Padang,Lintas Media.

Untuk meningkatkan  mutu dan kualitas pendidikan di Sumatera Barat,pemerintah Provinsi bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mulai membahas Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan  dengan melaksanakan hearing bersama Dinas Pendidikan Sumbar, Balitbang Sumbar , Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)  wilayah X,  Pihak  BNN , Pakar pendidikan dari UNAND, UIN ,UNP dan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat di gedung DPRD Sumatera Barat Kamis (10/1).

Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat mengatakan.Banyak hal yang perlu ditampung agar Perda ini lebih efektif, setelah itu baru akan dilakukan fasilitasi dengan Kemendagri sebelum diparipurnakan.

Anggota Komisi V DPRD Sumbar Aristo Munandar mengatakan.  Kurikulum muatan lokal di Sumatera Barat Perlu peninjauan ulang kembali terutama yang berkaitan dengan Alam Minangkabau, generasi muda Minang saat ini banyak yang tidak mengetahui sebeluk beluk budaya Minangkabau, hal ini disebabkan kurangnya materi atau mata pelajaran  yang berkaitan dengan budaya Minang.

Sementara,Ketua MUI Sumbar Gusrizal Gazahar mengatakan pendidikan memberikan pemahaman , menghilangkan Kejahilan atau ketidaktahuan orang bisa membawa kedalam kesesatan dan kemaksiatan. Penyebab dari kemaksiatan dan kesesatan semuanya itu karena tidak berilmu. Nilai keagamaan mesti diperdalam pada konteks muatan lokal, terutama di sekolah umum. Pasalnya selama ini antara sekolah umum dan keagamaan terlihat ada perbedaan, padahal ketika berbicara pendidikan terutama agama tak ada bedanya.

"Fakta yang ada ditengah masyarakat dan sering saya dengar bukan hanya dari ulama saja, termaksud juga komentar dari bapak-bapak di DPRD, para pendidik, dan guru-guru, bahwa kita sedang menghadapi generasi boleh dikatakan terancam secara akhlak, ini adalah masalah yang paling berat. LGBT, narkoba, perzinaan, apapun bentuk maksiat yang terjadi hari ini,  saya rasa menjadi indikator kuat, bahwa kita gagal melakukan pendidikan. Kita hanya memenuhkan pikirannya, otaknya dengan berbagai ilmu,  tapi ilmu itu tidak membentuk kepribadian, sudah ada pendidikan berkarakter tapi kami tidak melihat implementasi dari pendidikan berkarakter. Disisi lain kami para ulama diminta berperan membentuk itu tersebut. Anak-anak yang di didik di sekolah tidak punya waktu berhadapan dengan ulama, berangkat pukul 07:00 WIB pulang pukul 16:00 WIB,  sibuk dengan les malam dengan PR, dihari libur sibuk dengan kegiatan ekstrakurikuler tidak bisa bersentuhan dengan ulama. Anak-anak sudah seperti robot mereka tidak mengerti kehidupan real, mereka kira kehidupan itu buku membuat PR,  sehingga jangan heran anak-anak sekarang banyak yang tidak beretika,"ungkap Gusrizal.

"Dulu anak laki-laki diajarkan silat dan anak perempuan diajarkan menari, sekarang anak laki-laki diajarkan menari, ini merupakan salah satu penyebab terjadinya LGBT. Sekarang kerusakan akhlak generasi muda sangat memprihatinkan. Ulama memiliki keterbatasan dalam pendidikan formal disekolah. Dengan adanya penguatan agama secara utuh di muatan lokal akan dapat membentuk karakter bereligi dalam generasi muda khususnya siswa,"Katanya.

Hal serupa ditambahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Barlius mengatakan, bahwa sejak beralihnya wewenang SMK dan SMA ke Provinsi sangat berpengaruh terhadap program yang diterapkan Dinas pendidikan kota Padang seperti pelaksanaan pesantren Ramadhan dan wirid remaja. Mesjid dan mushala tidak lagi diramaikan oleh generasi muda.

"Dulu wirid remaja sangat aktif di kota Padang, pengurusnya adalah anak SMA, tapi setelah kewenangan beralih, semua menjadi redup. Saya tanyakan kepada anak-anak itu, anak SMA tidak ditekankan wirid remaja. Hendaknya dalam perda ini tidak hanya mengurus pendidikan formal saja tetapi juga non formalnya juga, sehingga bisa terbentuk siswa yang bukan hanya cerdas keilmuwan namun juga bisa berjiwa ulama dan niniak mamak,"kata Barlius.

