Payakumbuh, Lintas Media News.

Yusrizal, wartawan Mingguan BIN News terpilih kembali memimpin PWI Cabang Payakumbuh/50 Kota untuk tiga tahun mendatang, 2019-2022. "Alhamdulillah saya dipercaya kembali memimpin PWI oleh teman-teman," kata Yusrizal.

Pemilihan Ketua PWI Payakumbuh 50 Kota ini berlangsung hangat. Dua Calon Ketua yaitu Yusrizal  dan Jefri Ricardo Magno alias Bule dari Harian Singgalang. Lewat voting, Yusrizal meraih 8 suara dan Jefri 4 suara. "Pemilihan Ketua PWI Payakumbuh 50 Kota berlangsung demokratis dan penuh kekeluargaan," kata Zulnadi sebagai pimpinan sidang.

Konferensi Cabang PWI Payakumbuh 50 Kota berlangsung di Ngalau Resto, Payakumbuh, Sabtu (30/3) dibuka oleh Ketua PWI Provinsi Sumbar Heranof Firdaus. Hadir Bupati 50 Kota diwakili Sekda Drs. Widia Putra, M.Si dan Walikota Payakumbuh diwakili Staf Ahli Roslayetti, M.Pd.

Dalam arahannya Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus mengatakan, rekrutmen anggota baru PWI perlu dilakukan secara selektif melalui UKW (Uji Kompetensi Wartawan). Diharapkan Pemkab 50 Kota dan Pemko Payakumbuh dapat membantu penyelenggaraan UKW di daerah ini.

Menurut Heranof Firdaus, UKW dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas wartawan itu sendiri. Dengan telah berkompeten tentunya wartawan itu akan mendapat pengakuan dan penghargaan yang layak dari perusahaan pers mau pun dari stakeholder.

Konferensi Cabang PWI Payakumbuh 50 Kota berakhir Sabtu sore, ditutup oleh Kadis Kominfo Kota Payakumbuh John Kenedi. "Kami akan support Ketua PWI terpilih dengan program yang meningkatkan kapasitas wartawan Anggota PWI," kata John Kenedi.

Dalam Konferensi Cabang PWI Payakumbuh 50 Kota ini, Tim PWI Sumbar datang cukup lengkap yaitu Ketua PWI Heranof Firdaus, Sekretaris PWI Widia Navies, Wakil Ketua Eko Yanche Edrie, Wakil Ketua Sawir Pribadi, Dewan Kehormatan PWI Sumbar Zulnadi dan Gusfen Khairul. (*)

Padang,Lintas Media News.
Dari 780.000 orang lebih tenaga kerja di Padang, baru 300.040 orang, yakni 40,34 persen yang terdaftar aktif sebagai peserta BPJS sementara,setiap penerima upah itu wajib mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, karena ini adalah amanat UU No 40 Tahun 2004.

Hal itu disampaikan Kepala kantor BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang Padang Yuniman Lubis
Didampingi Account Representatif khusus Handi Putra Refridianto,padaSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Fave Hotel, Kamis (28/3/2019).

Disebutkan Yuniman,sampai 31 Desember 2018 tercatat Lebih kurang 2,2 juta tenaga kerjasama di Padang, baru 22,85 persen yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan.Untuk itu,program Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan ini di Sumatera Barat (Sumbar)  menjadi perhatian khusus oleh BPJS Nasional karena, pekerja penerima upah selama ini terkesan di abaikan.

Menurut Yuniman, potensi yang tebanyak belum mengikuti program BPJS Ketenagakerjana ini adalah Usaha Kecil Menegah (UKM), dan sektor bukan penerima upah seperti petani, ojek dan lain sebagainya. Di Sumbar dari data BPS tercatat ada sekitar 844 ribu lebih atau 34 persen dari jumlah penduduk Sumbar.

"Kita tidak akan tau, apa yang akan terjadi saat kita dalam melaksanakan aktivitas kerja kita. Karena kecelakaan kerja, adalah satu jenis resiko yang tidak perna kita duga dan itu sangat mungkin terjadi, dimanapun dan dalam bidang pekerjaan apapun. Mulai dari luka ringan, luka parah, cacat sebagaian anatomis bahkan meninggal dunia," papar Yuniman.

Untuk itu, kata Kepala Kantor Cabang BPJS Padang, susai amanah UU No 40 Tahun 2004 tentang BPJS menyebutkan, "Saat ini, negara kita telah membuat sebuah kebijakan untuk para pekerja, dengan program BPJS Ketenagakerjaan yang akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pekerja, baik itu jamin jesehatan, atau kecelakaan kerja sampai jaminan hari tua, dan kemudahan lainya," jelas Yuniman.

Menurut Yuniman BPJS cabang kota Padang dengan wilayah kerja, Kota Padang, Kabupeten Pessel, Kota Padang Pariaman dan Kabupaten Pariaman serta Kabupaten Mentawai.

