Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah didampingi Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmang menyaksikan proses pembayaran ganti kerugian tol ruas Padang-Pekanbaru, Sesi Kapalo Hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang, di Hall Ibu Kota Kabupaten (IKK) Nagari Parik Malintang Kecamatan Enam Lingkung.
Juga terlihat hadir dalam acara ini, Staf Ahli Gubernur Sumbar Syafrizal, SH. Perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Perwakilan BIN Daerah Sumatera Barat, Polres Padang Pariaman dan Kodim 0308 Pariaman, Pejabat Pembuat Komitmen Kementrian PUPR, Kepala Bagian Dana dan Jasa Kanwil BRI Cabang Padang, Kabid Pengadaan Tanah dan Pengembangan Yuhendri, S.Si. Plt. Camat Lubuk Alung Zarmiati, S.AP. MM, Kabag TPKS Setdakab. Wirson, S.Sos. MM dan di masyarakat penerima uang ganti kerugian tol ini.
Dalam sambutannya, Gubernur mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan tol ini. Sehingga, biaya ganti kerugian dapat dibayarkan pada hari ini, dengan tertib dan lancar.
"Hari ini merupakan pertemaun yang ke-16, untuk pembayaran ganti kerugian tol ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang ini. Dimana sudah selesai dibayarkan kurang lebih 1000 titik, jadi tinggal tugas Hutama Karya untuk pelaksanaan pembangunan selanjutnya", ujar Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya, Kamis (30/12/2012).
Mahyeldi katakan, sejak dilantiknya Bupati dan Walikota se Sumatera Barat pada Februari hari lalu, dua tugas utama yang ditekankan yakninya penanggulangan covid dan kelancaran pembangunan termasuk jalan tol.
"Dan yang menjadi tugas kami dalam pembangunan tol ini, adalah sosialisasi dan penetapan lokasi, ketika penetapan lokasi telah dilaksanakan maka pembangunan tol ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan," katanya.
Gubernur juga menambahkan, bahwa tidak ada pihak yang menghambat pelaksanaan tol ini. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang ingin daerahnya juga dilalui jalur tol, karena tol ini bermanfaat dan memberikan keuntungan kemajuan pembangunan daerah.
"Pergunakan uang ganti kerugian tol ini dengan sebaik-baiknya serta untuk hal yang bermanfaat. Sehingga, uang ini dapat memberikan nilai tambah dan tidak habis secara percuma," harap Mahyeldi.
Sebelumnya, Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang dalam sambutannya mengatakan. Pada hari ini, akan diserahkan ganti kerugian untuk 33 bidang dengan dana lebih kurang Rp. 34 Milyar Yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat nagari Sungai Buluh Selatan, Sungai Buluh Barat, Nagari Lubuk Alung dan Nagari Sicincin.
"Semoga ganti kerugian ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat yang menerima dan dapat dipergunakan terhadap keperluan jangka panjang. Seperti membelikan tanah kembali sebagai investasi atau membangun usaha yang dapat menunjang perekonomian. Kami juga berharap, dengan adanya pembangunan jalan tol ini dapat menjamin keberlangsungan program pembangun nasional dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Kepala Bidang Pengadaan tanah dan Pengembangan BPN Sumbar Yuhendri, S.SIT, MH. dalam laporannya menyampaikan. Hasil inventarisasi dan identifikasi sebanyak 1.486 bidang, pengumuman 1.471 bidang, penilaian 1.232 bidang, dan musyawarah 1.083 bidang. Sementara target berikutnya, untuk kelengkapan dokumen sebanyak 226 bidang yang sudah dimusyawarahkan dan 203 bidang yang dalam penilaian, progres secara keseluruhan kegiatan pengadaan tanah ini sesuai dengan tahapannya sudah sebesar 77 persen. Dimana, biaya ganti kerugian ini diberikan langsung oleh Kementrian PUPR.
