Padang,Lintas Media News.
Sumatera Barat banyak menyimpan bencana yang mengancam keselamatan jiwa masyarakat dan tentu menimbulkan semacam rasa ketidak amanan untuk berkunjung ke Sumatera Barat.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Peran serta Lembaga Dalam Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 di Aula Kantor Gubernur, Kamis (14/2/2019).

"Sumatera Barat (Sumbar) merupakan supermarketnya bencana, semuanya ada di Sumbar, ini menjadi ancaman terbesar bagi Sumbar, terutama pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, UMKM yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di Sumbar," kata Wagub Nasrul Abit.

Tidak hanya itu saja, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, jumlah kunjungan wisatawan asing tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 4,41 persen dari 58.876 kunjungan menjadi 54.369 kunjungan, dari akibat rasa ketakutan dan kekuatiran akibat ancaman bencana.

"Bagaimanapun kita harus bisa mengantisipasi bencana dengan cara mengurangi resiko yang ditimbulkan bencana, dengan butuh dukungan dari berbagai pihak," ujar Wagub.

Kemudian Wagub menjelaskan, seperti Provinsi Bali yang sudah dikenal sebagai tempat wisata dunia, juga memiliki banyak ancaman bencana, termasuk bencana gempa dan tsunami. Namun desinasi wisata Bali masih diminati oleh manca negara.

"Kita bisa belajar dari Provinsi Bali, untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerahnya, perlu melibatkan sektor swasta dalam hal sertifikasi bangunan, dengan mengfungsikan bangunannya sebagai shelter evakuasi, seperti hotel, mall, gedung perkantoran dan gedung-gedung bertingkat lainya," jelasnya.

Selanjutnya Wagub berharap, industri pariwisata Sumbar dapat terus tumbuh seiring dengan meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat yang menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi wisatawan untuk berkunjung di Sumatera Barat.

Hadir pada acara Rakor tersebut Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Ketua PHRI dan pemilik Hotel dan pengelola restoran, Kepala BPBD Sumbar, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota se Sumbar dan undangan lainnya yang berjumlah 120 orang.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap  untuk menyukseskan perhelatan kegiatan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) XVI yang akan digelar pada 20-25 Juni 2020 di Padang Sumatera Barat. Berharap Penyelengaraan Penas KTNA 2020, menjadi momentum bersejarah bagi Sumatera Barat.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam pembukaan acara rapat Perkembangan Persiapan PENAS Petani - Nelayan XVI tahun 2020 di aula Kantor Gubernur dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno,  Ketua KTNA Winarno dan Kapusluk pusat Siti Mushanifah dan SKPD Sumbar dan Kota Padang, di Aula Kantor Gubernur Sumbar,  Rabu (13/2/2019).

Gubernur lebih lanjut menyampaikan pelaksanaan Penas ini adalah kegiatan tingkat Nasional yang diselenggarakan di Kota Padang Sumatera Barat dengan pesertanya diperkirakan hadir 50.000 orang dari berbagai provinsi di Indonesia.

"Saya minta kepada seluruh panitia dapat mempersiapkan diri dari sekarang, jangan sampai acara ini banyak mengecewakan tamu-tamu kita. Ingatlah keberadaan tamu-tamu tersebut merupakan income bagi masyarakat," kata gubernur.

Gubenur juga menegaskan agar OPD terkait mempersiapan segala sesuatu perencanaan yang matang dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku.

"Selanjutnya saya juga minta kepada OPD yang terkait baik Sumbar maupun di Kabupaten dan Kota juga mempersiapkan anggaran untuk kegiatan ini, jangan sampai terlupakan, terlewatkan, terbiarkan. Terlepas ini mungkin saya bisa marah besar, karena saya sudah sering menginggatkan sejak ditetapkan tahun 2018 yang lalu," tegas Gubernur Sumbar.

Irwan Prayitno tekankan,  tanpa anggaran kita tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi untuk mensukseskannya,  untuk itu mesti dari sekarang inilah yang tepat untuk menyusun anggaran, sesuai dengan perencanaannya," ucapnya.

Gubernur juga berharap untuk semua panitia yang terlibat, harus mulai dari penyediaan lahan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain-lain dengan luas lahan lebih kurang 55 Ha, karena kegiatan ini harus menjadi momentum bersejarah yang akan diingat selalu di Sumbar.

Sebelumnya Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hotikultura dan Perkebunan Sumbar, Ir. Chandra, MSi mengatakan, untuk persiapan lahan Penas KTNA nanti sudah dipersiapkan yang luasnya 1 Ha yang akan dilakukan penanaman berbagai jenis tanaman buah-buahan, termasuk menyediakan kolam untuk diisi berbagai jenis ikan yang berbentuk taman.

"Lokasinya ada  di Aia Pacah Padang, selain itu kami juga menyediakan lahan tempat pameran pertanian, perikanan industri dan lainnya serta area parkir yang luasnya 10 hektar, ini disediakan untuk persiapan puncak Penas KTNA ke XVI," kata Chandra.

