Tua Pejat,Lintas Media News.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo minta.Setiap pemberian Izin Membuat Bangunan (IMB),Kepala Daerah harus perhatikan bangunan aman gempa.

"Kita berharap kedepan para Bupati / Walikota untuk daerah-daerah rawan bencana agar menetapkan standar bangunan masyarakat saat mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Agar pada saat terjadi gempa dapat mengurangi resiko bencana dan bangunan memiliki daya tahan yang baik",kata Dono dalam pertemuan jamuan snak sore di kediaman rumah Bupati Tua Pejat Kepulauan Mentawai, Rabu (6/2/2019).

Lebih lanjut Doni Monardo menjelaskan, perlunya kebijakan ini dilakukan Bupati / Walikota terutama di daerah rawan bencana, agar masyarakat tidak membangun rumah asal jadi. Lihat disainnya dan kualitas yang akan dibangun,  sehingga dengan kondisi rumah yang aman gempa tentunya,  masyarakat itu sendiri akan terbantu dari resiko jika terjadi bencana alam.

Selain itu, tentu diharapkan kepala daerah terus melakukan sosialisasi termasuk dalam membangun rumah mereka yang sudah mudah saat melakukan evaluasi keluar dari rumah atau naik ketempat yang lebih tinggi.Kata Doni.

Soal kemampuan dalam menetapkan ilmu menetapkan rumah yang aman gempa BNPB disiap membantu kepala daerah dalam bentuk pelatihan dan pemberian pengetahuan soal bangunan bagi tim IMB daerah, ujar Doni.

Kepala BNPB menegaskan,  sudah saat pemerintah daerah memperhatian dan memikirkan cara-cara mengurangi dampak resiko bencana di suatu daerah. Hidupkan potensi kearifan lokal sesuai dengan kondisi alamnya, "jaga alam, alam akan jaga kita".

Keselamatan masyarakat dari dampak bencana bagian dari kerja pemerintah dalam melayani dan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Mitigasi bencana bagian dari upaya menyiapkan kesiapsiagaan menghadapi jika terjadi bencana.

Dan berupaya semua masyarakat kita mesti tahu dan terbiasa dalam menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Aturan dan sistem mesti disiapkan untuk memudahkan msyarakat, terangnya.

Wagub disela-sela kegiatan itu juga menyampaikan, dalam menyiapkan masyarakat terhadap mengurangi dampak resiko bencana, butuh waktu dan latihan yang berulang-ulang.

Masyarakat tidak serta merta mampu berpikiran pola penyelamatan saat terjadi bencana datang. Diberapa kejadian mereka panik tak tahu apa yang akan dilakukan.

Karena itu menyiapkan kesadaran masyarakat membutuhkan sosialisasi yang rutin dan bagaimana masyarakat termotivasi melakukan sendiri melatih diri mereka mencari lokasi aman saat terjadi bencana, ujarnya.

Bupati Yudas, kita tahu Kepulauan Mentawai masih minim dalam sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana. Termasuk sarana telekomunikasi, akses jalan, penerangan listrik untuk daerah rawan bencana

Kegiatan sosialisasi menyiapkan masyarakat terus kami lakukan, namun kondisi kekurangan sumberdaya manusia, hidup di pulau-pulau. Kami berupaya terus melaksanakan sosialisasi yang kami bisa sesuai kondisi keuangan yang ada terhadap masyarakat rawan bencana,

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Bupati Kepulauan Mentawan Yudas Sabaggalet, Kepala BMKG, Wabup Kortanius Sabaleake, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Ir. Dody Ruswandi, MSc, jajaran pejabat eselon I dan II dilingkungan BNPB, Kepada BPBD Erman Rahman, beberapa Kepala OPD dilingkungan Pemkab Kepulauan Mentawai.(rel/st)

Padang,Lintas Media News.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  Letjen Doni Monardo  mengingatkan.Masyarakat Padang, Mentawai, dan pesisir barat Sumatera Barat tetap waspada menghadapi gempa Megathrust di Pulau Siberut Mentawai dengan kekuatan yang mencapai 8,9 skala Richter yang dapat menimbukan tsunami.

Hal itu disampaikan Doni pada acara Rapat Koordinasi Mitigasi dan Penanganan Bencana Gempa dan Tsunami yang  Bupati  dan Walikota se Sumatera Barat, Forkopimda, kepala SKPD, BPBD se Sumatera Barat dan para undangan lainnya di
di Aula Kantor Gubernur, Rabu (6/2/2019).

Pada kesempatan itu Doni  meminta, Pemerintah Sumbar dan pihak terkait untuk memperkuat mitigasi bencana pada infrastruktur utama, karena banyaknya gempa hingga sampai ratusan yang beruntun mengguncang wilayah pesisir Sumbar beberapa hari terakhir.

"Seluruh wilayah Sumatera Barat (Sumbar) berpotensi bencana, apalagi, daerah Sumbar berada di patahan lempeng dan cincin api. Potensi gempa, banjir dan longsor pun menghantui setiap waktu," kata Doni Monardo.