Sosialisasi yang digelar BPJS Ketenagakerjaan cabang Kota Padang dan penggerak jaminan sosial Indonesia dengan Ikatan Keluarga Wartawan (IKW) tersebut
dihadiri, Ketua IKW Hendrison didampingi Pembina IKW Taf Chaniago dan puluhan pemilik media cetak dan online serta wartwannya.(b)

Padang,Lintas Media News.
Terkait aturan serta batasan-batasan yang harus dipahami oleh awak media  untuk pemberitaan dan penyiaran iklan kampanye peserta Pemilu di media,
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan rapat koordinasi (rakor)sekaligus mensosialisasikan Peraturan KPU No. 7 tahun 2017 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.

Anggota KPU Sumbar Gebril Daulay selaku narasumber mengatakan.Peraturan KPU No.7 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PKPU No. 5 tahun 2018, bahwa kampanye melalui iklan dan media cetak dan elektronik dimulai sejak tanggal 24 Maret s.d 13 April 2019. Dengan tersosialisasinya sederet aturan dan batasan tersebut, diharapkan pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan dengan baik.

Dalam paparan kampanye terhadap kontestan Pemilu 2019 ini,Gabril menekankan bagaimana tata cara bersosialisasi dan menayang iklan baik di media TV, media cetak radio dan media online. Media perlu mengetahui serta memahami pointer-pointer terkait batasan-batasan dalam hal sosialisasi dan penayangan iklan kontestan pemilu, agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Sementara, Fivner narasumber dari  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar mengimbau, rekan-rekan media dan peserta pemilu untuk dapat mentaati regulasi yang telah ditepakan KPU RI dalam hal sosialisasi dan penayangan iklan ke tengah masyarakat.

"Mudah-mudahan ini dapat dipahami, sehingga pelaksanaan Pemilu 2019 ini dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Senada dengan Fivner,narasumber dari KPI Sumbar Yuni Aryati, menekankan, pihaknya secara intens akan melakukan pengawasan terhada sosialisasi dan tayangan iklan peserta pemilu di media televisi dan radio, sekaligus memastikan tayangan tidak  melebihi durasi sesuai yang ditetapkan KPU.

"Mudah-mudahan pelaksanaan pemilu yang berintegritas di Sumatera Barat dapat tetcapai, sesuai dengan harapan bersama," harapnya.

Rakor yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan do'a. Kemudian  dilanjutkan dengan diskusi, dipandu oleh Kabag Teknis dan Humas KPU Sumbar Agus Catur Rianto di Hotel Pangeran.Rabu (26/3).(b)

Padang,Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengingatkan, bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tinggal 21 hari lagi,  sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) harus ada himbauan serta mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat umum agar tetap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, dalam menghadapi perhelatan Pemilu 2019.

Hal ini disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Penguatan Pengawasan Netralisasi ASN, TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Aula Kantor Gubernur, Rabu (27/3/2019).

Seharusnya pihak pemerintah sudah ada himbuan melalui baliho atau spanduk mengajak masyarakat ikut menjaga masyarakat dapat berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bijaksana.

“Sebagai ASN kita dapat berperan mensosialisasikan pemilu yang damai kepada masyarakat, melalui baliho dan spanduk untuk mensukseskan pemilu yang berkualitas,” ajak Nasruk Abit.

Dalam sambutan Nasrul Abit juga menghimbau ASN Sumbar, baik dari kabupaten dan kota untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2019. Sebagai abdi negara, ASN yang memiliki hak pilih dilarang memiliki kecenderungan tertentu terhadap kegiatan politik.

“Netralitas TNI-Polri dan ASN kunci sukses pemilu, karena sebagai aparat negara kita dilarang mendukung langsung calon Presiden, calon legislatif atau mendukung partai politik manapun. Untuk itu ASN janganlah bermain politik, tetapi gunakan hak pilihnya pada 17 April nanti,” kata Wagub Sumbar.

Bagi ASN yang tidak netral, Wagub Sumbar kembali mengingatkan bahwa akan ada sanksi yang akan didapat. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana pemilu.

“Apalagi sebagai ASN kita patut waspada karena banyak yang mengawasi pergerakan kita. Salah sedikit kita akan dilaporkan ke Bawaslu dan tentunya sanksi akan menanti. Tentu hal ini sangat tidak kita harapkan. Oleh karena itu sebagai ASN netralitas adalah harga mati,” ucap Nasrul Abit.

Selanjutnya Wagub Sumbar optimis dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 di Sumatera Barat akan berjalan dengan aman dan terkendali, dengan bekerjasama dengan Polri dan TNI tentu saja membantu segala sesuatu untuk kesuksesan Pemilu 2019.

