Payakumbuh, Lintas Media News.

Yusrizal, wartawan Mingguan BIN News terpilih kembali memimpin PWI Cabang Payakumbuh/50 Kota untuk tiga tahun mendatang, 2019-2022. "Alhamdulillah saya dipercaya kembali memimpin PWI oleh teman-teman," kata Yusrizal.

Pemilihan Ketua PWI Payakumbuh 50 Kota ini berlangsung hangat. Dua Calon Ketua yaitu Yusrizal  dan Jefri Ricardo Magno alias Bule dari Harian Singgalang. Lewat voting, Yusrizal meraih 8 suara dan Jefri 4 suara. "Pemilihan Ketua PWI Payakumbuh 50 Kota berlangsung demokratis dan penuh kekeluargaan," kata Zulnadi sebagai pimpinan sidang.

Konferensi Cabang PWI Payakumbuh 50 Kota berlangsung di Ngalau Resto, Payakumbuh, Sabtu (30/3) dibuka oleh Ketua PWI Provinsi Sumbar Heranof Firdaus. Hadir Bupati 50 Kota diwakili Sekda Drs. Widia Putra, M.Si dan Walikota Payakumbuh diwakili Staf Ahli Roslayetti, M.Pd.

Dalam arahannya Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus mengatakan, rekrutmen anggota baru PWI perlu dilakukan secara selektif melalui UKW (Uji Kompetensi Wartawan). Diharapkan Pemkab 50 Kota dan Pemko Payakumbuh dapat membantu penyelenggaraan UKW di daerah ini.

Menurut Heranof Firdaus, UKW dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas wartawan itu sendiri. Dengan telah berkompeten tentunya wartawan itu akan mendapat pengakuan dan penghargaan yang layak dari perusahaan pers mau pun dari stakeholder.

Konferensi Cabang PWI Payakumbuh 50 Kota berakhir Sabtu sore, ditutup oleh Kadis Kominfo Kota Payakumbuh John Kenedi. "Kami akan support Ketua PWI terpilih dengan program yang meningkatkan kapasitas wartawan Anggota PWI," kata John Kenedi.

Dalam Konferensi Cabang PWI Payakumbuh 50 Kota ini, Tim PWI Sumbar datang cukup lengkap yaitu Ketua PWI Heranof Firdaus, Sekretaris PWI Widia Navies, Wakil Ketua Eko Yanche Edrie, Wakil Ketua Sawir Pribadi, Dewan Kehormatan PWI Sumbar Zulnadi dan Gusfen Khairul. (*)

Padang,Lintas Media News.
Dari 780.000 orang lebih tenaga kerja di Padang, baru 300.040 orang, yakni 40,34 persen yang terdaftar aktif sebagai peserta BPJS sementara,setiap penerima upah itu wajib mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, karena ini adalah amanat UU No 40 Tahun 2004.

Hal itu disampaikan Kepala kantor BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang Padang Yuniman Lubis
Didampingi Account Representatif khusus Handi Putra Refridianto,padaSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Fave Hotel, Kamis (28/3/2019).

Disebutkan Yuniman,sampai 31 Desember 2018 tercatat Lebih kurang 2,2 juta tenaga kerjasama di Padang, baru 22,85 persen yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan.Untuk itu,program Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan ini di Sumatera Barat (Sumbar)  menjadi perhatian khusus oleh BPJS Nasional karena, pekerja penerima upah selama ini terkesan di abaikan.

Menurut Yuniman, potensi yang tebanyak belum mengikuti program BPJS Ketenagakerjana ini adalah Usaha Kecil Menegah (UKM), dan sektor bukan penerima upah seperti petani, ojek dan lain sebagainya. Di Sumbar dari data BPS tercatat ada sekitar 844 ribu lebih atau 34 persen dari jumlah penduduk Sumbar.

"Kita tidak akan tau, apa yang akan terjadi saat kita dalam melaksanakan aktivitas kerja kita. Karena kecelakaan kerja, adalah satu jenis resiko yang tidak perna kita duga dan itu sangat mungkin terjadi, dimanapun dan dalam bidang pekerjaan apapun. Mulai dari luka ringan, luka parah, cacat sebagaian anatomis bahkan meninggal dunia," papar Yuniman.

Untuk itu, kata Kepala Kantor Cabang BPJS Padang, susai amanah UU No 40 Tahun 2004 tentang BPJS menyebutkan, "Saat ini, negara kita telah membuat sebuah kebijakan untuk para pekerja, dengan program BPJS Ketenagakerjaan yang akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pekerja, baik itu jamin jesehatan, atau kecelakaan kerja sampai jaminan hari tua, dan kemudahan lainya," jelas Yuniman.

Menurut Yuniman BPJS cabang kota Padang dengan wilayah kerja, Kota Padang, Kabupeten Pessel, Kota Padang Pariaman dan Kabupaten Pariaman serta Kabupaten Mentawai.

Sosialisasi yang digelar BPJS Ketenagakerjaan cabang Kota Padang dan penggerak jaminan sosial Indonesia dengan Ikatan Keluarga Wartawan (IKW) tersebut
dihadiri, Ketua IKW Hendrison didampingi Pembina IKW Taf Chaniago dan puluhan pemilik media cetak dan online serta wartwannya.(b)

Padang,Lintas Media News.
Terkait aturan serta batasan-batasan yang harus dipahami oleh awak media  untuk pemberitaan dan penyiaran iklan kampanye peserta Pemilu di media,
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan rapat koordinasi (rakor)sekaligus mensosialisasikan Peraturan KPU No. 7 tahun 2017 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.

Anggota KPU Sumbar Gebril Daulay selaku narasumber mengatakan.Peraturan KPU No.7 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PKPU No. 5 tahun 2018, bahwa kampanye melalui iklan dan media cetak dan elektronik dimulai sejak tanggal 24 Maret s.d 13 April 2019. Dengan tersosialisasinya sederet aturan dan batasan tersebut, diharapkan pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan dengan baik.

Dalam paparan kampanye terhadap kontestan Pemilu 2019 ini,Gabril menekankan bagaimana tata cara bersosialisasi dan menayang iklan baik di media TV, media cetak radio dan media online. Media perlu mengetahui serta memahami pointer-pointer terkait batasan-batasan dalam hal sosialisasi dan penayangan iklan kontestan pemilu, agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Sementara, Fivner narasumber dari  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar mengimbau, rekan-rekan media dan peserta pemilu untuk dapat mentaati regulasi yang telah ditepakan KPU RI dalam hal sosialisasi dan penayangan iklan ke tengah masyarakat.

"Mudah-mudahan ini dapat dipahami, sehingga pelaksanaan Pemilu 2019 ini dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Senada dengan Fivner,narasumber dari KPI Sumbar Yuni Aryati, menekankan, pihaknya secara intens akan melakukan pengawasan terhada sosialisasi dan tayangan iklan peserta pemilu di media televisi dan radio, sekaligus memastikan tayangan tidak  melebihi durasi sesuai yang ditetapkan KPU.

"Mudah-mudahan pelaksanaan pemilu yang berintegritas di Sumatera Barat dapat tetcapai, sesuai dengan harapan bersama," harapnya.

Rakor yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan do'a. Kemudian  dilanjutkan dengan diskusi, dipandu oleh Kabag Teknis dan Humas KPU Sumbar Agus Catur Rianto di Hotel Pangeran.Rabu (26/3).(b)

Padang,Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengingatkan, bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tinggal 21 hari lagi,  sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) harus ada himbauan serta mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat umum agar tetap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, dalam menghadapi perhelatan Pemilu 2019.

Hal ini disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Penguatan Pengawasan Netralisasi ASN, TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Aula Kantor Gubernur, Rabu (27/3/2019).

Seharusnya pihak pemerintah sudah ada himbuan melalui baliho atau spanduk mengajak masyarakat ikut menjaga masyarakat dapat berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bijaksana.

“Sebagai ASN kita dapat berperan mensosialisasikan pemilu yang damai kepada masyarakat, melalui baliho dan spanduk untuk mensukseskan pemilu yang berkualitas,” ajak Nasruk Abit.

Dalam sambutan Nasrul Abit juga menghimbau ASN Sumbar, baik dari kabupaten dan kota untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2019. Sebagai abdi negara, ASN yang memiliki hak pilih dilarang memiliki kecenderungan tertentu terhadap kegiatan politik.

“Netralitas TNI-Polri dan ASN kunci sukses pemilu, karena sebagai aparat negara kita dilarang mendukung langsung calon Presiden, calon legislatif atau mendukung partai politik manapun. Untuk itu ASN janganlah bermain politik, tetapi gunakan hak pilihnya pada 17 April nanti,” kata Wagub Sumbar.

Bagi ASN yang tidak netral, Wagub Sumbar kembali mengingatkan bahwa akan ada sanksi yang akan didapat. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana pemilu.

“Apalagi sebagai ASN kita patut waspada karena banyak yang mengawasi pergerakan kita. Salah sedikit kita akan dilaporkan ke Bawaslu dan tentunya sanksi akan menanti. Tentu hal ini sangat tidak kita harapkan. Oleh karena itu sebagai ASN netralitas adalah harga mati,” ucap Nasrul Abit.

Selanjutnya Wagub Sumbar optimis dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 di Sumatera Barat akan berjalan dengan aman dan terkendali, dengan bekerjasama dengan Polri dan TNI tentu saja membantu segala sesuatu untuk kesuksesan Pemilu 2019.

"Apalagi sekarang kita sudah urutan ke 26 di Indonesia sebagai daerah yang rawan pemilu, yang sebelumnya kita urutan ke tiga yang potensi terjadi kekacauan pemilu 2019, ini menandakan Sumbar sudah termasuk aman penyelenggaraan pemilu," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri, Komjen Pol. Moechgiyanto, SH menyampaikan bahwa, institusi Polri menjadi tumpuan masyarakat untuk menciptakan Pemilu Serentak 2019 yang sehat, kompetitif, dan aman.

