Pekanbaru, Lintas Media News
Mewakili Bupati Kasmarni, Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso mengikuti Webinar International yang bertema Peran Ulama dalam Pembentukan Tamadun Melayu di Selat Melaka, Rabu (31/03/2021) di Jalan Tengku Bey 1 Pekanbaru. Dalam webinar internasional yang diselenggarakan melalui zoom meeting ini, Wakil Bupati Bengkalis didaulat menjadi keynote speakers (pembicara utama).
Bagus dalam paparannya berbicara tentang peran ulama dalam pembentukan tamadun Melayu Selat Malaka, tidak terlepas dari sosok ulama besar di semenanjung Melaka terdahulu. Kabupaten Bengkalis, satu diantara daerah yang berada dipesisir sumatera yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka.
“Adapun ulama-ulama dimaksud, Wabup membaginya menjadi tiga periode. Periode awal sekitar abad 16-17. Periode kedua abad 18-19 dan periode ketiga, abad 19-20. Penjelasan lebih rinci ketiga periode tersebut, kami tuangkan dalam catatan kecil berbentuk opini yang telah dimuat di surat kabar harian," jelas Santoso.
Lebih lanjut, Bagus memaparkan perjalanan ulama di Negeri Junjungan ini perlu penelitian dan kajian mendalam terkait jaringan ulama di Kabupaten Bengkalis. karena Kabupaten Bengkalis memiliki banyak ulama lokal. Kami apresiasi, MUI Bengkalis yang diketuai H. Amrizal telah menerbitkan buku profil ulama kharismatik.
Pada kesempatan tersebut, Bagus juga menyarankan, agar kedepannya dibuat kajian jaringan ulama Bengkalis, sebab ulama di Bengkalis ini dulunya menuntut ilmu ke semenanjung Melaka bahkan sampai ke pulau Jawa.
"Sebab saya masih ingat beberapa tahun lalu, ada program anak wathan ke Kairo Mesir untuk menuntut ilmu. Nantinya, merekalah yang akan menjadi ulama besar di Bengkalis," ungkapnya.
Diakhir pemamaparannya, Santoso mengajak kita semua memuliakan ulama. Karna, negeri akan bertuah karena ada doanya para ulama. "Mari kita munculkan ulama-ulama di Kabupaten Bengkalis, agar negeri selalu guyub, harmonis dan penuh berkah," tutupnya.
Adapun Narasumber Webinar ini di ikuti seperti Ketua ACIS UTM Melaka Prof Dr Salahudin Suyurno, Ketua STIE Syari'ah Bengkalis M Isa Selamat. Kemudian, Ketua MUI Bengkalis, H Amrizal dan Rektor IAITF Dr H Ahmad Rozai Akbar. (ind/prokopim)
Bengkalis, Lintas Media News
Demi mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kejaksaaan Negeri (Kajari) Bengkalis telah menandatangani komitmen bersama, di Halaman Kejari Bengkalis, Selasa (30/3/2021) pagi.
Bupati Bengkalis Kasmarni dalam sambutannya mengungkapkan, penandatangan komitmen bersama ini perlu kita berikan apresiasi serta dukungan, mengingat semua yang telah dilakukan ini merupakan bagian dari kesungguhan Kajari Bengkalis dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK serta dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan penuh integritas dan akuntabilitas.
"Mudahan-mudahan komitmen muwujudkan WBK dan WBBM di Kajari Bengkalis tidak hanya berhenti pada janji semata, akan tetapi komitmen ini wajib diwujudkan dalam kerja nyata," harapnya.
Kemudian, Bupati Bengkalis Kasmarni menambahkan, kami Pemerintah Kabupaten Bengkalis senantiasa akan memberikan dukungan atau support atas ikhtiar yang dilakukan oleh Kajari Bengkalis dalam membangun zona integritas agar pelayanan supremasi hukum kepada masyarakat bengkalis dapat berjalan secara cepat, tepat, mudah, bersih serta adanya kepastian.
"Dimana penting bagi kita menunjukkan profesionalitas, integritas moral dan kepekaan terhadap aspirasi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Karena dari sisi objektifitas maupun akuntabilitas, implementasinya adalah terciptanya suasana yang kondusif dalam mengembalikan hak masyarakat memperoleh pelayanan publik, rasa keadilan dan kesejahteraan," tutup Kasmarni.
Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Kajari Bengkalis Nanik Kushartanti, Ketua DPRD H Khairul Umam, Kapolres Bengkalis Hendra Gunawan, Ketua Pengadilan Agama Rika Hidayati, Kakan Bea Cukai Ony Ipmawan, Sekretaris Daerah Bengkalis H Bustami HY, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H Ismail, Kepala Bappeda Hadi Prasetyo, Kepala BPKAD Aulia, Kepala Bappenda Supardi, Kadis Perpustakaan Suwarto, Kadis Kominfotik Johansyah Syafri, Kadis Pendidikan Edi Sakura, Kadis Perindag Indra Gunawan, Kadis Kesehatan dr. Ersan Saputra dan undangan lainnya. (ind/prokopim)
Bengkalis, Lintas Media News
Bupati Kasmarni diwakili Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso kunjungi Kantor Kawasan Pelindo Cabang Dumai di Bengkalis, Rabu (24/2/2021).
Kehadiran Bupati Kasmarni melalui Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso langsung disambut Kepala Kantor Kawasan Pelindo Bengkalis Dedy Ismoyo.
Dalam pertemuan singkat tersebut lebih kurang 30 menit, Bagus mengajak Pelindo untuk bekerjasama mengelola pelabuhan di Kabupaten Bengkalis.
"Kita ada empat pelabuhan besar di negeri junjungan yang perlu diperhatikan antara lain, pelabuhan internasional Selat Baru, pelabuhan Bandar Sri Laksamana (BSL), Pelabuhan Kargo BUMD dan pelabuhan Roro. Keinginan kita bersama Bunda Kasmarni selaku Bupati Bengkalis yakni ingin membangun perekonomian masyarakat dengan peningkatan ekspor dari sektor pertanian dan perkebunan yang nantinya diangkut melalui transportasi laut," ungkap Bagus seraya mengajak Pelindo untuk saling mengkaji satu sama lain, sehingga pelabuhan di Bengkalis bisa beroperasi untuk ekspor dan impor.
Kemudian Kepala kantor Kawasan Pelindo Dedy Ismoyo mengatakan saat ini kendala dilapangan yang dialami antaranya kondisi pelabuhan kurang mendukung, draf kedalaman laut serta ponton pengangkut barang.
"Dengan terpenuhi semua syarat tersebut perizinan untuk pelabuhan akan mudah kita dapatkan, dan terkait untuk pekerja tetap kita memfokuskan masyarakat tempatan", kata Dedy.
Selanjutnya, anggota DPRD Bengkalis dapil fraksi PAN Zam Zami sangat mengapresiasi dan cepat tanggap pemerintah dalam mendata aset di Kabupaten Bengkalis, gebrakan ini sangat tepat sekali dilaksanakan. Terkait kerjasama bersama Pelindo sudah lama dilaksanakan, kendalanya hanya pada perizinan. 10 tahun kargo tidak dioperasikan.
"Untuk posisi pelabuhan ini sudah sesuai dengan prosedur dari kementerian, jadi sudah strategis," kata Zam Zami.
Kunjungi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Wilayah Kerja Bengkalis
Usai menyambangi Kantor Pelindo Bupati Kasmarni diwakili Wakil Bupati Bengkalis H Bagus Santoso melanjutkan kunjungan ke Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Wilayah Kerja Bengkalis di Jl. panglima Minal.
Koordinator wilayah kerja KKP Bengkalis-Dumai, Wahyu Rahmi mengatakan saat ini masyarakat banyak mengeluh terhadap biaya pemeriksaan swab antigen yang terlalu mahal, kami berharap ada dispensasi dan kebijakan Pemkab Bengkalis untuk meringankan beban masyarakat.
Bupati Kasmarni melalui Wakil Bupati Bagus Santoso mengatakan secepatnya kami akan mengambil keputusan, karena dari laporan yang didapat memang berat bagi masyarakat untuk mengurus Rapid Test antigen, karena pengeluarannya lebih besar dibandingkan transportasi laut.
"Jika regulasi Rapid tes antigen itu ada yang mengatur, bagimana kita mengupayakan masyarakat bisa mengurus rapid tes antigen tersebut dengan biaya yang rendah," pinta Bagus. (ind/prokopim)
Pdg. Panjang, Lintas Media News
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melakukan verifikasi lapangan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2021 di Padang Panjang. Penilaian dilakukan secara virtual, Selasa (30/3) dengan melibatkan banyak stakeholder.
Dibuka perwakilan dari Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, David Aria Prima secara virtual dan diikuti oleh walikota diwakili Sekda, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Ketua DPRD Mardiansyah, A.Md, Ketua Komisi II, Dr. Novi Hendri, SE, M.Si, assisten dan staf ahli serta kepala OPD se-Kota Padang Panjang.
David menyampaikan, APE merupakan penghargaan tertinggi dari Kemen PPPA, untuk daerah yang dinilai memiliki perhatian tinggi terhadap kesetaraan gender.
"Penilaian saat ini, berbeda dari penilaian tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, kami turun langsung ke lapangan. Namun karena situasi pandemi, kami menilai secara virtual," jelasnya.
David sangat mengapresiasi Padang Panjang telah melengkapi data verifikasi sesuai dengan yang diminta dan tepat pada waktunya.
