Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

 

Muaro Jambi, Lintasmedianews.com 

Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH, bantah isu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mengalami defisit anggaran dalam tiga tahun terakhir. Hal ini disampaikannya setelah menghadiri pelantikan dan pengukuhan DPK-IKAPTK Kabupaten Muaro Jambi, Senin (11/11/2024) malam.

Saat dikonfirmasi terkait dengan isu defisit anggaran Pemprov Jambi, Pjs. Gubernur Sudirman menjelaskan bahwasanya Pemprov Jambi tidak mengalami defisit anggaran dalam tiga tahun terakhir. Dikarenakan, penganggaran belanja dan pendapatan masih berimbang.

"Jadi pemaknaan defisit tiga tahun tidak seperti itu, pada saat penganggaran belanjanya tertutupi dengan pendapatan. Berarti, tidak deficit," kata Pjs. Gubernur Sudirman.

"Faktanya tidak seperti itu dalam penganggaran kita, selalu berimbang antara pendapatan dan pengeluaran," tambahnya.

Dijelaskan Pjs. Gubernur Sudirman, Pemprov Jambi bisa dikatakan defisit apabila nanti BPK telah mengaudit besaran defisit yang dialami oleh Pemprov Jambi. Nyatanya, sampai saat ini, BPK belum mengaudit besaran defisit Pemerintah Provinsi Jambi.

"Untuk menetapkan atau mengetahui besaran defisit, nanti pada saat di audit oleh BPK," jelas Pjs. Gubernur Sudirman.

"Nyatanya tiga tahun kemarin itu kita selalu SILPA, SILPA dua tahun lalu itu posisinya 600an. SILPA yang kecil itu di tahun kemarin 2023 sekitaran 60 milliar," lanjutnya.

"Itu tidak ada defisit, ketika masih ada SILPA tidak ada deficit," pungkasnya. (Diskominfo Provinsi Jambi)

 

Jambi, Lintasmedianews.com

Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH mengharapkan para generasi muda mampu meneladani dan menanamkan nilai-nilai kepahlawanan serta mengisi kemerdekaan ini dengan karya-karya pembangunan sesuai dengan cita cita pahlawan, demikian disampaikan saat menghadir upacara Peringati Hari Pahlawan Tahun 2024, dan bertindak sebagai Inspektur upacara Komandan Korem 042/Gapu Brigjen TNI Heri Purwanto, SE, M.Sc, bertempat di Lapangan Depan Kantor Gubernur, Minggu (10/11/2024).

Usai mengikuti upacara Pjs. Gubernur Sudirman menjelaskan pada rekan media, peringatan Hari Pahlawan bertujuan untuk mengenang kembali jasa para pahlawan dan kita minta para pemuda untuk menanamkan kembali semangat nasionalisme dan cinta tanah air. "Pemerintah memperingatinya setiap tahun sebagai momen refleksi atas pengorbanan para pahlawan serta sebagai upaya menyatukan seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan dan kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan penuh pengorbanan," ucap Pjs. Gubernur Sudirman.

" Tadi juga sudah di bacakan juga pesan pesan para pahlawan bangsa, kiranya bagi generasi muda bisa dijadikan suri tauladan/contoh semoga pengisian pembangunan dapat terlaksana, dulu para pahlawan mengorbankan nyawa, darah dan harta benda, kedepannya tentunya bagi anak anak muda harus mengisi dengan karya karya dan bakti bakti mereka kepada bangsa dan negara," sambung Pjs. Gubernur Sudirman.

Selain itu Kata Pjs. Gubernur Sudirman Makna Hari Pahlawan 10 November 1945, sebuah pengingat bagi penerus bangsa jika kemerdekaan bangsa ini tidak diraih dengan mudah. Tak hanya harta, tetapi nyawa juga menjadi pertaruhan para pejuang demi mendapatkan kemerdekaan." Momen perjuangan yang sarat dengan nilai-nilai pengorbanan, pengabdian, dan ketulusan dari para pahlawan inilah yang bisa diteladani dan juga diamalkan oleh para penerus bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkasnya.

Sementara itu, Korem 042/Gapu Brigjen TNI Heri Purwanto membacakan pidato tertulis Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menyampaikan, Semua patut bersyukur karena di Bumi Nusantara ini banyak dilahirkan sosok para pahlawan, para mujahid pemberani dengan segala pengorbanannya berhasil membentuk NKRI. "Mereka adalah para patriot bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk mencapai Indonesia merdeka, dan kini mewariskannya kepada kita semua untuk diteruskan demi mencapai cita-cita Indonesia yang sejahtera, adil dan Makmur," ucapnya.

