March 2021

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Padang.Lintas Media News.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Keputusan terkait Kepolisian Sektor (Polsek) di jajarannya. 

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Kapolri, Nomor : Kep/613/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo .

Dalam keputusan tersebut, Kapolri menetapkan sebanyak 1.062 Polsek di jajarannya tidak bisa lagi melakukan penyidikan. Polsek yang ditunjuk ini hanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Diketahui, dari Polsek yang ditetapkan itu, terdapat 22 Polsek di wilayah Polda Sumbar. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik.

"Iya, ada 22 Polsek di wilayah Polda Sumbar yang nantinya tidak melakukan penyidikan," katanya, Rabu (31/3) di Mapolda Sumbar. 

Ke 22 Polsek tersebut kata Kombes Pol Satake Bayu adalah Polsek Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur (Polresta Padang), Polsek IV Jurai (Polres Pesisir Selatan), Polsek Palupuh (Polres Bukittinggi), Polsek Kawasan Bandara Internasional Minangkabau (Polres Padang Pariaman), Polsek Batipuh Selatan (Polres Padang Panjang).

Kemudian, Polsek Mapat Tunggul dan Polsek Duo Koto (Polres Pasaman), Polsek Tanjung Emas dan Polsek Sungayang (Polres Tanah Datar), Polsek Junjung Sirih (Polres Solok Kota), Polsek Gunung Talang (Polres Solok), Polsek Lubuk Basung (Polres Agam), Polsek Sangir (Polres Solok Selatan).

Selanjutnya, Polsek Muaro Kalaban, Polsek Sawahlunto, Polsek Barangin, Polsek Talawi yang berada di Polres Sawahlunto, serta Polsek Kota Payakumbuh, Polsek Payakumbuh, Polsek Luhak, Polsek Akabiluru, Polsek Situjuh Limo Nagari yang berada di Polres Payakumbuh. 

"Dalam keputusan Kapolri ini, alasan Polsek tidak melakukan penyidikan adalah karena jarak tempuh Polsek dengan Polres yang dekat, dan ada pula karena sedikit menerima Laporan Polisi dalam setahun," ungkapnya. 

Keputusan Kapolri tersebut merupakan tindak lanjut program prioritas Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit yang disampaikannya saat Commander Wish beberapa waktu lalu.(rel)

JAKARTA.Lintas Media News.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan keputusan terkait dengan 1.062 Polsek di seluruh Indonesia tidak bisa melakukan proses penyidikan. 

Kebijakan itu berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya Untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan), per tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Dalam keputusan tersebut, Kapolri memperhatikan soal program prioritas Comamnder Wish pada 28 Januari 2021 lalu. 

Hal ini juga merupakan program prioritas di bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan Kamtibmas pada daerah tertentu tidak melakukan penyidikan. 

"Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan Polsek tertentu," tulis Sigit dalam surat keputusan itu.

Keputusan itu berdasarkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.(rel)

Pekanbaru, Lintas Media News

Mewakili Bupati Kasmarni, Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso mengikuti Webinar International yang bertema Peran Ulama dalam Pembentukan Tamadun Melayu di Selat Melaka, Rabu (31/03/2021) di Jalan Tengku Bey 1 Pekanbaru. Dalam webinar internasional yang diselenggarakan melalui zoom meeting ini, Wakil Bupati Bengkalis didaulat menjadi keynote speakers (pembicara utama). 

Bagus dalam paparannya berbicara tentang peran ulama dalam pembentukan tamadun Melayu Selat Malaka, tidak terlepas dari sosok ulama besar di semenanjung Melaka terdahulu. Kabupaten Bengkalis, satu diantara daerah yang berada dipesisir sumatera yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. 

“Adapun ulama-ulama dimaksud, Wabup membaginya menjadi tiga periode. Periode awal sekitar abad 16-17. Periode kedua abad 18-19 dan periode ketiga, abad 19-20. Penjelasan lebih rinci ketiga periode tersebut, kami tuangkan dalam catatan kecil berbentuk opini yang telah dimuat di surat kabar harian," jelas Santoso.

Lebih lanjut, Bagus memaparkan perjalanan ulama di Negeri Junjungan ini perlu penelitian dan kajian mendalam terkait jaringan ulama di Kabupaten Bengkalis. karena Kabupaten Bengkalis memiliki banyak ulama lokal. Kami apresiasi, MUI Bengkalis yang diketuai H. Amrizal telah menerbitkan buku profil ulama kharismatik.

Pada kesempatan tersebut, Bagus juga menyarankan, agar kedepannya dibuat kajian jaringan ulama Bengkalis, sebab ulama di Bengkalis ini dulunya menuntut ilmu ke semenanjung Melaka bahkan sampai ke pulau Jawa.

"Sebab saya masih ingat beberapa tahun lalu, ada program anak wathan ke Kairo Mesir untuk menuntut ilmu. Nantinya, merekalah yang akan menjadi ulama besar di Bengkalis," ungkapnya.

Diakhir pemamaparannya, Santoso mengajak kita semua memuliakan ulama. Karna, negeri akan bertuah karena ada doanya para ulama. "Mari kita munculkan ulama-ulama di Kabupaten Bengkalis, agar negeri selalu guyub, harmonis dan penuh berkah," tutupnya.

Adapun Narasumber Webinar ini di ikuti seperti Ketua ACIS UTM Melaka Prof Dr Salahudin Suyurno, Ketua STIE Syari'ah Bengkalis M Isa Selamat. Kemudian, Ketua MUI Bengkalis, H Amrizal dan Rektor IAITF Dr H Ahmad Rozai Akbar. (ind/prokopim)

Bengkalis, Lintas Media News

Demi mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kejaksaaan Negeri (Kajari) Bengkalis telah menandatangani komitmen bersama, di Halaman Kejari Bengkalis, Selasa (30/3/2021) pagi.

Bupati Bengkalis Kasmarni dalam sambutannya mengungkapkan, penandatangan komitmen bersama ini perlu kita berikan apresiasi serta dukungan, mengingat semua yang telah dilakukan ini merupakan bagian dari kesungguhan Kajari Bengkalis dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK serta dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan penuh integritas dan akuntabilitas.



"Mudahan-mudahan komitmen muwujudkan WBK dan WBBM di Kajari Bengkalis tidak hanya berhenti pada janji semata, akan tetapi komitmen ini wajib diwujudkan dalam kerja nyata," harapnya.

Kemudian, Bupati Bengkalis Kasmarni menambahkan, kami Pemerintah Kabupaten Bengkalis senantiasa akan memberikan dukungan atau support atas ikhtiar yang dilakukan oleh Kajari Bengkalis dalam membangun zona integritas agar pelayanan supremasi hukum kepada masyarakat bengkalis dapat berjalan secara cepat, tepat, mudah, bersih serta adanya kepastian.

"Dimana penting bagi kita menunjukkan profesionalitas, integritas moral dan kepekaan terhadap aspirasi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Karena dari sisi objektifitas maupun akuntabilitas, implementasinya adalah terciptanya suasana yang kondusif dalam mengembalikan hak masyarakat memperoleh pelayanan publik, rasa keadilan dan kesejahteraan," tutup Kasmarni.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Kajari Bengkalis Nanik Kushartanti, Ketua DPRD H Khairul Umam, Kapolres Bengkalis Hendra Gunawan, Ketua Pengadilan Agama Rika Hidayati, Kakan Bea Cukai Ony Ipmawan, Sekretaris Daerah Bengkalis H Bustami HY, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H Ismail, Kepala Bappeda Hadi Prasetyo, Kepala BPKAD Aulia, Kepala Bappenda Supardi, Kadis Perpustakaan Suwarto, Kadis Kominfotik Johansyah Syafri, Kadis Pendidikan Edi Sakura, Kadis Perindag Indra Gunawan, Kadis Kesehatan dr. Ersan Saputra dan undangan lainnya. (ind/prokopim)

Bengkalis, Lintas Media News

Bupati Kasmarni diwakili Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso kunjungi Kantor Kawasan Pelindo Cabang Dumai di Bengkalis, Rabu (24/2/2021).

Kehadiran Bupati Kasmarni melalui Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso langsung disambut Kepala Kantor Kawasan Pelindo Bengkalis Dedy Ismoyo.

Dalam pertemuan singkat tersebut lebih kurang 30 menit, Bagus mengajak Pelindo untuk bekerjasama mengelola pelabuhan di Kabupaten Bengkalis. 

"Kita ada empat pelabuhan besar di negeri junjungan yang perlu diperhatikan antara lain, pelabuhan internasional Selat Baru, pelabuhan Bandar Sri Laksamana (BSL), Pelabuhan Kargo BUMD dan pelabuhan Roro. Keinginan kita bersama Bunda Kasmarni selaku Bupati Bengkalis yakni ingin membangun perekonomian masyarakat dengan peningkatan ekspor dari sektor pertanian dan perkebunan yang nantinya diangkut melalui transportasi laut," ungkap Bagus seraya mengajak Pelindo untuk saling mengkaji satu sama lain, sehingga pelabuhan di Bengkalis bisa beroperasi untuk ekspor dan impor.

Kemudian Kepala kantor Kawasan Pelindo Dedy Ismoyo mengatakan saat ini kendala dilapangan yang dialami antaranya kondisi pelabuhan kurang mendukung, draf kedalaman laut serta ponton pengangkut barang. 

"Dengan terpenuhi semua syarat tersebut perizinan untuk pelabuhan akan mudah kita dapatkan, dan terkait untuk pekerja tetap kita memfokuskan masyarakat tempatan", kata Dedy.

