July 2021

50Kota Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bank Nagari Bantaeng Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau Sawahlunto Selat panjang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok



Sijunjung.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi berharap peringatan Hari Bela Negara (HBN) yang ke-73 tahun 2021 ini menjadi momentun semangat Bela Negara Indonesia Raya dalam menjaga keutuhan dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat Nazwir,SH.MM dalam rapat bersama walinagari dan tim survei peringatan HBN di Silantai Kecamatan Sumpur Kudus Selatan Kabupaten Sijunjung, Sabtu (31/7/2021).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kadis Pemuda Olahraga Bustavedia, Kepala Biro Administrasi pimpinan Hefdi,SH.MSi, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas LH, Kesbangpol Sijunjung.

Nazwir lebih lanjut katakan, semangat nilai-nilai bela negara ini mesti terus dikobarkan dalam menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. 
"Bagaimana semangat Syafruddin Prawiranegara mengambil inisiatif saat pusat pemerintah RI di Yogya jatuh ke tangan Belanda. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta bersama berarapa menteri di tangkap dan Belanda menyatakah Pemerintahan RI tidak ada lagi," ungkapnya  

Ia juga mengatakan, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2006 yang menetapkan 19 Desember, tanggal terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yaitu pada 19 Desember 1948 sebagai Hari Bela Negara. Sjafruddin Prawiranegara merupakan pelaku sejarah dari PDRI yang juga sebagai Menteri Kemakmuran diberi mandat untuk membentuk pemerintah Republik Darurat di Bukittinggi Sumatera Barat.

"Terbentuknya PDRI merupakan salah satu mata rantai tonggak sejarah yang sangat penting dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan  bangsa Indonesia. Jika PDRI tidak ada maka Indonesia merdeka tidak ada juga," ungkapnya 

Sementara itu Kabiro Adpim Hefdi,SH MSi juga katakan, peringatan HBN 2021 kali ini akan disemarakan dengan berbagai event dan kegiatan oleh dinas pariwisata, dinas pendidikan, dinas kebudayaan, kesbangpol prov Sumbar juga sebagai melestarikan nilai-nilai sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada setiap daerah yg dilalui PDRI.

"Ada event olahraga bersepeda Tour PDRI ( Itinerary Tour De PDRI ) pada tanggal 13 – 19 Desember  2021 yang melewati dan menelusuri rute perjuangan PDRI yaitu  Bidar Alam Solok Selatan, Sungai Dareh Dhamasraya, Sumpur Kudus Sijunjung, Lintau Buo Tanah Datar, Gaduik Bukittinggi dan Gunuang Omeh Koto Tinggi Limapuluh Kota, " katanya.

Hefdi juga sampaikan, peringatan HBN tahun 2021 diharapkan juga disemarakan dengan event daerah dan aktifitas masyarakat di Kabupaten/Kota di Sumbar. 

"Dinas pendidikan juga telah menyiapkan kegiatan bakaba PDRI (Story Telling) yang dilakukan setiap titik daerah yang dilalui dan juga akan melakukan kemah bakti oleh siswa SLTA se Sumbar dilokasi  Gunuang Omeh Koto Tinggi, disekitar monumen dan  museum PDRI," ujar Hefdi.

Hefdi juga mengatakan kegiatan tim survei kali ini ingin melihat langsung lokasi-lokasi yang akan dilalui dalam Tour De PDRI, serta mendata hal-hal dilapangan agar nanti dapat menjadi masukan dalam menyukseskan penyelenggaraan nantinya. (rel)


Payakumbuh ,LINTASMEDIANEWS.COm- Pemerintah Kota Payakumbuh melantik dan mengambil sumpah jabatan 51 Aparatur Sipil Negara (ASN) pejabat struktural dan fungsional di Aula Ngalau Indah lantai III  Balai Kota, Jumat (3/7).

Sekretaris Daerah Rida Ananda melantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama, 19 pejabat administrator, 27 pejabat pengawas, dan satu pejabat fungsional AKPD Madya didampingi oleh Asisten III Amriul Dt. Karayiang, dan Inspektur Andri Narwan.

Untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Yasrizal berganti posisi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ifon Satria Chan.

Lalu ada Dafrul Pasi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dilantik sebagai Asisten I Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh, kemudian Devitra yang sebelumnya menjabat Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh.

Untuk pejabat Administrator, David Bachri menjabat sebagai Kabag Organisasi Setdako, Dasril sebagai Kabag Kesra, Dewi Novita sebagai Camat Latina, Ul Fakhri sebahai Camat Payakumbuh Barat, Henny Gustiningsih sebagai Inspektur Pembantu Wilayah II, L. Kefrinasdi sebagai Sekretaris Dinas Ketapang, Junaidi sebagai Sekretaris Satpol PP dan Damkar.

Sementara itu, Syamsurial sebagai Kabag Fasilitasi Fungsi Penganggaran Dan Pengawasan Sekretariat DPRD, Julfiter sebagai Kabag Umum Sekretariat DPRD, Lili Seprima Hidayani sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Antoni Jaya sebagai Sekretaris DPMPTSP, Hepi sebagai Sekretaris Dinas LH, Armein Busra sebagai Sekretaris Diskominfo.

Eza sebagai Sekcam Payakumbuh Selatan, Fittria Nazmi sebagai Kabid Sosial Budaya Bappeda, Rafles Susandi sebagai Kabid Penyelenggaraan E Govermen Diskominfo, Aidil Fitri sebagai Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah, Fiqih Rahmat sebagai Kabid Dikdas Dinas Pendidikan, serta Diki Engla Mardianto sebagai Kabid Pengawasan Dinas LH.

Sisanya adalah beberapa pejabat pengawas di OPD dan satu jabatan fungsional pejabat analis keuangan pusat dan daerah (AKPD) Madya, yaitu Bima Adhitama.

Sekda Rida Ananda menyampaikan selamat kepada pejabat yang sudah dilantik dan berharap mereka dapat menjalankan tugas yang telah diamanahkan sesuai dengan sumpah yang  diucapkan.

"Selamat bekerja dan selamat dengan jabatan baru, kita berharap dapat memacu kinerja pemerintahan demi memberikan pelayanan kepada masyarakat, mari kita sukseskan pekerjaan yang ada, memang tidak mudah, tapi saya yakin dan percaya kita semua bisa ,tegasnya . (H/Muchlis(


Payakumbuh, LINTASMEDIANEWS.COM . Kapasitas ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adnaan WD Kota Payakumbuh dikhawatirkan tidak bisa lagi menampung pasien positif Covid-19, sementara itu angka kasus semakin meningkat.

Direktur Rumah Sakit Umum dr. Yanti kepada media, Jumat (30/7) mengaku saat ini di RSUD ada dua  ruangan yang dipakai untuk merawat pasien positif Covid-19, yakni Cempaka satu dan cempaka dua  dengan total sebanyak 29 tempat tidur dengan kategori Zona oranye dan Merah. Dari 29 Tempat tidur yang ada saat ini disediakan tujuh  tempat tidur rawatan intensif tanpa Ventilator, ruang bersalin untuk ibu hamil Covid-19 di siapkan untuk satu tempat tidur.

Dipaparkannya, hingga Jumat (30/7) di Gedung cempaka satu  ada 8 pasien dan di Gedung Cempaka dua ada 12 pasien, pada hari sebelumnya ruang cempaka dua  mencapai 12 pasien dan Cempaka satu ada 11 pasien. Syukurnya, ketersediaan oksigen sampai saat ini di RSUD Adnaan WD masih cukup.

"Dikhawatirkan, bila kenaikan angka kasus didominasi yang bergejala parah, kita akan sulit mencari rujukan, karena rumah sakit di luar daerah juga penuh. Akhirnya mereka tidak bisa terlayani," kata dr. Yanti.

Solusinya saat ini, kata dr. Yanti, pihaknya mencoba mencari solusi dengan rencana menambah ruangan untuk pasien Covid-19, sekitar 13 tempat tidur lagi dari ruang teratai untuk merawat pasien dengan gejala ringan atau Zona Kuning..

Tapi, kata Yanti, tidak menutup kemungkinan ruangan teratai dapat digunakan untuk perawatan pasien zona merah atau dengan kondisi berat, apabila kasus meningkat dan penanganan intensif dibutuhkan.

"Yang jelas penambahan ini kita sesuaikan dengan kemampuan tenaga kesehatan di rumah sakit Beberapa ruangan rawat inap akan kita satukan untuk  mengefektifkan tenaga Medis yang mulai kewalahan dan kelelahan. Selain itu, perawat di ruangan teratai sebagian akan diperbantukan ke cempaka dan ruangan lain," ungkapnya. 

dr. Yanti menyampaikan, pasien positif yang bergejala ringan masih bisa isolasi mandiri di rumah, mereka dimonitor oleh petugas Puskesmas. 

Sementara itu, data di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, pada Minggu ini saja sudah tiga orang meninggal akibat terpapar Covid-19 dan sebanyak 210 orang terkonfirmasi Positif Corona. (H/Muchlis/

Limapuluh Kota, Lintas Media News.

Sumatera Barat memang terkenal sebagai surga kuliner di Indonesia. Berbagai jenis masakan mulai dari hidangan berat hingga penganan kecil nan gurih dan menggugah selera banyak ditemui di daerah ini.

Saking beragamnya, masih banyak makanan yang belum dikenal masyarakat umum. Salah satunya kue cacah. Penganan unik khas Nagari Koto Alam, Pangkalan Kabupaten Limapuluh Kota. 