"Kami harapkan kepada masyarakat yang terkena dampak tol ini yang belum menerima uang ganti kerugian, insyaallah jika hal ini segera dipenuhi mudah-mudahan dapat kita serahkan uang ganti kerugian kepada semua pemiliknya,"tutupnya. (*/b/hms)
Pdg. Panjang, Lintas Media News
LintasMedia.com- Sesuatu pekerjaan bila dikerjakan dengan serius dan melibatkan banyak orang. Yakainlah, akan membuahkan hasil yang sempurna. Hal tersebut, terbukti dengan terpilihnya, Dinas Dukcapil Padang Panjang menjadi JUARA I dalam Lomba Perangkat Daerah Terinovatif Kota Padang Panjang Tahun 2021.
Beragam Inovasi, telah dilahirkan oleh kantor pelayanan publik, dalam memudahkan masyarakat mengurus segala keperluan administrasi kependudukanya.
Selaku OPD, memiliki peringkat pertama, dan OPD paling banyak melahirkam Inovasi, berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah Kota Padang Panjang.
Bersama OPD lainya, piagam penghargaan hasil jerih payah secara team, diserahkan oleh Wakil Walikota Padang Panjang, Drs.Asrul di Hall Lt.3 Balaikota pada Selasa, 28 Desember 2021 lalu. Disamping piagam, pemerintah daerah juga memberikan uang peransang sebesar Rp 7.500.000.
Kepala Dinas Dukcapil, Maini menjawab LintasMedia.com, diruang kerjanya mengatakan, reward atau penghargaan ini dipersembahkan untuk semua pegawai Dukcapil yang telah bekerja siang malam guna mengujudkan administrasi yang cepat, akuran dan terukur, tetap mengacu pada aturan dan UU berlaku.
Tidak mudah memang, tapi berkat kerja Team Work yang solid dan jalannya garis kordinasi antar Bidang satu dengan Bidang yang lain membuat semua pekerjaan jadi lancar. Artinya, Capil dalam menerapkan prinsip kerja satu untuk semua, merupakan motto yang selalu dipegang teguh oleh anak anak dalam bekerja, ujar Maini.
Lebih jauh Sang Kadis mengatakan, ujud dari kerja sa itu, terlihat dari rahian prestasi telah di capai Dukcapil Padang Panjang, mulai tingkat Provinsi, kota maupun ditingkat Nasional. Semua, penghargaan itu dipersembahkan untuk semua ASN dan pegawai honorer lingkup Dukcapil Padang Panjang.
Tanpa, bantuan dan jalinan kerjasama yang terjalin jarmonis selama ini, mustahil segala prestasi ini dapat Dukcapil gapai. Bertahun tahun, menjaga kekompakan ini. Bukan kerja gampang, berbagai kendala dan hadangan merintangi jalanya birokrasi di Dukcapil ini. Berkat, sentuhan kekeluaraan yang kuat semua kendala dan hadangan dapat dilalui.
Semoga kedepannya, kami selalu bisa berinovasi dalam memberikan layanan yang membahagiakan bagi masyarakat Padang Panjang. Dengan, puluhan Ivovasi sudah dilahirkan akan sangat berguna bagi kelancaran masyarakat mengurus administrasi kependudikanya.
Untuk itu, kami menghimbau pada masyarakat segera lengkapi administrasi kependudukanya. Dengan, banyaknya ivovasi dilahirkan Dukcapil, semua untuk mempermudah masyarakat mengurus segala keperluan administrasi kependudukan.
Dengan terpilihnya, Dukcapil sebagai OPD terinovasi. Atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kami keluarga besar Dukcapil mengucapkan terimakasih untuk BAPPEDA Padang Panjang, LAN RI, dan semua pihak yang telah membantu pelaksanaan inovasi kami selama ini, pungkas, Dra. Maini.(maison pisano)
Padang, Lintas Media News
Mengakhiri tahun 2021, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Padang laksanakan Acara Penutupan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan pada Rabu (29/12/31). Turut hadir dalam acara ini Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sumatera Barat R.Andika Dwi Prasetya didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Sumbar beserta rombongan, Kepala Lapas Kelas IIA Padang beserta jajaran, Perwakilan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumbar dan para Konselor Adiksi dari Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI).