"Apalagi sekarang kita sudah urutan ke 26 di Indonesia sebagai daerah yang rawan pemilu, yang sebelumnya kita urutan ke tiga yang potensi terjadi kekacauan pemilu 2019, ini menandakan Sumbar sudah termasuk aman penyelenggaraan pemilu," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri, Komjen Pol. Moechgiyanto, SH menyampaikan bahwa, institusi Polri menjadi tumpuan masyarakat untuk menciptakan Pemilu Serentak 2019 yang sehat, kompetitif, dan aman.

Moechgiyanto berharap semua pihak, baik  ASN, maupun TNI-Polri, penyelenggara pemilu, dan semua pihak dapat saling bekerjasama agar pemilu berjalan damai.

Ada beberapa potensi ancaman dan gangguan pemilu 2019 yang perlu kita waspadai, yaitu maraknya black campaign dan negative campaign, provokasi, keberpihakan atau ketidak netralan dalam penyelenggaraan pemilu dari ASN, TNI-Polri, money politic, dan bentrok antar pendukung parpol.

"Untuk itu perlu strategi penguatan netralitas pada pemilu 2019 dengan melibatkan semua unsur terkait dalam pelaksanaan ini (pengamanan Pemilu 2019) harus bersinergi, baik KPU, Bawaslu, kontestan, partai pendukung, massa pendukung, Polri-TNI, pemerintah daerah, media, tokoh masyarakat ini harus kompak,” ucapnya.

“Apapun risikonya Pemilu 2019 harus berlangsung aman, damai, lancar, kompetensi sehat dan tidak boleh mengorbankan konflik yang menyebabkan perpecahan dan kesatuan bangsa serta bagi Polri NKRI harga mati,” tambahnya.

Ketuaa Badan Pengawasan Pemilu Sumbar Surya Efitrimen mengatakan, Provinsi Sumbar bisa dikategorikan aman dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, hal ini berdasarkan menilaian data Mabes Polri pada 20 Maret 2019 tentang data kerawanan Pemilu di masing-masing provinsi di Indonesia.

"Berdasarkan data tersebut, kerawanan Sumbar dibanding 34 provinsi lainnya berada di posisi nomor 26," jelas Surya Efitrimen.

Hal tersebut, kata dia, tidak terlepas dari usaha bersama pemerintah daerah,  Polda, Kejati, Korem dan lembaga terkait lainnya.

Selanjutnya Surya Efitrimen juga melaporkan kesiapan Bawaslu untuk pemilu 2019, dengan telah terbentuk jajaran pengawas Pemilu  sampai ke tingkat TPS dengan jumlah 16.716 bersamaan dengan pelantikan secara serentak se-Indonesia sebanyak 800 ribu pengawas TPS. Ini kita sesuaikan di TPS-TPS yang ada.

Karena itu, perlu penguatan pengawasan dari ASN dan TNI-Polri kegiatan sosialisasi dalam rangka pencegahan supaya tidak terjadi dugaan pelanggaran Pemilu melibatkan seluruh stakeholder yang ada, diharapkan berjalan aman dan lancar sesuai dengan rencana.(b)

Batusangkar,Lintas Media News. Pelayanan prima menjadi salah satu isu utama di masa pasca otonomi daerah, pelayanan yang diterima oleh masyarakat menjadi paradigma ukuran dan pandangan terhadap keberhasilan kinerja pemerintah.

Hal ini disampaikan  Sekretaris Daerah Provinsi ( Sekdaprov) Sumatera Barat (Sumbar) Drs. Alwis, pada acara pembukaan Bimbingan Teknis Pelayanan Prima bidang Kepegawaian dilingkungan pemerintah Provinsi Sumbar di Hotel Emersia, Batusangkar Senin malam, (25/3/2019).

Lebih lanjut Sekdaprov Sumbar menyampaikan, paradigma masyarakat terhadap layanan yang tidak maksimal cenderung menilai kinerja aparatur sipil negara tidak berkualitas dan menimbulkan sikap kecewa terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah.

Standar pelayanan menjadi tolak ukur sebagai acuan pedoman penyelenggaraan pemerintah terhadap setiap pelayanan publik kepada masyarakat, untuk wujudkan pelayanan prima, bermutu, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

"Maka sudah seharusnya kita menetapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan, termasuk pelayanan bidang kepegawaian, sehingga pelayanan prima yang diinginkan dapat tercapai," kata Alwis

Sekdaprov juga berharap agar dalam pelayanan prima tersebut sudah seharusnya didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat menjadi skala prioritas Badan Kepegawaian Daerah.

"Dengan ini menyatakan sanggup setiap aparatur menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan akan memberikan pelayanan prima dan profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku," ajaknya.

Alwis mengatakan, bahwa ada persepsi masyarakat belum maksimalnya pelayanan yang diterima, menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat memberikan pelayanan prima seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat sesuai standar pelayanan publik yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Untuk itu perlu penetapan Standar Pelayanan Prima (SPP) sebagai pelayanan publik yang telah ditetapkan dengan Peraturan Men PAN dan RB nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.

