Padang,Lintas Media News.
Satuan Perlindungan Masyarakat, ( Satlinmas) Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat mesti lakukan pengawasan dan pengaman terhadap penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) baik itu pemilihan legeslatif (Pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres)  tahun 2019. Dalam bertindak Satlinmas  mesti melakukan berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu).

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada acara Sosialisasi peran dan fungsi Satlinmas dalam penyelenggaraan peleg dan pilpres 2019, di Padang, Selasa (19/2/2019).

Lebih lanjut Wagub menyampaikan sejalan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu  terkait penugasan Satlinmas dalam penanganan ketenteraman,  ketertiban  dan keamanan penyelenggaraan pemilu.

Dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan jelang pemilu tahun 2019 Kemterian Dalam Negeri (Kemendagri)  telah mengeluarkan surat edaran no.300/9890/SJ, tanggal 14 November 2018 tentang peningkatan kesiapsiagaan dan keterlibatan Satpol PP dan Satlinmas dalam rangka pelaksanaan pemilu tahun 2019, kiranya seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan menjaga ketertiban umun dan ketentraman masyarakat  serta perlindungan masyarakat di daerah masing-masing.

Disamping itu Satpol PP dan Satlinmas harus bersikap proaktif mencermati gelagat dinamika  diwilayah demi menjaga stabilitas dan keamanan jelang pesta demokrasi dan tetap konsisten menjaga citra dan wibawa pada saat penyelenggaraan pemilu, himbau Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga menyampaikan, Satlinmas juga melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanan pemilu itu sendiri. Jangan ada kecurangan saat pencoblos dan hal-hal perbuatan kesengajaan memenangkan seseorang atau yang lainnya.

Segera laporkan dan berkoordinasi kepada Bawaslu dan KPU jika terjadi pelanggaran, atau kejadian situasi menjadi instabilitas keamanan dan hal-hal yang merusak tatanan penyelenggaraan pesta demokrasi, ujarnya.

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan bagaimana Satpol PP dan Satlinmas juga mengawasi jika ada ASN yang tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Dan juga pengamatan dan pengawasan dilakukan terhadap tidak boleh mempergunakan fasilitas pemerintah dalam kampanye pemilu sesuai aturan yang berlaku.

Kemudian Satpol PP dan Satlinmas juga diharapkan membantu mensosilisasikan penyelenggaraan pemilu bagaimana animo masyarakat untuk datang ke TPS memberikan hak suara semakin lebih baik, jika perlu di Sumatera Barat dapat mencapai 80 persen dari target KPU 70 persen.

Makin tingginya animo masyarakat dalam keikutserta dalam penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu kesuksesan yang diharapkan disamping juga rasa aman,  tertib dan nyaman dalam pesta demokrasi ini.

Semoga penyelenggaraan pemilu 2019 nanti dapat menghasilkan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif yang amanah dan memperhatikan kemajuan bangsa serta mewujudkan kesejahteraan rakyat, harapnya.

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Satpol PP dan Damkar Sumbar, Zul Aliman, SH, Kepala Kesbangpol Drs. Nazwir serta utusan Satlinmas Kab/ko se Sumatera Barat.(rel)

Padang,Lintas Media.
Memanfaatkan reses masa persidangan pertama Tahun 2019,Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Endarmy jemput aspirasi masyarakat ke Daerah Asal Pemilihan (Dapil)nya yaitu Dapil II Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.

Dari kunjungan reses perorangan ini,Endarmy menjelaskan.Di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman masih banyak masyarakat kurang mampu yang tidak terdata pada Basis Data Terpadu (BDT) untuk menerima batuan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Hal itu yang masih menjadi persoalan pada daerah.Khusus untuk Kabupaten Padangpariaman, verifikasi hendaknya dilakukan kembali,  banyak masyarakat  yang mengeluh tidak mendapatkan bantuan pemerintah pusat tersebut,” Kata Endarmy padan Lintas Media baru-baru ini.

Menurut Endarmy,proses pendataan harus dilakukan seobjektif mungkin , jangan masyarakat yang tidak layak dibantu mendapatkan PKH, pemberian bantuan hendaknya tepat sasaran sehingga program berjalan lebih  optimal.

Ketika menjemput aspirasi ke tengah masyarakat, banyak masukan agar proses pendataan BDT kembali dilakukan. Berangkat dari hal ini, pihaknya melakukan upaya meminta Kartu Keluarga (KK) serta KTP agar mereka yang layak dibantu ini mendapakan haknya.Kata Endarmy.

Bantuan PKH juga digunakan untuk modal usaha bagi masyarakat kurang mampu, langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan ekonomi mereka, hakikat dari program PHK adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu mencukupi ekonominya.

Dari hasil reses yang dilakukan di Padang Pariaman dan Kota Pariaman Endarmy menjelaskan. Banyak masyarakat mengeluhkan proses validasi penerima bantuan dan pola distribusi penyaluran batuan tersebut tidak sesuai dengan data yang ada di masyarakat.