Selanjutnya, anggota DPRD Bengkalis dapil fraksi PAN Zam Zami sangat mengapresiasi dan cepat tanggap pemerintah dalam mendata aset di Kabupaten Bengkalis, gebrakan ini sangat tepat sekali dilaksanakan. Terkait kerjasama bersama Pelindo sudah lama dilaksanakan, kendalanya hanya pada perizinan. 10 tahun kargo tidak dioperasikan.

"Untuk posisi pelabuhan ini sudah sesuai dengan prosedur dari kementerian, jadi sudah strategis," kata Zam Zami.


Kunjungi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Wilayah Kerja Bengkalis 

Usai menyambangi Kantor Pelindo Bupati Kasmarni diwakili Wakil Bupati Bengkalis H Bagus Santoso melanjutkan kunjungan ke Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Wilayah Kerja Bengkalis di Jl. panglima Minal.

Koordinator wilayah kerja KKP Bengkalis-Dumai, Wahyu Rahmi mengatakan saat ini masyarakat banyak mengeluh terhadap biaya pemeriksaan swab antigen yang terlalu mahal, kami berharap ada dispensasi dan kebijakan Pemkab Bengkalis untuk meringankan beban masyarakat.

Bupati Kasmarni melalui Wakil Bupati Bagus Santoso mengatakan secepatnya kami akan mengambil keputusan, karena dari laporan yang didapat memang berat bagi masyarakat untuk mengurus Rapid Test antigen, karena pengeluarannya lebih besar dibandingkan transportasi laut.

"Jika regulasi Rapid tes antigen itu ada yang mengatur, bagimana kita mengupayakan masyarakat bisa mengurus rapid tes antigen tersebut dengan biaya yang rendah," pinta Bagus. (ind/prokopim)

Pdg. Panjang, Lintas Media News

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melakukan verifikasi lapangan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2021 di Padang Panjang. Penilaian dilakukan secara virtual, Selasa (30/3) dengan melibatkan banyak stakeholder. 

Dibuka perwakilan dari Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, David Aria Prima secara virtual dan diikuti oleh walikota diwakili Sekda, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Ketua DPRD Mardiansyah, A.Md, Ketua Komisi II, Dr. Novi Hendri, SE, M.Si, assisten dan staf ahli serta kepala OPD se-Kota Padang Panjang.

David menyampaikan, APE merupakan penghargaan tertinggi dari Kemen PPPA,  untuk daerah yang dinilai memiliki perhatian tinggi terhadap kesetaraan gender. 

"Penilaian saat ini, berbeda dari penilaian tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, kami turun langsung ke lapangan. Namun karena situasi pandemi, kami menilai secara virtual," jelasnya. 

David sangat mengapresiasi Padang Panjang telah melengkapi data verifikasi sesuai dengan yang diminta dan tepat pada waktunya.

"Hari ini, kami akan melihat lebih dalam data dan informasi pengakuan gender berdasarkan pengisian formulir evaluasi. Sehingga tim memperoleh data yg lebih lengkap, komprehensif dan objektif sebagai bahan penyusunan indeks persamaan gender yang dimulai pada tahun 2021. Berikanlah informasi yang sebanyak-banyaknya bagaimana penerapan pengarusutamaan gender (PUG) di Padang Panjang kepada dewan juri," sebutnya.

Sekda Sonny menyampaikan, APE merupakan pengakuan atas komitmen dan peran pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi PUG. 

"Insyaa Allah kami berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak di Padang Panjang," katanya.

Penyampaian data dan informasi perkembangan PUG ini, paparnya, landasan untuk melakukan langkah strategis dalam mengakselerasi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan merata bagi masyarakat.

Sonny menambahkan, verifikasi ini juga merupakan sebagai dasar pertimbangan dalam menominasikan Kota Padang Panjang sebagai calon penerima penghargaan APE 2021.

"Kami sangat siap untuk dinilai, tentunya dengan seobjektif mungkin. Kami harap kiranya apa yang telah kami lakukan, mendapatkan apresiasi. Begitu juga sebaliknya, kami juga siap untuk menerima hasil evaluasi terhadap kekurangan apa yang menjadi kendala dan kelemahan. Ini akan jadi perhatian pada masa akan datang," tuturnya.

Sementara itu, Mardiansyah menyampaikan, pihaknya selalu mendukung kegiatan PUG ini. Dirinya berharap agar Padang Panjang mendapatkan pengargaan APE setelah dinilai nantinya. (maison pisano)

 Pdg. Panjang, Lintas Media News

Wujud kepedulian yang tinggi tanpa mamandang suku, golongan, kaya atau pun miskin. Bila, warga fitimpa kemalangan, untuk urusan bantu membantu, sudah menjadi komitmen BAZ NAS Padang Panjang selaku badan sosial yang diberi amanah dalam mengelola zakat dan menyalurkannya pada orang yang membutuhkan. 

Tidak sampai hitungan hari, Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang memberikan bantuan kepada 3 orang Kepala Keluarga yang menjadi korban kebakaran di RT 6 Kelurahan Pasar Usang. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Baznas Ustadz Syamsuarni kepada Kepala Keluarga tersebut, Rabu (31/3). 

Turut mendampingi saat penyerahan bantuan itu Sekretaris Lurah Pasar Usang Akbar Syahnan, Kasi Trantib Romi Saputra, Ketua RT 6 Nella Fatma,  beserta seluruh pimpinan Baznas dan Kepala Sekretariat Baznas Kota Padang Panjang. 

Bantuan yang diberikan oleh Baznas berupa uang tunai dari program Padang Panjang Peduli sebesar 4 juta Rupiah untuk 3 Kepala Keluarga. 

Semoga bantuan Program Padang Panjang Peduli ini bisa meringankan beban Keluarga dan kondisi rumah korban terdampak bisa diperbaiki ," ujar Syamsuarni, usai menyerahkan bantuan.

Ketua Baznas juga meminta kepada korban agar bersabar atas musibah yang menimpa mereka dan ke depannya agar lebih berhati-hati, supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari. (maison pisano)

Jakarta, Lintas Media News

Ketua Umum  Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang kini menjadi Ketum Umum DPP Partai Adil Makmur (PRIMA), Agus Jabo Priyono  berkunjung ke kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jl Veteran II No 7C-Jakarta, Selasa sore (30/3/2021). Politisi nasional yang akrab disapa Agus Jabo ini didampingi timnya, yakni Alif Kamal, Farhan A Dalimunthe, dan juru bicaranya Anshar Manrulu.

Mereka diterima langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat, Drs. Firdaus, M.Si bersama pengurus lainnya, yakni Yono Hartono S.Pd.I, M.Pd.I (Wakil Sekretaris JenderaL) dan Makali Kumar, SH (Wakil Bendahara Umum).

Kunjungan tersebut dalam rangka membangun kemitraan dalam membangun Bangsa kedepan. Meskipun terkesan mendadak, namun pertemuan itu terlihat penuh keakraban dan semangat kebersamaan. Antara Agus Jabo (Ketum PRD) dan  Firdaus (Ketum SMSI).

Saat menyambut kunjungan Ketum PRD bersama rombongannya di ruang pertemuan kantor SMSI Pusat tersebut,  Firdaus menjelaskan secara singkat tentang SMSI. "Anggota SMSI merupakan kumpulan Perusahaan Media Siber di Indonesia. Alhamdulillah, SMSI sekarang sudah menjadi konstituen Dewan Pers," ujar Ketum SMSI, Firdaus.

Pasca resmi menjadi Konstituen Dewan Pers, pengurus pusat SMSI membentuk News Room yang berisikan seluruh anggota SMSI. News room ini dinamakan Siberindo.co, Indonesia Today dan Siber Indonesia Network.

"Kami akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terutama dalam mewujudkan perusahaan media Siber yang sehat, berkualitas dan profesional," harapnya.

Sementara itu, Ketum PRD, Agus Jabo dengan gaya khas-nya yang santai namun serius, menjelaskan tentang semangatnya untuk mewujudkan Bangsa Indonesia yang dibangun dengan nilai-nilai nasionalisme Kebangsaan, kerakyatan,  dan keumatan.

"Sudah 75 tahun kehidupan bernegara dan berbangsa dalam tiga masa pemerintahan, baik masa Sukarno, Orde Baru, dan masa reformasi.  Tetapi cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial belum pernah terwujud" jelas Jabo.

Dijelaskan Jabo, upaya mewujudkan kemakmuran, yang berarti terpenuhinya hak-hak dasar Warga Negara sebagai manusia bermartabat, tersumbat oleh macetnya redistribusi sumber daya dan kekayaan bangsa di tangan segelintir orang. 

Kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)pada 2019 lalu menyebut 1 persen orang terkaya di Indonesia mengusai 50 persen aset nasional.

Sementara itu, hingga akhir 2019, jumlah rakyat miskin dengan ukuran pengeluaran Rp 16 ribu per hari masih berjumlah 24,79 juta orang atau 9,22 persen. Kalau ukurannya dinaikkan berdasarkan standar keterpenuhan hak dasar, maka jumlah orang miskin bisa melebihi separuh penduduk Negeri ini.

Ketimpangan dan kemiskinan lahir dari rahim yang sama: sistem ekonomi dan politik yang menyebabkan kekayaan dan sumber daya tidak terdistribusi secara adil. Di satu sisi, segelintir orang atau kaum 1 persen menguasai sumber daya. Disisi lain, orang banyak atau kaum 99 persen berebut potongan kecil dari kue ekonomi.

Akibatnya, banyak warga Negara yang kesulitan mengakses kebutuhan dasarnya, terutama pangan, air bersih, sandang, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.

