Padang.Lintas Media News.

Masalah Alat Peraga Kampanye (APK) menjadi topik pembicaraan  menarik dalam diskusi  Focus Group Discussion (FGD) Fasilitas Kampanye Pemilu Tahun 2019 dengan stakeholder yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar di Pangeran Beach Hotel Padang.Kamis (22/8).

Kenapa dikatakan menari,karena FGD yang digelar KPU Sumbar tersebut,bertajuk Fasilitas Kampanye Pemilu 2019 itu,  mengevaluasi penggunaan APK dan iklan media massa yang dikelolah KPU sehingga penerapannya bisa diperbaiki saat pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang.

Pakar politik Universitas Negeri Padang (UNP) Eka Vidya Putra sebagai salah seorang narasumber pada diskusi tersebut mengatakan. Permasalahan APK pada pelaksanaan pemilu, yang terjadi hanya itu-itu saja.Untuk itu, KPU harus menerapkan asas keadilan terhadap peserta pemilu.

"KPU harus memikirkan, bagai mana sistem pelaksanaan pemilu yang profesional dan terbuka.Jangan,sedikit ada permasalahan sitemnya kita ganti lagi,” kata Eka.

Sementara, Anggota KPU Sumbar Gabriel Daulay mengungkapkan. Penggunaan fasilitas pemilu seharusnya bermuara pada pendidikan politik kepada pemilih. Contohnya saja saat Pemilu 2019, masih banyak peserta pemilu yang terlambat menyerahkan desain dan materi padahal, pihak KPU sudah memberikan toleransi serta sudah dibiayai dan difasilitasi.

Salah satu problem yang ditemukan yakni ketika pembahasan menginginkan ukuran besar, tetapi ketika diimplementasikan akhirnya kerepotan. Selain permasalahan desain kendala lain yang muncul adalah pada saat lokasi alat kampanye.

Permasalahan lainnya yaitu adanya perubahan lokasi pemasangan APK berdasarkan masukan dari peserta Pemilu.Ke depan, KPU akan mendorong peserta pemilu agar materi APK yang disampaikan lebih spesifik dan fokus pada program unggulan.Jelas Gebril.

Pada acara FGD itu, hadir beberapa narasumber seperti,Gebril Daulay dari KPU Sumbar, Vitner dari Bawaslu,Nazwir dari Kesbangpol, KPI Sumbar dan pesertanya dari sejumlah wartawan, partai politik, mahasiswa dan lainnya. (Sri)

Padang,Lintas Media News.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pengurus Mesjid Raya Sumbar duduk bersama untuk mencarikan solusi atas kejadian yang menimpa penyandang disabilitas beberapa waktu lalu di Mesjid Raya Sumatera Barat yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumbar. 

"Tadi kita rapat bersama pengurus Mesjid, dan disepakati untuk penyandang disabilitas akan sediakan tempat khusus, lokasinya tetap didalam Mesjid namun tidak menyentuh karpet karena pemeliharaan nya susah" sebut Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit usai menggelar rapat fasilitasi penyandang disabiltas di Mesjid Raya Sumbar, Kamis (22/8/2019).

Nasrul Abit mengatakan. Saat ini Mesjid Raya Sumbar sudah mempunyai 4 kursi roda, namun kedepan perlu dilakukan penambahan jumlah kursi roda dan sebelumnya mesti ada pertemuan dengan para penyandang disabilitas tersebut untuk membahas hal tersebut.

"Kita sudah menugaskan Dinas Sosial dan Biro Bina Mental untuk menindaklanjuti hal tersebut. Semoga kedepan tidak ada lagi ketakutan dengan satpam karena sudah ditempatkan petugas satpam yang ramah" ungkapnya.

Selain itu, Plh. Kepala Biro Bina Mental Setda Prov. Sumbar Jumaidi mengatakan, kedepan akan ditempatkan pemandu untuk disabilitas di Mesjid Raya Sumbar dengan memberdayakan Satpol PP, Satpam dan petugas kebersihan.

"Pemandu tersebut nantinya terlebih dahulu akan diberikan pelatihan khusus untuk melayani penyandang disabiltias, dan akan dilakukan secara bertahap" ujarnya.

Sementara itu Ketua Persatuan Penyandang Disabiltas Indonesia (PPDI) Padang, Icun Suheldi menyambut baik langkah-langkah yang diambil oleh Pemprov bersama pengurus Mesjid Raya Sumbar tersebut.