Dalam sambutannya, Kepala Lapas Kelas IIA Padang Era Wiharto menyampaikan apresiasi yang luar biasa bagi seluruh petugas yang terlibat dan warga binaan rehabilitasi yang telah mengikuti kegiatan demi kegiatan dalam layanan ini dengan baik.
Tidak hanya itu, Kalapas juga menyampaikan ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung pelaksanaan program rehabilitasi di Lapas Kelas IIA Padang. "Tanpa dukungan dari berbagai pihak seperti BNNP Sumbar, kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik," ungkap Kalapas Era.
Lebih lanjut Kalapas Era menuturkan bahwa di Tahun 2021 ini residen rehabilitasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil tes urin yang dilakukan kepada seluruh residen rehabilitasi yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lain di dalam blok rehabilitasi.
Kalapas Era bertekad akan lebih menggalakkan keberadakan Agen Pemulihan (Recovery Crew) di Tahun 2022 melalui residen rehab yang telah berhasil menyelesaikan rehabilitasi tersebut. Sehingga dapat membantu lebih banyak warga binaan lain untuk terbebas dari kecanduan dan ketergantungan terhadap Narkoba.
"Kurang lebih 80% dari total warga binaan yang ada di Lapas Padang merupakan korban Narkoba. Dengan adanya agen pemulihan yang berasal dari residen rehab ini, diharapkan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik sehingga memberi dampak positif tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang banyak.
Dalam laporan pelaksanaan layanan rehabilitasi, Konselor Rahmi Satria menyampaikan bahwa secara keseluruhan residen di rehab sosial dan medis merasakan kualitas hidupnya meningkat setelah mendapat layanan rahabilitasi ini. Hal ini dibuktikan dengan hasil assessment akhir yang menunjukkan peningkatan hingga 45-57%.
Konselor Rahmi juga menyampaikan beberapa kendala yang sampai saat ini masih dihadapi dalam pelaksanaan layananan diantaranya sarana prasarana yg belum memadai seperti belum tersedia ruang konseling yang sesuai regulasi, belum adanya tempat penyimpanan arsip residen, hingga residen yang kurang fokus dikarenakan rindu untuk bertemu keluarga selama masa pandemi.
Kendati demikian, meskipun dalam kondisi terbatas, Konselor Rahmi menyatakan seluruh residen memiliki semangat yang luar biasa untuk berubah menjadi lebih baik.
Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala BNNP Sumbar yang diwakili oleh Kepala Bidang Rehabilitasa Josa Maidi. Beliau menyampaikan rasa bangganya terhadap semangat para resident mengikuti layanan rehabilitasi. "BNNP Sumbar mendukung penuh kegiatan rehabilitasi yang ada di lapas. Kedepannya BNNP Sumbat akan berikan pelatihan dan penguatan bagi petugas lapas terkait bagaimana melaksanakan program rehabilitasi untuk memperkokoh pelaksanaan layanan rehab di lapas," ungkapnya.
Josa Maidi berharap kerjasama BNNP dengan lapas dapat terus berjalan. Dirinya juga berharap Lapas Padang bisa menjadi contoh bagi lapas-lapas yang lain dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Selain itu juga berharap agar rekan-rekan yang sudah mendapat layanan rehabilitasi saat kembali ke masyarakat agar tidak kembali lagi ke jalan yg salah. "Jadilah pribadi yang lebih baik yang bisa memberi dampak positif tidak hanya untuk diri, tapi juga bagi masyarakat banyak," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Kakanwil R.Andika Dwi Prasetya juga menegaskan kepada seluruh warga binaan rehabilitasi Lapas Kelas IIA Padang untuk tidak bermain lagi dengan narkoba dan zat adiktif lainnya. Beliau menyampaikan pemindahan ke Nusakambangan akan menjadi hukuman bagi para pelanggar. "Jangan coba-coba lagi untuk kembali menyentuh barang haram tersebut. Saya bersama pak Kadiv tidak akan segan memindahkan ke Nusakambangan jika ada yang melanggar," tegas Kakanwil Andika.