"Kami juga menyediakan lahan basah seluas 1 Ha, dan sisanya akan ditanami berbagai jenis tanaman lainnya, termasuk padi. "Rangkaian Penas ini akan dimulai tahun depan dengan kegiatan Livestock peternakan," tambahnya.

Lanjut Chandra menjelaskan persiapan lahan sudah berjalan hampir 70 persen, kami memulai dari lapang uotdoor,  parkir dan, dilakukan penanaman berbagai jenis tanaman buah-buahan, termasuk menyediakan kolam untuk diisi berbagai jenis ikan dan bisa menjadi lokasi agro wisata, sehingga dapat mengundang wisatawan lokal maupun manca negara.

Menurut Chandra diperkirakan sebanyak 50.000 petani dan nelayan akan berkumpul di Kota Padang pada even besar tersebut. Ini bisa menjadi tempat pertemuan untuk saling bertukar pikiran informasi antar kemitraan jejaring kerja sama petani, nelayan, peneliti, penyuluhan, pihak swasta dan pemerintah.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, membuka secara resmi Diklat Kepemimpinan (PIM) Tingkat III Angkatan IX "Pola Kontribusi" yang bertempat di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Barat, Rabu (13/2/2019).

Dalam sambutannya gubernur menyampaikan, bahwa peserta diklat PIM III yag hadir pada saat ini adalah aparatur yang terpilih dan terbaik diberikan kesempatan dan kepercayaan dari pimpinan masing-masing untuk menjadi pemimpin nanti.

"Terpilihnya Saudara untuk mengikuti Diklat PIM III, berarti Saudara diberikan kesempatan dan kepercayaan oleh pimpinan untuk menjadi pemimpinan perubahan di unit kerja Saudara, jadi jangan disia-siakan pergunakan pelatihan ini untuk mengikuti diklat dengan sebaik-baiknya dan mematuhi aturan yang berlaku," kata gubernur.

"Diklat PIM III memiliki banyak manfaat bagi pejabat struktural eselon III, karena dapat meningkatkan sekaligus mengembangkan kompetensi yang dimiliki aparatur, sehingga kinerja aparatur akan semakin meningkat dan dapat menciptakan inovasi dan kreatifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan," ucapnya.

Gubernur juga menegaskan, untuk Diklat PIM III ini merupakan perubahan baru dari LAN, yaitu dengan "Pola Kontribusi" yang perubahannya sangat mendasar dalam pembentukan pimpinan berkarakter, profesional dan mampu berkontribusi kepada daerah dan negara dalam bentuk inovasi dan reatifitas sebagai abdi masyarakat.

Gubernur Sumatera Barat berharap kepada seluruh peserta yang mengikuti diklat dapat menjadi aparatur pemerintah yang cerdas, jujur, bersih, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya di instansi masing-masing.

Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat Jafrinal Arifin melaporkan Diklat PIM III Angkatan IX diikuti oleh 40 orang peserta berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat dengan jumlah laki – laki sebanyak 28 orang dan perempuan 12 orang.

Terdiri dari Kota Padang 2 orang, Payakumbuh 1 orang, Solok 4 orang, Bukittinggi 5 orang, Kabupaten Tanah Datar 2 orang, Pasaman Barat 6 orang, Pasaman 5 orang, Dharmasraya 3 orang, Sijunjung 8 orang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai 4 orang.

“Tujuan penyelenggaraan Diklat PIM III ini adalah untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan taktikal pada pejabat struktural eselon III yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansi masing-masing”, kata Jefrinal.

"Kompetensi kepemimpinan taktikal harus mempunyai kemampuan menjabarkan visi dan misi instansi ke dalam program instansi dan memimpin keberhasilan pelaksanaan program tersebut," ucapnya

Kompetesni yang dibangun dalam Diklat PIM III yang mempunyai pola kontribusi ini adalah membentuk aparatur yang berkompetensi memiliki peran penting memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah dinamika politik yang tinggi akhir-akhir ini.

Selanjutnya Jefrinal mengingatkan peserta dituntut untuk menunjukkan kinerjanya dalam merancang suatu perubahan yang terkait dengan arah kebijakan sektor, wilayah dan isu strategis nasional, serta selanjutnya memimpin perubahan tersebut hingga menimbulkan hasil yang signifikan. Kemampuan perubahan inilah yang menjadi tolok ukur dalam menentukan keberhasilan Peserta tersebut dalam penyelenggaraan Diklat PIM III.

“Dalam sistem manajemen kepegawaian, Pejabat Struktural Eselon III memainkan peranan yang sangat menentukan dalam membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan instansi, serta memimpin bawahan untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan tersebut secara efektif dan efisien," tambahnya.