Bahan-bahan pembuatnya terbilang sederhana, hanya tepung ketan dicampur garam dan sedikit penyedap untuk menambah gurih rasa.

Menurut Upik (47), salah seorang warga, proses pembuatan penganan juga simpel. Setelah semua adonan diaduk dan diberi air secukupnya, lalu dipipihkan sebelum digoreng dalam wajan kecil menggunakan mentega.
"Pertama yang bikin unik sebab proses penggorengan memakai mentega tidak dengan minyak goreng seperti kebiasaan pembuatan kue tradisional. Mentega membuat kue lebih berasa dan tahan lama. Penggorengan satunkue memakan waktu kurang lebih 2 (dua) menit," ujar Upik kepada tim peliput Biro Adpim Sumbar, Jumat (30/7).

Kue cacah yang telah digoreng bisa langsung disantap dengan mencacah atau mencocol kue ke gula aren yang telah dikentalkan. Proses mencacah kue tersebutlah menyebabkan penganan ini dinamakan kue cacah.

Keunikan kedua kue ini ternyata tidak untuk diperjualbelikan. Hanya tersedia pada upacara-upacara adat dan jamuan tamu istimewa.

"Sudah menjadi tradisi turun temurun, bahwa kue cacah tak boleh dijual. Kue tersedia ketika diminta ninik mamak saat upacara adat, seperti perkawinan, tagak gala dan lainnya. Selain itu juga sebagai jamuan untuk tamu istimewa yang berkunjung ke kampung kami," tambah Upik.

Sementara itu Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy saat mengunjungi masyarakat setempat mengaku terkesan dengan keunikan penganan tersebut. Walaupun tidak bisa diniagakan, dirinya menghormati kearifan lokal.

"Kearifan lokal seperti ini musti dijaga dan dipelihara. Meski tak bisa mendatangkan income dari penjualan kue langsung. Tetapi kunjungan tamu bisa berimbas kepada pos pendapatan lainnya yang dapat meningkatkan perekonomian warga," sebutnya. (Rel Biro Adpim)


Jakarta, Lintas Media News

Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Tak pelak, kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan yang dibarengi dengan melonjaknya pengangguran.

Data per 28 Juli 2021 pada laman https://covid19.go.id/, jumlah pasien yang terinfeksi positif Covid-19 secara nasional berjumlah 3.287.727 orang. Angka tersebut meningkat 47.791 kasus dibandingkan hari sebelumnya. 

Namun, sejak pemerintah menggulirkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, terdapat tren penurunan mobilitas hampir di semua wilayah. Dimana pembatasan pergerakan masyarakat menjadi faktor penting salah satu upaya pemutusan transmisi Covid-19.

Bersyukur, kondisi kini pun berangsur membaik setelah diterapkannya PPKM. Kasus aktif, positivity rate, dan kasus harian menurun, serta terjadi peningkatan kesembuhan yang mulai terlihat pada pekan ketiga pelaksanaan PPKM. Peningkatan ini harus dibarengi dengan optimisme dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Masyarakat juga harus memberikan dukungan dari kebijakan yang dilakukan pemerintah, seperti mematuhi protokol kesehatan, PPKM, dan mengikuti vaksinasi.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yang sedianya berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang.

Pemerintah sadar, kebijakan ini akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi sosial masyarakat, dan berdampak pada ketidakmampuan masyarakat yang kesulitan dalam mencari nafkah.

“Insan Pengayoman melalui program pemberian bantuan sosial “Kumham Peduli, Kumham Berbagi”, mencoba turut berempati kepada masyarakat dan ASN Kemenkumham yang terdampak pandemi Covid-19,” ujar Yasonna saat memberikan bantuan sosial secara simbolis, Kamis (29/07/2021) pagi.

Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah.

Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Adapun paket bantuan sosial Kumham Peduli Kumham Berbagi per orang diberikan dalam bentuk beras, minyak goreng, gula, mie instan, sarden, dan susu. “Kegiatan kita pada hari ini adalah bagian dari kepedulian kepada masyarakat dan saudara kita sesama pegawai yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi,” kata Yasonna di lapangan upacara Kemenkumham.


Kegiatan ini, kata Yasonna, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada para menteri untuk melakukan langkah-langkah maksimal dengan memberikan dukungan, yang salah satunya berupa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan usaha mikro.

“Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain,” ucap Yasonna.

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat membantu meringankan beban mereka yang secara langsung terdampak pandemi Covid-19,” kata Laoly. “Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Insan Pengayoman yang telah peduli, mampu berbagi atas dasar keikhlasan dan kesadaran,” tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto mengatakan selain terkonsentrasi di Kemenkumham dan wilayah Jabodetabek untuk unit pusat, kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini juga dilaksanakan secara serentak di Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, semua pihak termasuk masyarakat harus mau bekerja sama, bergotong royong untuk menghadapi ujian yang berat ini,” kata Andap. “Kerja keras pemerintah Insya Allah bisa berhasil, jika disertai dengan dukungan dan kesadaran dari masyarakat,” lanjutnya.

“Pesan kami kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi,” tutupnya.

Khusus pada Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat beserta 28 Satuan Kerja dilingkungan Kemenkumham Sumatera Barat berhasil dikumpulkan donasi sebesar Rp338.256.000.- yang disalurkan dalam bentuk paket sembako kepada 1.235 masyarakat tidak mampu se-Sumatera Barat dan bagi 66 ASN di lingkungan Kemenkumham Sumatera Barat yang terpapar Covid-19.

"Untuk di wilayah Sumbar sendiri, penyaluran bantuan Kumham Peduli, Kumham Berbagi dibagi pada 5 zona titik pemberian bantuan sosial kepada masyarakat kurang dengan titik utama penyaluran yakni, Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Rutan Painan, Lapas Lubuk Basung, Lapas Solok, dan Lapas Muaro Sijunjung,” ungkap Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, R. Andika Dwi Prasetya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang turut membagikan sejumlah bantuan bagi masyarakat di area sekitar lingkungan Lapas. Kepala Lapas Kelas IIA Padang Era Wiharto menyatakan bahwa dalam kegiatan bakti sosial kali ini Lapas Kelas IIA Padang menyasar masyarakat yang tinggal di area sekitar lingkungan Lapas Kelas IIA Padang yang terdampak pandemi Covid-19.

"Sebanyak 70 bingkisan telah dibagikan kepada masyarakat. Semoga melalui kegiatan Kumham Peduli bisa meringankan sedikit banyak nya beban saudara-saudara kita yang ada di luar sana akibat terdampak pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih melanda negeri ini," jelas Kalapas Era Wiharto. 

Kalapas Era juga menyampaikan rasa bangganya pada Kementerian Hukum dan HAM yang telah mengangkat kegiatan Kumham Peduli ini. Selain itu, Kalapas Era Wiharto juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran ASN Lapas Kelas IIA Padang yang telah mendukung kegiatan ini mulai dari pengumpulan dana hingga menyalurkan bantuan tersebut. "Semoga apa yang telah kita lakukan menjadi amal ibadah dan berkah bagi kehidupan kita," tutur Kalapas Era Wiharto. (Rel/Mg)

Payakumbuh, Lintas Media News

Pemerintah Kota Payakumbuh terpaksa meniadakan Vaksinasi yang dilaksanakan bagi masyarakat karena stok Vaksin sudah habis.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dr. Bakhrizal didampingi Kabid P3 dan Kesmas Fatma Nelly kepada Media, Kamis (29/7) via telepon whatsapp. Dia mengatakan Vaksinasi di Puskesmas telah dihentikan sejak Rabu (29/7) kemarin, sementara itu, solusinya berada di tangan Kementerian Kesehatan, karena merekalah yang memasok Vaksin dari pusat ke Provinsi.

"Kita sudah menyalurkan sebanyak 32.992 dosis Vaksin di Payakumbuh, masih ada banyak lagi yang kita butuhkan. Asal vaksin ada, tenaga kesehatan kita siap bekerja melayani masyarakat. Kondisinya saat ini bukan hanya di kita saja, bahkan seluruh daerah mengalami kehabisan stok Vaksin," kata kadis yang akrab disapa Dokter Bek itu.

Bakhrizal juga meminta masyarakat untuk bersabar hingga suatu saat Vaksin datang kembali. "Diperkirakan Vaksin dikirim pusat pada awal Agustus, tapi saat ini belum ada kejelasan dari pemrov kapan Vaksin datang," ungkapnya. (H/Muchlis)

Tampak Sekdako Rida menyetujui dana bantuan untuk delapan Parpol tersebut.

Payakumbuh, Lintas Media News

Delapan dari 10 Partai Politik (Parpol) yang memiliki keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh menanda tangani Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Parpol tahun 2021 di Aula Randang Balai Kota Payakumbuh, Kamis (29/07).

Sebelum penandatanganan Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Payakumbuh Rida Ananda berpesan kepada seluruh parpol yang hadir supaya memanfaatkan dana bantuan tersebut dengan sebaik mungkin.

"Gunakanlah dana bantuan ini untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat kita. Dan jangan lupa setiap melaksanakan kegiatan harus menerapkan protokol kesehatan, karena saat ini kondisi daerah kita sangat rawan tetap terapkan 6M," tegas Sekda Rida  mantan Kabag Humas itu.

Lebih lanjut Sekda Rida juga mengharapkan adanya masukan-masukan yang membangun dari Parpol atas kinerja pemerintah daerah demi meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Kota Payakumbuh.