Moechgiyanto berharap semua pihak, baik  ASN, maupun TNI-Polri, penyelenggara pemilu, dan semua pihak dapat saling bekerjasama agar pemilu berjalan damai.

Ada beberapa potensi ancaman dan gangguan pemilu 2019 yang perlu kita waspadai, yaitu maraknya black campaign dan negative campaign, provokasi, keberpihakan atau ketidak netralan dalam penyelenggaraan pemilu dari ASN, TNI-Polri, money politic, dan bentrok antar pendukung parpol.

"Untuk itu perlu strategi penguatan netralitas pada pemilu 2019 dengan melibatkan semua unsur terkait dalam pelaksanaan ini (pengamanan Pemilu 2019) harus bersinergi, baik KPU, Bawaslu, kontestan, partai pendukung, massa pendukung, Polri-TNI, pemerintah daerah, media, tokoh masyarakat ini harus kompak,” ucapnya.

“Apapun risikonya Pemilu 2019 harus berlangsung aman, damai, lancar, kompetensi sehat dan tidak boleh mengorbankan konflik yang menyebabkan perpecahan dan kesatuan bangsa serta bagi Polri NKRI harga mati,” tambahnya.

Ketuaa Badan Pengawasan Pemilu Sumbar Surya Efitrimen mengatakan, Provinsi Sumbar bisa dikategorikan aman dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, hal ini berdasarkan menilaian data Mabes Polri pada 20 Maret 2019 tentang data kerawanan Pemilu di masing-masing provinsi di Indonesia.

"Berdasarkan data tersebut, kerawanan Sumbar dibanding 34 provinsi lainnya berada di posisi nomor 26," jelas Surya Efitrimen.

Hal tersebut, kata dia, tidak terlepas dari usaha bersama pemerintah daerah,  Polda, Kejati, Korem dan lembaga terkait lainnya.

Selanjutnya Surya Efitrimen juga melaporkan kesiapan Bawaslu untuk pemilu 2019, dengan telah terbentuk jajaran pengawas Pemilu  sampai ke tingkat TPS dengan jumlah 16.716 bersamaan dengan pelantikan secara serentak se-Indonesia sebanyak 800 ribu pengawas TPS. Ini kita sesuaikan di TPS-TPS yang ada.

Karena itu, perlu penguatan pengawasan dari ASN dan TNI-Polri kegiatan sosialisasi dalam rangka pencegahan supaya tidak terjadi dugaan pelanggaran Pemilu melibatkan seluruh stakeholder yang ada, diharapkan berjalan aman dan lancar sesuai dengan rencana.(b)

Batusangkar,Lintas Media News. Pelayanan prima menjadi salah satu isu utama di masa pasca otonomi daerah, pelayanan yang diterima oleh masyarakat menjadi paradigma ukuran dan pandangan terhadap keberhasilan kinerja pemerintah.

Hal ini disampaikan  Sekretaris Daerah Provinsi ( Sekdaprov) Sumatera Barat (Sumbar) Drs. Alwis, pada acara pembukaan Bimbingan Teknis Pelayanan Prima bidang Kepegawaian dilingkungan pemerintah Provinsi Sumbar di Hotel Emersia, Batusangkar Senin malam, (25/3/2019).

Lebih lanjut Sekdaprov Sumbar menyampaikan, paradigma masyarakat terhadap layanan yang tidak maksimal cenderung menilai kinerja aparatur sipil negara tidak berkualitas dan menimbulkan sikap kecewa terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah.

Standar pelayanan menjadi tolak ukur sebagai acuan pedoman penyelenggaraan pemerintah terhadap setiap pelayanan publik kepada masyarakat, untuk wujudkan pelayanan prima, bermutu, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

"Maka sudah seharusnya kita menetapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan, termasuk pelayanan bidang kepegawaian, sehingga pelayanan prima yang diinginkan dapat tercapai," kata Alwis

Sekdaprov juga berharap agar dalam pelayanan prima tersebut sudah seharusnya didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat menjadi skala prioritas Badan Kepegawaian Daerah.

"Dengan ini menyatakan sanggup setiap aparatur menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan akan memberikan pelayanan prima dan profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku," ajaknya.

Alwis mengatakan, bahwa ada persepsi masyarakat belum maksimalnya pelayanan yang diterima, menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat memberikan pelayanan prima seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat sesuai standar pelayanan publik yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Untuk itu perlu penetapan Standar Pelayanan Prima (SPP) sebagai pelayanan publik yang telah ditetapkan dengan Peraturan Men PAN dan RB nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.

Selanjutnya Sekda Provinsi Sumbar Alwis pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada narasumber Drs. Riza Karim, M.Si dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan informasi bagaimana mewujudkan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.

Sekretaris BKD Sumbar Ir. Rini Oktanlvia, MSi juga melaporkan kegiatan Bimtek ini adalah dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada PNS terkait pemberian Standar Pelayanan Prima kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas profesionalitas PNS dalam fungsinya sebagai pelayanan masyarakat, agar peserta memiliki pemahaman  atar kesadaran kan pentingnya peningkatan pelayanan publik guna memenuhi tuntutan masyarakat.

Bimtek Pelayanan Prima bidang kepegawaian angkatan I dilaksanakan selama tiga hari tanggal 25 - 27 Maret 2019 bertempat di Hotel Emersia Batusangkar dengan tim dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, yang dihadiri 25 peserta yang terdiri dari pejabat pengelola kepegawaian pada organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Sumbar.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Dalam program penanam sejura pohon dipesisir pantai barat,  butuh komitmen bupati dan walikota,  agar dapat dilaksanakan secepatnya. Karena riset telah memberikan gambaran pohon-pohon pinggir pantai dapat menahan derasnya laju gelombang.

Hal ini disampaikan wakil gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, pada acara Rapat Koordinasi Mitagasi Bencaja Tsunami dengan Program Penanaman Sejuta Pohon di aula Kantor Gubernur,  Selasa ( 25/3/2019).

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit mengatakan, kita harap dengan penanaman pohon ini, kita aman dari resiko bencana yang besar. Karena pohon dapat menahan laju gelombang air laut.

Oleh karena itu setiap daerah agar segera menghitung kebutuhan pohon untuk daerahnya agar segera ditanam lebih cepat, terutama kawasan yang terbuka kearah pantai dan penduduk yang ramai karena akan dijadikan prioritas, ungkap Nasrul Abit.

Sekertaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dody Ruswandi, mengatakan, penanaman pohon disepanjang pesisir pantai ini sangat efektif dalam meminalisir resiko bencana, karena pohon dapat menahan gelombang air laut.

"Ini merupakan upaya kita, sebab untuk mitigasi bencana ini tidak setahun atau dua tahun saja. Namun, skala jangka panjang, apalagi pohon ini akan tumbuh besar hingga 10 atau 20 tahun kedepan, ini dampak manfaat akan terlihat nantinya," ujarnya.

Dikatakannya, penanaman pohon ini tidak hanya di Sumbar saja. Namun, juga dibeberapa daerah lainnya, diantaranya Banten, Jawa barat, Jawa tengah, Jawa timur, NTB, Sulawesi Utara.

"Ada berapa daerah yang kita tanami pohon, untuk jenis pohonnya, yakni Cemara Udang, bakau, Pule. Itu tergantung lokasinya, jika bisa ketiga-tiga kita tanam," kata Dody.

Disebutkan Dody Riswandi, ketika kejadian tsunami di Tanjung Lesung ada beberapa desa yang selamat dari gelombang air, karena keberadaan pepohonan yang tumbuh disana. Sehingga, ini menginspirasi untuk ditanam pohon dibeberapa daerah agar resiko bencana yang dapat memakan korban jiwa maupun materil bisa berkurang.

Sebelumnya, Jumat(23/3) kemaren,  sudah mulai dilaksanakan penanaman pohon dalam program Sejuta Pohon yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama TNI, Polri, aparatur pemerintahan dan komponen masyarakat di Kota Padang di kawasan Pantai Parupuak, Tabing.(rel)

Padang,Lintas media News Menjelang pelaksanaan Pemilu tanggal 17 April 2019, Dinas Dukcapil Provinsi dan 19 Kabupaten/ Kota Sumatera Barat berkomitmen tegak lurus dengan kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana maksud surat Mendagri No. 471.13/2292/dukcapil tanggal 18 Maret 2019 tentang penuntasan perekaman dan pencetakan KTP-el sebagai syarat keikutsertaan Pemilu 2019.

Hal ini disampaikan kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil ( PPKBK - Dukcapil)  Provinsi Sumatera Barat, Novrial, SE, MA. Akt disela-sela kesibukan hari ini lewat Whastaapnya, Padang, Minggu (24/3/2019).

Lebih lanjut Novrial menyampaikan,  dengan target partisipasi pemilih di Sumatera Barat sebesar 77% dari KPU, Dinas Dukcapil se Sumbar komit untuk memastikan bahwa 3.872.855 penduduk Sumatera Barat usia KTP per 31 Desember 2018 sudah mempunyai KTP selambatnya tanggal 17 April tersebut.

Capaian perekaman per 28 Februari 2019 sudah mencapai 95,39% dan capaian kepemilikan sudah mencapai 94,07% dari usia wajib KTP, katanya

Kadis Dukcapil juga mengungkapkann,  ada beberapa hal yang telah dilaksanakan berdasarkan arahan pusat antara lain gerakan jemput bola serentak ke rutan dan lapas.