 Diklat PIM III yang dibuka langsung oleh  Gubernur Sumbar itu,dihadiri Kepala BPSDM Sumbar Dr. H. Jafrinal Arifin, SH, MSi, Kepala Wilayah Kementerian Pertahanan dan Keamanan Sumbar Kolonel. inf . Chairul Mustafa, Koordinator Widyaswara BPSDM sumbar dan pejabat struktural dilingkungan BPSDM Provinsi Sumatera Barat dan peserta diklat PIM III.(rel/*b)

Padang,Lintas Media News.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi di Sumatera Barat tahun 2018 berhasil dijaga di angka terrendah. Dalam perhitungan inflansi Sumbar diwakili oleh kota Padang dan Kota Bukittinggi.Adapun perhitungan inflansi dari hasil survei BPS untuk Kota Padang sebesar 2,55 dan Kota Bukittinggi sebesar 2,99 persen. Secara provinsi, inflasi Sumbar sepanjang 2018 hanya 2,60 persen, lebih kecil dibanding inflasi nasional di angka 3,13 persen untuk 2018.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pada rapat pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat melaksanakan High Level Meeting (HLM) seluruh TPID se Provinsi Sumatera Barat di ruang rapat Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (12/2).


Lebih lanjut Gubernur menjelaskan,  Indeks Harga Konsumen (IHK) sampai akhir tahun 2018 masih akan dibayangi resiko kenaikan harga bahan makanan strategis, seperti cabai merah, bawang merah, dan beras, karena terganggunya produksi akibat meningkatnya intensitas curah hujan.

"Namun terjadi inflansi pada kelompok transportasi dengaan dipicunya kenaikan harga tiket angkutan udara sejak menjelang lebaran tahun 2018, apalagi saat ini penguna jasa penerbangan dikenakan bagasi berbayar," jelas Gubernur Sumbar.

"Sekarang saja, banyak pengusaha yang terlibat di bidang industri pariwisata yang merupakan sektor andalan Sumbar sudah banyak mengeluh, mulai pengusaha hotel hingga pelaku usaha yang terlibat di bidang UMKM",kata Irwan.

Capaian ini ke depan untuk menjaga terjadinya inflasi diharapkan lebih meningkatkan produktivitas bahan pangan strategis khusus antara lain cabe merah, bawang merah, beras daging ayam ras dan telur. Dan ini menindaklanjuti kesepakatan kerjasama perdagangan antar daerah.Tukuk Irwan.

Kepala daerah agar terus melakukan penilaian dan evaluasi secara rutin bersama stakeholder terkait dengan melakukan peninjauan ke lapangan memastikan harga tetap stabil sehingga inflasi tetap terkendali, harap Irwan Prayitno.

Sementara,Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Endy Dwi Tjahjono dalam hal ini menjelaskan bahwa ditinjau dari IHK kelompok inflansi Sumbar tahun 2018 terutama dari bahan makanan, bahan bakar minyak, air, listrik dan tranportasi, kelompok penyumbang inflansi tertinggi tahun 2018.

Perkembangan inflansi di tingkat Sumatera menurut BPS, Kota Padang urutan ke-10 dari 23 kota yang mengalami inflansi dan urutan secara nasional yang ke-58. Untuk Kota Bukittinggi urutan ke-4 dari 23 kota di Sumatera dan tingkat nasional urutan ke-37.

Sedangkan berdasarkan komunitas tahun 2018 adalah beras, bensin, dan bawang merah menjadi penyumbang inflansi utama dengan andil masing-masing sebesar 17%, 16%, dan 6% dari total inflansi tahunan 2,60%.

"Untuk itu perlu pengendalian inflasi di setiap Kabupaten dan Kota dengan membuat progress roadmap dengan menyesuaikan program kerja OPD terkait. Roadmap pengendalian inflansi daerah harus ditandatangani dan dikirim ke Pokjanas paling lambat akhir Maret 2019," kata Endy.

Endy juga mengatakan dengan difokuskan pada pengendalian harga volatile food, seperti melanjutkan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah khususnya penanganan pasokan komoditas pangan melalui penguatan swasembada pangan, peningkatan penyaluran beras, cabai merah, bawang, jagung, daging ayam dan telur.

"Keberhasilan pengendalian inflansi tahun 2018 tidak lepas dari komitmen dan sinergi TPID Sumbar serta inovasi dan konsistensi upaya pengendalian gejolak harga di Sumbar," jelas Endy.

HLM langsung dihadiri langsung oleh Gubernur Sumbar, Bupati dan Walikota se Sumbar dan SKPD pemerintah Sumbar dengan agenda utama evaluasi pencapaian inflasi Sumbar 2018 serta tantangan dan upaya mengendalikan inflasi tahun 2019.(rel)

Muaro Sijunjung,Lintas Media News.
Festival Lansik Manih diharapkan dapat menarik para wisatawan dan masyarakat yang diadakan berbagai perlombaan kebudayaan adat yang merupakan kearifan lokal dan sekaligus untuk mempromosikan wisata di Kabupaten Sijunjung yang baru saja ditetapkan sebagai kawasan Geopark Nasional di Silokek.

Hal itu disampaikan  Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada pembukaan Festival Lansek Manih (FLM) ke II di jalan Lansek Manih Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, Senin (11/2/2019).

