Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH menyambut kedatangan Presiden RI Joko Widodo di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Rabu (25/10).

Diketahui, kedatangan Joko Widodo ke Sumbar dalam rangka kunjungan kerja, diantaranya peresmian Bandara Rokot di Kepulauan Mentawai. 

Dalam penyambutan tersebut, diikuti oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Mochammad Hasan, Wagub Sumbar Audy Joinaldi, Danrem 032 Wirabraja, Danlantamal II Padang, Danlanud Sutan Sjahrir, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si dan Forkopimda Sumbar. 

Usai menyambut kedatangan, Kapolda Sumbar mengikuti kegiatan Presiden Joko Widodo ke Mentawai dengan menggunakan pesawat Kepresidenan. 

Setelah dari Mentawai, Presiden RI beserta rombongan akan menuju SMK Negeri 5 Kota Padang untuk meninjau fasilitas dan kegiatan belajar mengajar.

Kemudian akan beranjak menuju Gudang Bulog Rawang Timur, Kota Padang untuk meninjau persediaan beras. 

Selesai acara tersebut, Presiden Jokowi akan lepas landas menuju Provinsi Sumatra Selatan.

Sementara, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik menuturkan, Polda Sumbar mengerahkan ribuan personel untuk pengamanan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia.

"Ada 1.662 personel Polri yang terlibat pengamanan VVIP, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo," katanya. 

Ia melanjutkan, pada pengamanan Presiden RI Joko Widodo itu, personel Polri berada pada ring 3, sedangkan ring 1 adalah Paspampres dan ring 2 TNI.

"Khusus personel Polda sebanyak 682 orang, sedangkan Polres jajaran 980 orang, bergabung dengan personel TNI, dan instansi lainnya," ucap Kombes Pol Dwi.

Dikatakan, pengamanan itu dilakukan untuk kelancaran Kunker presiden selama di Provinsi Sumbar. Para personel Polri juga bersiaga di jalan raya. 

"Pengamanan di jalan raya untuk memastikan arus lalu lintas berjalan lancar, sehingga kendaraan Presiden bisa lewat tanpa ada hambatan," pungkasnya.(*)

Komandan Lanud Sutan Sjahrir Kolonel Nav Saeful Rakhmat menyambut kedatangan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo yang didampingi oleh Ibu Hj. Iriana Joko Widodo beserta rombongan dengan menggunakan pesawat Kepresidenan RI milik TNI-AU, Type  B-737-400 Nomor Registrasi A-7305 bertempat di VIP Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Rabu, (25/10/2023).

Setibanya Presiden RI Ir. H. Joko Widodo di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dilanjutkan perjalanan menuju Mentawai Menggunakan Pesawat Kepresidenan BAE RJ - 85/ PK - PJJ. Presiden RI berkunjung ke Prov. Sumbar dalam rangka kunjungan kerjanya untuk peresmian Bandar Udara Rokot yang terletak di Desa Rokot, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

Ikut serta dalam penyambutan RI I dan rombongan antara lain, Gubernur Provinsi Sumbar, Pangdam I/Bukit Barisan, Kapolda Sumbar, Danrem 032/WBR, Danlantamal II Padang, serta unsur forkopimda terkait lainnya.(rel)

Sumatera Barat (Sumbar) merupakan salah satu lumbung beras nasional. Sumbar sendiri merupakan daerah agraris yang subur karena itu perhatian pada sektor pertanian terutama padi menjadi kekuatan utama dalam menjaga ketersedia pangan masyarakat Sumbar. 

Hal ini disampaikan Ketua  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Supardi,SH. Ketikan meninjau pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Jorong Sipingai Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, Minggu, (22/10/2023)

Ketua DPRD Sumbar Supardi juga menambahkan, pembangunan sektor pertanian mendapat menjadi perhatian serius dari pemerintah provinsi (pemprov) Sumbar saat ini dengan penganggaran 10 persen APBD Sumbar. 

