Kota Solok Lintasmedianews.com - Wakil Walikota Solok, Ramadhani Kirana Putra Menghadiri kegiatan Salawaik Dulang dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh warga masyarakat Gawan, Kelurahan Tanah Garam bertempat di Masjid Al Aqsa. Rabu (07/02/2024) 

Hadir pada kesempatan tersebut Anggota DPRD Kota Solok,Lurah Tanah Garam serta para tokoh masyarakat Tanah Garam

Wawako dalam sambutannya, sangat mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, ini merupakan salah satu tradisi masyarakat yang harus tetap dilestarikan sebagai kekayaan budaya masyarakat di Minangkabau.

Dalam sastra masyarakat Minangkabau, pertunjukan salawaik dulang selalu menceritakan kisah kehidupan nabi Muhammad SAW, cerita yang memuji nabi, atau cerita yang berhubungan dengan persoalan agama Islam dengan diiringi irama bunyi ketukan jari pada dulang atau piring logam besar itu.

Wawako juga menambahkan di era gempuran teknologi saat ini, kegiatan ini sangat berguna untuk memperkenalkan budaya minangkabau kepada generasi muda Kota Solok. 

“Semoga kegiatan ini dapat mendorong generasi muda Kota Solok untuk mengenal budaya minagkabau, saya berharap dengan adanya kegiatan ini, hubungan silaturrahmi antara kota semua dapat terjalin dengan baik,” tutup wawako. (T/K).

Kota Solok Lintasmedianews.com - Sebanyak 400 kilogram benih pokok padi varietas Anak Daro disediakan oleh Dinas Pertanian Kota Solok. Benih pokok ini merupakan hasil produksi kelompok penangkar mitra binaan Dinas Pertanian Kota Solok.

Benih pokok yang diproduksi Dinas Pertanian Kota Solok juga sudah dilengkapi label ungu. Petani dapat membeli benih padi Anak daro dengan harga Rp13 ribu per kilogram. Nantinya, Benih pokok bisa menghasilkan benih sebar.

“Saat ini kita ada stok benih padi sebanyak 400 kilogram. Benih ini bisa dibeli masyarakat di Dinas Pertanian,” terang Kabid Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Joni Harnedi, Rabu (7/2/2024).

Dalam pengembangan benih dasar dan pokok padi Anak Daro, Dinas Pertanian Kota Solok menggandeng 3 kelompok penangkar Desa Mandiri Benih (DMB). 3 DMB yang bermitra yakni DMB Mutiara Tani di Tanah Garam, Sembiko dan Rumbio Saiyo.

Dari ketiga kelompok penangkar tersebut, Kota Solok memproduksi benih dasar dan benih pokok. Pada tahun 2023, Dinas Pertanian memproduksi 1 ton benih pokok dan lebih kurang 300 kilogram benih dasar.

“InsyaAllah tahun 2024 ini, kita menargetkan minimal 1 ton benih pokok dan lebih kurang 300 kilogram benih dasar. Potensi produksi per hektare lebih kurang 6,5 ton per hektare,” terangnya.

Penyediaan benih pokok tersebut untuk mendorong peningkatan mutu dan kualitas beras Solok. Kebanyakan, petani masih menggunakan benih dari hasil padi yang dipanen sehingga kualitas dan kuantitas produksinya menurun.

Diketahui, Kota Solok merupakan pemegang sertifikat indikasi geografis (IG) dari Kementerian Hukum dan HAM untuk padi varietas Anak Daro dan Cisokan. Sertifikat tersebut adalah bentuk pengakuan terhadap kekhasan Beras Solok.

Selain Anak Daro dan Cisokan, petani di Kota Solok juga menanam berbagai varietas padi lainnya. Seperti Bujang Marantau yang merupakan varietas lokal Tanah Datar dan Madang Pulau yang berasal dari Limapuluh Kota. (T/K).

Solok Lintasmedianews.com - 

Sebanyak kurang lebih 1000 orang tenaga kesehatan se-Kabupaten Solok mengikuti Rapat Kerja Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2024 di Ruang Pertemuan Baja Cinankiak Dream Park Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak, Senin(12/02/2024).

Kegiatan itu dibuka secara langsung oleh Bupati Solok, Epyardi Asda. Turut mendampingi, Ketua TP-PKK Kab. Solok Ny. Emiko Epyardi Asda, Asisten I, Syahrial, Kepala Dinas Kesehatan, Zulhendri, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Solok, Direktur RSUD Arosuka, serta Kepala Puskesmas se-Kabupaten Solok.