Lebih lanjut Wagub Sumbar itu menyampaikan, apalagi acara ini dilaksanakan secara menyeluruh sampai ke tingkat nagari dan jorong, sehingga bisa menghidupkan kembali budaya-budaya dan kearifan lokal yang selama ini mulai hilang tergerus arus budaya modern.

Dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 70 tahun 2019 Kabupaten Sijunjung mengelar acara "Festival Lansek Manih" yang diadakan mulai dari tanggal 11-18 Februari 2019.

Dengan adanya Festival Lansek Manih ke II ini bisa menggenjot potensi ekonomi dan budaya yang dimiliki Kabupaten Sijunjung, dan menjadi daya tarik bagi wisatawan asing ke Sijunjung dengan adanya berbagai festival, ujarnya

Nasrul Abit juga mengatakan, Kabupaten Sijunjung saat ini sudah banyak perubahan, tahun lalu saya kesini belum ada pohon-pohon dan tanaman yang indah, ini menandakan semakin majunya pembangunan di Kabupaten Sijunjung.

"Dengan melibatkan anak-anak pawai pakaian adat dengan desainer muda, ini biaa menimbulkan kecintaan dalam melestarikan adat istiadat Minangkabau," ujar Wagub.

Kemudian Nasrul Abit memberikan apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati Sijunjung serta semua komponen pemerintah daerah Sijunjung dan sekaligus mengucapkan "selamat hari jadi Kabupaten Sijunjung yang ke 70, semoga tetap jaya dan berprestasi dalam pembangunan di daerah".

Sebelumnya Bupati Yuswir Arifin Datuak Indo Marajo mengatakan peringatan hari jadi Kabupaten Sijunjung ke-70 tahun 2019 dengan diadakannya festival lansek manih II banyak melibatkan warga dan anak-anak seperti penampilan 1.000 kreasi anak PAUD bentuk karnaval yang diikuti 5.000 anak PAUD.

 Dengan berpakaian unik, pergelaran Tari Piring oleh penari terbanyak yang diikuti oleh sekitar 3.000 penari, diiringi talempong pacik utusan dari masing-masing jorong, Organisasi Perangkat Daerah dan Sekolah dan selanjutnya lomba menyajikan makanan dari bahan dasar ubi, ini semua kami targetkan meraih rekor MURI.

"Disamping melibatkan segenap lapisan masyarakat, kami juga mengikutsertakan seluruh Wali Nagari beserta istrinya untuk berpakaian adat dalam memeriahkan festival lansek manih ini," jelas Bupati.

Acara Festival Lansek Manih II ini diawali dengan atraksi dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sumbar dan dilanjutkan dengan peragaan busana adat   dengan desainer muda se Kabupaten Sijunjung.

Acara pembukaan ditandai dengan pemukulan gendang oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit, Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung, Wakil Ketua TP-PKK Provinsi Sumatera Barat, Ketua DPRD Sijunjung, Ketua TP-PKK Sijunjung beserta Unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Agama Sijunjung, Ketua Pengadilan Negeri Muaro  Sijunjungdan Sekda kabupaten Sijunjung.

Selanjutnya pengguntingan pita oleh Ny. Wartawati Nasrul Abit yang disaksikan oleh Wagub, Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD, Unsur Forkopimda dan undangan lainnya tanda dibukanya pameran bursa kerja Jof Fair dan pembukaan stand pameran serta bazar.

Hadir dalam kesempatan itu,  Wabup Sijunjung, Wakil Ketua DPRF, Kepala OPD, Kepala BUMN dan BUMD, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahan Kabupaten Sijunjung serta undangan lainnya.(rel)

Jakarta,Lintas Media News. Naiknya harga tiket pesawat telah membuat terjadinya ada sedikit penurunan kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat. Namun jika ini berlangsung lama tentu akan sangat mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan secara dalam tahun ini.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat disela-sela menghadiri acara ulang tahun ke 50 Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) pada tanggal 11 Februari 2019 yang dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya Sudirman Jakarta.

Wagub Nasrul Abit juga menambahkan, Pak Gubernur Sumbar telah melayangkan surat kepada Kementerian Perhubungan, Garuda dan Lion beberapa waktu lalu, namun sampai sekarang belum ada jawaban.

Kita memang berharap ada perhatian dari menteri perhubungan terhadap kenaikan harga tiket ini, karena juga akan berdampak pada dunia pariwisata Sumatera Barat dan perkembangan ekonomi masyarakat terutama UKM, ujar Nasrul Abit.

Ketua PHRI Haryadi Sukamdani dalam sambutannya menyampaikan bagaiamana keadaan dan situasi perhotelan dan restoran saat ini mengalami penurunan kunjungan Wisatawan dalam dan luar Negeri yang dikarenakan salah satunya faktor penting yaitu tingginya harga tiket transportasi udara.

Kondisi ini menjadi keluhan seluruh pengusaha Hotel Restoran serta UMKM yang bergerak di bidang Pariwisata dan sampaikan kepada ketua PHRI, katanya

Presiden RI Joko Widodo,  merespon langsung dan memberikan tanggapan akan langsung memanggil Direktur Utama Pertamina untuk menstabilkan harga bahan bakar pesawat yaitu avtur agar sama harganya dengan harga bahan bakar di luar negeri.