Menurut Kakanwil R. Andika Residen Rehab bisa saja dimungkinkan bertemu dengan keluarga. Hal ini terkait erat dengan salah satu kegiatan yang ada di dalam Program Rehabilitasi.
Selain itu, Kakanwil R.Andika juga meminta Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk mendiskusikan terkait solusi dari kendala yang tengah dihadapi dalam pelaksanaan layanan.
Secara resmi Layanan Rehabilitasi Lapas Kelas IIA Padang Tahun Anggaran 2021 ditutup oleh Kakanwil R. Andika Dwi Prasetya. Pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan sertifikat penghargaan kepada Konselor dan Residen Rehabilitasi Lapas Kelas IIA Padang oleh Kakanwil. Acara ditutup dengan penampilan yel-yel dari residen rehabilitasi dan foto bersama. (b/hms)
Lampung Timur, Lintas Media News
Pemerintah desa (pemdes) Margasari kecamatan Labuhan Maringgai kabupaten Lampung timur (Lamtim) sukseskan pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat, pemberdayaan, penyelenggaraan pemdes dan penanggulangan covid-19, melalui dana desa (DD) Tahun 2021.
Hal tersebut terlihat dari semua kegiatan dilapangan dan dijelaskan oleh kepala desa (kades) desa setempat Wahyu Jaya, dikediaman, Sabtu (26/12/2021)
Menurut kades semua kegiatan yang masuk dalam APBDes sudah terserap dan terealisasi dengan baik,di penghujung tahun 2021,suksesnya semua kegiatan itu berkat kerja sama semua pihak.
"Selaku kades saya tentu bertanggung jawab dengan semua kegiatan dan saya pun sudah mengecek langsung dilapangan dan secara administrasi,alhamdulilah kegiatan tahun ini bisa trealisasi dan dilaksanakan,saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak,khususnya pamong desa dan masyarakat desa Margasari yang sudah turut andil membangun desa"jelasnyaBidang pelaksanaan pembangunan Desa Rp.102.039.000,- Penyediaan jambanisasi sebanyak 50 unit, Penyelenggaraan BLT dana desa Rp.900.000.000,- : 250 KPM X 12 bulan X Rp.300.000,- pemberian bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu.
Penyelenggaraan Desa wisata dengan pelaksanaan pembangunan Gazebo di hutan mangrove yang berada di desa margasari kecamatan Labuhan Maringgai, di tempat terpisah masyarakat margasari yang enggan di sebutkan namanya sangat mengapresiasi upaya kepala desa margasari untuk memajukan desa margasari untuk menjadi desa wisata," tutupnya (Yudi)
Padang, Lintas Media News
Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2021, PT Semen Padang menggelar webinar Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perusahaan Sebagai Bentuk Komitmen Pencegahan Korupsi, pada Senin (27/12/2021).
Webinar dengan tema "Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi" itu dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar Dr. Anwarudin Sulistiyono, dan BoA and Co Founder PT Proxsis Solusi Bisnis, Roni Sulistyo Sutrisno, S.T., CLA sebagai pemateri.Dibuka oleh Plt Dirut PT Semen Padang Asri Mukhtar, webinar tersebut diikuti seluruh Dewan Komisaris PT Semen Padang dan juga Direktur Keuangan PT Semen Padang, Tubagus Muhammad Dharury, staf pimpinan dan karyawan, serta mitra perusahaan yang terdiri dari vendor dan distributor. Webinar tersebut juga diikuti jajaran Kejaksaan Tinggi Sumbar, yaitu Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar Suyanto, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Aidil, serta Koordinator Bidang Pidana Khusus Basril dan Sigit.
Asri Mukhtar dalam sambutannya mengatakan, webinar SMAP ini adalah sebagai salah satu bentuk komitmen Dewan Komisaris, Direksi serta karyawan PT Semen Padang dalam mengimplementasikan SMAP berbasiskan SNI ISO 37001:2016 yang dimulai pada tahun ini.