"Suka tidak suka, senang tidak senang, kita hidup di atas patahan lempeng dan cincin api. Sumbar berpotensi besar terhadap bencana. Ada gunung Marapi, gunung Talang, dan gunung Kerinci," ucapnya.

Tujuannya, jika potensi gempa megathrust berkekuatan 8.9 Scala Richter keluar, hingga mengakibatkan tsunami, infrastruktur utama masih bisa difungsikan. Selain itu, untuk menekan jumlah korban jiwa jika bencana itu benar-benar tiba.

"Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang berada di tepi laut, Pelabuhan Teluk Bayur. Harus diperkuat mitigasinya, karena ini adalah sarana vital bagi Sumbar, untuk itu kita harus mengurangi kecepatan tsunami dengan cara menanam pohon-pohon di tepi pantai, seperti pohon kelapa, cemara udang, mahoni, palaka, bakau, pule, ketapang dan  lainnya yang kemungkinan tahan tsunami," tukik Doni.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyampaikan, di Sumatera Barat adalah supermarketnya bencana, semuanya ada di Sumbar, ancaman terbesar adalah gempa dan tsunami karena dikhawatirkan bisa merenggut banyak korban jiwa, terutama masyarakat yang berada di pinggir pantai, selain itu ada bencana gunung berapi, angin puting beliung, tanah bergerak, longsor dan banjir juga mengintai.

"Makanya, Sumatera Barat disebut sebagai 'supermarket' bencana, untuk itu saya berharap berikan pengetahuan kepada masyarakat agar ketakutan bisa berkurang, dan tahu bagaimana cara menghadapi apabila ada bencana gempa dan tsunami," kata Wagub.

"Kita tahu Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan bencana di Indonesia. Berbagai isu gempa dan tsunami termasuk soal Megathrust Mentawai dan beberapa kali gempa kemarin juga menjadi sorotan perhatian Kepala BNPB," sebut Nasrul Abit.

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit berharap dalam Rakor ini membahasan  berbagai hal tentang persiapan masyarakat terhadap resiko bencana alam dan juga meningkatkan kesiapan pemerintah daerah terhadap upaya penanggulangan bencana.

"Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap berbagai hal mendukung sarana dan prasarana kesiap siagaan bencana,  apakah itu tentang pembangunan shelter,  peralatan deteksi dini, juga pelatihan aparat terhadap kegiatan penanggulangan bencana di Sumatera Barat,  ujar Wagub.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Minangkabau Cup" merupakan turnamen kolosal terbesar antar daerah di Indonesia, ini yang diramaikan 162 tim dari 19 Kabupaten dan Kota, 1200 official dan 5000 pemain pada tahun 2019 ini. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat saat sambutan gala dinner Minangkabau Cup.

Panitia Pusat Minangkabau Cup II-2018/2019 mengadakan gala dinner "Sepakbola Badunsanak" yang sudah masuk ke zona Sumatera Barat, sebanyak 35 tim di Auditorium Gubernuran, Senin (4/2/2019).

Gala dinner sepakbola badunsanak ini dihadiri oleh Kepala Staf Korem (Kasrem) Kolonel Arh Sonny Septiono, mewakili Danrem 032/Wirabraja, Kepala Dinas Kebudayaan Gemala Ranti, Niel Maizar, para pelatih, official, dan segenap 35 tim pemain serta undangan lainnya yang berjumlah 300 orang hadir di Auditorium gubernuran.

Selain itu, Gubernur menyampaikan,  dengan turnamen ini terbangun silaturahmi antar kecamatan, sekaligus mencari bibit-bibit muda pemain bola potensial untuk ke tingkat nasional dan turnamen sepakbola kolosal ini agar dapat terus dipertahankan.

"Saya sangat bangga dan berterima kasih kepada Hardimen Koto yang telah membanggakan urang awak dengan menghadirkan Minangkabau Cup yang terlaksana tanpa adanya pemakaian dana APBD daerah," kata Irwan Prayitno.

"Dengan turnamen ini kecamatan yang bertanding bisa menjaga sportivitas dan wasit yang adil, agar tujuan turnamen ini tercapai, sehingga Sumbar akan memiliki pemain-pemain sepakbola yang diperlukan untuk berkiprah di sepakbola nasional," tambahnya.

 “Turnamen ini sangat menarik karena mempertandingan kecamatan-kecamatan yang pastinya mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Hal ini pastinya menghadirkan keseruan dan kemeriahan dalam olahraga, khususnya sepakbola," ujarnya.

Selanjutnya ketua panitia pelaksana, Hardimen Koto mengatakan, dengan selesainya semua pertandingan di masing-masing zona kabupaten dan kota, dilanjutkan pertandingan putaran final zona Sumbar, sebanyak 35 tim kecamatan pemenang di 19 kabupaten an kota.

"Sebanyak 162 tim dari 19 Kabupaten dan Kota, 1200 official dan 5000 pemain semua sesuai jadwal terakhir. Hari ini, seluruh zona sudah menyetorkan tim-tim pemenangnya," kata Hardimen

Turnamen sepakbola antar kecamatan se-Sumatera Barat, Minangkabau Cup II-2018/2019 merangsek ke pertandingan "Final Round" zona Provinsi, Babak 35 Besar pada Kamis 7 Februari 2019 mendatang.