"Hari ini, kami akan melihat lebih dalam data dan informasi pengakuan gender berdasarkan pengisian formulir evaluasi. Sehingga tim memperoleh data yg lebih lengkap, komprehensif dan objektif sebagai bahan penyusunan indeks persamaan gender yang dimulai pada tahun 2021. Berikanlah informasi yang sebanyak-banyaknya bagaimana penerapan pengarusutamaan gender (PUG) di Padang Panjang kepada dewan juri," sebutnya.
Sekda Sonny menyampaikan, APE merupakan pengakuan atas komitmen dan peran pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi PUG.
"Insyaa Allah kami berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak di Padang Panjang," katanya.
Penyampaian data dan informasi perkembangan PUG ini, paparnya, landasan untuk melakukan langkah strategis dalam mengakselerasi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan merata bagi masyarakat.
Sonny menambahkan, verifikasi ini juga merupakan sebagai dasar pertimbangan dalam menominasikan Kota Padang Panjang sebagai calon penerima penghargaan APE 2021.
"Kami sangat siap untuk dinilai, tentunya dengan seobjektif mungkin. Kami harap kiranya apa yang telah kami lakukan, mendapatkan apresiasi. Begitu juga sebaliknya, kami juga siap untuk menerima hasil evaluasi terhadap kekurangan apa yang menjadi kendala dan kelemahan. Ini akan jadi perhatian pada masa akan datang," tuturnya.
Sementara itu, Mardiansyah menyampaikan, pihaknya selalu mendukung kegiatan PUG ini. Dirinya berharap agar Padang Panjang mendapatkan pengargaan APE setelah dinilai nantinya. (maison pisano)
Pdg. Panjang, Lintas Media News
Wujud kepedulian yang tinggi tanpa mamandang suku, golongan, kaya atau pun miskin. Bila, warga fitimpa kemalangan, untuk urusan bantu membantu, sudah menjadi komitmen BAZ NAS Padang Panjang selaku badan sosial yang diberi amanah dalam mengelola zakat dan menyalurkannya pada orang yang membutuhkan.
Tidak sampai hitungan hari, Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang memberikan bantuan kepada 3 orang Kepala Keluarga yang menjadi korban kebakaran di RT 6 Kelurahan Pasar Usang. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Baznas Ustadz Syamsuarni kepada Kepala Keluarga tersebut, Rabu (31/3).
Turut mendampingi saat penyerahan bantuan itu Sekretaris Lurah Pasar Usang Akbar Syahnan, Kasi Trantib Romi Saputra, Ketua RT 6 Nella Fatma, beserta seluruh pimpinan Baznas dan Kepala Sekretariat Baznas Kota Padang Panjang.
Bantuan yang diberikan oleh Baznas berupa uang tunai dari program Padang Panjang Peduli sebesar 4 juta Rupiah untuk 3 Kepala Keluarga.
Semoga bantuan Program Padang Panjang Peduli ini bisa meringankan beban Keluarga dan kondisi rumah korban terdampak bisa diperbaiki ," ujar Syamsuarni, usai menyerahkan bantuan.
Ketua Baznas juga meminta kepada korban agar bersabar atas musibah yang menimpa mereka dan ke depannya agar lebih berhati-hati, supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari. (maison pisano)
Jakarta, Lintas Media News
Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang kini menjadi Ketum Umum DPP Partai Adil Makmur (PRIMA), Agus Jabo Priyono berkunjung ke kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jl Veteran II No 7C-Jakarta, Selasa sore (30/3/2021). Politisi nasional yang akrab disapa Agus Jabo ini didampingi timnya, yakni Alif Kamal, Farhan A Dalimunthe, dan juru bicaranya Anshar Manrulu.
Mereka diterima langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat, Drs. Firdaus, M.Si bersama pengurus lainnya, yakni Yono Hartono S.Pd.I, M.Pd.I (Wakil Sekretaris JenderaL) dan Makali Kumar, SH (Wakil Bendahara Umum).
Kunjungan tersebut dalam rangka membangun kemitraan dalam membangun Bangsa kedepan. Meskipun terkesan mendadak, namun pertemuan itu terlihat penuh keakraban dan semangat kebersamaan. Antara Agus Jabo (Ketum PRD) dan Firdaus (Ketum SMSI).
Saat menyambut kunjungan Ketum PRD bersama rombongannya di ruang pertemuan kantor SMSI Pusat tersebut, Firdaus menjelaskan secara singkat tentang SMSI. "Anggota SMSI merupakan kumpulan Perusahaan Media Siber di Indonesia. Alhamdulillah, SMSI sekarang sudah menjadi konstituen Dewan Pers," ujar Ketum SMSI, Firdaus.