"Tema Peringatan hari Pahlawan Tahun 2024 adalah; "Teladani Pahlawanmu, Cintal Negerimu". Tema ini mengandung makna yang dalam. "Teladani Pahlawanmu", berarti bahwa semua olah pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan. Adapun "Cintai Negerimu" mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terlebih dalam situasi global yang sukar diprediksi ini maka mencintai negeri adalah juga dengan memperkuat jalinan kesetiakawanan sosial, memperkuat persatuan dan solidaritas sosial, menghidupkan kembali nilai sosial persaudaraan sesama anak bangsa," lanjutnya.

Dikatakan Korem, Proses perjuangan pembangunan bangsa senantiasa berbeda bentuknya dari tahun ke tahun, hal ini terkait dengan perubahan lingkungan strategis bangsa Indonesia." Pada setiap masa akan berbeda tantangannya, peluangnya, kekuatannya dan keterbatasannya. Ketika dahulu implementasi kepahlawanan adalah dengan semangat mendobrak, menjebol dan meruntuhkan bangunan struktur kolonialisme penjajah, maka saat ini implementasinya adalah meruntuhkan kultur dan struktur kemiskinan dan kebodohan yang menjadi akar masalah sosial di Indonesia," katanya.

"Semangat kepahlawanan harus menjalar pada semangat membangun, menciptakan kemakmuran masyarakat, mewujudkan perlindungan sosial sepanjang hayat, mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif untuk rakyat dimanapun berada. Kemajuan sebuah bangsa bukan saja diukur dari kemampuannya mengejar pertumbuhan ekonomi, namun kemajuan sebuah bangsa juga diukur dari kemampuannnya mengelola. permasalahan sosial," sambungnya.

Ditegaskanya, Terkait perkembangan zaman, apakah pahlawan hanya milik masa lalu? apakah dimungkinkan muncul pahlawan saat ini mengingat koridor perjuangan fisik untuk mendirikan negara telah selesai dengan terbentuknya NKRI." Tantangan ke depan kita harus sepakat NKRI adalah untuk masa depan, rumah kita bersama sampai akhir hayat, tentunya ini membuka kesempatan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk berbuat yang terbaik dalam koridor menjadikan NKRI sebagai bangsa yang bermartabat dalam pergaulan global," tegasnya.

"Kita harap peringatan Hari Pahlawan dari tahun ke tahun tidak sekedar ulang tahun mengulang-ulang apa yang rutin kita lakukan, kita berharap pada setiap momen Peringatan Hari Pahlawan muncul semangat baru, muncul sosok warga negara Indonesia yang berhasil mengeluarkan inovasi baru untuk mengimplementasikan nilai kepahlawanan sesuai dengan tantangannya saat ini," pungkasnya. (Diskominfo Provinsi Jambi/Sapra Wintani/Foto: Mulyadi Adpim/Video: Latib Adpim)

 

Jambi, Lintasmedianews.com

Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota dewan, yang direpresentasikan dari hasil kerja Badan Anggaran DPRD menetapkan anggaran 2025, berkerja sama dengan pemerintah daerah, menunjukkan dorongan yang besar untuk kemajuan Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Provinsi Jambi Tahun 2025, bertempat di Ruang Utama Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Selasa (12/11/2024) malam.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan terima kasih atas penyampaian laporan Badan Anggaran dan Keputusan Dewan yang telah sama-sama kita dengarkan tadi. Kami sangat menyadari, bahwa kinerja pelaksanaan APBD tahun 2025 cukup berat. Kebutuhan belanja daerah yang terus meningkat dan tuntutan pencapaian kinerja yang lebih baik, serta pemenuhan standar pelayanan minimal, ditambah pemenuhan beberapa mandatory spending, belum bisa kita imbangi dengan peningkatan pendapatan yang signifikan," ucap Pjs. Gubernur Sudirman.

Dikatakan Pjs. Gubernur Sudirman, dalam pemahasan KUA dan PPAS APBD Provinsi Jambi Tahun 2025, perlu kesatuan cara pandang dalam merumuskan program kegiatan yang lebih fokus dengan tetap memperhatikan pencapaian sasaran strategis daerah Tahun 2025 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. "Kita menyadari bahwa menyatukan pandangan ataupun visi bukanlah perkara mudah, untuk itu kebijakan yang telah disepakati tentu saja tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Namun kita semua harus bijaksana dalam menyikapinya dan dapat memahami akan banyaknya mandatory spending yang harus dipenuhi ditengah keterbatasan kemampuan anggaran," kata Pjs. Gubernur Sudirman. 

Pjs. Gubernur Sudirman menegaskan bahwa dalam kerangka pengelolaan belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. "Kita semua harus memiliki cara pandang yang sama bahwa alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, dan bukan berdasarkan pertimbangan pemerataan ataupun berdasarkan alokasi anggaran tahun anggaran sebelumnya," tegas Pjs. Gubernur Sudirman.