“ Saya terjun langsung ketengah masyarakat, banyak yang menanyakan bagaimana proses pendataan, kenapa yang layak dibantu tidak dibantu, “ ujar Endarmy.

Menurut Endarmy,untuk mendapatkan bantuan Kementrian Sosial setiap masyarakat yang kurang mampu masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT), proses validasi BDT sering dipertanyakan masyarakat karena dianggap kurang akurat, sharusnya BDT ini kembali diperbaharui untuk penerima PKH,  BDT sekarang masih menggukan data lama, sehingga tidak mengetahui apakah mereka layak atau sudah tidak layak.

 “Jangan ada unsur kepentingan dan dimanfaatkan oleh golongan tertentu,banyak masyarakat mengeluhkan, proses untuk mendapatkan bantuan yang pendataan mulai dari tingkat RT hingga Lurah, hanya diberikan kepada orang terdekat saja , sehingga yang pantas menerima seolah terabaikan",sebut Endarmy politisi Nasdem.

Endarmy menambahkan, masyarakat juga  Hal penting yang mesti diingat oleh masyarakat dalam peraturan pemerintah pusat dalam penerimaan PKH, BDT akan selalu diperbaharui sebanyak dua kali dalam satu tahun.Setiap warga yang masuk dalam BDT tidak hanya menerima bantuan dari Kemensos , namun juga bantua dari anggota dewan melaui dana aspirasi.(Sri)

Padang,Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit berharap, yang masuk dalam tim kafilah Sumatera Barat itu merupakan Qori dan Qoriah terbaik.Tidak ada lagi alasan anak si anu, jika tidak dengan kualitas terbaik jangan dimasukan. Jangan memunculkan kecemburuan atau persepsi buruk, karena itu seleksi yang dilakukan itu transpasran juga nilai kualitasnya.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit pada acara pelatihan Qori/Qori'ah, Musafir/Mufasirah, dan Hafiz/Hafizah, di Asrama Haji Padang, Senin (18 Februari 2019).

Wagub Sumbar itu juga menambahkan, sadarilah bagi kita semua terpilihnya nanti tim kafilah Sumatera Barat mesti juga dilihatkan bagaimana dalam diri ada semangat menjaga nama baik daerah dan tekat memberikan prestasi terbaik untuk masyarakat Sumatera Barat.

Kita menyadari betapa sedihnya kita pada penyelenggaraan MTQ ke XXVII tahun 2018 dari rangking 7 turun menjadi rangking 14, dua kali lipat. Mari kita jadikan pengalaman tahun lalu itu semangat untuk bangkit ada disetiap tim kafilah MTQ Nasioanal ke XXVIII Sumatera Barat,  apalagi kita menjadi tuan rumah.

Seleksi dan pemilihan tim kafilah mestilah mengedapan potensi dan prestasi qori dan qoriah kita.  Saat ini ada 194 orang yang ikut pelatihan dan seleksi hingga bulan Mai,  kemudian kembali ke daerah masing-masing. Tanggal 15 Juni kita menyelenggarakan MTQ Provinsi di Kota Solok. Akan ada pembuktian prestasi dari hasil MTQ tersebut.

Karena itu diharapkan kepada para Qori dan Qoriah berjuang, berusaha dan berlatih sebaik mungkin untuk masuk tim kafilah MTQ Sumatera Barat agar mampu berikan yang terbaik bagi nama baik daerah dipentas nasional,  seru Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit juga sampaikan,  kita sangat mendukung dalam pelatihan qori/qori'ah, Musafir/Mufasirah, dan Hafiz/Hafizah ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas dan kemampuan, sekaligus dalam rangka persiapan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Nasional Di Sumatera Barat.

Kita berharap dalam pelatihan ini, para qori/qori'ah, Musafir/Mufasirah, dan Hafiz/Hafizah dapat mengukir prestasi, yaitu juara umum atau minimal masuk tiga besar pada MTQ Nasional XXVIII tahun 2020, untuk kebanggaan masyarakat  Sumbar.

Tentu ada beberapa tahap yang harus kita lakukan dalam, seperti : seleksi calon Kafilah Sumbar yang dilakukan oleh pelatih daerah maupun nasional, dan benar-benar terbaik.

"Jumlah pelatihan kita siapkan sebanyak 15 kali di tahun 2019, terus untuk tahun 2020 pelatihan kita lakukan di Jakarta selama tiga bulan, selanjutnya TC di Padang sebanyak 10 kali," jelas Wagub.

Dalam laporan Kepala Biro Bina Mental dan Kesra Sumbar Drs. Syaifullah, MM, menyampaikan, bahwa kegiatan pelatihan qori/qori'ah, Musafir/Mufasirah, dan Hafiz/Hafizah yang bertema "Tingkatkan Kualitas dan Prestasi Peserta Kafilah Sumatera Barat" diadakan tahap I, tanggal 18 s/d 21 Fabruari 2019 di Asrama Haji Padang.