Serta ke sekolah dan kampus pada tanggal 11-16 Maret 2019, dan instruksi untuk mengeliminir data penduduk siap rekam di 19 Kabupaten/Kota yang berhasil dituntaskan lebih cepat dari tenggat 20 Maret 2019.

Sisa pencetakan KTP-el yang harus diselesaikan menjelang Pemilu adalah usia KTP baru dan penggantian data serta pindah datang.

Dan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu berjalan sangat baik, hal itu dibuktikan dengan perbedaan minimal antara data penduduk usia KTP dengan DPT hasil perbaikan KPU per Desember 2018 hanya sekitar 150.000 orang.

Terakhir tanggal 21 Maret kemaren KPU kembali melakukan update data dari penduduk datang dan keluar bersama Dukcapil dan Bawaslu, ujar Novrial.

Novrial juga menyatakan komitmen bersama lainnya dalam pengawalan wajib pilih dengan KPU dan Bawaslu adalah verifikasi dan validasi data berkelanjutan sampai pelaksanaan Pemilu, dan fasilitasi help-desk bersama di 19 Kabupaten/Kota yang seiring dengan rencana instruksi Mendagri agar Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk tetap membuka kantor pada hari H pelaksanaan Pemilu.

Hal ini bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan, maupun untuk fasilitasi help-desk khususnya pengecekan NIK dan kemungkinan penyalahgunaan KTP-el untuk Pemilu.(rel)

PARIAMAN -- Politeknik Pelayaran Sumatera Barat (Poltekpel Sumbar) merupakan bangunan termegah dan terlengkap untuk pendidikan di Sumatera Barat, yang dibangun di atas lahan seluas 37 hektare (ha) dengan anggaran sebesar Rp 500 miliar yang menyediakan sarana dan prasarana diklat pelayaran bagi masyarakat Indonesia, khususnya Sumbar.

Ini disampaikan Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno dalam sambutannya pada acara Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Poltekpel Sumbar, Jumat (22/3/2019).

Hadir dalam Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Poltekpel Sumbar tersebut, Menhub RI Budi Karya Sumadi, anggota DPR RI Alex Indra Lukman, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, Walikota Pariaman Genius Umar, Wakil Walikota Padang Pariaman Mardison Mahyuddin, Wakil Walikota Sawahlunto Zohirin Sayuti, Kepala BPSDMP Umiyatun Hayati Triastuti, Kepala BKIP Kemenhub Baitul Ihwan, Kepala Dishub Sumbar Heri Nofiardi, Dishub Kota Pariaman Yota Balad, GM. PT. Pelindo II Teluk Bayur, GM. PT. Indonesia Ferry, jajaran Kemenhub dan undangan lainnya serta 1600 peserta Diklat.

Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, kehadiran Poltekpel Sumbar sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Sumbar, mayoritas anak didiknya berasal dari Sumbar. Dia berharap sekolah tersebut mencetak siswa yang unggul terhadap dunia pelayaran.

Lanjut gubernur mengatakan, Pemerintah Daerah sangat mendukung kegiatan Diklat Pemberdayaan Masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan Poltekpel Sumbar dalam rangka meningkatkan daya saing sumber daya manusia.

“Kegiatan Diklat ini sangat sesuai dengan program Pemerintah Provinsi Sumbar, karena Sumbar merupakan daerah Pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia yang membutuhkan banyak SDM berdaya saing tinggi untuk menggerakkan dan mengelola berbagai sumber daya alam yang ada, ”kata gubernur.

"Kami berharap melalui pendidikan Poltekpel Sumbar ini dapat mencetak anak-anak bangsa khususnya berasal dari Sumbar, agar kita bisa punya daya saing dengan negara-negara lainnya," ucapnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuka Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Poltekpel Sumbar menyampaikan, dengan dilaksanakannya diklat ini, setidaknya tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) yang berasal dari Sumbar, dengan memiliki kompetensi dan keahlian yang handal.

Oleh karena itu, perlu usaha kerja keras dan perjuangan saudara-saudara untuk menempuh pelatihan beberapa hari kedepan, dengan tujuan untuk meningkatkan layanan jasa transportasi laut. Untuk itu Saudara dapat berkarya dan menjadi pelopor di bidang keselamatan transportasi laut.

"Keselamatan pelayaran harus ditempatkan sebagai prioritas utama yang tidak dapat ditawar lagi, guna mewujudkan 'save, secure, and clean ocean', tegasnya.

"Kita adalah negara kedua setelah Filipina yang paling disegani dan paling diminati dalam hal tenaga pelayaran oleh dunia internasional, untuk itu saya minta untuk meningkatkan kualitasnya," kata Menhub.

Harapannya, sesuai dengan tuntutan era pasar bebas yang menuntut kita harus lebih profesional, sehingga akan meningkatkan citra bangsa kita di luar negeri.

Dengan itu, lembaga pendidikan ini bisa menjadi wadah lahirnya putra-putri Minang yang berkualitas di bidang pelayaran, sehingga tersalurkan ke industri pelayaran domestik maupun internasional.

Kemudian Menhub Budi Karya Sumadi memukul gong yang didampingi oleh Gubernur Sumbar, anggota DPR RI Alex Indra Lukman, Kepala BPSDMP, sebagai tanda resminya pembukaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Poltekpel Sumbar.(b/hms)

Padang,Lintas Media News.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ajak masyarakat untuk memanfaatkan produk-produk pasar modal karena, produk-produk dari pasar modal ini sangat penting untuk membangun daerah.

"Untuk pembangunan di Sumbar, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. APBD tentu tidak akan cukup, diperlukan untuk sektor keuangan lain, salah satunya dapat diperoleh melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas RDPT," kata Gubernur  saat membuka acara Seminar pembayaran riil dan insfrastuktur melalui Reksa Dana penyertaan Terbatas (RDPT), Dana Investasi Insfrastuktur (DINFRA) dan Obligasi Daerah (OBDA) di Grand Inna Padang, Kamis (21/3/2019).

Irwan Prayitno menyampaikan,  Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sangatlah terbatas, apalagi daerah kabupaten dan kota kita masih di atas 60 persen untuk belanja pegawai, sementara untuk 30-40 persen lagi kita pergunakan untuk belanja modal, seperti kegiatan pembangunan infrastruktur dan program-program lainnya dari masing-masing SKPD.

"Kalau di provinsi, karena kita mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar hampir 40 persen, masih memiliki keleluasaan, tapi PAD di Kabupaten Kota itu rata-rata 5,6 persen dari APBD-nya, kalau di atas 7-8 persen hanya dikota-kota besar, seperti Padang dan Bukittinggi, yang banyak memiliki Hotel dan Restoran merupakan suatu income yang besar dalam bentu PAD," jelas Irwan Prayitno.

"Ini suatu terobosan bagi daerah Sumbar dengan adanya pasar modal, kami mengajak untuk memanfaatkan produk-produk tersebut," ucapnya.

Selanjutnya gubernur mengatakan, produk-produk seperti RDPT (Reksa Dana Penyertaan Terbatas), DINFRA (Dana Investasi Infrastruktur), dan Obligasi Daerah dinilai tepat untuk digunakan sebagai sumber pembiayaan sektor riil dan infrastruktur di daerah.Produk tersebut dapat disesuaikan dengan proyek yang akan dibangun dan memiliki jangka waktu yang panjang.

“Perkembangan produk-produk pasar modal sudah maju. Ini menandakan produk pasar modal sangat berpotensi untuk dijadikan alternatif pembiayaan bagi perusahaan yang bergerak di sektor riil, termasuk sektor infrastruktur,” ujarnya.

Gubernur menambahkan, bahwa RDPT juga merupakan salah satu bentuk dukungan OJK atas program Pemerintah Indonesia, yaitu percepatan penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Ir. Hoesen, MM menjelaskan, bahwa RDPT merupakan wadah untuk mengumpulkan dana dari beberapa investor sehingga perusahaan dimungkinkan untuk dapat dana nilai yang besar. Banyaknya proyek-proyek besar yang strategis didanai oleh RDPT,
pembangunan Sky Train di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang sebesar Rp 315 Miliar, pembangunan ruas jalan tol Semarang-Batang, SoloNgawi dan Ngawi-Kertosono sebesar Rp 5 Triliun dan ruas jalan tol Kanci, Pasuruan- Probolinggo, dan Pejagan-Pemalang sebesar Rp 5 Triliun, termasuk kota Padang yang salah satunya pembangunan Rumah Sakit, Mall, Gedung Parkir pada proyek Padang Landmark oleh PT. Anugerah Cahaya Prima yang bergerak bidang real estat dan properti yang nilainya mencapai Rp 290 miliar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerbitkan Peraturan OJK N0. 52/POJK/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi. Ini merupakan inovasi OJK dalam rangka mendukung program pembangunan infrastruktur pemerintah.

Dana Investasi Insfrastuktur (DINFRA) dalam pengelolaannya jauh lebih fleksibel, juga mengalami pertumbuhan sejak peraturan diterbitkan tahun 2017, yang saat ini telah mencapai empat Dinfra dengan dana pengelolaan sebesar Rp 342 miliar.

"Produk Dinfra banyak kami pergunakan untuk pembangunan Rumah Sakit, areal komersil dan jalan tol," kata Hoesen.

Lanjut ia menjelaskan, Obligasi Daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan pada publik melalui penawaran umum di pasar modal.

"Obligasi daerah ini harus melalui mekanisme yang sudah ditetapkan, dengan cara proses registrasi di OJK dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setempat yang memperoleh pertimbangan dari Mendagri dan Kementerian Keuangan untuk melakukan pinjaman daerah melalui penerbitan obligasi," ucapnya.