"Menyikapi laporan Badan Anggaran dan Keputusan Dewan pada malam ini, tentunya menjadi landasan dalam menyusun Rancangan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 dan acuan untuk menentukan langkah-langkah strategis kedepannya nanti," sambungnya. 

Pjs. Gubernur Sudirman juga memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota dewan, yang direpresentasikan dari hasil kerja Badan Anggaran DPRD. Pada dasarnya apa yang menjadi penekanan yang disampaikan, semuanya menunjukkan dorongan yang besar untuk kemajuan Provinsi Jambi. "saya minta kepada seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar memberikan perhatian yang serius terhadap apa saja yang disampaikan anggota Dewan tadi," ungkap Pjs. Gubernur Sudirman.

Dalam kesempatan tersebut Pjs. Gubernur Sudirman juga mengingatkan semua yang hadir bahwa setelah kesepakatan KUA PPAS ini, kita akan memasuki tahapan pembahasan Ranperda APBD. "Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan DPRD “wajib” menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Hal ini berarti kita hanya punya waktu efektif 18 hari kalender hingga 30 November untuk menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2025,” tuturnya.

"Ketepatan waktu penetapan APBD ini juga menjadi atensi khusus dalam Monitoring Center of Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi atau MCP KPK, dimana keterlambatan prosesnya mengindikasikan adanya titik rawan korupsi yang harus dicegah oleh Pemerintah Daerah, semua harus memperhatikan jadwal pembahasan dengan ketat dan dapat menyelesaikan RAPBD Tahun Anggaran 2025 ini dengan baik dan tepat waktu," pungkasnya. (Diskominfo Provinsi Jambi/Sapra Wintani/Foto: Harun Al Rasyid/Video: Latib Adpim)

 

Muaro Jambi, Lintasmedianews.com

Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan Persiapan Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (13/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Pjs. Gubernur Sudirman juga meninjau logistik di KPU Kabupaten Muaro Jambi untuk memastikan pendistribusian logistik ke TPS-TPS berjalan dengan aman, damai, dan lancar.

"Kami Pemerintah Provinsi Jambi dan unsur forkopimda memonitoring persiapan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Muaro Jambi. Alhamdulillah dari pemaparan Pj. Bupati, KPU, Bawaslu, Polres dan Kodim menyatakan kesiapan untuk melaksanakan Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Muaro Jambi," kata Pjs. Gubernur Sudirman.

Pjs. Gubernur Sudirman berharap Kabupaten Muaro Jambi dapat ikut serta dalam menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024 ini. 

"Kami berharap Kabupaten Muaro Jambi bisa menyukseskan Pilkada serentak 2024," harapnya.

Saat meninjau logistik, Pjs. Gubernur Sudirman beserta rombongan menemukan ada beberapa lembar surat suara yang rusak. Namun, hal ini sudah disampaikan ke pihak penyedia dan sedang dalam proses pengiriman.

"Tadi ada beberapa kertas suara yang cacat atau rusak, ini sudah dilaporkan oleh KPU Provinsi dan sudah diminta untuk pergantian kertas surat suara ke pihak penyedia," ujar Pjs. Gubernur Sudirman.

“Insya Allah dalam beberapa hari akan sampai untuk mengganti kerusakan kertas surat suara ataupun kekurangan logistik,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur forkopimda Provinsi Jambi, Pj. Bupati Muaro Jambi, KPU Provinsi Jambi, Bawaslu Provinsi Jambi, OPD terkait dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi, KPU Kabupaten Muaro Jambi, dan Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi. (Diskominfo Provinsi Jambi/nst/Foto: Latib Adpim, nst)

 

Muara Sabak, Lintasmedianews.com

 Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH meninjau logistik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) dalam rangka memantau persiapan Pemerintah Daerah ataupun KPU, Bawaslu, serta unsur forkopimda dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2024 yang akan datang, Kamis (14/11/2024).

Dalam peninjauan tersebut, Pjs. Gubernur Sudirman menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjabtim menyatakan siap untuk menyelenggarakan Pilkada serentak di tanggal 27 November nanti.

"Kami meninjau kesiapan logistik di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Alhamdulillah semua persiapan surat suara Pilgub dan Pilbup sudah selesai dan akan segera didistribusikan," kata Pjs. Gubernur Sudirman.

Pada kesempatan tersebut Pjs. Gubernur Sudirman meminta kepada TNI dan Polri untuk tetap mengawal pendistribusian logistik ke TPS-TPS, mengingat pendistribusian ini akan melalui Kantor Pos.

"Pengiriman surat suara ini harus mendapatkan pengawalan dari TNI dan Polri, karena untuk memastikan dokumen negara ini selamat sampai tujuan," jelasnya.

Sebelumnya, Pjs. Gubernur Sudirman juga melakukan Rapat Koordinasi Pemantauan Kesiapan Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

Dalam rapat tersebut dirinya menyampaikan bahwa Kabupaten Tanjabtim siap dalam melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2024 di tanggal 27 November nanti.