Pasca resmi menjadi Konstituen Dewan Pers, pengurus pusat SMSI membentuk News Room yang berisikan seluruh anggota SMSI. News room ini dinamakan Siberindo.co, Indonesia Today dan Siber Indonesia Network.
"Kami akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terutama dalam mewujudkan perusahaan media Siber yang sehat, berkualitas dan profesional," harapnya.
Sementara itu, Ketum PRD, Agus Jabo dengan gaya khas-nya yang santai namun serius, menjelaskan tentang semangatnya untuk mewujudkan Bangsa Indonesia yang dibangun dengan nilai-nilai nasionalisme Kebangsaan, kerakyatan, dan keumatan.
"Sudah 75 tahun kehidupan bernegara dan berbangsa dalam tiga masa pemerintahan, baik masa Sukarno, Orde Baru, dan masa reformasi. Tetapi cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial belum pernah terwujud" jelas Jabo.
Dijelaskan Jabo, upaya mewujudkan kemakmuran, yang berarti terpenuhinya hak-hak dasar Warga Negara sebagai manusia bermartabat, tersumbat oleh macetnya redistribusi sumber daya dan kekayaan bangsa di tangan segelintir orang.
Kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)pada 2019 lalu menyebut 1 persen orang terkaya di Indonesia mengusai 50 persen aset nasional.
Sementara itu, hingga akhir 2019, jumlah rakyat miskin dengan ukuran pengeluaran Rp 16 ribu per hari masih berjumlah 24,79 juta orang atau 9,22 persen. Kalau ukurannya dinaikkan berdasarkan standar keterpenuhan hak dasar, maka jumlah orang miskin bisa melebihi separuh penduduk Negeri ini.
Ketimpangan dan kemiskinan lahir dari rahim yang sama: sistem ekonomi dan politik yang menyebabkan kekayaan dan sumber daya tidak terdistribusi secara adil. Di satu sisi, segelintir orang atau kaum 1 persen menguasai sumber daya. Disisi lain, orang banyak atau kaum 99 persen berebut potongan kecil dari kue ekonomi.
Akibatnya, banyak warga Negara yang kesulitan mengakses kebutuhan dasarnya, terutama pangan, air bersih, sandang, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.
Kemudian, dalam persoalan ekonomi, tambah Jabo, pengorganisasian ekonomi seharusnya tak hanya membuka ruang yang lapang bagi setiap warga Negara untuk berusaha dan bekerja, tetapi juga memastikan kemakmuran bisa terbagi bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Setidaknya, begitulah kehendak mulia para Pendiri Bangsa kita, seperti termaktub dalam UUD 1945: mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.Sayang sekali, pendekatan ekonomi yang mengedepankan persaingan bebas, yang menempatkan pelipatgandaan keuntungan (profit) di atas manusia dan alam, telah menginterupsi cita-cita tersebut.Kita tak memunggungi perlunya investasi dan ekonomi pasar," tambahnya.
Namun, keduanya harus diatur agar selaras dengan cita-cita kesejahteraan sosial. No one must be left behind!
Kemudian, dalam persoalan Politik, terang Agus Jabo, dalam demokrasi warga Negara berusaha diyakinkan dengan konsep keadilan: one man, one vote. Namun, ketidaksetaraan ekonomi telah menggugurkan keyakinan suci ini. Ketika kekayaan menumpuk di tangan segelintir orang, maka konsep one man one vote sulit terjadi. Yang terjadi, si kaya bisa membeli partai politik, media massa, penyelenggara pemilu, lembaga survei, bahkan suara pemilih. Politik Indonesia berhadapan dengan dua hal yang saling bertaut. Pertama, kekayaan ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir orang.
Kedua, politik Indonesia makin “transaksional” dan berbiaya tinggi. Situasi itulah yang menjerumuskan bangsa ini ke dalam dua persoalan pokok. Pertama, ketimpangan ekonomi yang sangat parah. Kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara rakyat banyak hanya menunggu tetesannya (trickle down effect).
Kedua, demokrasi politik yang tidak menyediakan ruang bagi aspirasi rakyat banyak. Arena politik Indonesia didesain, dengan menggunakan strategi “ambang batas” (electoral, parliamentary, dan presidential threshold) sebagai hanya arena pertarungan para oligarki.
"Jalan keluar kondisi bangsa saat ini adalah, kita butuh alat politik baru. Partai-partai yang ada sekarang tak bisa diharapkan sebagai penyambung lidah rakyat banyak. Selain secara langsung maupun tidak langsung dibawah kendali oligarki," jelas Jabo.
Dituturkan,partai-partai yang ada sekarang bercorak sangat tradisional, patron-klien, sistem kekerabatan, dan feodalistik.
