Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia (PB Lemkari) bakal menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 4-5 Nopember 2023 mendatang setelah H. Leonardy Harmainy, Dt Bandaro Basa, S.IP, MH selaku Ketua Umum PB Lemkari melalui SK PB Lemkari Nomor 29/PB.LKI/KU-Sekjen/IX/2023 menetapkan Drs H Firdaus Ilyas, MM sebagai Ketua Panpel.

"Kami siap melaksanakan Rakernas PB Lemkari tahun 2023 yang akan berlangsung di Jakarta pada 4-5 November 2023 mendatang. Kesuksesan dan kelancaran Rakernas itu nanti tentu tidak terlepas kerjasama dan dukungan berbagai elemen," tegas Ketua Panpel Rakernas PB Lemkari, Firdaus Ilyas kepada wartawan media ini, Rabu (4/10/2023).

Firdaus Ilyas yang juga Wakil Ketua Umum I PB Lemkari berani mengemban tugas sebagai Ketua Panpel Rakernas PB Lemkari karena mendapat perintah Ketua Umum PB Lemkari, H Leonardy Harmainy dan dukungan Ketua dan jajaran anggota Dewan Guru PB Lemkari, serta Kesekjenan PB Lemkari yang Sekjen PB Lemkari saat ini dijabat Kol Inf Dr. H Tirton Nefianto, SSos, MAP.

Seperti halnya Ketua Dewan Guru PB Lemkari, Harried Taning, yang mengatakan PB Lemkari sudah sepantasnya menggelar Rakernas. Pada pandemi Covid-19 komunikasi jajaran pengurus PB Lemkari dapat terlaksana melalui zoom meeting, begitu juga pasca pandemi Covid-19 beberapa rapat PB Lemkari pun dilaksanakan melalui zoom meeting. Dengan kondisi yang sudah normal saat ini Rapat Kerja Nasional PB Lemkari sudah saatnya dengan pertemuan langsung dengan utusan Pengprov Lemkari se-Indonesia.

"Kami berharap utusan perwakilan Pengprov Lemkari yang hadir benar-benar fokus mengikuti Rakernas nanti. Sementara Tata Tertib Rakernas yang mengacu kepada AD/Art PB Lemkari tengah dipersiapkan untuk hal itu," jelas Sekjen PB Lemkari, Tirton Nefianto ketika dikonfirmasi, Rabu (4/10).

Leonardy Harmainy, yang juga Ketua Badan Kehormatan DPD RI mengatakan agenda Rakernas yang akan berlangsung di Gedung DPD RI Senayan Jakarta diharapkan dihadiri langsung ketua-ketua Pengprov dan Komtek Lemkari dan diharapkan melahirkan gagasan dan program kerja yang bernas untuk kemajuan prestasi atlet Lemkari dimasa mendatang. Semua itu dapat dilaksanakan dimana pelaksanaan Rakernas penuh dengan semangat kekeluargaan untuk mewujudkan perguruan karate yang berkemajuan dimasa mendatang.

"Pencarian bakat dan bibit atlet karate yang andal melalui pembinaan pengurus Lemkari di provinsi masing-masing, dan harapan kita setiap Pengprov Lemkari seluruh Indonesia menggelar kejuaraan di daerahnya masing-masing karena dengan kejuaraan selain melahirkan atlet Lemkari berprestasi juga membina persatuan dan kesatuan bangsa," jelas Leonardy Harmainy, yang juga anggota DPD RI ini.

Leonardy Harmainy melanjutkan, semua peserta Rakernas baik Ketua Pengprov Lemkari dan Komtek serta jajaran pengurus PB Lemkari dari seluruh tanah air berkontribusi melahirkan karateka Lemkari berprestasi. Dengan begitu PB Lemkari dapat baik lagi dimasa mendatang," sehingga Lemkari Kita Bangkit untuk menuju prestasi gemilang yang kita harapkan bersama,"untuk di sumbangkan kepada bangsa dan negara menjadi atlet nasional dan internasinal pungkas Senator Senayan ini. 

Secara terpisah Firdaus Ilyas mengatakan untuk kepanitian Rakernas selain dirinya, sekretaris Syafri Andi Retman, SE dan bendahara dipercayakan kepada Sandra Dwiyanti, kepanitian lainya ketua seksi persidangan, Semuel Matheos Christy Loupatty, SPi dengan anggota Sigit Luhur Pambudi, MBA, Kesekretariatan, Askar dan Syifa Ajeng Fainitria (Anggota).