"Saat ini kita meninjau salah satu pembangunan jalan usaha tani Jorong Sipingai Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota. Dan kita lihat masyarakat petani amar terbantu," ujar Supardi. 

Supardi menambahkan, pembangunan Jalan Usaha Tani memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, mempermudah transportasi hasil pertanian dan aksesibilitas ke lahan pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat di sekitar lahan pertanian.

"Jalan usaha tani Jorong Sipingai ini telah selesai sepanjang 175 meter, namun kelompok tani Palo Lubuak masih berharap tambahan panjang 150 meter lagi. Tentu ini akan menjadi perhatian kedepan dalam anggaran 2023," katanya. 

Supardi juga berpesan agar pembangunan jalan usaha tani ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan jangan lupa pula menjaga kebaikan jalan usaha tani ini. 

"Semoga pembangunan jalan usaha tani di Sipingai ini memberikan kemudahan bagi petani dalam berproduksi untuk hasil panen yang berlimpah hendaknya," doa Supardi. 

Wali Jorong Tanjung Jati, Irfan dalam kesempatan itu menyampaikan pembangunan JUT Jorong Sipingai ini merupakan kegiatan Pokok Pokok Pikiran Ketua DPRD Sumbar pada APBD 2023 yang telah selesai dilaksanakan. 

"Kita berharap akan tambahan panjang 150 meter JUT ini, karena luas sawah disekitar ini ada lebih kurang 12 Ha. Dengan hasil panen gabah kering 12-14 ton pertahun dengan masa tanam 2-3 kali setahun," ungkapnya.

(Humas DPRD Sumbar)

Memajukan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), mestilah dilihatkan dari seberapa mampu Sumbar menciptakan sumberdaya manusia yang cerdas dari waktu ke waktu.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Sumbar Supardi saat membuka acara Evaluasi Implementasi Digitalisasi Guru SMK Se Kota Payakumbuh dan Persiapan Ekspo SMK 2024, Jumat (20/10) di salah satu hotel di Kota Bukittinggi. 

Dia mengatakan, sejarah mencatat Sumbar merupakan daerah yang terkenal akan industri otak, bahkan rokoh-tokoh pendiri Republik Indonesia 70 persen berasal dari ranah Minang. Jika melakukan diplomasi dengan pihak manapun tokoh-tokoh Sumbar sangat ditakuti dan disegani, namun sekarang kondisi itu sudah tidak terjadi lagi.

"Kenyataannya sekarang Sumbar tidak lagi mampu melahirkan orang-orang cerdas seperti di masa lalu, kita tidak ada mendengar sosok tokoh asal ranah minang  yang menasional, jikapun ada hanya orang-orang pintar yang provinsi lain juga mampu melakukan hal tersebut," katanya. 

Dia mengatakan, ratusan perguruan tinggi yang ada di Sumbar banyak melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) pintar, namun SDM cerdas lah yang mampu memajukan suatu negara ataupun daerah.   Bimtek guru SMK se-kota Payakumbuh diadakan atas dasar keresahan tersebut, peran guru sangat penting untuk melahirkan SDM yang cerdas.

" Pemerintah terus berupaya untuk mencari pola pendidikan yang efektif untuk generasi muda, hal itu dibuktikan dengan berganti-gantinya kurikulum pada setiap rezim yang menjabat. Sekarang menggunakan kurikulum merdeka, kurikulum itu saya nilai baik untuk menerapkan kemandirian belajar bagi siswa," katanya.

Dia mengatakan, kurikulum merdeka diyakini bisa menunjang bakat dan minat siswa dalam mengembangkan diri serta intilijensi. Kurikulum tersebut juga berpihak dengan keberlangsungan SMK kedepan. 

Sementara itu, Kacabin Dinas Pendidikan Sumbar wilayah IV Syafrudin mengatakan, guru merupakan unsur yang bertanggung jawab untuk hasil didikannya kedepan. Dalam dunia pendidikan terdapat tantangan yang harus diatasi, guru-guru sekarang harus mengerti akan kebutuhan siswa. 