Pada puncaknya final diadakan di Stadion Haji Agus Salim Padang, Sabtu 23 Maret 2019 nanti.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Penerapan Sistem Pelayanan Minimum (SPM) dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk melayani masyarakat, bagaimana masyarakat merasa puas dan senang. Namun kenyataannya saat ini masih saja masyarakat kita tidakpuas terhadap pelayanan pemerintah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Alwis saat membuka acara Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di aula Kantor Gubernur, Senin (4/2/2019).

Sekdaprov Sumbar selanjutnya menyampaikan, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus ada penerapan pemenuhan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terhadap masyarakat.

Pemahaman mengenai puas/tidaknya masyarakat merupakan perbedaan antara harapan tentang kinerja suatu pelayanan dengan yang dialami atau diterima.

"Tentunya keadaan seperti itu tidak dibiarkan berlama-lama mesti dibenahi dan diperbaiki oleh setiap aparatur pemerintah agar tercipta dan terwujudnya kondisi masyarakat yang lebih baik," kata Alwis.

Alwis berharap dengan adanya acara sosialisasi ini dapat memberikan motivasi pemahaman strategis  dalam pelayanan pada masyarakat sesuai dengan Permendagri nomor 100 tahun 2018.

Sementara itu panitia Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar Iqbal Ramadi Payana mengatakan, bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani.

Apalagi fenomena yang telah berlangsung di Negara kita saat ini, dengan bergulirnya era otonomi daerah seharusnya dengan terciptanya desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah semakin mempercepat proses pelayanan public kepada masyarakat.

Selanjutnya Iqbal juga menyampaikan, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, adalah pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah.

"Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka," katanya.

Iqbal menambahkan, bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal sebagaimana diatur secara teknis dalam Permendagri nomor 100  Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Dan laporan penerapan SPM menjadi bahan bagi Pemerintah Pusat untuk merumuskan kebijakan nasional terkait pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Hadir dalam acara sosialisasi tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Alwis, Asisten Pemerintahan dan Otonomi Daerah Devi Kurnia, Direktur Singkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri Sri Purwaningsih, SH, MAP, Kepala Biro Pemerintahan Drs. Iqbal Ramadi Payana, M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Ketua Panitia Anggaran DPRD Kabupaten/Kota dan Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar.(rel)

Padang Panjang,Lintas Media News.
Kominfo - Komunitas Orang Kaya Buku (OKB) Sumatera Barat pimpinan Yusrizal KW (Sastrawan, Pegiat Literasi dan Redaktur Budaya Harian Padang Ekspres) diwakili Ampera Salim, yang juga Sekretaris Dinas Kominfo Padang Panjang menyerahkan donasi buku bacaan kepada Ruang Baca Rimba Bulan, Silaing Bawah, Padang Panjang, Senin menjelang zuhur, (4/2).

Penyerahan buku sekitar  60 buah dengan judul berbeda itu,  diterima langsung pengurus Ruang Baca Rimba Bulan, Jumadil Fajar. Pada kesempatan ini, Ampera Salim juga ikut menyerahkan buku hasil karyanya  yang berjudul Malanca Jo Mak Uniang.

"Melalui donasi buku-buku ini, harapan OKB semoga budaya membaca masyarakat lebih berkembang di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang Panjang," ujar Ampera didampingi Kasi Layanan Informasi Publik Zulmardi dan sejumlah staf Diskominfo Padang Panjang.

Sementara itu pengurus Ruang Baca Rimba Bulan, Jumadil Fajar sangat antusias dan berterimakasih atas donasi buku yang diberikan oleh komunitas OKB Sumbar.

"Alhamdulillah dan terimakasih kepada OKB atas donasi bukunya. Saya berharap dengan bertambahnya referensi buku di sini, minat baca masyarakat juga makin meningkat," kata Jumadil.

Disebutkan, sejak 4 bulan berdiri, Ruang Baca Rimba Bulan selalu terbuka untuk menerima donasi buku bacaan fiksi/non fiksi dari masyarakat, komunitas bahkan dari beberapa penerbit buku.

"Ruang Baca Rimba Bulan terbuka 24 jam. Pembaca bisa datang kapan saja," tutup Jumadil.(rel)

Surabaya,Lintas Media News.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Manando merencanakan akan melakukan Pertemuan dengan Bupati Walikota se Sumatera Barat pada tanggal 6 Februari 2019, di Padang.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) BNPB se Indonesia di Jatim Expo Surabaya, Jawa Timur, Sabtu ( 2/2/2019).

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, pertemuan itu nanti juga akan membahasan  berbagai hal tentang menyiapkan kesiap siagaan  masyatakat terhadap resiko bencana alam  dan juga meningkatkan kesiapan pemerintah daerah terhadap upaya penanggulangan bencana.

Kita tahu Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan bencana di Indonesia. Berbagai Isu bencana,  banjir,  longsor, gempa dan tsunami termasuk soal megathrust mentawai dan beberapa kali gempa kemarin juga menjadi sorotan perhatian Ka BNPB tersebut.