Sementara Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah X Herry mengatakan ranperda ini meski mengikat seluruh sekolah  baik negeri maupun swasta, termaksud dalam pembinaan dilakukan.

"Sekolah swasta menjadi perhatian  pemerintah, dalam ranperda ini perlu dipertegas."kata Herry.

Herry juga menambahkan terkait dengan perlindungan guru, dia menyebutkan apakah ini masuk dalam sektor gaji. Apalagi selama ini gaji guru honorer dan gaji guru swasta masih banyak yang belum layak. "Hal semacam ini mesti diatur juga dengan tegas, sehingga poin perlindungan guru ini jelas dan tepat, "katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Burhasman menyampaikan masukan dari berbagai kalangan ini memberikan pemahaman dan akan disesuaikan dalam ranperda dibahas, termaksud soal pendidikan agama dan budaya yang tentunya mesti mendapatkan porsi yang diajar oleh guru yang tepat.

"Perda ini akan diperkuat dengan Pergub, dalam Pergub akan dipertegas untuk implementasinya, karena persoalan teknis diatur dalam Pergub, "ujar Burhasman.(Sri)

Padang,Lintas Media News.
Dalam rangka meningkatkan indeks inovasi daerah, segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat evaluasi penilaian indeks inovasi daerah tahun 2018, Jumat (18/1/2019) di Aula kantor gubernur.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno memberikan arahan kepada seluruh SKPD  yang hadir, agar meningkatkan inovasi - inovasi daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam efisiensi kerja di pemerintahan.

"Kita dituntut harus memiliki inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam meningkatkan kinerja, saya berharap setiap SKPD dapat bekerja optimal se-efisien mungkin dan efektif sehingga bisa menghasilkan output dan outcome untuk mewujudkan masyarakat sejahtera," kata gubernur

"Untuk meningkatkan tersebut, perlu peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, yang saat ini ada tujuh layanan pemerintah," tambahnya.

"Dulu pelayanan publik baru bisa disetujui menunggu berbulan-bulan, tetapi sekarang sudah bisa diselesaikan dalam sehari, karena dulu urusan yang berbelit-belit, namun berkat inovasi semuanya bisa dipersingkat, inovasi seperti ini yang harus kita perbanyak, bukan hanya 7 tapi kalau bisa 10 setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Sumbar," ujarnya.

Sementara itu gubernur sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena Sumbar berhasil mendapatkan peringkat ke-3 sebagai pemerintah daerah provinsi terinovatif pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2018 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut, dengan urutan pertama Pemprov Jawa Barat dan kedua Pemprov Jawa Timur.

Selain itu gubernur juga mendesak, supaya setiap OPD dapat melakukan inovasi, karena berinovasi dapat meningkatkan daya saing daerah untuk kemajuan daerah kedepannya.

Sebelumnya Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Sumbar Dr. Ir. Reti Wafda, MTP telah menyampaikan, bahwa penghargaan yang diterimanya ini, tidak terlepas dari kinerja Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan jajaran OPD dalam menciptakan penemuan baru bagi masyarakat di setiap program, seperti : layanan pendidikan, kesehatan, perizinan, ketenagakerjaan, komoditi dan aspirasi masyarakat.

"Pada saat ini Pemprov Sumbar telah menghimpun inovasi dari setiap OPD sekitar 612 inovasi. Namun, dari 612 inovasi, baru diterbitkan 254 inovasi yang sudah jalan dan tengah diajukan persetujuan Kemendagri," ulas Reti Wafda.

“Dari 254 inovasi yang sudah ada dan tengah diusulkan masuk ke dalam pembahasan Kemendagri ada 65 inovasi di pembaruan yang sudah jelas program kegiatan," jawabnya.

Kemudian Reti juga menyampaikan, inovasi merupakan daya saing saat ini menjadi salah satu parameter dalam konsep daerah yang berkelanjutan. Tingkat daya saing suatu daerah juga menjadi salah satu ukuran kesejahteraan.

Dalam rapat evaluasi penilaian indeks inovasi ini dihadiri oleh seluruh OPD pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya, agar dapat menjadi motivasi dan bisa berinovasi di institusinya masing-masing.(rel)

Padang,Lintas Media.

Gedung baru DPRD Sumbar yang berlantai enam diresmikan pemakaiannya oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.Peresmian gedung baru tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh gubernur dan ketua DPRD Sumbar serta menekan tombol serine oleh gubernur Sumbar.Jum'at (18/1).