Kepala Dinas Kesehatan, Zulhendri menyampaikan kegiatan ini bertujuan agar bagaimana nantinya saat menjalankan tugas dan melaksanakan transformasi kesehatan bisa dilaksanakan secara bersama-sama kedepannya.

Bupati Solok Epyardi Asda dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada seluruh tenaga kesehatan Kabupaten Solok yang telah berjuang dalam meningkatkan sektor kesehatan di Kabupaten Solok sehingga saat ini banyak prestasi dan penghargaan yang kita raih di bidang kesehatan.

"Mari Kita tingkatkan lagi untuk kedepannya, ini merupakan bukti nyata dengan apa yang kita perjuangkan selama ini memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat telah terwujud," tutur Bupati Solok.

Lebih lanjut bupati menyampaikan berkat usaha kita bersama alhamdulilah saat ini Kabupaten Solok tidak lagi dianggap remeh, diamana saat ini kita telah mengalami peningkatan di segala lini sesuai dengan cita-cita kita Mambangkik Batang Tarandam menjadikan Kabupaten Solok terbaik di Sumatera Barat sudah mulai kita rasakan dan harapan kita bisa segera tercapai.

Diakhir kegiatan, Bupati Solok berkenan menyerahkan piagam akreditasi kepada Puskesmas yang telah berhasil meraih Akreditasi Paripurna dan Utama, piagam tersebut diserahkan kepada beberapa Puskesmas di antaranya :

Piagam Akreditasi Paripurna :

- Puskesmas Alahan Panjang

- Puskesmas Selayo

- Puskesmas Bukit Sileh

- Puskesmas Singkarak

- Puskesmas Talang

- Puskesmas Batu Bajanjang

- Puskesmas Muara Panas

- Puskesmas Jua Gaek

Piagam Akreditasi Utama :

- Puskesmas Sirukam

- Puskesmas Simpang Tj Nan Ampek

- Puskesmas Paninggahan

- Puskesmas Tanjung Bingkung

- Puskesmas Kayu Jao

- Puskesmas Talang Babungo

Selanjutnya Bupati Solok juga menyerahkan piagam penghargaan dari Ombudsman kepada Puskesmas Alahan Panjang atas penganugerahan predikat terbaik kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2023 dengan nilai 98,25/Zona Hijau/Kualitas Tertinggi dan Puskesmas Jua Gaek dengan nilai 97,84/Zona Hijau/Kualitas Tertinggi. (karta).

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta pada Senin (19/2/2024).

Rakernas diselenggarakan menyongsong puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2024 yang tahun ini dirayakan pada Selasa (20/2/2024) di lokasi lain di kawasan wisata Ancol, sebagai bagian dari agenda besar HPN 2024.

Mengangkat tema 'SMSI Portal NKRI: Mengembangkan Media untuk Bangsa', Rakernas SMSI melakukan penguatan peran media siber dalam proses pembangunan dan kemajuan Indonesia.

Ketua Umum SMSI, Firdaus, menyoroti tanggung jawab besar yang diemban SMSI dalam menjaga keberlanjutan demokrasi, menyajikan informasi yang akurat, serta mendukung agenda pembangunan nasional.

Konsep 'SMSI Portal NKRI' dipilih untuk menegaskan peran penting media siber dalam memaknai kesatuan dan keberagaman bangsa Indonesia dengan SMSI sebagai pintu gerbang yang mengangkat kekayaan budaya dan alam Indonesia.

Lebih khusus Rakernas SMSI menjadi momentum untuk membahas penyempurnaan AD/ART, rekomendasi terkait iuran anggota, dan strategi keberlanjutan Siberindo.

"Partisipasi aktif dari anggota SMSI mencerminkan komitmen kuat dalam memenuhi peran penting media siber di Indonesia," ungkap Firdaus saat membuka rakernas yang dihadiri pengurus pusat dan perwakilan dari 38 provinsi di Indonesia.

Hadir dalam acara rakernas ini Ketua Dewan Pertimbangan SMSI, Mohammad Dawam, yang juga merupakan Anggota Kompolnas, serta sejumlah tokoh lainnya seperti Wakil Ketua Dewan Penasihat SMSI ABG Satria Naradar, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan KH Maksum, Sekretaris Dewan Pakar Hersubeno Arif, Wakil Sekretaris Dewan Pakar Zulmansyah Sekedang, dan Wakil Sekretaris Dewan Penasihat Dar Edi Yoga.

