Bupati Solok diwakili Sekretaris Daerah Medison, S.Sos, Msi membuka secara resmi sekaligus sebagai pemateri dalam acara Sosialisasi Mitigasi Bencana dan Pengukuhan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) di aula perpustakaan daerah Koto Baru, Kamis (13/06/2024).

Kabupaten Solok merupakan Kabupaten pertama di Sumatera Barat yang  mendeklarasikan kecamatan tangguh bencana ini. Adapun peserta sosialisasi ini adalah  Camat se-Kabupaten Solok dan pejabat serta anggota TRC BPBD Kabupaten Solok.

Hadir sebagai narasumber dari BPBD Provinsi Sumatera Barat Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Fajar Sukma S.Pd dengan materi Manajemen Tanggap Darurat. Selain itu juga ada penyampaian  materi Manajemen Resiko Bencana oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Drs.Irwan Effendi.

Sekretaris Daerah menyampaikan di Kabupaten Solok, kita menghadapi tantangan bencana yang signifikan. Ketersediaan sumber daya memainkan peran kunci dalam penanggulangan bencana. Namun, tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melainkan juga melibatkan semua pemangku kepentingan.

"Kedepannya, kita harus membangun sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghadapi bencana secara terintegrasi. Dengan demikian, setiap komponen pemerintah akan merasa terlibat dan berkontribusi.” tegas Medison.(Karta)

Pariaman, Lintasmedianews.com

Rapat Paripurna yang sudah ditunda dua kali ini, akhirnya dilanjutkan kembali dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Arwinsyah, Wakil Ketua Aprinaldi, dan Risdianto, dengan agenda penyampaian Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, di Ruang Sidang DPRD Padang Pariaman Rabu, 12/6/24.

Wakil Bupati Rahmang, didampingi Staf Ahli, Asisten Sekwan, Inspektur dan Kepala Perangkat Daerah, membacakan Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, 

Mengawali sambutannya denga memperolehan Opini WTP LKPD Padang Pariaman Tahun 2023 dari BPK Perwakilan Sumbar. 

"Alhamdulillah, atas izin Allah SWT dan kerjasama yang baik dari semua pihak, kita kembali mendapatkan kualifikasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke-11." Sebutnya dengan semangat 

Agam, Lintasmedianews.com

Tim kelelawar Sat Res Narkoba Polres Agam berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan IV Nagari Kabupaten Agam Sumatera Barat. (11/6/24).

Dalam pengungkapan kasus peredaran narkoba tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial AZ, 30, warga Jorong Pasa Bawan Kenagarian Bawan. Kecamatan. Ampek Nagari Kabupaten . Agam.

 AZ . ditangkap oleh Tim kelelawar di bawah pimpinan Aiptu Despendri ini. Dengan barang bukti narkoba berjenis sabu sebanyak 2 paket,  dengan berat keseluruhan sebesar 1 Gram.

Kapolres Agam AKBP Muhammad Agus Hidayat, S.H.,S.I.K melalui Kasat Res Narkoba Polres Agam AKP ALEYXI.A, S.H  menyampaikan .Saat ini Pelaku AZ sudah kita amankan di Mapolres Agam lengkap dengan barang bukti kejahatannya.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan kami sementara, Pelaku AZ mendapatkan barang haram tersebut dari jaringanya yang berada di dareah palembayan yang saat ini namanya sudah kita kantongi, dan akan terus kita kembangkan .mudah-mudahan setelah kita melakukan penangkapan terhadap pelaku AZ ini, bisa sedikit menurunkan keresahan masyarakat di Nagari Bawan terhadap maraknya peredaran narkoba". Ulasnya.

 AKP ALEYXI juga menyampaikan " Atas perbuatan pelaku AZ , akan kita jerat dengan pasal 112 (1) jo 127 UU RI NO 35 TH.2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun.

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2045 di ruangan sidang utama DPRD Sumbar .Rabu. (12/6/2024).

Rapat paripurna tersebut dipimpin wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar Ansastri dan undangan lainnya.

Insyad Safar menjelaskan,pembahasan RPJPD Sumbar Tahun 2005-2025 memuat materi mencakup lintas komisi, maka dalam Rapat Badan Musyawarah disespakati dibahas Panitia Khusus.

Menindaklanjuti Keputusan Rapat Badan Musyawarah Pimpinan DPRD melalui surat Nomor : 162/793/Perd-2024 tanggal 11 Juni 2024 telah menyurati Fraksi-fraksi untuk dapat mengusulkan Anggota Fraksinya akan menjadi anggota Panitia Khusus Pembahasan Ranperda tentang RPJPD Sumbar Tahun 2025-2045 sesuai dengan komposisi yang ditetapkan dalam Pasal 109 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022, dimana 4  orang mewakili 1 orang dan sisa 3 orang dibulatkan menjadi 1. Ujarnya.

Dikatakan Irsyad Safar,  Berdasarkan usulan yang disampaikan masing-masing Fraksi, disiapkan Konsep Keputusan  DPRD tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

“Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, diamanatkan bahwa pembangunan daerah dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan konsisten. Berkenaan dengan hal tersebut, maka rencana pembangunan daerah yang akan disusun dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 adalah merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025,” tutu Irsyad Safar.(St)

MERANTI, LINTASMEDIANEWS.COM

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti menyambut baik dan mendukung Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Polres Kepulauan Meranti.

Pencanangan itu digelar dalam apel deklarasi di halaman Mapolres Kepulauan Meranti, Rabu (12/6/2024), dipimpin langsung Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Kurnia Setyawan.

Turut hadir Anggota DPRD Kepulauan Meranti Al Amin,  Kajari Kepulauan Meranti Febriyan M, dan perwakilan Danramil 02 Tebingtinggi.

Mewakili pemerintah kabupaten, Kabag Hukum Setda Kepulauan Meranti Rahmawati, OPD terkait, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, tokoh agama, Ormas serta jajaran Polres Kepulauan Meranti.

Kabag Hukum Setda Rahmawati mengatakan Pemkab Kepulauan Meranti mendukung Pencanangan dan Deklarasi Pembangunan Zona menuju WBK dan WBBM Polres Kepulauan Meranti. Menurutnya hal itu dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Hal itu merupakan langkah menuju reformasi birokrasi, dan tentunya kita berharap pencanangan ini menjadi pilot project bagi instansi lain di Meranti," harapnya. 

Sementara itu, Kapolres AKBP Kurnia Setyawan mengatakan pencanangan itu merupakan langkah awal dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Kemudian juga bertujuan peningkatan pelayanan publik, sesuai dengan Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.

"Untuk dapat mengakselerasi pencapaian tiga sasaran hasil utama tersebut, Polres Kepulauan Meranti, perlu membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja instansi pemerintah," ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatangan pakta integritas mendukung pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM Polres Kepulauan Meranti.