Presiden dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh penggiat pariwisata yang telah berusaha bekerja sama dalam mengembangkan sektor pariwisata sehingga Pariwisata menjadi produk unggulan karena pertumbuhannya melebihi sektor migas.

" Selain itu pembangunan infrastruktur di bidang pariwisata seperti pembangunan bandara, destinasi pariwisata dan fasilitas  pendukung objek wisata selalu ditingkatkan" ujar presiden.(rel)

Jakarta,Lintas Media News.

Humas Pemerintah itu mesti melakukan kegiatan mengelola keseluruhan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah, bukan humas kepala daerah semata. Humas pemerintah daerah juga merupakan humas pemerintahan yang publikasikan program baik di daerah maupun program nasional.

Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo saat mejawab dialong peserta dalam Rakor Nasional Kehumasan dan Hukum tahun 2019, hotel Bidakara, Senin (11/2/2019).

Mendagri juga menambahkan, peran humas pemerintah menjembatani hubungan kepala daerah dengan berbagai pihak termasuk media massa dalam penyelenggaraan penyebarluasan program, kegiatan pemerintah daerah.

Humas pemerintah daerah juga hati-hati dengan kepentingan kepala daerah yang mesti membedakan antara jabatan kepala daerahnya dengan hal-hal bersifat politik. Mesti diingat juga sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)  yang netral dalam berpolitik,  ujar Mendagri.

Menteri Kominfo Rudiantara juga menambahkan, bagi saya tidak ada masalah apakah humas pemerintah itu bergabung dengan kominfo atau humas pemerintah berada di sekretariat daerah. 

Kominfo memang berada pada tataran kebijakan pengembangan informasi dan komunikasi dalam kemajuan teknologi informasi. Dan juga kominfo menjaga kekuatan informasi dan komunikasi yang selama ini tumbuh dalam masyarakat sebagai budaya dan karakter bangsa.

Hanya saya mengingatkan jangan ada konflik kepentingan yang salah menempatkan posisi, sehingga membuat semua potensi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, terangnya.

Sementara itu Sekretaris Jendral Kementrian Dalam Negeri Adiprabowo menyampaikan, peran humas pemerintah sebagai juru bicara pemerintahan daerah yang dapat menyampaikan segala bentuk kebijakan pemerintah, baik yang bersifat meluruskan dan menjelaskan yang berkaitan dengan kebijakan itu sendiri kepada masyarakat melalui media massa dan media lainnya.

Humas pemerintah juga melakukan tugas dan fungsi secara dinamis, menghimpun aspirasi dan isu-isu yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menetapkan kebijakan.

Sementara kominfo merupakan penyelenggaraan informasi dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat dengan pemanfaatan kemajuan teknologi dan informatika. Dan kominfo juga melakukan penilaian terhadap berbagai perkembang isu yang terjadi, apakah bersifat hoax atau menyiapan sistem pelayanan publik dalam bentuk lainnya, ungkapnya.

Adiprabowo juga menambahkan,  tujuan pelaksanaan rakornas Kehumasan dan Hukum se Indonesia ini adalah dalam rangka membangun sinegritas yang kuat dalam menyukseskan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Amat didasari sosialisasi tentang penyelenggaraan pemilihan umum 2019, masih kurang dan belum menyentuh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu peran humas dan hukum pemerintah daerah amat diperlukan dalam menjelaskan, meluruskan dan sekaligus sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum 2019 yang tingal beberapa 66 hari lagi kepada masyarakat, ajaknya.

Hadir juga sebagai narasumber Menteri Komindo dan Ketua Komisi DPR RI dengan peserta dari biro humas dan biro humkum se Indonesia.(rel)¹

Padang,Lintas Media.
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait inventarisasi materi Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Partisipasi Masyarakat  yang dilangsungkan di Ruang Khusus dua Gedung DPRD Sumbar di Padang, Kemaren.

Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim mengatakan.DPRD Sumbar menyambut baik digelarnya kegiatan FGD terkait inventarisasi materi Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Partisipasi Masyarakat.

"Terima kasih telah menjadikan Sumbar sebagai salah satu tempat pelaksanaan FGD," ujar Hendra.


Hendra menyebutkan, persoalan pengelolaan Ikan Bilih di Danau Singkarak ketika itu muncul berbagai peraturan yang saling bertentangan, yang akhirnya membuat bingung masyarakat setempat.

"Oleh karena itu kita berharap, dilahirkannya peraturan perundangan tentu harus melibatkan partisipasi masyarakat dan sesuai dengan undang undang," jelas Hendra.

Dengan demikian, adanya keinginan DPD RI menyusun RUU tentang Partisipasi masyarakat patut diapresiasi. Dan terpenting lagi, perlu disingkronkan dengan undang undang terkait. Tukuk Hendra.