Tentunya, dengan adanya komitmen penerapan SMAP ini, proses bisnis dari fungsi-fungsi di dalam perusahaan yang berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan telah diidentikasi risiko penyuapan dan dirumuskan mitigasi risikonya.
Namun begitu, penerapan SMAP tidak akan efektif bila hanya dijalankan insan perusahaan saja. Penerapan SMAP ini juga sangat membutuhkan Komitmen dan dukungan dari semua pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan PT Semen Padang.
"Jadi, dengan adanya SMAP berbasis SNI ISO 37001 tersebut, maka diharapkan akan semakin memperkuat apa yang telah perusahaan lakukan sebelumnya, guna mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik," kata Asri Mukhtar.
Pada dasarnya, sebut Asri Mukhtar, PT Semen Padang telah memiliki pedoman, prosedur, sosialisasi rutin dan tools yang mendukung untuk mewujudkan PT Semen Padang yang bersih dari tindakan kecurangan dan penyuapan, seperti adanya Whistle Blowing System (WBS), penunjukan Risk Owner dan GCG Officer untuk mengawal pengelolaan risiko dan GCG di masing-masing Unit kerja.Bahkan pada tahun 2021, Perusahaan menerima 1 laporan penerimaan gratifikasi dari karyawan yang diberikan oleh rekanan. Sedangkan untuk laporan tindakan kecurangan melalui WBS pada 2021, sampai saat ini belum ada laporan yang masuk kepada WBS officer.
"Kami mengapresiasi adanya laporan ini, karena membuktikan bahwa karyawan PT Semen Padang sudah sangat mengerti bahwa penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan, dan harus dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi yang ada di PT Semen Padang," ujarnya.
Komisaris Utama PT Semen Padang Mohammad Agus Samsudin, menyampaikan terimakasih kepada Kajati Sumbar dan BoA and Co Founder PT Proxsis Solusi Bisnis yang hadir meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri pada seminar tentang korupsi yang digelar secara virtual ini.
"Bicara anti korupsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita semuanya untuk melakukan apa yang disebut dengan governance. Bagaimana kita semua menjadi identiti yang bagus dan itu dimulai dari diri sendiri. Saya berkeyakinan bahwa teman-teman di PT Semen Padang sudah melakukannya dengan baik," katanya.
Kajati Sumbar Dr. Anwarudin Sulistiyono mengapresiasi kegiatan yang dilakukan PT Semen Padang dalam rangka Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap 9 Desember.
"Saya apresiasi kegiatan yang digelar PT Semen Padang ini. Ayo, mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayo jangan korupsi, dan jangan bosan-bosan serta lelah untuk berbuat baik," kata Anwarudin.
Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum, sebut Anwarudin, rada-rada capek, karena semakin ditindak semakin banyak yang melakukan pidana korupsi. Bahkan, sinyalemen dari Tokoh Proklamator Bung Hatta sekitar tahun 1970-an juga telah memberikan warning, yaitu korupsi telah membudaya di Indonesia.
"Warning dari Bung Hatta yang itu harus dimaknai bahwa ini suatu peringatan. Kalau budaya, bangsa Indonesia seharusnya tidak punya budaya korupsi. Cuma memang kok intensitasnya sudah di segala lini," ujarnya
Mantan Wakajati Jawa Timur itu juga mengapresiasi PT Semen Padang yang telah berikhtiar terus untuk melakukan suatu upaya-upaya dalam rangka GCG yang tentunya akan mengeliminir mengenai adanya froud, gratifikasi dan lain sebagainya.
Untuk itu, kepada manajemen PT Semen Padang dan insan perusahaan, teruslah meningkatkan dan mensinergikan sistem-sistem yang sudah dibuat, seperti WBS yang menurutnya merupakan langkah-langkah mewujudkan GCG di PT Semen Padang yang notabenane merupakan perusahaan kebanggaan bangsa Indonesia.
"Apa yang telah dilakukan PT Semen Padang ini sudah sangat bagus, saya apresiet, dan ini sejalan dengan Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Presiden No 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi," berbernya.
