Padang,Lintas Media.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Guspari Gaus mengatakan.DPRD sangat mendukung  diaktifannya kembali jalur rel kereta api di Sumbar karena, akan berdampak pada banyak sektor. Mulai dari pariwisata hingga ekonomi.

Hal itu disampaikan Guspardi pada sejumlah wartawan, kemarin. Kader PAN ini melihat kalau potensi pengembangan wisata dengan aktifnya rel kereta api di SUmbar sangat tinggi. Seperti jalur rel kereta api Padang-Padangpanjang-Bukittinggi-Payakumbuh. Jalur ini terdapat sejumlah objek wisata.
Selain menuju objek wisata, di sepanjang jalur ini juga banyak titik-titik indah. Sehingga masyarakat yang naik kereta api juga bisa menikmati keindahan alam tersebut.

”Tak sedikit objek wisata di jalur itu. Ini tentu akan meningkatkan kembali gelat wisata di jalur tersebut,” kata Guspa.
.
Tak hanya itu, dari segi ekonomi menurut Guspa, kereta api ini juga bisa membantu membawa barang-barang yang selama ini menggunakan mobil barang. Diperkirakan biaya angkut barang akan lebih murah dan lebih cepat. Di sisi lain, kondisi jalan juga bisa lebih terawan karena tak banyak lagi kendaraan barang melewati jalur tersebut.

“Kemacetan akibat kendaraan barang yang melaju lambat juga akan teratasi. Kita mengapresiasi jika pemerintah pusat yakni PT Kereta Api ini mengakifkan jalur tersebut,” katanya.

Gusprdi menyebutkan jalur kereta api itu sudah ada. Jadi tak terlalu besar biaya untuk melaksanakannya.

“Berbeda jika jalur kereta api itu yang tak ada. Ini kita mengaktifkan jalur yang ada. Artinya biaya perawatan lagi yang mesti dikeluarkan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumbar Catur Wicaksono di Padang,  menjelaskan.Tahun ini akses kereta api stasiun Simpang Haru, Padang menuju Pulau Aia diaktifkan kembali. Jalur ini bisa memberi akses wisata kota tua bagi penumpang.

Pernyataan itu disampaikan terkait upaya pengaktifan kembali sejumlah ruas rel kereta api di Sumbar secara bertahap hingga 2024. Nantinya penumpang dari Pariaman tidak hanya berhenti di Stasiun Simpang Haru. Akan tetapi penumpang bisa lanjut berwisata ke kota tua di pinggiran Batang Arau dengan berhenti di Stasiun Pulau Aia.

Jadi akses wisatanya jadi timbal balik. Penumpang dari Padang bisa berwisata di Pariaman, orang dari Pariaman bisa pula berwisata di Kota Tua, Padang," ujar Catur.

Sebelum ini, rata-rata penumpang yang ingin berwisata dari Padang ke Pariaman karena Stasiun di Pariaman memang berada tepat di lokasi pantai yang menarik. Sore hari mereka kembali ke Padang dengan kereta api juga.

Di sisi lain, arus dari Pariaman ke Padang biasanya didominasi pekerja dan mahasiswa yang butuh akses cepat dan murah. Sebagai kereta api perintis, harga tiket Pariaman-Padang sangat murah karena mendapatkan subsidi. Waktu tempuh juga cepat sekitar 45 menit untuk panjang lintasan 70 kilometer. Waktu tempuh itu lebih efektif dibandingkan transportasi darat lainnya yang memakan waktu 1,5 hingga dua jam tergantung kondisi arus lalu lintas.

 Menurut Catur, Balai Perkeretaapian menggelontorkan anggaran sekitar Rp 40 miliar tahun ini untuk mengaktifkan jalar Simpang Haru-Pulau Aia.
Ke depan untuk meningkatkan akses pariwisata itu, jalur kereta api dari Pulau Aia itu akan diteruskan hingga stasiun di Muaro Pantai Padang. Lokasi tersebut merupakan salah satu destinasi favorit di ibu kota provinsi Sumbar. (Sri)

Padang Lintas Media.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Sabar mengatakan.DPRD bersama pemerintah provinsi (Pemprov) Sumbar sedang membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) di luar program pembentukan perda (Propemperda) yang direncanakan tahun 2019.Ranperda tersebut adalah tentang pendirian BUMD atau PT Sumbar Energi.