"Secara umum Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, KPU, Bawaslu, Aparat Keamanan menyatakan sudah siap merealisasikan Pilkada Serentak tahun 2024," ujarnya. (Diskominfo Provinsi Jambi/nst/Foto: Latib Adpim)






PADANG,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi mengatakan.Tindakan korupsi harus diperangi.

Hal itu disampaikan Muhidi saat membuka secara resmi kegiatan sosialisasi program pengendalian gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (29/11/2024) di ruangan utama DPRD Sumbar.

Pada sosialisasi yang diikuti oleh
Pimpinan dan anggota DPRD Sumbar tersebut Muhidi menjelaskan.Dengan mengikuti sosialisasi ini, unsur pimpinan dan anggota DPRD mendapat kesempatan untuk memperoleh ilmu dan informasi tentang pentingnya tindakan anti korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota DPRD.

Karena,tindak korupsi harus diperangi karena dapat merugikan keuangan negara, perekonomian dan masyarakat,” kata Muhidi.

Tanggung jawab pencegahan dan penanganan kejahatan korupsi tidak hanya menjadi tugas KPK, Kepolisian dan kejaksaan saja. Namun juga menjadi tanggung jawab semua lembaga dan komponen masyarakat, tidak terkecuali lembaga DPRD.Jelasnya.
“DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran yang cukup besar untuk berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanganan korupsi. Salah satunya yaitu dengan mewujudkan sikap anti korupsi,” tambah Muhidi.

Menurut Muhidi, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dapat melakukan upaya preventif dalam pencegahan korupsi di daerah. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan lembaga DPRD agar dapat berfungsi menjalankan tindakan preventif dalam pencegahan korupsi, tidak hanya pada aspek SDM anggota DPRD, tetapi juga terhadap tata kerja, manajemen dan dukungan dari Sekretariat DPRD.

“Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, kami berharap Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar dapat mengetahui area rawan korupsi khususnya terkait gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD,” katanya.

Hadir sebagai narasumber dari berbagai unsur diantaranya, dari Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Satgas Korsup) KPK, Polda Sumbar dan Kejaksaan Tinggi Sumbar.

Narasumber Koordintor Pidsus Kejari Sumbar, Tasjfirin M.A Halim dalam materinya mengatakan, gratifikasi bisa terjadi salah satunya dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Pengadaan barang dan jasa merupakan aspek penting dalam pelayanan publik. Namun sering kali ditemukan praktik menyimpang seperti gratifikasi dan korupsi yang merusak kepercayaan masyarakat,” kata Tasjrifin.

Gratifikasi ini bisa berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga yang diberikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tidak sah seperti memenangkan tender.

Sementara korupsi bisa berupa kolusi tender, Mark up anggaran, pengadaan fiktif dan suap dalam bentuk uang atau fasilitas.

Untuk mencegah hal tersebut, lanjut Tasjrifin bisa dilakukan dengan cara penguatan regulasi, penerapan teknologi, edukasi dan pelatihan terkait etika dan pengadaan serta resiko gratifikasi.

“Terutama pemberian sanksi hukum yang memberikan efek jera,” katanya.

Tasjrifin menilai, penanggulangan gratifikasi dan korupsi di lingkungan Pemerintahan Sumbar menjadi tantangan yang mesti dilaksanakan dengan baik.

“Dengan transparansi, edukasi, teknologi dan penegakan hukum, praktik gratifikasi dan korupsi dapat diminimalisir demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efesien,” tuturnya. (St)

 

Lintasmedianews.com, Dharmasraya

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan bertindak sebagai Inspektur Upacara pada HUT KORPRI ke-53 di Halaman Kantor Bupati Dharmasraya, pada hari Jum'at, (29/11/12).

Upacara ini diikuti oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Dharmasraya, Forkopimda, Sekda, Kepala OPD, Asisten, Staf Ahli Bupati, Ketua KPU, Ketua LKAAM, seluruh ASN se-Kabupaten Dharmasraya.

Dalam sambutannya Bupati membacakan sambutan Presiden RI, Prabowo Subianto berharap KORPRI menjadi satu-satunya organisasi yang menaungi ASN. Sehingga tidak ada lagi dualisme dalam pembinaan ASN dan menjadi wahana mempercepat penyebaran informasi program pemerintah kepada masyarakat. 

"Saya juga mengajak seluruh Dewan Pengurus KORPRI di pusat maupun daerah, untuk mengaktifkan kembali seluruh program dan kegiatan KORPRI. Sejalan dengan tujuan besar organisasi ini. Saya juga mendorong percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang KORPRI sebagai pelaksanaan dari UU ASN, guna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi seluruh ASN," kata Bupati yang membacakan sambutan Presiden.