Icun Mengatakan tidak mempersoalkan pemandu tersebut nantinya dari Pol PP, Satpam atau petugas kebersihan.

"Tidak perlu pemandu profesional, tapi mereka harus diberi pelatihan, minimal mereka harus paham kontak interaksi dengan tuna runggu, tuna netra dan disabilitas lainnya" terangnya.

Icun juga mengapresiasi penambahan penambahan empat kursi roda pada ikon wisata religi di Sumbar tersebut. Namun yang paling penting baginya adalah menyiapkan tempat mencuci kursi roda, sebab tidak semua disabilitas bisa atau cocok dengan kursi roda yang disediakan pengurus.

"Bagus, jika ada penambahan kursi. Terpenting itu tempat mencuci dan pengeringan, sebab tidak semua bisa pindah apalagi mereka yang punya riwayat pen besi di tubuhnya," jelasnya.

Dia berharap Masjid Raya Sumbar menjadi percontohan ramah disabilitas bagi fasilitas ibadah di Sumbar. Sehingga disabilitas tidak merasa diskriminasi di rumah ibadah.(rel)

Jakarta.Lentas Media.

Rapat Koordinasi Nasional ( Rakornas) Bidang Kehumasan Kementeri Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) lahirlah komitmen bersama untuk membangun kebersama dan sinegritas humas pemerintah daerah dengan kemensos dan dinas sosial untuk bersama-sama meningkatkan publikasi pemberitaan kegiatan kesejahteraan sosial di daerah.

Komitmen bersama ini lahir setelah
menerima pandangan dan informasi kegiatan kehumasan pada acara Rakornas,dan diakhir acara tersebut di tetapkan lah Komitmen Bersama  dengan Humas Pemerintah Seluruh Indonesia, Rabu (21/8).Kata Kabag Analisa Kebijakan dan Media Biro Humas Setdaprov Sumbar Zardi Syahrir.

" Kita amat mendukung peningkatan produktifitas pemberitaan kegiatan kesejahteraan sosial di daerah guna meningkatkan pula perhatian pemerintah daerah dalam pelayan kesejahteraan sosial di daerah. Kemiskinan, anak terlantar dan kebencanaan, serta lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan kesejahteraan sosial di daerah agar setiap tahunnya dapat ditekan dan dikurangi", ujarnya disela-sela kegiatan Rakornas tersebut.

Zardi juga mengatakan, bagaimana kesejahteraan sosial di daerah dapat terwujud sesuai dengan cita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

" kita berharap, keterbukaan informasi dan produktif pemberitaan ini dapat meningkatkan kehadiran pemerintah dekat dengan rakyatnya di daerah", tambah Zardi.

Dijelaskan Zardi,hasil dari komitmen bersama tersebut adalah "Kami segenap peserta Rapat Koordinasi Nasonal Bidang Kehumasan Kementerian Spesial dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang diselenggarakan Biro Humas Kementerian Sosial RI" yang ditandatangani oleh, Kepala Biro Humas Pemerintah Daerah Provinsi seluruh Indonesia,Sekretaris Dinas Sosial Provinsi seluruh Indonesia,dan Kepala Bagian OHH lingkup Kementerian Sosial RI dan d) Pejabat Biro Humas Kementerian Sosial RI.

Menurut Zardi,enam butir komitmen yang dilahirkan tersebut adalah: 1.1Bersama-sama sesuai jabatan, tugas  dan fungsi masing-masing akan meningkatkan anggaran kehumasan dimasing-masing unit kerja guna mengembangkan program kehumasan dalam rangka optimalisasi, sosialisasi, publikasi, pemberitaaan dan hubungan kelembagaaan dibidang pembangunan kesejahteraaan sosial.

2.Meningkatkan volume publikasi dan pemberitaan secara proporsional program pembangunan kesejahteraan sosial baik yang diselenggarakan Kementerian Sosial di pusat maupun Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah Provinsi.

3.Dinas Sosial Provinsi meningkatkan sinergitas pemberitaaan dan publikasi tentang kesejahteraan sosial khususnya dengan Biro Humas dan/atau Dinas Kominfo Provinsi melalui media cetak dan media elektronik maupun online.

4.Dinas Sosial Provinsi agar menghimpun dokumen hasil pemberitaan dan selanjutnya menyampaikan ke Biro humas Kementerian Sosial untuk diikutkan dalam kompetisi pemberitaaan dan publikasi.