Hendra berharap, agar substansi sesuai dengan aspirasi masyarakat maka disarankan untuk menghimpun sebanyak mungkin usulan dari masyarakat, LSM, Perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya.Dan gedung Perwakilan DPD RI di Sumbar dapat segera direalisasikan, sehingga dapat menampung aspirasi masyarakat.

Menurut Hendra, tanah untuk pembangunan gedung DPD RI di Jalan Raden Saleh Kota Padang.  sudah sejak lama disediakan, namun hingga sekarang belum juga dimanfaatkan untuk pembangunan gedung.

Sementara,Wakil Ketua DPD RI, Ahmad Muqowam (AMQ) pada kesempatan kesempatan itu mengatakan, dipilihnya Sumatera sebagai salah satu tempat digelarnya FGD terkait inventarisasi materi RUU tentang Partisipasi Masyarakat, dikarenakan terdapatnya beberapa bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat Sumbar, misalnya dalam Pengelolaan Hutan Nagari.

QQ"Dalam hal itu tentu perlu diketahui bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, yang dilakukan di Sumatera Barat. Kemudian apakah efektif, metode partisipasi masyarakat dengan menggunakan media tradisional seperti Randai?" ungkap AMQ.

Dituturkannya, beberapa waktu lalu, sebut AMQ lagi, yakni terkait pasca diundangkannya UU tentang Desa. Sejumlah tokoh masyarakat mendatangani DPD guna mempertanyakan bagaimana status Nagari di Sumatera Barat ke depan dengan berlakunya UU Desa. Nagari dan desa memiliki pengertian yang berbeda.

"Kondisi seperti ini semestinya tidak perlu muncul, ketika perencana UU melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan materi-materinya," ujar AMQ.

Usai penyampaian sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan FGD bersama Panitia Perancang Undang Undang DPD RI, para anggota DPD RI, anggota DPRD Sumbar, kalangan akademisi dan undangan lainnya

Turut hadir dalam FGD RUU tentang Partisipasi Masyarakat yang berasal dari usulan DPD RI melalui Panitia Perancang Undang Undang DPD RI tersebut, sejumlah anggota DPD RI, para anggota DPRD Sumbar, kalangan akademisi dan undangan lainnya.(Sri)

Surabaya Lintas Media News.
Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno menerima Anugerah Tokoh Perintis Pers Indonesia yang diserahkan oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo saat peringatan puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Surabaya, Sabtu (9/2/19) yang juga di hadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, beberapa Menteri, Lembaga Tinggi Negara, Gubernur se Indonesia serta seluruh insan pers Indonesia.

Anugerah yang diterima IP tersebut,  tidak lepas dari keberhasilan Pemprov Sumbar dalam menjalankan Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 30 Tahun 2018 tentang penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah dilingkungan pemprov Sumbar.

“Dengan Peraturan tersebut, Pemprov Sumbar merupakan daerah yang membuat terebosan dan inovasi, karena wartawan di dorong untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensinya, dan selain itu juga mendorong perusahaan media agar terdaftar dan terverifikasi secara administrasi di Dewan Pers” jelas Ketua Dewan Pers.

Yosep Adi juga menginginkan, langkah Pemprov Sumbar ini bisa di ikuti oleh daerah-daerah lain, karena semakin banyak daerah menerapkan hal yang sama, maka akan semakin banyak pula melahirkan wartawan yang lebih berkualitas.

“Kami di Dewan Pers sangat berterimakasih kepada Gubernur Sumbar, karena sudah berjasa mempelopori dan merintis penerapan kompetensi dan sertifikasi wartawan pada instansi Pemerintah di Indonesia dan Gubernur Sumbar adalah satu-satunya kepala daerah hingga sekarang yang mempunyai keberanian untuk membuat regulasi yang mengedepankan profesionalisme media dan wartawan untuk bekerjasama dengan Pemda” sebutnya.

Ditempat yang sama, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, penghargaan yang diterima ini merupakan sebuah dorongan kembali untuk selalu melahirkan hal-hal baru, untuk menjadikan wartawan sebagai profesi yang sangat penting dalam pembangunan Sumbar kedepan.

“Selama ini kami di pemprov selalu menerima kritikan yang disampaikan oleh wartawan, dan hal itu menjadi pertimbangan bagi kami bersama dalam membangun Sumbar” ungkapnya.

Untuk Pergub tersebut, saat ini kami sudah mendapat laporan dari Kepala Biro Humas, bahwa sudah ada daerah yang ingin menerapkan hal yang sama.

“Kabupaten/ Kota di Sumbar sudah ada yang mulai menerapkan hal yang sama, bahkan provinsi lain langsung datang ke Sumbar untuk mempelajari Pergub tersebut, seperti Sumut dan Jambi ditahun 2018” terang Gubernur.