Selanjutnya Sekda Provinsi Sumbar Alwis pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada narasumber Drs. Riza Karim, M.Si dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan informasi bagaimana mewujudkan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.

Sekretaris BKD Sumbar Ir. Rini Oktanlvia, MSi juga melaporkan kegiatan Bimtek ini adalah dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada PNS terkait pemberian Standar Pelayanan Prima kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas profesionalitas PNS dalam fungsinya sebagai pelayanan masyarakat, agar peserta memiliki pemahaman  atar kesadaran kan pentingnya peningkatan pelayanan publik guna memenuhi tuntutan masyarakat.

Bimtek Pelayanan Prima bidang kepegawaian angkatan I dilaksanakan selama tiga hari tanggal 25 - 27 Maret 2019 bertempat di Hotel Emersia Batusangkar dengan tim dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, yang dihadiri 25 peserta yang terdiri dari pejabat pengelola kepegawaian pada organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Sumbar.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Dalam program penanam sejura pohon dipesisir pantai barat,  butuh komitmen bupati dan walikota,  agar dapat dilaksanakan secepatnya. Karena riset telah memberikan gambaran pohon-pohon pinggir pantai dapat menahan derasnya laju gelombang.

Hal ini disampaikan wakil gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, pada acara Rapat Koordinasi Mitagasi Bencaja Tsunami dengan Program Penanaman Sejuta Pohon di aula Kantor Gubernur,  Selasa ( 25/3/2019).

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit mengatakan, kita harap dengan penanaman pohon ini, kita aman dari resiko bencana yang besar. Karena pohon dapat menahan laju gelombang air laut.

Oleh karena itu setiap daerah agar segera menghitung kebutuhan pohon untuk daerahnya agar segera ditanam lebih cepat, terutama kawasan yang terbuka kearah pantai dan penduduk yang ramai karena akan dijadikan prioritas, ungkap Nasrul Abit.

Sekertaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dody Ruswandi, mengatakan, penanaman pohon disepanjang pesisir pantai ini sangat efektif dalam meminalisir resiko bencana, karena pohon dapat menahan gelombang air laut.

"Ini merupakan upaya kita, sebab untuk mitigasi bencana ini tidak setahun atau dua tahun saja. Namun, skala jangka panjang, apalagi pohon ini akan tumbuh besar hingga 10 atau 20 tahun kedepan, ini dampak manfaat akan terlihat nantinya," ujarnya.

Dikatakannya, penanaman pohon ini tidak hanya di Sumbar saja. Namun, juga dibeberapa daerah lainnya, diantaranya Banten, Jawa barat, Jawa tengah, Jawa timur, NTB, Sulawesi Utara.

"Ada berapa daerah yang kita tanami pohon, untuk jenis pohonnya, yakni Cemara Udang, bakau, Pule. Itu tergantung lokasinya, jika bisa ketiga-tiga kita tanam," kata Dody.

Disebutkan Dody Riswandi, ketika kejadian tsunami di Tanjung Lesung ada beberapa desa yang selamat dari gelombang air, karena keberadaan pepohonan yang tumbuh disana. Sehingga, ini menginspirasi untuk ditanam pohon dibeberapa daerah agar resiko bencana yang dapat memakan korban jiwa maupun materil bisa berkurang.

Sebelumnya, Jumat(23/3) kemaren,  sudah mulai dilaksanakan penanaman pohon dalam program Sejuta Pohon yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama TNI, Polri, aparatur pemerintahan dan komponen masyarakat di Kota Padang di kawasan Pantai Parupuak, Tabing.(rel)

Padang,Lintas media News Menjelang pelaksanaan Pemilu tanggal 17 April 2019, Dinas Dukcapil Provinsi dan 19 Kabupaten/ Kota Sumatera Barat berkomitmen tegak lurus dengan kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana maksud surat Mendagri No. 471.13/2292/dukcapil tanggal 18 Maret 2019 tentang penuntasan perekaman dan pencetakan KTP-el sebagai syarat keikutsertaan Pemilu 2019.

Hal ini disampaikan kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil ( PPKBK - Dukcapil)  Provinsi Sumatera Barat, Novrial, SE, MA. Akt disela-sela kesibukan hari ini lewat Whastaapnya, Padang, Minggu (24/3/2019).

Lebih lanjut Novrial menyampaikan,  dengan target partisipasi pemilih di Sumatera Barat sebesar 77% dari KPU, Dinas Dukcapil se Sumbar komit untuk memastikan bahwa 3.872.855 penduduk Sumatera Barat usia KTP per 31 Desember 2018 sudah mempunyai KTP selambatnya tanggal 17 April tersebut.