Rakernas SMSI juga mendapat kehormatan dengan hadirnya narasumber dari Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taiwan di Indonesia, Steve Sheng-Pheng CHEN, Wakil Perwakilan, dan Morgan Yang, Ph D, Divisi Informasi Pers.

"Dengan tekad yang kuat untuk memberikan kontribusi maksimal, SMSI berkomitmen akan terus menghadirkan informasi berkualitas, akurat, dan seimbang demi mendukung pembangunan bangsa," tegas Firdaus.

Melengkapi sambutannya, Firdaus menyampaikan terima kasih kepada sponsor acara ini; Mind ID, BRI Pusat, BNI Pusat, SIG (Semen Indonesia), BRI Insurance, Bank Banten, Bank BJB, PT Pembangunan Perumahan (PP), Walikota Batam, Loreal Paris, dan PT Bumi Siak Pusako. (*)

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar melalui Sekretaris Daerah Bambang Suprianto membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sekaligus Rembuk Stunting Kecamatan Rangsang Pesisir dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Kegiatan itu digelar di Kantor Camat Rangsang Pesisir, Rabu (21/2/2024). 

Plt Camat Rangsang Pesisir, Syafrizal mengucapkan terima kasih atas kehadiran Sekertaris Daerah Bambang Suprianto beserta rombongan di Kecamatan Rangsang Pesisir.

Syafrizal menyampaikan dalam Musrenbang kali ini, Pemerintah Kecamatan Rangsang Pesisir masih memprioritaskan usulan infrastuktur jalan. Yakni jalan antar desa, desa ke kecamatan, dan desa ke pusat kabupaten.

"Salah satunya jalan Telesung menuju Tanjung Kedabu yang merupakan akses menuju pusat kecamatan dan kabupaten," ujar Syafrizal.

Selain itu, Syafrizal juga mengusulkan pembangunan Rumah Dinas (Rumdis) Camat, dan semenisasi halaman kantor Camat Rangsang Pesisir. 

"Saat ini Rumdis di kecamatan itu memang belum ada sama sekali, begitu juga dengan halaman kantor camat yang tenggelam saat musim hujan," sebutnya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Kepulauan Meranti Al Amin. Menurutnya Kecamatan Rangsang Pesisir merupakan wilayah perbatasan yang sangat mengharapkan perhatian khusus dari pemerintah, baik infrastruktur maupun pembangunan lainnya.

"Saya berharap kepala desa bisa memberikan arah pembangunan yang sama untuk menyatukan desa, sehingga akses jalan yang merupakan kebutuhan masyarakat sebagai penopang ekonomi bisa terlaksana di tahun mendatang," terangnya.

Sementara itu, Sekda Bambang Suprianto menyampaikan arah strategi pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti sudah dirumuskan ke dalam RPJMD pemerintah daerah, dan visi misi yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan.

"Di tahun 2024, pemerintah sudah mempererat beberapa indikator percepatan realisasi kebijakan secara nasional yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data, oleh karena itu data-data usulan kecamatan dan desa segera diinput di Bappeda," ujarnya.

Bambang mengatakan, yang menjadi catatan di dalam menyusun perencanaan di daerah harus terintegrasi ke dalam siklus, sehingga usulan tersebut tepat sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah.

"Jadi, jika tematiknya terkait dengan kemiskinan ekstrem, maka arah kebijakan pembangunan itu harus di desa yang miskin ekstrem, karena dampaknya berpengaruh dengan kinerja pemerintah daerah. Tidak semua harus merata dan adil," jelas Bambang.

Kemudian terkait stunting, Sekda juga berharap pemerintah kecamatan, desa dan kepala Puskesmas (Kapus) untuk mendata desa yang beresiko tinggi. Hal itu harus menjadi prioritas dalam penurunan stunting, sehingga keberhasilan capaian kinerja pemerintah daerah sesuai yang diharapkan terhadap kebijakan nasional.

"Kita berharap Kapus dapat membuat pertemuan dengan kepala desa, serta mengaktifkan kembali Posyandu yang ada," imbuhnya.

Turut dihadiri Danramil 02 Tebing Tinggi Kapten Inf Tarman Sugiarto, staf ahli Bupati Randolph, serta pejabat di lingkup Pemkab Kepulauan Meranti dan undangan lainnya. (Nina/rls).

