Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

May 09, 2018






Komandan Korem 032/Wirabraja Brigjen TNI Mirza Agus, S. IP menyambut kedatangan dan mendampingi Kunjungan kerja RI 4  Ibu mufidah Jusuf Kalla dalam rangka peresmian Industri tenun Tanah Datar.

Sebagai Komandan Satuan Tugas pengamanan wilayah (Dansatgas Pam Wil) VVIP RI 4  di Sumatera Barat, Danrem 032/Wbr menjamin keselamatan serta kelancaran kunjungan VVIP.

 Ketua Umum Kerajinan Nasional ( Dekranas) mengatakan.Untuk menunjang pembelajaran di Sentra Industri Tenun Tanah Datar di Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintaubuo, Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) akan menggandeng Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menyusun kurikulum tenun yang diperuntukkan bagi sekolah tenun.

"Untuk sekolah Sentra Industri Tenun ini kita bekerjasama dengan Kemdikbud untuk membuat kurikulum, karena khusus untuk di Sentra Tenun inikita butuh kurikulum khusus," kata Mufidah saat meresmikan Sentra Tenun di Tigojangko, Selasa (8/5).

Ia menyebutkan, Sentra Tenun Tigojangko merupakan Sentra Tenun terbesar di Indonesia dan perdana didirikan di Indonesia. Nantinya, Sentra Industri Tenun tersebut diharapkan berkembang menjadi sekolah tenun berbasis kompetensi yang akan melahirkan para pengarajin tenun di Sumbar.

“Indonesia sangat kaya dengan potensi kerajinan berupa tenun, oleh karenanya dibutuhkan lembaga khusus yang lengkap dengan kurikulumnya. Untuk menfasilitasi hal tersebut maka dibutuhkan lembaga berupa sekolah tenun yang memiliki kurikulum khusus yang nantinya akan melatih anak muda," ujarnya.

Pada Sentra Industri Tenun terbesar di Indonesia ini,menurut Mufidah, nantinya tidak hanya akan menghadirkan pelatih dari Sumbar, akan tetapi juga dari luar daerah tanpa menghilangkan kekhasannya.

 “Tenunan kreatif di Minangkabau telah lahir sejak ratusan tahun lalu, dan sudah banyak melahirkan karya-karya yang berbudaya yang memiliki filosofi tersendiri dengan makna yang esensial, oleh karena itu kita berharap agar sentra industri tenun dapat berkembang kedepannya,” sebutnya.

Sementara, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan. Pemerintah provinsi akan mendukung penuh semua kegiatan khususnya di Sentra Industri Tenun Tigojangko.

"Pokoknya kalau ada kesulitan, kita siap membantu, apalagi ini baru perdana di Indonesia. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang ada ini dan manfaatkan sebaik-baik mungkin,” ujarnya.

 Ucapan senada juga disampaikan Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi. Sentra Industri Tenun ini diharapkan dapat ikut melestarikan songket yang merupakan salah satu kerajinan tradisional yang ada di Tanahdatar.

Menurut Irdinansyah,  Sentra industri tenun ini tidak hanya akan menjadi tempat pelatihan menenun, akan tetapi juga akan disertai dengan tempat produksi tenun dengan memberdayakan generasi muda.

Keberadaan sentra industri tenun yang ada saat ini merupakan inisiatif dari Mufidah Jusuf Kalla, selain Pandai Sikek, sentra tenun ini  tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat Lintau ataupun Tanahdatar, akan tetapi terbuka bagi seluruh generasi muda di Sumbar yang ingin mempelajari tenun.Kata Irdinansyah

"Bahkan kita sudah melatih sebanyak 70 orang generasi muda untuk menenun, dari jumlah tersebut tidak hanya berasal dari Lintau, akan tetapi juga dari daerah lain," katanya.