Capaian perekaman per 28 Februari 2019 sudah mencapai 95,39% dan capaian kepemilikan sudah mencapai 94,07% dari usia wajib KTP, katanya

Kadis Dukcapil juga mengungkapkann,  ada beberapa hal yang telah dilaksanakan berdasarkan arahan pusat antara lain gerakan jemput bola serentak ke rutan dan lapas.

Serta ke sekolah dan kampus pada tanggal 11-16 Maret 2019, dan instruksi untuk mengeliminir data penduduk siap rekam di 19 Kabupaten/Kota yang berhasil dituntaskan lebih cepat dari tenggat 20 Maret 2019.

Sisa pencetakan KTP-el yang harus diselesaikan menjelang Pemilu adalah usia KTP baru dan penggantian data serta pindah datang.

Dan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu berjalan sangat baik, hal itu dibuktikan dengan perbedaan minimal antara data penduduk usia KTP dengan DPT hasil perbaikan KPU per Desember 2018 hanya sekitar 150.000 orang.

Terakhir tanggal 21 Maret kemaren KPU kembali melakukan update data dari penduduk datang dan keluar bersama Dukcapil dan Bawaslu, ujar Novrial.

Novrial juga menyatakan komitmen bersama lainnya dalam pengawalan wajib pilih dengan KPU dan Bawaslu adalah verifikasi dan validasi data berkelanjutan sampai pelaksanaan Pemilu, dan fasilitasi help-desk bersama di 19 Kabupaten/Kota yang seiring dengan rencana instruksi Mendagri agar Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk tetap membuka kantor pada hari H pelaksanaan Pemilu.

Hal ini bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan, maupun untuk fasilitasi help-desk khususnya pengecekan NIK dan kemungkinan penyalahgunaan KTP-el untuk Pemilu.(rel)

PARIAMAN -- Politeknik Pelayaran Sumatera Barat (Poltekpel Sumbar) merupakan bangunan termegah dan terlengkap untuk pendidikan di Sumatera Barat, yang dibangun di atas lahan seluas 37 hektare (ha) dengan anggaran sebesar Rp 500 miliar yang menyediakan sarana dan prasarana diklat pelayaran bagi masyarakat Indonesia, khususnya Sumbar.

Ini disampaikan Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno dalam sambutannya pada acara Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Poltekpel Sumbar, Jumat (22/3/2019).

Hadir dalam Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Poltekpel Sumbar tersebut, Menhub RI Budi Karya Sumadi, anggota DPR RI Alex Indra Lukman, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, Walikota Pariaman Genius Umar, Wakil Walikota Padang Pariaman Mardison Mahyuddin, Wakil Walikota Sawahlunto Zohirin Sayuti, Kepala BPSDMP Umiyatun Hayati Triastuti, Kepala BKIP Kemenhub Baitul Ihwan, Kepala Dishub Sumbar Heri Nofiardi, Dishub Kota Pariaman Yota Balad, GM. PT. Pelindo II Teluk Bayur, GM. PT. Indonesia Ferry, jajaran Kemenhub dan undangan lainnya serta 1600 peserta Diklat.

Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, kehadiran Poltekpel Sumbar sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Sumbar, mayoritas anak didiknya berasal dari Sumbar. Dia berharap sekolah tersebut mencetak siswa yang unggul terhadap dunia pelayaran.

Lanjut gubernur mengatakan, Pemerintah Daerah sangat mendukung kegiatan Diklat Pemberdayaan Masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan Poltekpel Sumbar dalam rangka meningkatkan daya saing sumber daya manusia.

“Kegiatan Diklat ini sangat sesuai dengan program Pemerintah Provinsi Sumbar, karena Sumbar merupakan daerah Pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia yang membutuhkan banyak SDM berdaya saing tinggi untuk menggerakkan dan mengelola berbagai sumber daya alam yang ada, ”kata gubernur.

"Kami berharap melalui pendidikan Poltekpel Sumbar ini dapat mencetak anak-anak bangsa khususnya berasal dari Sumbar, agar kita bisa punya daya saing dengan negara-negara lainnya," ucapnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuka Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Poltekpel Sumbar menyampaikan, dengan dilaksanakannya diklat ini, setidaknya tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) yang berasal dari Sumbar, dengan memiliki kompetensi dan keahlian yang handal.

Oleh karena itu, perlu usaha kerja keras dan perjuangan saudara-saudara untuk menempuh pelatihan beberapa hari kedepan, dengan tujuan untuk meningkatkan layanan jasa transportasi laut. Untuk itu Saudara dapat berkarya dan menjadi pelopor di bidang keselamatan transportasi laut.

"Keselamatan pelayaran harus ditempatkan sebagai prioritas utama yang tidak dapat ditawar lagi, guna mewujudkan 'save, secure, and clean ocean', tegasnya.

"Kita adalah negara kedua setelah Filipina yang paling disegani dan paling diminati dalam hal tenaga pelayaran oleh dunia internasional, untuk itu saya minta untuk meningkatkan kualitasnya," kata Menhub.