Sementara itu, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Payakumbuh Budhy D. Permana menyebut, dana bantuan Parpol tersebut diprioritaskan untuk pendidikan politik disamping digunakan juga untuk penunjang operasional Sekretariatnya.

"Untuk tahun 2021 ini besaran dana bantuan parpol sama dengan tahun lalu dimana setiap suara sahnya dihargai Rp. 9.929 yang diberikan berdasarkan jumlah perolehan suara pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 lalu dengan total suara sah 65.597 suara. Jika dirupiahkan yaitu sebesar Rp. 651.312.313," katanya.

Berikut besaran penerima dana bantuan Parpol di Kota Payakumbuh untuk tahun 2021:

  1. Partai PKB              Rp.   37.720.271
  2. Partai Gerindra      Rp. 103.142.452
  3. Partai PDI-P           Rp.   35.645.110
  4. Partai Golkar         Rp.   69.095.911
  5. Partai Nasdem       Rp.   41.483.362
  6. Partai PKS             Rp. 137.308.141
  7. Partai PPP              Rp.   49.307.414
  8. Partai PAN             Rp.   63.764.038
  9. Partai Demokrat   Rp.   80.117.101
  10. Partai PBB             Rp.  33.728.813

Setelah dilakukan Verifikasi sejak Juni lalu maka saat ini dijelaskan Kakankesbangpol, baru delapan parpol yang bisa dicairkan karena dua parpol lainnya yaitu PDI-P dan PBB belum bisa dicairkan. Karena kedua parpol tersebut sedang ada perubahan struktur organisasi di partainya dan masih belum mendapatkan SK dari DPPnya masing-masing.

"Pihak dari kedua parpol tersebut akan segera melengkapinya dalam waktu dekat ini, supaya bisa secepatnya dilakukan proses pencairannya," pungkasnya. (H/Muchlis)


Payakumbuh, Lintas Media News

Pemerintah Kota Payakumbuh bersama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Cabang Bukittinggi menyalurkan Bantuan Beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (BB-PPKM) tahun 2021 yang berlangsung di Kelurahan Ikua Koto Dibalai, kecamatan Payakumbuh Utara, Kamis (29/7).

Sebanyak 47 kelurahan di kota Payakumbuh akan menerima BB-PPKM, dan dihari pertama penyaluran akan berlangsung di lima Kelurahan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Utara yakni Kelurahan Ikua Koto DiBalai, Kapalo Koto DiBalai, Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Balai Tongah Koto, dan Napar.

Adapun jumlah Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) Program Keluarga Harapan ( PKH ) dan  dan Bantuan Sosial Tunai ( BST ) yang akan menerima bantuan beras pada PPKM ini ialah sebanyak 7.063 (tujuh ribu enam puluh tiga) Kepala Keluarga di Kota Payakumbuh. Dan untuk bantuan beras yang akan di terima oleh warga di Kelurahan Ikua Koto Dibalai sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) Kepala Keluarga.

Bantuan secara simbolis diserahkan Kepala Dinas Sosial Erwan bersama Kepala Perum Bulog Cabang Bukittinggi M. Fikri Firdaus, kepala PT. POS Indonesia Payakumbuh Untung, Kepala Dispapora Desmon Corina, Camat Payakumbuh Utara Desfitawarni, dan lurah Ikua Koto Dibalai Eki Maiyendri.

Kepala Dinas Sosial diawal sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kebijakan dari Pemerintah dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk memperketat aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas.

“Dan untuk para keluarga penerima bantuan beras PPKM ini semoga dapat membantu para keluarga yang merasakan dampak dari bencana yang kita alami saat ini. Pemerintah dalam penyaluran bantuan beras ini berusaha maksimal untuk menyalurkan secara cepat dan tepat sasaran”, kata Erwan.

Menurut Erwan, hal ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas yang sangat mulia, yaitu penyaluran bantuan beras secara simbolis dari pemerintah bagi KPM-PKH dan BST yang terdampak PPKM tahun 2021 di Kota Payakumbuh.

“Dalam menyikapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan program bantuan sosial beras ini yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM-PKH dan BST di seluruh Indonesia agar kebutuhan pangan beras bagi warga terkena dampak Covid-19 bisa terpenuhi dan tetap terjaga kesehatannya”, katanya.

Erwan berharap dengan telah disalurkannya BB-PPKM tahun 2021, tidak hanya dari pemerintah saja, akan tetapi seluruh pihak dan unsur elemen dapat membantu dan mengawasi penyaluran bantuan ini agar seluruh KPM di Kota Payakumbuh berhak mendapatkan bantuan beras ini”, harapnya.

Semoga bantuan ini bisa membawa manfaat serta mendapat berkah ,bagi  masyarakat khususnya KPM-PKH dan BST yang terdampak PPKM ini dapat terbantu”, ungkap Erwan mantan Camat Payakumbuh Utara.

Kepala Bulog cabang Bukittinggi M. Fikri Firdaus  menyampaikan bahwa penyaluran ini akan dilaksanakan atau tersalurkan secepatnya dengan dibantu oleh dari Forkopimcam pada masing-masing Kecamatan.

“Alhamdulillah, pihak pemerintah telah  turun menyalurkan bantuan beras terbaik untuk disalurkan segera ke masyarakat yang terdampak dari PPKM . Serta juga penyaluran bantuan beras kita salurkan  sesuai dengan Instruksi Presiden, yang hari ini penyaluran Bantuan Beras PPKM ini akan kami kirim langsung kepada KPM-PKH dan BST sesuai data yang kami terima dari pemerintah Kota Payakumbuh. Dan masing-masing KPM  mendapat bantuan beras sebanyak 10 kg yang telah disediakan Perum Bulog”, kata Fikri.

Kepala Perum Bulog  juga mengemukakan , jika dalam menyukseskan penyaluran bantuan beras ini Perum Bulog sudah sangat siap dalam penyalurannya. Dan selain kota Payakumbuh, kami juga menyiapkan penyaluran bantuan untuk 6 Kota/Kabupaten di Sumatra Barat yakni Padang Panjang, Agam, Limapuluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, dan Bukittinggi”, ungkap Fikri .

Sebelumnya, Perum Bulog cabang Bukittinggi saat ini menyalurkan bantuan beras masih dalam tahap pertama, dan semoga setelah tahap pertama ini kita masih akan dapat melanjutkan penyaluran bantuan beras yang  kita salurkan sesuai dengan intruksi dari pemerintah pusat”, harap Fikri optimis.

Sementara itu, Kepala PT. POS Indonesia Payakumbuh Untung juga menyampaikan bahwa sebelumnya PT. POS hanya menyalurkan bantuan berupa uang tunai. “Dan sebelumnya, PT. POS hanya menyalurkan bantuan berupa uang tunai, tapi saat ini  PT. POS turun tangan dalam hal guna  menyalurkan bantuan bentuk beras , ujar Kepala PT. POS Payakumbuh .

Sebelum penyerahan bantuan beras berlangsung, seluruh pimpinan yang hadir dalam kegiatan itu kompak menghimbau kepada warga yang hadir untuk mengambil bantuan beras untuk dapat selalu menerapkan protokol kesehatan serta turut juga mengajak warga yang belum di Vaksin untuk dapat segera Vaksin agar penularan wabah virus Covid-19 dapat dihentikan.

Dalam kesempatan tersebut, salah seorang warga yang ditemui Media setelah menerima bantuan beras dari pemerintah dalam rangka PPKM itu sangat bersyukur atas bantuan yang telah diterima.

“Alhamdulilah, bantuan beras yang telah  disalurkan pemerintah sangat berarti bagi kami . karena saat situasi Pandemi  warga  hanya kerja memiliki penghasilan rendah dan itupun kami pasrah  dengan kondisi bencana Covid, sehingga  sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah yang terus selalu peduli kami atas kondisi perihatin ini , ungkap Muslim salah seorang warga yang menerima BB-PPKM tahun ini . (H/Muchlis)



Pariaman, Lintas Media News

Kota Pariaman kembali menerima penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Madya 2021. Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati diserahkan secara daring, Kamis, (29/07/2021). 

Dengan diperolehnya penghargaan kembali tahun 2021 ini, merupakan penghargaan KLA yang ketujuh kalinya diterima oleh Pemko Pariaman.

Kota Pariaman kembali menerima penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Madya. Penghargaan KLA ini merupakan sebuah capaian prestasi yang baik bagi Kota Pariaman. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga Kota Pariaman bisa mendapatkan penghargaan KLA dan ini kami jadikan sebagai pemicu dalam meningkatkan kinerja Pemko Pariaman untuk pembangunan di segi kelayakan bagi anak, jelas Genius Umar.

Kota Pariaman sangat serius menangani pembangunan bagi anak sesuai dengan program unggulan yang telah ditetapkan oleh Genius Umar. OPD terkait sampai saat ini masih fokus dalam pembangunan Kota Pariaman sebagai Kota Layak Anak.  

Kita sebagai Pemerintah Kota Pariaman tentu tidak berpuas diri dengan penghargaan yang telah diterima dan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, fasilitas agar anak-anak di lingkungan Kota Pariaman sejahtera dan mendapatkan haknya," terang Genius.

Ia mengakui ada beberapa catatan dan evaluasi harus ditingkatkan dan menjadi persyaratan masuk dalam kategori Nindya. "Kami akan meningkatkan keterpaduan antar OPD untuk mendukung bersama-sama mewujudkan Pariaman sebagai Kota Layak Anak di kategori Nindya nantinya, terang Genius .