"Hanya orang-orang berjiwa ikhlas lah yang terus menemukan jalan atas tantangannya sendiri," katanya.

Dia mengatakan, anak harus diberikan ruang untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi, begitupun dengan kemajuan dunia industri. Hal itu akan menjadi bekal bagi mereka dimasa depannya. 

( Humas DPRD Sumbar)

Ketua DPRD Sumbar Supardi,membuka secara resmi lomba senam lansia dan pra lansia se-Kabupaten Limapuluh Kota yang digelar di Nagari VII Koto Talago, Minggu (22/10).

Dalam sambutannya,Supardi

mengajak masyarakat, termasuk di dalamnya lansia dan pra lansia untuk membudayakan hidup sehat, yakni dengan rutin berolahraga. Salah satu olahraga yang bisa dilakukan adalah senam.

“Mari budayakan senam untuk menjaga jasmani tetap sehat. Terutama bagi masyarakat kita yang telah berumur 50 tahun ke atas, otot-otot harus diperkuat,” kata Supardi.

Pada kesempatan itu,Supardi juga mengapresiasi dilaksanakannya lomba senam lansia dan pra lansia se-Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai wujud dukungannya, Supardi mensponsori hadiah untuk kegiatan tersebut,dan  berpesan agar perlombaan dilakukan dengan setulus hati dan diikuti dengan sebaik-baiknya oleh peserta.

“Dengan diadakannya lomba ini, mudah-mudahan bisa turut memotivasi masyarakat kita yang ada di tempat lain untuk menggelar kegiatan serupa. Saat tubuh sehat, pikiran juga akan sehat dan otak akan cerdas. Kalau otak kita cerdas, Insya Allah nagari kita akan maju,” ucap Supardi.

Sementara itu, Ketua panitia lomba senam lansia dan pra lansia se-Kabupaten Limapuluh Kota, yang juga Ketua Usia Lanjut (Usila) Nagari VII Koto Talago, Mirnawati menyampaikan, terima kasih kepada Ketua DPRD Sumbar, Supardi yang sudah memberikan dukungan atas kegiatan yang dilaksanakan komunitas Usila daerah setempat.

Ia memaparkan, Usila Nagari VII Koto Talago keanggotaannya tidak hanya diisi usia 50 ke atas, tapi juga pra lansia mulai dari usia 35 tahun. Organisasi ini aktif dalam berbagai kegiatan, sehingga dinyatakan oleh BKKBN Provinsi Sumbar sebagai komunitas lansia tangguh, smart, dan lansia mandiri.

Adapun, lomba senam lansia se- Kabupaten Lima Puluh Kota menghadirkan kurang lebih 500 orang lansia dan pra lansia di Lapangan PDRI Koto Kociak Tujuah Koto Talago.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat, Supardi, Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Deni Asra, Wali Nagari Tujuah Koto Talago, Yon Hendri, perangkat nagari, Ketua Lansia Mirnawati, pengurus KAN, E. Dt. Perpatih, bundo kandung, serta lembaga yang ada di Nagari Tujuah Koto Talago

Dalam sambutannya Wali Nagari VII Koto Talago, Yon Hendri menyampaikan harapan, kepada seluruh peserta, agar menjadikan lomba ini sebagai ajang silaturahmi antar sesama.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Supardi dan Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Bapak Deni Asra Dt. Rajo Simarajo, yang telah mendukung kegiatan yang dilaksanakan Lansia Tujuah Koto Talago,” ucap Yon Hendri.

Saat kegiatan ini, Ketua DPRD Sumbar, Supardi juga menyerahkan bantuan sound sistem werles untuk Rumah Tahfiz Riyadul Quran, Jorong Koto Kociak. (*/st)

Persiapan Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo ke Wilayah Provinsi Sumatera Barat pada Tanggal 25 sampai dengan  26 Oktober 2023, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Mochammad Hasan, memimpin Apel Gelar Pasukan bertempat di Lapangan RTH Imam Bonjol Kota Padang. Selasa (24/10/2023).