Kemudian, dalam persoalan ekonomi, tambah Jabo, pengorganisasian ekonomi seharusnya tak hanya membuka ruang yang lapang bagi setiap warga Negara untuk berusaha dan bekerja, tetapi juga memastikan kemakmuran bisa terbagi bagi seluruh rakyat Indonesia. 

"Setidaknya, begitulah kehendak mulia para Pendiri Bangsa kita, seperti termaktub dalam UUD 1945: mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.Sayang sekali, pendekatan ekonomi yang mengedepankan persaingan bebas, yang menempatkan pelipatgandaan keuntungan (profit) di atas manusia dan alam, telah menginterupsi cita-cita tersebut.Kita tak memunggungi perlunya investasi dan ekonomi pasar," tambahnya.

Namun, keduanya harus diatur agar selaras dengan cita-cita kesejahteraan sosial. No one must be left behind! 

Kemudian, dalam persoalan Politik, terang Agus Jabo, dalam demokrasi warga Negara berusaha diyakinkan dengan konsep keadilan: one man, one vote. Namun, ketidaksetaraan ekonomi telah menggugurkan keyakinan suci ini. Ketika kekayaan menumpuk di tangan segelintir orang, maka konsep one man one vote sulit terjadi. Yang terjadi, si kaya bisa membeli partai politik, media massa, penyelenggara pemilu, lembaga survei, bahkan suara pemilih. Politik Indonesia berhadapan dengan dua hal yang saling bertaut. Pertama, kekayaan ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir orang. 

Kedua, politik Indonesia makin “transaksional” dan berbiaya tinggi. Situasi itulah yang menjerumuskan bangsa ini ke dalam dua persoalan pokok. Pertama, ketimpangan ekonomi yang sangat parah. Kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara rakyat banyak hanya menunggu tetesannya (trickle down effect).

Kedua, demokrasi politik yang tidak menyediakan ruang bagi aspirasi rakyat banyak. Arena politik Indonesia didesain, dengan menggunakan strategi “ambang batas” (electoral, parliamentary, dan presidential threshold) sebagai hanya arena pertarungan para oligarki.

"Jalan keluar kondisi bangsa saat ini adalah, kita butuh alat politik baru. Partai-partai yang ada sekarang tak bisa diharapkan sebagai penyambung lidah rakyat banyak. Selain secara langsung maupun tidak langsung dibawah kendali oligarki,"  jelas Jabo.

Dituturkan,partai-partai yang ada sekarang bercorak sangat tradisional,  patron-klien, sistem kekerabatan, dan feodalistik. 

Kemudian, tata kelolanya juga sangat tidak demokratis. Hampir semua kebijakan partai terkonsentrasi di tangan segelintir elit partai. Para petinggi partai tak ubahnya para pemilik partai. Mustahil untuk mengharapkan perubahan politik yang lebih baik, yang lebih maju (progressif), yang lebih berkeadilan sosial, dengan hanya mengandalkan atau menyerahkan harapan pada partai-partai yang ada sekarang.

Diterangkan Jabo,  kita butuh alat politik baru, sebuah partai baru, yang mencerminkan kehendak dan partisipasi rakyat. Partai yang menjadi alat politik bagi rakyat banyak. Partai yang dikelola secara demokratis dan modern. Selain itu, partai baru ini harus bisa menjawab persoalan bangsa sekarang. Tak hanya bisa mengumbar kritik, tetapi juga menawarkan visi dan program baru untuk kemajuan Indonesia. Partai yang siap memperjuangkan agenda politik untuk rakyat banyak: demokrasi, pemerintahan bersih, dan kesejahteraan sosial. 

"Untuk itulah, kami-para aktivis politik, intelektual, pelaku usaha kecil dan menengah, penggiat lingkungan, serikat buruh, petani, masyarakat adat, pembela hak-hak perempuan dan anak, dan lain-lain—telah berkumpul untuk mendirikan partai baru, yakni  Partai Adil Makmur atau PRIMA. Insya Allah, 1 Juni 2021 akan kita deklarasikan," tegasnya.

Visi PRIMA, jelas Agus Jabo yang bakal jadi Ketua Umum-nya ini, adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan: masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan visi itu, PRIMA akan memperjuangkan program-program yang pro rakyat. Pertama, Pajak yang berkeadilan. Dimana  Prima akan memperjuangkan reformasi perpajakan di Indonesia agar lebih berkeadilan. Pertama, mereka yang berpenghasilan rendah dan menengah diringankan, sedangkan yang berpengasilan tinggi membayar pajak lebih banyak. PRIMA akan merombak skema pajak penghasilan (PPh) yang ada sekarang. 

Pendapatan yang senilai atau di bawah upah minimum akan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Sebaliknya, pendapatan di atas upah minimum akan diklasifikasi ulang dengan tarif progressif.

"Kami juga mempertimbangkan untuk memberlakukan pajak kekayaan. Bisa berbasis kekayaan (net-wealth tax), pengalihan/perpindahan  kekayaan, ataukenaikan nilai aset/kekayaan atau capital gain tax," tegas Jabo.

Agus Jabo dalam pertemuan itu juga menuturkan bahwa  DPP PRIMA akan memperkuat eksistensinya sebagai partai baru,  akan turut serta ikut bertarung dalam Pemilu 2024 mendatang. 

Partai yang telah memiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM pada 2020 ini, akan ikut bertarung di pentas politik  nasional pada pemilu 2024.

Artinya Partai ini memenuhi ketentuan konstitusi dan perundang-undangan, tandas Jabo.

Lebih jauh dijelaskan bahwa PRIMA memang di inisiasi oleh PRD (Partai Rakyat Demokratik) bersama beberapa organ lainnya. Namun dalam perjalanannya, PRIMA sebagai kekuatan politik membuka diri mengajak semua komponen bangsa untuk memperkuat partai politik yang mengusung isu anti oligarki itu. 

Dalam upaya itu, DPP PRIMA dibawah komando Ketua Umum, Agus Jabo dan jajaran telah banyak bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh Islam. Antara lain Presiden PSII yang bermarkas di Grogol, Ketua dan Pengasuh Pondok Yayasan Taman Qur'an Indonesia (Ust. Andi Arlin, Lc., MA). Ketua Harian Parmusi, KH. Farid Oqbah, Pemuda Muslimin Indonesia, Pemuda Hidayatullah, Sejumlah Alumni HMI MPO, PB PII dan lainnya. 

"Sampai saat ini agenda silaturahmi itu masih terus berjalan. Silaturahmi terjalin dengan baik karena memang Bung Agus Jabo itu berlatar belakang Kader PII ( Pelajar IsLam Indonesia ). 

Menutup pertemuan, Rombongan Agus Jabo dan Ketum SMSI  beseserta pengurusnya, sholat magrib berjamaah. Kemudian mereka berpose dan makan malam bersama. (*/b)

Foto bersama kegiatan sosialisasi PLKK Award bertemakan "Raih Juara, dengan Layanan Prima" bersama Semen Padang Hospital (SPH)
di Padang, 25 Maret 2021. (foto:hms.ptsp)


Padang, Lintas Media News

Dalam persiapan menghadapi PLKK Award, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang menggelar sosialisasi PLKK Award bertemakan "Raih Juara, dengan Layanan Prima" bersama Semen Padang Hospital (SPH) di Padang, 25 Maret 2021 lalu.


Staf Ahli Direktur SPH, dr Dewi Nensi Putri, MARS mengungkapkan, SPH merupakan salah satu dari mitra PLKK dari BPJamsostek dalam melayani kesehatan terhadap peserta yang mengalami kecelakaan akibat kerja. Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) adalah fasilitas pelayanan kesehatan berupa Klinik, Puskesmas, Balai Pengobatan, Praktek Dokter Bersama, dan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada kasus Kecelakaan Kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja (KK-PAK).

"Alhamdulillah, Semen Padang Hospital menjadi salah satu dari nominasi untuk PLKK Award. Bahkan kita juga sekalian bersiap untuk mengikuti Paritrana Award. Jadi dari kegiatan tersebut, kita diberi informasi mengenai apa saja yang perlu kami persiapkan untuk dapat meraih juara pada dua award tersebut," jelas Dewi.

Ia juga menyambut niat baik BPJamsostek dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Sehingga ia dan segenap pihak di SPH akan mempersiapkan sebaik mungkin dalam menghadapi ajang bergengsi tersebut.

Dalam waktu dekat, lanjut Dewi, ia akan mempersiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan. Selain itu, pihaknya juga akan membentuk tim khusus untuk menghadapi PLKK dan Paritrana Award.

"Kami akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kalau bisa kami dapat memenangkan dua penghargaan bergengsi dari BPJamsostek ini," kata Dewi bersemangat.

Sementara itu, di sisi lain, Kepala BPJamsostek Cabang Padang, Yuniman Lubis menjelaskan, pemberian PLKK Award merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melayani perawatan dan pengobatan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan terutama pada masa pandemi COVID-19 dan merupakan penghargaan tahunan kepada PLKK.

Semen Padang Hospital merupakan salah satu PLKK yang telah mitra BPJamsostek selama 5 tahun belakangan dalam program JKK RTW, yakni fasilitas kesehatan yang memberikan layanan kesehatan terhadap peserta yang mengalami kecelakaan akibat kerja. 

"Selama menjalin kerjasama tersebut, SPH memiliki kinerja yang sangat bagus dengan tingkat utilisasi yang paling bagus. Sementara itu, utilisasi merupakan salah satu penilaian penting dalam PLKK Award," katanya.

Ia juga mengatakan, utilisasi merupakan kunjungan dari peserta BPJamsostek. Jadi dari data BPJamsostek, SPH memiliki penilaian yang cukup tinggi jika dibandingkan 22 faskes lain yang ada di Sumbar.

Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mensosialisasikan Paritrana Award kepada SPH. Ia berharap melalui hal ini, maka akan ada perwakilan dari faskes sebagai PLKK yang akan bersaing dalam Paritrana Award dengan daerah lainnya di Indonesia. (*/b)

Padang, Lintas Media News.
Sebanyak 20 orang pelatih, wasit dan juri dari cabang olahraga Wushu bakal mengikuti pelatihan yang diadakan Pengprov Wushu Sumbar.

Pelatihan yang dilaksanakan itu akan berlangsung lima hari lamanya dimulai Kamis (1/4) sampai Senin (5/4) yang mengambil tempat di aula pertemuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumbar.

"Pada tahun ini, kami menggelar pelatihan bagi pelatih, wasit dan juri yang diikuti 20 orang peserta dari berbagai Pengcab Wushu kabupaten kota di Sumbar. Kegiatan ini, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kualitas cabor ini untuk meraih prestasi," kata
Ketua pelaksana pelatihan, Yuliarti Dewi didampingi Wakil Ketua pelaksana, Roni Kurniawan dan pengurus Pengprov Wushu Sumbar, Novrianto di Padang, Rabu (31/3).

Dewi menyebut, saat ini pihaknya tengah menyiapkan berbagai hal yang terkait pelaksanaan pelatihan tersebut, misalnya penyiapan tempat pelatihan, hingga keperluan lainnya yang dibutuhkan untuk pelatihan nanti.

Wakil ketua pelaksana pelatihan, Roni Kurniawan menambahkan hingga Rabu ini sudah 15 orang yang menyatakan ikut serta untuk pelatihan itu.

"Dalam pelatihan ini, kami dari Pengprov Wushu Sumbar akan menghadirkan pelatih dari Pengurus besar (PB) Wushu. Kami berharap materi yang diberikan pelatih dari PB Wushu itu bisa memotivasi para pelatih, wasit dan juri yang ada di Sumbar," kata Roni.  

Dia menerangkan, inti dari pelatihan yang diadakan itu meningkatan kualitas pelatih, wasit dan juri, sehingga dari materi yang mereka dapat nantinya mampu melahirkan bibit-bibit atlet Wushu di daerah masing-masing, dan Sumbar khususnya sehingga mampu meraih prestasi nantinya.

Penjelasan Roni ini dibenarkan pengurus Wushu Sumbar, Novrianto yang menyebutkan untuk bisa melahirkan atlet Wushu yang berprestasi juga ditentukan dengan kualitas pelatih, wasit dan jurinya.

"Berpikir ke arah itu, makanya kami di Pengprov Wushu Sumbar merasa perlu memberikan peningkatan kapasitas pada pelatih, wasit maupun juri di cabor Wushu ini," tutur Novrianto.

Dirinya berharap, materi pelatihan yang didapat peserta dalam pelatihan ini bisa menjadi rule model untuk pembinaan bagi atlet Wushu di Sumbar. Apalagi dalam waktu dekat ini, akan digelarnya Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) Wushu di Palembang sekitar Agustus mendatang dan juga Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) pada 2022 nanti.

"Jadi besar harapan saya, dengan pelatihan bagi pelatih, wasit dan juri bagi cabor Wushu, akan jadi titik balik bagi Wushu Sumbar untuk bangkit dan bisa menorehkan prestasi yang mampu mengharumkan nama daerah, dan Sumbar khususnya di kancah nasional," kata Novrianto.(rel)





JAKARTA.Lintas Media News.
Kemenkumham akhirnya mengumumkan keputusan atas pengajuan SK Kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko. Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Kemenkumham menolak mengesahkan Surat Kepengurusan (SK) hasil KLB Deli Serdang itu.

"Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat ketua DPC dan DPC. Dengan demikian, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan KLB Deli Serdang tanggal 5 Maret ditolak," kata Menkumham Yasonna Laoly, dalam konferensi pers virtual, Rabu (31/3/2021).

Yasonna menjelaskan, dari pemeriksaan dan verifikasi tahap pertama, Kemenkumham menyampaikan sempat mengirim surat tanggal 19 Maret yang intinya meminta melengkapi kelengkapan dokumen.

Dengan keputusan ini, maka pemerintah tetap menganggap kepengurusan Demokrat di bawah ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai yang sah.

Konferensi pers ini  juga dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Demokrat kubu Moeldoko, Max Sopacua mengatakan akan langsung mengajukan gugatan ke PTUN jika Kemenkumham menolak mengesahkan kepengurusan mereka.

"Ya saya kira prosesnya masih jalan. Jalan masih panjang (gugat PTUN). Proses berjalan terus karena kita ingin membuat demokratisasi terbangun di Partai Demokrat," kata Max, Rabu (31/3/2021).

"Itu proses jalurnya ke sana (gugat PTUN). Kan Pak Laoly (Menkumham Yasonna Laoly) sendiri mengatakan pertarungan itu ada di PTUN, di pengadilan," lanjut Max

Sekaitan dengan keputusan tersebut, kepala BPOKK Partai Demokrat Sumbar mengatakan, sejak awal sudah yakni kala AHY adalah ketum yang legal sesuai undang-undang dan aturan berlaku di negara ini.

"Kami sudah pastikan dan teramat yakin kalau AHY adalah ketum legal sesuai undang-undand, dan amat perlu kami pertahankan, karena ini harga diri partai," ulas Nurnas.

Ditambahkan sekretaris komisi 1 DPRD Sumbar ini, kader partai Demokrat sudah terbiasa mengikuti aturan, karena dengan patuh aturan akan menciptakan negara yang bersih dari pelanggaran.

"Kami kader partai sudah diwajibkan taat aturan, maka kami berada pada posisi kebenaran dan meninggalkan posisi salah dan penghianatan," tegasnya mengakhiri.(rel)

Jakarta.Lintas Media News.
Bagi Pengusaha Minang di perantauan, yang saat ini ingin mengembangkan usaha di kampung halaman. Untuk saat ini bisnis di Sumatera Barat (Sumbar) masih didominasi sektor pertanian. Dan pertanian surflus untuk jagung, dan holtikultura serta telur. Tetapi kita punya cadangan beberapa komoditi peternakan seperti sapi, kambing, susu. 
Jadi salah satu program pemerintah provinsi Sumbar saat ini secara mandiri fokus pada komoditas ternak. Ini adalah peluang bagus karena Sumbar juga termasuk daerah peringkat 7 (tujuh) di Indonesia dalam produksi telur. Ini salah satu peluang besar bagi pengusaha perantau untuk mengembangkan usaha di kampung halaman.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy dalam pertemuan Kelompok pengusaha dan pedangan perantau Minang Ruko Tanah Abang Blok F , di Balairung lantai 12 Matraman Jakarta, Selasa (30/3/2021. 
Hadir dalam pertemuan ini Direktur Keuangan Bank Nagari, Sania berserta tim, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov.i Sumatera Barat, Irsyad, Wakil Walikota Jakarta Pusat, Irwandi juga sebagai ketua Ikatan Keluarga Minang (IKM). Pertemuan ini merupakan  tindak lanjut hasil pertemuan dan silhturahmi Wagub Sumbar dengan kelompok pengusaha dan pedagang perantau Minang yang berjualan dan menempati Ruko Tanah abang khususnya di Blok F  pada tanggal 17 Maret 2021 lalu. 

Wagub Sumbar katakana, Pemerintah Provinsi sebagai jembatan komunikasi antara Pengusaha / Pedagang dengan Bank Nagari nantinya diharapkan terjadinya kerjasama dikedua belah pihak, dimana saat ini para pedagang / pengusaha belum sepenuhnya mengenal secara ikatan emosional dengan bank Nagari. Disisi lain Bank Nagari adalah salah satu Bank Daerah cukup berperan dalam pembangunan  Sumbar. 

“ Permasalahan yang dihadapi para pengusaha dan pedagang di Tanah Abang semenjak pademi Covid ini perputaran ekonomi serba tidak stabil. Banyak pengusaha yang mengeluh karena terbenamnya uang di Bank lain. Namun pada kenyataanya Bank Nagari sebagai banknya urang Awak yang berada di seputaran tanah abang ini tidak berkembang, dikarenakan kurangnya Nasabah. Sangat ironis hampir seluruh masyarakat minang yang berdagang di seputaran pasar Tanah Abang menyimpan uangnya di Bank Lain,” ungkap Audy

Audy juga sampaikan, diskusi lebih di tujukan kepada pemanfaatan Bank Nagari agar lebih punya peranan dalam menjalin kerja sama meningkatan nasabah maupun simpanan agar dapat berdampak pada kesahjetreaan serta pengembangan usaha para pedagang. Kalau sebuah bank nasabahnya banyak, tertib keuanganya, otomatis simpanan keuangan baik dan pasti sebuah Bank akan menyediakan uang dan cadangan dana cukup banyak. 

“ Kita berharap Bank Nagari dan pengusaha dapat membangun berkerjasama yang baik dalam  membangun sumatera Barat. Kepala cabang bank Nagari Tanah Abang juga mau berkunjung, sowan, keliling, ke pengusaha di Pasar tanah Abang, sehingga terjalin hubungan yang kuat untuk maju bersama,” harapnya. 

Audy juga minta beberapa pengusaha dan pedagang dalam pertemuan ini agar segera memindahkan modal dan dananya ke bank Nagari. Dan ketahui sudah ada beberapa pengusaha yang siap untuk memindahkan dananya yang jumlah milyaran rupiah. 