"Ranperda ini mendesak untuk dibahas, yakninya dalam rangka meninjaklanjuti Permen ESDM. Dimana  dalam Permen ESDM yang ada disebutkan, ketika ada kegiatan eksplorasi energi, daerah bisa mendapatkan bagi hasil sebesar 10 persen dengan syarat harus ada BUMD yang menerima dan mengelola," ujar Sabar pada wartawan kemaren.

Lebih lanjut ia menyampaikan, pembahasan terhadap Ranperda tentang pendirian PT Sumbar Energi telah mulai berjalan antara DPRD dan Pemprov, naskah dari Ranperda ini sendiri diusulkan oleh pihak Pemprov.

"Sejumlah tahapan juga telah berjalan terkait pembahasan Ranperda ini, mulai dari rapat antara DPRD dan dinas terkait di Pemprov, konsultasi ke Kementerian ESDM dan bebeberapa yang lain," katanya.

Lebih lanjut Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, sesuai arahan Kementerian ESDM, BUMD yang akan didirikan ini harus ada paling lambat 26 Agustus 2018.
Mengingat jabatan DPRD periode sekarang juga akan berakhir pada Agustus mendatang, imbuh dia, Ranperda ini akan dikejar untuk bisa disahkan segera. (Sri)

Padang,Lintas Media News.
Tugas TNI bukan hanya perang,sesuai amanat undang2 no 34 tahun 2004,juga membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.Kata Panglima Koopsau 1 Fadjar Prasetyo ,SE, MP P .Marsekal Muda TNI, saat memberi sambutan kepada peserta apel   dalam gelar pasukan Prajurit TNI ,Polri ,Pelajar  SMK  serta instansi pemerintah daerah Sumatera Barat  dalam  kegiatan  Latihan Kesiapan Operasional  Koopsau 1 Tahun 2019 , Kamis (20/6) di Lanud Sutan Sjahrir Padang .

Dijelaskan Fadjar, kegiatan ini dilaksanakan  dengan tujuan untuk mewujudkan profesional prajurit dan satuan jajaran Koopsau 1 yang mampu mengantisipasi segala bentuk kontinjensi di wilayah Koopsau 1 khususnya dalam pencegahan bencana alam, gempa dan tsunami.

Latihan ini  diselegarakan dalam dua metode, yakni Gladi Posko dan Gladi Lapangan , untuk gladi posko kita telah laksanakan di Makoopsau 1 Jakarta , sementara gladi lapangan di Lanud Sutan Syaril  Padang ini,ucap Fadjar .

"Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan latihan ini, tentunya perlu kerja sama kita semua , dan kita selaku manusia di wajibkan untuk selalu waspada, berusaha dan mengantisipasi dampak dan  bencana alam yang terjadi"tambahnya.

Disaping itu , karena kita telah banyak belajar dari bencana alam yang pernah terjadi di tanah air untuk itu lah kita latihan kesiapsiagaan operasional Koopsau 1 kita lakukan dengan tema " Koopsau 1 Peserta Jajarannya Melaksanakan Operasi Penanggulangan Akibat Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Wilayah Tanggung jawabnya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Tutup nya.

Sementara,Komandan Lanud Sutan Sjahrir Padang, Kolonel Penerbang Purwanto Adi Nugroho pada kesempatan berbeda mengatakan. kegiatan dipusatkan di Lanud Sutan Sjahrir Padang, dan beberapa lokasi lainnya di Kota Padang.

Menurutnya, latihan kebencanaan ini, bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan kepada instansi terkait yang berhubungan dengan kesiapsiagaan, baik personel maupun materil.

Pada kesempatan itu, Purwanto berharap, kegiatan yang juga terbuka untuk umum tersebut dapat berjalan dengan sukses. Sehingga seluruh perangkat ataupun instansi terkait dapat memahami langkah kesiapsiagaan bencana, sehingga dapat meminimalisir jumlah korban.(St)

Padang,Lintas Media News.
Memberantas maksiat Di Sumatera Barat (sumbar) perlu komitmen bersama dengan tekad yang kuat dan kemauan yang keras karena,saat ini terjadi perubahan sosial yang ditandai dengan terjadinya pengeseran struktur sosial, sistem nilai dan tatanan kehidupan masyarakat yang mengakibatkan perkembangan paham sekuralisme, hedonisme, individualisme dan dekadensi moral yang semakin mengkhawatirkan melanda seluruh lapisan masyarakat.