KORPRI merupakan bagian integral dari pemerintahan dan harus terus diperkuat. Sebagai komponen strategis bangsa, KORPRI berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

"Oleh karena itu, saya meminta agar KORPRI tetap diakomodasi dalam kedinasan, sehingga aspirasi ASN dapat ditampung dan disalurkan secara proporsional serta profesional. Untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan. ASN harus selalu menjunjung tinggi prinsip netralitas dan tetap setia kepada negara, siapapun pemimpinnya," harapnya.

Presiden juga menyampaikan beberapa pesan untuk menjadi pedoman antara lain, perkuat solidaritas dan kerja sama KORPRI. Jadikan KORPRI sebagai wadah menjalin persatuan, kolaborasi, dan stabilitas nasional melalui kerja sama dengan seluruh komponen bangsa. 

Dorong inovasi dan efisiensi, utamakan pelayanan cepat, efektif, dan transparan melalui digitalisasi dan E-Government. Perkuat Integritas dan Disiplin. Tunjukkan integritas tinggi, disiplin, dan patuh hukum di setiap lini pelayanan. 

Pastikan akses pangan sehat, bantu penyediaan pangan bergizi bagi kelompok rentan. Dukung ketahanan energi, transisi ke energi terbarukan, kurangi impor, dan tingkatkan efisiensi.

Turunkan Kemiskinan, kolaborasikan program pengentasan kemiskinan dengan kementerian terkait. Dan jaga netralitas dan loyalitas, ASN tetap netral dalam politik, setia kepada kepentingan rakyat dan bangsa dan negara. (elda)

 

Musi Rawas,Lintasmedianews.com

Bupati Musi Rawas Deva Octavianus Menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 Tahun 2024 Bertempat di Halaman Kantor Bupati Musi Rawas, Senin (28/10/2024). Hadir Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten, Forkopimda, kepala OPD, dan jajaran OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Upacara Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024 ini berlangsung dengan khidmat. Seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas turut hadir dan mengikuti Upacara tersebut sebagai bentuk kecintaannya dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda Tahun 2024. 

Pjs. Bupati Musi Rawas Deva Octavianus membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga pada Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2024. 

Dalam Sambutannya Pjs. Bupati Musi Rawas Deva Octavianus menyampaikan, Hari Sumpah Pemuda yang kita peringati setiap tanggal 28 Oktober adalah momentum bagi bangsa Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada agenda-agenda pengembangan kepemudaan sebagai bagian penting dalam pembangunan Indonesia, baik dalam posisi pemuda sebagai subjek pembagunan, maupun sebagai objek pembangunan. 

Lanjutnya, sebagai subjek pembagunan sebagian Pemuda Indonesia telah memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam  beragam sektor Pembangunan Nasional bahkan pada agenda SGDs (Sustainable Development Goals) Perserikatan Bangsa Bangsa yang merupakan agenda global. harapan kepada Pemuda untuk lebih berperan dalam pembangunan Nasional Indonesia adalah tepat adanya, karena pada hakikatnya pemuda adalah pemilik masa depan. Hasil pencapaian hal ini dapat ditemukenali dari capaian Indeks pembangunan Pemuda atau IPP. 

Beliau menambahkan, sebagai indikator kualitas kepemudaan pada tahun 2024 Indeks pembangunan Pemuda berada pada 53,33 persen, dengan rincian. Sementara itu domian lapangan dan kesempatan kerja sebesar 45,00 dan domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 43,33 persen. 

Capaian IPP tersebut perlu ditingkatkan dengan melakukan upaya mengembangkan potensi dan keunggulan pemuda secara besar-besaran dan massive di seluruh wilayah Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan Pemerintah, Masyarakat, Dunia Industri, Perguruan Tinggi dan Media, harus bergerak secara sinergis, terpadu holistik sehingga terbangun ekosistem pelayanan kepemudaan yang inovatif yang mendukung bertumbuh kembangnya kepemudaan yang maju, berkarakter kebangsaan dan berdaya saing”. Kata PJs Bupati Musi Rawas 

Lanjutnya, pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi setinggi-tinggi atas kontribusi positif segenap pemangku kepentingan yang telah dan terus memberikan pelayanan Kepemudaan yang baik. Salam sejahtera untuk kita semua, salam Pemuda Maju.(Adv)

 

PADANG, Lintamsedianews.con

 Sepanjang tahun 2024 dari bulan Januari hingga Oktober, Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (UPZ BAZNAS) Semen Padang telah menyalurkan zakat karyawan/karyawati PT Semen Padang Group sebesar Rp4.996.556.607,-.

Kepala Pelaksana Harian Muhammad Arif mengatakan, zakat tersebut disalurkan ke dalam 5 Program UPZ BAZNAS Semen Padang, yakni program Pendidikan sebesar Rp2.000.170.000, program kesehatan sebesar Rp214.474.000, program kemanusiaan sebesar Rp997.615.300, program Ekonomi sebesar Rp394.704.600, program Dakwah & Advokasi sebesar Rp759.689.233, dan sisanya untuk operasional.