Pengurus SMSI yang dinobatkan MURI sebagai organisasi media siber terbesar di dunia ini berjuang untuk menghapuskan pasal verifikasi dalam Perpres, sementara ribuan anggotanya di daerah terus bertahan.

Hal ini terungkap pada Forum Rakernas SMSI yang diikuti seluruh pengurus pusat dan perwakilan 38 provinsi Senin, 19/02 di Ancol, Jakarta, memandang Perpres Publisher Right berbanding terbalik dengan penerbitan perpu UU kedaulatan digital yang menjadi penting karena mencerminkan kerangka hukum yang lebih baik untuk mengatur lingkungan digital yang terus berkembang pesat.

UU kedaulatan digital dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan yang timbul dalam dunia digital, seperti keamanan data, privasi, kejahatan cyber, dan pengaturan konten online.

UU kedaulatan digital merupakan undang-undang yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi kedaulatan negara dalam ranah digital. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengaturan penggunaan data, perlindungan privasi online, keamanan cyber, regulasi platform digital, serta pengelolaan konten digital yang sesuai dengan nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Dengan menerbitkan perpu UU kedaulatan digital, pemerintah dapat memberikan kerangka hukum yang jelas dan kuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan digital. Ini akan membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, terpercaya, dan dapat diandalkan bagi masyarakat dan bisnis.

Selain itu, UU kedaulatan digital juga dapat menjadi landasan bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi di era digital ini, dengan memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dan investor dalam mengembangkan teknologi dan layanan digital.

UU kedaulatan digital relevan dengan persoalan yang dihadapi media start up terkait dengan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, hak cipta, dan keberlanjutan bisnis mereka dalam lingkungan digital yang semakin kompleks.

Jika Perpres Publisher Right diberlakukan tanpa kerangka hukum yang kuat seperti UU kedaulatan digital, media start up rentan terhadap dampak negatif, termasuk: Pembatasan hak cipta: Perpres Publisher Right memberikan keleluasan yang lebih besar kepada penerbit arus utama atas konten yang dihasilkan, mengurangi akses dan kemampuan media start up untuk menggunakan dan mendistribusikan konten secara bebas.

UU kedaulatan digital dapat membantu memastikan bahwa hak cipta diatur dengan adil dan seimbang, melindungi kepentingan media start up.

Ketergantungan pada platform besar: Media start up mungkin terpaksa mengandalkan platform besar yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi distribusi konten online. UU kedaulatan digital dapat mengatur platform-platform ini untuk memastikan bahwa kepentingan media start up diakui dan dilindungi dalam lingkungan digital.

Pembatasan yang diakibatkan oleh Perpres Publisher Right dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis media start up, mengurangi pluralitas media dan keragaman opini dalam masyarakat.

UU kedaulatan digital dapat menciptakan kerangka hukum yang mendukung inovasi dan pertumbuhan media start up, sehingga memastikan keberlanjutan ekosistem media yang sehat dan beragam.

Dengan demikian, UU kedaulatan digital menjadi penting dalam melindungi kepentingan media start up dan memastikan keberlangsungan mereka dalam menghadapi tantangan dari regulasi seperti Perpres Publisher Right.

Pada bagian lain penerbitan perpu sebagai pengganti UU No. 40 tentang Pers penting untuk menata ulang kehidupan pers di Indonesia karena adanya kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih adaptif dan sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dalam era digital seperti sekarang ini.

Selain itu, perpu ini penting, agar masyarakat pers, tidak tercerabut dari akar kemerdekaan pers akibat ulah “predator” media yang berwajah pers.

Perlunya adaptasi kemerdekaan pers terhadap perkembangan teknologi merupakan salah satu alasan mengapa hal ini harus dilakukan.

UU nomor 40

UU No. 40 tentang Pers yang telah ada mungkin tidak lagi sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh industri pers di era digital. Dengan menerbitkan perpu sebagai penggantinya, pemerintah dapat menciptakan regulasi yang lebih relevan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat.

Selain itu UU pengganti ini memberi perlindungan terhadap kebebasan pers sebagai aspek yang sangat penting dalam demokrasi. Dengan menata ulang kehidupan pers melalui perpu, pemerintah dapat memastikan bahwa kebebasan pers tetap terjaga dan dilindungi, sambil tetap memperhatikan aspek-aspek lain seperti tanggung jawab sosial dan etika jurnalistik.