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irawan Rahim menyampaikan,  pembangunan gedung di lingkungan DPRD Sumbar dilakukan karena melihat kebutuhan, selain kekurangan ruangan rapat, ruangan kerja  dinilai juga tak memadai, khusus untuk ruang rapat Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus) dan untuk ruangan fraksi-fraksi yang masih terbilang kecil.

Gedung baru tersebut diperuntukan untuk 65 orang anggota DPRD Sumatera Barat yang memiliki ruangan sendiri-sendiri yang dilengkapi fasilitas mobilier, seperti televisi LCD, meja, kursi, lemari es dan kursi tamu.Kata Hendra.

Menurut Hendra,gedung baru berlantai 6 ini dibangun dalam 4 tahun anggaran yang secara keseluruhan pembangunan gedung ini dari awal hingga selesai memakan anggaran sebesar Rp. 53,4 miliar yang sudah bisa ditempati.

Dalam gedung baru ini pada lantai satu akan ditempati untuk bagian umum sekretariat DPRD dan ruang rapat Banggar  dan Bamus, kemudian lantai dua sampai enam digunakan untuk berkantornya 65 orang anggota dewan yang masing-masing lantai nantinya akan diisi 15 ruangan anggota.Jelas Hendra.

Dengan adanya kantor baru ini,Hendra Irwan Rahim selaku Ketua DPRD Sumbar berharap, ke depan kinerja setiap anggota DPRD bisa lebih meningkat.

Sementara,Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memberikan apresiasi kepada anggota DPRD yang mau bersabar  untuk pembangunan gedung ini, dengan mendahului pembangunan gedung-gedung di SKPD yang rusak dan roboh oleh gempa tahun 2009 yang lalu, apalagi gedung baru ini dibangun secara bertahap selama 4 tahun anggaran.

"Kita memaklumi.Selama ini gedung DPRD Sumbar masih banyak kekurangan ruangan untuk anggota DPRD, karena itu saya berharap dengan adanya gedung baru ini anggota Dewan dapat bekerja dengan nyaman dan kedepanya bisa meningkatkan kinerjanya Dewan sebagai Perwakilan Rakyat Sumbar"kata Irwan.(Sri)

Padang,Lintas Media News.

Ditresnarkoba Polda Sumbar kembali mengamankan 40 gram sabu dan 1 kg ganja kering dari 5 orang tersangka  hasil peyelidikan tim operasional Direktorat reserse narkoba selama sepekan di awal tahun 2019 ini.

Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Syamsi didampingi Dirnarkoba Polda Sumbar Kombes Pol Ma'mun, Wadirnarkoba AKBP Rudy Yulianto, dan Kasubbid Narkoba pada konferensi pers, Kamis (17/1) di Polda Sumbar.

Ditnarkoba Ma'mun menjelaskan.Dari pengungkapan kasus tersebut,pihaknya telah mengamankan pelaku yang berinisial FA pekerjaan swasta yang tinggal diganting I No.39 Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang.Dari tangan tersangka diamankan barang bukti berupa satu paket narkoba jenis sabu seberat 5,24 gram.

Sedangkan dari tangan pelaku yang berinisial JM (swasta) yang tinggal di Jln.Berok Nipah No.276 Padang Barat Kota Padang disita barang bukti 2 paket narkoba jenis sabu seberat 30,41 gram.kata Ma'mun.

Dari tangan pelaku yang berinisial RMA yang bekerja sebagai sopir angkot tinggal di Jln Seberang Padang Utara II No.20 Kelurahan Seberang Padang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang disita barang bukti 2 paket narkoba golongan I jenis Shabu seberat 3,96 gram,dan satu buah HP.

Begitu juga dari pelaku yang berinisial RPP berkerja sebagai juru parkir tinggal di Jln Komplek Raharja Lubuk Buaya Kec.Koto Tangga Kota Padang dengan barang bukti yang diamankan 4 paket Narkotika golongan I jenis ganja seberat 1kgram 112,86 gram, dua unit HP dan satu unit sepeda motor.

Kepada para pelaku akan dikenakan hukuman dengan pasal 114 ayat 2 sub pasal 112 ayat 2 Undang-undang RI no.35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara.
Kecuali satu orang tersangka RMA akan dikenakan UU Peradilan Anak karena yang bersangkutan masih di bawah umur.Jelas Ma'mun.(St)

Padang,Lintas Media News.
Kepala Dinas Kominikasi dan Informatika (Diskominfo) Padang Panjang Marwilis, menerima buku cerita berbahsa Minang "Malanca jo Mak Uniang" dari penulisnya Ampera Salim Patimarajo, Rabu pagi, (16/1), di ruang kerjanya.