Pada kesempatan itu, Mufidah juga didampingi  Ketua Dekranasda Provinsi Sumbar, Nevi Irwan Prayitno, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Menteri PUPR, Basuki Hadi Moeljono serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendy.(st/rel)

Read more »

May 07, 2018



Padang,LM News.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang adakan debat publik pertama tentang  visi misi calon wali kota-wakil wali kota Padang, Mahyeldi-Hendri dan Emzalmi-Desri di Hotel Mercure Padang Senin malam (7/5).

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Padang Bidang Keuangan dan Logistik, sekaligus pegawai sekretariat KPU Padang, Mahyudin pada wartawan sebelum acara debat dimulai di  Hotel Mercure Padang Senin (7/5).

Mahyudin menjelaskan.Debat publik perdana ini ada tiga segmen, yakni pengenalan, pertanyaan dari tim pakar, dan pendalaman visi dan misi dari masing-masing calon.

Menurut Mahyudin,Tema debat yang diangkat pada debat publik pertama ini adalah, Pemerintahan yang Bersih, Tertib dan Melayani. Dan suksesi debat tersebut akan dimoderatori oleh Charles Simabura.

Pada kesempatan itu Mahyudin menjelaskan.KPU Padang telah menetapkan tim pakar perumus pertanyaan debat kandidat tersebut yang terdiri dari 15 orang. Komposisi dari tim pakar tersebut 13 orang dari kalangan akademisi, satu birokrat senior dan satu budayawan. Pada debat publik perdana ini, ada lima tim pakar.

“Saya berharap dengan debat publik ini, masyarakat atau pemilih mendapatkan informasi kemana pilihan, tentunya dengan melihat visi dan misi serta ketajaman yang ditawarkan untuk membangun Padang,” tukuk Mahyudin.Sri)

Read more »

May 07, 2018

Solok,LM News.

Ratusan masyarakat Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok datang silih berganti pada posko bakti sosial pengobatan masal Korem 032/Wbr dalam rangka menciptakan kemanunggalan TNI bersama masyarakat di Pasar Bukit Sileh, Minggu (6/5).

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari latihan TNI yang diselenggarakan di Kawasan Gunung talang Nagari Batu Bajanjang semenjak beberapa hari belakangan.

Dandim 0309/Solok Letkol  Arh Priyo Iswahyudi mengatakan, tidak hanya Bakti Sosial pengobatan masal, personil yang telah menyelesaikan latihan TNI Uji siap tempur tingkat regu ( UST RU ) Yonif 133/Ys selama kurang lebih tiga hari tersebut  juga melaksanakan beberapa kegiatan lain bersama masyarakat Batu Bajanjang.

“Selain pengobatan masal juga ada kegiatan pembagian sembako gratis untuk masyarakat, Pembuatan Jamban sehat di empat rumah penduduk dan juga gotong royong (Goro) bersama di Pasar dan Masjid Bukit Sileh” kata  Letkol Arh Priyo Iswahyudi.

 Dikatakannya, kegiatan itu merupakan wujud kepedulian TNI dalam membantu meringankan beban masyarakat.

 Latihan TNI  yang dilaksanakan oleh Korem 032/Wbr merupakan latihan rutin setiap tahunnya, tahun ini diselenggarakan di kawasan Gunung Talang Nagari Batu Bajanjang yang melibatkan kurang lebih 150 orang prajurit dari Yonif 133/Ys, guna meningkatkan profesionalisme prajurit di segala medan sehingga prajurit siap untuk bertugas dimana saja berada.

“ Selain meningkatkan profesionalisme prajurit , kegiatan ini guna lebih mendekatkan  TNI dengan masyarakat serta
 mengetahui permasalahan-permasalahan  ditengah masyarakat , sehingga sedikit banyaknya bisa membantu. Salah satunya dengan kegiatan pada hari ini,” ujarnya.

Camat Lembang Jaya Riki Karnova mengucapkan terimakasih kepada TNI yang telah melaksanakan latihan dan bakti sosial di kecamatan yang dipimpinnya.