Harapannya, sesuai dengan tuntutan era pasar bebas yang menuntut kita harus lebih profesional, sehingga akan meningkatkan citra bangsa kita di luar negeri.

Dengan itu, lembaga pendidikan ini bisa menjadi wadah lahirnya putra-putri Minang yang berkualitas di bidang pelayaran, sehingga tersalurkan ke industri pelayaran domestik maupun internasional.

Kemudian Menhub Budi Karya Sumadi memukul gong yang didampingi oleh Gubernur Sumbar, anggota DPR RI Alex Indra Lukman, Kepala BPSDMP, sebagai tanda resminya pembukaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Poltekpel Sumbar.(b/hms)

Padang,Lintas Media News.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ajak masyarakat untuk memanfaatkan produk-produk pasar modal karena, produk-produk dari pasar modal ini sangat penting untuk membangun daerah.

"Untuk pembangunan di Sumbar, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. APBD tentu tidak akan cukup, diperlukan untuk sektor keuangan lain, salah satunya dapat diperoleh melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas RDPT," kata Gubernur  saat membuka acara Seminar pembayaran riil dan insfrastuktur melalui Reksa Dana penyertaan Terbatas (RDPT), Dana Investasi Insfrastuktur (DINFRA) dan Obligasi Daerah (OBDA) di Grand Inna Padang, Kamis (21/3/2019).

Irwan Prayitno menyampaikan,  Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sangatlah terbatas, apalagi daerah kabupaten dan kota kita masih di atas 60 persen untuk belanja pegawai, sementara untuk 30-40 persen lagi kita pergunakan untuk belanja modal, seperti kegiatan pembangunan infrastruktur dan program-program lainnya dari masing-masing SKPD.

"Kalau di provinsi, karena kita mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar hampir 40 persen, masih memiliki keleluasaan, tapi PAD di Kabupaten Kota itu rata-rata 5,6 persen dari APBD-nya, kalau di atas 7-8 persen hanya dikota-kota besar, seperti Padang dan Bukittinggi, yang banyak memiliki Hotel dan Restoran merupakan suatu income yang besar dalam bentu PAD," jelas Irwan Prayitno.

"Ini suatu terobosan bagi daerah Sumbar dengan adanya pasar modal, kami mengajak untuk memanfaatkan produk-produk tersebut," ucapnya.

Selanjutnya gubernur mengatakan, produk-produk seperti RDPT (Reksa Dana Penyertaan Terbatas), DINFRA (Dana Investasi Infrastruktur), dan Obligasi Daerah dinilai tepat untuk digunakan sebagai sumber pembiayaan sektor riil dan infrastruktur di daerah.Produk tersebut dapat disesuaikan dengan proyek yang akan dibangun dan memiliki jangka waktu yang panjang.

“Perkembangan produk-produk pasar modal sudah maju. Ini menandakan produk pasar modal sangat berpotensi untuk dijadikan alternatif pembiayaan bagi perusahaan yang bergerak di sektor riil, termasuk sektor infrastruktur,” ujarnya.

Gubernur menambahkan, bahwa RDPT juga merupakan salah satu bentuk dukungan OJK atas program Pemerintah Indonesia, yaitu percepatan penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Ir. Hoesen, MM menjelaskan, bahwa RDPT merupakan wadah untuk mengumpulkan dana dari beberapa investor sehingga perusahaan dimungkinkan untuk dapat dana nilai yang besar. Banyaknya proyek-proyek besar yang strategis didanai oleh RDPT,
pembangunan Sky Train di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang sebesar Rp 315 Miliar, pembangunan ruas jalan tol Semarang-Batang, SoloNgawi dan Ngawi-Kertosono sebesar Rp 5 Triliun dan ruas jalan tol Kanci, Pasuruan- Probolinggo, dan Pejagan-Pemalang sebesar Rp 5 Triliun, termasuk kota Padang yang salah satunya pembangunan Rumah Sakit, Mall, Gedung Parkir pada proyek Padang Landmark oleh PT. Anugerah Cahaya Prima yang bergerak bidang real estat dan properti yang nilainya mencapai Rp 290 miliar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerbitkan Peraturan OJK N0. 52/POJK/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi. Ini merupakan inovasi OJK dalam rangka mendukung program pembangunan infrastruktur pemerintah.

Dana Investasi Insfrastuktur (DINFRA) dalam pengelolaannya jauh lebih fleksibel, juga mengalami pertumbuhan sejak peraturan diterbitkan tahun 2017, yang saat ini telah mencapai empat Dinfra dengan dana pengelolaan sebesar Rp 342 miliar.

"Produk Dinfra banyak kami pergunakan untuk pembangunan Rumah Sakit, areal komersil dan jalan tol," kata Hoesen.

Lanjut ia menjelaskan, Obligasi Daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan pada publik melalui penawaran umum di pasar modal.