 5.Biro Humas Kementerian Sosial melakukan penilaian dari usulan Dinas Sosial Provinsi untuk menetukan Pemerintah Daerah yang paling aktif melaksanakan pemberitaan dan publikasi tentang pembangunan kesejahteraan sosial.

6. Seluruh peserta berkomitmen membangun jejaring dengan membuat Grup komunitas media sosial.
Biro Humas Kementerian Sosial berkomitmen mensosialisasikan program Pembangunan Kesejahteraaan Sosial melalui website link yang dimiliki masing-masing Provinsi.

"Demikian komitmen bersama ini kami  buat untuk dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan kesepakatan bersama"kata Zardi.(st/rel)
   

Jakarta.Lintas Media.
Program Keluarga Harapan (PKH) turut berperan dalam mendorong penanganan dan pencegahan gizi buruk dan stunting (kerdil) untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul Indonesia.

"PKH memiliki peran yang cukup krusial dalam penanganan dan pencegahan gizi buruk dan stunting salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan indeks bansos untuk komponen Ibu Hamil dan Anak Usia Dini pada 2020," tutur Direktur Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial M. O. Royani dalam paparannya pada Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kehumasan Kementerian Sosial dengan Pemerintah Daerah Provinsi, di Jakarta, Rabu (21/8).

Ia mengatakan kenaikan indeks bansos untuk ibu hamil dan anak usia dini diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi ibu hamil untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat dan gizi yang baik bagi anak-anaknya.

"Dengan menambah indeks bantuan, ibu-ibu mampu menjangkau pangan bergizi untuk dirinya sendiri maupun anak-anak," terangnya.

Roni, demikian ia biasa disapa, indeks bansos untuk ibu hamil adalah Rp2,4 juta sementara indeks bansos untuk anak usia dini adalah Rp2,4 juta. Tahun 2020 jumlah bantuan tersebut masing-masing akan naik menjadi Rp3 juta.

Untuk mencegah stunting melalui PKH, lanjutnya, ibu hamil juga terpantau kondisi kesehatannya karena pada komponen kesehatan, mereka wajib memeriksakan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak minimal 4 kali selama kehamilan, melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemeriksaan kesehatan ibu nifas 4 kali selama 42 hari setelah melahirkan.

"Demikian halnya untuk bayi dan anak usia dini, mereka juga harus mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi lengkap, pemberian vitamin, hingga pemantauan perkembangan mereka selama periode tertentu," terang Direktur.

PKH juga memberikan pendampingan kepada ibu-ibu penerima bansos melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Dalam kegiatan ini mereka dibimbing oleh Pendamping PKH. Dalam kegiatan ini mereka mendapatkan penyuluhan tentang kesehatan dan gizi. Misalnya cerdas memilih pangan bergizi untuk keluarga, menekankan pentingnya pemeriksaan kehamilan,hingga tentang perilaku hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan, buang air di jamban yang bersih, dan seterusnya.

"Pada intinya dalam penanganan gizi buruk danstunting, PKH siap untuk memberikan dukungan dengan berfokus pada upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak khususnya pada 1.000 hari pertama kehidupan," terangnya.(rel)

Padang.Lintas Media.

Walau dihujani intruksi,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akhirnya sepakat juga untuk pengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pendirian PT Sijunjung Sumbar Energi menjadi Peraturan Daerah (Perda),pada rapat paripurna dewan Rabu sore (21/8) di ruangan sidang utama DPRD Sumbar.

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim saat memimpin rapat menyebutkan.Setelah disepakati pendirian PT ini,maka komposisi kepemilikan saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut adalah 51 persen Pemprov Sumatera Barat dan Pemkab Sijunjung 49 persen.BUMD ini akan menerima tawaran Participating Interest (PI) pengelolaan Blok Sinamar.

Dijelaskan Hendra.PT SSE didirikan untuk menerima PI atas eksploitasi minyak dan gas bumi pada Blok Sinamar sebesar 10 persen.pendirian BUMD ini,telah sesuai dengan pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2004. Dalam PP tersebut, sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu wilayah kerja, kontraktor wajib menawarkan PI 10 persen kepada daerah melalui BUMD.

Menurut Hendra,Kementerian ESDM telah menerbitkan Plan of Development (POD) 1 Blok Sinamar dan PT Rizki Bukit Barisan Energi (RBBE) merupakan pemegang Kontrak Kerja Sama (KKS) tersebut.