Hal itu disampaikan  Wakil Gubernur Sumatera Barat H. Nasrul Abit dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan perbuatan maksiat, di hotel Grand Sari Padang, Rabu (19/6/2019).

 Dikatakan Wagub,Berbagai masalah sosial muncul dalam bentuk perbuatan yang jauh melenceng dari nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta nilai sosial kemasyarakatan, seperti narkoba, maksiat, minuman keras, sex menyimpang, judi dan tauran.

"Oleh karena itu, kita dituntut untuk lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi dalam berbagai persoalan budaya dan agama yang dihadapi dan perlu tekad yang kuat dan kemauan yang keras untuk memberantas maksiat di Sumbar," kata Nasrul Abit yang juga seorang Datuak Malintang Panai.

Sumbar tidak lepas dari maksiat, kalau tidak ada aturan yang memberikan sanksi bagi pelaku maksiat. Nasrul Abit menilai, untuk memberikan efek jera kepada pelaku maksiat harus diberlakukan sanksi adat.

Sejauh pengetahuannya, praktek asusila tersebut tidak kunjung usai, malah semakin hari semakin meningkat di Sumbar. " Saya berharap Kesbangpol dan Satpol PP dapat bekerjasama dalam membuat aturan untuk pemberantasan maksiat di Sumbar ini dalam ketahanan keluarga," ucapnya.

Menurut Nasrul Abit,  upaya pencegahan dan pemberantasan maksiat perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan berbagai elemen, sehingga nilai-nilai agama, adat dan budaya betul-betul tercermin dalam kehidupan "Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah".

Dalam tatanan sosial budaya masyarakat Minangkabau, memiliki struktur sosial yang terdiri dari Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, dan Bundo Kanduang, keberadaannya sangat berpengaruh dalam kehidupan nasyarakat.Jelasnya.

Nasrul Abit juga menekankan, pada generasi muda untuk menjauhi narkoba untuk meraih kesempatan dan prestasi. Termasuk menjauhi perbuatan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) karena begitu dahsyat ancamannya. Perilaku LGBT, kata Wagub, bisa menginfeksi penyakit HIV yang merusak kekebalan tubuh dan  hanya bisa bertahan paling lama selama satu tahun.

"Bagi pelaku maksiat harus berikan hukuman seberat-beratnya agar mereka kapok, yakni dengan menegakan sanksi adat,” tegas Nasrul Abit.

Kegiatan tersebut dihadiri  Kepala Kesbangpol Sumbar Naswir, SH, M.Hum, Kepala Satpol PP Sumbar Dedi Prima Taulani, Ketua MUI Buya Gusrizal Gazahar dan para mahasiswa perguruan tinggi negeri atau swasta sebanyak 60 orang.(b)

Bukittinggi,Lintas Media News.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung kegiatan keterbukaan informasi publik dengan tujuan utama bagaimana Sumatera Barat menjadi provinsi informatif dimana pada tahun 2018 Sumatera Barat baru pada predikat provinsi yang cukup Informatif.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Drs. Alwis pada acara pembukaan Bimbingan Teknis Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2019 bagi OPD, instansi vertikal,  BUMN/BUMD, dilingkungan pemprov Sumbar di Aula Balaikota Bukittinggi, Kamis (20/6/2019).

Sekdaprov lebih lanjut menyampaikan, kemaren kami menyempatkan diri kunjungan mendadak ke kantor Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PIPD) Utama untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

 Hal ini juga berkaitan dengan laporan ketua Komisi Informasi yang akan mengadakan pemeringkatan badan publik  oleh Komisi Informasi. Tentu sebagai penanggungjawab utama PPID Provinsi Sumatera Barat menjadi perhatian khusus bagaimana pelaksanaan Undang-Undang nomor 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik  dapat berjalan dengan baik di Sumatera Barat.

Dan disisi lain pelayanan informasi publik, sebagai hak publik dapat terselenggaranya dengan baik, harapnya

Alwis juga sampaikan,  saat ini kita bersama DPRD Sumbar membahas soal anggaran kegiatan PPID mesti ada, sehingga penyelenggara pelayan infornasi publik dapat dilaksanakan.

Jikapun ada sengketa informasi publik, OPD mesti melayani dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. 