“Namun semua itu tentu ada juga timbal balik buat para Nasabah. Salah satunya produk Produk Bank Nagari yang dapat didapati dari pengusaha dalam pengembangan usaha. Dengan demikian keselarasan antara pengusaha serta pedagang dengan bank nagari juga dapat berjalan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara Ketua pedagang Minang di tanah Abang Haji Erizal, menyampaikan Bank Nagari harus lebih mengutamakan pelayanan, senyum, tempat yang memadai. Saat ini kantor Bank Nagari yang ada di Tanah Abang tersebut sangat buruk keadaanya. Tempat yang kecil, halaman penuh dengan genangan air, sehingga tidak sedap dipandang mata. 
“Kalau bisa bank nagari pelayananya lebih ramah. Selama ini pelayanan Bank ketika disaat pengusaha penarikan tunai juga jadi permasalahan karena waktu yang cukup lama, sementara kebutuhannya pelayanan cepat, “ katanya. 

Erizal juga menyampaikan, jika bisa pemprov Sumbar melakukan intervensi Bank Nagari dalam kondisi ini, maka para pengusaha Minang ini, ada beberapa pengusaha yang bisa memindahkan uangnya ke Bank Nagari bermilyar Milyar Rupiah. Akan tetapi mesti dimbangi dengan pelayanan yang lebih baik, untuk pedagang.  

“Kami butuh senyum dan penerimaan pelayanan yang prima dari keluarga bank nagari,“ tambahnya.

Yasril Umar salah seorang pedagang juga harapkan, pada saat ini, disaat pandemic Covid-19, banyak pedagang yang kondisinya memprihatinkan, harapannya bagaimana kedepan Bank Nagari dapat mensiasati keadaan pedagang Minang tanah abang agar kedepan kelangsungan pedagang tetap berjalan. Disamping itu juga bagaimana pengembangan usaha di luar tanah abang. Pengembangan usaha juga menjadi salah satu kerjasama Bank nagari untuk menggiring pedagan untuk usaha Lainnya.

“Peranan pemerintah saat ini juga perlu adanya memberikan pelatihan Digital buat pedagang Minang. Banyak pedagang yang sudah lupa bahwa saat ini zamanya sudah era digitalisasi. Orang tidak lagi pergi belanja ke pusat perbelanjaan, hanya didepan laptop atau Hp transaksi jual beli sudah bisa berjalan. Hal ini juga membuat pasar tanah abang semakin sepi dari pengunjung, sekitar tinggal 40 % para pedagang yang bertahan di sana,” ungkapnya. 

Jasman juga seorang pedagang yang cukup sukses, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi Bank Nagari dengan Produk produknya perlu juga disosialisasikan, bagaimana dengan menawarkan simpan pinjamnya serta modal usaha untuk pedagang. Uang yang tidak berputar dan di simpan di Bank diharapkan natinya bisa membantu pedagang-pedagang kecil lainnya.
Ketua IKM (ikatan Keluarga Minang) yang juga sekaligus Wakil Walikota Jakarta pusat, Irwandi juga ikutmenyampaikan, perlu adanya MoU antara Pemprov Sumbar dan Pemprov. DKI untuk melindungi para pedagang perantau minang yang berada di DKI. (rel)





Padang, Lintas Media News.
Untuk menjawab tantangan globalisasi saat ini,Bundo Kanduang Sumatera Barat (Sumbar) menggelar mubes sebab,Bundo kanduang tidak bisa menutup mata dari globalisasi, karena ini adalah konsekuensi logis menjadi bagian dari masyarakat dunia. Namun Sumatera Barat beruntung memiliki Bundo Kanduang, yang diharapkan bisa menjadi benteng keluarga menghadapi pengaruh globalisasi itu.

"Dalam keluarga Minangkabau di Sumatera Barat peranan Bundo Kanduang yaitu perempuan sangatlah strategis, mulia dan terhormat. Pada diri perempuan tersandar tanggung jawab  pendidikan dan pembentukan karakter generasi Minang," kata Gubernur Sumbar yang diwakili Kadis PMD Drs. H. Syafrizal, MM., ketika membuka Mubes IX Perkumpulan Bundo Kanduang Minangkabau, Selasa (30/3) di Aula Kantor Gubernur.

Memang disadari bahwa saat ini adanya pergeseran perilaku perempuan Minang, terutama dalam adat berpakaian, perkataan dan sopan santun. "Kita tidak dapat menutup mata atas kenyataan yang terjadi adanya pergeseran perilaku perempuan Minang. Kami mengajak Bundo Kanduang menjadi pelopor untuk mengembalikan perempuan Minang kepada karakternya yang sejati," kata Syafrizal lagi.

Peran mulia dari Bundo Kanduang itu, tentunya sejalan pula dengan upaya Pemprov Sumbar mewujudkan nagari yang madani, berlandaskan kepada adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan Kitabullah.

Oleh sebab itu, Kadis PMD Syafrizal mengharapkan melalui Mubes ke-IX ini Bundo Kanduang dapat disusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan kekinian menjawab tantangan globalisasi yang melanda. Bersamaan dengan itu juga terpilih hendaknya kepengurusan Bundo Kanduang yang mampu menjalankan amanah organisasi melestarikan budaya Minangkabau.

Hadir dalam Pembukaan Mubes ke-IX Bundo Kanduang Sumatera Barat ini Ketua Penasehat Bundo Kanduang Ny. Harneli Mahyeldi, Ketua BKOW Sumbar Ny. Fitri Amelia Audy, Ketua MUI Buya Gusrizal Gazahar, Pendiri Bundo Kanduang Bundo Nurainas Abizar, Badan Pengawas Bundo Kanduang Buya Masoed Abidin dan Zaitul Ikhlas, Ketua Bundo Kanduang Prof. Ir. Raudha Thaib, Kepala OPD Pemprov Sumbar, Ketua Bundo Kanduang se Sumbar, serta Ketua Bundo Kanduang dari Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau dan Sumatera Utara.

Menurut Ketua Panitia Mubes ke-IX Perkumpulan Bundo Kanduang Sumatera Barat Dra. Hallen, SH.,M.Si, pelaksanakan Mubes Bundo Kanduang dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, yaitu menggunakan masker, jaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. (rel)

Dharmasraya.Lintas Media News.
Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak tahun 2021 di Kabupaten Dharmasraya akan segera dimulai. Demi suksesnya Pilwana tersebut, Personel Polres Dharmasraya pun ikut diturunkan dalam mengamankan jalannya pemilihan.

Apel pergeseran pasukan ini dipimpin oleh Kapolres Dharmasraya AKBP Aditya Galayudha, S.Ik, Selasa (30/3) di Lapangan Polres Dharmasraya.

Kapolres Dharmasraya menyampaikan, mengenai akan diadakannya Pilwana serentak tahun 2021 di Kab. Dharmasraya, pihaknya juga melibatkan unsur terkait lainnya seperti TNI, Pemda, dan Mitra Kamtibmas.
"Siapkan mental dan fisik serta jaga kesehatan, lakukan deteksi, tingkatkan kepekaan dan kewaspadaan, laksanakan pengamanan secara profesional dan humanis," ucap AKBP Aditya Galayudha.


Sementara, Kasubbag Humas Aiptu Aidil mengatakan, Pemilihan Wali Nagari di Dharmasraya terdapat 55 TPS dengan 6 Kenangarian.

"Personel yang melakukan pengamanan Pilwana tersebut dari Polres Dharmasraya sebanyak 200 personel, dan dari instansi lain sebanyak 50 orang," katanya.

Apel gelar pasukan dihadiri oleh Danramil Koto Baru, Wakapolres Dharmasraya Kompol Hendra Syamri, SH, Kasat Pol PP Kab. Dharmasraya Safrudin, Pejabat Utama Polres, Kapolsek jajaran Polres Dharmasraya dan Wadanki Satbrimob Polda Sumbar.(rel)

Sijunjung.Lintas Media News.
Polres Sijunjung resmi membentuk Tim Virtual Police untuk menangani semua persoalan di media sosial dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat melalui patroli secara virtual. Tim tersebut akan melakukan pencegahan dan penindakan terhadap isu yang bersifat provokatif, hoaks, hujatan, sara dan hal yang menjadi ancaman Kamtibmas di Wilkum Polres Sijunjung.

Police virtual dibentuk sebagai tindak lanjut dari rumusan program presisi Kapolri, dimana polisi juga melakukan pengawasan dan pembinaan secara daring dalam penerapan Undang-undang ITE ditengah masyarakat yang dinilai rawan berujung pidana. Pada Selasa (30/3).

Tim police virtual diawasi langsung oleh Kapolres Sijunjung AKBP Andry Kurniawan, S.Ik. M.Hum dan Wakapolres Kompol Andi Sentosa, yang dikomandoi oleh Kasat Reskrim AKP Abdul Kadir Jaelani dengan melibatkan personel dari sejumlah kesatuan diantaranya Satreskrim, Intel dan bagian Humas Polres Sijunjung.

Tim ini dibentuk untuk melakukan patroli yang menyangkut aktifitas daring di media sosial, baik itu berupa peringatan, edukasi maupun penindakan secara hukum. 

"Melalui ini kita akan berikan edukasi kepada masyarakat. Kalau ada postingan atau konten yang masuk kategori akan kita beri peringatan. Yang jelas semua persoalan yang bisa memicu gangguan Kamtibmas di Sijunjung," kata Kapolres AKBP Andry Kurniawan.

Dijelaskan AKBP Andry, dalam penegakan Undang-undang ITE melalui virtual police tidak selalu menerapkan hukum positif. "Pemilik akun akan kita beri peringatan secara virtual agar menghapus dan tidak mengulangi lagi hal serupa. Jika peringatan  tetap tidak dihiraukan kita akan lakukan pemanggilan langsung kepada pemilik akun," jelasnya.