Sementara itu, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyampaikan apresiasi setinggi-tinggintya kepada penerima Penghargaan Kota Layak Anak. Ada 4 (empat) hak utama anak yaitu hak hidup, hak tumbuh berkembang, hak mendapatkan perlindungan dan hak partisipasi.

Kementerian PPPA Republik Indonesia I Gusti Ayu Bintang Darmawati kembali memberikan penghargaan kepada kota layak anak se-Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian PPPA setahun sekali untuk memberikan apresiasi kepada Kabupaten/Kota yang telah berdedikasi tinggi terhadap kesejahteraan anak-anak di lingkungan Kabupaten/Kota di Indonesia.

“Penghargaan KLA diberikan kepada daerah yang berkomitmen tinggi dalam memberikan hak dan perlindungan khusus anak. KLA ada beberapa kategori, yakni Kategori Pratama, Kategori Madya, Kategori Nindya, kategori Utama dari KLA,” ujar Ayu.

Untuk mewujudkan SDM berkualitas dan berdaya saing, Pemerintah harus bersatu memenuhi hak dan perlindungan khusus anak. KLA ialah sistem pembangunan berbasis anak, terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan yang ditujukan untuk Perlindungan khusus anak.

Saya selaku menteri PPPA mengucapkan selamat dan apresiasi kepada pejabat pemerintah daerah atas sumbangsih dan kerja nyatanya untuk memberikan pemenuhan hak khusus anak di wilayah masing-masing. Semoga saja tidak ada lagi kita jumpai anak - anak yang tidak mendapatkan haknya sehingga kita bisa mencapai target pada tahun 2030 Indonesia Layak Anak, jelas Ayu mengakhiri.

Turut hadir dalam penerimaa penghargaan ini Ketua TP-PKK Kota Pariaman Ny.Lucy Genius, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah kota Pariaman dan Polresta Pariaman. (ND)



Padang, Lintas Media News

Pemerintah Provinsi (pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas telah berpulangnya salah satu pamong senior terbaik Alm. Drs. H. Yohannes Dahlan, MM, semoga pengabdian terbaik selama ini menjadi amalan dan ditempatkan disisi Allah SWT. 

Alm. Drs. H. Yohannes Dahlan

Hal ini disampaikan Kabiro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumbar Hefdi,SH.MSi disela-sela melepas jenazah di perkuburan kaum Datuk Marbangso Nagari Tabek Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, Kamis (29/7/2021). 

Juga hadir mewakili Pemprov Sumbar Plh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Ahmad Zakri, S.Sos.MSi Kabid Kebencanaan BPBD Sumbar Rumainur dan Kabag Makopim Biro Adpim Zardi Syahrir. 

Hefdi juga katakan, kita kehilangan sosok Yohannes Dahlan pamong senior yang bersahaja, sederhana dan baik  yang telah berbuat banyak dalam menjalani karier pernah menjadi kabag pemerintahan di Kota Padang Panjang tahun 1984, menjadi Kakan Sospol Padang Panjang tahun 1990 dan menjadi Kabiro Humas tahun 1993 mengantikan Gamawan Fauzi yang menjadi Bupati Solok periode pertama. 


"Yohannes Dahlan juga menjadi Sekdako Solok, sebelum menjadi Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar. Dan menjadi Sekretaris Daerah tahun 2006-2008 dalam kepemimpinan gubernur Gamawan Fauzi," ujarnya.

Hedfi juga sampaikan, torehan karier alm Yohannes Dahlan telah memberikan banyak kebaikan dalam kemajuan pembangunan Sumatera Barat secara umum. 

"Selamat jalan pak Yohannes Dahlan, jasa dan bakti mu akan selalu kami kenang dalam memajukan pembangunan Sumatera Barat. Semoga pengabdian  dan kebaikan selama ini menjadi inspirasi dalam menjalankan tugas dan pengabdian memajukan pembangunan daerah, Aamiin Ya Robbal Allamiin," seru doanya. 

Puluhan masyarakat melayat mengantarkan jenazah Alm Yohannes Dahlan dirumah duka, sholat dimasjid Syura Tabek hingga sampai keperkuburan kaum yang juga dilakukan penyerahkan saluak sebagai pengantian gelar datuk Marbangso kepada kemenakannya Hendri Setiadi oleh pengulu kaum. (b/hms)




Padang Panjang.LintasMedia.com 

Setelah penyaluran bantuan beras PPKM untuk 1.253 Keluarga Penerina Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH} bebepa hari lalu, Pemerintah Kota Padang Panjang kembali salurkan bantuan sosial tunai (BST) untuk masyarakat terdampak PPKM untuk 4.677 KPM di Kota Padang Panjang.

Penyerahan bantuan merupakan, tindak lanjut dari arahan presiden bagi masyarakat terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diberlakukan beberapa hari lalu. Penyerahan bantuan Kamis (29/7) kemaren di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur merupakan, indak lanjut dari bantuan sebelumya. Ujar Fadly Amran menjawab LintasMedia. News.com, Jumat(30/7) di Balaikota, Silaing Bawah,  Padang Paniang Barat, kota Padang Paniang. 

Selaku kepala daerah, Fadly mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja sama dalam penyaluran bantuan ini, terutama kepada PT Pos yang telah berinovasi mengunakan Sistem Aplikasi Pos Biro Cash sehingga BST dan bantuan beras PPKM yang disalurkan lebih cepat, transparan dan dapat diyakini tepat sasaran.

Sebelumnya, dalam memimpin rapat evaluasi penerapan PPKM di Kota Padang Panjang beberapa waktu lalu, Fadly menekankan kepada Satgas dan ASN mulai dari BPBD, Dinkes, Dinas Sosial PPKB PPPA, camat dan lurah untuk turun ke lapangan memantau dampak ekonomi akibat PPKM bagi masyarakat di Kota Padang Panjang.

Sementara ditempat terpisah, Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPKBPPA), Osman Bin Nur, mengatakan, paket bantuan yang disalurkan, berupa beras 10 kg dan uang tunai Rp. 600.000, terhitung bulan Mei dan Juni untuk KPM BST di Kelurahan Ekor Lubuk 156 KK, Sigando 164 KK, Koto Katik 125 KK dan Tanah Pak Lambik 160 KK.

"Kepada masyarakat yang terdata sebagai penerima bantuan, agar datang ke kantor lurah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan guna menghindari kerumunan dan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat," imbau Osman. 

Tahap selanjutnya, bantuan akan disalurkan untuk Kelurahan Ganting, Ngalau danKoto Panjang, pungkas Sang Kadis(maisonpisano)


Dharmasraya Lintas Media News - Kesadaran masyarakat untuk menjaga diri sendiri serta orang lain berperan sangat penting untuk mencegah memutus matarantai Covid-19. Semua orang pasti ingin selalu sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Sebab, dengan tubuh dan pikiran yang selalu sehat, kesejahteraan hidup dapat meningkat. Menjaga kesehatan pun nyatanya tidak sesulit yang dibayangkan, salah satunya adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat setiap hari. Demikian hasil diskusi Wartawan lintas media bersama tokoh masyarakat Asam Jujuhan, Selasa 27-07-2021.


Program vaksinasi massal yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, mendapat respon positif dari masyarakat kecamatan Asam Jujuhan. Terbukti antusias masyarakat paling ujung dari kabupaten ini untuk mengikuti Vaksinasi.



"Kami ingin kembali hidup normal, dan kami ikut anjuran pemerintah untuk segera divaksin, " ungkap warga Asam jujuhan, Marni kepada media ini. 

Senada dengan Marni, warga lainnya Hanto, juga mengatakan bahwa dirinya bersama warga lainnya pagi- pagi sudah ikut mengantri untuk mengikuti program vaksin. 

"Kami tidak takut lagi untuk divaksin, kita ingin musibah covid ini segera berakhir dan kita semua segera bisa beraktifitas seperti sedia kala, " ucapnya. 

Laian lagi cerita tokoh masyarakat Alahan Nantigo Dt Din,Tingginya kesadaran warga  untuk mengikuti program vaksin, Katanya , pemerintah disemua stockholder sudah bahu membahu mensosialisasikan program vaksinasi ketengah tengah masyarakat dan memberikan pemahaman tentang pentingnya vaksin. 


"Alhamdulillah kami sudah paham, warga tidak takut lagi di vaksin dan masyarakat ramai ramai datang ke kantor nagari dan puskesmas untuk mengikuti vaksin, " sebutnya. 


Ditempat terpisa Camat Asam Jujuhan, Imam Mahfuri, SE,
Mengatakan kepada media ini Selasa 37-07-2021 di Asam Jujuhan, pihaknya bersama wali nagari, babinsa, bhabinkamtibmas, para tokoh dan ninik mamak serta para petugas kesehatan, tidak henti - hentinya mensosialisasikan program vaksinasi ini dan memberi support dan memotivasi warga agar mau divaksin. 


Sejalan dengan camat, kepala Puskesmas Asam Jujuhan, dr Novianty Eva Safitri,S,Kep
juga berbuat hal yang sama, "kital lakukan treking bersama Babinsa, Babinkantibmas, Ninik mamak, ketua pemuda, dan tenaga kesehatan, untuk memberikan kenyamanan kepada warga, kami beranai mengambil resiko untuk tidak memakai pakaian pelindung dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat," kata  dr Novianty Eva.