Perpu baru juga dapat mencakup ketentuan-ketentuan yang lebih kuat dalam melindungi jurnalis dan media dari tekanan atau intervensi yang tidak semestinya, baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta. Hal ini penting untuk menjaga independensi dan integritas profesi jurnalistik.

Dengan menciptakan kerangka hukum yang lebih kondusif, perpu baru dapat memberikan insentif bagi inovasi dan pertumbuhan industri pers, termasuk media start up. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih dinamis dan kompetitif bagi pelaku industri pers di Indonesia.

Dengan demikian, penerbitan perpu sebagai pengganti UU No. 40 tentang Pers dapat menjadi langkah penting dalam menata ulang kehidupan pers di Indonesia agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

Oleh karena itu, forum rapat kerja nasional SMSI yang memenuhi Aula Hotel Candi Bentar Ancol mengajukan permintaan kepada Presiden:

Pertama, membuat perpres baru atau memperbarui UU IT dengan menerbitkan perpu UU kedaulatan digital.

Kedua, mengatur kembali kehidupan masyarakat pers dengan menerbitkan perpu sebagai pengganti UU No. 40 tentang Pers. (*)

Foto: Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Nur Setiawan, menyalurkan bantua  Sembako, ke  Panti Asuhan Amanah Puteri, Seberang Padang, Kota Padang, Jumat, (16/2).

 Rakyat Sumbar -- Direktur Lalu-lintas (Dirlantas) Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Nur Setiawan, menyalurkan Sembako, kepada  Panti Asuhan Amanah Puteri, Seberang Padang, Kota Padang, Jumat, (16/2). 

"Sembako yang diserahkan berupa beras, telur, minyak goreng, mi instan, kopi, gula, teh dan lainnya," ucap Dwi.

Dwi menyampaikan, penyerahan bantuan Sembako ini dilaksanakan dalam rangka Jumat Berbagi sekira pukul 10.00 WIB. 

"Bantuan ini merupakan sebuah kepedulian dari Ditlantas Polda Sumbar terhadap sesama yang membutuhkan, sehingga memberi manfaat kepada masyarakat," ujar Dwi.

Dwi menyebutkan, program Jumat Berbagi merupakan salah satu kegiatan  sangat bermanfaat, sehingga bisa bersilaturahmi bersama masyarakat. 

"Kami ingin meringankan beban 

adik-adik Panti Asuhan Amanah Puteri. Bantuan inj untuk memberikan perhatian dan rasa peduli," pungkas Dwi. (*)

Caleg Partai NasDem DPRD Sumbar HM Tauhid menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

HM Tauhid datang untuk pertanyakan penurunan secara drastis perolehan suaranya pada pemilu 2024 yang terpampang di situs resmi milik KPU, www.pemilu2024.go.id. 

"Ada apa dengan sistem KPU, perolehan suara saya pada pukul 19.00 WIB hari Selasa masih 3925 an namun, satu jam kemudian menyusut menjadi 3204. Akibat informasi ini terjadi kegaduhan di lingkungan keluarga saya dan pendukung yang sudah berjuang selama ini," ujar HM Tauhid setelah dilaporkan jam per jam dari relawan IT, Rabu (21/2/2024) kepada wartawan.

Untuk itu, HM Tauhid menuntut KPU untuk memberikan penjelasan mengenai penurunan drastis perolehan suaranya dalam waktu satu jam. Ia juga mempertanyakan sistem KPU yang memungkinkan terjadinya perubahan jumlah suara secara tiba-tiba. 

Sementara itu, kordiv Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Sumbar, Ory Sativa Sa'ban menjawab HM. Tauhid mengatakan bahwa info pemilu yang memuat hasil perolehan suara merupakan salah satu wujud komitmen KPU sebagai lembaga layanan publik dalam memberikan layanan keterbukaan informasi publik. 

"Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU tidak hanya bertanggung jawab untuk menjalankan Undang-Undang Pemilu, tetapi juga harus mematuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, KPU harus memberikan akses informasi yang terbuka dan transparan kepada masyarakat," kata Ory.

Sementara untuk hasil rekapitulasi hasil pemilu, KPU tetap berpegang dengan data yang ada di C hasil. (**)

Solok Lintasmedia.com - Bupati Solok, Epyardi Asda memberikan motivasi usaha bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), IKM (Industri Kecil dan Menengah), Pengurus Koperasi dan Pengelola Pasar se-Kabupaten Solok, di Aula Islamic Center Koto Baru, Sabtu (10/02/24).