 “Masyarakat merespon baik adanya latihan TNI disini, atas nama masyarakat saya mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada TNI yang telah memberikan bantuannya kepada masyarakat kami,” kata Camat Muda tersebut yang juga ikut membagikan paket sembako di halaman Kantor Wali Nagari Batu Bajanjang kepada masyarakat.

 Tidak hanya itu, masyarakat Batu Bajanjang, Edisal juga mengucapkan terimakasih kepada TNI yang telah membuatkan Jamban sehat (WC) di rumahnya. Dengan adanya jamban sehat dibelakang rumah tersebut, Edi tidak lagi harus menempuh jarak sekitar 300 meter untuk bisa buang air.

“Alhamdulillah sekarang kami sekeluarga tidak harus menempuh jarak yang cukup jauh lagi untuk buang air. Semoga dengan adanya jamban ini, bisa mengindarkan kami sekeluarga dari penyakit yang disebabkan oleh jamban yang tidak sehat,” ucap bapak dua orang anak tersebut.(Ry).














Read more »

May 04, 2018




Padang,LM News.

Guna mendukung tugas pokok Yonif 131/Brs sebagai satuan tempur yang handal di bawah komando Korem 032/Wbr. Yonif 131/Brs lakukan Uji Siap Tempur Tingkat Regu Jumat (4/5).

Danyonif 131/Brs Mayor Inf Yusuf Saud Tanjung S.IP., M. Tr (Han) mengatakan.Kegiatan ini merupakan pentahapan setelah para prajurit lulus latihan tingkat perorangan hingga latihan jabatan tingkat regu.

Dijelaskan Yusuf, latihan ini  merupakan implementasi dari tugas pokok TNI yang tertuang dalam Undang Undang TNI nomor 34 tahun 2004 yakni menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dengan diwujudkan dalam bentuk operasi militer selain perang atau OMSP yang salah satu poinnya adalah mengatasi gerakan sepaaratis bersenjata.

Adapun tujuan Uji siap tempur tingkat regu ini, menurut Yusuf yaitu menguji profesionalisme prajurit, mengukur kesiapan tempur satuan sampai dengan tingkat regu, sehingga diharapkan satuan regu yang diawasi prajurit yang handal dapat terpelihara kemampuan tempurnya

 Kegiatan Uji Siap Tempur Tingkat Regu yang masih berlangsung hingga kini, rencananya akan diakhiri dengan pelaksanaan karya bakti di daerah latihan dengan harapan mewujudkan kemanunggalan TNI - Rakyat khususnya masyarakat yang berada di sekitar daerah latihan.Kata Danyonif.(ST/rel)

Read more »

May 04, 2018




DPRD DAN PEMERINTAH SEPAKAT LANJUTKAN RANPERDA GAKKY



Padang.LM News.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar bersama  Pemerintah Daerah kembali menyepakati  untuk melanjutkan  pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium (Gakky), yang sempat tertunda.

Ketua Pansus Ranperda Gakky  Yulfitni Djasiran mengatakan. Tertundanya Ranperda tersebut dikarenakan aturan tertinggi yang menjadi acuan yaitu, Peraturan Mentri (Permen) Nomor 63 tahun 2010  dicabut oleh pemerintah pusat.

"Dalam waktu dekat, kita akan menyurati Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melanjutkan kembali pembahasan Raperda itu yang dinilai strategis untuk pembangunan daerah melalui kesehatan masyarakat, " jelas Yulfitni pada wartawan Jumat (4/5).

Menurut Yulfitni, kebutuhan nutrisi yodium yang harus dipenuhi dalam tubuh manusia sekitar 0,03 persen, meskipun terlihat sepele namun dampaknya untuk intelijensi seseorang sangat penting, berangkat dari hal itu kita sepakat untuk melanjutkan kembali pembahasan Raperda tersebut, untuk cantolan Ranperda sendiri masih hampir dipastikan akan mengacu pada peraturan Undang-undang kesehatan, dan ditargetkan pada masa sidang ke-2 tahun 2018 DPRD Sumbar, Ranperda ini dapat rampung dan diterapkan, "tukuk Yulfitni.