Begitu juga Walinagari Alhan Nan Tigo Ramdani, Walinagari Sinamar Marzuki, Walinagari Sungai Limau Efendi dan Walinagari Tanjung Alam Armen,S.Pd,MM, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, ini kita lakukan melalui dor Tudor atau Rumah ke Rumah kita berikan edukasi, ucap mereka.

Terlepas dari itu, Gaya hidup sehat adalah sebuah komitmen jangka panjang untuk menjaga atau melakukan beberapa hal agar mampu mendukung fungsi tubuh, sehingga berdampak baik bagi kesehatan,sebutnya.

Antusias masyarakat dalam mengikuti vaksin, katanya, tidak terlepas motivasi dari Bupati yang hampir setiap hari mengingat kan kami agar selalu mengingatkan masyarakat agar segera di vaksin. 

"Alhamdulillah masyarakat kita sudah paham dan mengerti serta tidak takut lagi untuk divaksin, " ucapnya.(ssa)


 

Jakarta, Lintas Media News

Konstituen Dewan Pers  perlu mempunyai keterwakilan di Dewan Pers (DP) agar setiap asosiasi  konstituen memiliki akses informasi dan kebijakan dalam mengantisipasi berbagai persoalan masyarakat pers yang semakin komplek. 

Dengan demikian, diharapkan setiap asosiasi konstituen memiliki kesempatan untuk terus berkembang bersama.

Itulah gagasan yang muncul dari peserta rapat pleno Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), yang menaungi sekitar 1.300 media siber di seluruh Indonesia. 

Rapat pleno itu sendiri barlangsung Rabu sore (28/7/2021) via online yang diikuti oleh para ketua pengurus SMSI daerah dan pengurus lainnya yang tersebar di 34 provinsi. 

Rapat dihadiri juga Pengurus harian SMSI Pusat  antara lain, Bendahara Iwan Jamaluddin, Ketua Bidang Pendataan dan Verifikasi SMSI Wilson Bernardus Lumi, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Dr Retno Intani ZA, M.Sc, Ketua Bidang Luar Negeri Aat Surya Safaat, Wasekjen Heru. 

Sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua Umum SMSI Firdaus memutuskan SMSI akan mengirimkan calonnya untuk turut mengisi posisi anggota DP untuk periode yang akan datang. 

Sistem penjaringan pencalonannya telah ditetapkan, semua peserta pleno mengusulkan empat nama. Nanti nama yang diusulkan, akan disaring kemudian diajukan menjadi calon anggota DP.

“Dan, calon dari SMSI yang nanti terpilih yang merupakan utusan SMSI tersebut, tidak boleh hanya bekerja untuk SMSI, tapi harus memperhatikan semuanya, semua kelompok, dan semua konstituen DP, demi kemajuan dan kemerdekaan pers,” kata Firdaus yang didampingi

Anggota  Penasihat SMSI Ervik Ary Susanto, dan Ketua Bidang Hukum, Arbitrase, dan Legislasi Hendra J. Kede. 

Pada kesempatan tersebut, disepakati untuk memberikan kesempatan kepada seluruh jajaran pengurus SMSI, dan Ketua Umum tidak diusulkan menjadi calon. "Agar adil, hanya pengurus yang kita usulkan dan Ketua Umum SMSI tidak perlu diusulkan untuk menjadi anghota dewan pers" ujar Firdaus.


SMSI Usul Anggota DP 15 atau 3 Orang

Sidang pleno SMSI yang juga membahas perkembangan pelaksanaan program Komisi Penanggulangan Covid-19 dan Percepatan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang mendapat kritik keras dari kalangan pengusaha siber anggota SMSI, menyepakati rencana usulan anggota DP berjumlah 15 orang. 

Usulan jumlah anggota itu sebenarnya telah disepakati oleh pengurus Pusat dan diusulkan oleh Ketua Umum SMSI Firdaus dalam rapat  online yang diselenggarakan DP yang dihadiri para konstituen DP 16 Juli 2021. 

Firdaus mengusulkan perlunya menambah anggota DP dari 9 orang seperti yang berlaku belakangan ini, menjadi 15 orang. 

Jika disepakati anggota DP hanya tiga orang, maka utusan konstituen dapat dibentuk Deputi DP, yang membawahi menggerakkan Pokja.

Senada dengan Firdaus, Wilson Bernardus Lumi, Ketua Bidang Pendataan dan Verifikasi SMSI Pusat juga berpendapat, dua pilihan yakni lima belas atau tiga orang anggota DP tersebut, supaya urusan-urusan seperti pendataan dan verifikasi yang selama ini menunggu kehadiran anggota DP, dapat segera diselesaikan. “Ini penting. Di daerah masih banyak perusahaan pers yang belum didata,” kata Lumi menguatkan usulan para ketua SMSI  daerah.

“Kita perlu perubahan komposisi anggota DP untuk menuntaskan banyak pekerjaan di berbagai daerah, terutama verifikasi media. Mau bertambah menjadi 15 atau dirombak cukup tiga anggota saja, supaya efisien dengan mengubah perangkat yang memadai, mungkin saja,” kata Firdaus yang juga didampingi Ketua Bidang Organisasi SMSI Pusat Cahyonoadi Raharyo Sukoco. 

Pada kesempatan yang sama, M. Nasir selaku sekretaris Jenderal SMSI juga mengatakan, rencana usulan jumlah anggota DP itu telah mempertimbangkan beban tugas DP seiring pertambahan jumlah media massa yang sekarang meningkat di seluruh Indonesia.

Nasir juga berharap, dalam kondisi sulit di masa pandemi Covid-19 seperti ini, DP mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi terkini. “Bisa menggerakkan seluruh potensi konstituen dengan pola mengakomodasi untuk bergerak bersama,” kata Nasir.

Rapat pleno yang dimoderatori oleh Wakil Sekjen SMSI Yono Hartono, memberi kesempatan seluruh peserta pleno untuk menyampaikan masukan dan usulan berbagai hal, terutama terkait pengembangan perusahaan media siber. (*/b/rel)

Bayi rusa yang lahir pada Rabu, 28 Juli 2021 mendekati induknya di kawasan Taman Kehati PT Semen Padang

Padang, Lintas Media News

Rusa Totol asal Istana Bogor yang diadopsi PT Semen Padang di kawasan Taman Kelestarian Hayati (Kehati), menambah anggota baru. Rabu (28/7/2021) pagi sekitar pukul 08.30 WIB, rusa  yang dikonservasikan oleh perusahaan  itu, melahirkan seekor bayi dengan berat sekitar 3 kg, panjang 60 cm dan tinggi sekitar 25 cm.

"Alhamdulillah, tadi pagi sekitar pukul 08.30 WIB, Rusa Totol yang kami konservasikan di Taman Kehati kedatangan anggota baru. Salah satu rusa betina melahirkan," kata Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati, Rabu.

Rusa yang baru lahir ini, kata Nur Anita , merupakan rusa ke 9 yang lahir di Taman Kehati PT Semen Padang dan anak rusa ke 2 dari induk yang melahirkannya. Mudah-mudahan, anak rusa ini bisa beradaptasi dengan cepat di kawasan Kehati PT Semen Padang ini.

Kini, sebut Nur Anita, total rusa di Taman Kehati PT Semen Padang berjumlah 12 ekor. Dari jumlah tersebut, 4 ekor dipastikan berjenis kelamin jantan. Sedangkan yang baru lahir, hingga kini belum diketahui jenis kelaminnya, karena anak rusa ini belum bisa didekati. 

"Jika dipaksakan, maka anak rusa ini akan stres dan bisa menyebabkan kematian. Jadi untuk sementara ini, petugas yang mengawasi perkembangan rusa di Taman Kehati itu masih melakukan observasi terhadap anak rusa yang baru lahir itu," ujarnya. 

Pemeliharaan rusa totol asal Istana Bogor oleh PT Semen Padang, sebut Nur Anita,  dilakukan  sejak 2016. Izin pemeliharaan rusa totol ini tidak mudah. Bahkan, sebelum dipelihara di Taman Kehati, berbagai prosedur harus dipenuhi oleh PT Semen Padang.  Di antaranya izin dari BKSDA. Sebelum izin didapat, pihak Istana Bogor juga turun ke Taman Kehati PT Semen Padang ini untuk melihat kondisi suhu dan lingkungan Taman Kehati.

Taman Kehati  PT Semen Padang memiliki luas 50 Ha. Selain rusa totol, di kawasan Kehati ini juga terdapat berbagai spesies flora dan fauna. 

Di antaranya, palem kipas, palem merah, tumbuhan paku tiang dan pakis haji, elang ular bido, cekakak sungai, cekakak belukar, burung madu sriganti dan burung madu. Kemudian yang terbaru, adalah ikan bilih yang telah endemik di Danau Singkarak.

"Bagi PT Semen Padang, pemeliharaan rusa totol ini merupakan sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap satwa langka yang dilindungi undang-undang," beber Nur Anita.

Terkait rusa yang baru lahir itu, petugas yang memelihara rusa totol di Taman Kehati bernama Maryanto menyebut bahwa dirinya belum memberikan nama untuk anak rusa yang baru lahir tersebut. Saat ini, rusa yang diberikan nama itu cuma ada 1 rusa, namanya Max.

"Max ini rusa yang paling tua di sini, umurnya sekitar 8 tahun dan bisa dianggap sebagai 'kepala suku' bagi sekelompok rusa di Taman Kehati ini. Sebab, kemana Max pergi, segerombolan rusa lain terus mengikuti Max dari belakang," sambungnya. 