"Obligasi daerah ini harus melalui mekanisme yang sudah ditetapkan, dengan cara proses registrasi di OJK dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setempat yang memperoleh pertimbangan dari Mendagri dan Kementerian Keuangan untuk melakukan pinjaman daerah melalui penerbitan obligasi," ucapnya.

"Penerbitan obligasi daerah membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang, denan melihat proyek, penganggaran dan Peraturan Daerah, dibutuhkan penguatan kapasitas Pemda di Indonesia untuk mempercepar proses penerbitan obligasi daerah," tambahnya.

Pada akhirnya, harapan kami sosialisasi ini dapat bermanfaat tentunga bisa menjadi inspirasi bagi peserta, untuk memanfaatkan RDPT, Dinfra dan Obligasi Daerah sebagai sumber pendanaan bagi instansi masing-masing.

"Besar harapan kami dalam ke tiga unsur tersebut dapat berperan secara siknifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi diwilayah Sumbar.

Kemudian acara terssebut dilanjutkan dengan pencerahan cindera mata dari kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Ir. Hoesen, MM Kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Acara tersebut dihadiri oleh 250 peserta undangan yang terdiri dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, DPRD provinsi dan kabupaten kota se Sumbar, Bupati dan Walikota se Sumbar, Bappeda se Sumbar, private company, BUMD, perusahaan efek, agen penjual efek Reksa dana, HIPMI, dan KADIN, mahasiswa dan asosiasi lainnya.(rel/b)

Padang,Lintas Media News.
Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Amankan dua orang bandar narkoba asal Pekanbaru Riau.Bandar narkoba lintas provinsi ini ditangkap anggota Direktorat Narkoba Polda Sumbar didua tempat.

Pertama,tersangka
DT (43) sopir Go Car ditangkap di ruas jalan raya Bukittinggi-Payakumbuh, Kecamatan Baso, Agam, pada Sabtu (16/3) lalu. Dalam penangkapan itu, polisi menyita sekitar dua kilo sabu yang hendak diedarkan di beberapa daerah Sumbar.

Kedua tersangka adalah, DT, 43 dan H, 42. Keduanya merupakan warga Pekanbaru, Riau. DT ditangkap polisi di Jalan raya Bukittinggi-Payakumbuh, KM 11 Baso. Dari pelaku yang berprofesi sopir go car itu disita satu kilo lebih sabu-sabu.

Sedangkan tersangka H diringkus di Jorong Tanjung Alam, Biaro Gadang, Ampek Angkek, Agam, saat mengemudikan mobil Kijang Super BM 1678 SR. Dari warga Kampung Melayu, Sukajadi, Pekanbaru ini disita 942,87 gram sabu.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Syamsi, didampingi Direktur Narkoba, Kombes Ma'mun serta perwira lainnya, dalam ekspos kasus, Rabu (20/3) mengatakan kedua jaringan sabu asal Pekanbaru itu ditangkap setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat.

Awalnya petugas menangkap H di Ampek Angkek, sekitar pukul 04.15 WIB, setelah mendapat informasi akan masuk sabu dari Pekanbaru dengan tujuan Padang. Berdasarkan informasi itu, anggota Direktorat Narkoba melakukan pengintaian di ruas jalan itu. Setelah mencocokan indentitas mobil, petugas menghentikan laju kendaraan yang dikemudikan tersangka.

Setelah diperiksa dan digeledah ditemukan satu paket besar sabu yang dibungkus dalam plastik warna hijau dengan merek Guanyinwang di dalam mobil tersangka. Mendapatkan barang bukti, tersangka langsung diamankan. Setelah diinterogasi, warga Kampung Melayu, Sukajadi itu menyebutkan akan ada masuk sekitar satu kilo lagi.(St)

Padang,Lintas Media News.
 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 hasil reviu Inspektorat sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja Pemerintah  Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan sekaligus menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan selanjutnya dapat di evaluasi secara objektif dan menyeluruh atas kinerja Pemerintah Daerah pada rapat review  LPPD tahun 2018 diadakan di Aula Kantor Gubernur Sumbar yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar, Senin lalu.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menargetkan LPPD Sumbar masuk lima besar di Indonesia, sekurang-kurangnya dapat mempertahankan enam besar. Setidaknya jangan sampai  turun prestasi.

"Sebelum penyerahan ke Pusat, perlu kita teliti dan perbaiki dulu, sehingga, nanti tidak ada lagi permasalahan pada penyerahan ke pusat, karena kita targetkan masuk lima besar penilaian LPPD terbaik dari pusat," kata Irwan Prayitno.

"Meski masih punya tenggat waktu hingga tiga bulan ke depan, namun penyusunan draf Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sumbar 2018 hingga saat ini masih jauh dari kata selesai," ujarnya.

Gubernur menyampaikan, secara keseluruhan LPPD sebenarnya sudah hampir rampung, hanya saja masih ada beberapa data yang belum masuk, salah satunya adalah data agregasi dari pemerintah Kabupaten dan Kota.