"Saya suka sekali membaca cerita ini di FB,karena itu saya berkeinginan cerita ini dibuatkan sebuah buku.Alhamdulillah sudah ada bukunya dan saya juga telah mendapatkannya",ucap Marwilis.

Pada kesempatan itu Marwilis mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga  kepada Ampera Salim selaku penulis dari buku tersebut.

Hadir pada kesempatan itu Kabid Imformasi dan Kominikasi Publik Indrayadi, Kasi Layanan  Informasi Publik dan Media David Nover Martin, Kasi Pengelolaan Informasi Publik Zulmardi.

Ampera Salim selaku penulis dulunya Kabag Humas juga pernah Kakan Perpustakaan dan Kearsipan. Kini  sebagai Sekretaris Diskominfo Padang Panjang. "Menulis itu hobi saya katanya," usai dari ruangan Marwilis.(rel)

Walikota Fadly Amran Dukung Khatib Sulaiman jadi Pahlawan Nasional

Padang Panjang,Lintas Media News.
Walikota Padang Panjang Fadly Amran BBA DT. Panduko Malano mengatakan.Pemerintah kota Padang Panjang, mendukung sepenuhnya Bapak Khatib Sulaiman bisa menjadi pahlawan nasional. Apalagi dalam memperjuangkan kemerdekaan beliau punya hubungan emosional yang erat  dengan Padang Panjang.

Hal itu disampaikan Fadly Amran saat menerima kunjungan Keluarga Besar Almarhum Khatib Sulaiman di rumah dinas walikota, Selasa bakda zuhur, (15/1) dihadiri Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Alfisena beserta beberapa pejabat lainnya.

Pada kesempatan itu Walikota berharap agar, setelah semua persyaratan disiapkan panitia, nantinya,  pemerintah pusat dapat menerima Almarhum Khatib Sulaiman sebagai pahlawan nasional.

Sementara,pimpinan rombongan keluarga besar Khatib Sulaiman, Sudarman DT. Barbangso yang merupakan anak pertama dari Khatib Sulaiman menyampaikan.Kedatangannya ke
Padang Panjang bersilaturrahmi sekaligus mohon dukungan moril  dari Walikota Padang Panjang dalam memperjuangkan orang tua mereka agar dapat menjadi pahlawan nasional.

Sudirman yang sehari harinya tinggal di Kota Padang mengatakan,bahwa dia sebagai anak bersama keluarga besarnya, selama ini tidak ada nenuntut imbalan materi dari pemerintah atas perjuangan orang tuanya.

Karena itu, dia berharap supaya Khatib Sulaiman,  bisa dinobatkan sebagai pahlawan nasional. "Orang tua kami, meninggal ditembak Belanda di Situjuah," katanya.(st/rel)

Padang Panjang,Lintas Media News.
Sudah 13 kali menerima penghargaan adipura,kini Kota Padang Panjang kembali menerima piala Adipura untuk yang ke 14 kalinya. Penyerahan Adipura tahun  2018 ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kepada Walikota Padang Panjang  Fadly Amran BBA di Jakarta, Senin, (14/1).

Fadly mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Padang Panjang, yang telah membudayakan kebersihan lingkungan kota di Padang Panjang. "Saya mengucapkan terimakasih kepada segenap warga Padang Panjang. Ini merupakan prestasi masyarakat, prestasi kita semua," kata Fadly melalui Kadiskominfo Marwilis yang ikut mendampingi ke Jakarta.

Penyerahan penghargaan Adipura kali ini menurut Wapres Jusuf Kalla sebagai rekor terbanyak menerima. Lebih dari 100 kabupaten kota dengan berbagai kriteria.

Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menuturkan 146 Adipura itu terdiri dari 1 Adipura Kencana, 119 Adipura, 10 sertifikat Adipura, 5 plakat Adipura, serta penghargaan kinerja pengurangan sampah untuk 11 kabupaten kota.

Anugerah Adipura diberikan pada kota yang mampu menunjukkan kinerja pengelolaan lingkungan yang baik. Melalui evaluasi dan penilaian yang mendalam dengan kriteria ketat.

Padang Panjang berhasil meraih Adipura sebanyak empatbelas kali. Ini merupakan sesuatu yang mencerminkan kebersihan kota Padang Panjang.