"Penerbitan obligasi daerah membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang, denan melihat proyek, penganggaran dan Peraturan Daerah, dibutuhkan penguatan kapasitas Pemda di Indonesia untuk mempercepar proses penerbitan obligasi daerah," tambahnya.

Pada akhirnya, harapan kami sosialisasi ini dapat bermanfaat tentunga bisa menjadi inspirasi bagi peserta, untuk memanfaatkan RDPT, Dinfra dan Obligasi Daerah sebagai sumber pendanaan bagi instansi masing-masing.

"Besar harapan kami dalam ke tiga unsur tersebut dapat berperan secara siknifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi diwilayah Sumbar.

Kemudian acara terssebut dilanjutkan dengan pencerahan cindera mata dari kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Ir. Hoesen, MM Kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Acara tersebut dihadiri oleh 250 peserta undangan yang terdiri dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, DPRD provinsi dan kabupaten kota se Sumbar, Bupati dan Walikota se Sumbar, Bappeda se Sumbar, private company, BUMD, perusahaan efek, agen penjual efek Reksa dana, HIPMI, dan KADIN, mahasiswa dan asosiasi lainnya.(rel/b)

Padang,Lintas Media News.
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Amankan dua orang bandar narkoba asal Pekanbaru Riau.Bandar narkoba lintas provinsi ini ditangkap anggota Direktorat Narkoba Polda Sumbar didua tempat.

Pertama,tersangka
DT (43) sopir Go Car ditangkap di ruas jalan raya Bukittinggi-Payakumbuh, Kecamatan Baso, Agam, pada Sabtu (16/3) lalu. Dalam penangkapan itu, polisi menyita sekitar dua kilo sabu yang hendak diedarkan di beberapa daerah Sumbar.

Kedua tersangka adalah, DT, 43 dan H, 42. Keduanya merupakan warga Pekanbaru, Riau. DT ditangkap polisi di Jalan raya Bukittinggi-Payakumbuh, KM 11 Baso. Dari pelaku yang berprofesi sopir go car itu disita satu kilo lebih sabu-sabu.

Sedangkan tersangka H diringkus di Jorong Tanjung Alam, Biaro Gadang, Ampek Angkek, Agam, saat mengemudikan mobil Kijang Super BM 1678 SR. Dari warga Kampung Melayu, Sukajadi, Pekanbaru ini disita 942,87 gram sabu.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Syamsi, didampingi Direktur Narkoba, Kombes Ma'mun serta perwira lainnya, dalam ekspos kasus, Rabu (20/3) mengatakan kedua jaringan sabu asal Pekanbaru itu ditangkap setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat.

Awalnya petugas menangkap H di Ampek Angkek, sekitar pukul 04.15 WIB, setelah mendapat informasi akan masuk sabu dari Pekanbaru dengan tujuan Padang. Berdasarkan informasi itu, anggota Direktorat Narkoba melakukan pengintaian di ruas jalan itu. Setelah mencocokan indentitas mobil, petugas menghentikan laju kendaraan yang dikemudikan tersangka.

Setelah diperiksa dan digeledah ditemukan satu paket besar sabu yang dibungkus dalam plastik warna hijau dengan merek Guanyinwang di dalam mobil tersangka. Mendapatkan barang bukti, tersangka langsung diamankan. Setelah diinterogasi, warga Kampung Melayu, Sukajadi itu menyebutkan akan ada masuk sekitar satu kilo lagi.(St)

Padang,Lintas Media News.
 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 hasil reviu Inspektorat sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja Pemerintah  Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan sekaligus menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan selanjutnya dapat di evaluasi secara objektif dan menyeluruh atas kinerja Pemerintah Daerah pada rapat review  LPPD tahun 2018 diadakan di Aula Kantor Gubernur Sumbar yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar, Senin lalu.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menargetkan LPPD Sumbar masuk lima besar di Indonesia, sekurang-kurangnya dapat mempertahankan enam besar. Setidaknya jangan sampai  turun prestasi.

"Sebelum penyerahan ke Pusat, perlu kita teliti dan perbaiki dulu, sehingga, nanti tidak ada lagi permasalahan pada penyerahan ke pusat, karena kita targetkan masuk lima besar penilaian LPPD terbaik dari pusat," kata Irwan Prayitno.

"Meski masih punya tenggat waktu hingga tiga bulan ke depan, namun penyusunan draf Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sumbar 2018 hingga saat ini masih jauh dari kata selesai," ujarnya.

Gubernur menyampaikan, secara keseluruhan LPPD sebenarnya sudah hampir rampung, hanya saja masih ada beberapa data yang belum masuk, salah satunya adalah data agregasi dari pemerintah Kabupaten dan Kota.

"Kita berharap permasalahan ini harus segera dituntaskan, agar tidak ada keterlambatan dalam penyerahan LPPD ke pusat," ungkap Gubernur.

Terakhir, Gubernur menegaskan, penilaian LPPD Sumbar tahun ini bisa lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Tahun lalu, Sumbar menempati posisi keenam dalam penilaian LPPD seluruh Indonesia dan tahun 2018 Sumbar bisa masuk lima besar.

Lanjut disampaikannya, LPPD sangat penting bagi Pemerintah Sumbar sebab dapat dijadikan tolak ukur kinerja pemerintah daerah dan evaluasi bagi pemerintah pusat terhadap daerah.

"Kita masih ada rentang waktu beberapa bulan kedepan dalam penyiapan laporan dan perbaikan ini dan akan selalu saya pantau terus, jangan karena data tidak lengkap kinerja pemerintah daerah bisa dianggap turun," tambahnya

Kepala Inspektorat Drs. H. Mardi, MM menyampaikan dalam laporannya, bahwa dari tabel data yang dipaparkan masih ada beberapa item yang perlu diperbaiki.

"Dari data beberapa data item yang perlu perbaikan dan kita telah minta agar SKPD terkait untuk segera memperbaiki item-item tersebut dengan segera, jika telah diperbaiki langsung berikan data kepada Biro Pemerintahan yang bertanggungjawab dalam mempersiapkan LPPD," ujarnya.

Ditambahkannya lagi, sebanyak 141 indikator penilaian, 37 di antaranya merupakan data agregasi pemerintah Kabupaten dan Kota. Ia berharap kerjasama dari SKPD-SKPD yang ada di lingkup Pemerintah Sumbar untuk segera meminta data agregasi tersebut ke kabupaten dan kota yang bersangkutan. Pasalnya, hal ini sangat berpengaruh terhadap penilaian akhir nantinya.

"Lantaran ada data yang belum lengkap tersebut, maka penilaian kinerja Sumbar berdasarkan LPPD 2018  sekilas terlihat belum terlalu memuaskan, tapi apabila seluruh data sudah dilengkapi, nilainya akan ikut meningkat," kata Mardi.(rel)

Mentawai,Lintas Media News.
Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Penanggung Jawab Operasional (PJO) TMMD ke-104 TA. 2019 dari Staf Teritorial TNI Angkatan Darat (Sterad) kunjungi lokasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Kodim 0319/Mentawai, Senin kemaren.

Tim Wasev Sterad yang dipimpin  Waaster Kasad Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo, S.I.P., didampingi Staf Ahli Pangdam I/BB Kolonel Arh Anggoro Nur Setiawan, S.I.P., Pabandya Komsos Sterad Letkol Inf Arief Budiarto serta Kasrem 032/Wbr Kolonel Inf Edi Nurhabad,, S.H.,M.H.

Kedatangan Tim Wasev di bumi sikerai (Kepulauan Mentawai) disambut Bupati Kepulauan Mentawai  Yudas Sabaggalet, beserta Forkopimda Kabupaten Mentawai, Dandim 0319/Mentawai Letkol Czi Didid Yusnadi,  Kasdim Mayor Czi Purwadi dan Perwira Staf Kodim 0319/Mentawai.

Pantauan di lapangan, Tim Wasev dan Rombongan menuju Kantor Bupati Kepuluan Mentawai dan dilanjutkan peninjauan ke Posko TMMD serta peninjauan lokasi.

Pada kesempatan tersebut, dihadapan Tim Wasev Dandim selaku Dan Satgas memaparkan tentang sasaran fisik dan non fisik pada TMMD ke -104 Kodim 0319/Mentawai

“Sejumlah sasaran fisik yang sudah tuntas 100 persen, yakni pembuatan Jamban warga sebanyak 30 Unit  dan MCK, sementara untuk pembukaan akses jalan dari SP 3 kearah Desa Betumonga sepanjang 5 Km dan lebar jalan 10 meter hamper selesai dirampungkan” ujarnya.

Menurut Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo, pelaksanaan TMMD ke 104, Kodim 0319/Mentawai ini telah berjalan sangat baik. Kata dia, tentunya kegiatan tersebut mendukung program pemerintah.

“Saya telah menerima paparan dari Dandim dan memantau ke lokasi, kegiatan fisik serta non fisik berjalan dengan lancar dan sangat bagus. Program ini tentunya sangat mendukung pemerintah, Pemerintah menginginkan rakyatnya sejahtera, mulai dari pulau terkecil hingga daerah perbatasan tidak lagi terisolir,”ujarnya

Sebelum kembali beliau juga berpesan, semua sasaran yang pengerjaanya masih berjalan diupayakan bisa pada waktunya yang telah ditentukan, paling tidak pada saat upacara penutupan TMMD” katanya. (rel/erz*)

Siak,Lintas Media News.
Harmonisasi hubungan Provinsi dan 19 Kabupaten/ Kota se Sumbar yg membuahkan penghargaan Nasional 2019 untuk Kota Sawahlunto sebagai Dinas terbaik kategori penduduk kecil se Indonesia dan penghargaan kategori layanan khusus untuk Bupati Pesisir Selatan, menarik perhatian Pemprov Riau dalam rangka akselerasi kinerja 12 Kabupaten / Kotanya.