“Dengan diterbitkannya POD 1 atas Blok Sinamar oleh Kementerian ESDM maka proses ekspolitasinya akan segera dimulai oleh PT RBBE yang menjadi pemegang KKS,” jelas Hendra.

Meski awalnya diajukan dengan nama PT Sumbar Energi, namun dalam perjalanan pembahasan berubah menjadi PT Sijunjung Sumbar Energi. Perubahan nama tersebut menurut Hendra bertujuan untuk lebih menjelaskan posisi dan kedudukan Pemkab Sijunjung dalam perseroan.Tukuk Hendra.

Hasil yang diperoleh dari PI 10 persen disetorkan seluruhnya ke kas daerah masing-masing pemegang saham (Provinsi Sumbar dan Pemkab Sijunjung). Pembagian dilakukan secara proporsional sesuai komposisi kepemilikan saham.

Perolehan 10 persen yang diterimadisetorkan ke kas daerah, setelah dikeluarkan biaya operasional perusahaan. Diksi “mengelola” dan “menerima” dalam Ranperda sempat menjadi perdebatan.

“Namun akhirnya diputuskan kata “menerima”. Jadi PT SSE menerima PI 10 persen dan seluruhnya disetor ke kas daerah masing-masing pemegang saham,” ulasnya.

Dalam pengambilan keputusan terhadap Ranperda PT SSE tersebut hadir Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Nasrul Abit. Laporan hasil pembahasan disampaikan oleh Ketua Tim Pembahas DPRD Provinsi Sumatera Barat, Liswandi.

Rapat paripurna tersebut memiliki dua agenda. Usai pengambilan keputusan terhadap Perda Pendirian PT SSE, rapat paripurna dilanjutkan kepada pengambilan keputusan terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD tahun 2019. (Sri)

Agam.Lintas Media News.
Novi Irwan Menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Agam untuk Periode 2019 - 2024 setelah pelantikan 45 Orang Anggota DPRD Agam terpilih di Lubuk Basung Selasa (20/08).

Bupati Agam, Indra Catri mengatakan. Anggota legislatif periode 2019-2024 ini banyak yang muda-muda, energik, penuh cita-cita dan idealisme. “Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau melihat bahwa hampir semuannya memiliki ikatan emosional, ikatan tali darah, ikatan tali budi dan juga kekeluargaan. Bahkan sulit untuk membentuk fraksi pada periode kali ini,” ujarnya.

Walaupun pada saat pelantikan masih bersifat sementara, akan tetapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara  kita, Ketua Gerindra Kabupaten Agam itu akan ditetapkan  sebagai ketua defenitif periode ini.

"Saya memiliki harapan yang besar, ini anggota DPRD yang paling kompak. Karena asal mereka pergaulan mereka relatif hampir sama. Dan mudah-mudahan bisa lebih baik. Disamping pengalaman-pengalaman masalalu yang bisa dicontoh, yang bisa dirujuk, bisa mudah berkomunikasi, karena umur pendidikan dan pendidikan sama. Terkait prioritas kedepan jelas memacu pertumbuhan ekonomi dan Agam Madani,” tuturnya.

Sementara itu, Novi Irwan menuturkan akan terus aktif bersama masyarakat yang tidak hanya membangun sarana prasarana fisik dan sarana ekonomi, melainkan juga sarana politik aktif ditengah masyarakat.

“Tugas utama kami meski untuk sementara, akan membentuk fraksi-fraksi, kedua rapat-rapat DPRD dan ketiga menyusun tata tertib DPRD, sehingga berjalan efektif di bulan-bulan akan datang. Dan ke empat, kita akan mendukung eksekutif yang dipimpin Bupati Agam, Indra Catri yang telah memimpin selama 8 tahun membangun untuk lebih baik lagi,” terangnya.

Kabupaten Agam dahulunya melahirkan Tokoh-tokoh Nasional dan hebat-hebat dapat kembali diwujudkan secara bersama-sama. “Kita dari legislatif akan memperkuat kerjasama dengan eksekutif dan yudikatif untuk membangun sumber daya manusia yang hebat-hebat seperti lahirnya tokoh-tokoh nasional dari Agam,” terangnya.