"Prestasi ini perlu kita pertahankan. Kita sudah terkenal sebagai kota bersih. Mari kita pertahankan kebersihan itu. Kita budayakan dalam kehidupan sehari hari," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Padang Panjang, Mahdelmi Dt. Barbangso.(rel/st)

Tuapejat,Lintas Media News.
Membina, mendidik generasi muda yang berkarakter, cinta daerah,  memiliki jiwa nasionalisme kebangsaan, cerdas dan trampil sebagai bahagian dari menyiapkan kader kepemimpinan dimasa datang itulah visi gerakan pramuka Indonesia.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada acara,Pelantikan Majelis Pembimbing Cabang dan pengurus Kwatir Cabang 15 Kepulauan Mentawai , periode 2018-2023, Aula kantor Bupati Kepulauan Mentawai, Senin (14/1/2019).


Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit sampaikan, gerakan pramuka membentuk karakter dan karsa generasi muda. Ketika ada mahasiswa anak-anak Mentawai melakukan demo di Padang,  sudah saya sampaikan adibda sudah cerdas dan pintar mesti kembali ke Mentawai untuk bangun Mentawai.

"Jangan tamat kuliah lalu bikin Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  demo menganggu stabilitas pemerintah Mentawai yang sedang membangun daerah. Seharusnyakan ikut serta bersama pemerintah kembangkan potensi Mentawai yang luar biasa belum tergarap ini," seru Wagub Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga menambahkan, gerakan pramuka membentuk karakter anak bangsa,  tentunya amat dibutuhkan dalam melanjutakan pembangunan negeri ini. Generasi tanpa karakter akan tergilas kalah dalam globalisasi informasi saat ini.

Bangsa ini akan hancur dan dikuasai bangsa lain. Karena itu pendidikan karakter amat penting dalam mempertahankan kesatuan dan kejayaan bangsa.

Kesemua ini tidak terlepas dari tanggungjawab kita sebagai pengurus pramuka dan pemimpin daerah untuk menyiapkan generasi masa datang itu,  pramuka adalah sebuah wadah baik untuk itu.

Jadi jika memang membutuhkan pelatihan dan pembinaan gerakkan pramuka di Kepulauan Mentawai Kwarda 03 siap mengirimkan tenaga pendidik dan pelatih terhadap membumikan gerakan pramuka di kepulauan Mentawai, ujar Kak Nasrul Abit.

Bupati Yudas Sabagalet sekaligus sebagai Ketua Mabincab dalam kesempatan itu menyampaikan, gerakan pramuka merupakan gerakan pembinaan dan pelatihan bagi generasi muda Mentawai yang amat strategis dalam menciptakan generasi Mentawai yang mencinta daerahnya.

Ajak dan kembangkan pembinaan dan pelatihan gerakan pramuka untuk masuk kehutan-hutan Mentawai agar mereka tahu bagaimana kondisi daerahnya sendiri. Jika pembinaan pramuka hanya di sekolah dan dijalan-jalan umum tentunya ini hanyalah kemanjaan saja.

Sosok pramuka itu mesti tangguh, cerdas, trampil dan memiliki integritas membangunan daerahnya karena rasa cinta akan daerahnya. Karena gerakkan pramuka ini agar dibina dan dilatih dengan baik dan benar.

Kita meminta kepada Kak Kwarda 03 Sumbar untuk mengirimkan para pelatih dan pembina gerakan pramuka untuk melatih para pembina dan pelatih pramuka yang ada di Kepulauan Mentawai. 

Kepada Kak Kwarcab Pramuka Mentawai dan Dinas Pendidikan agar semua gugus pramuka di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP)  dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dioptimalkan pembinaan dan pelatihan gerakan pramukan dalam pengelolaan benar,  pintanya

Ketua kwarcab Mentawai Kortanius Sabaleake menyampaikan,  pelantikan dan pengukuhan ini sudah lama dirindukan,  sudah empat kali tertunda. Selama ini gerakan pramuka di Kepulauan Mentawai banyak kekurangan,  pertama kekurangan tenaga pembina dan pelatih yang benar-benar tahu dan paham apa itu gerakan pramuka.

Saat ini ada 171 gugus  pramuka yang mestinha memahami soal pramuka. Namun dilapangan,  diketahui kemampuan kepala sekolah terhadap pengetahuan pramuka sangat minum.Tahun ini ada program pelatihan para pelatih dan memaksimal potensi sebagai cara melatih karakter anak-anak bangsa di Mentawai.