Namun, apabila hal yang sama masih terulang, lanjut Kapolres, barulah hukum positif diterapkan kepada pemilik akun. 

"Jadi ada tahapnya, dan itu kita lihat juga kasus dan urgensinya. Jika semua tahap tadi sudah dilakukan dan tetap saja diulang, kita akan naikan proses pidananya," terangnya. 

Terkait kesiapan dan sarana pendukung, pihaknya masih memakai peralatan seadanya. "Yang jelas tim ini sudah terbentuk, seiring dengan itu personel akan dibekali dengan pemahaman dan kemampuan lebih dalam di bidang tersebut. Peralatan dan sarana pendukung memang sangat diperlukan. Bahkan kita targetkan dalam sehari harus ada laporan terkait pengawasan tim ini," ungkapnya.

Sementara, Ketua Tim Virtual Police, AKP Abdul Kadir Jaelani mengatakan, timnya akan bergerak diseluruh jejaring media sosial yang ada. 

"Kita akan masuk ke semuanya, baik itu di Facebook, Youtube, Whatsapp, Instagram, Twitter dan lainnya. Selain itu laporan dari masyarakat juga akan kita terima untuk ditindaklanjuti," tuturnya.

"Disamping peringatan dan penindakan, edukasi tentang tata cara bermedia sosial yang baik dan benar juga kita sosialisasikan. Bukan semata penindakan secara langsung. Kordinasi dengan sejumlah pihak dan institusi juga akan dilakukan untuk ini," ungkap AKP Abdul Kadir Jaelani menambahkan. (rel)


Agam, Lintas Media News

Warga Jorong Pudung Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam mengucapkan terima kasih kepada Pemda Agam karena telah memberikan perhatian kepada warga di Nagari Bawan.

Khususnya bagi jorong pudung dengan melakukan pengaspalan hotmix jalan lingkar dari sp pudung menuju proyek, walaupun sempat tertunda beberapa kali karna covid 19.

Ucapan terima kasih tersebut juga di sampaikan oleh tokoh masyarakat nagari Bawan Zaenal Tanjung, Jorong Pudung Nagari Bawan, Kecematan Ampek Nagari  mewakili warga setempat, melalui via telepon Selasa (30/3).

Camat Ampek Nagari Roza Syafdefianti mengatakan jalan sepanjang 7300 meter dan lebar 3,5 meter tersebut awalnya dalam kondisi rusak parah bahkan setiap tahun diusulkan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), baik ditingkat nagari maupun kecamatan, karna tuntutan dan harapan warga selama ini sudah bisa dipenuhi,

Alhamdulillah pada tahun ini bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah kabupaten Agam melalui Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Agam 

“Sebagai rasa syukur wali jorong pudung Atrizal Fahm mengucapkan terima kasih kepada Pemda Agam karena sudah merealisasikan jalan lingkar tersebut dengan pengaspalan hotmix, sehingga sekarang dalam proses pekerjaan.

Tambahan anggota DPRD Agam wakil komisi 1V  Bapak Yopi Eka androni  SE ME, daerah pemilihan agam 2 yang juga mewakili masyarakat Kecamatan ampek nagari berharap dengan dibangunnya jalan tersebut bisa mendukung kelancaran transportasi warga setempat, terlebih warga masyarakat di jorong pudung nagari Bawan Kecematan ampek nagari.

Tambahan wali nagari Bawan Kamiruddin pembangunan jalan dalam proses pekerjakan dan ini tidak terlepas dari upaya tuntutan kepentingan masyarakat dalam rangka peningkatan dan kelancaran transportasi yang tentunya sangat berdampak bagi peningkatan perekonomian masyarakat. (Fahmi/jr)

 

Jakarta.Lintas Media News.
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan peredaran narkoba sabu seberat 42,337 Kilogram (Kg) dan 85.038 butir ekstasi. Itu merupakan hasil operasi gabungan bersama Bea Cukai.

"Kami sampaikan sejak tanggal Februaei sampai hari ini Dit tipid narkoba Bareskrim bersama Ditjen Bea Cukai khususnya Sub Firektorat Narkotika melakukan operasi gabungan diberi sandi Dewa Ruci 2021," kata Dir Tipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan Siregar dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/3/2021).

Krisno menjelaskan, pengungkapan pertama Pelabuhan Gosong Deli, Belawan, Sumatera Utara. Dalam operasi ini, petugas menangkap dua tersangka yakni RW (41) dan MY (38).

"Barang bukti antaranya sabu sebanyak 42.337 Gram dan Ekstasi 40.038 butir dan H5 10 butir," ujar Krisno. 

Operasi itu ketika petugas gabungan sedang melakukan patroli di jalur laut Gosong Deli. Saat bertugas, aparat melihat kapal yang mencurigakan dan melakukan pengejaran hingga akhirnya dapat dihentikan. 

"Membawa muata empat paket kecil dan dua paket besar berisi pil warna merah muda dan 40 paket kemasan teh China yang diduga narkotika jenis Sabu," ucap Krisno.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 62, Pas 60 ayar (4), Pasal 60 ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Pasal 114 AYAT (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Subsidaur Pasal 112 (2) Jo Pasal 132 ayar (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

Selanjutnya penangkapan kedua dilakukan di Pantai Tanjung Piayu Laut, Kota Batam, Kepri. Dalam operasi itu petugas menangkap tiga orang tersangka yaitu, MA (25), MM (25), dan FK (27).

"Barang bukti yang diamankan adalah 45.000 butir ekstasi," tutur Krisno.

Saat dilakukan interogasi, tersangka MA mengaku diperintah oleh EM warga Malaysia yang akan diberikan kepada tersangka TN yang merupakan seseorang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Akibat perbuatannya itu, mereka disangka melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Subsidair Pasal 112 (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.(rel)


Padang,Lintas media News.
Ketua DPRD Sumbar Supardi menegaskan komitmen lembaganya tentang keterbukaan informasi publik dan Komisi Informasi Sumbar.

"Jabgaj ragukan komitmen DPRD untuk perintah UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan lembaga yang dilahirkan UU ini yaitu  Komisi Informasi (KI) Sumbar," ujar Supardi yang menerima Komisi Informasi dalam rangka penyerahan kinerja KI tahun 2020, Selasa 30/3-2021 di ruang kerja Ketua DPRD Sumbar.

Nofal Wiska selaku ketua didamping komisioner dan lima Asisten Ahli KI Sumbar mengatakan terima kasih atas dukungn DPRD Sumbar baik fasilitasi sarana dan prasarana termasuk mengawal anggaran Komisi

'Terima kasih pak ketua yang memberikan suppor habis terhadap kiinerja KI selama 2020 dan berharap makin kencang lagi di tahun-tahun berikutnya,"ujar Nofal.

Supardi menegaskan bahwa KI yang 2029 cukup andil memasifkan keterbukaan informasi publik di Sumbar.

"Saya minta tahun ini dan kedepan jangan sampai melemah, keterbukaan menjadi entri point pemerontahan yang bersih," ujar Supardi.

Sehingga itu kata Supardi KI Sumbar tetap menjaliin kemitraan strategis yang harmonis dengan stakholder.

"Terutama dengan Komisi I DPRD Sumbar yang menjadi mitra dalam penyusunan rencana anggaran dan mengawasi penggunaan anggaran KI Sumbar," ujar Supardi.

Laporan Kinerja KI Sumbar 2020 KI juga menyerahkan ke Ketua dan Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar.

"Sebagai evaluasi KI 2020 masih belum maksimal walau cukup lincah meski tahun itu panndemi sangat mengurita, banyak kerja keterbukaan baik sidang sengketa informasi publik maupun penguatan keterbukaan ke badan publik dan publik di Sumbar," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas.

HM Nurnas juga berharap KI segera siapkan KUA tahun 2022 dan menyiapkan alasan detil terkit rencana Pemporov Sumbar melakukan rasionalisasi.

"Saya minta KI buat surag permohonan ke DPRD Cq Komisi I DPRD Sumbar terkait permintaan untuk tidak merasionalisasi anggaran karena akan menggerus kegiatan KI di 2021," ujar HM Nurnas.

Juga KI mengancar penambahan anggaran di perubahan terkait rencana strategis dalam meujudkan Sumbar Provinsi Informatif kembali, termasuk mensinergiskan dengan aplikasi Sisitem Informasi Nagari (SINar).

"KI harus buat program pendukung terujudnya sistem SINar melibatkan Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP)," ujar Nurnas.(rilis: ppid-kisb)


PADANG.Lintas Media News.
Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, laporan keterangan pertanggungjawaban disampaikan kepala daerah dapat dilihat kinerja kepala daerah dalam pencapaian visi dan misi secara terukur sasaran dan target ditetapkan.

"Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah 2020 bisa digunakan perumusan kebijakan strategis pembangunan daerah dimasukan dalam RPJMD Sumbar 2021-2026 proses sedang berjalan," ujar Supardi  saat paripurna paripurna DPRD Sumbar, Selasa, 30 Maret 2021.

Adapun agenda paripurna penyampaian nota pengantar LKPJ kepala daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2020, penyampaian nota pengantar rancangan awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2026 , pembentukan panitia khusus pembahasan LKPJ kepala daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2020, dan pembentukan panitia khusus pembahasan awal dan Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2026

Menurut Supard, pasal 263 UU nomor 23 tahun 2014 dijelaskan RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah.
"RPJMD Sumbar mengacu perubahan RPJPD Sumbar tahun 2005- 2025 baru disepakati DPRD dan Pemda dan saat ini proses evaluasi Kementrian Dalam Negeri," ujar Supardi politisi Gerindra ini.