Hal ini disampaikan kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil ( PPKBK - Dukcapil)  Provinsi Sumatera Barat,  Novrial, SE, MA. Akt disela-sela kesibukan hari ini lewat Whastaapnya, Padang, Minggu sore.

Novrial lebih jauh menyampaikan kegiatan ini atas insiatif bersama,  pada tanggal 14-15 maret 2019 telah dilaksanakan rapat forum bersama Sumbar - Riau di Kabupaten Siak dan dilanjutkan di Dinas Dukcapil PPKB Prov. Riau di Pekanbaru,  yang diikuti oleh Kadis Dukcapil Provinsi dan 19 Kabupaten/ Kota se Sumbar,

Rapat forum ditujukan untuk penyatuan persepsi pelayanan adminduk di Prov. Sumbar dan Riau dengan sharing pengalaman metode pencapaian kinerja dan kreasi inovasi pelayanan oleh Sumatera Barat dan pengalaman formulasi anggaran, pola dukungan tim anggaran pemda dan DPRD serta konstruksi dan visualisasi kantor yg representatif oleh Provinsi Riau, ujarnya

Kadis PPKB Dukcapil Sumbar juga menyampaikan,  beberapa hal yg disepakati antara Sumbar - Riau adalah: formulasi forum bersama dengan pelaksanaan raker dua kali setahun bergantian di masing -.masing provinsi, pelayanan bersama di wilayah perbatasan Pasaman - Rokan Hulu,  Lima puluh kota - kampar dan Sijunjung/ Dharmasraya - Kuantan Senggigi, penyatuan persyaratan pelayanan dokumen adminduk, fasilitasi dokumen pindah datang antar daerah, dan fasilitasi pelayanan perantau di daerah masing-masing.

Khusus untuk perantau Sumbar di Riau direncanakan acara pelayanan adminduk perantau di Pekanbaru pada bulan November 2019.

Pembentukan forum bersama dua provinsi ini pertama kali dilakukan oleh 34 provinsi se Indonesia, sama halnya dengan pelayanan bersama 19 kab/kota di daerah dengan kinerja rekam cetak terendah tahun lalu di Solok Selatan yang diadopsi Kemendagri dengan metode yang sama untuk membantu daerah-daerah di Indonesia Timur, diyakini akan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia, ungkapnya.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Profesi perawat, merupakan  profesi mulia, yang setiap aktifitasnya tidak mengenal lelah. Rasa sabar, iklas dan kepedulian, bahagiaan dari prilaku sejatinya perawat dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang sedang sakit untuk penyembuhan dari penyakit yang diderita pasien.

Saat dekat dengan pasien dan masyarakat,Dharma bakti sosok perawat dalam pelaksanan pelayanan di rumah sakit, amat penting dan menentukan kenyamanan pasien dalam proses kesembuhannya.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela hebohnya kegiatan olahraga pagi Warga Kota Padang Car Free Day di Khatib Sulaiman dan Antusias para perawat Sumatera Barat merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ke-45 dirasakan pula manfaatnya oleh masyarakat, Minggu kemaren.

Lebih jauh Wagub menyampaikan,
seorang perawat merupakan sosok yang memiliki kepedulian yang tinggi, merespon permintaan dan prilaku setiap pasien mesti dilayani dengan senyuman yang menyenangkan. Standar perawatan kesehatan tentunya tetap mengacu pada hasil analisi dokter rumah sakit.

Selamat hari ulang tahun persatuan perawat nasional Indonesia ke-45 tahun semoga selalu memberikan dharma bakti terbaik bagi kemajuan bangsa dan untuk kesejahteraan masyarakat,  seru Nasrul Abit bangga.

Peringatan HUT PPNI yang  mengangkat tema di tahun 2019 ini : Keluarga dan Masyarakat Sehat Bersama Perawat, dilakukan dengan berbagai kegiatan perawatan kesehatan berkaitan dengan kondisi masyarakat Sumatera Barat. 

Dalam peringatan PPNI ke 45 di Sumbar juga melakukan kegiatan, pemeriksaan kesehatan, tekanan darah tinggi, gula darah.  Kemudian juga ada pelayanan perawatan di RSUD M. Djamil Padang,  perawatan geriatri, perawatan luka diabetes,  perawatan luka stoma, perawatan neonatus dan konsultasi serta konseling HIV/AIDS.(rel/st)

Batusangkar,Lintas Media News.
Tular ilmu yang didapatkan dalam workshop Penguatan Kerjasama Tim bagi Pejabat Administrator dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Fakultas Pishikologi Univesitas Indonesia ini.  Praktekan sesuatu yang baik dalam meningkatkan kinerja dan jika ada yang kurang beritahu kami untuk perbaikan kegiatan pada tahun-tahun berikitnya.

Hal ini disampaikan Sekretariat Daerah yang disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yulitar, SH pada acara penutupan Workshop Penguatan Kerjasama Bagi Pejabat Administrasi dilikungkungan pemprov. Sumbar, Sabtu (16/3/2019).

Lebih lanjut Sekdaprov menyampaikan,  bagi peserta yang telah mengikuti kegiatan workshop,  agar  memotivasi kawan-kawan yang lain, untuk ikut undangan dari BKD agar mau mengikuti kegiatan penambahan wawasan dan kemampuan bagi aparatur ini. 

Pengalaman selama ini BKD terasa sangat sulit mengajak kawan-kawan OPD mengikuti kegiatan,  karena banyak alasan yang sesungguhnya sangat mengecewakan kami. Ujar Yulitar

Workshop yang dilakukan selama 4 hari ini telah memberikan silaturrahmi yang baik, antara peserta dengan nara sumber yang luar biasa ini mampu menumbuhkan produktif peserta bekerjasama dengan baik.

Peserta workshop angkatan II terasa lebih hidup dan mampu menoreh kegiatan yang dinamika paling heboh dan menarik, ujarnya.

Sekdaprov juga menyatakan, kegiatan yang telah dilaksanakan selama 4 hari agar hubungan sesama peserta dapat terjalin dengan baik. Karena masing-masing peserta merupakan pejabat tentu ini akan memudahkan berkoordinasi dalam kegiatan pembangunan pemerintah Sumbar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Jika setiap OPD terjalin koordinasi yang baik, tentu semua akan membantu dan memudahkan penyelenggaraan pelayan yang diberikan pemprov. Sumbar. Tujuan pelaksanaan workshop ini merupakan membangun sinegritas dan peningkatan kerjasama sesama OPD,  dimana,  hampir setiap kegiatan kita pasti membuat tim kerja dalam percepatan pelaksanaan kegiatan.

Workshop Penguatan Kerjasama Tim yang saat ini telah mampu mengetahui  kemampuan djri, atasan dan anak buah tentu mesti ada lagi bagaimana cara merangkul semua kekuatan tersebut menjadi kekuatan menuntaskan pekerjaan dalam OPD masing-masing. Tapi itu mungkin pada tahapan pembelajaran berikutnya,  harap Sekdaprov. Sumbar.

Ketua Workshop Penguatan Kerjasama Tim Ir. Yusrizal Chan, M.Kom disela-sela kegiatan menyampaikan terima kasih terhadap para nara sumber yang telah memberikan pembelajaran yang cukup menyenangkan, sehingga kita merasa rugi jika tidak mengikuti setiap jadwal materi.

Namun jika kami boleh menyarankan bagaimana perlu penambahan materi workshop agar lebih sempurna terhadap problema pada saat kita sudah tahu potensi dan karakter diri sendiri,  atasan dan bawahan , lalu bagaimana teknik dan cara untuk memadukan menjadi energi yang kuat dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Kemudian kepada, panitia kami juga menyarakan bagaimana menu makan menjadi sesuatu yang menarik dan peserta dapat menikmati serta kebutuhan gizipun terpenuhi.

Karena manusia memiliki kekurangan dan kelebihan,  kepada narasumber dan panitia penyelenggaraan menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang tidak mengenakan hati jika kawan-kawan yang tidak berbuat pada tempatnya, ujarnya.(rel)

Mentawai,Lintas Media News.
Wujudkan lingkungan bersih merupakan salah satu prilaku pola hidup sehat, tentunya merubah manjadi lingkungan sehat pentingnya kepedulian bersama di lingkungan keluarga.

Menjadi sehat itu mudah, namun perlu di tanamkan sejak dini dengan melakukan secara bersama yakni melalui gotong royong, maka akan tercipta lingkungan bersih dan sehat.

Menjaga agar tetap lingkungan bersih, satgas TMMD Ke 104 Kodim 0319/Mentawai  bersama masyarakat yang di komandoi Komandan Satuan Setingkat Kompi (Dan SKK), Lettu. Inf. Aidil Adha melakukan goro bersama di seputaran halaman kantor desa dan posko TMMD di Desa bukit pamewa kecamatan sipora utara.

Komandan SKK satgas TMMD, Lettu. Inf. Aidil menuturkan, aktivitas yang dilaksanakan ini rutin di lakukan setelah apel pagi dengan personil, kemudian mengajak masyarakat untuk melaksanakan gotong rotong bersama.

“Intinya kebersihan itu harus di bangun dengan ramah lingkungan artinya peduli akan kesehatan masyarakat di lingkungan sekitar,” kata Lettu Aidil kepada wartawan, Sabtu (16/3).

Kegiatan goro bersama, lanjut Aidil merupakan wujud kepedulian TNI bersama masyarakat desa untuk selalu menjaga kebersihan baik lingkungan umum maupun lingkungan keluarga, hal ini musti di kampanyekan terus di tengah masyarakat, ujarnya.