Ia melanjutkan DPRD Agam terus mendukung Program Agam Madani yang telah dicanangkan pemerintah daerah sebelumnya. “Kita sangat mendukung Program Agam Madani, bagaimana masyarakat kembali ke surau, magrib mengaji dan lainnya sehingga terus tumbuh nagari yang agamis dan tertuju pada generasi muda. Generasi muda harus kokoh agama, taat dan berakhlakul karimah. Di samping mereka memiliki ilmu berteknologi, tapi juga beragama sebagai dasar berkehidupan. Agam Madani sebagai program yang menyiapkan generasi agamais, tentunya dengan dukungan anggaran maupun moril sesuai kemampuan kita miliki,” Ulasnya. (Ril)

Padang,Lintas Media.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar finalisasi pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah (Ranperda) nomor 3 tahun 2014 dengan menghadirkan sejumlah komponen masyarakat, mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga asosiasi pelaku usaha kepariwisataan.Selasa (20/8) di ruangan gedung baru DPRD Sumbar.

Ketua Tim Pembahas Ranperda Perubahan Perda Nomor 3 tahun 2014 Aristo Munandar mengatakan.Dalam Perda ini nantinya memuat Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.Jadi,apapun saran,pendapat dan masukan dari seluruh komponen yang telah disampaikan,DPRD berkomitmen untuk melahirkan produk hukum kepariwisataan yang konstruktif terhadap seluruh aspek.

“Masukan dan saran yang telah disampaikan dalam uji publik ini akan menjadi pertimbangan sehingga nantinya muatan yang terkandung di dalam peraturan daerah bisa konstruktif, mempertahankan nilai agama, adat dan budaya sekaligus memacu kemajuan pariwisata,” jelas Aristo Munandar.

Menurut Aristo, perubahan Ranperda ini bertujuan untuk meningkatkan arah pembangunan pariwisata Sumatera Barat dari destinasi wisata regional menjadi internasional. Meski demikian, konteks Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah (ABS – SBK) yang menjadi landasan kehidupan sosial masyarakat harus tetap terjaga dan dipertahankan.

Ketua MUI Sumatera Barat Gusrizal Gazahar menyatakan sepakat. Pariwisata sebagai potensi sumber kehidupan ekonomi masa depan Sumatera Barat. Namun yang harus ditekankan adalah bagaimana membangun “pagar” agar pariwisata tidak merusak nilai – nilai moral masyarakat.

“Ini harus menjadi komitmen bersama, bagaimana memproteksi agar kemajuan pariwisata tidak menggerus nilai – nilai moral dan filosofi kehidupan masyarakat,” kata Gusrizal.

Selaku Ketua MUI Sumbar,Gusrizal mengingatkan.Dalam Perda ini  harus ada aturan yang tegas di dalam pengembangan pariwisata terutama yang menyangkut batasan nilai yang diatur dalam filosofi kehidupan masyarakat Minangkabau. Jika itu bisa dilakukan dengan baik, bahkan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Senada dengan itu.Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA) Sumbar, Asnawi Bahar, juga sepakat bahwa pariwisata tidak akan mengganggu nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, sepanjang dikelola dengan baik. Bahkan, pariwisata akan semakin menguatkan nilai budaya dan etika masyarakat di destinasi wisata.

“Sepanjang pariwisata dikelola dengan baik, tidak akan mengganggu apapun, justru semakin menguatkan, terutama pada nilai moral dan etika masyarakat. Wisatawan yang datang akan semakin tertarik ketika disambut dengan pelayanan yang baik dan santun,” ujarnya.

Asnawi menyatakan optimis, jika dikelola dengan baik, pariwisata Sumatera Barat akan menyedot kunjungan wisatawan lebih besar lagi di masa datang. Potensi pariwisata akan menjadi sumber ekonomi masa depan Sumatera Barat ketika pariwisata berkelas internasional bisa diwujudkan.

Akademisi Universitas Andalas, Sari Lenggogeni dalam kesempatan itu juga mengingatkan pemerintah provinsi Sumatera Barat agar konsep pariwisata ke depan harus berorientasi kepada peningkatan ekonomi. Potensi pariwisata harus dikembangkan secara optimal dan memberikan dampak yang jelas kepada perekonomian masyarakat.

Dalam dengar pendapat atau uji publik Ranperda perubahan Perda nomor 3 tahun 2014 tersebut, bersama Aristo Munandar, ikut hadir anggota Komisi V lainnya, antara lain Achiar dan Rahayu Purwanti.(Sri)

Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan saat memberikan keterangan pada wartawan sehubungan pelaksanaan Festival Pamalayu


Padang,SC.
Untuk memeriahkan HUT Kabupaten Dharmasraya yang ke 16,Pemerintah Kabupaten  ( Pemkab) Dharmasraya akan menggelar Festival Pamalayu,mulai
 22 Agustus 2019 sampai dengan 7 Januari 2020,dengan tema ‘Merayakan Dharmasraya’.