" Kenapa Sumatera Barat belum menjadi provinsi informatif, karena tatacara pelayan informasi PPID, baik di OPD utama dan OPD lainnya belum sesuai dengan standarnya Informatif tersebut.  Oleh karena itu diharapakan OPD melakukan perbaikan secepatnya bagaimama tahun 2019 ini Sumatera Barat menjadi provinsi informatif", harap Sekdaprov.

Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi menyampaikan, ada beberapa peringkat penilaian, dimana nilai informatif antara 90-100, nilai menuju Informatif 80-90 dan nilai cukup Informatif 70-80.

Dan Sumatera Barat tahun 2018 mendapat penilaian cukup informatif. Untuk bisa menjadi provinsi informatif, Pemprov Sumbar mesti setiap PPID OPD memiliki standar yang selama. Soal web, penataan pelayanan  permintaan informasi publik.

"Kita berharap setelah bimbingan teknis ini semua standar ketentuan dapat dipersiapkan oleh PPID OPD dilingkup Sumbar sebelum masuk tim pemeringkatan pelayanan informasi publik", ujar Adrian.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membantah, adanya pengunduran diri yang diajukan oleh Ketua  Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumbar, Hariadi kepada pengurus pusat.

Hal itu disampaikan langsung oleh, Wakil Ketua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono saat di hubungi lewat sambungan telfon selulernya Selasa (18/6).

Dijelaskan Margiono,dalam organisasi ada Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADR)nya, ada dasar-dasar konstitusinya,tidak semudah itu untuk mengundurkan diri.Sejauh ini, belum ada surat pengunduran diri Pak Hariadi secara resmi masuk ke DPP.

Andai kata surat pengunduran diri dari Hariadi secara resmi memang ada,DPP tidak bisa serta merta langsung menerima, pengurus pusat harus melakukan investigasi dulu, alasan pengunduran diri apa, dan kenapa tugasnya tidak dijalankan.Kata Margiono.

"Jadi, kembali saya tegaskan, tidak ada pengunduran diri Pak Hariadi sebagai Ketua Wilayah PPP Sumbar yang disampaikan ke DPP. Kalau disebut-sebut pengunduran diri disampaikan melalui pesan WA, tak bisa dijadikan pegangan, orang di medsos kan bisa saja bercanda, tidak seperti itu lah, tidak segampang itu," jelas Margiono. (Sri)

Padang,Lintas Media News.
Ketua  Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Barat Hariadi menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua PPP Sumbar sejak tanggal 8 Mei 2019 lalu.Penhunduran diri tersebut  disampaikannya kepada Ketum dan Sekjen DPP melalui WA grup DPW dan DPC kabupaten dan kota.

Demikian, disampaikan Sekretaris DPW PPP Sumbar  Syafril Huda pada wartawan dalam konferensi persnya di ruangan fraksi PPP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Senin (17/6/2019).

Dijelaskan Syafril Huda,mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, pengunduran diri tersebut disikapi dengan menggelar rapat untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua.

Menurut Syafril,dalam mengambil langkah itu, pihak DPW sedang berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah (Koorwil) PPP Muhammad Iqbal.

“Sesuai AD/ART maka dipilih wakil ketua dan sesuai dengan waktu maka pemilihan dilakukan selambat-lambatnya satu bulan,”  kata Syafril yang yang didampinggi beberapa orang wakil ketua DPW PPP Sumatera Barat.

Pada kesempatan itu,Syafril Huda tidak menerangkan secara rinci terkait alasan Hariadi mengundurkan diri sebagai Ketua DPW PPP Sumatera Barat karena,mengundurkan diri merupakan hak seseorang.

"Untuk menghormati keputusan Ketua DPW tersebut,pihak DPW PPP Sumbar mengucapkan banyak terima kasih atas jasa dan pengabdian Pak Hariadi selama menakhodai PPP di Sumatera Barat"ucap Syafril.

Untuk pemilihan Ketua DPW PPP Sumbar yang akan menggantikan Hariadi,DPW akan mengadakan  rapat untuk memilih nama yang akan diajukan ke DPP untuk di-SK-kan. Selanjutnya baru disampaikan ke lembaga terkait seperti Pemerintah Provinsi melalui Kesbangpol, KPU dan Bawaslu.Jelas Safril.

