar  37,5 persen dari pajak rokok yang disetorkan untuk membantu kegiatan BPJS, angkanya cukup besar, yakni berada dikisaran Rp124 miliar.

"Saya melihat langkah paling tepat yang diambil sebaiknya mengevaluasi biaya operasional, evaluasi gaji direksi. Gaji direksi BPJS itu kan tinggi, bisa dilakukan efesiensi di bidang ini," katanya.

Disamping meminta BPJS mengevalusi biaya operasional dan gaji direksi, Arkadius juga berharap BPJS terus meningkatkan pelayanan terkait bidang kesehatan ini.

"Pelayanan hendaknya ditingkatkan, jangan sampai orang belum sehat sudah disuruh pulang," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Gerindra Nurkhalis.Kenaikan iyuran BPJS pastinya  memberatkan  masyarakat.

"Biarpun bayar mandiri ataupun membayar atas nama perusahaan, pasti akan berat untuk masyarakat. Apalagi di saat ekonomi sulit seperti sekarang. Sebaiknya dikaji lagi lah oleh pusat," tukas anggota dewan terpilih dari Dapil V Payakumbuh-Limapuluh Kota ini. (Sri)

Padang.Lintas Media.
Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit menilai.Karya Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 6 Padang sudah layak untuk dipasarkan.

Hal ini diungkap Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit disela-sela kunjungan  Setjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi,  PHd ke SMK 6 terkait kedatangan Setjen Kemendikbud Republik Indonesia, Senin (2/9/2019).

Dengan layak dipasarkannya karya-karya ini,kepada siswa/wi ini,Nasrul Abit berharap, agar selalu berlatih dan mengasah kemampuan sesuai bidang dan keahlian masing-masing agar nanti menjadi bekal kemampuan diri untuk kemandirian yang berdaya saing.

Wagub Nasrul Abit lebih jauh menyampaikan, melihat hasil kerja dan kualitas siswa  terhadap hasil kerja bidang tata usaha busana yang sudah layak di untyk dipromosikan dalam industri bisnis.

" Kita senang hasil karya para siswa SMK 6 Padang bidang tata busana sudah cukup baik dan dapat dipromosikan untuk mencari pasar bisnis. Sekolah ini perlu juga melakukan kerjsama dengan berbagai OPD mampu dengan lembaga terkait", ajak Nasrul Abit. 

Wagub Nasrul Abit juga minta Kadis Pendidikan Sumbar, Adib Fikri untuk menyiapkan proposal dalam memajukan sekolah ini,  agar juga dapat bantuan program dan kegiatan agar kemajuan sekolah ini dapat lebih baik lagi di masa - masa mendatang.

Suasana kunjungan Setjen Kemendikbud Didik Suhardi bersama Wagub Nasrul  Abit dan rombongan lainnya berjalan ceria dan memotivasi.

Kunjungan Setjen Kemendikbud Didik Suhardi, Phd, didampingi Wakil Gubernur Nasrul Abit,  Kadis Pendidikan Drsn Adip Alfikri, Kepala Sekolah SMK 6, Rombongan opd terkait beserta jajaran dari kemendikbud.(rel)

Padang.Lintas Media.

Muatan rancangan peraturan daerah (Ranperda) perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Sumbar, mengharuskan Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) andil dalam pembangunan pariwisata. Kata Hidayat saat ditemui awak media,kemaren sore di DPRD Sumbar.

Dijelaskan Hidayat,seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov wajib memberikan kontribusi untuk sektor ini, jangan diberatkan untuk satu OPD saja yaitu dinas pariwisata.

Merujuk kepada isu strategis,menurut Hidayat.  Proses pembahasan lanjutnya, sesuai dengan perkembangan daerah yang meliputi pariwisata berkelanjutan, pariwisata berbasis mitigasi bencana dan pariwisata berbasis norma agama serta budaya.

" Selama ini pembagunan pariwisata hanya diberatkan kepada satu OPD saja, kedepan mereka mesti memberikan alokasi anggaran untuk penguatan sektor wisata, " tukuk Hidayat.

Dijelaskan Hidayat, muatan krusial yang disuguhkan pada Ranperda, adanya alokasi anggaran untuk memperbaiki akses untuk menuju tempat wisata. Dalam satu Pasal Ranperda ini mengatakan, pengembangan sarana prasarana penunjang termasuk akses transportasi, meningkatkan ketersediaan moda transportasi untuk menuju wilayah destinasi.

Melihat destinasi wisata Sumbar yang hanya terkendala akses, jika investor ingin menanamkan modal tidak perlu dengan biaya tinggi karena fokusnya adalah akses, pemerintah kabupaten/ kota mesti menyiapkan peta potensi wisata daerah. Hal itu akan menjadi acuan dalam proses pendalaman.

Sebelumnya Ranperda ini telah dilakukan Uji publik menghadirkan sejumlah komponen masyarakat, mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga asosiasi pelaku usaha kepariwisataan.

Perubahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan arah pembangunan pariwisata Sumatera Barat dari destinasi wisata regional menjadi internasional. Meski demikian, konteks Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah (ABS – SBK) yang menjadi landasan kehidupan sosial masyarakat harus tetap terjaga dan dipertahankan.


Sementara itu Ketua tim pembahas Aristo Munandar mengatakan. Untuk membangun pariwisata mesti melibatkan seluruh unsur sehingga mampu meberikan dampak positif terhadap pembangunan dan ekonomi daerah.

Menurutnya, Pariwisata harus menjadi sektor andalan untuk meraup pemasukan daerah. Saat ini, koordinsi dalam memajukan pariwisata antar kabupaten/ kota dan provinsi  kurang optimal. Hal ini juga diperburuk dengan karekteristik masyarakat yang kurang ramah.

“ Ini akan menjadi kendala tersendiri saat pemerintah melakukan pembangunan pariwisata, keramah tamahan masyarakat mempengaruhi pengembangan ,” jelas Aristo.(Sri)