Sementara , Anggota Pansus Gakky lainnya,Saidal Masfyudin mengatakan. Secara prinsip dirinya mendukung Ranperda ini untuk dilanjutkan, tinggal peran pemerintah daerah untuk mencari dasar hukum yang tepat agar Ranperda dapat diparipurnakan. Dalam Ranperda ini juga bisa dipakai acuan Undang-Undang Kesehatan dan Perdagangan. Untuk itu, kita harus lakukan langkah proaktif untuk menindak lanjuti ke Kemendagri.

"Ranperda ini sangat dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan,  masih banyak pendistribusian garam beryodium tidak menyentuh wilayah pelosok. Sehingga, angka kekurangan yodium masih tinggi pada daerah tersebut, " tegas Saidal.

Menurut Saidal,  jika kondisi mendesak Pemda jangan hanya terpaku oleh kebijakan pemerintah pusat "lakukan Improfisasi, " berangkat dari hal itu, Pemda harus melakukan sinergi dengan melibatkan unsur terkait.

Pernyataan yang sama juga disampaikan  Muzli M Nur Anggota Pansus Gakky. Adanya permasalahan yang menerpa Ranperda Gaki, merupakan hal yang langka. Dimana, pembahasan telah memasuki tahap akhir namun peraturan lebih tingginya dicabut oleh pemerintah pusat.

Langkah mencari acuan lain harus dilakukan jika Ranperda ini harus dilanjutkan. Untuk itu,  pemerintah daerah harus proaktif untuk menanyakan bagaimana kelanjutan salah satu Ranperda yang merupakan tunggakan dari tahun lalu ini.Lanjut Musli.

 Liswandi,yang juga salah seorang anggota Pansus Ranperda Gakky menyebutkan.Ranperda diusulkan oleh Pemprov berangkat dari masih tingginya kekurangan garam beryodium yang terjadi di tengah masyarakat.

" Melihat kondisi sekarang Ranperda ini sangat mendesak. Sebab, informasi yang diterima, 30 persen masyarakat kita masih kekurangan yodium," jelas Liswandi.(ST)
Read more »

May 03, 2018
DANREM 032/WRB TUTUP KEGIATAN TMMD DI SIJUNJUNG



  • Sijunjung,LM News.

    Komandan Korem 032/Wirabraja Brigjen TNI Mirza agus, S.I.P menutup kegiatan Satuan Tugas (Satgas) tentara manunggal membangun desa (TMMD) ke 101 di Lapangan Nagari Sibakur Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung. Kamis (3/5).

    Pada upacara penutupan tersebut,Danrem membacakan amanat  Kepala staf Angkata Darat (Kasad).Dimana, selama tiga puluh hari Kemanunggalan TNI-Rakyat membangun desa telah berlalu. “Secara serentak lima puluh wilayah di seluruh tanah air, kita merayakan dan mensyukuri atas capaian yang kita raih dalam kurun waktu selama tiga puluh hari.

    Tercatat, sekitar 272 sasaran fisik diseluruh tanah air telah dituntaskan, baik berupa pembangunan sarana transportasi dan rehabilitasi jalan, pembuatan dan perbaikan sarana irigasi dan sanitasi, rumah ibadah, tempat tinggal dan sekolah, serta berbagai pusat kegiatan masyarakat. Jelas Mirza.

Read more »

May 02, 2018
Lintas Mentawai - Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet, SE, MM Bertindak selaku Inspektur upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Mentawai,membacakan amanat Menteri Pendidikan Muhajir Effendi dihadapan peserta upacara.

Pada Hari Pendidikan Nasional 2018 ini kita berkomitmen untuk terus berikhtiar membangun pendidikan. Pendidikan yang dihidupi dan disinari oleh kebudayaan Nasional. Kita yakin bahwa kebudayaan yang maju akan membuat pendidikan kita kuat.Kata Yudas.