Peserta pelatihan qori/qori'ah, Musafir/Mufasirah, dan Hafiz/Hafizah berjumlah 194 peserta dengan mendatangi 15 orang pelatih tingkat nasional yang kita minta dapat membagi ilmunya kepada para peserta, agar memiliki kualitas standar secara nasional, harapnya.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Biro Bina Mental dan Kesra Sumbar Drs. Syaifullah, MM, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat H. Hendri, S.Ag, M.Pd,  Ketua harian LPTQ Sumbar dan pengurus, para pelatih nasional dan daerah serta para peserta pelatihan dan seleksi tim kafilah MTQ Sumbar. (rel)

AgamLintas Media News
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi gagasan berlian Komandan Resort Militer (Korem) 032 Wirabraja Brigjen Kunto Arief Wibowo bersama anggotanya melakukan berbagai hal perbaikan lingkungan dengan teknologi mikroba Bios 44, termasuk saat ini rencana perbaikan lingkungan danau Maninjau Agam.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela acara Sosialisasi Bios 44, menjaga alam, mengatasi keramba danau Maninjau dan lahan gambut untuk kesejahteraan rakyat Sumatera Barat, di ruang rapat Dandim 0304 Agam Bukittinggi, Senin (18/2/2019).

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, kita selama in tahu kondisi danau Maninjau yang telah tercemar karena tumpukan makanan ikan, karena begitu banyak karamba yang mencemari danau.

Berbagai analisa telah dilakukan dan solusi dengan biaya cukup besar oleh Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR, namun semua terkendala karena ada permintaan pusat agar mengurangi jumlah karamba menjadi 6000 saja.

Sementara jumlah karamba telah mencapai 17.000 karamba dan disisi Peraturan Daerah ini juga tidak sesuai,  sehingga sampai hari ini menjadi vakum tidak ada tindak lanjut.

Sekarang muncul gagasan besar dari Korem 032 Wirabraja ingin membantu menetralisir kembali alam lingkungan danau Maninjau dengan teknologi mikroba Bios 44. Beberapa percobaan dalam skala kecil telah dilakukan, baik soal air danau maninjau dan lahan gambut sawit dan telah berhasil, air dapat dinetralkan dan kebun sawit yang kurang produktif dalat produktif kembali, ungkap Nasrul Abit.

Danrem 032 Wirabraja Brigjen Kunto Arief Wibowo dalam kesempatan itu juga menyampaikan, Bios 44 telah memberikan solusi di beberapa tempat di Sumatera Selatan, dan berharap ini juga akan dapat terjadi di Sumatera Barat.

Penemuan Bios 44 berawal dari adanya permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel. Sebab, sebelum 2006, kerap terjadi kabut asap. Hal itu mengganggu persiapan Asian Games 2018 dan TNI kemudian bekerja sama dengan Prof. Muhammad Tamim Pardede, pakar biokimia molekular.

Bios 44 yang merupakan paduan mikroorganisme akan memperkecil hingga menutup rongga-rongga lahan gambut. Karena itu, lahan tersebut tidak akan mudah terbakar.

Memang, Bios 44 berfungsi menormalisasi lahan untuk kembali seperti semula. Inovasi itu sebenarnya sangat sederhana. Bahan-bahan yang dipakai mudah didapat. Misalnya, air, ragi, susu bubuk, cornet beef, dan gula pasir dan waktu pembuatan sekitar sebulan.

Biaya penemuan itu juga tidak besar. Semua diupayakan dari satuan Korem yang ada kami beriyur bersama, bahkan, tak ada kendala signifikan dalam penelitian Bios 44.

’’Jika ada niat baik, semua lancar,’’ ujar Danrem 032 Wirabraja Brigjen Kunto Arief Wibowo.

Komandan Kodim 0304/Agam Letkol Kav. Salim Kurniawan Dewantara, SE, SH dalam kesempatan itu juga menyampaikan, danau Maninjau merupakan danau vukanik yang merupakan potensi kekayaan alam yang ada di kabupaten Agam. Pesona danau Maninjau telah mengundang kekaguman para wisatawan mancanegara.

Dan masyarakat disekitar danau secara turun temurun telah mendapat manfaat dari keberadaan danau Maninjau ini, berupa ikan dan air untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk meningkatkan produksi ikan karamba Korem 032 Wirabraja telah memberikan terobosan melalui program Bios 44, ujarnya.

Letkol Kav. Salim Kurniawan Dewantara juga menambahkan dari hasil uji coba Bios 44 pada air danau Maninjau ada sampel air Danau Maninjau sebelum diberi Bios 44 pemeriksaan oleh UPTD Laboratorium kesehatan Padang menunjukan bahwa kandungan nitrogen dalam bentuk amoniak dan nitrit di Danau Maninjau sangat tinggi melebihi standar yang ditetapkan Kementrian Lingkungan Hidup. 