Di samping itu dengan menjaga kebersihan sejak dini maka tertanam kesehatan di lingkungan keluarga, diharapkan moment seperti ini harus di galakan terus, karena kesehatan itu paling utama dalam kehidupan, tukasnya.(rel)

Jakarta,Lintas Media News.
Melihat perkembangan dunia saat ini, dalam meningkatkan daya saing daerah dirasa perlu menciptakan berbagai inovasi dalam pengembangan dan memaksimalkan potensi sektor pertanian dan perkebunan Sumatera Barat, merupakan sesuatu keharusan guna memenuhi kebutuhan pasar dan masyarakat.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Nasrul Abit  pada acara pertemuan pemprov Sumbar dengan Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian RI di Pasar Minggu  Jakarta, Rabu kemaren .

Lebih lanjut Wagub menyampaikan,  Sumatera Barat memiliki pontensi yang luar biasa pada sektor pertanian ini merupakan salah satu sektor pembangunan strategis dalam RPJMD Sumbar 2016-2021.

Selain itu,sektor pertanian menjadi penting karena, hampir 60 persen kehidupan masyarakat Sumbar dari sektor pertanian. Keseriusan Pemerintah Sumatera Barat dalam pengembangan sektor pertanian dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki masyarakat Sumbar, tertuang dalam berbagai Program dan kegiatan di sektor pertaniaan.

Karena itu hari ini Pemprov. Sumatera Barat melakukan tindak lanjut kerjasama ke Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, ungkap Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga mengatakan,  pada pertemuan di Balitbangtan Kementerian Pertanian yang menjadi fokus utama dalam pengembangan sektor pertanian di Sumatera Barat membutuhkan peningkatan Sektor produksi pertanian baik di sektor pangan seperti Jagung, padi, cabe, perkebunan kakao, kopi, serai wangi dan nilam serta hortikultura seperti bawang merah dan bawang putih yang nantinya menjadi harapan pemerintah Sumatera Barat dalam meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan.

Masyarakat Sumatera Barat yang memiliki penduduk yang sebagian besarnya memiliki perekonomian dari berkebun dan bertani.

Peningkatan produktifitas sektor pertanian dan perkebunan harus diawali dengan bibit unggul dan dari Balitbang Kementan bersedia membantu dalam penyediaan bibit unggul.

Saat ini Balitbangtan juga telah menyediakan seperti bibit padi Gogo, jagung, alpukat dan lain-lainnya yang memiliki produktifitas yang luar biasa yang sudah diinovasikan bukan hanya bibit namun dalam inovasi teknologi pengolahan hasil dari pertanian dan perkebunan, terangnya

Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam pertemuan dengan Balitbangtan menceritakan, bagaimana kultur budaya dan potensi yang dimiliki Sumatera Barat dalam pertanian merupakan modal utama yang harus di maksimalkan.

Sehingga bisa mengikuti perkembangan dan inovasi dalam upaya meningkatkan perekonomian di Sumatera Barat bukan hanya dari hasilnya bisa juga dikembangkan menjadi agro wisata yang bisa dinikmati oleh wisatawan, pungkasnya.

Sekretaris Badan Litbangtan Ir. Muhammad Prahma Yufdy, MSc,  menyampaikan Balitbangtan Kementerian Pertanian RI akan membantu menyediakan bibit unggul untuk membantu meningkatkan produktifitas di Sumbar.

Apakah itu dalam bidang pangan maupun hortikultura karena potensi yang dimiliki Sumatera Barat sangat bagus sekali untuk dikembangkan berbagai komoditi pertanian, ujarnya.

Pada pertemuan itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat beserta OPD terkait yang hadir disambut oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Dr. Ir. Muhammad Prama Yufdy, M.Sc.(rel)

Batusangkar,Lintas Media News.
Organisasi dapat diumpamakan sebagai orkesra,  terdiri dari sejumlah musisi dengan berbagai instrumen yang berbeda-beda yang bertujuan menghasilkan alunan musik yang harmonis dan indah. Begitu juga dengan sebuah organisasi berbagai unsur dan individu yang memiliki perbedaan dari kepribadian, sikap maupun peran namun sebagai sebuah organisasi memiliki tujuan yang sama,  sehingga kondisi ini membutuhkan singkronisasi dan mengelola perbedaan menjadi kekuatan organjsasi itu sendiri.

Hal ini disampaikan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan  Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Yulitar, SH dalam pembukaan acara Worshop Penguatan Kerjasama Tim Pejabat Administrasi dilingkungan pemerintah provinsj Sumatera Barat, di Batusangkar, Rabu malam (13/3/2019).

Lebih lanjut Sekdaprov menyampaikan,  setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tugas  dan fungsi  yang berbeda-beda,  begitu juga setiap bidang atau bagian didalam OPD.

Namun OPD tersebut tetap mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai sasaran yang ditentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dan rencana strategis dan rencana kerja pemprov Sumbar. 

Untuk mencapai tujuan dimaksud tentunya dibutuhkan kebersamaan yang merangkai perbedaan menjadi sebuah kekuatan yang menggerakan gerbong pemerintah daerah, ungkapnya.

Sekda juga mengatakan, setiap PNS harusnya memahami mereka adalah bagian dari sebuah kelompok yang bernama seksi/subag/subid, bidang/bagian, Badan, Dinas, Bjro sampai menjadi entitas besar yang nama pemerintah provinsi Sumatera Barat.

Kesadaran PNS sebagai anggota kelompok tersebut dapat dipacu melalui pelatihan yang fokus pada upaya menciptakan kebersamaan yang dipandu oleh instruktur memiliki kompetensi dan pengalaman dalam sumberdaya manusia melatih penguatan kerjasama tim.

Ada beberapa materi yang telah dirancang, pertama Synergy Team, yang memberikan pemahaman OPD mampu mengelola perbedaan yang ada. Kedua perbedaan individu, hal yang sangat berpengaruh pada perbedaan dalam kelompok sehingga diperlukan pendekatan yang juga berbeda dalam menyelesaikan masalahnya.

Ketiga komunikasi dapat mengelola perbedaan dalam kelompok menjadi sinergis, maka dibutuhkan kesediaan masing-masing anggota  untuk saling berbagi dan menerima informasi dengan keterbukaan  dan cara yang efektif, harap Sekda.

Ketua panitia juga menyampaikan, kegiatan worshop Penguatan Kerjasama Tim bagi Pejabat Administrator dilingkung pemprov. Sumbar dilaksanakan dalam 2(dua) angkatan, Angkatan I dimulai tanggal 10-13 Maret 2019 dan angkatan II pada angkatan II tanggal 13-16 Maret 2019.

Kegiatan worshop penguatan kerjasama tim ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran setiap PNS sebagai anggota kelompok yang perlu mewujudkan kebersamaan sehingga menjadi kekuatan organisasi untuk mencapai tujuan bersama, katanya.(rel)

Mentawai,lintas Media News.
Satgas TMMD ke 104 Kodim 0319/Mentawai memanfaatkan istirahat malam dengan melakukan yasinan bersama warga setempat yang bertempat di rumah kediaman Pak Fauzi (45) Dusun Subur Makmur Desa Bukit Pamewa Kecamatan Sipora Utara,  Kamis (7/3/2019).

Bekerja dan beribadah haruslah seimbang, oleh karena itu, personil Satgas TMMD tidak hanya melakukan aktivitas pekerjaannya semata, tetapi juga melakukan kegiatan ibadah bersama masyarakat khususnya pada malam jum'at. Sehingga dalam pelaksanaan TMMD ini diberikan kelancaran, kesuksesan dan keselamatan. Selain itu sebagai bentuk komunikasi sosial secara intens kepada tokoh masyarakat dan warga. lainnya melalui kultur budaya setempat.

Komandan Satuan Setingkat Kompi (Dan SSK) TMMD Lettu Inf Aidil mengatakan, kegiatan pembacaan surat Yasin memang rutin setiap malam Jum’at kami laksanakan di Satuan.

“Disamping sebagai sarana meningkatkan iman dan takwa kita, juga sebagai sarana komunikasi untuk membaur kepada masyarakat dan mewujudkan komunikasi sosial bersama warga, dengan begitu kita bisa mewujudkan kemanunggalan TNI dan Rakyat”,tegasnya.

Tokoh Agama setempat Syafruddin menyampaikan rasa senang dan bangganya kepada TNI yang selalu aktif dalam kegiatan sosial atau keagamaan lainnya sehiggga dapat mensyiarkan nilai-nilia Agama di Desa kami, dengan hadirnya TNI dalam TMMD ini kami menjadi lebih akrab dan kompak dalam melaksanakan kegiatan ini ataupun kegiatan kemasyarakatan lainnya,” katanya.(rel)

Pasaman,Lintas Media News.
Melihat tahapan dan perkembangan pembangunan yang telah dilakukan Pasaman Barat dan Solok Selatan, dua dari tiga daerah tertinggal di Sumatera Barat, Insha Allah segera keluar dari kategori daerah tertinggal. Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dalam proses tahapan menyiapkan infrastruktur dari 4 pulau besar yang ada.

Hal ini diungkap Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam rapat minum pagi di Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat, Kamis (7/3/2019).

Lebih lanjut Wagub menyampaikan, kita berharap tahapan perencanaan pembangunan ini dapat dituntas pada tahun 2019 ini, dapat dikatakan Pasbar dan Solsel memasuki tahapan pengembangan ekonomi berbasis potensi produk lokal.

Jika dapat didorong produktifitasnya, kualitas,  pemasaran dan pengembangan yang lebih baik maka pertumbuhan ekonomi masyarakat tentu akan lebih baik dan mapan.