Demikian disampaikan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan pada konferensi persnya di Basko Hotel Senin (19/8),sehubungan dengan dilaksanakannya Festival Pamalayu tersebut.

Dijelaskan Sutan Riska,Festival Pamalayu ini,merupakan agenda perdana yang akan diselenggarakan Pemkab Dharmasraya secara besar-besaran dalam waktu panjang, dengan menu diskusi, melibatkan masyarakat serta atraksi di alam Dharmasraya, yang muaranya adalah destinasi.

Berpijak dari sejarah yang mematri nama Dharmasraya,menurut Sutan Riska adalah Arca Amogaphasa yang saat ini disimpan di Museum Nasional bersama Arca Bhairawa. Keduanya ditemukan di  Dharmasaya sebagai bukti sejarah besar di masa lalu. Selain berbagai termuan artefak kuno serta bekas candi di beberapa tempat, antara lain di situs Padang Roco dan Pulau Sawah.

Arca amogaphasa ini, menjadi titik penting dalam sejarah  tersebut,yang merupakan hadiah dari Raja Singosari Kertanegara kepada Raja dan masyarakat Dharmasraya, dan dibawa dalam ‘Ekspedisi Pamalayu’ yang pada 22 Agustus 1286.Kata Sutan Riska.

Sebagian sejarawan berpendapat bahwa Ekspedisi Pamalayu merupakan penaklukan Singosari atas Sumatra. Sementara, sebagian yang lain berpendapat bahwa hal tersebut merupakan ekspedisi persahabatan untuk menjalin persatuan. Silang pendapat tersebut kita serahkan kepada sejarawan dan ahli untuk membahasnya dalam forum ilmu pengetahuan.Tambah Riska.

"Yang pasti, Dharmasaya punya peradaban masa lalu, yang bisa dilihat dari sejumlah peninggalan sejarah dan budaya seperti candi di Pulau Sawah dan Padang Roco. Selain itu, juga masih terdapat beberapa kerajaan yang masih eksis hingga kini juga dengan berbagai peninggalannya, antara lain Kerajaan Pulau Punjung, Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar"jelas Sutan Riska.

Berpijak dari sejarah tersebut itulah yang menginspirasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk menggelar sebuah festival yang digelar secara maraton selama hampir lima bulan.Tukuk Riska.

Terkait dengan pemilihan waktu agenda kolaborasi Pemkab Dharmasraya dengan Langgam Institute tersebut, Sutan Riska menuturkan, tanggal 22 Agustus sebagai bentuk pengingat peristiwa Ekspedisi Pamalayu. “Sementara penutupan atau puncak acara pada tanggal 7 Januari 2020, sebagai hari ulang ke-16 kabupaten yang diresmikan pada 7 Januari 2004.

“Dharmasraya bukan saja punya potensi sejarah dan budaya, tapi juga beragam objek wisata yang pantas untuk dikunjungi. Apalagi posisi Dharmasraya sangat strategis yakni di jalan lintas tengah Sumatra,” ujar Sutan Riska.

Festival Pamalayu akan diluncurkan di Ruang Sanken, Museum Nasional, Jakarta, pada Kamis, 22 Agustus 2019, tempat disimpannya Arca Amogaphasa dan Bhairawa dari Dharmasraya. Pada tempat yang sama juga akan digelar Seminar Nasional bertajuk ‘Menyingkap Tirai Dharmasraya’. Seminar yang dibuka oleh Bupati Dharmasraya, akan dibincangkan oleh Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, Arkeolog Bambang Budi Utomo, dan Sejarawan Wenri Wanhar.

Selepas peluncuran, Festival Pamalayu akan menampilkan beragam diorama sejarah dan budaya, serta atraksi yang menarik.  Menurut Sutan Riska, kegiatan yang menghiasi Festival Pamalayu, merupakan siar Dharmasraya yang dihuni oleh penduduk yang beragam, aneka budaya, rupa pesona, wujud kesatuan nusantara.