Kemudian, tata kelolanya juga sangat tidak demokratis. Hampir semua kebijakan partai terkonsentrasi di tangan segelintir elit partai. Para petinggi partai tak ubahnya para pemilik partai. Mustahil untuk mengharapkan perubahan politik yang lebih baik, yang lebih maju (progressif), yang lebih berkeadilan sosial, dengan hanya mengandalkan atau menyerahkan harapan pada partai-partai yang ada sekarang.
Diterangkan Jabo, kita butuh alat politik baru, sebuah partai baru, yang mencerminkan kehendak dan partisipasi rakyat. Partai yang menjadi alat politik bagi rakyat banyak. Partai yang dikelola secara demokratis dan modern. Selain itu, partai baru ini harus bisa menjawab persoalan bangsa sekarang. Tak hanya bisa mengumbar kritik, tetapi juga menawarkan visi dan program baru untuk kemajuan Indonesia. Partai yang siap memperjuangkan agenda politik untuk rakyat banyak: demokrasi, pemerintahan bersih, dan kesejahteraan sosial.
"Untuk itulah, kami-para aktivis politik, intelektual, pelaku usaha kecil dan menengah, penggiat lingkungan, serikat buruh, petani, masyarakat adat, pembela hak-hak perempuan dan anak, dan lain-lain—telah berkumpul untuk mendirikan partai baru, yakni Partai Adil Makmur atau PRIMA. Insya Allah, 1 Juni 2021 akan kita deklarasikan," tegasnya.
Visi PRIMA, jelas Agus Jabo yang bakal jadi Ketua Umum-nya ini, adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan: masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan visi itu, PRIMA akan memperjuangkan program-program yang pro rakyat. Pertama, Pajak yang berkeadilan. Dimana Prima akan memperjuangkan reformasi perpajakan di Indonesia agar lebih berkeadilan. Pertama, mereka yang berpenghasilan rendah dan menengah diringankan, sedangkan yang berpengasilan tinggi membayar pajak lebih banyak. PRIMA akan merombak skema pajak penghasilan (PPh) yang ada sekarang.
Pendapatan yang senilai atau di bawah upah minimum akan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Sebaliknya, pendapatan di atas upah minimum akan diklasifikasi ulang dengan tarif progressif.
"Kami juga mempertimbangkan untuk memberlakukan pajak kekayaan. Bisa berbasis kekayaan (net-wealth tax), pengalihan/perpindahan kekayaan, ataukenaikan nilai aset/kekayaan atau capital gain tax," tegas Jabo.
Agus Jabo dalam pertemuan itu juga menuturkan bahwa DPP PRIMA akan memperkuat eksistensinya sebagai partai baru, akan turut serta ikut bertarung dalam Pemilu 2024 mendatang.
Partai yang telah memiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM pada 2020 ini, akan ikut bertarung di pentas politik nasional pada pemilu 2024.
Artinya Partai ini memenuhi ketentuan konstitusi dan perundang-undangan, tandas Jabo.
Lebih jauh dijelaskan bahwa PRIMA memang di inisiasi oleh PRD (Partai Rakyat Demokratik) bersama beberapa organ lainnya. Namun dalam perjalanannya, PRIMA sebagai kekuatan politik membuka diri mengajak semua komponen bangsa untuk memperkuat partai politik yang mengusung isu anti oligarki itu.
Dalam upaya itu, DPP PRIMA dibawah komando Ketua Umum, Agus Jabo dan jajaran telah banyak bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh Islam. Antara lain Presiden PSII yang bermarkas di Grogol, Ketua dan Pengasuh Pondok Yayasan Taman Qur'an Indonesia (Ust. Andi Arlin, Lc., MA). Ketua Harian Parmusi, KH. Farid Oqbah, Pemuda Muslimin Indonesia, Pemuda Hidayatullah, Sejumlah Alumni HMI MPO, PB PII dan lainnya.
"Sampai saat ini agenda silaturahmi itu masih terus berjalan. Silaturahmi terjalin dengan baik karena memang Bung Agus Jabo itu berlatar belakang Kader PII ( Pelajar IsLam Indonesia ).
Menutup pertemuan, Rombongan Agus Jabo dan Ketum SMSI beseserta pengurusnya, sholat magrib berjamaah. Kemudian mereka berpose dan makan malam bersama. (*/b)
Foto bersama kegiatan sosialisasi PLKK Award bertemakan "Raih Juara, dengan Layanan Prima" bersama Semen Padang Hospital (SPH) di Padang, 25 Maret 2021. (foto:hms.ptsp) |
Padang, Lintas Media News
Dalam persiapan menghadapi PLKK Award, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang menggelar sosialisasi PLKK Award bertemakan "Raih Juara, dengan Layanan Prima" bersama Semen Padang Hospital (SPH) di Padang, 25 Maret 2021 lalu.