Lanjut Supardi, nota pengantar LKPJ kepala daerah Sumbar 2020 apa permasalahan dan capain target kinerja ditetapkan.

"LKPJ kepala daerah Sumbar 2020 dan rancangan awal RPJMD Sumbar 2021- 2026 akan dibahas DPRD bersama Pemda sesuai mekanisme ditetapkan tata tertib DPRD melalui pansus terlebih dahulu dibahas teknis komisi- komisi," ujar Supardi.

Rapat dipimpin ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi wakil ketua Indra datuk Rajo, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Gubernur Sumatera Barat, anggota DPRD Sumbar, utusan OPD, tim ahli dan Sekwan DPRD Sumatera Barat Raflis.(fwp-sb)

Panyalaian, Lintas Media.News.com.
Parik Paga " SURAU TUO ", NAGARI PANYALAIAN, yang didirikan setahun lalu. Kiprahnya, sebagai komunitas tempat berkumpul, berserikat untuk mempelajari adat budaya minang kabau. Eksistenya, tetap jalan. Meski, keberadaanya dipandang sebelah mata oleh sebagian orang.

Lahirnya, Parik Paga Surau Tuo Nagari Panyalaian, tidak lebih dari menjawab tantangan dan perkembangan peradaban zaman yang menggerus sendi sendi budaya dari hari kehari. Untuk menjawab tantangan tereebut, maka terlahirlah sebuah gagasan untuk mendirikan sebuah perkumpulan atau katakanlah tempat berserikat untuk berbagi ilmu dalam mempelajari budaya minang kabau.

Jadi, jangan menganggap keberadaan Parik Paga Surau Tuo untuk ajang gagahan tanpa punya tujuan. Artinya, kita yang ada dalam Parik Paga Surau Tuo, punya tanggung jawab moral yang tidak ringan, apalagi kita membawa nama Nagari Panyalaian. Tentu, keberadaan komunitas ini harus bisa dipertanggung jawabkan sebagai lembaga yang mempelajari dan menggali budaya minang kabau dihadapan banyak orang, ujar Akmal, Rangkayo Marajo saat bincang bincang dengan LintasMedia.News.com dikediamanya, Selasa, 30/3/2021.

Lebih kurang, satu tahun keberadaan Parik Paga Surau Tuo ini ada, berbagai kegiatan sosial, adat dan budaya sudah kita lakukan. Begitu juga, jumlah keanggotaan Parik Paga dari bulan kebulan makin banyak. Animo dan tespon anak budaya akan komunitas ini sangat tinggi. Hal tersebut, terlihat dari keseriusan anak anak muda tersebut menggali lebih dalam tentang budaya minang kabau yang selama ini dimatanya hal yang tidak perlu dipelajari.

Disamping, mempelajari budaya minang kabau. Kita, para tetua adat terlebih dahulu mengisi dada mereka dengan ilmu agama sebagai landasan untuk melangkah lebih jauh. Setahun berjalan, harapan itu mulai tumbuh ilmu yang diajarkan diserap dengan serius, petatah petitih, langkah salangkah yang diiberikan sudah dapat digunakan sebagai paga diri dalam melangkah. Meski, kesempurnaan itu masih jauh, ujar Akmal.

Tokoh masyarakat Nagari Panyalaian. Adrison, Dt. Parpatiah mengatakan, satu tahun keberadaan Parik Paga Surau Tuo Nagari Panyalaian terbentuk. Selama ini, perhatian Pemerintah nagari Panyalaian boleh dikatan masih minim dan cenderung cuek akan keberadaan Parik Paga Surau Tuo ini. Pada hal, parik paga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan nagari.

Lahirnya parik paga, merupakan implementasi dari keberadaan Lembaga Kerapatan Adat Nagari secara utuh (KAN). Namun, KAN sebagai lembaga adat kurang arif dalam menyikapi keberadaan Parik Paga Surau Tuo yang dibentuk atas kesepakatan bersama, termasuk KAN selaku lembaga Adat nagari Panyalaian.

Jujur, kita tidak mengemis mintak perhatian Pemerintah nagari Panyalaian atau KAN selaku lembaga tempat bernaungnya Parik Paga Surau Tuo. Setahun keberadaan parik paga, segala bentuk kegiatan tetap jalan seperti yang kita harapkan. Meski sulit, kami sebagai yang dipercaya menjalankan amanah ini akan tetap berkarya demi mengembalilam marwah adat dan budaya terhadap generasi muda yang nyaris melupakan akar rumput budayanya.

Meski, keberadaan parik paga dinagari seperti tamu dirumahnya sendiri kami tidak akan mengemis untuk mintak diperhatikan. Andai, para petinggi nagari memahami secara utuh keberadaan Parik Paga Surau Tuo. Banyak, hal yang dapat diambil sisi baiknya. Dahulu, anak nagari secara adat minim akan pengetahuanya tentang adat. Sekarang,setelah bergabung dan belajar secara tekun mereka memahami benar kekurangan yang mereka miliki selama ini, tukuk Adrison, Dt.Parpatiah.(maisopisano)

Pd,Panjang.LintasMedia.News.com 
Dinas Sosial PPKBP3A, gelar lomba Lembaga Pemberdayaam Masyarakat(LPM ) berprestasi tingkat kota Padang Panjang Tahun 2021. Lomba digelar di Aula Kantor PPKBP3A,Senin(29/3)

Ke Enam LPM itu, berasal dari Kelurahan Pasar Usang, Silaing Atas, dan Silaing Bawah dari Kecamatan Padang Panjang Barat (PPB). Sedangkan untuk Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT) yaitu LPM Sigando, Koto Panjang dan Ekor Lubuk.

Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA, Osman Bin Nur, usai acara pada LintasMedia.News.com mengatakan, LPM berperan dalam mendorong kelurahan dalam menjalankan berbagai program, baik program pemerintah, maupun program dati LPM itu sendiri. Saling berkolaborasi, membantu dalam menyelesaikan program yang berhubungan langsung dengan pembangunan dan masyarakat.

"Di balik kelurahan yang sukses, ada peranan LPM yang membantu pemerintah dalam mengujudkan berbagai program pembangunan digelontorkan pemeintah, ujar Osman.

Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Tismaria, menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas LPM sebagai mitra pemerintah, meningkatkan layanan masyarakat serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap enam LPM ini dapat memaparkan inovasi sesuai dengan penilaian yang telah disepakati dan mendapatkan hasil yang terbaik," ungkapnya.

Bertindak selaku juri dalam lomba tersebut, Ketua DPD LPM Kota Padang Panjang, Dr. Novi Hendri, SE, M.Si, dan pengurus DPD, Salmayeti dan Arismantri.

Novi Hendri menjelaskan, yang dinilai dalam lomba ini diantaranya administrasi, ekspos, wawancara, inovasi, serta kekompakan antar anggota LPM itu sendiri, ujar Novi Hendri.

Dengan digelarnya, lomba LPM tingkat kota Padang Panjang tahun 2021 "Kami berharap, salah satu LPM terpilih jadi terbaik nanti mampu berjuang di lomba LPM berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat dan meraih hasil terbaik," harapnya. (maison)

Mentawai.Lintas Media News.
Untuk tingkat kecerdasab dan kesejahteraan masyarakat di Mentawai saat ini minimal berkemampuan pendidikan terendah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Maksudnya disetiap dusun sudah mesti ada pendidikan SMA. Karena itu pemerintah wajib mendisain kemajuan masyarakat dan kemajuan pembangunan tidak terlepas dari program  dan kegiatan jika tidak Mentawai akan sulit berkembang.  

Hal ini disampaikan bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabagalet pada acara peresmian 40 Unit Perumahan untuk keluarga nelayan di dusun Bose Desa Sikabaluan, Mentawai, Senin (29/3/2021).

Hadir dalam acara forkopimda oleh Kadis Perikan, Kadis Pertanian, dan Kadis Perumahan serta beberapa OPD terkait lainnya.
Bupati Mentawai juga katakan, membangun desa itu harus berangkat dari alam yang ada, potensi desa dan masyarakat daerahnya. 

"Peran dukungan masyarakat amat diperlukan dalam percepatan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Masyarakat sebagai pelaku utama mesti membuka diri dan siap bekerjasama dengan pemerintah daerah agar hasil pelaksanaan pembangunan dapat dirasakan lebih bermanfaat," ajak Yudas.

Yudas Sabagalet , Bupati yang sedang proses pengajuan disertasi pendidikan S3 doktor itu mengatakan, produk tangkapan ikan di Dusun Bose ini sedang kita pikirkan bagaimana bisa mendunia. 

"Dan tentunya nanti dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah,  sehingga kesejahteraan masyarakat nelayan dapat diwujudkan," ungkapnya.  

Yudas juga menghimbau, agar setiap desa dibangun berdasarkan cirikhas dan potensi masing-masing desa.

"Sehingga pembangunan dilakukan berangkat dari potensi alam, budaya desa masing - masing sehingga kita tau apa keunggulan yang dapat memajukan Mentawai secara umum," harapnya.

Sementara itu Kepala Desa Sikabaluan Afrijon menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Bupati serta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar terhadap masyarakat nelayan Bose.