Sejak dibawa dari Istana Bogor sampai dikonservasi di kawasan Taman Kehati PT Semen Padang ini, rusa tersebut terus berkembang biak dengan baik. Bahkan dari 6 ekor yang dibawa dari Bogor, sekarang ini sudah menjadi 12 ekor. (*/b/hms) 



Padang, Lintas Media News

Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Padang kembali geledah kamar hunian warga binaan pada Rabu (28/7) malam. Giat ini dipimpin oleh Rusdi, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib) Lapas Kelas IIA Padang yang sekaligus merupakan Koordinator Tim Satops Patnal didampingi Bagus Dwi Siswandono Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas IIA Padang  dan diikuti oleh jajaran pengamanan Lapas Kelas IIA Padang. 

Selain merupakan giat rutin Tim Satops Patnal Lapas Kelas IIA Padang, giat ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga terkait 3 Kunci Pemasyarakatan Maju yakni Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang juga merupakan atensi Kalapas Era Wiharto dalam rangka meningkatkan dan memperketat pengawasan dan pengamanan di dalam Lapas Kelas IIA Padang. 

Kasi Kamtib Rusdi menghimbau seluruh petugas agar berhati-hati saat melakukan penggeledahan. "Selalu waspada dalam melaksanakan tugas. Jaga kekompakan antar sesama petugas dan yang terpenting adalah sita semua barang terlarang yang ada di dalam kamar hunian," himbau Rusdi saat memberi pengarahan kepada seluruh petugas sebelum giat dimulai. 

Seluruh petugas menelusuri sudut demi sudut kamar hunian dan memeriksa seluruh barang yang ada di dalam kamar hunian Blok B-2 dan B-7 tersebut. Dalam penggrebekan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam ini, petugas berhasil menemukan sejumlah ponsel, charger, kipas angin, sendok besi, gunting, tali tambang plastik, headset dan beberapa barang terlarang lainnya. 

Kegiatan berjalan dengan aman dan kondusif sejak giat dimulai hingga selesai. "Semoga melalui giat geledah blok hunian ini, Lapas Kelas IIA Padang senantiasa dalam keadaan aman dan kondusif," pungkas Rusdi usai menggelar razia. (Rel/Ag)



Payakumbuh, Lintas Media News

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Payakumbuh mengadakan Sosialisasi pencegahan Pungli dan Gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta bagi penyedia/rekanan yang bekerjasama dengan Instansi di Pemerintah Kota Payakumbuh yang digelar di Aula Ngalau Indah lantai III Eks Kantor Wali Kota Payakumbuh, Rabu(28/7). 

Pelaksanaan sosialisasi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda, Asisten II Elzadaswarman, Asisten III Amriul Datuak Karayiang, Waka Polres Payakumbuh Kompol Jerry Syahrim serta menghadirkan narasumber berkompeten dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Kabag  Dalbang Maizon Satria.

Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini sangat penting diikuti ASN dan Pihak-pihak terkait yang sangat rentan agar tidak terjerat dalam tindak pidana korupsi, Pungutan liar maupun Gratifikasi. "Banyak pengadaan maupun pembangunan yang bila tidak dilaksanakan dengan baik dan penuh amanah berpotensi terjadi Pungutan liar dan Gratifikasi," ujarnya

Rida menjelaskan sebagai salah satu upaya pencegahan, dilakukan dengan menjalin kerja sama antar instansi terkait dengan penguatan Saber Pungli di Lintas Sektoral dan Tim Pengawal, Pengamanan, Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang siap mengawal proses pembangunan untuk kepentingan umum. "Melalui pengawasan dan transparansi pengelolaan anggaran, diharapkan Tipikor, Pungli dan Gratifikasi bisa dicegah. Kemudian, penyerapan anggaran dapat terlaksana maksimal," pungkas Rida.

Wakapolres Payakumbuh Jerry Syahrim yang juga merupakan Ketua UPP Saber Pungli Kota Payakumbuh mengatakan banyak area yang berpotensi pungli pada pemerintah daerah seperti perizinan, hibah dan Bansos, kepegawaian, pendidikan, pelayanan publik, serta pengadaan barang dan jasa.

“Tentu harus ada upaya pencegahan yakni dengan pembinaan seperti membangun budaya anti pungli di aparatur maupun pengusaha. Kemudian meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam, Gerakan Nasional pemberantasan pungli,” terangnya

Diungkapkan Jerry strategi preventif atau pencegahan pungli yakni dengan melakukan pemetaan rawan pungli, mengoptimalkan fungsi satuan pengawasan internal, dan mengoptimalkan sistem pelayanan publik yang prima berbasis teknologi dan informasi.

“Untuk strategi penegakan hukum juga harus ditekankan yakni dengan menjatuhkan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian tidak hormat terhadap oknum aparat, penyelenggara negara atau pegawai negeri, dan masyarakat yang terlibat dalam pemungutan liar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pungli dan Gratifikasi menimbulkan kerugian di masyarakat sedangkan korupsi menimbulkan kerugian negara. Hal ini tentu harus kita cegah bersama, mari berantas Pungli dan Gratifikasi,” tegas Jerry. (H/Her)

Padang, Lintas Media News

Saat ini mobil unit Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan Pelaksanaan Pemeriksaan Swab (Polymerase Chain Reaction) PCR sebanyak total sampel 179 dengan rincian dari Labor kesehatan 62 Sampel dan Dinas Pendidikan 117 sampel.

Hal ini diungkap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi, SKM, MKM disela-sela kesibukan kegiatannya, Rabu (28/7/2021).

Arry mengatakan kegiatan dilakukan sesuai arahan Gubernur Mahyeldi Ansharullah Dinas Kesehatan untuk meningkatkan tracing dan testing disetiap ASN dilingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat.

"Dinas kesehatan saat setiap hari akan melakukan tracing dan testing dilingkungan pemprov Sumbar, kabupaten dan kota sebagai upaya menekan penyebaran serta sebagai upaya meningkatkan penanganan covid 19," ujarnya. 

Arry juga sampaikan, pemeriksaan Swab RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) atau sering disebut dengan Swab PCR merupakan jenis pemeriksaan yang memiliki tujuan untuk menegakkan diagnosa dari penyakit Covid-19.

"Pelaksanaan swab PCR ini dilakukan bagi  ASN yang kontak erat dengan pasien positif covid 19, agar terdekteksi orang yang terkena. Dan swab PCR ini bertujuan meningkatkan trancing dan testing untuk menurunkan positive rate," ujarnya.

Arry juga mengharapkan selama masa menunggu hasil pemeriksaan Swab PCR keluar, pasien dianjurkan untuk tetap melakukan isolasi mandiri. (b/hms)





Payakumbuh, Lintas Media News

Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Koperasi dan UKM mendorong Usaha Mikro menjadi usaha kecil dengan memberikan pembekalan kepada 40 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) se Kota Payakumbuh selama empat hari di Aula SMKN .2 Payakumbuh 26/07 hingga 29/07 Juli 2021.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Dahler, Senin (26/7) mengatakan pelatihan peningkatan sumber daya manusia bagi pelaku usaha ini digelar dalam rangka menguatkan usaha mereka dan mendorong tubuh agar pelaku usaha mikro bisa naik kelas menjadi pelaku usaha kecil.

"Kita berharap mereka bisa terus memasarkan produknya secara online di tengah Pandemi Covid-19. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen paling penting, agar sebuah bidang usaha atau bisnis dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitasnya yang kurang baik, usaha akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya, meski sumber daya yang lain telah terpenuhi,” imbuh Dahler didampingi Kabid Koperasi M. Faisal.

"Peserta juga kita berikan Sertifikat Pelatihan setelah mengikuti kegiatan ini," tambahnya.

Narasumber dan motivator yang CC dihadirkan adalah dari Pasa Minang, Tangkelek, dan Indosinergi Utama yang tentunya telah memiliki jam terbang di dunia usaha. Disini peserta diajarkan kiat pemasaran, pengemasan produk, pemberdayaan SDM dunia usaha, hingga strategi pengembangan bisnis.

Menurut salahsatu peserta pelatihan, pemilik Sanjay Oviga, Vina Kurnia menyampaikan apresiasi kepada Pemko Payakumbuh, dengan adanya kegiatan ini dirinya menjadi termotivasi dan juga menambah wawasan. Sehingga, dari ilmu yang didapatkan ini, diharapkan bisa diaplikasikan kepada usaha yang digelutinya untuk terus bisa maju dan kuat.

"Kami belajar tentang kiat pemasaran dan bagaimana untuk lebih kreatif lagi kedepan, apalagi ada diskusi bersama narasumber, kami juga bisa menggali banyak tentang pengemasan dan mengiklankan produk," ungkap pemilik usaha di Kelurahan Tanjung Pauh yang memproduksi makanan olahan dari singkong, kentang, dan talas bermacam variasi itu. (H/Muchlis)



Dharmasraya, Lintas Media News

Loka Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Kabupaten Dharmasraya berkolaborasi dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Rabu (28/7/2021), menggelar kegiatan sosialisasi dan desk registrasi dalam rangka jemput bola registrasi pangan olahan, bertempat di Aula Lantai II Kantor Bupati Dharmasraya.

Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Dharmasraya, DP Datuk Labuan, ini diikuti oleh para pelaku usaha di Kabupaten Dharmasraya, serta dari Kabupaten Sijunjung dan beberapa daerah lainnya.

Kepala Kantor Loka Pom Dharmasraya, Asrianto, mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya jemput bola, serta pendampingan bagi para pelaku usaha dalam melakukan proses registrasi izin edar pangan olahan. 