Dan tentu sebagai daerah yang baru lepas dari kategori tertinggal, perkembangan perekonomian masyarakat menjadi daya tahan daerah menjadi untuk berkembang lebih maju dan modern, ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga menyampaikan adanya program dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) yang hari juga membawa mitra perusahaan terhadap potensi yang ada di Pasaman Barat, Alpukat,  Pisang, Serai Wangi, Nilam seharusnya dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.

Jika masyarakat hidupnya sudah sejahtera, maka persoalan pendidikan,  kesehatan,  pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan dampak kemajuan suatu daerah.

Begitu juga dengan Solok Selatan dan Mentawai mesti juga memiliki perencanaan yang matang dalam tahap proses pengembangan ekonomi masyarakat berdasarkan komoditi unggulan. Saat ini di Mentawai ada tiga komoditi unggulan, keladi, pisang dan sagu. Mana yang mesti bantu dalam mengembangkan untuk bisa diproduksi lebih baik dan mendatangkan kesejahteraan masyarakat Mentawai.

Kepada Kementrian PDT tentunya program terhadap pengembangan usaha perekonomian masyarakat, bagi daerah tertinggal menjadi sesuatu yang patut untuk diperhatikan, harap Nasrul Abit

Direktur Perencanaan dan Indentifikais Daerah Tertinggal Kementerian PDT, Rafdinal, S.Sos, MT. juga menyampaikan, kami datang bukan membawa terori akan tetapi praktek berdiskusi duduk bersama masyarakat dan pelaku usaha, mencoba memotong jaringan yang menghambat dan menyusahkan masyarakat.

Seperti kita tahu Alpukat yang dipetani harga hanya Rp2000 perkilo,  sementara di Jakarta menjadi Rp50.000  perkilo tentu sesuatu yang tidak adil, maka kita berusaha naikan pendapat petani menjadi Rp3 ribu perkilo agar menambah, akan tetapi setelah dilakukan praktek dan diskusi duduk bersama kita bisa menaikan harga Alpukat ditingkat petani menjadi Rp13,500 perkilo.

Kemudian kita juga mencoba melakukan kerjasama dengan pihak pengusaha dimana potensi Alpukat dan pisang dapat dijadikan tepung Alpukat dan tepung pisang. Serai wangi, nilam, baik untuk potensi yang ada di Pasaman Barat maupun yang ada di Mentawai, ungkapnya.

Rafdinal juga menambahkan,  semangat kerja Wagub Nasrul Abit dan Bupati Pasbar memberi kami spirit baru untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Jarang-jarang Kepala daerah yang serius menongkrongi usaha masyarakat daerah tertinggal untuk mampu bangkit bersaing bagi daerah maju lainnya.

Kolaborasi semangat memajukan daerah tertinggal sangat dibutuhkan dalam membangun merobah meinset,  prilaku dengan cara-cara yang baru untuk sesuatu hasil yang lebih baik dalam kualitas produksi dan maju bersaing dengan produksi daerah lainnya.

Khas potensi unggulan daerah akan memudahkan masyarakat yang ada didaerah tersebut berlomba berkreatifitas meningkatkan produk pada barang yang sama,  jumlah yang banyak terjamin kualitas sehingga bernilai ekspor menjadi kebanggaan daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya ,  ujarnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Staf Ahli Kementerian ESDM, Direktur Perendes Kementerian PDT, Bupati Pasbar Syahiran, pimpinan perusahaan PT. Kendai Argo Atsiri, PT. Darussalam Agritama Indonesia, PT. Komoditi Nasional Indonesia , Bappeda Sumbar, OPD tekait dilingkungan Pemkab Pasbar(rel).

Padang,Lintas Media News.
Angkot merupakan salah satu transportasi publik paling populer di Indonesia, yang merupakan alternatif angkutan rakyat dengan kelebihan jangkauan operasi yang paling luas dan mendalam yang sudah beroperasi sejak lama, sebelum populernya ojek online dan taksi online, angkutan ini sempat menjadi primadona bersama dengan bus kota.

Namun sayang, meski penumpangnya banyak, tapi kebanyakan angkot tidak terlalu diperhatikan fasilitasnya. Oleh karena itu, banyak penumpang yang tidak nyaman jika harus berlama-lama di dalam angkot. Masalahnya adalah kebiasaan 'ngetem' bikin penumpang geregetan dan suka berhenti tiba-tiba tanpa menyalakan lampu sein.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam pembukaan acara Musyawarah Daerah (Musda) Pimpinan Daerah (PD) Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (F.SP.TSI) – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) FSPTSI-K.SPSI Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Auditorium Gubernuran, Kamis (7/3/2019).

Acara tersebut bertema "Mewujudkan konsilidasi program nyata dan kesejahteraan dari pekerja untuk pekerja menjadi pekerja yang mandiri, modern dan profesional" yang dihadiri oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) FSPTSI-K.SPSI Drs. H. M. Yusuf Rizal, SE, MSi, Sekjend PP FSPTSI-K.SPSI Mustakim Ishak, Penasehat PD FSPTSI-K.SPSI Sumbar H. Muslim M. Yatim, Penasehat PD FSPTSI-K.SPSI Sumbar Hj. Nevi Zuarina, Forkopimda Sumbar dan pimpinan daerah serta pengurus FSPTSI-K.SPSI Se Sumatera Barat.

Dalam sambutan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan, permasalahan transportasi di Indonesia selalu menjadi pehatian serius termasuk di Sumbar. Transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dikarenakan hampir semua kegiatan manusia tidak lepas dari proses transportasi.

Lanjut Irwan menyampaikan, saat ini banyak angkutan online yang memiliki berbagai ampikasi untuk melayani penumpangnya, ini salah satu keuntungan bagi masyarakat untuk memudahkan sampai ke tujuan.

"Saat ini transportasi yang layak dan efektif sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, transportasi termasuk bagian penting untuk menunjang berbagai kegiatan di sebuah kota," kata Irwan.

"Yang menjadi masalah saat ini adalah naiknya harga tiket pesawat terbang dan bagasi berbayar, ini banyak merugikan masyarakat termasuk UMKM kita," tambahnya.

"Kita Pemerintah sudah 4 - 5 kali menyurati pusat agar menurunkan harga tiket, tapi hasilnya masih kurang memuaskan, bahkan dalam pertemuan Gubernur se Indonesia baru-baru ini kami adakan juga merumuskan permasalahan tiket pesawat yang mahal," jelasnya.

Irwan Prayitno juga menyampaikan, kedepannya, kita akan menjalin konsolidasi dan saling koor­dinasi kepada kepengurusan yang baru dan juga kepada instansi terkait untuk bisa membangun Sumbar kedepannya.

Sebelumnya Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) FSPTSI-K.SPSI Drs. H. M. Yusuf Rizal, SE, MSi mengatakan, bahwa dalam rangka mewujudkan Misi F-SPTI-K-SPSI menjadi pekerja yang cerdas, tangguh dan profesional, Pimpinan F-SPTI akan memotivasi segenap anggotanya untuk membangun organisasi yang mapan, maju dan modern agar dapat berperan lebih aktif lagi dalam pembangunan di masa mendatang.

Selain itu, ia juga menjelaskan terkait para pekerja harus berpacu meningkatkan profesionalitas, termasuk peningkatan keterampilan dan standar kompetensi bidang pekerjaan.

"Anggota -SPTI-K-SPSI mayoritas bekerja di bidang transport sektor non informal, namun kami tetap akan melakukan pelatihan untuk peningkatan sumberdaya anggota dan mengerti akan aturan yang berlaku," katanya.

Pada kesempatan itu, Penasehat Pimpinan Daerah FSPTSI-K.SPSI Sumbar Hj. Nevi Zuarina mengatakan, seluruh jajaran Pengurus FSPTSI-K.SPSI berkomitmen untuk turut mendukung sepenuhnya pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Sumbar dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi rakyat di daerah ini.

"Di Sumbar termasuk daerah yang aman bagi masyarakat untuk beraktivitas, contohnya pada Hari Buruh se Dunia 1 Mei 2018 yang lalu pihak F-SPTI-K-SPSI tidak melalukan aksi demo, namun melakukan aksi solidaritas dan damai, serta adem-adem aja," kata Nevi.

Selanjutnya Nevi menjelaskan, tantangan dari situasi ketenagakerjaan nasional dan industri nasional saat ini adalah upah murah, tingkat serapan pasar tenaga kerja yang tidak sebanding jumlah angkatan kerja, ekonomi digital yang disrupitive (menciptakan pasar baru).

"Di tambah lagi ada sistem Industri 4.0 yang merupakan tantangan bagi kita, mau tidak mau perubahan zaman ini akan hadir ditengah-tengah kita," ucapnya.

"Apalagi saat ini banyak tenaga asing yang masuk ke daerah kita yang siap bersaing dengan kita," tambahnya.

Nevi berharap dalam Musda ini dapat menghasilkan pemimpin yang baru dan bisa membawa organisasi ini menjadi solid dan berupaya mensejahterakan anggotanya.

Selesai dibukannya acara Musda FSPTSI-K.SPSI Se Sumatera Barat oleh Gubernur Sumbar, dilanjutkan dengan foto bersama.(b/rel)

Mentawai,Lintas Media News.
Tim Kesehatan Lapangan (Keslap) dari Denkesyah 01.04.04 Korem 032/Wirabraja yang tergabung dalam Satuan Penugasan (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 104 di wilayah Kodim 0319/Mentawai memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat Desa Bukit Pamewa, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Selasa (05/03).

Pelayanan kesehatan ini dilakukan dengan cara mendatangi rumah kerumah atau secara door to door (Pintu ke pintu) dan ada juga pelayanan ke rumah masyarakat yang Lanjut Usia (lansia).

Salah satu anggota Tim Keslap Serka Adol mengaku, selama berada di lokasi kegiatan TMMD ini, pihaknya memberikan berbagai pelayanan kesehatan terhadap keluhan kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat, baik yang datang ke Posko Kesehatan, maupun kerumah-rumah.