Sebagai tuan rumah tentu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar dan Kabupaten /Kota perlu menyiapkan acara dengan baik,  harapnya.

Wagub juga menyampaikan, kemungkinan Kepala BNPB juga akan mengunjungi kepulauan Mentawai. Untuk melihat kondisi kesiap siagaan sistem dan masyarakat terhadap bencana di daerah ini.

Kita amat berharap kedepan pak Doni dapat memberikan perhatian terhadap berbagai hal mendukung sarana dan prasaba kesiap siagaan bencana,  apakah itu tentang pembangunan shekter,  peralatan deteksi dini, juga pelatihan aparat terhadap kegiatan penanggulangan bencana di Sumatera Barat,  ujarnya penuh harap.

Rakor BNPB diresmikan dengan dipukulnya kentongan oleh Presiden Jokowi dan Kepala BNPB Letjen Doni Monardo secara resmi Rakornas BNPB 2019 resmi dibuka dengan tema : ‎Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita.

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan ada 6 (enam)  arahan presiden Joko Widodo saat pembukaan Rakonas, pertama, berkaitan dengan perencanaan rancangan pembangunan di daerah. Sebagai negara yang berada di dalam garis cincin api, maka setiap rancangan pembangunan hendaknya dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana.

Kedua, melibatan akademisi dan pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis potensi bencana dan titik-titik mana yang sangat rawan bencana. Hal ini harus dilakukan secara masif sehingga dapat memprediksi ancaman dan dapat mengantisipasi, serta mengurangi dampak bencana. Dan mensosialisasikannya kepada masyarakat disekitar lokasi tersebut dengan baik.

Ketiga,  meminta jajaran di daerah untuk siaga bila terjadi bencana di wilayahnya sendiri. Saat bencana terjadi di suatu daerah, gubernur harus bertindak sebagai komandan satuan tugas darurat untuk melakukan penanganan bencana. Pangdam dan Kapolda kemudian akan membantu kerja komandan satgas darurat itu.

Keempat, Indonesia harus bisa membangun sekaligus merawat sistem peringatan dini yang terpadu. Dengan bantuan para pakar, daerah dan pusat akan mulai menganalisis titik-titik rawan bencana yang membutuhkan kehadiran sistem peringatan tersebut.

Presiden memerintahkan Kepala BNPB Letnan Jenderal Doni Monardo mengoordinasikan semua kementerian dan lembaga terkait agar sistem peringatan dini segera terwujud.

Kelima, menginstruksikan agar segera dilakukan edukasi kebencanaan, terutama di daerah rawan bencana. Edukasi ini bisa dilakukan di masyarakat, sekolah, maupun lewat pemuka agama.

Keenam, agar dilakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat secara berkesinambungan sampai ke tingkat paling bawah. Dengan demikian, masyarakat betul-betul siap menghadapi setiap bencana.

Doni Monardo mengatakan ‎BNPB memang setiap tahunnya rutin menggelar rakornas untuk sinkronisasi program, penyamaan persepsi dan gerak langkah penanganan bencana antara pusat dan daerah.

"Tujuan Rakornas ini untuk menyamakan visi, misi dan gerak langkah dalam menghadapi bencana. Melihat tren kejadian, frekuensi tren bencana cenderung meningkat. Dilihat dari jumlah korban jiwa meninggal, kejadian bencana tahun lalu menjadi momentum untuk penguatan penanggulangan bencana dan keterlibatan aktif dan masif dari semua pihak," ujar Doni

Acara ini dihadiri oleh ribuan peserta dan tamu undangan mulai dari gubernur, bupati, wali kota, Bappeda, Ketua Komisi VIII DPR RI, Kepala BPBD se-Indonesia, hingga para Kapolda.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia (R I ) Retno Lestari Priansari Marsudi menilai. Orang Minang memiliki DNA diplomat. Sebab, berdasarkan rekam jejak yang ada, cukup banyak diplomat yang berasal dari Sumatera Barat (Sumbar).Mulai dari sejak merdeka hingga sekarang, banyak orang Minang yang jadi diplomat. Artinya jejak orang Minang dalam diplomasi Indonesia sudah tidak asing lagi.

Hal itu disampaikan Menlu saat memberikan kuliah umum diha dapan mahasiswa Sumatera Barat di Convention Hall Unand Padamg, Sabtu (2/2/2019).

Menurut Retno, tidak hanya menjadi diplomat, dua orang menteri luar negeri yang pernah menjabat di Indonesia juga berasal dari Tanah Minang, yaitu Sutan Syahrir dan Agus Salim. Belum lagi kalau bicara nama besar lainnya mulai dari Muhammad Hatta, Muhammad Natsir, Buya Hamka. “Semuanya memiliki kontribusi besar bagi republik ini berasal dari Ranah Minang,” kata Retno.

Retno berharap, kontribusi itu terpelihara dengan baik. Di masa depan diharapkan akan lebih banyak lagi putra putri dari Minangkabau yang menjadi diplomat andal.