Sementara untuk Seksi Protokoler, Djemi Lalisang, SH dan Fadilah Nurahman, Seksi Akomodasi dan Konsumsi, Heni Luhur Ganingsih dan Intan Putri Maharani serta Fadilah Triani Putri, Seksi Perlengkapan, Sudira dan anggotanya Febriyanti dan Sachiko Khazbiika Ismail. Dan Seksi Publikasi dan Dokumentasi, Agus Mardi dan anggotanya Syifa Syauqiyah Rahma serta Aisyah Zahra Riqqah. (*)

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan melalui Sekda, Adlisman melakukan Launching Mall Trisuaka (Transparan, Responsif. Inovatif, sustainable keluarga sejahtera). Kegiatan ini dilaksanakan di Halaman Kantor PMD, pada hari Rabu, (04/10/23). Acara ini dihadiri oleh Kepala OPD se-Kabupaten Dharmasraya, Ketua TP PKK Dharmasraya, Ketua Baznas dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Sekda mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan dengan adanya wadah pemberdayaan dalam bentuk mall trisuaka ini seluruh masyarakat khususnya para pelaku Usaha Peningkatan Perekonomian Keluarga (UP2K) meningkatkan penghasilan keluarga melalui Mall Trisuaka. Serta dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga masyarakat di Kabupaten Dharmasraya.

“Mall Trisuaka ini merupakan wadah pemberdayaan dan promosi bagi para pelaku UP2K di Kabupaten Dharmasraya. Untuk saat ini telah terdata lebih kurang 1.286 individu dan 127 kelompok usaha peningkatan perekonomian di Kabupaten Dharmasraya. Artinya tidak sedikit masyarakat khususnya keluarga keluarga di Dharmasraya yang mempunyai mata pencaharian sebagai pelaku usaha atau wirausaha. Dan ini harus kita dorong secara maksimal. Karena dengan hadirnya mall trisuaka sebagai wadah pemberdayaan masyarakat juga sebagai wadah promosi bagi para pelaku UP2K di kabupaten Dharmasraya, diharapkan kesejahteraan keluarga terus meningkat dan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem,” kata Sekda.

Dalam kemajuan dan era digital saat ini, tentunya kita harus segera menyesuaikan dengan situasi yang ada. Saat ini akses informasi menjadi lebih cepat dan mudah. Hanya dengan bantuan jaringan internet dan alat komunikasi, dalam hitungan menit informasi apa saja yang dibutuhkan akan berada dalam genggaman. Sehingga dengan kemudahan tersebut kita harus mampu memanfaatkannya dengan baik. 

Salah satunya untuk menunjang perekonomian keluarga, dalam mempromosikan setiap informasi terkait usaha-usaha para pelaku UP2K tidak hanya di Dharmasraya. Tetapi juga khalayak luas, untuk itu mall trisuaka hadir tidak hanya dalam bentuk fisik yang berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tetapi juga dapat diakses melalui website malltrisuaka.store.

“Untuk itu, saya berharap ini tidak hanya menjadi kerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tetapi juga kewajiban kita bersama untuk dapat memajukan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. Pemerintah nagari bersama PKK juga saya harapkan dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan perekonomian melalui kecanggihan teknologi maupun digital informasi terkait produk yang dimiliki. Sehingga nantinya dapat dipromosikan hingga lingkup nasional maupun internasional,” pungkas Sekda.(elda)

Setelah berlalunya tahun demokrasi 2019 silam, kini masyarakat juga harus lebih siap menyambut pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada bulan kedua di tahun 2024 nanti. Melalui ajang inilah rakyat Indonesia dapat  memilih pemimpin yang harapannya mampu menempatkan Indonesia pada jalur penyempurnaan bangsa ke arah yang lebih baik lagi. Namun, hingga dewasa ini politik elektoral (pemilu) masih terkendala oleh tingginya angka golput atau abstain. Terdapat indikasi kuat bahwa ada banyak pemilih yang tidak bisa memilih didaerah asalnya akibat sedang merantau ke daerah lain untuk menuntut ilmu salah satunya adalah mahasiswa. 

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyajikan data partisipasi pemilih yang usianya dibawah 21 tahun saat pilkada dua tahun lalu hanya sebesar 39℅ saja.

[ https://www.republika.co.id/berita/qmprp1428/lsi-partisipasi-pemilih-berpendidikan-rendah-tertinggi ]

Mendapat gambaran mutakhir mengenai pola partisipasi politik para mahasiswa belum sepeka itu. Banyak diantara mahasiswa rantau yang memiliki keterbatasan dalam mengurus pendaftaran pemilu dan harus mengurus mekanisme perpindahan tempat memilih untuk menghindari adanya golput. 

Guna menekan grafik abstain yang mencuat tinggi tadi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melahirkan kebijakan untuk mempermudah para pelajar rantau melalui pemindahan tempat memilih bagi mereka yang kesulitan pulang ke domisili asalnya dalam penggunaan hak suara. Juga untuk memperkecil persentase adanya alasan sedang jauh dari rumah hingga tak bisa ikut memilih. Mekanisme perpindahan daerah pilih ini cukup sederhana.

Pertama-tama, pemilih perlu memastikan apakah ia terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap (DPT) yang dirilis di daerah asalnya. Namun pengecekan DPT juga dapat dilakukan melalui website KPU yakni data.kpu.go.id/data.php. Jika pemilih memang terdaftar di DPT, pemilih dapat mengajukan permohonan pindah DPT pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di domisili asal karena tidak bisa mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) domisilinya tadi. Jika pemilih kekurangan informasi mengenai siapa panitianya, pemilih bisa segera lapor kepada lurah atau coba bertanya pada perangkat desa domisilinya. 