“Selama disini, selain pemeriksaan dan pengobatan kepada Satgas TMMD kami juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik yang datang ke Posko maupun ke rumah-rumah masyarakat,” ucap Serka Adol

Salah satu warga yang lansia, Bapak Siregar, selesai diperikasa didiagnosa penyakit Asma,  Zainuddin diberi obat dan diimbau untuk beristirahat.

Ia mengucapkan terima kasih kepada TNI karena telah membantu memeriksa kesehatannya.

"Saya tidak menyangka bahwa TNI ternyata sangat peduli dan memperhatikan warga. Terima kasih TNI. Semoga tetap jaya," ujarnya. (rel)

Padang,Lintas Media News. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung dan menapresiasi kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Perbankan dan OPD terkait di Sumatera Barat. Ada tiga point penting hasil rapat hari ini tehadap, upaya percepatan ekonomi masyarakat Sumbar,  ternak, jagung dan rentenir mesti dilakukan upaya nyata yang jelas.

Hal  ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Drs. Alwis disela-sela Rapat Pleno pertama TPAKD-OJK provinsi Sumatera Barat bersama Pihak Perbankan,  OPD Terkait di ruang rapat Gubernuran, Selasa (5/3/2019).

Lebih lanjut Sekdaprov Alwis menerangakan, persoalan perekonomian yang terjadi saat ini merupakan sesuatu yang mesti kita carikan jalan keluarnya,  sehingga percepatan akses keuangan daerah dapat berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu.

Pembentukan dan Perkembangan TPAKD merupakan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan erat kaitannya dengan peningkatan taraf hidup masyarakat.Ketersediaan layanan jasa keuangan khususnya yang berskala mikro dapat membantu masyarakat ekonomi menengah bawah dalam meningkatkan kualitas hidup melalui pemanfaatan produk keuangan seperti kredit usaha berskala mikro atau tabungan untuk berinvestasi dalam bentuk aset produkif.

Dalam konteks upaya percepatan akses keuangan di daerah, diperlukan adanya koordinasi dan sinergiantara pemerintah baik di tingkat pusat, katanya

Alwis juga menerangkan,  sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan inklasi keuangan, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 telah menetapkan bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah mengenai Strategi Nasional Keuangan Inkiusif ( SNK ) untuk mencapaitarget indeks inklusi keuangan sebesar 75 % pada akhir tahun 2019, pemerintah daerah dapat menganggarkar kegiatan yang diarahkan untuk mendorong pembentukan dan pelaksanaan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Bercasarkan Permendagri tersebut, dapat dilihat bahwa TPAKD berperan penting dalam mengupayakan peringkatan inklusi keuangan daerah.Kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah, instansi, pelaku usaha jasa keuangan serta segenap elemen pemangku kepentingan yang termasuk dalam TPAKD ini akan menentukan pencapaian tingkat inklusi keuangan masyarakat yang akan diukur kembali melalui survei pada akhir tahun 2019.

Rapat pleno kali ini, akan dibahas dan ditetapkan program kerja TPAKD Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2019. Keberhasilan program kerja TPAKD dapat dilihat dari tiga hal berikut: pertama bagaimana program dapat berperan dalam mendukung arah pembangunan pemerintah daerah, kedua seberapa jauh kebermanfaatan program bagi masyarakat, serta ketiga bagaimana keterlibatan stakeholders dalam pelaksanaan program tersebut.

Diharapkan dalam pelaksanaan program kerja selama setahun kedepan, segenap stakeholders selalu ingat ketiga hal yang menjadi indikator keberhasilan program kerja TPAKD, jelas Sekdaprov.

Terakhir, berdasarkan keputusan Rapat Pleno TPAKD, tanggal 21 Agustus 2017 dilakukan penambahan 1 (satu) OPD lagi yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penambahan tersebut telah disahkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-845-2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 500-703-2017 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Hingga saat ini keanggotaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat meliputi 36 instansi yang berasal dari unsur pemerintahan, industri, serta akademisi.

Peran TPAKD dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan - Inklusi keuangan tidak hanya membawa manfaat bagi individu, namun juga dapat mempercepat jalannya roda perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Meskipun demikian, lembaga keuangan di Indonesia belum dapat menjangkau dan melayani semua orang di seluruh wilayah karena investasinya cukup mahal.Menyadari hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlalı strategi inovatif untuk mengatasi hambatan dalam inklusi keuangan.Strategi tersebut tertuang dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang diatur dengan Perpres No 82/2016.

Melalui strategi tersebut, Pemerintah telah menetapkan target utama dari keuangan inklusif yaitu tersedianya akses layanan keuangan pada lembaga formal bagi 75 persen penduduk dewasa pada akhir tahun 2019.

Dalam rangka mencapai target tingkat inklusi keuangan yang telah ditetapkan tersebut, dibutuhkan kerjasama antar pemangku kepentingan yang terdiri dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan semua pihak terkait untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan secara terpadu, ujar Alwis

Kepala OJK Provinsi Sumbar Darwisman menyampaikan, ada dua jenis program TPAK 2019, program penguatan infrastruktur regulasi dan kelembagaan dalam mendukung akses Keuangan dengan program kegiatan pengembangan kawasan inklusi keuangan terpadu bersinergi dengan nagari mandiri pangan, target 12 nagari dimana pada tahun 2018 sudah teralisasi 35 nagari.

Jenis program kedua literasi keuangan dengan kegiatan, sosialisasi KUR,  Asuransi Mikro, Asuransi Pertanian,  Agen Laku Pandai, Simpan Pelajar dan produk mikro lain kepada UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM,  Dinas Kelautan,  Dinas Peternakan,  Dinas Pertanian,  Dinas Sosial,  Dinas Pendidikan  dan Dinas Pangan. Dengan target 3 sosialisasi  dimana tahun 2018 telah terlaksana  11 sosialisasi.

Kedua program ini tentunya akan dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil rapat pleno pertama ini. Sehingga kegiatan  yang dilakukan tetap sasaran menjadi solusi dari kondisi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Sumbar, ujarnya.

Hadir dalam kesempatan itu Kepala OJK Sumbar, Darwisman,  Kadis Peternakan Drh. Erinaldi, MM,  Kadis Pangan Ir. Effendi,  Kadis Pendidikan,  Drs. Busharman Bur, MM,  Kadis Pertanian, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Perdangan dan Perindustrian, Utusan Bank Indonesia, Bank Nagari,  Bank BNI,  Bank BRI, Kepala Biro Perekonomian Ir. Arsyad, MM.(rel)

Mentawai,Lintas Media News.
Menanam mangrove dapat mencegah bencana alam. Sebab, salah satu fungsi utama hutan bakau atau mangrove untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan dan meredam gelombang besar termasuk tsunami.

Menyadari pentingnya hal tersebut,  masyarakat Desa Tua Pejat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kep. Mentawai bersama Satgas TMMD ke 104 Kodim 0319/Mentawai melakukan kegiatan penanaman mangrove di sekitaran pesisir pantai Desa Tua Pejat  pulau Sipora.

Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 0319/Mentawai Kapten Inf Syahrial mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan TMMD di wilayah Kodim 0319/Mentawai untuk mengajak masyarakat peduli tentang lingkungan dengan tanam pohon Mangrove.Senin (4/3/2019)

“Bumi yang kita tinggali merupakan titipan untuk diwariskan kepada anak cucu. Karena itu, penting bagi kita untuk bertanggung jawab dan bersama-sama merawat lingkungan. Oleh karena itu, oleh karena itu nanti setelah tumbuh besar tidak boleh dirusak”. Jelasnya Pasiter.

Pasiter juga menambahkan "Sekitar 500 pohon mangrove akan ditanami sekitar pesisir pantai, secar bertahap, dan Kodim 0319/Mentawai juga melakukan pembibitan pohon Mangrove".

Dari pantauan dilokasi, penanaman Mangrove ini mendapat sambutan yang sangat baik dari berbagai lapisan masyarakat, terlihat dengan ikut ambil bagian masyarakat dengan melibatkan diri dalam penanaman mangrove tersebut. (erz)

Mentawai,Lintas Media News.
Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 0319/Mentawai Kapten Inf Syahrial menyerahkan bantuan bibit tanaman buah dari Dinas Pertanian Kabupaten Kep. Mentawai kepada warga Desa Gosainan dan desa Bukit Pamewa  Kecamatan Sipora Utara Kep. Mentawai  di lokasi pelaksanaan TMMD  ke 104 TA  2019 Kodim Kodim 0319/Mentawai, Sabtu (3/3).

Kapten lnf Syahrial didampingi  anggota Koramil 03/Sioban menjelaskan.Bibit tanaman buah yang diberikan itu diantaranya, bibit jeruk, manga, jambu bol dan rambutan sebanyak 1.000 batang kepada masyarakat kedua desa tersebut.

Dalam arahannya Pasiter menyampaikan,tanaman yang sudah diserahkan ini agar segerah   ditanam semua di kebun masing-masing, jangan  disimpan dirumah atau ditelantarkan.

 “Meskipun tidak banyak jumlah dan jenis tanaman yang di berikan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ucap Pasiter

Agar bibit tanaman buah tersebut setelah ditanam Tidka mati,harus dirawat dengan baik sehingga akan lebih menghijaukan lingkungan dan menghasilkan buah yang dapat dimanfaatkan,harapnya.

Sementara salah satu masyarakat yang hadir Jaimin (36) menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan bibit tanaman buah yang diberikan.

 “Sesuai pesan Pak Tentara nantinya tanaman buah ini akan ditanam di sekitar rumah masing-masing”ucapnya.(rel)