Dalam sambutannya, Pangdam I/Bukit Barisan, menyampaikan bahwa Apel Gelar Pasukan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan Satgaspam VVIP, baik personel, materiil, maupun sarana pendukung lainnya, sehingga kunjungan kerja Bapak Presiden RI di wilayah Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan dengan tertib, lancar dan aman.

“Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI/Polri, Instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya yang telah menyiapkan baik sarana maupun prasarana guna mensukseskan kegiatan Kunjungan Kerja RI 1 di wilayah  Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing” ucap Pangdam.

Mayjen TNI Mochammad Hasan  menjelaskan bahwa pengamanan presiden dan wakil presiden republik indonesia beserta keluarganya merupakan amanah yang harus di jaga karena didalamnya merupakan kewibawaan Negara sekaligus melambangkan kehormatan bangsa Indonesia. Sesuai dengan   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 bahwa pengamanan kepada Presiden, Wakil Presiden beserta keluarganya merupakan tugas Tentara Nasional Indonesia. 

Dalam kesempatan apel gelar pasukan Pangdam I/BB,memerintahkan kepada semua unsur yang terlibat agar melaksanakan pengecekan baik perorangan maupun satuan serta alat perlengkapan yang akan digunakan. 

“Laksanakan pengecekan secara continue dan yakinkan semua unsur yang terlibat benar-benar siap dan mengerti akan tugas dan tanggung jawab yang diemban, sehingga pelaksanaan kunjungan kerja presiden republik indonesia di wilayah Provinsi Sumatera Barat dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar”.ujar Pangdam

Dikesempatan yang sama Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Rayen Obersyl mengajak

kepada seluruh Personel yang terlibat Pam VVIP agar selalu bersinergi, berkoordinasi dengan baik untuk kesuksesan pengamanan Presiden Republik Indonesia dan Rombongan selama berada di Provinsi Sumatera Barat .

“Mari kita tunjukkan bahwa TNI, Polri dan Pemerintah Daerah serta Instansi lainnya mampu bersinergi dengan baik dan bekerja secara professional dalam mensukseskan kegiatan ini, pegang teguh disiplin dan pahami rantai komando serta melaporkan bila terdapat hal-hal menonjol” ujar Danrem 032/Wbr

Hadir pada acara tersebut, Kapolda Sumbar, Danrem 032/Wbr, Danlanud Sutan Sjahrir, Danlantamal, Asops Kasdam I/BB serta segenap Unsur Forkopimda Sumatera Barat.(rel)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Supardi menghimbau kepada anak-anak muda di Payakumbuh untuk menumbuhkan nilai-nilai moral sejak dini.

Himbauan tersebut disampaikan Supardi saat menghadiri Program Penyuluhan Sosial Keliling untuk masyarakat  Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh.Minggu (22/10/2023).

Pogram penyuluhan sosial keliling ini menurut Supardi, hanya difokuskan di Kota Payakumbuh, hal itu dikarenakan peran kota Payakumbuh cukup strategis di Sumbar.

Payakumbuh ini akan menjadi maju tergantung oleh kita. Karena ini masalah moral dan tanggungjawab kita semua,” ujar Supardi.

“Seperti melakukan pengujian bakat kepada anak-anak SMA. Karena anak-anak kita SMA kebanyakan masih labil dan belum bisa menentukan sikap supaya bisa terarah sesuai dengan kemampuan atau hobinya,” jelas politisi Gerindra itu.