Kita menyadari bahwa kondisi ideal pendidikan dan Kebudayaan Nasional yang kita cita-citakan masih jauh dari jangkauan.Kita terus berusaha keras memperluas akses pendidikan yang berkwalitas, terus menerus mengalibrasi praktik pendidikan agar memiliki presisi atau ketelitian yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat, lapangan pekerjaan dan kebutuhan pembangunan.

Sebagaimana diakui oleh salah satu Asisten Direktur Jenderal UNESCO Fransesco Bandarin yang mengatakan, Indonesia sebagai negara adidaya ( Super power) kebudayaan, dan terus menggali kekayaan  kebudayaan Indonesia, melestarikan dan mengembangkannya demi terwujudnya Indonesia yang benar-benar adikuasa dibidanh kebudayaan, memerlukan langkah strategis berupa upaya-upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian di dalam kebudayaan

Upacara berjalan khidmat. Didukung dengan cuaca yang cerah pagi itu dilaksanakan di lapangan kantor Bupati .Peserta upacara yang terdiri dari para PNS dilingkungan Pemkab Mentawai serta para kepala OPD, TNI, POLRI Satuan Polisi Pamong Praja dan pelajar mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Lanjutan Atas.(Daniwarti)
Read more »

May 02, 2018
Lintas Parlemen - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Hendra Irwan Rahim meminta perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Sumbar dan pemerintah daerah agar memperhatikan  kesejahteraan karyawan atau pekerja.
Jangan ada lagi perusahaan yang menggaji karyawan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Untuk tahun 2018 nilai UMP Sumbar adalah  Rp2,1 juta, dari yang sebelumnya Rp1,9 juta.

"Kesejahteraan karyawan atau pekerja harus diperhatikan karena mereka berhak mendapatkan itu," ujar Hendra pada wartawan sehubungan memperingati Hari Buru Internasional Selasa (1/5).

Terkait UMP ini,Hendra mengingatkan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  agar mengawal pelaksanaan UMP di lapangan.
Setiap perusahaan,  harus patuh dan taat dengan apa yang ditetapkan. Kalau ada perusahaan yang tidak membayar sesuai ketentuan diminta untuk diberi sanksi.

Hendra menambahkan, pengawalan dimaksud adalah, OPD terkait terutama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

Soal pelanggaran UMP yang jarang terekspos khususnya di Sumbar.Hendra menyayangkan.Asumsi ini bisa dilihat dari tidak adanya data soal pelanggaran hak pekerja yang dirangkum tiap tahun.

Hendra minta, OPD terkait agar memberikan laporan pada kepala daerah jika ada pelanggaran dan ditindak sesuai aturan berlaku.
Selain gaji yang mesti sesuai UMP, hak pekerja berkaitan dengan jaminan sosial dan  jaminan kesehatan juga harus dipenuhi oleh perusahaan.

Masalah jaminan kesehatan ini, Hendra menegaskan setiap perusahaan wajib memberikannya. "Jaminan kesehatan tidak boleh tidak, kalau sewaktu-waktu kesehatan mereka terganggu sementara pekerja tidak punya uang untuk berobat, bagaimana mereka akan bekerja," tuturnya.

Sementara mengenai sistem outsourcing yang sering dikeluhkan para pekerja dan diminta untuk dihapuskan, Hendra menyampaikan,  sistem ditiadakan.Karena adanya masalah keterbatasan dana dari pemerintah atau perusahaan, sistem outsourcing belum sepenuhnya bisa dihilangkan.

"Namun demikian kami berharap ke depan pemerintah, khususnya pemerintah pusat dapat mengakomodasi segala tuntutan para pekerja. Dengan kata lain setiap kebijakan yang dikeluarkan hendaknya berpihak pada kesejahteraan pekerja," tukuk Hendra.