Sementara,Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam sambutannya mengatakan.Banyak yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam berbagai diplomasi misi perdamaian dunia. Sosok buk Retno Lestari Priansari Marsudi telah banyak memberikan prestasi kebaikan menempatkan keberadaan Indonesia dihargai dikancah hubungan internasional.

Lebih jauh Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, pemerintah provinsi dan masyarakat Sumbar amat senang dengan kegiatan Kemenlu di Sumatera Barat. Karena sumber daya manusia masyarakat minang banyak memiliki bakat sebagai diplomat dan ini juga tumbuh dikalangan generasi muda saat ini.

Kita akan senang dan bangga bagaimana kegiatan kemenlu sering-sering ada di Sumatera Barat. Selain dapat membangkitkan motivasi bagi kalangan generasi muda Sumbar juga akan memberikan data tarik promosi juga di dunia internasional. Kata Irwan.

Dengan ada kegiatan kemenlu di Sumatera Barat akan membuka banyak wawasan bagi generasi muda Sumatera Barat untuk bersaing dalam kesempatan menjadi diplomat Indonesia nantinya, ungkapnya

Gubernur  Sumbar  Irwan Prayitno juga mengajak mahasiswa  memanfaatkan moment ini sebagai pengalian wawasan pengetahuan terutama sosok Buk Retno yang banyak pengalamannya terkait urusan diplomasi.

Mahasiswa harus tahu kinerja dan keberhasilan yang telah dilakukan Menlu. Dan selama ini Harga diti bangsa cukup terjaga karena diplomasi dinilai cukup berhasil.

Dalam sejarah bangsa Indonesia banyak orang Minang yang telah berkontribusi dan berpengaruh ditingkat nasional dalam kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Oleh karena generasi muda Sumbar yang ada di berbagai perguruan tinggi lainnya termasuk Unand siap bersaing untuk menjadi diplomat.

Pemprov Sumbar ikut mendorong, agar mahasiswa juga siap berkompetisi, dengan mahasiswa lainnya di Indonesia dan bagaimana kemampuan profesi diplomasi bagian tak terpisahkan dari Sumatera Barat, harap Irwan Prayitno.

Kuliah umum ini merupakan bagian dari Diplomacy Festival 2019 di Padang yang digelar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebagai upaya menyosialisasikan kiprah diplomat Indonesia dan membumikan peran Kemlu. Beragam kegiatan digelar mulai dari kuliah umum, dengan tema Kiprah Diplomasi Indonesia, Festival Diplomasi di Lapangan Imam Bonjol Padang.

Hadir dalam kesempatan itu Menlu RI Lestari Priansari Marsudi, Rektor Unand Prof. Dr.Tafdil Husni, Rektor UNP, Rektor IAIN, beberapa Pejabat eselon I dan eselon II dilingkungan Kemenlu. (st/rel)

Jakarta,lintas Media News.
 Atas nama gubernur Irwan Prayitno,  pemerintah dan masyarakat Sumatera Barat menyampaikan rasa ikut berduka dan belangsungkawa atas berpulangnya kerahmatullah putra terbaik bangsa asal Sumatera Barat Alm. Awaloedin Jamin pada pukul 14.45 WIB, Kamis (31/1/2019) di RS Medistra.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit serta di dampingi Sekdaprov .Drs. Alwis,  disela-sela ta'ziah di rumah duka di auditorium PTIK, Kebayoran Lama, Jaksel, Kamis malam (31/1/2019).

Wagub lebih jauh menyampaikan, kita doakan bersama,  semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa beliau dan segala karya serta pengabdian beliau terhadap kemajuan bangsa hendak menjadi amalan di sisi Allah. 

Kita sungguh terharu dan bangga terhadap pengabdian dan  karya prestasi Bapak Awaloedin Jamin semasa masih hidup, baik dizaman perang kemerdekaan dan zaman kemerdekaan. Beliau telah meletakan dasar-dasar pembangunan bangsa yang terbaik terutama ditempat beliau mengabdi.

Beliau merupakan inspirasi dan sebagai suri teladan yang baik, sebagai anak bangsa yang mencinta negaranya, ungkap Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga menyampaikan, kepada keluarga yang ditingalkan agar dapat tabah dan sabar atas cobaan ini.

Kita juga berharap kegigihan, kecerdasan, pengabadian dan perjuangan Awaloedin Jamin dapat menjadi inspirasi dilanjutkan oleh generasi muda bangsa ini dimasa-masa mendatang.

Kedoakan kehadirat Allah SWT,  beliau agar ditempat yang terbaik di sisi Nya, Aamin, seru doa Nasrul Abit.

Putra terbaik bangsa Awaloedin meninggal karena sakit. Selama ini Awaloedin sering berobat ke rumah sakit karena penyakit yang dideritanya itu.

Awaloedin Jamin merupakan Kapolri periode 1978-1982. Selama mengabdi di kepolisian, Awaloedin Jamin menerima sejumlah penghargaan sebagai tanda jasanya di antaranya menerima Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara, dan Bintang Mahaputra Adipradana.