Kandungan teloransi amoniak hanya dibawah 0,02 miligram perliter, terindentifikasi di danau Maninjau 0,037 miligram perliter.

Hadir dalam kesempatan tersebut Danrem 032 Wirabraja, beberapa dandim, Kadis Perikanan dan Kelautan Ir. Yosmeri, Kadis Lingkung Hidup, Ir. Siti Aisyah, MSi, Kadis PSDA, BPBD Sumbar, Dinas PUPR. (rel)

Padang,Lintas Media News.
Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitasnya, jangan ikut serta juga membagikan postingan apa lagi memberikan komentar terhadap calon legislatif maupun calon Presiden dan Wakil Presiden dimedia sosial dan grouo-group whastaap.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam sambutan pada upacara bendera priodik bulan di halaman kantor Gubernur, Senin (18/2/2019).

Lebih lanjut Nasrul Abit sampaikan, sudah banyak teman-teman kita yang terkena masalah ini dan tentunya akan tersandung masalah hukum. Ini tentu tidak baik dalam pengabdian sebagai seorang ASN yang dalam aturan mesti netral, menjaga stabilitas nasional.

Biarlah tim sukses, partai politik atau masyarakat yang hinggar bingar dalam penyelenggaraan pesta demokrasi pemilu ini. Jadi ASN yang menjaga dan menyuksesan penyelenggaraan  pemilu 2019 dengan rasa badunsanak di Sumatera Barat, ujar Nasrul Abut.

Nasrul Abit juga menyampaikan, ASN Sumatera Barat juga diharapkan mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu 2019, agar berjalan damai,  aman, tentram serta masyarakat beramai ramai memberikan suarannya di TPS pada tanggal 17 April 2019 yang tinggal beberapa hari lagi.

Mari kita suksesnya Pemliu 2019 di Sumatera Barat, secara badunsanak,  jaga keamanan dan ketertiban dilingkungan masing-masing. ASN mesti ajak masyarakat agar tidak melakukan ujaran kebencian, fitna, caci maki atau menghina satu sama lainnya.

"Siapapun yang terpilih nanti,  itulah yang terbaik dan semoga pemimpin terpilih adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya ", ujar Wagub Nasrul Abit mengakhiri.(rel)

Jakarta,Lintas Media News. Rencana pembukaan jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan rencana pengoperasian pelabuhan Teluk Tapang telah dibahas dan secara prinsip telah disetujui oleh Kementerian Koordinator Maritim (Kemenkomaritim) hari ini.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit setelah Mengikuti Rapat Koordinasi rencana pembukaan jalan di kabupaten Kepulauan mentawai dan Rencana Pengeporasian Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Jum'at siang (15/2/2019).

Wagub Nasrul Abit lebih lanjut menyampaikan,  dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat khususnya untuk kegiatan pembukaan jalan dikabupaten Kepulauan  Mentawai disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada prinsipnya mendukung  kerjasama antara PUPR dan TNI AD.

Kerjasama PUPR dengan TNI AD ini mengerjakakan pembukaan lahan 187 km sedangkan 23 km sudah dalam tahap pekerjaan ditahun 2019, ungkapnya

Sementara Deputi Bidang Infrastruktur Ridwan Djamaluddin juga mengingatkan agar kerjasama mengacu  kepada peraturan yang berlaku, dalam tahap pelelangan menyesuaikan dengan mekanisme kerjasama MoU antara Menteri PUPR dan Panglima TNI.

Perjanjian kerjasama (PKS) antara kepala balai pelaksana jalan Nasional II dengan Direktur Zeni TNI AD, kontrak antara Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) dengan Perwira pelaksana, ujarnya.

Disisi lain Wakil Gubernur  Sumbar Nasrul Abit juga dalam rapat menyampaikan ada akses jalan sejauh 42 km menuju pelabuhan teluk Tapang, dan telah disediakan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk renovasi jalan dan membangun insfrastruktur tambahan pelabuhan.

Namun dari pihak pemkab Pasaman dan pemprov Sumbar belum memiliki tenaga ahli untuk mengelola pelabuhan teluk Tapang.

Untuk itu pemprov Sumbar mengusulkan kerjasama kepada kementerian  perhubungan melalui perantara kementerian kemaritiman untuk mengelola pelabuhan teluk Tapang tersebut, ungkapnya

Wagub Nasrul Abit juga meminta agar pihak kementerian perhubungan membalas surat penawaran yang telah dikirim oleh gubernur Sumbar dan segera menerbitkan izin prinsip agar penanganan terhadap pelabuhan teluk Tapang dapat segera dilaksanakan.

Hal ini juga sebagai tindak lanjut dari persetujuan secara lisan antara Gubernur Sumbar dengan  Menteri Perhubungan pada pertemuan sebelumnya, harap Nasrul Abit.