Dia mengungkapkan, penyaluran zakat tersebut disebar melalui tiga zona. Untuk zona 1 yang disebut sebagai Ring 1, merupakan wilayah yang berada di sekitar fasilitas perusahaan PT Semen Padang yang berada di empat kecamatan di Kota Padang, yaitu Kecamatan Lubuk Kilangan (seluruh kelurahan), Kecamatan Pauh (Limau Manis Selatan, Limau Manis, Lambuang Bukit dan Koto Lua), Kecamatan Lubeg (Kelurahan Pampanagan Nan XX), dan Kecamatan Padang Barat (kawasan Teluk Bayur Padang).

Kemudian untuk zona 2, merupakan wilayah yang berada di luar fasilitas perusahaan, dan Zona 3 adalah wilayah di luar Kota Padang, termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai. "Khusus di Kabupaten Kepulauan Mentawai kita mengadakan kegiatan Dakwah di Teras Negeri. Di sana kita membangun intake air bersih di Dusun Boriai, Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan dan pemasangan 12 panel surya berkapasitas 4500 Watt sebagai sumber energi untuk mengaliri air bersih dari sumber mata air ke intake atau bak penampungan," katanya, Kamis (28/11/2024).

Arif melanjutkan, dari sisi pembagian ke 8 ashnaf, zakat karyawan/karyawati PT Semen Padang Group sebesar Rp4.996.556.607 itu, dapat dirinci, untuk ashnaf Faqir telah disalurkan dana sebesar Rp657.614.200, untuk ashnaf Miskin sebesar Rp2.074.860.600, ashnaf Amil disalurkan sebesar Rp629.903.474, ashnaf Muallaf disalurkan sebesar Rp467.874.100.

Sementara untuk ashnaf Pemerdekaan nihil, kemudian, untuk ashnaf Berhutang disalurkan sebesar Rp151.275.000, ashnaf Fisabilillah disalurkan sebesar Rp1.009.029.2338 dan ashnaf Ibnu Sabil disalurkan sebesar Rp6.000.000."UPZ BAZNAS Semen Padang, disamping kegiatan reguler juga dilakukan monitoring berkala pada Program Ekonomi Komunitas ternak kambing perah etawa di Padayo Kelurahan Indarung, di waktu bersamaan juga diperkuat kolaborasi dengan instansi terkait seperti dengan Departemen Teknik Sipil FTUA Unand dalam rangka program, bedah rumah dai dan rumah singgah di kepulauan Mentawai kolaborasi dengan UPZ Baznas BNI dan BSI Maslahat," ujarnya.

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z Lubis, mengapresiasi UPZ Baznas Semen Padang yang telah mempermudah karyawan Semen Padang Group dalam menyalurkan zakatnya. Karena, membayar zakat, termasuk zakat penghasilan, merupakan salah satu upaya dalam membersihkan harta dan menyucikan hati.

"Dalam ajaran agama Islam, setiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain di dalamnya, terutama bagi yang membutuhkan. Jadi, dengan mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk dizakatkan, sama halnya dengan membantu keberlangsungan hidup orang lain yang berhak dan membutuhkan bantuan secara materil," ungkap Iskandar.

 

Padang, Lintasmedianews.com

PT Semen Padang, bagian dari Semen SIG, kembali mempertegas komitmennya dalam mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Padang. Sebanyak 9 orang penyandang disabilitas menerima bantuan peralatan usaha yang meliputi mesin jahit portabel, komputer dan printer, kompresor angin, hingga perlengkapan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha mereka. 

Penyerahan bantuan dilakukan pada Selasa, 27 November 2024, sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Semen Padang dengan Pemerintah Kota Padang, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Kantor SAR Padang. Bantuan ini diharapkan dapat mendorong penerima untuk lebih mandiri dan berdaya saing dalam berbagai sektor usaha. 

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z. Lubis, menjelaskan bahwa kerja sama ini bertujuan menghadirkan dampak positif bagi masyarakat, terutama penyandang disabilitas, dengan berfokus pada pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan pemberdayaan sosial.

“Bantuan ini adalah bagian dari kerja sama kami dengan Dinas Sosial. Melalui program ini, kami ingin memberikan peluang yang setara bagi penyandang disabilitas untuk berkembang dan mencapai kemandirian. Kami percaya bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki potensi luar biasa untuk berkontribusi dalam masyarakat,” ujar Iskandar, Kamis (29/11/2024). 

Kepala Unit CSR PT Semen Padang, Ilham Akbar menambahkan bahwa penyerahan bantuan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung keberagaman. “Kami berkomitmen untuk memberikan ruang bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat berdaya saing di berbagai sektor," katanya.