Staf Ahli Direktur SPH, dr Dewi Nensi Putri, MARS mengungkapkan, SPH merupakan salah satu dari mitra PLKK dari BPJamsostek dalam melayani kesehatan terhadap peserta yang mengalami kecelakaan akibat kerja. Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) adalah fasilitas pelayanan kesehatan berupa Klinik, Puskesmas, Balai Pengobatan, Praktek Dokter Bersama, dan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada kasus Kecelakaan Kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja (KK-PAK).
"Alhamdulillah, Semen Padang Hospital menjadi salah satu dari nominasi untuk PLKK Award. Bahkan kita juga sekalian bersiap untuk mengikuti Paritrana Award. Jadi dari kegiatan tersebut, kita diberi informasi mengenai apa saja yang perlu kami persiapkan untuk dapat meraih juara pada dua award tersebut," jelas Dewi.
Ia juga menyambut niat baik BPJamsostek dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Sehingga ia dan segenap pihak di SPH akan mempersiapkan sebaik mungkin dalam menghadapi ajang bergengsi tersebut.
Dalam waktu dekat, lanjut Dewi, ia akan mempersiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan. Selain itu, pihaknya juga akan membentuk tim khusus untuk menghadapi PLKK dan Paritrana Award.
"Kami akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kalau bisa kami dapat memenangkan dua penghargaan bergengsi dari BPJamsostek ini," kata Dewi bersemangat.
Sementara itu, di sisi lain, Kepala BPJamsostek Cabang Padang, Yuniman Lubis menjelaskan, pemberian PLKK Award merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melayani perawatan dan pengobatan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan terutama pada masa pandemi COVID-19 dan merupakan penghargaan tahunan kepada PLKK.
Semen Padang Hospital merupakan salah satu PLKK yang telah mitra BPJamsostek selama 5 tahun belakangan dalam program JKK RTW, yakni fasilitas kesehatan yang memberikan layanan kesehatan terhadap peserta yang mengalami kecelakaan akibat kerja.
"Selama menjalin kerjasama tersebut, SPH memiliki kinerja yang sangat bagus dengan tingkat utilisasi yang paling bagus. Sementara itu, utilisasi merupakan salah satu penilaian penting dalam PLKK Award," katanya.
Ia juga mengatakan, utilisasi merupakan kunjungan dari peserta BPJamsostek. Jadi dari data BPJamsostek, SPH memiliki penilaian yang cukup tinggi jika dibandingkan 22 faskes lain yang ada di Sumbar.
Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mensosialisasikan Paritrana Award kepada SPH. Ia berharap melalui hal ini, maka akan ada perwakilan dari faskes sebagai PLKK yang akan bersaing dalam Paritrana Award dengan daerah lainnya di Indonesia. (*/b)
Warga Jorong Pudung Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam mengucapkan terima kasih kepada Pemda Agam karena telah memberikan perhatian kepada warga di Nagari Bawan.
Khususnya bagi jorong pudung dengan melakukan pengaspalan hotmix jalan lingkar dari sp pudung menuju proyek, walaupun sempat tertunda beberapa kali karna covid 19.
Ucapan terima kasih tersebut juga di sampaikan oleh tokoh masyarakat nagari Bawan Zaenal Tanjung, Jorong Pudung Nagari Bawan, Kecematan Ampek Nagari mewakili warga setempat, melalui via telepon Selasa (30/3).
Camat Ampek Nagari Roza Syafdefianti mengatakan jalan sepanjang 7300 meter dan lebar 3,5 meter tersebut awalnya dalam kondisi rusak parah bahkan setiap tahun diusulkan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), baik ditingkat nagari maupun kecamatan, karna tuntutan dan harapan warga selama ini sudah bisa dipenuhi,
Alhamdulillah pada tahun ini bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah kabupaten Agam melalui Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Agam
“Sebagai rasa syukur wali jorong pudung Atrizal Fahm mengucapkan terima kasih kepada Pemda Agam karena sudah merealisasikan jalan lingkar tersebut dengan pengaspalan hotmix, sehingga sekarang dalam proses pekerjaan.
Tambahan anggota DPRD Agam wakil komisi 1V Bapak Yopi Eka androni SE ME, daerah pemilihan agam 2 yang juga mewakili masyarakat Kecamatan ampek nagari berharap dengan dibangunnya jalan tersebut bisa mendukung kelancaran transportasi warga setempat, terlebih warga masyarakat di jorong pudung nagari Bawan Kecematan ampek nagari.