Rapat dihadiri  oleh kementirian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian  PUPR, Kementerian Perhubungan dan PT. Pelindo II. (rel)

Solok,Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno membuka kejuaraan Karate Terbuka tingkat Sumatera Barat (Sumbar) "Solok Madinah Championship" dalam rangka Walikota Cup II di Gelanggang Olahraga Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Jumat (15/2/2019).

Jadikan bertanding untuk selalu menjaga sportifitas, disamping itu untuk mencari bibit-bibit atlet baru yang diharapkan menjadi karateka yang berprestasi, sekaligus untuk persiapan atlet jelang mengikuti Pra Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun ini dan bisa menjadi atlet PON nantinya.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumbar dihadapan 525 karateka pada saat pembukaan yang dihadiri oleh Walikota Solok, Wakil Walikota Solok, Forkopimda, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Solok, OPD Solok, Ketua FORKI Sumbar, Dewan Wasit, Pelatih, Official dan 100 undangan lainnya.

Dalam sambutannya, gubernur memberikan apresiasi dengan banyaknya karateka yang mengikuti dan jadikan kompetisi ini sebagai uji kemampuan bagi atlet-atlet dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas untuk meraih prestasi dan sekaligus ajang silaturahmi.

"Saya berharap dari kejuaraan ini bisa berkelanjutan, agar menghasilkan karateka yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional yang akan mengharumkan nama Sumbar," kata Gubernur.

Sementara itu Walikota Solok Zul Elfian menyampaikan Kejuaraan Karate Terbuka tingkat Sumbar memperebukan piala bergilir Walikota Solok dengan tujuan mengasah dan menguji kemampuan atlet karate di Sumbar, mempersiapkan calon atlet berprestasi dan mencari bibit-bibit atlet karate menuju Kejuaraan Nasional 2019.

"Kejuaraan ini kami berikan nama Solok Madinah Championship, memperebutkan tropy bergilir dengan hadiah total 55 juta, mulai dari tanggal 15 - 17 Februari 2019 bertempat GOR Tanjung Paku Kota Solok dengan pengawasan Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia ( FORKI) Sumbar," kata Zul Elfian.

"Junjung tinggi sportivitas dan raih kemenangan serta jauhi narkoba," ujar walikota.(rel/*b)

Padang,Lintas Media News.
Sesuai dari data pertumbuhan ekonomi Sumbar pada tahun 2016 sebesar 5,27 persen, tahun 2017 sebesar 5,92 persen dan tahun 2018 sebesar 5,14 persen, berarti pertumbuhan ekonomi kita turun sebesar 0,56 persen dibanding tahun lalu, hingga pertengahan Februari 2019.

Ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam sambutan acara Rapat koordinasi (Rakor) penyusunan program dan kegiatan industri dan perdagangan tahun 2020 dengan Bappeda dan Dinas Perindag kabupaten kota se Sumatera Barat di Hotel Axana Padang, Kamis (14/2/2019).

Acara Rakor ini dihadiri Dinas yang membidangi industri dan perdagangan, Bappeda kabupaten dan kota se sumbar dan Dinas Perindag Sumbar dengan jumlah diperkirakan 100 peserta.

Wagub Nasrul Abit jelaskan,  ini terjadi selisih penurunan di sektor industri dan Usaha Mikro dan Menengah Kecil (UMKM) yang otomatis mengurangi pendapatan masyarakat.

"Tentu kita harus mencari penyebabnya, tidak bisa kita menyalahkan semuanya ke provinsi, tetapi kabupaten dan kota juga ikut andil dalam penurunan ini," ucapnya.

Menurut Wagub, salah satu penyebabnya adalah terjadinya penurunan disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari mahalnya harga tiket pesawat yang berdampak pada kunjungan wisatawan, legalitas industri dan produk UMKM, serta berbagai persoalan lainnya.

Untuk sektor pariwisata juga hendaknya terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), untuk mendorong turis asing berkunjung ke Sumbar, sekaligus upaya untuk meningkatkan industri dan perdagangan ini, diantaranya adanya legalitas sertifikasi halal produk industri dan perdagangan, termasuk rumah makan, restoran, dan perhotelan.
“Selain itu dari sektor industri perlu legalitas sertifikat halal yang baru ada sekitar 14 yang sudah sertifikasi halal, tentu ini sangat kecil, artinya ini perlu ditingkatkan agar semua produk-produk yang dihasilkan oleh industri rumah tangga dan UMKM terjamin. Pentingnya legalitas halal untuk industri, agar yang datang ke Sumbar benar-benar nyaman dan aman dan tidak perlu lagi merasa ragu dengan produk-produk yang ada,” ujarnya.

Nasrul Abit juga katakan,  dalam suatu pekerjaan di instansi harus ada suatu program perencanaan yang matang, ini dalam rangka perencanaan dan singkronisasi anggaran provinsi dengan kabupaten dan kota.

"Dimana nanti dijadikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mempunyai batas waktu akhir Mei 2019 ini, seharusnya bulan Februari ini sudah ada yang masuk," harapnya.