Pramuka perlu berintergrasi perlu alam dan potensi Mentawai sangat banyak yang bisa dikembangkan, dilaut ada ikan di darat ada perkebunan, pertanian. Sayang saja banyak pengguran anak-anak mentawai tamat SMA karena kurang trampil dan kurang memiliki kemauan kerja.

Gerakkan pramuka di Mentawai amat penting dalam membangun rasa kebangsaan,  karena  Mentawai merupakan sebagai salah satu daerah terluar, ungkapnya.

Hadir Bupati Yudas Sabagalet,  Wabup Kortanius, Dandim, Kapolres, Forkopimda, Pengurus Kwarda Sumbar serta pengurus Kwarcab Kepulauan Mentawai. (rel)

Jakarta, Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menerima Penghargaan Anugerah Nirwasita Tantra dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI  Jusuf Kalla, di Gedung  Manggala Wanabakti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Senin (14/01/2019).

Gubernur Irwan Prayitno disela-sela kegiatan menyampaikan, penghargaan green Leadership Bertajuk  Anugerah Nirwasita Tantra untuk  periode 2018 kepada 3 Gubernur, 6 Walikota, dan 6 Bupati, atas kepemimpinan dan pemahamannya terhadap isu-isu lingkungan, dan dalam merespon persoalan lingkungan hidup.

Penghargaan green leadership juga diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu 3 DPRD TK.1, dan 10 DPRD TK.2 Kab/Kota yang dinilai memiliki komitmen pada aspek-aspek kunci lingkungan hidup di daerah.

Adanya penyusunan peraturan daerah (perda) masyarakat adat, pengelolaan sampah, dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), respon DPRD terkait tugas pengawasan anggaran dan dukungan politik dalam menyelesaikan persoalan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, serta inovasi politik DPRD sesuai kewenangannya dalam urusan bidang lingkungan hidup, ungkap Gubernur.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembukaan mengatakan,  ADIPURA merupakan program nasional dan dilaksanakan setiap tahun, untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha, dalam mewujudkan sustainable city (kota berkelanjutan), yang menselaraskan fungsi pertumbuhan ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi ekologis dalam proses pembangunannya dengan menerapkan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance).

Dalam lima tahun pertama sejak pelaksanaannya di tahun 1986, program ADIPURA difokuskan untuk mendorong kota-kota di Indonesia menjadi Kota Bersih dan Teduh.

Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah memberikan penghargaan yang disampaikan oleh Wakil Presiden R.I kepada Kepala Daerah yang berhasil memimpin wilayahnya menjadi lingkungan yang bersih dan lestari, katanya

Jusuf Kalla seiring kegiatan KLH, Program ADIPURA merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mendorong implementasi kebijakan lingkungan dengan pendekatan wilayah, pendekatan implementasi kebijakan persampahan, dan pendekatan implementasi kebijakan penghijauan. Salah satu kriteria penilaian dalam penghargaan ADIPURA adalah dalam hal Implementasi atas amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, upaya dan hasil dalam memenuhi target nasional pengelolaan sampah, yaitu pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% pada 2025.

Serta  upaya yang mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari hulu sampai dengan hilir di setiap kabupaten/kota.

Prinsip utama penerapan ADIPURA yaitu : pelibatan peran aktif masyarakat dalam peningkatan pemahaman dan kesadaran sebagai kunci perubahan perila; terpasangnya sistem pengelolaan sampah dengan basis sistem teruji dan data yang akurat terverifikasi, serta pemenuhan ruang terbuka hijau sesuai dipersyaratkan peraturan dan undang-undang menjadi dasar pergeseran paradigma pengelolaan sampah yang harus bergerak ke hulu sehingga upaya-upaya pengurangan sampah menjadi penentu (determinant) yang penting; dan pengklasifikasian kota menurut leveled playing system, artinya kabupaten dan kota akan ‘bersaing' dalam level kapasitas sistem pengelolaan sampah dan pemenuhan ruang terbuka hijau yang setara, ungkap Jusuf Kalla.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien, menyampaikan, melalui program ADIPURA,  pemerintah kota dan kabupaten diharapkan dapat mendukung target pengelolaan sampah sebesar 100% pada tahun 2025.

Dan menjadi salah satu prigram strategi nasional pengelolaan sampah 2025 dengan cepat dan terukur, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah, terangnya.

Di awal tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan memberikan anugerah Adipura kepada 119 kabupaten/kota.