Turut hadir, Ketua Dekranasda Kabupaten Solok, Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda, Kepala DKUKMPP Kabupaten Solok, Ahpi Gusta Tusri, Kepala OPD, Camat Kubung, Acil Fasra, Manajer Boediman Swalayan sebagai narasumber kegiatan, Forum UMKM Kabupaten Solok serta pelaku usaha se-Kabupaten Solok 

Kepala DKUKMPP(Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan), Ahpi Gusta Tusri melaporkan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini ialah sebagai media komunikasi dan menampung aspirasi untuk meningkatkan kompetensi para pelaku usaha di Kabupaten Solok.

Peserta dari kegiatan ini berjumlah sebanyak 550 orang dengan menghadirkan narasumber dari Manajer Boediman Swalayan sebagai pemateri dan pemberi motivasi bagi seluruh pelaku usaha di Kabupaten Solok.

Saat ini Pemkab Solok juga sedang mengadakan MoU dengan Boediman Swalayan untuk memasarkan produk UMKM Kabupaten Solok.

Bupati Solok, Epyardi Asda mengatakan, sektor perdagangan merupakan salah satu faktor utama dalam peningkatan ekonomi masyarakat sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa sebagian besar peredaran uang itu ialah melalui perdagangan.

Untuk itu, apresiasi yang besar kepada Dinas UKMPP yang telah melaksanakan pembinaan bagi para pelaku Usaha di Kabupaten Solok serta perannya dalam membangun MoU bersama Boediman Swalayan untuk memasarkan produk UMKM Kabupaten Solok.

Langkah kita selanjutnya akan membina seluruh UMKM di Kabupaten Solok sesuai dengan jenis dan bidang usahanya sehingga pembinaan yang kita berikan tepat sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha.

" Pemerintah juga akan membuat edaran kepada seluruh distributor, restoran maupun penginapan di Kabupaten Solok agar mengutamakan menjual produk hasil UMKM di Kabupaten Solok, sehingga ekonomi masyarakat dapat berputar dan memberikan keuntungan bagi masyarakat Kabupaten Solok," tutup Epyardi Asda. (karta).

Solok Lintasmedianews.com - Pemerintah Kabupaten Solok Bersama dengan Panitia Hari besar Islam ( PHBI ) memperingati kegiatan Isra' Mi’raj Nabi Muhammad SAW, Rabu (07/02/2024) di Masjid Agung Darussalam Islamic Centre Koto Baru, Kecamatan Kubung.

Tema Isra Mi’raj tahun 1445 H / 2024, adalah Isra' Mi’raj sebagai momentum peningkatan prestasi ibadah dan etos kerja untuk menggapai Kabupaten Solok yang berkah dan terbaik.

Bertindak sebagai penceramah dalam kegiatan ini adalah DR. H. Awaludin, MA dari Universitas Islam Negeri Bukit Tinggi.

Sebagai pembaca Al-quran adalah dari Qori Kabupaten Solok yang juga sebagai Runner Up pada MTQ tingkat Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan belum lama ini yaitu Auliasmi.

Ketua Harian PHBI Kabupaten Solok yang juga Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Solok, Zulkifli mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Solok yang telah memfasilitasi kegiatan-kegiatan hari besar Islam dan juga kepada narasumber dari UIN Bukit Tinggi.

Zulkifli juga mengajak masyarakat Kabupaten Solok untuk bersama teladani sikap dan perjuangan Nabi Muhammad SAW dan berhikmah dengan meningkatkan rasa taat pada Allah, Rasul dan Pemimpin, Insyallah kita akan tetap solid.

Sekretaris Daerah kabupaten Solok, Medison mengatakan bahwa Komitmen Pemerintah daerah dalam menegakkan dan meningkatkan kegiatan Keagamaan di Kabupaten Solok.

Medison atas nama pemerintah Kabupaten Solok juga mengucapkan Selamat memperingati Hari Isra mi’raj Nabi Muhammad SAW bagi kita yang hadir saat ini dan sekaligus mengajak masyarakat mari kita meriahkan di masjid masjid dan Mushalla Mushalla yang ada di Kabupaten Solok.

Medison sempat menyentil sepinya wirid-wirid mingguan baik di komplek Kantor Bupati Maupun Di masjid Darussalam Islamic Centre koto Baru setiap Hari Jumat paginya.

Bagi ASN kedepannya mesti perlu ditingkatkan dan menjadikan kebiasaan baik bagi diri kita masing masing menambah ilmu pengetahuan bidang Agama terutama.