Sementara itu Kepala Disperindag Sumbar Asben Hendri melaporkan Rakor penyusunan program dan kegiatan industri dan perdagangan tahun 2020 bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan kebijakan dibidang industri dan perdagangan dan menyusun program dan kegiatan industri dan perdagangan tahun 2020 untuk diusulkan tingkat kabupaten, kota, provinsi sesuai dengan prioritas nasional.

"Nanti dari hasil Rakor ini dapat menghasilkan usulan program dan kegiatan baik dari kabupaten dan kota maupun dari provinsi yang mengacu pada kegiatan prioritas nasional dan meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha industri dan perdagangan," kata Asben.(rel)

Padang,Lintas Media News.
 Upaya pemberantasan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang dilakukan oleh Pemprov Sumbar sebagai sesuatu hal yang diperbolehkan, selama dalam prakteknya tidak melibatkan tindakan persekusi dan diskriminasi.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pusat, Ahmad Taufik Damanik dan Komnas HAM perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) Firdaus melakukan kunjungan sekaligus audiensi dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit di ruang kerja,  dengan didampingi oleh Kepala Kesbangpol Naswir, Kamis (14/2/2019).

Ahmad Taufik Damanik juga menjelaskan, pemberantasan prilaku LGBT di bolehkan,  selama kedua hal tersebut dapat dijamin oleh peraturan daerah, maka sesungguhnya daerah tersebut telah melindungi hak asasi masyarakatnya.

" Sehingga, apabila Pemprov Sumbar ingin melindungi masyarakat dan generasi mudanya dari tindakan atau perilaku yang menurutnya telah melanggar norma-norma agama dan budaya yang dianut, ia menilai hal itu memungkinkan untuk dilaksanakan," ujarnya

Ahmad juga mengatakan hal sama juga berlaku terhadap aturan penggunaan jilbab bagi siswa muslim di Sumbar. Ia menegaskan, selama aturan ini dimaksudkan sebagai proses edukasi, maka hal tersebut sama sekali tidak melanggar HAM.

"Ketika orang tuanya melakukan pemukulan terhadap anaknya, saat anaknya tidak menggunakan jilbab, atau tidak melakukan sholat, puasa, dan lain-lain, timbul tindak kekerasan di sana, itu baru melanggar HAM," ucap Ahmad.

Ketua Komnas HAM juga menegaskan menurut kami sah-sah saja, sejauh tidak kekerasan terhadap kelompok-kelompok LGBT atau pihak manapun yang terlibat di dalamnya.

"Jadi penerapan hukumnya harus menghindari praktek-praktek kekerasan. Kemudian juga tidak boleh ada diskriminasi. Dalam artian, para pelaku LGBT harus tetap memeroleh atas fasilitas publik, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya," ungkapnya.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit juga menerangkan, ada dua hal permasalahan yang terjadi di Sumbar yaitu tentang kuatnya pengaruh agama Islam terhadap pembangunan, masyarakat sangat fanatik dengan agama Islam dan permasalahan Lesbian, Gay Biseksual dan Transgender (LGBT).

" Masyarakat Sumbar identik masyarakat minang amat fanatik terhadap agama Islam, karena hampir mayoritas memeluk agama Islam, hampir 100 persen, karena sejak dulu. Suku Minangkabau terkenal dengan filosofi "Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah" (ABS-SBK) dan Syarak Mangato Adaik Mamakai. Hal ini tertuang dalam Sumpah Sati Bukik Marapalam terjadi tahun 1403 Masehi yang merupakan bentuk peralihan kerajaan Minangkabau menjadi Kesultanan Minangkabau dengan melakukan pembai'tan di Bukit Marapalam, ungakap Wagub Nasrul Abit.

Nasrul Abit mengatakan, masyarakat Minangkabau patut bersyukur karena memiliki filosofi hidup ABS-SBK, orang Minang sudah pasti beragama Islam, karena telah menjadi jati diri orang Minang.

"Sementara ada daerah lain yang pemerintah daerahnya kesulitan mengatur masyarakatnya ketika adat, budaya, atau seni berbenturan dengan ajaran agama Islam, ini dikarenakan orang Minang sudah mengikat dengan Sumpah Sati  Marapam tersebut," ujar Wagub.

Kemudian untuk permasalahan LGBT, Wagub menjelaskan sebanyak 1880 orang menderita penyakit HIV AIDS di rumah sakit M. Jamil Padang dengan menunggu kematian, ini menjadikan momok yang menakutkan bagi masyarakat Sumbar.

"Kalau ini dibiarkan terus maka masyarakat Sumbar akan habis satu persatu, apalagi mereka tidak mau memeriksa lagi penyakitnya," ujarnya.

Wagub Nasrul Abit juga menegaskan, apa ini bisa dikategorikan melanggar kalau pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah anti LGBT ini.