Supardi menyebutkan, dengan seluruh persoalan yang ada, penting menjadi perhatian berbagai unsur, seperti pemerintah, tokoh masyarakat, ninik mamak, cadiak pandai dan bundo kanduang, mencarikan jalan keluar, muaranya adalah terwujudnya moralitas yang bisa menjaga marwah Ranah Minang.(*)

Sekitar lebih kurang 90 orang warga RT 1 RW 4 Dusun IV Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan kegiatan wisata ke Kabupaten Siak. Program tour bersama kali ini rombongan mengunjungi beberapa tempat wisata Siak diantaranya berkunjung ke Istana Siak Sri Indrapura, lanjut ke bawah jembatan "Siak Lawo" yang lagi viral saat ini, lalu ke tempat berenang (waterboom,red), dan lanjut pulang ke Desa Bagan Melibur. 

Perjalanan wisata yang dilaksanakan pada Minggu (22/10/2023) tersebut selama seharian turut mendapat dukungan dan bantuan dari EMP PT. Imbang Tata Alam (ITA) serta sub kontraktornya PT. BEP dengan memfasilitasi transportasi darat serta laut untuk pergi dan pulangnya rombongan sesuai permohonan.

Ketua RT 01 / RW 04 Desa Bagan Melibur, Atiar menjelaskan program tour ini berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah bersama seluruh warga untuk memanfaatkan sisa anggaran kegiatan HUT RI ke-78 yang lalu untuk lingkungan RT serta ditambah dari hasil pekerjaan gotong royong lainnya sehingga keberangkatan untuk warga bisa terlaksana secara gratis.

"Terima kasih kami kepada semua pihak baik Pemdes Bagan Melibur, PT. Imbang Tata Alam, BEP, Perangkat Desa lainnya, pemuda dan seluruh masyarakat RT 01 RW 04 Dusun 4 yang telah membantu berbagai aspek sehingga semua program kita kemarin bisa berjalan dengan baik. Salam kompak buat kita semua dan semoga kekeluargaan dan semangat gotong royong diantara warga kita kedepan bisa lebih baik lagi," ungkap pria yang akrab disapa Edi Bayak itu.

Sementara itu, Kepala Desa Bagan Melibur, Isnadi Esman SPd saat dikonfirmasi mengatakan bahwa terlaksananya tour ini merupakan hasil gotong royong seluruh warga RT 01 RW 04 yang berinisiatif untuk bersama-sama melepas lelah dengan cara berwisata ke Kabupaten Siak sebagai Kabupaten tetangga.

"Atas nama Pemerintah Desa Bagan Melibur sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Ketua RT, Ketua RW, pemuda dan Kadus setempat yang telah mensukseskan agenda wisata kemarin. Diharapkan semangat kebersamaan seperti ini dapat menjadikan motivasi bagi kita semua kedepan dalam inovasi-inovasi program positif lainnya guna mempererat tali silaturrahmi seluruh warga Bagan Melibur nantinya, pengalaman selama perjalanan dengan melihat kampung orang dapat menjadi referensi dalam pengembangan di tingkat RT yang diharapkan berdampak terhadap kemajuan desa," pungkas Isnadi berharap .(Nina/rls).

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan bertindak selaku inspektur upacara Hari Santri Nasional (HSN) tahun 2023, di halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya , Pulau Punjung, Ahad (22/10/2023)

Dalam sambutan tertulis Menteri Agama, yang dibacakan Sutan Riska mengatakan, Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri

Penetapan tanggal 22 Oktober merujuk pada tercetusnya “Resolusi Jihad” yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini kemudia melahirkan peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang diperingati sebagai Hari Pahlawan.

“Sejak ditetapkan pada tahun 2015, setiap tahun kita tutin menyelenggarakan peringatan Hari Santri dengan tema yang berbeda. Untuk tahun 2023 ini peringatan Hari Santri mengangkat tema “ Jihad Santri, Jayakan Negeri,” lanjutnya. 

Maksud tema “Jihad Santri, Jayakan Negeri” adalah dapat dimaknai secara historis dan kontekstual. Secara historis, mengingatkan bahwa santri memiliki peran besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

“Hari Santri yang diperngati setiap tanggal 22 Oktober itu mengacu pada resolusi jihad yang dimaklumatkan oleh Kiai Hasyim Asyari. Resolusi jihad itu berisi seruan kepada seluruh masyarakat agar berjuang menolak dan melawan penjajah,” tegasnya lagi.