Tambahan wali nagari Bawan Kamiruddin pembangunan jalan dalam proses pekerjakan dan ini tidak terlepas dari upaya tuntutan kepentingan masyarakat dalam rangka peningkatan dan kelancaran transportasi yang tentunya sangat berdampak bagi peningkatan perekonomian masyarakat. (Fahmi/jr)
Kayu Agung, Lintas Media News
Dewan Pimpinan Pusat Gema Perjuangan Maharani Nusantara (DPP GPMN) bersama perwakilan beberapa staf Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pertanian melakukan kunjungan kerja ke sekretariat DPD GPMN Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Propinsi Sumsel, Senin, 29 Maret 2021
Agenda kunjungan kerja DPP GPMN yang didampingi Ketua DPW Sumsel Yani Paslah dalam rangka mensosialisasi beberapa program Pemerintah Pusat tentang program LPDB, dan Bantuan sosial Tunai (BST) bagi pelaku UMKM dan juga progam tentang Ruang Kelas Baru (RKB) Rencananya ada sekitar 50 pondok pesantren yang akan menjadi target.
"Tujuan kunjungannya ini selain mensosialisasikan beberapa program-program kerja kepada DPD Kabupaten OKI, pihaknya juga fokus untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat dari pandemi Covid-19, dan diharapkan bisa jadi motor pengerak perekonomian rakyat agar segera bangkit dari keterpurukan," ujar Daddy.
Selain itu, Daddy mengaku ada beberapa lembaga yang menjadi sasarannya, diantaranya yakni koperasi-koperasi yang menjadi binaan pondok pesantren itu sendiri. Program-program tersebut saat ini pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan beberapa Kementerian.
Dengan adanya program ini diharapkan dapat memberikan stimulus bagi seluruh pelaku UMKM terutama yang menjadi binaan pondok pesantren dan sekitarnya yang ada diseluruh Sumatera Selatan.
"Ya seperti tadi saya ceritakan agar para pelaku UMKM terutama yang menjadi binaan pesantren terutama secara luas se-Sumsel agar bisa menggerakkan roda perekonomian sehingga bisa bangkit dari keterpurukan," tandasnya.
Dikesempatan yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten OKI, Jailani S.Pd, menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pimpinan Ponpes, para Kiyai, dan Ulama se-Kabupaten OKI yang telah turut serta membantu mensukseskan sosialisasi program ini.
"Alhamdulillah, dari pagi tadi sampai sore ini berjalan lancar. Kegiatan ini menindaklanjuti kegiatan sebelumnya yaitu program yang disampaikan oleh Pak Ketum dan alhamdulilah dapat persetujuan dan support dari seluruh pihak sehingga kegiatan sukses," ujarnya.
Jailani berharap apa yang telah dilakukan pihaknya dapat segera terealisasi. "Semoga semua yang kami perjuangkan, semua yang kami harapkan dengan kerjasama yang baik dengan seluruh Ponpes dan Kiyai itu bisa terlaksana dan terealisasi," harapnya.
Terkait pendataan yang dilakukan, anggota dan pengurus GPMN OKI Jailani mengaku saat ini sedang dalam proses.
"Kemarin sudah ada 5-10 bahkan lebih proposal yang sudah kami usahakan. InsyaAllah 50 proposal yang disampaikan oleh pak Ketum tadi akan segera kami selesaikan agar segera sampai ke Pemerintah Pusat," akunya.
Ia juga menjelaskan bahwa program tersebut bukan saja diperuntukkan bagi kalangan masyarakat Ponpes, namun juga berlaku untuk masyarakat umum.
"Kemarin kita sudah program pendataan untuk UMKM sebanyak 3600 e-KTP dengan sesuai mekanisme yaitu UMKM dan berkerjasama dengan koperasi mandiri. Selanjutnya untuk Ponpes yaitu pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru), dan kedepan kita juga akan membuat program untuk Gapoktan dan KUBE (Kelompok Usah Bersama)," jelasnya.
Saat ini GPMN di Provinsi Sumsel sudah terbentuk di 18 Kabupaten/Kota, dan baru 10 Kabupaten/Kota yang sudah resmi dilantik. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) GPMN, Yani Paslah.
Menurutnya hingga saat ini GPMN Sumsel sudah merealisasikan beberapa program diantara yakni program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)
Pada periode awal, pada saat diberlakukannya Permenkop nomor 6 tahun 2020, bantuan BPUM yang diberikan pemerintah sebesar 2,4 juta per pemohon, dan GPMN Sumsel sudah mengajukan sebanyak 5700 pemohon dengan angka realisasi sebanyak 5300.
Karena adanya perubahan aturan, saat ini pemerintah hanya memberikan sebesar 1,2 juta per pemohon untuk BPUM dan 1,2 jutanya lagi adalah pinjaman tanpa bunga.
"Saat ini terjadi perubahan lagi karena ada mafia-mafia di Kemenkop maka Permenkop tadi diubah lagi menjadi Permenkop nomor 2 tahun 2021. Yang tadinya pemohon menerima total 2,4 juta menjadi 1,2 juta untuk BPUM dan 1,2 juta adalah pinjaman tanpa bunga," terangn Yani.