Ia juga pernah menerima penghargaan Satya Lencana Perang Kemerdekaan (I dan II), SL Karya Bhakti, SL Yana Utama, SL Panca Warsa, SL Peringkat Perjuangan Kemerdekaan RI, SL Penegak Veteran Pejuang Kemerdekaan RI.(rel)

Padang,Lintas Media News.

Diplomacy Festival (Diplofest) akan diselenggarakan 1-2 Februari 2019 di Padang, Sumatera Barat. Diplofest diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI untuk membumikan diplomasi Indonesia agar lebih dekat dengan masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa, pelajar dan pemuda pemudi di Padang.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Ekonomi Setdaprov. Sumbar Irsyad, SE. MM. disela-sela Rapat Koordinasi dengan Tim advan dari kemenlu di ruang Rapat kantor Gubernur, Kamis (31/1/2019).

Lebih lanjut Irsyad menyampaikan, pembukaan DiploFest 2019 di Padang ini akan dibuka secara resmi oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Republika Indonesia (RI) Retno Marsudi, yang juga akan didampingi Gubenur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Diplofest juga memiliki banyak kegiatan di beberapa univesitas di Sumatera Barat, melibatkan mahasiswa dan masyarakat umum,  untuk membangun diplomasi dalam berbagai bidang di dunia internasional, ujarnya.

Berdasarkan pres release humas Kemenlu,  Kegiatan Diplofest 2019 Diplofest menghadirkan dua kegiatan yaitu public lecture dan Festival Diplomasi. Dalam public lecture, para pelajar dan mahasiswa dapat langsung berdiskusi dengan pelaku garis depan diplomasi Indonesia termasuk langsung dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi. Public Lecture dengan Menlu RI akan diselenggarakan di Universitas Andalas tanggal 2 Februari 2019 pukul 9.00 – 11.00 pagi yang akan membahas mengenai kiprah Diplomasi Indonesia. Sebelumnya, Direktur Jenderal Multilateral, Febrian A. Ruddyard akan membahas mengenai kreatif ekonomi di Universitas Negeri Padang tanggal 1 Februari 2019 pukul 14.00 – 16.00.

Sementara itu, Festival Diplomasi akan diselenggarakan di Lapangan Imam Bonjol tanggal 2 Februari 2019 mulai jam 12.00 siang. Dalam festival ini, para pengujung bisa menyelami diplomasi Indonesia secara langsung. Mereka dapat terjun merasakan mewakili Indonesia  berkontribusi untuk perdamaian dunia dalam sidang Dewan Keamanan PBB, bernegosiasi  dengan wakil negara lain dalam sidang bilateral, berlatih berbicara di depan publik, simulasi TOEFL/IELTS dan banyak lagi.

Festival Diplomasi juga menghadirkan area Edu Fairs, dimana pelajar dapat mengujungi berbagai booth dari berbagai program beasiswa, bagaimana menjadi Diplomat, hingga lowongan kerja di Organisasi Internasional seperti PBB. Di area ini, Pengunjung juga dapat langsung berdiskusi dan bertukar pengalaman dengan para diplomat Indonesia.  Selain itu, Festival akan menampilkan berbagai artis Nasional seperti RAN, Payung Teduh dan Yura Yunita untuk meramaikan suasana DiploFest.

Pendaftaran untuk Public Lecture dan Festival Diplomasi telah dibuka sejak 27 Januari 2019. Pendaftaran dapat dilihat melalui Instagram dan twitter Kemlu RI di @Kemlu_RI.

Diplofest Padang adalah kegiatan Diplomacy Festival keempat yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri. Sebelumnya pada tahun 2018, Diplofest telah diselenggarakan di Yogyakarta, Surabaya dan Bandung yang telah menarik sekitar 15.000 peserta secara total. Diplofest diharapkan dapat mendorong masyarakat khususnya Generasi Muda, mahasiswa dan pelajar untuk dapat lebih memahami dan menjadi bagian dari Diplomasi Indonesia. Karena Diplomasi Indonesia adalah milik Bersama.(rel)

Padang,Lintas Media News.

Guna meningkatkan kulitas belajar siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dibidang Teknik Informasi Komputer (TIK),SMA Adabiah  Padang akan membangun labor komputer, pembangunan tersebut diharapkan selesai pada tahun 2019 ini.

Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMA Adabiah Hj.Siti Bahari Spd.MM pada Lintas Media di ruangan kerjanya SMA Adabiah Padang,sehubungan adanya rencana pembangunan labor komputer di pelataran parkir samping Labor yang ada sekarang.

 Adanya rencana pembangunan labor tersebut menurut Siti Bahari karena,Labor yang ada sekarang dipakai untuk semua siswa Adabiah,dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai SMA secara bergantian.Pemakaian secara bergantian tersebut,tentu hasilnya tidak maksimal.

"Pembagunan labor tersebut membutuhkan dana sebesar Rp. 1 miliar, kita berharap adanya alokasi anggaran untuk melancarkan pembagunan labor.
Salah satu sumber dana yang diharapkan oleh pihak sekolah adalah dana aspirasi dewan (pokir), namun saat ini masih memenunggu"jelas Siti.