Karena, secara kontekstual makna jihad dalam tema Hari Santri 2023 ini tidak selalu identik dengan mengangkat senjata. Melainkan dengan intelektual. Bahwa santri terus berkontribusi aktif dalam memajukan negeri melawan kebodohan dan ketertinggalan. Dimana para santru adalah para pejuang dalam melawan kebodohan dan ketertinggalan. Santri juga turut berjuang dan mengambil peran di era transformasi digital, mengisi ruang-ruang digital untuk memperkuat literasi keagamaan yang moderat. Berdasarkan prinsil Islam rahmatan lil alamin (Islam rahmat bagi alam semesta).

Santri merupakan pejuang ilmu pengetahuan yang tidak kenal lelah mengejar pengetahuan dan kebijaksanaan sebagai senjata utama mereka. Dalam tradisi Islam, jihad intelektual adalah cara untuk membela nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan pengetahuan. Santri sebagai teladan dalam menjalani jihad ini.

“Peringatan Hari Santri bukanlah milik santri semata, hari santri adalah milik kita semua. Milik semua komponen bangsa yang mencintai tanah air, milik mereka yang memiliki keteguhan dalam menjunjung nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, saya mengajak semua masyarakat Indonesia apapun latar belakangnya untuk turut serta ikut merakayan Hari Santri. Merayakan dengan cara napak tilas perjuangan santri “Jihad Santri, Jayakan Negeri” untuk Indonesia,” bebernya lagi.

Dalam sambutan itu, Menteri juga mengajak untuk bersyukur karena perhatian Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan Keagamaan yaitu Pondok Pesantren dengan lahirnya berupa pengesahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren.

Undang-undang tentang pesantren ini berfungsi sebagai rekognisi, afirmasi dan fasilitasi bahwa pesantren tidak hanya mengembangkan fungsi pendidikan. Tetapi juga mengembangkan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

“Melalui momen Upacara Peringatan Hari Santri tahun 2023 ini, mari kita bersama-sama mendoakan para pahlawan terutama dari kalangan ulama, kiyai, santri yang telah syahid di medan perang demi kemashlatan bangsa dan agama. Semoga arwah para pahlawan bangsa ditempatkan yang terbaik di sisi Allah. Dan saya selaku Menteri Agama patut menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masarakat dari sabang sampai Merauke yang hari ini sedang bergembira ria merayakan Peringatan Hari Santri 2023,” pungkasnya.(elda)

Setelah sukses melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA) beberapa waktu lalu, Peradi Utama adakan pelantikan dan pengangkatan 34 Advokat di Whiz Prime Hotel Bogor, pada 21 Oktober 2023.

Pelantikan dan pengangkatan 34 Advokat itu langsung dilakukan oleh Dr. Hardi Fardiansyah, S.E, S.H.,M.H.,M.A.,M.Ec.Dev selaku Ketua Umum Peradi Utama.  Acara tersebut juga dihadiri oleh R.Jourda Ugroseno, SH, M.Kn (Sekjen Peradi Utama dan Praktisi Hukum Nasional), Mayjen TNI (Purn) Judy Harianto, SH (Dewan Kehormatan dan Staf KSP), Prof. DR. Chudry Sitompul, SH. M.H, (Dewan Penasehat dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pakar Hukum Senior), Adv. Dr. Nanda Dwi Rizkiah, S.H,.M.H,.M.KN.,M.A,.CPM,CPH,CPArb. (Dewan Pengawas dan Praktisi Hukum Nasional). Para Advokat yang dilantik serta diangkat itu berasal dari berbagai provinsi di Indonesia yang sengaja datang untuk mengikuti acara tersebut.