Ia juga mengajak ASN untuk menjadi motor penggerak di tengah masyarakat dalam memperingati kegiatan Keagamaan, apalagi sebentar lagi kita akan menyambut Bulan suci Ramadhan.

Turut Hadir, para asisten, staf ahli, Kepala OPD, PHBI, Karyawan/I Pemda kabupaten Solok, Camat dan Wali Nagari dan para undangan lainnya. (karta).

Solok Lintasmedianews.com - Bupati Solok, Epyardi Asda melakukan kunjungan ke Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Rabu (7/2/2024). 

Kedatangan orang nomor satu di Kabupaten penghasil beras premium itu disambut ratusan warga. Mereka meminta bupati terus memberikan pembangunan ke Nagari.

Turut hadir, Wali Nagari Koto Laweh, Ketua KAN, Ninik mamak, Bundo kanduang, Forkopimcam, TNI dan Polri.

Wali Nagari Koto Laweh, Kasyanti mengatakan, kedatangan Bupati sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Hal ini terkait dengan gaya dan program Bupati Epyardi Asda yang langsung menanyakan keinginan dan usulan warga untuk Nagarinya.

“Warga kami tahu, bupati kalau datang ke nagari-nagari akan berdialog langsung dan menanyakan apa yang diinginkan masyarakat. Nah biasanya permintaan warga saat bupati datang itu langsung dikerjaan oleh dinas terkait. Maka itu warga antusias meminta ke pak Bupati,” tuturnya di kantor Wali Nagari setempat.

Disampaikannya, pada tahun sebelumnya (2023) Nagari Koto Laweh dapat pembangunan jalan, bedah rumah, irigasi dan lainnya. Namun, diakuinya itu belum cukup.

“Tahun lalu Alhamdulilah Nagari kami dapat. Dibanding 4 tahun sebelumnya atau sebelum Bupati pak Epyardi ini sangat minim. Dan ini jujur kami rasakan, maka itu warga banyak meminta, seperti jalan, irigasi dan sarana prasarana sekolah. Ini yang banyak diminta warga kami tadi,” kata Kasyanti.

Disampaikannnya, tokoh masyarakat, ninik mamak dan perangkat Nagari sangat menginginkan pembangunan yang berkelanjutan yang sudah dirasakan warga. Untuk itu ia berharap pembangunan dengan konsep yang dilakukan Bupati untuk tetap terus berjalan.

Bupati Solok Epyardi Asda mengatakan, sudah menjadi program dan kebiasaannya untuk datang ke Nagari-nagari meminta langsung warga agar menyampaikan usulan atau permintaannya.

“Semua saya kira sudah tahu. Kalau setiap saya kunjungan ke Nagari-nagari pasti saya minta warga berdialog dan mendengar langsung apa maunya warga ini. Jadi tidak ada pembatas atau seperti periode dahulu, setiap usulan warga dari bawah (nagari) nanti pas sampai di Kabupaten hilang. Ini yang saya tidak mau,” ucapnya.

Diungkapkannya sejak ia menjabat, konsep anggaran berbasis kebutuhan masyarakat sangat dirasakan oleh warga. Dana yang dahulunya hanya dinikmati oleh segelintir pejabat kini dikembalikan lagi kepada masyarakat.

“Dulu program ekskavator yang saya prakarsai sempat ditolak oleh oknum DPRD, eh sekarang malah banyak yang minta-minta. Anggaran berbasis kebutuhan masyarakat yang saya anut juga sempat membuat marah sekelompok orang yang dahulunya menikmati uang Negara itu sekarang saya libas saya hilangkan. Tapi sekarang dinikmati oleh warga,” kata Epyardi.

Epyardi juga mengajak masyarakat untuk kompak dan menjaga kondusifitas terutama dalam masa pemilu. Karena menurutnya ada oknum yang tak senang kabupaten ini damai dan kompak.

“Saya imbau kita semua kompak, jangan mau dipecah belah. Mari fokus untuk membangun kampung atau nagari,” tutupnya. (karta).

Kota Solok Lintasmedianews.com - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Lubuk Sikarah, di Aula Kantor Camat Lubuk Sikarah, Rabu (07/02/24).

Turut hadir, Ketua Komisi III DPRD Kota Solok, Yoserizal, Forkopincam Lubuk Sikarah, anggota DPRD Kota Solok, Camat Lubuk Sikarah, Elsye Desilina, Tokoh masyarakat serta undangan lainnya.