“Dan kami berkomitmen, akan terus berusaha meningkatkan kualitas wartawan yang di Sumbar, salah satu nya dengan pelaksanaan Ujian Kompetensi Wartawan yang dilaksanakan setiap tahun yang bekerjasama dengan PWI Sumbar” ungkapnya

Selain Irwan Prayitno, pada acara yang sama, Presiden RI menerima penghargaan kemerdekaan Pers,  penghargaan warta bakti utama kepada ketua DPD RI, anugerah kepedulian pers kategori instansi pemerintah kepada Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan, penghargaan digital award kepada Mneteri Pariwisata dan Gubernur Jatim, penghargaan kepeloporan bidang media 2019 kepada Radio Elshinta dan LPP RRI, serta penghargaan anugerah jurnlistik Adinegoro. (rel)

Surabaya,Lintas Media News.
Rombongan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sumbar dijamu kedatangannya oleh 20 ribu jiwa perantau minang yang bernaung di bawah Yayasan Gebu Minang Jawa Timur di Rumah Gadang Minangkabau Gebu Minang Jatim Jl. Gayung Kebon Sari no. 64.Surabaya, Jumat 8/02 yang diawali sholat Jumat dan makan bersama.

Ketua Gebu Minang Jatim, Dr.Ir.Sumarzen Marzuki, MMT pada kesempatan itu menceritakan hal ikhwal Gebu Minang Jatim yang berdirinya lebih dulu dari pada gebu minang di pusat Jakarta.

Eksistensi Gebu Minang Jatim selalu menjadi kebanggaan pengurus pusat dan DPW lainnya dan sering dibanggakan Ketum Gebu Minang pusat Osman Sapta Odang bila berbicara soal gebu minang dimanapun kesempatan.Kata Sumarzen

Menurut Sumarzen.Asset Yayasan Gebu Minang Jatim kini sudah mencapai 80 miliar dengan luas areal 3500 meter yang diatasnya berdiri gedung berupa Rumah Gadang dengan ukuran 20×40 meter persegi yang multi guna.

“Banyak dimanfaatkan utk pertemuan resepsi dan alek lainnya. Gedung ini juga siap dijadikan ajang promosi bagi Sumbar,” sebut Amrizal Zain, negeri asal Padang Sibusuk, Sijunjung itu.

Sementara,Ketua PWI Sumbar, Heranof Firdaus mengapresiasi atas jamuan dunsanak kami di Surabaya yang tidak kami duga sebelumnya.
Adalah Tuanku Amiruddin sebagai penghubungnya pertemuan hari ini.

“Terima kasih atas undangan pengurus gebu minang di sela sela kesibukan kami mengikuti hpn di kota Pahlawan ini,” sebut Heranof.

Hadir dan memberi sambutan Wakil Walikota Pariaman Drs Mardison Mahyuddin yg menggambarkan kondisi kota Pariaman.Kota Pariaman sekarang tidak boleh ada kehidupan LGBT. Kita sudah buatkannpetdanya uang satu satunya di Indonesia.

Sedangkan Bupati Padang Pariaman H. Mukhni menguraikan berbagai kemajuan dan obsesi kabupaten Padang Pariaman, terutamnya pembangunan jalan tol dan Tarok City yang telah dimulai pembangunannya.(zul/b)

Padang,Lintas Media News.
Kepala Jasa Raharja cabang Sumatera Barat (Sumbar) Rama Yudha didampingi Kepala Bagian Administrasi Irman Raharja  YM dan Kepala Bagian Humas Hidayat berharap.Kenaikan Santunan korban kecelakaan lalulintas hendaknya diiringi dengan kenaikan pembayaran premi asuransi yang diterima Samsat Sumbar.

Sesuai dengan Peraturan Mentri nomor 16/PMK.010/2017 yang dideklarasikan oleh Mentri Keuangan pada 13 Februari 2017 lalu,kenaikan Santunan tersebut 100 persen dari sebelumnya.

"Kenaikan ini merupakan perubahan dari peraturan mentri nomor 37/PMK.010/2008 tentang besar santunan dan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang," ujar Kepala Jasa Raharja Sumbar, Rama Yudha pada Lintas Media Rabu (6/2) di kantornya.

Menurut Yudha, kenaikan tersebut berupa santunan terhadap korban meninggal dunia dari angka semula Rp25 juta naik menjadi Rp.50 juta, santunan korban cacat dari Rp.25 juta naik menjadi Rp.50 juta, penggantian biaya pengobatan dari angka Rp10 juta naik menjadi Rp.20 juta dan penggantian dana penguburan dari angka Rp.2 juta menjadi Rp.4 juta.

Tidak hanya itu, penggantian biaya ambulans dan pertolongan pertama yang sebelumnya tidak ada, diadakan dengan angka Rp1 juta maksimal untuk pertolongan pertama dan biaya penggantian biaya ambulans sebesar Rp.500 ribu.

"Meskipun biaya santunan ditingkatkan, namun iuran wajib tidak dinaikan sementara,santunan yang diberikan Jasa Raharja berasal dari pembayaran premi pemilik kendaraan dan tiket yang dibayarkan penumpang," lanjut Yudha.