"Apa ini akan kita biarkan terus, mau jadi apa nantinya generasi muda kita kalau dibiarkan, ini menjadi dilema bagi kita semua, karena kalau tidak ada Peraturan Daerah (Perda) aparat hukum tidak bisa berbuat apa-apa, seru Nasrul Abit.

Akhirnya Wakil Gubernur Nasrul Abit merasa bersyukur, sambil mengucapkan Alhamdulillah, dengan berjabatan tangan rombongan Komnas HAM pusat tersebut. Nasrul Abit senang dengan diterimanya upaya penanggulangan LGBT di Sumbar.

Tentu hal ini menjadi kabar baik bagi kami, karena dengan begini pemprov bisa menerapkan perda atau aturan guna menindak perilaku LBGT, tanpa perlu takut terbentur hak asasi manusia.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Forum Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK)Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) diharapkan terus bekerjasama dengan pemerintah dan dapat mendampingi masyarakat dalam menggali kreatifitas dan potensi wira usaha (menciptakan usaha baru) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menghadiri dan sekaligus membuka Musyawarah I Forum Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) se Sumatera di Hotel Grand Inna Padang, kamis (14/2/2019).

Gubernur Irwan Prayitno lebih lanjut menyampaikan dalam sambutannya, bahwa UPK DAPM sebagai pengelola uang negara agar tetap eksis harus ada inovasi dan kreativitas dengan melihat kemampuan modal keuangan untuk membantu perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumbar.

 Program UPK ini cukup sukses di Sumatera Barat, UMKM industri rumahan menjadi ujung tombak dalam pembangunan, karena Sumbar tidak banyak pabrik industri.

Apalagi UPK DAPM banyak projeknya untuk pembangunan desa, tanpa mengunakan dana APBD, pemerintah hanya bisa memfasilitasi saja, karena anggaran banyak yang terdapat di UPK, seperti dana hibah, dana sumbangan dan lainnya, maka UPK takut untuk mengerjakan, takut salah apalagi mengintervensinya.

Dalam bekerja kita juga harus berpegang pada dasar hukum dan aturanya lembaga ini akan langgeng dan besar serta tidak bermasalah hukum, ulasnya.

Irwan Prayitno juga mengatakan kami sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di daerah memiliki kewajiban untuk mensport dan mengawal lembaga tersebut, hal ini agar tetap eksisi dalam mengelola uang negara untuk membantu perekonomian masyarakat.

"Saya berharap UPK DAPM kedepannya dapat membantu perannya dalam rangka pembangunan dan pengentasan kesejahteraan masyarakat," ajaknya.

Dari laporan Ketua Umum Asosiasi UPK DAPM Sumbar Diana Eka Putri, mengatakan tujuan acara ini adalah sebagai mempererat tali silaturahmi antara anggota UPK DAPM Sumbar, saling berkoordinasi dan kerjasama dalam mengembangkan usaha dan membuka peluang kerjasama antar swasta dan pemerintah.

Adapun yang hadir dalam forum ini adalah sebanyak 252 anggota UPK DAPM se Sumatera dengan rincian, Provinsi Aceh 41 orang, Sumatera Utara 5 orang, Kepulauan Riau 13 orang, Riau 66 orang, Sumatera Barat 60 orang, Jambi 24 orang, Bengkulu 10 orang, Lampung 30 orang dan Sumatera Selatan 3 orang.

Selanjutnya Diana menjelaskan, untuk meningkatkan kualitas forum yang berkesinambungan, maka kami pengurus UPK DAPM mengadakan forum ini dengan mengunakan anggaran sendiri sumbangan dari seluruh peserta UPK DAPM se Sumatera.

Hadir pada acara Musyawarah I Wilayah Forum UPK DAPM Sumatera yang bertema "Membangun Kerjasama dan Tumbuh Bersama Masyarakat", para Forkopimda Sumbar dan peserta UPK DAPM sebanyak 252 orang.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Sumatera Barat banyak menyimpan bencana yang mengancam keselamatan jiwa masyarakat dan tentu menimbulkan semacam rasa ketidak amanan untuk berkunjung ke Sumatera Barat.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Peran serta Lembaga Dalam Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 di Aula Kantor Gubernur, Kamis (14/2/2019).

"Sumatera Barat (Sumbar) merupakan supermarketnya bencana, semuanya ada di Sumbar, ini menjadi ancaman terbesar bagi Sumbar, terutama pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, UMKM yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di Sumbar," kata Wagub Nasrul Abit.

Tidak hanya itu saja, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, jumlah kunjungan wisatawan asing tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 4,41 persen dari 58.876 kunjungan menjadi 54.369 kunjungan, dari akibat rasa ketakutan dan kekuatiran akibat ancaman bencana.

"Bagaimanapun kita harus bisa mengantisipasi bencana dengan cara mengurangi resiko yang ditimbulkan bencana, dengan butuh dukungan dari berbagai pihak," ujar Wagub.