Kegiatan ini, sambungnya lagi, berlangsung selama sehari penuh, yang diawali dengan sosialiasi, dengan menghadirkan narasumber dari BBPOM Pusat, Dinas PMPTSP, serta Loka POM Dharmasraya. 

Sementara itu, Wabup DP Datuk Labuan, pada kesempatan tersebut menyampaikan, pemerintah daerah sangat mendukung terlaksananya kegiatan ini. Menurutnya, pemerintah memang wajib memastikan pangan yang beredar di masyarakat adalah pangan yang memenuhi standar dan terjamin keamanannya.

"Maka dari itu, kami berharap Badan POM bersama Perangkat Daerah terkait dapat lebih meningkatkan pengawasan, supaya pelaku usaha termotivasi untuk mengurus izin edar pada setiap produk yang dijual, guna memperoleh kepastian keamanan pangan untuk dikonsumsi oleh masyarakat," ujar wabup.

Wabup juga mendorong para pelaku usaha, khususnya di Dharmasraya, untuk segera mengurus izin edar produk. Karena menurutnya, banyak manfaat yang akan diperoleh oleh pelaku usaha jika sudah memiliki izin edar. Disamping memperoleh jaminan keamanan, juga dapat memperluas pemasaran produk, meningkatkan daya saing produk, meningkatkan kepercayaan terhadap produk, dan tentunya menjadi nilai tambah bagi produk yang dijual. (rls/elda)

Dari kiri kekanan Hendri, Ali Nurdin penasehat LAMI, Mahesa Bag. CSR dan Risma Haji Gani ketua LAMI


Pdg. Pariaman, Lintas Media News

Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Kabupaten Padang Pariaman terkesan tidak ada waktu tanpa memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dan terus menjembatani masyarakat Padang Pariaman baik sama Pemerintah maupun dengan berbagai perusahaan dan donatur guna untuk meujudkan mimpi masyarakat tersebut.

Kali ini Senen (26/7/2021) LAMI ikut mendampingi tim dari Angkasa Pura Bandara Internasional Minangkabau Padang Pariaman Mahesa bagian CSR yang di dampingi teknisi Hendri untuk survei pada 2 buah rumah yang tidak layak huni yang diajukan oleh LAMI Kab. Padang Pariaman.

Tim Angkasa Pura  ini lansung di dampingi oleh ketua LAMI Risma Haji Gani dan Penasehat Drs. Ali Nurdin, dimana pada tahun ini  Angkasa Pura menyanggupi akan membangun 2 buah rumah tidak layak huni seperti tahun lalu juga telah membantu 2 buah rumah.

Risma  ketua LAMI Kab. Padang Pariaman mengatakan kami dari LAMI mengucapkan terima kasih kepada GM Angkasa Pura beserta jajaran yang masih mempercayakan kami LAMI untuk mensurvei dunsanak kita yang belum memiliki rumah tidak layak huni di daerah ini dan secara tak lansung berarti telah ikut membantu program LAMI dan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai survei 2 buah rumah yang tidak layak huni di Nagari Ketaping semoga kedua rumah ini segra dapat di Acc oleh Angkasa Pura.

Pihak Angkasa Pura Mahesa pada saat survei di rumah sasaran lansung memberikan arahan kepada pemilik rumah agar banyak berdo'a dan yakinlah bahwa jika sesuatu rezki kita tidak akan pernah pindah kepada orang lain, tegas mahaesa.

Kami yang datang sekarang ini hanya baru survei dan perlu di ketahui tidak semua yang telah kami survei yang mendapatkan bantuan karena semua di putuskan bersama dengan Pimpinan, hal ini perlu kami sampaikan agar bapak/ibuk jangan ada anggapan pasti dapat dan akhirnya kecewa ketika tidak dapat namun kita hanya sama - sama berusaha. Lanut Mahesa sambil melirik kepada kami dari LAMI. (ND)



Padang Pariaman, Lintas Media News.

Sebanyak 167 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi Islam se-Sumatera, mengikuti Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Melayu Serumpun di Kabupaten Padang Pariaman. KKN-PPM ini akan berlangsung selama satu bulan.

Penyerahan mahasiswa KKN-PPM Melayu Serumpun ini dilakukan secara simbolis oleh Wakil Rektor III UIN Imam Bonjol Padang DR. H. Ikhwan, M.Ag kepada Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, SE.MM. Ikut menyaksikan penyerahan mahasiswa KKN PPM Melayu Serumpun ini Kadis PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM di Aula Kantor Bupati Padang Pariaman, Selasa (27/7).

Lima belas perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) Se-Sumatera ikut dalam KKN-PPM Melayu Serumpun ini, yaitu UIN Ar-Raniry (Aceh), UIN Sultan Syarif Kasim (Pekanbaru), UIN Sultan Taha (Jambi), UIN Sumut (Medan), UIN Imam Bonjol (Padang), UIN Raden Fatah (Palembang), UIN Raden Intan (Bandar Lampung), UIN Fatmawati (Bengkulu), IAIN Bukittinggi, IAIN Curup (Bengkulu), IAIN Kerinci (Jambi), IAIN Metro (Lampung), IAIN Padang Sidempuan (Tapsel) dan IAIN Zawiyah Cot Langsa (Aceh).
Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengatakan, ajang KKN adalah kesempatan mahasiswa mengabdikan diri ke masyarakat dan menerapkan ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi. Tidak kalah pentingnya, KKN juga merupakan arena untuk belajar tentang bermasyarakat yang sesungguhnya.

"Kepada seluruh peserta KKN-PPM Melayu Serumpun ini saya harapkan dapat menimba pengalaman yang banyak di masyarakat, melakukan motivasi dan inovasi dalam waktu yang singkat ini," kata Suhatri Bur.

Diingatkan Bupati Suhatri Bur, agar mahasiswa dari berbagai provinsi ini bisa menyesuaikan diri di tengah masyarakat. Jangan muncul ego atau sikap sombong mentang-mentang memiliki intelektual yang tinggi. "Pandai-pandailah membawakan diri, apalagi sesama orang Melayu tentu memiliki rasa persaudaraan dan kesantunan yang tinggi," kata Suhatri Bur lagi.

Harapan yang sama disampaikan oleh Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Syafrizal Ucok kepada mahasiswa peserta KKN-PPM Melayu Serumpun ini. Kiranya selama menjalani KKN-PPM, mahasiswa dapat membantu masyarakat menanggulangi pandemi Covid-19 yang sekarang grafiknya masih tinggi.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan mahasiswa KKN-PPM Melayu Serumpun ini adalah mendorong dan mengajak masyarakat di nagari-nagari untuk melakukan vaksinasi. Karena vaksin adalah ikhtiar untuk bisa terhindar dari serangan virus Covid-19.

"Saya tantang para peserta KKN-PPM Melayu Serumpun ini melaksanakan kegiatan vaksinasi massal di Padang Pariaman, nanti saya undang Gubernur atau Wakil Gubernur menghadiri acara vaksinasi itu bersama Bupati Padang Pariaman," kata Syafrizal Ucok.

167 mahasiswa yang mengikuti KKN-PPM ini akan ditempatkan di rumah-rumah masyarakat di 13 nagari dalam dua kecamatan yaitu Kecamatan Enam Lingkung dan Kecamatan Ulakan Tapakis. Berbagai kegiatan pengabdian akan dilakukan mahasiswa selama KKN-PPM, sekaligus juga mempelajari kekayaan budaya yang ada di nagari.

KKN-PPM Melayu Serumpun ini digagas oleh PTKIN se Sumatera, yang juga melibatkan warga Melayu di Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. KKN-PPM Melayu Serumpun ini pertama kali dilaksanakan tahun 2019 lalu yang dipusatkan di Muaro Bungo Provinsi Jambi. Tahun 2020 batal dilaksanakan karena pandemi dan tahun 2021 ini dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman dengan protokol kesehatan yang ketat. (rel)



Payakumbuh, Lintas Media News

Atas dasar solidaritas dan kemanusiaan, Ikatan Alumni SMEA Negeri Payakumbuh (Snepa) laksanakan kegiatan bedah/rehab rumah bagi salah seorang alumni mereka yang kurang mampu yang berdomisili di Kelurahan Padang Data Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat.

Turut hadir langsung dalam kesempatan bedah rumah dari Alumni Snepa itu Wakil Walikota Payakumbuh Erwin Yunaz, Camat Payakumbuh Barat Junaidi, Lurah Padang Data Tanah Mati Eko Yuliadi, Babhinkamtibmas T. Viandra, Kepala Sekolah SMKN 1 Payakumbuh Yunita Rosanti, serta para Ikatan Alumni Snepa lintas angkatan, Selasa (27/7).

Diawal menyampaikan sambutannya, Wakil Walikota Erwin Yunaz ucapkan Trima kasih kepada Ikatan Alumni Snepa Milenial Payakumbuh yang telah turut serta memberikan kontribusi langsung dalam membantu pemerintah.

“Bedah rumah yang telah dilakukan oleh Snepa ini merupakan salah satu program dari agenda pemerintah juga, serta tentu kegiatan seperti ini kedepannya dapat hendaknya dilakukan dengan berkolaborasi bersama Pemko Payakumbuh”, ungkap Erwin dengan semangat.

Menurut WaWako itu, kegiatan bedah rumah yang dilakukan ikatan alumni Snepa Milenial merupakan sebuah kegiatan yang penuh dengan kreativitas, dan kreativitas seperti ini tentu ujungnya akan dapat meningkatkan taraf ekonomi.