Setelah melakukan pelantikan, DR. Hardi selaku Ketua Umum, menyampaikan beberapa arahan dan nasehat dalam sambutannya. Menurutnya, banyak organisasi Advokat yang ada di Indonesia, tapi Peradi Utama yang utama. Sehingga diharapkan para Advokat yang baru dilantik dan tergabung di Peradi Utama harus dapat berkiprah dalam membela masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

" Peradi Utama berkomitmen akan bersama-sama dengan Advokat yang tergabung dalam Peradi Utama baik dalam suka maupun suka. Kami tidak akan pernah membiarkan teman sejawat di Peradi Utama menghadapi permasalahan yang timbul nantinya seorang diri. Kami pengurus akan tetap bersama anggota Peradi Utama", ungkapnya. 

Mayjen TNI (Purn) Judy Harianto, SH dalam sambutannya mengatakan bahwa untuk memberi pendampingan dan pembelaan hukum ditengah masyarakat baik individual dan organisasi maka dibutuhkan seorang Advokat sebagai Penegak Hukum dan Penasehat Hukum yang profesional dan memiliki Integritas. Untuk menjawab tantangan tersebut beliau berharap melalui Advokat–advokat yang dilantik oleh Peradi Utama, masyarakat bisa mendapatkan rasa keadilan hukum. 

Pada kesempatan itu Prof. DR. Chudri Sitompul, SH selalu Dewan Penasehat dan Rektor Undaris Semarang juga memberikan nasehat dan arahan bagi para Advokat Peradi Utama yang baru dilantik. Pelantikan dan pengangkatan itu juga dihadiri hampir seluruh Pengurus Dewan Pengurus Nasional (DPN) Peradi Utama. 

Ismail Novendra, SH salah satu Advokat yang dilantik dalam acara tersebut mengaku bangga dan salut dengan kepungurusan Peradi Utama. Sebab kepengurusannya diisi oleh para pakar hukum dan ahli hukum nasional. 

" Walaupun Peradi Utama merupakan  organisasi Advokat yang baru, para Advokat sebaiknya gabung di Peradi Utama sebab sebagai organisasi Advokat, Peradi Utama lebih mengutamakan anggotanya", ungkap Ismail yang akrab disapa Raja Tega calon Ketua DPW Peradi Utama Sumbar tersebut. (Rel)

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan konsultasi akhir Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perhutanan Sosial ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Saat ini Ranperda Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah kita serahkan ke-Mendagri c/q Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda)*,kata 

Ketua Tim Pembahasan Ranperda Perhutanan Sosial Ir. H. Arkadius Dt Intan Bano, yang didampingi anggota Ketua dan anggota Komisi II DPRD Sumbar di Jakarta, Jum’at (20/10/2023).

Dijelaskan Arkadius,sebagaimana Ranperda ini setelah dikoreksi legal drafting oleh Kemendagri dapat nantinya barulah dapat  disyahkan di rapat paripurna DPRD Sumbar.

Akadius Dt.Intan Bano menambahkan, Ranperda Perhutanan Sosial ini telah mengikuti aturan yang telah ada mulai dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Permen LHK 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

“Ranperda Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat ini merupakan, ranperda yang pertama kali diusulkan se Indonesia. Dan saat ini telah banyak informasi keinginan beberapa kawan kawan DPRD dari provinsi melakukan study tiru ke Sumatera Barat,” ungkapnya.

Arkadius juga menyampaikan, hingga kini, pemerintah memiliki 2 agenda besar yang menjadi sorot utama terkait dengan pengelolaan hutan, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya disekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif.

“Program Perhutanan Sosial sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Program Perhutanan Sosial akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan”, katanya.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar Mochlasin juga menyampaikan disela-sela kegiatan, penyerahan Ranperda Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat ini bagian dari proses tahapan konsultasi akhir dari ranperda perhutanan sosial ini.