Gedung labor komputer tersebut direncanakan akan dibangun dua lantai dengan 10 ruangan, dilengkapi komputer sebanyak 360 unit, untuk satu ruangan ada 36 unit sesuai dengan banyak murid pada satu lokal.Kata Siti.

Siti Bahari menambahkan, kegunaan labor komputer itu,tidak hanya untuk persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), namun  juga untuk ruang belajar komputer bagi siswa, seperti diketahui TIK merupakan unsur penting dalam era globalisasi, oleh sebab itu para siswa butuh dipersiapkan.

"Selama ini SMA swasta sulit mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintahan daerah, untuk itu,saya selaku Kepala Sekolah sangat berharap adanya dana bantuan khusus dari pokok_pokok pikiran (pokir) anggota dewan untuk pembangunan Labor ini, " harap Siti Bahari.

Sementara, Wakil Ketua prasarana  Masril mengatakan, sekarang memang ada labor komputer namun keadaanya telah tidak sanggup menampung para siswa sehingga, butuh ruang tambahan untuk belajar dan dipakai untuk ujian. Sekarang duduk para siswa sudah bersempit sempitan,  jika dipakai untuk ujian tidak layak.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar Amora Lubis , mengungkapkan. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  tentang  Penyelenggaraan Pendidikan yang sedang dibahas sekarang akan mengakomodir kebutuhan SMA/SMK swasta yang ada di Sumbar.

 “ Sekolah swasta juga memiliki peran strategis dalam dunia pendidikan, jika SMA/SMK negeri tidak mampu menampung siswa maka lembaga swasta merupakan alternatif untuk menerima pelajar,” jelas Amora.

Ketika Ranperda ini telah disahkan maka kebutuhan SMA swasta seperti buku-buku dan mobilier sekolah dapat dianggarkan oleh pihak Provinsi. Tidak hanya itu, peningkatan kapasitas guru juga akan diakomodir, hal ini  sesuai dengan kekuatan keungan  daerah. Hal yang paling penting, ungkapnya, revitalisasi gedung juga dapat diakomodir dengan mekanisme yang berlaku.

“ Banyak juga SMA swasta membutuhkan revitalisasi namun mereka seolah berusaha sendiri, dengan adanya Perda ini akan meringankan beban sekolah tersebut,” kata Amora.(Sri)

Padang,Lintas Media.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan makan bajamba di Padang dengan masyarakat ranah minang pada acara puncak hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (HKG-PKK) tingkat nasional ke 47 tahun 2019.

“Presiden Jokowi dijadwalkan akan hadir untuk membuka pada puncak HKG-PKK  pada 25 Juli 2019, dan makan bajamba  di lapangan RTH Imam Bonjol yang akan didampingi Kemendagri, Gubernur dan DPRD provinsi, TP PKK pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta kepala dinas  Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) se Indonesia juga akan hadir,” sebut Ketua Umum Penyelengga HKG-PKK tingkat Nasional 2019, Alwis, Rabu (30/1/2019).

Alwis juga menyampaikan kegiatan HKG-PKK ini akan diawali dengan pameran produk UP2k PKK pada Rabu 24 Juli . Lomba simulasi 10 program PKK, gala dinner dan penyerahan hadiah kepada pemedang lomba. Kemudian pada Kamis 25 Juli dilaksanakan puncak peringatan HKG-PKK ke 47, jamuan makan bajamba, lomba bermain peran 10 program PKK dan fashion show baju adat dari seluruh daerah di Indonesia.

“Kemudian pada Jumat 26 Juli 2019 diadakan seminar nasional PKK, dan festival memasak rendang. Pada Sabtu 27 Juli usai penutupan HKG-PKK akan dilanjutkan dengan kegiatan widyawisata. Para tamu dan undangan akan diajak untuk berwisata ke Mandeh, di Pesisir Selatan dan ke Bukittinggi,” jelas Sekrerataris Daerah Provinsi Sumbar tersebut.

Dijelaskannya,  pada HKG-PKK tingkat nasional  tahun 2019 pada 24 Juli sampai 27 Juli 2019  yang dipusatkan di lapangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol tersebut , tak hanya sejumlah pejabat penting dari kabupaten/kota, provinsi, dan nasional yang hadir di Sumbar, diperkirakan undangan yang datang sekitar 5000 pengurus PKK se Indonesia ikut hadir.

“Kegiatan merupakan event nasional dari Ketua Tim Penggerak PKK, Buk Nevi Zuairina Irwan Prayitno, Karena ini iven nasional, tentunya akan banyak orang yang hadir ke Sumbar. Dan kegiatan ini tentunya akan berdampak terhadap promosi wisata dan  perekonomian UKM masyarakat kita dari ribuan peserta yang hadir,” ungkapnya.

Sementara itu, terpisah Ketua I HKG-PKK nasional 2019, Ny Nevi Zuairina menyebutkan  dalam persiapan kegiatan berskala nasional ini berbagai rapat persiapan telah dilakukan. Diantaranya pada 22 Januari dan 29 Januari lalu di Jakarta yang  juga dihadiri Ketua PKK pusat, Istri Mendagri, dan Kepala Dinas PMD Sumbar .