Terakhir, Ketua DPRD dari Fraksi Partai Golkar ini mengimbau, bertepatan dengan hari buruh yang jatuh besok, jika ada pekerja yang melakukan aksi turun ke jalan hendaknya itu dijalankan dengan tertib dan damai. Jangan ada demo atau unjuk rasa yang diikuti dengan kekerasan. (ST)

Read more »

May 02, 2018

Lintas Parlemen - Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abid menyampaikan nota pengantar empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Rabu (2/5)

Keempat Ranperda yang disampaikan Nasrul Abid tersebut adalah.Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumbar Tahun 2017. Ranperda tentang Penyelenggaraan ketahanan keluarga.Ranperda tentang Pengelolaan E-Goverment dan ranperda tentang perlindungan konsumen yang merupakan  prakarsa DPRD Sumbar.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Ir.H.Arkadius Dt.Intanbano yang memimpin rapat parupurna tersebut mengatakan.Esensi utama dari pembahasan Pertanggungjawaban APBD,tidak hanya untuk menyepakati realisasi pendapatan,belanja,pembiayaan serta Silpa dari APBD yang telah digunakan,akan tetapi juga untuk mengetahui apakah APBD,telah digunakan egektif,efisien,trasparan dan akuntabel dan sampai sejauhmana manfaat yang telah diberikan untuk percepatam pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan esensi dari Ranperda Ketahanan Keluarga menurut Arkadius,agar semua pihak dapat menjamin keberlangsungan sebuah keluarga,diharapkan Perda ini dapat segera ditetapkan fan dapat dijadikan acuan dalam pembangunan keluarga bahagia dan keluarga sejahtera di Sumbar.

Begitu juga Tentang Ranperda E-Goverment,Arkadius menjelaskan.Sejalalan dengan perkembangan teknologi yang menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang baik,E-Goverment sudah merupakan kebutuhan,melalui E-Goverment penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih trasparan,cepat dan dapat dikontrol oleh masyarakat.

Ranperda Perlindungan Konsumen yang menjadi usul prakarsa DPRD,esensi utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran,kemampuan dan kemandirian konsumen,untuk melindungi diri dari dampak pengguna barang dan jasa,agar terbentulnya regulasi yang jelas dan sebagai acuan perlindungan konsumen di Sumbar.

Sementara,Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abid amengatakan.Sesuai kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2017 dan KUA Perubahan APBD Tahun 2017 ekonomi makro diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan diatas 6%.

Pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp.6.132.481.349.250,- sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp.6.006.826.853.956,41 atau sebesar 98,93% dimana,tidak tercapainya target pendapatan sebesar Rp.65.654.495.293,59 dari jumlah yang ditargetkan.Jelas Nasrul Abid.(Sri)
Read more »

April 30, 2018
Lintas Parlemen - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar dalam rangkan penyampaian hasil reses masa persidangan pertama Tahun 2018, dan penutupan masa sidang pertama, sekaligus pembukaan masa sidang kedua Tahun 2018 Senin (30/4) di ruangan sidang utama DPRD Sumbar.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Ir.H.Arkadius Dt.Intan Bano MM MBA selaku pimpinan rapat paripurna mengatakan.Pada masa persidangan pertama Tahun 2018,DPRD telah melakukan pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2018 dan sebelum KUA/PPAS disusun,DPRD telah memberi masukan kearah kebijakan pembangunan yang diakomodir dalam pokok-pokok pikiran DPRD.

Melalui komisi terkait DPRD juga telah melaksanakan pembahasan ranperda yang belum tuntas pada masa persidangan Ketiga Tahun 2017 sebayak 8 ranperda yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada masa persidangan pertama Tahun 2018.Kata Arkadius.

Tentang reses,Arkadius menjelaskan.Reses merupakan instrumen penting yang harus dilaksanakan semua anggota DPRD,sesuai badan Musyawara (Bamus),anggota DPRD Sumbar telah melaksanakan reses perorangan 13 sd 19 Maret 2018 ke daerah pemilihan masing-masing.

Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan, menurut Arkadius DPRD pempunyaib tiga fungsi strategis yaitu, fungsi pembentukan perda,anggaran dan pengawasan.

Pada fungsi pembentukan perda DPRD bersama pemerintah daerah telah melakukan pembahasan terhadap 9 Ranperda yang merupakan lanjutan pembahasan perda pada masa persidangan Ketiga Tahun 2017 dan sudah ditetapkan pada rapat paripurna DPRD untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda).Jelas Arkadius.

Dalam Bapemperda 2018, 19 Ranperda yang ditetapkan, 4 Ranperda sudah disampaikan dipenghujung Masa Persidangan pertama Tahun 2018,selanjutnya akan dimulai pembahasannya pada rapat paripurna yangq akan datang.Tambah Arkadius.(ST)



Read more »

April 29, 2018
Lintas Sumbar - Komando Resor Militer (Korem ) 032/Wirabraja bantu pemerintah daerah dalam menkondusifkan masyarakat salah satunya dengan cara melakukan Karya Bakti dan pembinaan Teritorial bersama masyarakat Nagari batu Bajanjang kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok serta melaksanakan Latihan Peningkatan professional prajurit disegala medan

“dalam latihan Yonif 133/YS, tanpa merusak lingkungan dengan konsep kemanunggalan bersama masyarakat.  Untuk menciptakan kondisi masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap pengaruh dari luar yang akhirnya jiwa nasyarakat yang asri tercipta.  Sehingga kondisi masyarakat stabil dengan isu-isu yang miring” Kata Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Mirza Agus.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan baik oleh pemerintah Nagari Batu Bajanjang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wali Nagari, Ramuddin. Ia menyampaikan latihan yang dilakukan oleh TNI merupakan program dari pemerinta, untuk itu sebagai pimpinan pemerintah akan menerima.

“secara umum masyarakat sangat menerima. Walau ada sekelompok kecil yang bergejolak, karena mereka mengaitkan dengan adanya peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu di kampong kami,” katanya saat disambagi awak media pada kediamannya di Nagari Batu Bajanjang. Sabtu (28/4).

Padahal, sesuai dengan surat yang disampaikan dari pihak Korem jelas disebutkan kegiatan tesebut murni dalam rangka latihan dan berbagai kegiatan bakti sosial bersama masyarakat.

“Pada surat itu jelas latihan TNI dan pembinaan teritorial, kenapa harus dikait-kaitkan dengan hal lain. yang tidak ada hubunganya dengan kegiatan TNI tersebut,” terang Ramuddin.

Sementara, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batu Bajanjang Ujang M.Nur mengatakan, dalam kegitan TNI di kawasan Gunung Talang diterima dengan baik oleh masyarakat setempat.

"TNI adalah Tentara Nasional Indonesia, dimanapun mereka akan melaksanakan kegiatan/latihan di wilayah Indonesia ini. Hal tersebut sesuai dengan UUD 1945 karena seluruh wilayah Indonesia ini adalah milik Negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan Masyarakat, termasuk juga TNI” tuturnya.

Untuk itu ia menghimbau kepada anak kemenakannya dan seluruh masyarakat Nagari Batu Bajanjang agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang bisa memecah belahkan masyarakat yang belum tentu kebenarannya.

“Jadi kita jangan mudah terprofokasi oleh isu-isu yang dimainkan oleh oknum tertentu guna memecah belahkan kita sehingga akan berdampak buruk terhadap kampung kita sendiri” ajaknya.

Senada denga itu, Tokoh pemuda Nagari Batu Bajanjang, Karman Amal mengatakan pihaknya tidak pernah melarang TNI latihan di kawasan gunung talang, malah ia bersama dengan masyarakat lainya sangat menerima dengan tangan terbuka.

"Latihan TNI Kalau bagi kami ini salah satu kegiatan yang sangat membangun dalam rangka berbaur dan manunggal dengan masyarakat. Jadi intinya kami merasa bangga dengan TNI, dan memilih nagari kami sebagai tempat latihannya,” katanya.