Selain Pemerintah Provinsi Sumatera ada 1 Kota (kota Payakumbuh) dan 2 Kabupaten (Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Dharmasraya) di Sumatera Barat yang mendapat penghargaan Nirwasita Tantra.

Sementara untuk peraih  Kota Adipura 6 Kota( Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok),  untuk Kabupaten Sumatera Barat hanya dua kabupaten yang meraih adipura (Kota Batusangkar Kabupaten Tanah Datar dan Kota Painan Kabupaten Pesir Selatan.(rel)

Padang,Lintas Media News.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit ajak Keluarga Besar anggota Grup publik terbesar Kota Padang, Bintang Sport Community (BSC) untuk ikut peduli akan bencana, terutama memberikan bantuan randang kepada masyarakat yang terkena bencana di manapun di Wilayah Indonesia.

Randang yang  amat populer saat ini,sudah menjadi cerita dunia, randang Padang makanan peduli bencana yang ditunggu-tunggu dan disukai banyak orang. Berkat makanan randang Padang popularitas wisata Sumbar semakin baik dimata dunia. Kata Nasrul Abit pada peyelenggarakan Ulang Tahun BSC ke 2 kemaren.

Menurut Nasrul Abit,randang Padang yang telah menjadi makanan peduli bencana berawal dari bencana Tsunami Aceh dimana,Sumbar mengirimkan randang Padang sebanyak 250 kg,terus bencana lombok terkumpul bantuan randang sebanyak 950 kg, bencana palu, donggala 1,8 ton dan bencana tsunami Teluk Sunda 1,3 ton.

Kedepan Nasrul Abit yang juga sebagai pembina BSC berharap  pengurus dan warga BSC dapat ikut meramaikan bantun untuk berbagi bersama mengurangi penderitaan masyarakat yang terkena bencana.

Ketua Umum BSC H.Wilian Anas, SH dalam kesempatan itu menyampaikan.Awalnya memang berat dalam mengumpulkan orang,  namun hari ini BSC sudah semakin ramai dalam data terdaftar sementara kita berjumlah 300 orang.

Kita berharap BSC dapat lebih besar lagi menjadi seribu, dua ribu, tiga ribu dan seterusnya, karena semakin besar pula semangat masyarakat untuk sehat dan peduli lingkungan kota Padang dan Sumbar tentu akan lebih baik lagi.

Kegiatan BSC terus berjalan dengan baik, olah raga rutin yang mereka lakukan adalah jalan sehat setiap Rabu, Jumat, dan Minggu ke Gunung Padang  sambil melihat pemandangan di perbukitan dan laut, dan Sabtu di lapangan Imam Bonjol Padang yang dilanjutkan dengan senam pagi yang dimulai 6.30 WIB, ujarnya.

Dalam ulang tahun ke-2 ini BSC juga telah menyelenggarakan acara jalan sehat dengan rute di Kota Padang, dan melakukan donor darah peserta BSC 60 orang bekerja dengan PMI kota Padang.
Pada  kesempatan itu dilakukan pemotongan kue ulang tahun ke-2 BSC dan juga merayakan ulang tahun Ny. Wartawati Nasrul Abit yang ke 58. Keluarga besar BSC merayakan dengan hiburan bersama suka ria.(st/rel)

Padang,Lintas Media News.
Atas nama pemerintah provinsi, bupati dan walikota Se Sumatera Barat mengucapkan terima kasih atas pengabdian Brigjen Mirza Agus S.IP selama 14 bulan, telah memberi banyak arti dalam memajukan pembangunan di Sumatera Barat. Kerjasama yang harmonis selama dengan Forkopimda telah memberikan kontribusi dalam peningkatan berbagai sektor termasuk dalam memajukan 3 (tiga) daerah tertinggal di Sumbar.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam acara Pisah Sambut Komandan Resort Militer (Danrem) 032 Wirabraja Brigjen TNI Mirza Agus S.IP kepada Kolonel  Inf. Kunto Arief Wibowo S.IP, Di Ballroom Hotel Mercure Padang,  Sabtu Malam (12/1/2019).

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, penghargaan yang tinggi atas kerjasama Forkopimda di Sumatera Barat. Teringat kunjungan bersama ke Mentawai melakukan perjalanan melihat pulau terluar dan melihat dari dekat bagaimana membangkitkan semangat membangun didaerah tertinggal.

Kita rencana akan ke Mentawai membuka jalan di Siberut. Yang sebelumnya sudah dirintis Bigjen TNI Mirza Agus mohon nanti dapat dilanjutkan Kolonel Inf Kunto Arief Wibowo yang sebentar lagi juga akan menyandang Brigjen bintang satu. Kerjasama yang selama ini telah berjalan dengan baik sekali, tentu akan tetap terjalin lebih baik lagi,  harap Wagub Nasrul Abit.