Apabila dilihat dari target yang diberikan pada tahun 2017 dan 2018,untuk 2019 memang ada kenaikan,PT.Asuransi Jasa Raharja Cabang Sumbar di tahun 2018 telah membayarkan santunan sebesar Rp.61 M dan pada tahun 2017 telah dibayarkan santunan sebesar Rp.53 M.Kata Yudha.

Bicara tentang korban kecelakaan yang terjadi di jalan raya, Yudha menjelaskan.Korban kecelakaan lalulintas jalan raya didominasi oleh  kaum milenium.Oleh karena itu,Jasa Raharja Cabang Sumbar sangat mendukung terlaksananya acara Millenial Road Safety Festival tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada 10 Maret mendatang di Padang.

Menurut Yudha,selain kegiatan operasional,Jasa Raharja cabang Sumbar juga menyalurkan dana CSR melalui Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) dan melalui Program Kemitraan ini,Jasa Raharja telah berupaya memberikan bantuan pembangunan dan renovasi sarana ibadah dan sekolah-sekolah.

Pada kesempatan ini Yudha selaku Kepala Jasa Raharja Cabang Sumbar mengharapkan, bantuan CSR Jasa Raharja yang telah diberikan dalam tahun 2018 hendaknya dapat digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana rumah ibadah dan sekolah-sekolah sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi jemaah masjid/mushala serta anak didik kita di sekolah.(Sri)

Tua Pejat,Lintas Media News.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo minta.Setiap pemberian Izin Membuat Bangunan (IMB),Kepala Daerah harus perhatikan bangunan aman gempa.

"Kita berharap kedepan para Bupati / Walikota untuk daerah-daerah rawan bencana agar menetapkan standar bangunan masyarakat saat mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Agar pada saat terjadi gempa dapat mengurangi resiko bencana dan bangunan memiliki daya tahan yang baik",kata Dono dalam pertemuan jamuan snak sore di kediaman rumah Bupati Tua Pejat Kepulauan Mentawai, Rabu (6/2/2019).

Lebih lanjut Doni Monardo menjelaskan, perlunya kebijakan ini dilakukan Bupati / Walikota terutama di daerah rawan bencana, agar masyarakat tidak membangun rumah asal jadi. Lihat disainnya dan kualitas yang akan dibangun,  sehingga dengan kondisi rumah yang aman gempa tentunya,  masyarakat itu sendiri akan terbantu dari resiko jika terjadi bencana alam.

Selain itu, tentu diharapkan kepala daerah terus melakukan sosialisasi termasuk dalam membangun rumah mereka yang sudah mudah saat melakukan evaluasi keluar dari rumah atau naik ketempat yang lebih tinggi.Kata Doni.

Soal kemampuan dalam menetapkan ilmu menetapkan rumah yang aman gempa BNPB disiap membantu kepala daerah dalam bentuk pelatihan dan pemberian pengetahuan soal bangunan bagi tim IMB daerah, ujar Doni.

Kepala BNPB menegaskan,  sudah saat pemerintah daerah memperhatian dan memikirkan cara-cara mengurangi dampak resiko bencana di suatu daerah. Hidupkan potensi kearifan lokal sesuai dengan kondisi alamnya, "jaga alam, alam akan jaga kita".

Keselamatan masyarakat dari dampak bencana bagian dari kerja pemerintah dalam melayani dan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Mitigasi bencana bagian dari upaya menyiapkan kesiapsiagaan menghadapi jika terjadi bencana.

Dan berupaya semua masyarakat kita mesti tahu dan terbiasa dalam menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Aturan dan sistem mesti disiapkan untuk memudahkan msyarakat, terangnya.

Wagub disela-sela kegiatan itu juga menyampaikan, dalam menyiapkan masyarakat terhadap mengurangi dampak resiko bencana, butuh waktu dan latihan yang berulang-ulang.

Masyarakat tidak serta merta mampu berpikiran pola penyelamatan saat terjadi bencana datang. Diberapa kejadian mereka panik tak tahu apa yang akan dilakukan.

Karena itu menyiapkan kesadaran masyarakat membutuhkan sosialisasi yang rutin dan bagaimana masyarakat termotivasi melakukan sendiri melatih diri mereka mencari lokasi aman saat terjadi bencana, ujarnya.

Bupati Yudas, kita tahu Kepulauan Mentawai masih minim dalam sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana. Termasuk sarana telekomunikasi, akses jalan, penerangan listrik untuk daerah rawan bencana

Kegiatan sosialisasi menyiapkan masyarakat terus kami lakukan, namun kondisi kekurangan sumberdaya manusia, hidup di pulau-pulau. Kami berupaya terus melaksanakan sosialisasi yang kami bisa sesuai kondisi keuangan yang ada terhadap masyarakat rawan bencana,

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Bupati Kepulauan Mentawan Yudas Sabaggalet, Kepala BMKG, Wabup Kortanius Sabaleake, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Ir. Dody Ruswandi, MSc, jajaran pejabat eselon I dan II dilingkungan BNPB, Kepada BPBD Erman Rahman, beberapa Kepala OPD dilingkungan Pemkab Kepulauan Mentawai.(rel/st)