“Alhamdulillah, semua proses telah kita lalui dalam proses penyusunan ranperda perhutanan sosial provinsi Sumatera Barat. Semoga keberadaan perda perhutanan sosial ini nantinya pada mendorong peningkatan produktifitas kegiatan perhutanan sosial secara baik dan benar, sehingga hutan terjaga masyarakat sejahtera,” harapnya.

Mochlasin juga tambahkan keberadaan Perda Perhutanan Sosial ini nantinya, juga akan dilakukan secara teknis oleh peraturan gubernur. Melalui Perhutanan Sosial, masyarakat dapat memiliki akses kelola hutan dan lahan yang setara dan seluas-luasnya.

“Dengan bentuk pemanfaatan hasil hutan yang sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan maka tujuan konservasi lingungan dapatsejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.Tambahan manfaat lainnya adalah pelibatan masyarakat setempat sebagai pihak utama dan terdekat yang menjaga kelestarian hutan”, harapnya.

Ikut hadir dalam kesempatan tersebut diterima atas nama Direktur Produk Hukum Daerah dan beberapa pejabat fungsional perundang-undangan Kemendagri, beberapa anggota Komisi II DPRD Sumbar, Tenaga Ahli, Sekretariat DPRD Sumbar, utusan Biro Hukum Setda Sumbar dan Dinas Kehutanan Sumbar.

(Humas DPRD Sumbar)

Guna membangun komunikasi dan menjalin silaturahmi, Forum Komunikasi Karyawati Semen Padang (FKISP) mengadakan kegiatan arisan di Kantor Pusat Semen Padang, Jumat (20/10/2023). Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh FKISP semenjak 2008. 

“Kegiatan ini diadakan untuk membangun komunikasi antar karyawati Semen Padang. Arisan diisi dengan sharing session yang membahas berbagai materi seperti kesehatan, finansial, make up, dan praktik masak. Sehingga, diharapkan dapat merelease stress dan pada akhirnya dapat mendukung produktivitas karyawati.” jelas Ketua FKISP Ratnawati.

Sharing session yang diadakan dalam kegiatan ini membahas tentang respectful workplace dengan narasumber Kepala Unit Humas dan Kesekretariatan PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati dan Kepala Unit Operasional SDM, Ika Nopikasari. Acara arisan ini diikuti oleh 66 karyawati Semen Padang itu juga diselingi pembagian doorprize.

Kepala Unit Humas dan Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati pada sharing session itu menyampaikan bahwa respectful workplace merupakan program dari Kementerian BUMN yang menyebutkan bahwasanya kebijakan respectful workplace ini harus diimplementasikan di seluruh BUMN. 

"Respectful workplace ini merupakan cara perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang aman, bebas dari diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan yang pada ujungnya bertujuan untuk perlindungan karyawan dan Perusahaan.” kata Anita.

Anita menambahkan bahwa kebijakan ini, kedepannya akan disosialisasikan ke setiap unit kerja di PT Semen Padang, sehingga bagi insan yang belum sadar dengan Respectful Workplace, dapat memiliki pemahaman terkait kebijakan ini. 

Melanjutkan hal tersebut, Kepala Unit Operasional SDM PT Semen Padang Ika Nopikasari menjelaskan bahwa perusahaan menyediakan sarana bagi Insan SIG secara umum dan Insan Semen Padang secara khusus yang melihat atau mengalami tindakan diskriminasi, kekerasan, dan/atau pelecehan untuk melaporkan tindakan tersebut melalui Whistle Blowing System (WBS) secara anonim.

Penanganan atas laporan tindakan diskriminasi atau pelecehan seksual mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme. Tindakan diskriminasi, kekerasan, atau pelecehan, termasuk dalam jenis pelanggaran kode etik, sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 027/Kpts/Dir/2022 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran.

"Bagi insan SIG maupun Semen Padang yang melihat atau mengalami tindakan diskriminasi, kekerasan, atau pelecehan, dapat melakukan pelaporan kepada WBS melalui sarana atau media sebagai berikut," tutup Ika.(*)