Ketua DPW terpilih tersebut akan melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatan kepengurusan DPW periode 2015-2021. Periode selanjutnya akan dipilih melalui Muktamar wilayah.Tukuk Syafril.(Sri)

 Solok,Lintas Media News. Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) merupakan gema syiar kemuliaan kitab suci Al-quran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Pelaksanaan MTQ juga bagian dari syiar budaya Islam yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa ini mulai dari tingkat desa sampai tingkat nasional bahkan sampai ke tingkat internasional.

Melalui MTQ syiar Islam keagamaan diharapkan dapat menjadi penguatan kehidupan beragama di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat H. Nasrul Abit Datuak Malintang Panai pada pembukaan acara MTQ Nasional ke XXXVIII tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2019 di Lapangan Merdeka Kota Solok, Sabtu (15/6/2019).

Hadir dalam acara pembukaan MTQ tersebut Menteri Agama RI yang diwakili oleh Dirjen Bina Masyarakat Kementerian Agama RI, Prof. DR. H Muhammadiyah Amin, Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim, Kapolda Sumbar Irjen Pol. Fakhrizal, Rektor UIN Imam Bonjol Padang DR. EkaPutra Wirman, Kakanwil Kemenag Sumbar H. Hendri, Walikota Solok Zul Efian, Wawako Solok Rainer, Dewan Hakim, para Bupati Walikota se Sumbar dan kepala SKPD, Badan/instansi pimpinan kafilah se Sumbar dan tamu undangan lainnya.

Wagub lebih lanjut MTQ ke XXXVIII di Kota Solok ini merupakan suatu barometer persiapan untuk MTQ Nasional ke XXVIII tahun 2020 dimana Provinsi Sumatera Barat sebagai tuan rumah.

“Alhamdulillah, hari ini kita bisa melihat begitu tingginya animo masyarakat Sumbar untuk berinteraksi dengan Al-quran, baik dalam bentuk membaca Al-quran, menghafal dan memahami Al-quran, maupun mempraktekan nilai-nilai Al-quran dalam kehidupan sehari-hari,” kata Nasrul Abit yang juga sebagai Ketua LPTQ Sumbar.

Menurut Nasrul Abit, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) memiliki tugas memasyarakatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Al Quran dalam kehidupan sehari-hari.

“Ini tugas yang tidak ringan sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengembangan, pembinaan dan penghayatan nilai-nilai Al Quran, LPTQ mesti realistis mampu melahirkan qori dan qoriah, hafiedz dan hafiedzah yang terbaik untuk daerah ini,” tambahnya.

Nasrul Abit juga katakan, selain itu LPTQ juga sebagai pembina, pengembangan dan juga mengawasi penyelenggaraan MTQ, dengan penggunaan aplikasi e-MTQ agar lebih transparan dan memudahkan pendaftaran calon peserta terhadap menyeleksi dokumen peserta yang tidak valid, baik sengaja maupun tidak.

” Pemakaian aplikasi e-MTQ digunakan untuk mendukung sistem penjurian yang dilakukan oleh Dewan Hakim agar penilaian peserta dapat berjalan dengan bersih, jujur, tertib, sehingga dapat menghasilkan qori qoriah yang terbaik”, ungkap Nasrul Abit.

Wagub juga berberharap Dewan juri harus betul-betul adil dan jujur dalam penilaian, karena sudah disumpah, selain itu kita juga menggunakan aplikasi e-MTQ, agar dalam penilaian MTQ yang langsung penilaiannya bisa dilihat oleh publik yang menyaksikan semua jenis perlombaan, transparan dan akuntabilitas MTQ bisa terwujud.

“Para qori qoriah yang berprestasi dalam MTQ tingkat provinsi dapat mewakili Sumbar di tingkat Nasional.Kita dulu pernah menjadi salah tuan rumah yang tersukses ditingkat nasional pada tahun 1983, kita berharap pada MTQ ke-XXVIII tahun 2020 nanti bisa mengulang kesuksesan dari segi penyelenggaraan dan prestasi,” harapnya Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit berharap para kafilah masing-masing daerah dengan para qori qoriah , agar benar-benar mengeluarkan kemampuan terbaik untuk prestasi terbaik pula.

Sementara pembukaan MTQ Nasional ke XXXVIII tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2019 dilakukan oleh Dirjen Bina Masyarakat Kementerian Agama RI, Prof. DR. H Muhammadiyah Amin yang mewakili Menteri Agama.

Muhammadiyah Amin selaku ketua Umum LPTQ Nasional mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Sumbar yang secara aktif saling bahu membahu dalam rangka menjalankan MTQ ke XXXVIII tingkat provinsi Sumbar ini.