Ilham juga menyatakan bahwa PT Semen Padang terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Padang dalam menghadirkan solusi berkelanjutan yang bermanfaat bagi penyandang disabilitas. “Kami percaya bahwa setiap individu memiliki potensi yang luar biasa, dan kami ingin menjadi bagian dari perjalanan mereka menuju kemandirian dan kesejahteraan,” ujarnya.

Terkait bantuan untuk penyandang disabilitas, Ilham menjelaskan bahwa bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan profesinya. Karena, penyandang disabilitas ini memiliki beragam pekerjaan, seperti tukang pijit, tukang jahit, jasa servis elektonik dan jasa servis sepeda motor. "Bahkan, ada juga yang menjadi agen pembayaran," bebernya.

Adapun bantuan yang diserahkan berupa mesin jahit, diberikan kepada 2 orang penyandang disabilitas. Bantuan dipan, kasur pijit, bantal sprei, gorden, kipas angin, lemari penunggu pasien, jam dinding bicara, dan kursi tunggu pasien, diberikan kepada 4 orang penyandang disabilitas.

Selanjutnya bantuan adaptor, loadspeaker dan etalase kaca, diberikan kepada 1 orang penyandang disabilitas, komproser angin kepada 1 orang disabilitas yang bekerja sebagai tukang servis sepada motor sekaligus tambal ban. "Sementara untuk bantuan computer dan printer, diberikan kepada 1 orang disabilitas yang bekerja sebagai agen pembayaran," ujarnya.

Ginda Safria, salah satu penerima bantuan mengaku sangat tertolong dengan bantuan usaha yang diberikan PT Semen Padang. Karena, usaha “Ginda Massage” yang dirintisnya di Lubuk Buaya, kini memiliki sejumlah faslitas pendukung yang bisa memudahkannya bekerja dan membuat pelanggannya lebih nyaman. 

Ginda menerima dipan besi lengkap dengan kasur, bantal, jam penanda durasi, kipas angin hingga kursi tunggu. “Semoga dengan bantuan ini, usaha yang saya jalankan bisa berkembang lebih baik lagi, Saya mengucapkan terimakasih banyak untuk PT Semen Padang yang telah memberikan bantuan ini. Semoga bisa terus berlanjut dan memberi banyak manfaat," katanya.(*)

 

Lintasmedianews.com, Dharmasraya

Pemkab Dharmasraya meluncurkan Strategi Penguatan Regulasi Kinerja Staf Ahli (Si-Perkasa) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas kerja staf ahli Kabupaten Dharmasraya dalam mendukung pengambilan kebijakan daerah.

Acara dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Adlisman, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Irwan Zamrud, Asisten Administrasi Umum Provinsi Sumbar, Andri Yulika, dan Asisten Administrasi Umum, Khairuddin Dt Rajo Selan.

Sekda Dharmasraya, Adlisman mengungkapkan pentingnya peran staf ahli dalam memberikan masukan berbasis analisis mendalam kepada kepala daerah. “Staf ahli bukan hanya pendamping, tetapi juga pilar strategis yang memastikan kebijakan daerah didukung oleh data dan fakta. Dengan regulasi yang lebih terarah, diharapkan kinerja staf ahli semakin optimal,” ujar Sekda.

Ia mengatakan, bahwa strategi penguatan ini mencakup beberapa langkah utama. Antara lain, penyusunan dan penyempurnaan regulasi. Yaitu, penguatan dasar hukum mengenai fungsi dan tugas staf ahli untuk memastikan peran mereka selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Kemudian, peningkatan kapasitas dan kompetensi. Yaitu melalui pelatihan, workshop, dan program pendidikan lanjutan yang dirancang khusus untuk staf ahli. Selanjutnya, kata Adlisman, ialah pemanfaatan teknologi digital. “Implementasi sistem digital untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja staf ahli secara berkala,” ujarnya.

Seterusnya, kolaborasi antar bidang. Hal ini, terang Adlisman, untuk memastikan staf ahli dapat bekerja lintas sektor untuk memberikan masukan yang holistik dan komprehensif. Dalam diskusi panel yang digelar seusai peluncuran, Sekda menekankan pentingnya harmonisasi antara regulasi baru dengan struktur organisasi yang sudah ada.

“Strategi ini harus menjadi solusi, bukan tambahan beban. Oleh karena itu, implementasi regulasi harus direncanakan dengan matang,” bebernya.


Adlisman mengharapkan, launching Si-Perkasa ini bisa menjadi tonggak baru dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya, khususnya dalam penguatan peran staf ahli sebagai mitra strategis kepala daerah. “Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya optimis mampu mencapai target pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berbasis inovasi,” ucapnya.(elda)


Padang,Lintas Media News
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 di ruangan sidang utama DPRD Sumbar.Kamis (28/11/2024).