Wako dalam arahannya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh undangan dan peserta Musrenbang Kecamatan yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk hadir pada acara Musrenbang Kecamatan ini.

Musrenbang Tingkat Kecamatan merupakan forum antar para pelaku pembangunan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2025. 

Pelaksanaan Musrenbang ini adalah amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memadu serasikan usulan pembangunan dari Kelurahan dengan perencanaan dari masing-masing perangkat daerah untuk menjadi bahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Disamping itu, pelaksanaan musrenbang ini menjadi media interaktif bagi segenap stakeholders untuk menetapkan program dan kegiatan kecamatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/ kegiatan tahun anggaran berikutnya.

" Forum ini juga merupakan bentuk komitmen bersama di antara para pemangku kebijakan daerah dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas, efektif, efisien, transparan 

dan akuntabel," sebut wako.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku 

kepentingan, berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing untuk menghasilkan perencanaan yang 

partisipatif dengan mengintegrasikan rencana pembangunan daerah, dengan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dalam rangkaPenyusunan RKPD Tahun 2025 ini merupakan momentum 

yang penting, karena Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah.

Pelaksanaan Musrenbang diharapkan dapat mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis, serta ajang yang bersahabat bagi warga masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya, serta menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan.

Musrenbang tingkat kecamatan ini adalah lanjutan dari pelaksanaan musrenbang kelurahan. Hasil rekapitulasi dari pelaksanaan musrenbang kelurahan yang sudah diinput secara online melalui aplikasi E-planing harus menjadi dasar dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan, sehingga tercipta sinergitas dan sinkronisasi pembangunan mendukung prioritas daerah Tahun 2025.

Selanjutnya hasil dari musrenbang tingkat kecamatan ini diharapkan kepada OPD untuk dapat meninjau ke lapangan atas usulan yang dipertimbangkan, diakomodir untuk 

menjadi bahan kerja dalam forum organisasi perangkat daerah (OPD) yang kemudian akan ditetapkan pada musrenbang RKPD Kota Tahun 2025.

" Kelurahan juga diharapkan berperan aktif dalam mensupport data dan dokumen pendukung atas usulannya. 

Pembangunan fisik harus clean dan clear terutama masalah lahan," tegas wako.

Saat ini kita sudah memasuki dinamika pembangunan yang cukup kompleks sebagai dampak dari globalisasi. Permasalahan pembangunan saat ini juga semakin rumit. Disamping memenuhi kebutuhan pembangunan dari aspirasi lokal di daerah, kita juga dihadapkan dengan target pembangunan SDGs. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Solok untuk lebih berinovasi dan menyusun skala prioritas untuk meningkatkan kinerja pembangunan di Kota Solok yang kita cintai ini.

Beberapa strategi yang perlu kita cermati dalam rangka mendongkrak pembangunan daerah adalah melalui pengembangan perekonomian daerah, membangun sektor-sektor unggul, serta mengoptimalkan sumberdaya lokal. 

Untuk itu diperlukan pemikiran dan pemahaman yang positif dalam membangun konsep dan strategi pembangunan secara lebih terarah, terpadu, serta bersinergi antar sektor.

Melalui Musrenbang Kecamatan ini dapat diinventarisir dan dirumuskan

permasalahan-permasalahan pembangunan, sekaligus alternatif-alternatif pemecahan masalah berupa program/kegiatan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi 

dan menjawab permasalahan mendesak di Tahun 2025.

" Kami sangat mengharapkan program/ kegiatan tersebut yang dapat memberdayakan/ membangkitkan partisipasi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, membuka kesempatan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat perlu menjadi perhatian bersama," jelas wako 

Pembangunan Sumber Daya Manusia juga perlu mendapat prioritas dengan tetap mengedepankan pemerataan dan pertumbuhan yang berkualitas dalam upaya mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat Kota 

Solok.

Kepada seluruh peserta untuk dapat serius dan fokus selama pelaksanaan Musrenbang Kecamatan ini, agar dapat 

menghasilkan rumusan kegiatan yang sesuai dengan harapan. Kontribusi pemikiran semua pihak, kami harapkan 

guna memperkuat proses perencanaan Kota Solok yang lebih baik, relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat kita.

Untuk itu, kepada para peserta Musrenbang Kecamatan 

Kami ucapkan selamat bermusyawarah, semoga dengan kerja keras, kita dapat membangun daerah melalui mekanisme perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Solok dan mendapat Ridho dari Allah SWT. (T/K).