“Penetapan Sumbar sebagai tuan rumah pelaksanaan peringatan HKG-PKK nasional ke 47 tahun 2019 telah ditetapkan  sejak 13 Juli 2017 berdasarkan surat Kemendagri nomor : 411.4/3169/SJ ,” terangnya.

Ditambahkannya,  pada rapat di Ditjen Bina Pemdes bersama TP-PKK pusat yang dilaksanakan pada 22 Januari kemarin, berbagai rangkaian kegiatan untuk dilaksanakan sejak tanggal 24 sampai 27 Juli tersebut. Diharapkan kegiatan peringatan HKG-PKK nasional bertujuan untuk semakin memasyarakatkan gerakan PKK ini dapat berjalan dengan lancar.

“Kegiatan ini juga bertujuan untuk  memperkenalkan dan mempromosikan berbagai seni kerajinan PKK, makanan khas Sumbar, sehingga ikut berdampak terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kegiatan ini diharapkan tim penggerak PKK dan kader PKK dapat aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga,” pungkas Nevi Zuairina Ketua TP PPK Sumbar.(rel/st)

Solok ,Lintas Media News.

Perlu ada sosialisasi terpadu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dilingkungan masyarakat kita. Ada permasalahan sosial kemasyarakatan yang saat ini  perlu perhatikan serius, seperti narkoba, LGBT dan kebiasaan merokok yang saat ini sudah pada titik mengkawatirkan di Sumbar.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit membuka Rakor Kesehatan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, di ruang rapat BAPPEDA kota Solok, Rabu (30/1/2019).

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, hal yang kecil saja, kita bisa hidup sehat di mulai dari Kawasan Tanpa Rokok (KTR),  sudah hampir daerah memiliki Perda tentang Rokok, tentunya saya berharap kota solok segera memiliki Perda Rokok, sekurang-kurangnya peraturan Walikota.

Dan seharus sosialiasasi rokok ini bagaimana jumlah perokok dapat berkurang, sekarang jumlah perokok di Sumbar ada 38 persen. Ini jumlah yang cukup besar, dari 10 orang ada  4 yang perokok. Dan dari data nasional Sumbar menempati rangking ketiga nasiinal jumlah perestase masyarakat perokok.

Untuk itu mesti ada upaya nyata menguranginya dengan mengadakan tempat-tempat yang dilarang merokok seperti, Sekolah, tempat ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat umum dan tempat kerja, himbau Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, guna menumbuhkan sinegritas pembangunan sektor pelayanan kesehatan di Provinsi Sumatera Barat, Dinas kesehatan (Dinkes) Sumatera Barat dirasa perlu mengelar Rapat koordinasi pembangunan kesehatan antar kabupaten/kota sebagai upaya evaluasi dan mencari solusi dari persoalan yang ada dimasing-masing daerah.

Rakor ini amat penting, karena saat ini masalah sosial kemasyarakatan yaitu masyarakat kita tengah mengalami perubahan pola penyakit transisi epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya kematian akibat penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes dan lain-lain.

Ada tiga hal yang perlu kita benahi dalam pembangunan kesehatan yaitu, masalah pemerintahan, masalah ekonomi dan pembangunan dan masalah sosial kemasyarakatan, kata wagub.

Nasrul Abit juga menyampaikan, masih rendah terhadap pemahaman imunisasi untuk mencegah Measless Rubella (MR) di Sumbar masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Namun kita tetap menegaskan bahwa imunisasi untuk mencegah MR tetap dilanjutkan, namun tidak ada paksaan bagi orang tua untuk melakukan imunisasi, menurut MUI secara islam hukumnya mubah, namun dibolehkan karena alasan sebab kedaruratan, ujarnya.

Walikota Solok yang diwakili Sekda Kota Solok juga menyampaika, kegiatan Rakor Pembangunan Kesehatan ini baru yang pertama diadakan di Sumbar, dan ditempatkan di Kota Solok, ini adalah perubahan yang sangat bagus untuk mensosialisasikan kegiatan kesehatan ini.

Kita sependapat dengan saran dari Wakil Gubernur, agar setiap Rakor dapat diadakan bergiliran disetiap daerah. Yang pada intinya ini bagian dari kebersamaan memajukan pelayanan kesehatan masyarakt di Sumatera Barat, ujarnya

Sekda Solok juga mengatakan, program Germas harus dilaksanakan oleh semua stakeholder terkait. Ini adalah program nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, dalam meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah.

Karena menurunnya produktivitas masyarakat, menurunnya daya saing yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat kita, terangnya.

Hadir dalam kesempatan itu Walikota Solok Zul Alfian, Sekdako, Kadis Kesehatan Sumbar, Kepala RSUD Moh. Natsir Solok, Kadis Kesehatan kabupaten / kota  serta jajaran oejabat Dinak Kesehatan Sumbar. Dalam catatan panitia hanya dua Kabupaten yang tidak hadir Mentawaii dan Pasmaan Barat karena ada kegiatan lain di daerah. (rel)