Dengan menggelar Festival Pamalayu, Pemkab Dharmasraya juga mengharapkan bertambahnya kunjungan dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.  “Ini cara kita, (mengajak semua) merayakan Dharmasraya. Harapan kita investasi semakin mengalir, perekonomian berkembang dan muaranya adalah kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.

Pada kesempatan itu,selaku Bupati Sutan Riska mengajak semua pihak, baik pemerhati Dharmasraya hingga khalayak, ikut larut dalam denyut agenda Festival Pamalayu dengan riang gembira.

Sementara,Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Sutan Henri menambahkan, Festival Pamalayu adalah ajang pariwisata yang memiliki semangat menggali, mengkaji dan memanfaatkan sejarah Kabupaten Dharmasraya.

Makanya, ungkap Sutan Henri, dalam rangkaian Festival Pamalayu, secara tidak langsung dilaksanakan upaya penggalian sejarah, dengan beragam metode seperti, jurnalis trip, lomba penulisan, poto dan pembuatan vlog terkait dengan sejarah Dhamasraya dan Ekspedisi Pamalayu, pameran artefak kuno, serta Karnaval Arung Pamalayu.

Selain itu, Festival Pamalayu juga menggelar acara yang melibatkan semua masyarakat seperti jalan sehat, pawai hari jadi Dharmasraya, dan pesta rakyat.

Sutan Henri, berharap kepada seluruh masyarakat untuk bersama sama menyukseskan acara festival Pamalayu yang dari kegiatan ini akan mengenalkan Dharmasraya tidak hanya dimata Indonesia saja tetapi juga dimata dunia.

"Kesuksesan Festival Pamalayu tentu tidak lepas dari keikutsertaan masyarakat. Maka kita mengajak seluruh masyarakat Dharmasraya dan juga Sumbar, meramaikan festival terbesar di Sumatera Barat ini," tandasnya.(b/Sri)

Padang.Lintas Media News.
Ribuan masyarakat memadati sepanjang jalan Sudirman untuk menyaksikan pawai alegoris. Pawai alegoris adalah salah satu rangkaian kegiatan Pemerintah Provinsi Sumbar dalam memeriahkan HUT RI ke 74 tahun 2019 yang bertemakan Pembangunan dan Kebudayaan dengan melibatkan 105 instansi.

Pawai Alegoris tersebut dilepas Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno di depan Kantor Gubernur, Minggu (18/8/2019). Pawai Alegoris dibagi dalam dua kelompok yakni  kelompok non kendaraan dan kelompok kendaraaan.

"Kegiatan ini bisa dimaknai sebagai upaya menumbuhkan rasa nasionalisme dan meningkatkan wawasan kebangsaan kepada masyarakat sehingga peringatan HUT ke 74 Kemerdekaan RI  lebih bermakna nilai -nilai bangsa dan keberhasilan pembangunan daerah yang dapat  disaksikan masyarakat secara langsung dan sebaiknya tidak hanya sekali setahun, tetapi bisa dilakukan pada kegiatan lainnya" ujar gubernur.

Gubernur juga beri apresiasi bagi masyarakat yang ikut memeriahkan pawai. Kita harapkan pesan-pesan kemerdekaan sampai pada masyarakat dan generasi muda hingga kemudian dapat terdorong aktif membangun daerah.

Dalam sambutannya, gubernur Sumbar juga menyampaikan bahwa pawai Alegoris Kemerdekaan RI merupakan salah satu bentuk kegembiraan dan kemeriahan pesta dalam memperingati kemerdekaan republik ini.

"Semua masyarakat bisa merayakan kemerdekaan dengan menyaksikan pawai Alegoris, karena rutenya pada tahun ini lebih diperpanjang, sehingga bisa disaksikan oleh masyarakat," jelas gubernur.

Setiap peserta pawai diwajibkan mengenakan pakaian tradisional Indonesia. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan dengan menutup jalan menuju panggung utama (Jl.Sudirman) pada pukul 14.00 WIB dan rute pawai alegoris hingga selesai.

Defile anggota Paskibraka menjadi pembuka kegiatan pawai, kemudian diikuti marching band  pilihan, pawai kendaraan Polri, TNI dan Satpol PP, pawai alegoris, pawai budaya dan pawai pembangunan.

Sementara pawai pembangunan menampilkan kendaraan hias dan melibatkan instansi pemerintah. Kendaraan hias yang ditampilkan bertemakan keberhasilan pembangunan yang dicapai Sumbar, mulai dari perkebunan, pertanian, peternakan dan hasil dari perikanan.