Terkait manfaat ISO 37001:2016, Anwarudin pun memaparkan 6 prinsip dasarnya. Pertama, proporsional prosedur, yaitu harus taat dan dipertanggungjawabkan, serta dilaksanakan atau diimplementasikan. Kedua adalah komitmen pimpinan. Menurutnya, komitmen pimpinan itu sangat penting, dan PT Semen Padang menurutnya sangat komit mengimplementasikannya.
Kemudian yang ketiga dan seterusnya, adalah manajemen resiko, due diligence, komunikasi, serta monitor dan evaluasi.
Sedangkan, manfaat dari ISO 37001 ini adalah untuk mencegah tindak pidana korupsi, menyelamatkan innocent people, membangun islan of integrity, membangun budaya integritas dan membangun citra korporasi.
"Tindak pidana korupsi suatu hal serius dan khusus di Indonesia, korupsi sudah merampas hak-hak ekonomi rakyat, hak-hak ekonomi negara, dan hak-hak tentang pembangunan di masyarakat Indonesia yang tujuannya sebagaimana dalam konstitusi adalah masyarakat yang adil dan makmur," katanya.
Anwarudin juga memaparkan tindak pidana korupsi. Kata dia, UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa korupsi identik dengan suap. Menurutnya, suap itu terdiri dari dua, suap aktif (memberi suap) dan suap pasif (menerima suap).
Kemudian, korupsi juga terjadi pada penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi, termasuk kerugian keuangan negara atau kerugian eknomi negara. "Bahkan, sekarang ini kami tidak lagi fokus hanya pada kerugian keuangan negara, tapi juga fokus pada kerugian ekonomi negara," ujarnya.
Melalui kegiatan webinar ini, Anwarudin meminta PT Semen Padang untuk terus melakukan pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi dengan meningkatkan kerjasama dengan instasi penegak hukum, meningkatkan pengembangan standar dan prosedur yang dirancang untuk menjaga integritas perusahaan.
"Selain itu, terus juga meningkatkan transparansi pada perusahaan, di samping tetap memprihatinkan prinsip business judgement rule dan good corporate governance dalam setiap pengambilan keputusan," tuturnya.
Sementara itu, BoA and Co Founder PT Proxsis Solusi Bisnis, Roni Sulistyo Sutrisno memaparkan dasar hukum penerapan SMAP di lingkungan BUMN. Kata dia, SMAP bukan suatu yang baru, tapi penting diterapkan untuk mencegah dan memberantas penyuapan dan korupsi di BUMN.
Ada sejumlah regulasi tentang penerapan SMAP ini. Di antaranya, UU No.11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Penyuapan, UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, serta UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
"Regulasi lainnya, Perpres No.54 tahun 2018, serta Surat Menteri BUMN S-35/MBU/02/2020 tentang Pelaksanaan Perpres No.54 tahun 2018 dan Surat Menteri BMUN S-17/S.MBU/02/2020 tentang Sertifikasi ISO 37001 SMAP di BUMN," katanya.
Sejumlah regulasi tersebut, katanya, diharapkan juga dapat menekan atau meminimalisir terjadinya penyuapan dan korupsi, apalagi hasil survey persepsi tahun 2020 yang dilakukan Transparancy International menyebut bahwa penyuapan dan korupsi di Indonesia, berada pada score 37 dari 100 dan rangking 102 dari 180 negara.
"Ini PR besar, alhamdulillah Kementerian BUMN sudah mencetus diri. Dan kabarnya juga sudah mulai diikuti Kementerian keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai. Mudah-mudahan semakin banyak menerapkan SMAP ini, survei persepsi penyuapan dan korupsi di Indonesia bisa semakin baik," ujarnya.
Di akhir webinar dilaksanakan kegiatan pengisian kuesioner pemahaman SMAP stakeholders, dan penandatanganan komitmen dukungan stakeholder terhadap penerapan SMAP di PT Semen Padang. (*/b/hms)