“Saya berharap pada acara MTQ ini bisa menghasilkan Qori dan Qoriah di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasiona.(rel)

Solok,Lintas Media News.
Untuk menjadi anggota 'Dewan Hakim' tidaklah mudah, mereka yang dilantik merupakan hasil seleksi ketat oleh tim rekrutmen Kementerian Agama (Kemenag). Usulan calon dewan hakim dari setiap daerah tidak begitu saja diterima oleh panitia tapi dianalisa, dipertimbangkan dan dinilai kemampuan dirinya.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat H. Nasrul Abit pada acara pelantikan Dewan Hakim penilaian untuk MTQ Nasional ke-XXXVIII tingkat Sumbar dari tanggal 14-22 Juni 2019 di Kota Solok sebanyak 224 orang, di gedung Kubuang 13 Solok, Jumat (14/6/2019).

Hadir dalam pelantikan tersebut Walikota Solok Zul Elfian Datuak Tianso, Rektor UIN Imam Bonjol Padang DR. Eka Putra Wirman, Kakanwil Kemenag Sumbar (diwakili), Kepala Biro Bintal Sumbar Syaifullah, Ketua Harian LPTQ Sumbar Damri Tanjung, Kakanwil Kemenag Kabupaten Kota se Sumbar dan undangan lainnya.

Lebih lanjut Nasrul Abit katakan, Selain diuji dan dinilai kemampuannya Dewan Hakim merupakan orang-orang pilihan yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.

"Dewan hakim atau juri diharapkan agar objektif dan profesional dalam memberikan penilaian, jangan ada kepentingan berdasarkan kedaerahan, kedekatan, dan lain sebagainya", tegas Wagub

Wagub Sumbar juga ajak, dewan juri betul-betul adil dan jujur dalam penilaian, karena sudah disumpah, selain itu kita juga menggunakan digitalisasi dalam penilaian MTQ yang langsung penilaiannya bisa dilihat oleh publik yang menyaksikan semua jenis perlombaan, transparan dan akuntabilitas MTQ bisa terwujud.

"Memanfaatkan Teknologi Informasi, diharapkan semakin tranparan, terbuka dan dapat dilihat publik agar tidak terjadilah kecurangan dan didugaan adanya permainan dewan hakim dalam menetapkan pemenang disetiap cabang lomba MTQ. Siapapun yang menjadi pemenang nantinya akan menjadi bahagian kontingen kafilah Sumatera Barat pada MTQ tingkat Nasional ke XXVIII tahun 2020 Sumatera Barat", harap Nasrul Abit.

Lanjut Wagub Nasrul Abit mengucapkan selamat kepada Dewan Hakim, semoga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan Dewan Hakim bisa memiliki integritas dan profesional dalam memberikan penilaian.

Walikota Solok Zul Elfian pada kesempatan tersebut juga menyampaikan, bahwa selain pelantikan Dewan Hakim juga melantik Panitera dan Dewan Pengawas Musabaqah Tilawatil Quran Nasional XXXVIII. Mereka yang dilantik itu disumpah agar profesional dalam menjalankan tugasnya.

Peserta MTQ XXXVIII diikuti oleh 1.066 peserta dari 19 kabupaten kota se Sumbar. Semua telah berada di Kota Solok untuk mengikuti lomba yang akan dimulai besok, Sabtu (15/6/2019).

"Kami telah menyediakan sebanyak 11 masjid, 3 gedung, 2 sekolah dan satu lapangan sepakbola akan menjadi tempat pelaksanaan seluruh cabang," jelas Zul Elfian.

Selain itu salah satu dewan juri yang berasal dari dosen UIN Imam Bonjol Padang DR. H. Zaim Rais menjelaskan, bahwa dewan juri yang baru dilantik tersebut berasal dari berbagai latar belakang di antaranya ulama, dosen UIN Imam Bonjol, qori, hafidz serta kalangan ahli di bidangnya masing-masing.

Ada 15 perlombaan yang digelar dalam MTQ kali ini. Yakni golongan Tilawah remaja dan anak-anak, Tartil dasar tuna netra, Tartil menengah umum dan tilawah TK, Hifzhil 1-5 juz tilawah, Hifzhil 10-20 juz, Hifzhil 30 juz dan tafsir bahasa Arab, Tafsir bahasa Inggris dan Indonesia, Fahmil Qur'an, Syarhil Qur'an, Khat naskah dan hiasan mushaf, Khat dekorasi dan kontemporer, MMIQ, Qiraat tartil remaja dan dewasa, Bintang qasidah, serta Kitab standar dan khutbah Jum'at.