“Ditengah situasi seperti ini, kita harus bergerak secara bersama sehingga gerakan yang dilakukan ini dapat membantu meringankan dan mengatasi kesulitan yang dialami oleh warga lainnya”, ujar orang nomor dua di ota Payakumbuh itu.

Dengan dilangsungkan kegiatan bedah rumah oleh Ikatan Alumni Snepa, Erwin Yunaz berharap dapat menjadi motivasi bagi ikatan serta kelompok lainnya dalam saling membantu sesama.

“Semoga dengan diawali oleh Snepa ini, akan diikuti juga nantinya kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini oleh alumni serta kelompok lainnya. Dan apa yang dilakukan Snepa saat ini merupakan sebuah energi positif yang akan membawa ikatan alumni atau kelompok lainnya untuk turut mengikuti jejak Ikatan Alumni Snepa ini”, tutur Erwin.

Sementara itu, Ketua Ikatan Alumni Snepa Milenial Muhandi mengatakan bahwa dasar kegiatan bedah rumah ini berlangsung untuk menumbuh kembangkan rasa kepedulian serta untuk meningkatkan silaturahim dan mempererat tali persaudaraan terhadap sesama alumni lintas angkatan SMEA Negeri Payakumbuh.

Muhandi turut menyampaikan jika Ikatan Alumni Snepa lintas angkatan kedepan akan melakukan kegiatan rutin dalam program bantuan rehab rumah bagi Alumni Snepa Milenial yang membutuhkan.

Adapun sumber dana untuk kegiatan rehab rumah tersebut merupakan dana yang dikumpulkan secara patungan oleh para Ikatan Alumni Snepa Milenial lintas angkatan.

“Selama lebih kurang 2 bulan telah dikumpulkan dana bantuan dari para ikatan alumni Snepa maka terkumpullah dana sebanyak 18.000.000 rupiah. Dan untuk bantuan rehab rumah ini kita komit untuk memberikan bantuan sebanyak 15.000.000 rupiah/rumah nya. Serta untuk kelebihan dana yang terkumpul akan dilanjutkan untuk program bantuan lanjutan bagi ikatan alumni lain yang membutuhkan, sehingga nanti seluruh Ikatan Alumni Snepa tidak ada yang memiliki rumah tidak layak huni”, harap Andi Torang sapaan akrab Ketua Alumni Snepa Milenial itu.

Setelah disampaikan laporan kegiatan oleh Ketua Alumni Snepa Milenial Muhandi, Kepala Sekolah SMKN 1 Payakumbuh Yunita Rosanti juga tidak lupa untuk mengucapkan Terima Kasih kepada Ikatan Alumni Snepa lintas angkatan yang telah turut aktif dalam membantu para alumni lainnya.

“Alhamdulilah, saya bangga hadir sebagai perwakilan dari sekolah saat ini, dan juga saya sangat bersyukur dengan masih solid nya para Ikatan Alumni di SMK 1 ini yang dulu dikenal dengan SMEA Negeri Payakumbuh”, ungkap Yunita.

Sebagai Kepala Sekolah SMKN 1 Payakumbuh tempat asal para alumni Snepa Milenial tersebut, Yunita ingin kedepan para ikatan alumni Snepa lintas angkatan dapat semakin dan lebih solid lagi dalam kebersamaan bagi seluruh alumni.

Dan sebelum acara selesai, dilakukan seremoni pembongkaran rumah Meilidar yang akan di rehab oleh Wakil Walikota Erwin Yunaz. (H/Muchlis)



Payakumbuh, Lintas Media News

Setelah dilakukan pertemuan dan sosialisasi sebelumnya pada bulan Maret 2021, yang digagas OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Provinsi Sumatra Barat bersama seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Barat yang bertujuan untuk menyusun serta percepatan pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota di Sumatra Barat. Dan setelah dilangsungkan pertemuan tersebut, maka OJK bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat laksanakan rapat pengukuhan Tim TPAKD Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatra Barat yang berlangsung secara virtual via zoom, Senin (26/7).

Bersamaan dengan pengukuhan tim TPAKD itu juga sekaligus dilangsungkan launching kredit/pembiayaan melawan rentenir yang digagas oleh Bank Pembangunan Daeyah (BPD) Provinsi Sumatra Barat. Kegiatan yang dihelat di aula kantor Gubernur Provinsi Sumatra Barat tersebut diikuti oleh seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatra Barat secara virtual dari kantor masing-masing. Dalam kesempatan itu, rapat pengukuhan dan launching turut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Sumatra Barat Mahyeldi, Kepala BPD Provinsi Sumatra Barat Muhamad Irsad, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatra Barat Wahyu Purnama, Kepala Kantor OJK Regional 5 Sumatra bagian utara Yusup Ansori, dan pejabat dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatra Barat.

Hadir dari aula pertemuan Randang lantai II kantor walikota Payakumbuh, Pemerintah Kota Payakumbuh Walikota yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Elzadaswarman, didampingi Asisten III bidang administrasi umum Amriul Dt. Karayiang, bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Yunida Fatwa, sekretaris dinas Koperasi dan UKM Ibrahim, dan Kepala Bagian perekonomian Setdako Payakumbuh Arif Siswandi.

Saat rapat dimulai, Kepala /Pimpinan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Sumatra Barat Muhamad Irsad mengatakan bahwa kehadiran TPAKD mempunyai tujuan antara lain untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai inovasi dan terobosan baru guna mendukung perekonomian daerah. Sekaligus mendorong pengoptimalan potensi sumber dana untuk mengembangkan UMKM dan pembiayaan pembangunan sektor prioritas. 

Selain itu juga, untuk mendorong adanya aliansi strategis dan peran serta Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan, menggali potensi ekonomi daerah, mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah, dan membiayai pembangunan sektor prioritas, serta mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia”, ungkap Irsad.

Kepala Bank BPD Sumatra Barat itu juga menyampaikan jika dalam launching kredit/pembiayaan melawan rentenir turut diluncurkan program pinjaman marandang (melawan rentenir daerah Minang) yang akan berguna bagi seluruh warga untuk lebih meningkatkan ekonomi mereka.

Dilanjutkan sambutan yang disampaikan oleh kepala kantor OJK Provinsi Sumatra Barat Yusri turut mengatakan jika TPAKD nantinya akan memiliki tugas untuk melakukan koordinasi di antara SOPD serta stakeholders terkait guna menjamin perluasan akses keuangan di daerah.

Kegiatan ini juga bertujuan menyusun program khusus ekonomi mikro untuk para pedagang Kaki 5 atau rombong. Mulai dari memberikan legalitas untuk pendataan, pelatihan–pelatihan agar bisa lebih memahami perbankan serta membantu / menjamin mendapatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Yusri berharap dengan telah dikukuhkannya TPAKD di setiap Kabupaten/Kota di Sumatra Barat maka akan dapat menjadi percepatan dalam peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing terutama di provinsi Sumatra Barat.

Menurut kepala OJK Provinsi Sumatra Barat itu, dengan pengukuhan TPAKD ini akan mampu dan bisa menjadi akselerasi dalam peningkatan ekonomi di daerah masing-masing, serta dengan juga di launchingnya kredit/pelayanan melawan rentenir ini maka sektor perbankan tentu sudah sangat siap kedepannya dalam indikasi likuiditas keuangan, dan dengan ini juga perbankan sudah sangat siap dalam memberikan pembiayaan dalam peningkatan ekonomi bagi warga Sumatra Barat”, tutur Yusri.

Kemudian, dilanjutkan oleh Gubernur Provinsi Sumatra Barat Mahyeldi dalam sambutannya memaparkan, percepatan akses keuangan daerah di Provinsi Sumatra Barat merupakan salah satu bagian dari program inklusi keuangan nasional yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai yang diamanatkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui radiogram nomor T-900/634 tanggal 19 Februari 2016.

Program percepatan akses keuangan daerah, yang merupakan forum koordinasi antar instansi  dan stakeholders dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, diharapkan mampu mendorong  ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Terutama untuk memasarkan serta menyediakan produk layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan UMKM. 

Terlebih, menurut Mahyeldi, ketersediaan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan menjadi penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sementara itu, Walikota Payakumbuh yang diwakili Asisten II bidang ekonomi dan pembangunan Elzadaswarman, serta Asisten III bidang Administrasi Umum Amriul bersama jajaran, berharap tim yang telah dikukuhkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam pengelolaan keuangan dan ekonomi daerah.

‘’Sejumlah program yang telah direncanakan harus secepatnya direalisasikan, sehingga tujuan terbentuknya tim yang telah dikukuhkan pun tidak terkesan seremonial belaka,” pinta Asisten II yang akrab disapa om Zed tersebut.

Om Zed turut berharap dengan pengukuhan TPAKD dapat mendorong peningkatan kualitas transaksi keuangan yang lebih cepat dan mencegah kebocoran anggaran atau belanja. Sehingga transparansi dan integrasi ekonomi dan keuangan digital dapat terwujud lebih cepat," terangnya.

Diakhir acara berlangsung, Bank Nagari setelah lakukan launching kredit/pembiayaan melawan rentenir, maka diberikan pinjaman Marandang bagi pelaku UMKM di provinsi Sumatra Barat senilai Rp. 10.000.000,- untuk peningkatan usaha dan keuangan pelaku usaha yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi. (H/Muchlis)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.