"Kami bangga pak Bupati Yudas Sabagalet merupakan sosok Bapak Pembangaunan bagi masyarakat Kepulauan Mentawai yang saat ini telah maju pesat, sejajar dengan pemkab/ko lain di Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya. Dan yang luar  biasa adalah perhatian pak Bupati Yudas selalu perhatian bagaimana perekonomian masyarakat dapat berkembangan dan meningkat setiap tahunnya," ujarnya bangga. (Aries)

Kayu Agung, Lintas Media News

Dewan Pimpinan Pusat Gema Perjuangan Maharani Nusantara (DPP GPMN) bersama perwakilan beberapa staf Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pertanian melakukan kunjungan kerja ke sekretariat DPD GPMN Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Propinsi Sumsel, Senin, 29 Maret 2021

Agenda kunjungan kerja DPP GPMN  yang didampingi Ketua DPW Sumsel Yani Paslah dalam rangka mensosialisasi beberapa program Pemerintah Pusat tentang program LPDB, dan Bantuan sosial Tunai (BST) bagi pelaku UMKM dan juga progam tentang Ruang Kelas Baru (RKB) Rencananya ada sekitar 50 pondok pesantren yang akan menjadi target.

"Tujuan kunjungannya ini selain mensosialisasikan beberapa program-program kerja kepada DPD Kabupaten OKI, pihaknya juga fokus untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat dari pandemi Covid-19, dan diharapkan bisa jadi motor pengerak perekonomian rakyat agar segera bangkit dari keterpurukan," ujar Daddy.

Selain itu, Daddy mengaku ada beberapa lembaga yang menjadi sasarannya, diantaranya yakni koperasi-koperasi yang menjadi binaan pondok pesantren itu sendiri. Program-program tersebut saat ini pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan beberapa Kementerian. 

Dengan adanya program ini diharapkan dapat memberikan stimulus bagi seluruh pelaku UMKM terutama yang menjadi binaan pondok pesantren dan sekitarnya yang ada diseluruh Sumatera Selatan.

"Ya seperti tadi saya ceritakan agar para pelaku UMKM terutama yang menjadi binaan pesantren terutama secara luas se-Sumsel agar bisa menggerakkan roda perekonomian sehingga bisa bangkit dari keterpurukan," tandasnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten OKI, Jailani S.Pd, menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pimpinan Ponpes, para Kiyai, dan Ulama se-Kabupaten OKI yang telah turut serta membantu mensukseskan sosialisasi program ini. 

"Alhamdulillah, dari pagi tadi sampai sore ini berjalan lancar. Kegiatan ini menindaklanjuti kegiatan sebelumnya yaitu program yang disampaikan oleh Pak Ketum dan alhamdulilah dapat persetujuan dan support dari seluruh pihak sehingga kegiatan sukses," ujarnya.

Jailani berharap apa yang telah dilakukan pihaknya dapat segera terealisasi. "Semoga semua yang kami perjuangkan, semua yang kami harapkan dengan kerjasama yang baik dengan seluruh Ponpes dan Kiyai itu bisa terlaksana dan terealisasi," harapnya.

Terkait pendataan yang dilakukan, anggota dan pengurus GPMN OKI Jailani mengaku saat ini sedang dalam proses.

"Kemarin sudah ada 5-10 bahkan lebih proposal yang sudah kami usahakan. InsyaAllah 50 proposal yang disampaikan oleh pak Ketum tadi akan segera kami selesaikan agar segera sampai ke Pemerintah Pusat," akunya.

Ia juga menjelaskan bahwa program tersebut bukan saja diperuntukkan bagi kalangan masyarakat Ponpes, namun juga berlaku untuk masyarakat umum.

"Kemarin kita sudah program pendataan untuk UMKM sebanyak 3600 e-KTP dengan sesuai mekanisme yaitu UMKM dan berkerjasama dengan koperasi mandiri. Selanjutnya untuk Ponpes yaitu pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru), dan kedepan kita juga akan membuat program untuk Gapoktan dan KUBE (Kelompok Usah Bersama)," jelasnya.

Saat ini GPMN di Provinsi Sumsel sudah terbentuk di 18 Kabupaten/Kota, dan baru 10 Kabupaten/Kota yang sudah resmi dilantik. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) GPMN, Yani Paslah.

Menurutnya hingga saat ini GPMN Sumsel sudah merealisasikan beberapa program diantara yakni program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)

Pada periode awal, pada saat diberlakukannya Permenkop nomor 6 tahun 2020, bantuan BPUM yang diberikan pemerintah sebesar 2,4 juta per pemohon, dan GPMN Sumsel sudah mengajukan sebanyak 5700 pemohon dengan angka realisasi sebanyak 5300.

Karena adanya perubahan aturan, saat ini pemerintah hanya memberikan sebesar 1,2 juta per pemohon untuk BPUM dan 1,2 jutanya lagi adalah pinjaman tanpa bunga.

"Saat ini terjadi perubahan lagi karena ada mafia-mafia di Kemenkop maka Permenkop tadi diubah lagi menjadi Permenkop nomor 2 tahun 2021. Yang tadinya pemohon menerima total 2,4 juta menjadi 1,2 juta untuk BPUM dan 1,2 juta adalah pinjaman tanpa bunga," terangn Yani.

Selain program BPUM, Yani mengaku ada program lain yang akan siap dikucurkan bagi masyarakat, yakni BST (Bantuan Sosial Tunai).

Menurutnya di daerah-daerah lain program BST sudah banyak terealisasi, sementara untuk di Sumatera Selatan belum terealisasi. Hal ini dimungkinkan karena informasi untuk program tersebut belum tersampaikan secara maksimal. Atas dasar itulah pihaknya memiliki inisiatif untuk menjemput program-program yang ada untuk segera direalisasikan ke masyarakat yang ada dibawah.

"Makanya kami akan berjuang dan secepat mungkin secara maraton kami akan menyelesaikan BST di Sumsel untuk segera direalisasikan," pungkasnya. (*/deni) 

Indralaya, Lintas Media News

Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, S.H hadiri undangan Bupati Banyuasin H. Askolani, S.H.,M.H dalam menyaksikan bersama-sama pembukaan ajang Betuah Offroad Adventure Banyuasin Bangkit 2021, Sabtu (27/3).

Acara tersebut digelar selama dua hari, yakni 27-28 Maret 2021 bertempat di depan halaman Rusunawa Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar menyampaikan bahwa Offroad ini digelar selama dua hari mulai 27-28 Maret.

Acara ini sendiri diikuti lebih dari 160an peserta se-Sumsel dan luar Provinsi ini, diselenggarakan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Banyuasin yang ke IX (Sembilan).

"Semoga dengan diadakan ajang seperti ini, dapat menambah nilai silahturahmi antara Kepala Daerah sehingga dapat saling bersinergi dalam memajukan daerah masing-masing, khususnya seperti Offroad Adventure Banyuasin Bangkit 2021," ujarnya. (deni/red)


Indralaya, Lintas Media News

Wakil Bupati Ogan Ilir H. Ardani menutup Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH), Sabtu (27/03/2021) bertempat di Gedung Serba Guna KPT Caram Seguguk Kabupaten Ogan Ilir. 

Wakil Bupati H. Ardani mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan panitia penyelenggara atas suksesnya acara (STQH) tingkat Kabupaten Ogan Ilir. 

"Tentunya semua ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh masyarakat, khususnya para panitia yang telah mengupayakan penyelenggaraan STQH ini dengan sangat baik, profesional, dan sistematis. Semoga penyelenggaraan yang baik dan bahkan lebih baik lagi dapat terlaksana di tahun-tahun mendatang," ungkapnya.

H. Ardani juga menjelaskan bahwa pelaksanaan STQH ini memiliki makna yang sangat penting dan syarat dengan nilai-nilai sakral yang perlu diambil dan renungkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Dengan kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran spiritual tentang arti pentingnya ajaran Al-qur'an yang harus kita jadikan sebagai motivasi dasar dalam membangun kepribadian umat islam," ujarnya.

Wakil Bupati juga ucapkan selamat atas prestasi yang diraih oleh para juara dan kepada yang belum berhasil mengingatkan kepada peserta agar terus mengasah kemampuan dengan berlatih.

"Sedangkan, bagi yang sudah dinyatakan sebagai pemenang saya harapkan jangan berpuas diri dulu, tapi lakukan langkah-langkah peningkatan kemampuan dan terus berlatih mempersiapkan diri untuk event STQH tingkat Provinsi nanti dengan harapan membawa hasil terbaik bagi Kabupaten Ogan Ilir," pungkasnya. (deni/red)

Indralaya, Lintas Media News

Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, S.H didampingi Sekda OI, Asisten I Setda OI, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir menerima silahturahmi Tim Satker Jalan Tol yang diwakili Hasan Turcahyo sebagai Project Director Hutama Karya (HK), Jumat (26/3), bertempat di Ruang Rapat Bupati KPT Tanjung Senai Indralaya. 

Bupati Panca mengatakan, pertemuan tersebut membahas keberadaan tiga ruas jalan tol yang membentang di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

"Saya merasa senang karena pembuatan tiga ruas jalan tol tersebut lintas dapat membuat kemajuan untuk pemasukan daerah khususnya di Kabupaten Ogan Ilir ini," ungkapnya.

Selain itu, sambung Bupati, dirinya juga menerima masukan-masukan dari dimana jika terdapat permasalahan dengan warga terkait pembebasan lahan dapat didiskusikan bersama.

"Dalam kesempatan itu juga saya meminta kepada pihak pembanguan ruas jalan tol jika terdapat ruas jalan desa yang rusak akibat dampak pembangunam jalan tol untuk segera diperbaiki sehingga tidak mengganggu aktifitas masyarakat sekitar," bebernya.

Bupati Panca juga berkomitmen agar tidak ada lagi pungutan liar bagi kontraktor dan diharapkan agar pembangunan jalan tol bisa selesai tepat pada waktu yang ditentukan. (deni/red)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.