Zaim Rais salah satu dewan juri mengatakan,  dalam memberikan penilaian kita menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dalam menetapan penilaian disetiap lomba dan hasil nilai dapat langsung dilihat oleh peserta dan masyarakat hadir.

"Kami akan bekerja sesuai hasil prestasi peserta, tidak zamannya lagi ada curang, karena Dewan hakim dan juri sudah disumpah tentunya bertanggungjawab langsung kepada Allah SWT," jawabnya.(rel)

Padang,Lintas Media.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar kecolongan lagi,setelah beasiswa PT.Rajawali yang sudah disepakati untuk dicairkan tidak direaliasasikan,kini pemerintah Daerah kembali mempermainkan DPRD Sumbar dengan tidak merealisasikan membayarkan tambahan honor guru honorer SMA dan SMK. Padahal, tambahan tersebut sudah disepakati dan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019.

Ketua Komisi V Dewan DPRD Sumbar H. Hidayat, SS, MH yang didampingi anggota Komisi V Drs. H. Achiar, S.Pd, MM mengaku kecolongan. Karena, tambahan pembayaran untuk guru honorer tersebut tidak dibayarkan,yang seharusnya pada Januari 2019 lalu tambahan tersebut sudah diterima para guru honorer itu.Jelas Hidayat pada wartawan kemaren di pers room DPRD Simbar.

"Dengan kenyataan ini,  kami menegaskan, bahwa DPRD Sumatera Barat kecolongan lagi. Anggaran itu sudah tersedia di dalam APBD sesuai kesepakatan antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," tegas Hidayat.                 
Hidayat menilai pihak eksekutif tidak komitmen dengan apa yang telah disepakati untuk dimasukkan ke dalam APBD. Badan Anggaran mewakili DPRD sementara TAPD dari pemerintah provinsi dan apa yang disepakati merupakan kesepakatan bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah sehingga tertuang di dalam APBD.

Menurut Hidayat, dari 16 ribu tenaga pendidik dan kependidikan di tingkat SMA dan SMK negeri di Sumatera Barat, 5.251 orang merupakan tenaga honorer. Sebelumnya, tenaga honorer ini dibayar Rp35 ribu per jam pelajaran. Untuk tahun 2019 disepakati untuk menaikkan menjadi Rp50 ribu per jam pelajaran, dananya sudah disediakan di dalam APBD. Namun, sampai akhir Mei 2019, guru honorer tersebut masih menerima bayaran Rp35 ribu per jam pelajaran seperti sebelumnya, bukan Rp50 ribu seperti yang sudah disepakati.

Untuk itu, Hidayat minta, pemerintah provinsi Sumatera Barat harus merapatkan tambahan itu pada masing-masing guru honorer tersebut,pemerintah provinsi  harus komitmen dengan apa yang telah dituangkan di dalam APBD.

Diakui Hidayat,meskipun sudah dinaikkan Rp15 ribu, namun itu belum memadai bagi guru honorer dibanding dengan beban tugas dan tanggungjawab yang mereka emban.

"Mustahil kita berbicara peningkatan kualitas pendidikan kalau persoalan seperti ini saja tidak komitmen. Peran guru honorer di sekolah saat ini masih sangat dibutuhkan karena kita masih terjadi kekurangan tenaga pendidik," tegas Hidayat.

Senada dengan itu,Achiar mengatakan. Tidak ada alasan lagi pemerintah untuk tidak membayarkan tambahan anggaran tersebut.Karena,sudah dibahas bersama antara Banggar dengan TAPD,dan sudah dimasukkan ke dalam APBD.

Achiar juga meminta, tambahan sebesar Rp15 ribu per jam pelajaran dari semula Rp35 ribu menjadi Rp50 ribu tersebut tetap harus dibayarkan sejak Januari 2019. Alasannya, anggaran disepakati dan disediakan untuk satu tahun.