Wagub juga menanyakan Danrem 032 Wirabraja yang baru apakah sudah fasih berbahasa minang. Tadi dijawab belum, tidak ada masalah sama sekali. Karena masyarakat Sumbar bisa menerima semua perbedaan termasuk dalam berbahasa.

Masyarakat Sumbar walaupun mayoritas muslim, dapat Menerima yang agama minoritas lainnya. Hidup di Sumbar saling harga menghargai dan saling hormat menghormati. Jika duduk bersama,  tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan.Kata Nasrul Abit.

Selamat jalan Brigejn TNI Mirza Agus,  semoga sukses dan mugah-mudahan dapat naik pangkat menjadi bingang dua. Dan mudah-mudahan juga Kolonel Inf Kunto Arief Wibowo selamat bertugas semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan hidayah kebaikan, harap Nasrul Abit.

Dalam kesempatan itu Brigjen TNI Mirza Agus, SIP mengatakan sejak ditugaskan tanggal 11 September 2017 di Sumbar alhamdulillah selalu sehat dan senang selama 14 bulan disini. Kedepan saya telah diangkat dan bertugas sebagai Komandan Korem 032/Wirabraja menjadi Direktur Doktrin Kodiklat TNI AD.

Kepada semua pimpinan forum pemerintah daerah, masyarakat,  ninik mamak,  bundo kanduang, tokoh dan stekholder lainnya diucapkan terima kasih telah ikut memberikan dukungan penuh dalam menjalankan tugas di Sumatera Barat. 

Kepada kawan-kawan, sahabat telah mendukung kegiatan saya selama di Sumatera Barat tidak lepas dari semangat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ujarnya sambil pamitan.

Hadir dalam kesempatan tersebut,  Kapolda Sumbar, Danlantamal, Kajati, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Tinggi, Bupati/Walikota, Instansi Vertikal,  Dadim se Sumatera Barat. (rel/st)

Padang Panjang,Lintas Media News.

Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran mengatakan. Berkat Aspek Kualitas Hidup,Kota Padang Panjang meraih Kota Cerdas Terbaik. Tantangan yang dihadapi kota kecil untuk berkembang menjadi kota cerdas relatif tidak lebih kompleks dibandingkan kota besar atau metropolitan.

Kunci keberhasilan pengembangan kota, tetap pada inovasi dan kerja sama pemerintah dengan masyarakat demi mewujudkan tatanan kota yang lebih baik.Kata Fadly.

"Kami yakin bahwa kami punya peluang lebih besar, kenapa? Karena dari segi skala, dari segi penganggaran tidak terlalu besar, dan tentu bagaimana ini bisa langsung sentuh masyarakat," Tukuk Fadly di Ruang Maoke Gedung Unit II Kompas Gramedia, Jakarta,  kemaren.

Seperti disebutkan Kompas, Fadly menuturkan, setiap perubahan kecil yang dilakukan pemerintah melalui sebuah kebijakan, dan rencana aksi yang diwujudkan, tentu akan memberikan dampak besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sepanjang perubahan tersebut dijalankan secara konsisten dan dipatuhi, oleh masyarakat, dan aparat yang mengawasi penerapannya. Termasuk kebijakan soal pelarangan merokok, misalnya.

"Saya melihat sejak wali kota sebelumnya, ada perda anti rokok yang pertama kali di Padang Panjang, (menjadikan) kesejahteraan masyarakat, kesehatan terjamin. Dan itu mencakup seluruh masyarakat jauh sebelum ada asuransi dan yang lain," ungkap Fadly.

Tak heran jika Padang Panjang menduduki peringkat pertama kota cerdas dalam Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2018 yang dikeluarkan Litbang Kompas pada kategori kota kecil.

Meraih skor 55,14, kota seluas 23 kilometer persegi itu mengungguli sembilan kota lainnya yang masuk ke dalam kategori tersebut.

Padang Panjang meraupor 14,2 untuk aspek masyarakat, dan 9,76 untuk aspek kualitas hidup. Kedua aspek penilaian ini merupakan yang tertinggi diraih kota berpenduduk 51.712 jiwa ini.

Dua kota yang ada di bawah kota yang dihuni 51.712 jiwa itu yakni Sungai Penuh (55,02) dan Solok (51,64).(rel)