Ketua DPRD Sumbar Muhidinyang didampingi wakil ketua Evi Yandri Rajo Budiman dan Nanda Satria mengatakan.Tahun 2025, merupakan tahun yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. terdapat 2 (dua) agenda besar yang akan kita hadapi, yaitu transisi kepemimpinan daerah, baik ditingkat provinsi maupun sebagian besar di Kabupaten/kota serta dimulainya program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJPD Tahun 2025-2045.

Peran dan fungsi APBD Tahun 2025 sebagai instrument perencanaan anggaran, otorisasi, alokasi, distribusi dan stabilisasi  dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah menjadi sangat penting. APBD Tahun 2025, harus dapat mengakomodir kebutuhan program, kegiatan dan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan berakhir masa jabatannya.kwta Muhidi.

Untuk itu,Muhidi menambahkan,  APBD harus digunakan secara efisien, efektif dan tepat sasaran.
Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka pembentukan Perda APBD Tahun 2025, pada Rapat Paripurna tanggal 1 November  2024 yang lalu Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan kepada DPRD Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, untuk dapat di bahas dan disepakati menjadi Peraturan Daerah.
Dalam laporan yang di bacakan Plt.Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumbar Ismelda Jenreini menyampaikan.
Sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan, Badan Anggaran bersama TAPD disepakati komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah akan ditampung dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagai berikut:
Pendapatan Daerah  sebesar Rp.
17.875.200.000,-
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 6.274.132.092.948,-
b. Pendapatan Transfer Rp. 2.832.388.541.948,-
c. Lain-Lain PAD Yg sah Rp. 3.423.868.351.000,-

Belania Daerah Rp.
891.337.199.489,- termasuk didalamnya Belanja Operasi sebesar Rp. 6.438.050.092.948.
Belanja Modal C.Rp 4.411.212.767.390,-
Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp.
577.642.326.595- dan belanja 
Transfer Rp.32.217.542.862,-

 Pembiayaan Daerah Rp.
31.000.000.000,-Penerimaan Pembiayaan Rp. 163.918.000.000,-
dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 194.918.000.000,-

Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggarän bersama TAPD, maka Target PAD yang diusulkan dalam Ranperda APBD Tahun 2025 adalah sebesar
Rp. 2.525.209.886.875,- yang mencakup pajak daerah
sebesar
Rp. 1.875.999.492.298,- restribusi daerah sebesar Rp. 421.381.674.668,-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebesar Rp.144.997.550.508,- dan
Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar
Rp.82.831.169.401,-. Berhubung PAD merupakan kinerja utama pendapatan.

 Dari hasil pembahasan tersebut, terdapat peningkatan sebesar
Rp. 238.428.655.073,- yang bersumber dari peningkatan penerimaan PKB sebesar Rp. 50.000.000.000,- BBNKB sebesar Rp. 99.000.000.000,-.
PBBKB sebesar Rp. 60.055.318.017,- PAP sebesar Rp. 3.000.000.000,-

Pajak Rokok sebesar Rp. 24.688.337.056,- dan PAB sebesar Rp. 1.685.000.000,-. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka target pajak daerah yang akan ditampung dalam APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.109.428.147.371,-.

Dalam Ranperda APBD Tahun 2025, direncanakan alokasi belanja daerah, sebesar Rp. 5.727.882.128.033,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 4.321.015.682.443,- Belanja Modal sebesar Rp. 389.747.773.595,- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp: 20.000.000.000,- ,-dan Belanja Transfer sebesar
Rp. 997.118.671.995,-Target PAD yang diusulkan dalam Ranperda APBD Tahun 2025 adalah sebesar
Rp.2.525.209.886.875,- yang mencakup pajak daerah sebesar
Rp. 1.875.999.492.298,- restribusi daerah sebesar Rp. 421.381.674.668,-hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar
Rp.144.997.550.508,- dan Lain-Lain
PAD Yang Sah sebesar Rp. 82.831.169.401,-.
"Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama TAPD tersebut, terdapat beberapa catatan penting yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, untuk dapat menjadi perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah, 
PAD merupakan kinerja utama dalam pengelolaan pendapatan daerah dan memiliki peran yang semakin penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah",ujar Muhidi.

Untuk itu,Pemerintah Daerah dan OPD-OPD terkait, perlu mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam pemungutan pajak daerah yang sesuai dengan kondisi daerah serta membangun kemitraan strategis dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Walinagari serta Kepolisian Daerah Sumatera Barat  untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Jelasnya.

Alokasi belanja daerah yang ditampung dalam APBD Tahun 2025, harus betul-betul digunakan secara efisien, efektiv, transparan, akuntabel dan prinsip kehati-hatian, agar alokasi yang terbatas dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk percepatan Pembangunan daerah.Harapnya.(st)

 


Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.