Menurut Karman Amal, beredarnya informasi yang mengatakan masyarakat menolak dengan adanya latihan TNI itu, mungkin ada oknum yang menyebar isu, sehingga masyarakat teprofokasi.

"itu hanya oknum yang memecah belah dan membunuh karakter tokoh masyarat,  dengan mengatasnamakan masyarakat batu bajanjang. Padahal kenyataanya tidak seperti itu,  jadi jangan di dengar, " tegasnya.
Lebih lanjut dikatakannya,  latihan TNI itu tidak merusak lingkungan dan sebagainya,  malahan memberikan manfaat  positif kepada masyarakat.

"terus untuk apa yang Kami  takutkan, berpikir positif aja. TNI dari rakyat dan kembali dari rakyat. Rakyat ibu kandung TNI. Ungkapnya Tokoh Masyarakat" pungkasnya.
Read more »

April 27, 2018
Lintas Bukittinggi - Kantor Kementrian Agama Bukittinggi telah melakukan pendataan untuk Calon Jamaah Haji (CJH), dimana jumlah pendaftar terus bertambah. 
Bahkan untuk calon jemaah haji yang mendaftar pada tahun 2018 ini, diestimasikan dapat berangkat pada tahun 2034 mendatang.
Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementrian Agama Kota Bukittinggi H. M. Arsyad menyampaikan kuota haji hingga tahun 2034 ini belum dapat dipastikan sepenuhnya.
 Hal tersebut disampaikan saat ditemui di ruangan kerjanya Jum’at 27/04/2018 terkait ada faktor yang dapat mempercepat atau memperlambat keberangkatan seorang Calon Jama’ah Haji.
"Seluruh proses keberangkatan dan rentang waktu pemberangkatan diatur oleh Kementrian Agama Pusat, karena ini menyangkut hubungan dua negara antara Indonesia dan Arab Saudi. 
Dalam hal itu ada perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, jadi berapa kuota keberangkatan calon jamaah ini pertahunnya tergantung kesepakatan yang telah dicapai," jelasnya.
Lanjut H. M. Arsyad kemungkinan perubahan kuota ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor batalnya seorang calon jamaah untuk berangkat.
Seperti meninggal dunia, sakit dan menarik kembali setoran awal karena sesuatu kepentingan dari pihak calon jama’ah haji itu sendiri, serta faktor lain yakni adanya penambahan kuota dari Pemerintah Arab Saudi. 
"Semenjak tahun 2017 lalu kuota haji Indonesia sudah penuh kembali 100 persen dengan memberangkatkan jama’ah sebanyak 221 orang, setelah beberapa tahun sebelumnya kuota ini hanya 80 persen, karena adanya pembangunan dan renovasi di Masjidil Haram, sehingga kuota haji untuk seluruh dunia sempat dikurangi, tidak terkecuali di Indonesia," terangnya.
H. M. Arsyad memaparkan jumlah estimasi Jama’ah Calon Haji Kota Bukittinggi untuk pelunasan tahap I tanggal 16 April s/d 4 Mei 2018 sebanyak 340 orang, sedangkan untuk pelunasan tahap II yang terdiri dari Jama’ah Calon Haji cadangan, Jama’ah yang sudah haji tapi masuk porsi tahun ini serta lansia dan penggabungan yang mendapat porsi dan melunasi tanggal 15-25 Mei 2018 mendatang berjumlah 26 Orang.
"Persiapan jelang keberangkatan tahun itu telah dimulai sejak bulan November 2017 lalu, melalui program menasik haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), yakni KBIH Asy-Syifa, Masjid Raya, Masjid Jamiak Birugo, KBIH Masjid Raya, serta juga dilaksanakan di Kantor Kementrian Agama, dibawah bimbingan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Bukittinggi," ungkapnya. (Impiang/Sy)
Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.