Seperti diketahui, jenjang pendidikan menengah atas (SMA dan SMK) terhitung Januari 2017 menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014. Sedikitnya 600 lebih jenjang pendidikan SMA dan SMK di Sumatera Barat diantaranya 375 merupakan sekolah negeri. Dengan 16 ribu lebih tenaga pendidik dan kependidikan, sebanyak 11 ribu lebih berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 5 ribuan lainnya adalah guru berstatus honorer.Jelas Achiar.(Sri)

Padang,Lintas Media.

Setelah beberapa kali mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menuntut agar DPRD Sumbar mengusut kematian pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu,Puluhan orang yang mewakili Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Barat (Sumbar) kembali mendatangi DPRD Sumbar.

Kedatangan mereka di sambut oleh ketua komisi lima H.Hidayat S,Sos,MM dan beberapa orang anggota komosi V  di rungan khusus II DPRD sumbar.Tuntutan mereka masih sama dengan aksi demo yang mereka lakukan sebelumnya yaitu menuntut diusutnya kematian ratusan anggota KPPS saat Pemilu 2019 lalu, dan keadilan terkait penghitungan suara yang salah input oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Banyaknya pejuang demokrasi yang meninggal dan sakit saat pelaksanaan Pemilu, dan pemerintah diminta tidak mendiamkan hal ini begitu saja,” ungkap Koordinator Aksi, Indra dalam  pertemuan tersebut. Lebih Lima ratus rakyat yang jadi petugas KPPS telah menjadi korban."600 itu adalah manusia semua, kita ingin korban, terutama yang ada di Sumatera Barat menerima santunan,” ucapnya.

Menangapi Aspirasi perwakilan BEM tersebut , Hidayat mengatakan ,” Saya paham betul apa yang adek- adek rasakan , karean saya juga pernah menjadi ketua BEM waktu kuliah dulu ,Oleh karena itu saya berjanji akan sampaikan apirasirasi adek- adek ini ke pusat,,”ujarnya.

Pemilu sekarang memang pemilu yang terburuk sepanjang pengetahuhan saya, Kerusuhan terjadi di mana mana samapi anak anak yang ngak tahu apa apa juga jadi sararan , pemenbakan yang terjadi di Jakarta  terhdap anak umur 17 tahun yang  menunggu temannya  mau berbuka itu di dekat saya , ucap  Hidayat miris memang , tapi itulah penomenanya yang terjadi .

Terkait hal itu Hidayat selaku ketua komisi V akam menyampaikan Aspirasi perwakilan BEM ke  Ketua DPRD Sumbar, dan Kepusat .

Hidayat  yang menerima perwakilan mahasiswa menegaskan, apa yang menjadi aspirasi mahasiswa ke gedung DPRD Sumbar akan disampaikan kepimpinan DPRD dan akan di teruskan ke Pusat,” ujarnya. Dan akhirnya Hidayat selaku ketua komisi V menandatangani surat perjajian denga perwakilan BEN bahawasanya dia selaku ketua komisi v berjaji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pusat sesegra mungkin. (Sri)

Padang Pariaman -  2 (dua)  orang anggota KPPS Padang Pariaman yang meninggal setelah melaksanakan tugas pada pemilu serentak 2019 dari Kecamatan Lubuk Alung dan 1 orang lagi berdomisili di Kuranji, Padang dapat santunan.

Pemerintah Provinsi dan Baznas Sumbar bersama Wagub NasruL Abit menyerahkan santunan kepada keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas di Kabupaten Padang Pariaman kemaren.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyerahkan santunan tersebut di dua lokasi, yakni di Kantor Camat Lubuk Alung, Padang Pariaman dan Kantor Lurah Kuranji, Padang. Bantuan yang diserahkan kepada masing-masing keluarga korban sebesar 5 juta rupiah.

" Ini merupakan bagian dari perhatian dan kepedulian serta tanda ikut berlangsungkawa atas wafatnya anggota KPPS dalam melaksanakan tugas pada pemilu serentak 2019",

Nasrul Abit katakan,  selain itu, dengan bertambahnya jumlah anggota KPPS yang meninggal dari 6 orang menjadi 10 orang, maka akan kita tambah lagi dan insyaallah sebelum lebaran ini semua keluarga KPPS bisa kita bantu.

"Sebelumnya kita juga sudah menyerahkan santunan di Pasaman, Pasaman Barat, Kab. Solok dan Pesisir Selatan. Semoga bisa bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan, apalagi saat ini sudah dekat lebaran" ungkap Wagub Nasrul Abit Dt. Malintang Panai.(rel)