Turut hadir Wakil Gubernur Nasrul Abit, Forkompimda Provinsi, Ketua TP PKK Nevi Irwan Prayitno, Ketua BKOW Wartawati Nasrul Abit, Kepala SKPD serta undangan lainnya.(rel)

Padang,Lintas Media.

Lubuk Basung.Lintas Media.
Akibat minimnya pasokan dari petani,harga cabe merah melonjak di pasar-pasar Kabupaten Agam. Biasanya harga Rp65.000 naik menjadi Rp80.000 perkilogram.Kenaikan ini menyulitkan konsumen karena naiknya mencapai Rp15.000 per kilogram.

Nelfia Fauzana, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Agam mengatakan di lubuk Basung Jum'at (16/08/2019).

"Harga cabe merah ini naik sejak beberapa hari lalu, ini berdasarkan informasi dari pedagang di Pasar Inpres Padang Baru, Kecamatan Lubukbasung," katanya.

Ia menambahkan harga cabe merah naik akibat persediaan menipis di daerah penghasil seperti Kecamatan Lubuk Basung, Matur, Ampek koto, Banuhampu dan lainnya.

Selain harga cabe merah, harga cabe rawit juga naik dari Rp65.000 menjadi Rp80.000 per kilogram, bawang prey Rp12.000 menjadi Rp15.000 perkilogram, gula pasir lokal Rp13.000 menjadi Rp14.000 per kilogram.

Sementara harga minyak goreng merek bimoli satu liter Rp13.000 menjadi Rp15.000 per liter, beras benang pulau Rp11.000 menjadi Rp11.500 per liter, kacang hijau Rp20.000 menjadi Rp24.000 per kilogram.

Harga buncis Rp10.000 menjadi Rp18.000 per kilogram, ikan tongkol Rp20.000 menjadi Rp60.000 per kilogram, ikan sarden Rp24.000 menjadi Rp35.000 per kilogram dan ikan tuna Rp32.000 menjadi Rp45.000 per kilogram.

Sedangkan harga ikan turun seperti ikan kembung dari Rp60.000 menjadi Rp50.000 per kilogram, ikan asin teri Rp60.000 menjadi Rp50.000 per kilogram.

Selain itu harga sayuran wortel turun dari Rp6.000 menjadi Rp5.000 per kilogram, tomat Rp8.000 menjadi Rp5.000 per kilogram, bawang merah Rp20.000 menjadi Rp15.000 per kilogram dan lainnya. Ujarnya. (Ril)

                     Suasana Rapat Paripurna DPRD
                     Sumbar
                     Dalam Rangka Mendengarkan
                     Pidato Kenegaraan Presiden RI
                     Joko Widodo (Jokowi).Jumat
                     (16/8).


Padang,Lintas Media.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Hendra Irwan Rahim mengatakan.Pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) memiliki arti penting yang merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi dari semua lembaga negara dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangnya.

Hal itu dikatakan Hendra saat membuka rapat paripurna dalam rangka mendengarkan secara langsung pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden RI di sidang tahunan MPRJumat (16/8).

Menurut Hendra.Setiap masyarakat perlu mengetahui sampai sejauh mana kinerja lembaga negara, termasuk kinerja presiden.Serta sejauh mana lembaga-lembaga negara tersebut telah memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo ini menurut Hendra memiliki tiga agenda. Pertama adalah pidato kenegaraan terkait sidang tahunan MPR RI tahun 2019. Kedua pidato kenegaraan Presiden RI tentang Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 74,dan pidato yang ketiga adalah penyampaian pengantar Rancangan Undang – Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020,” jelas Hendra.

Dikatakan Hendra,pada Penyampaian RUU APBN tahun 2020 Presiden  menyampaikan asumsi makro ekonomi untuk tahun depan. Target ekonomi 2020 ini disampaikan dalam pidato Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangannya.

"Pada 2020, Pemerintah menyusun asumsi ekonomi makro sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3 persen dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya," kata Hendra.

Hendra menegaskan, informasi yang disampaikan dalam pidato kenegaraan tersebut sangat diperlukan dalam rangka mensinergikan program prioritas pembangunan nasional dan daerah yang akan ditampung dalam APBD tahun 2020.

“Informasi yang tak kalah penting diketahui terkait APBN 2020 adalah kebijakan pemerintah pusat dan proyeksi dana transfer ke daerah tahun 2020 termasuk alokasi dana desa,” tambah Hendra. (Sri)