Kemudian Wagub menjelaskan, seperti Provinsi Bali yang sudah dikenal sebagai tempat wisata dunia, juga memiliki banyak ancaman bencana, termasuk bencana gempa dan tsunami. Namun desinasi wisata Bali masih diminati oleh manca negara.

"Kita bisa belajar dari Provinsi Bali, untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerahnya, perlu melibatkan sektor swasta dalam hal sertifikasi bangunan, dengan mengfungsikan bangunannya sebagai shelter evakuasi, seperti hotel, mall, gedung perkantoran dan gedung-gedung bertingkat lainya," jelasnya.

Selanjutnya Wagub berharap, industri pariwisata Sumbar dapat terus tumbuh seiring dengan meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat yang menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi wisatawan untuk berkunjung di Sumatera Barat.

Hadir pada acara Rakor tersebut Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Ketua PHRI dan pemilik Hotel dan pengelola restoran, Kepala BPBD Sumbar, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota se Sumbar dan undangan lainnya yang berjumlah 120 orang.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap  untuk menyukseskan perhelatan kegiatan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) XVI yang akan digelar pada 20-25 Juni 2020 di Padang Sumatera Barat. Berharap Penyelengaraan Penas KTNA 2020, menjadi momentum bersejarah bagi Sumatera Barat.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam pembukaan acara rapat Perkembangan Persiapan PENAS Petani - Nelayan XVI tahun 2020 di aula Kantor Gubernur dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno,  Ketua KTNA Winarno dan Kapusluk pusat Siti Mushanifah dan SKPD Sumbar dan Kota Padang, di Aula Kantor Gubernur Sumbar,  Rabu (13/2/2019).

Gubernur lebih lanjut menyampaikan pelaksanaan Penas ini adalah kegiatan tingkat Nasional yang diselenggarakan di Kota Padang Sumatera Barat dengan pesertanya diperkirakan hadir 50.000 orang dari berbagai provinsi di Indonesia.

"Saya minta kepada seluruh panitia dapat mempersiapkan diri dari sekarang, jangan sampai acara ini banyak mengecewakan tamu-tamu kita. Ingatlah keberadaan tamu-tamu tersebut merupakan income bagi masyarakat," kata gubernur.

Gubenur juga menegaskan agar OPD terkait mempersiapan segala sesuatu perencanaan yang matang dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku.

"Selanjutnya saya juga minta kepada OPD yang terkait baik Sumbar maupun di Kabupaten dan Kota juga mempersiapkan anggaran untuk kegiatan ini, jangan sampai terlupakan, terlewatkan, terbiarkan. Terlepas ini mungkin saya bisa marah besar, karena saya sudah sering menginggatkan sejak ditetapkan tahun 2018 yang lalu," tegas Gubernur Sumbar.

Irwan Prayitno tekankan,  tanpa anggaran kita tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi untuk mensukseskannya,  untuk itu mesti dari sekarang inilah yang tepat untuk menyusun anggaran, sesuai dengan perencanaannya," ucapnya.

Gubernur juga berharap untuk semua panitia yang terlibat, harus mulai dari penyediaan lahan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain-lain dengan luas lahan lebih kurang 55 Ha, karena kegiatan ini harus menjadi momentum bersejarah yang akan diingat selalu di Sumbar.

Sebelumnya Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hotikultura dan Perkebunan Sumbar, Ir. Chandra, MSi mengatakan, untuk persiapan lahan Penas KTNA nanti sudah dipersiapkan yang luasnya 1 Ha yang akan dilakukan penanaman berbagai jenis tanaman buah-buahan, termasuk menyediakan kolam untuk diisi berbagai jenis ikan yang berbentuk taman.

"Lokasinya ada  di Aia Pacah Padang, selain itu kami juga menyediakan lahan tempat pameran pertanian, perikanan industri dan lainnya serta area parkir yang luasnya 10 hektar, ini disediakan untuk persiapan puncak Penas KTNA ke XVI," kata Chandra.

"Kami juga menyediakan lahan basah seluas 1 Ha, dan sisanya akan ditanami berbagai jenis tanaman lainnya, termasuk padi. "Rangkaian Penas ini akan dimulai tahun depan dengan kegiatan Livestock peternakan," tambahnya.

Lanjut Chandra menjelaskan persiapan lahan sudah berjalan hampir 70 persen, kami memulai dari lapang uotdoor,  parkir dan, dilakukan penanaman berbagai jenis tanaman buah-buahan, termasuk menyediakan kolam untuk diisi berbagai jenis ikan dan bisa menjadi lokasi agro wisata, sehingga dapat mengundang wisatawan lokal maupun manca negara.

Menurut Chandra diperkirakan sebanyak 50.000 petani dan nelayan akan berkumpul di Kota Padang pada even besar tersebut. Ini bisa menjadi tempat pertemuan untuk saling bertukar pikiran informasi antar kemitraan jejaring kerja sama petani, nelayan, peneliti, penyuluhan, pihak swasta dan pemerintah.(rel)