Selain program BPUM, Yani mengaku ada program lain yang akan siap dikucurkan bagi masyarakat, yakni BST (Bantuan Sosial Tunai).
Menurutnya di daerah-daerah lain program BST sudah banyak terealisasi, sementara untuk di Sumatera Selatan belum terealisasi. Hal ini dimungkinkan karena informasi untuk program tersebut belum tersampaikan secara maksimal. Atas dasar itulah pihaknya memiliki inisiatif untuk menjemput program-program yang ada untuk segera direalisasikan ke masyarakat yang ada dibawah.
"Makanya kami akan berjuang dan secepat mungkin secara maraton kami akan menyelesaikan BST di Sumsel untuk segera direalisasikan," pungkasnya. (*/deni)
Indralaya, Lintas Media News
Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, S.H hadiri undangan Bupati Banyuasin H. Askolani, S.H.,M.H dalam menyaksikan bersama-sama pembukaan ajang Betuah Offroad Adventure Banyuasin Bangkit 2021, Sabtu (27/3).
Acara tersebut digelar selama dua hari, yakni 27-28 Maret 2021 bertempat di depan halaman Rusunawa Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar menyampaikan bahwa Offroad ini digelar selama dua hari mulai 27-28 Maret.
Acara ini sendiri diikuti lebih dari 160an peserta se-Sumsel dan luar Provinsi ini, diselenggarakan dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Banyuasin yang ke IX (Sembilan).
"Semoga dengan diadakan ajang seperti ini, dapat menambah nilai silahturahmi antara Kepala Daerah sehingga dapat saling bersinergi dalam memajukan daerah masing-masing, khususnya seperti Offroad Adventure Banyuasin Bangkit 2021," ujarnya. (deni/red)
Indralaya, Lintas Media News
Wakil Bupati Ogan Ilir H. Ardani menutup Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH), Sabtu (27/03/2021) bertempat di Gedung Serba Guna KPT Caram Seguguk Kabupaten Ogan Ilir.
Wakil Bupati H. Ardani mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan panitia penyelenggara atas suksesnya acara (STQH) tingkat Kabupaten Ogan Ilir.
"Tentunya semua ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh masyarakat, khususnya para panitia yang telah mengupayakan penyelenggaraan STQH ini dengan sangat baik, profesional, dan sistematis. Semoga penyelenggaraan yang baik dan bahkan lebih baik lagi dapat terlaksana di tahun-tahun mendatang," ungkapnya.
H. Ardani juga menjelaskan bahwa pelaksanaan STQH ini memiliki makna yang sangat penting dan syarat dengan nilai-nilai sakral yang perlu diambil dan renungkan dalam kehidupan sehari-hari.
"Dengan kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran spiritual tentang arti pentingnya ajaran Al-qur'an yang harus kita jadikan sebagai motivasi dasar dalam membangun kepribadian umat islam," ujarnya.
Wakil Bupati juga ucapkan selamat atas prestasi yang diraih oleh para juara dan kepada yang belum berhasil mengingatkan kepada peserta agar terus mengasah kemampuan dengan berlatih.
"Sedangkan, bagi yang sudah dinyatakan sebagai pemenang saya harapkan jangan berpuas diri dulu, tapi lakukan langkah-langkah peningkatan kemampuan dan terus berlatih mempersiapkan diri untuk event STQH tingkat Provinsi nanti dengan harapan membawa hasil terbaik bagi Kabupaten Ogan Ilir," pungkasnya. (deni/red)
Indralaya, Lintas Media News
Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, S.H didampingi Sekda OI, Asisten I Setda OI, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir menerima silahturahmi Tim Satker Jalan Tol yang diwakili Hasan Turcahyo sebagai Project Director Hutama Karya (HK), Jumat (26/3), bertempat di Ruang Rapat Bupati KPT Tanjung Senai Indralaya.
Bupati Panca mengatakan, pertemuan tersebut membahas keberadaan tiga ruas jalan tol yang membentang di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
"Saya merasa senang karena pembuatan tiga ruas jalan tol tersebut lintas dapat membuat kemajuan untuk pemasukan daerah khususnya di Kabupaten Ogan Ilir ini," ungkapnya.
Selain itu, sambung Bupati, dirinya juga menerima masukan-masukan dari dimana jika terdapat permasalahan dengan warga terkait pembebasan lahan dapat didiskusikan bersama.
"Dalam kesempatan itu juga saya meminta kepada pihak pembanguan ruas jalan tol jika terdapat ruas jalan desa yang rusak akibat dampak pembangunam jalan tol untuk segera diperbaiki sehingga tidak mengganggu aktifitas masyarakat sekitar," bebernya.
Bupati Panca juga berkomitmen agar tidak ada lagi pungutan liar bagi kontraktor dan diharapkan agar pembangunan jalan tol bisa selesai tepat pada waktu yang ditentukan. (deni/red)