"Kita berharap permasalahan ini harus segera dituntaskan, agar tidak ada keterlambatan dalam penyerahan LPPD ke pusat," ungkap Gubernur.

Terakhir, Gubernur menegaskan, penilaian LPPD Sumbar tahun ini bisa lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Tahun lalu, Sumbar menempati posisi keenam dalam penilaian LPPD seluruh Indonesia dan tahun 2018 Sumbar bisa masuk lima besar.

Lanjut disampaikannya, LPPD sangat penting bagi Pemerintah Sumbar sebab dapat dijadikan tolak ukur kinerja pemerintah daerah dan evaluasi bagi pemerintah pusat terhadap daerah.

"Kita masih ada rentang waktu beberapa bulan kedepan dalam penyiapan laporan dan perbaikan ini dan akan selalu saya pantau terus, jangan karena data tidak lengkap kinerja pemerintah daerah bisa dianggap turun," tambahnya

Kepala Inspektorat Drs. H. Mardi, MM menyampaikan dalam laporannya, bahwa dari tabel data yang dipaparkan masih ada beberapa item yang perlu diperbaiki.

"Dari data beberapa data item yang perlu perbaikan dan kita telah minta agar SKPD terkait untuk segera memperbaiki item-item tersebut dengan segera, jika telah diperbaiki langsung berikan data kepada Biro Pemerintahan yang bertanggungjawab dalam mempersiapkan LPPD," ujarnya.

Ditambahkannya lagi, sebanyak 141 indikator penilaian, 37 di antaranya merupakan data agregasi pemerintah Kabupaten dan Kota. Ia berharap kerjasama dari SKPD-SKPD yang ada di lingkup Pemerintah Sumbar untuk segera meminta data agregasi tersebut ke kabupaten dan kota yang bersangkutan. Pasalnya, hal ini sangat berpengaruh terhadap penilaian akhir nantinya.

"Lantaran ada data yang belum lengkap tersebut, maka penilaian kinerja Sumbar berdasarkan LPPD 2018  sekilas terlihat belum terlalu memuaskan, tapi apabila seluruh data sudah dilengkapi, nilainya akan ikut meningkat," kata Mardi.(rel)

Mentawai,Lintas Media News.
Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Penanggung Jawab Operasional (PJO) TMMD ke-104 TA. 2019 dari Staf Teritorial TNI Angkatan Darat (Sterad) kunjungi lokasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Kodim 0319/Mentawai, Senin kemaren.

Tim Wasev Sterad yang dipimpin  Waaster Kasad Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo, S.I.P., didampingi Staf Ahli Pangdam I/BB Kolonel Arh Anggoro Nur Setiawan, S.I.P., Pabandya Komsos Sterad Letkol Inf Arief Budiarto serta Kasrem 032/Wbr Kolonel Inf Edi Nurhabad,, S.H.,M.H.

Kedatangan Tim Wasev di bumi sikerai (Kepulauan Mentawai) disambut Bupati Kepulauan Mentawai  Yudas Sabaggalet, beserta Forkopimda Kabupaten Mentawai, Dandim 0319/Mentawai Letkol Czi Didid Yusnadi,  Kasdim Mayor Czi Purwadi dan Perwira Staf Kodim 0319/Mentawai.

Pantauan di lapangan, Tim Wasev dan Rombongan menuju Kantor Bupati Kepuluan Mentawai dan dilanjutkan peninjauan ke Posko TMMD serta peninjauan lokasi.

Pada kesempatan tersebut, dihadapan Tim Wasev Dandim selaku Dan Satgas memaparkan tentang sasaran fisik dan non fisik pada TMMD ke -104 Kodim 0319/Mentawai

“Sejumlah sasaran fisik yang sudah tuntas 100 persen, yakni pembuatan Jamban warga sebanyak 30 Unit  dan MCK, sementara untuk pembukaan akses jalan dari SP 3 kearah Desa Betumonga sepanjang 5 Km dan lebar jalan 10 meter hamper selesai dirampungkan” ujarnya.

Menurut Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo, pelaksanaan TMMD ke 104, Kodim 0319/Mentawai ini telah berjalan sangat baik. Kata dia, tentunya kegiatan tersebut mendukung program pemerintah.

“Saya telah menerima paparan dari Dandim dan memantau ke lokasi, kegiatan fisik serta non fisik berjalan dengan lancar dan sangat bagus. Program ini tentunya sangat mendukung pemerintah, Pemerintah menginginkan rakyatnya sejahtera, mulai dari pulau terkecil hingga daerah perbatasan tidak lagi terisolir,”ujarnya

Sebelum kembali beliau juga berpesan, semua sasaran yang pengerjaanya masih berjalan diupayakan bisa pada waktunya yang telah ditentukan, paling tidak pada saat upacara penutupan TMMD” katanya. (rel/erz*)