Selanjutnya pemilih akan diminta mengisi formulir A5 untuk disesuaikan dengan TPS domisilinya saat ini dan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS tujuan. Hal tersebut juga harus dipersiapkan jauh-jauh hari selambat-lambatnya 30 hari sebelum pemungutan suara berlangsung agar ketersediaan surat suara di TPS tujuan dapat dipastikan adanya seperti yang diatur dalam pasal 348 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. 

Dikutip dari Jurnal Respon Publik Vol. 13,5 Tahun 2019, Hal: 40 Paragraf Pertama yang ditulis oleh Amalia Mufidah Mahasiswa Universitas Islam Malang bahwa ia dan timnya melakukan pra-survey dan menemukan bahwa besarnya persentase mahasiswa yang kekurangan informasi mengenai formulir A5 mencapai 51,6 ℅ dari 112 responden mahasiswa yang mengisi kuesioner dan selebihnya memilih golput karena malas melalui tahapan yang untuk mendapatkan formulir A5 tersebut yang mereka anggap rumit dan sebagiannya lagi memilih pulang kampung daripada mengurus A5. 

Namun, seorang Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos menyampaikan, pada Pemilu 2024 nanti, pemilih tidak dipersulit lagi mencari TPS yang kosong untuk A5nya. KPU secara maksimal sudah menetapkan TPS tujuan agar pemilih tidak melalui tahapan yang sulit. Akan tetapi formulirnya harus diurus secara manual untuk verifikasi agar tidak ada pemalsuan data. Pemilih harus membawa serta dokumen autentik seperti surat keterangan studi untuk mahasiswa yang sedang merantau agar tidak ada gangguan yang berarti seperti pemalsuan dokumen yang kabarnya banyak bisa dibuat dengan mudah menggunakan kecerdasan buatan. Karena dengan verifikasi manual petugas dapat mencocokkan secara langsung kelengkapan data dan kecocokan muka dengan KTP orang yang pindah memilih. 

Terima formulir setelah KPU menentukan TPS didaerah tujuan. Cek kembali data-data yang dilampirkan agar tidak ada kekeliruan kedepannya. Karena KPU sudah menentukan TPS, tidak akan ada penumpukan pemilih pindahan disatu tempat pemungutan suara yang mampu menghambat proses pemungutan nantinya. Pemilih hanya butuh memastikan TPS tujuan saja. 

Jika banyak mahasiswa yang memilih golput, mau dibawa kemana negeri ini? Sejatinya, Indonesia akan tidak baik-baik saja jika para pemudanya kurang kesadaran dan tidak melakukan perubahan melalui hal-hal mendasar seperti mudah goyah untuk golput. Karena pemilu adalah satu-satunya mekanisme perebutan kekuasaan yang sah. Satu hal yang perlu diingat, bahwa kita mahasiswa adalah agent of changes (pembawa perubahan) untuk membawa negeri kita ini kearah yang lebih baik lagi. Memangnya kita generasi muda mau dikuasai pemimpin yang besar potensinya membuat negara jatuh? Jelas tidak. Maka dari itu mari jadi pemilih aktif! Pilihlah pemimpin yang visi dan misinya memang berorientasi membawa Indonesia maju. Menuju negara yang sadar akan pentingnya memberi hak suara. Menuju negara yang mandiri dan demokratis.

Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! 

Informasi Penulis

Asyani Rahayu Simatupang

NIM: 2310862010

Mahasiswa Baru Departemen Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik

Universitas Andalas

081269700721

Meski tidak bisa menggugurkan, ratusan dosen UNAND tetap antusias memilih 3 dari 12 Calon rektor yang telah ditetapkan Majelis Wali Amanat (MWA), Selasa (3/10/2023).

Pemungutan suara dosen UNAND merupakan tahapan penjaringan Pemilihan Calon Rektor (Carek) oleh 920 dosen.

“Setiap dosen memilih tiga dari 12 nama, dan hasilnya tidak menggugurkan Calon Rektor UNAND 2023-2028,” ujar Ketua Pemilihan Rektor UNAND Febrian Anas Ismail, Selasa 3/10-2023.

Setelah pemilihan dilakukan penghitungan suara, ternyata hasilnya Carek nomor 10 Uyung Gatot meraih suara dosen terbanyak yaitu 428.

Sedangkan Insannul Kamil Carek nomor 1 pada Pilrek UNAND, meski sempat kejar-kejaran suara dengan 12 Calon Rektor lain, hasil akhir masuk lima besar peraih suara terbanyak yaitu 225. Sementara Calon Rektor termuda dan satu-satunya mewakili Fakultas Hukum, Charles Simabura meraih suara 162.

Sedangkan Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Efa Yonnedi menempel Uyung Gatot di posisi kedua dengan perolehan suara 409. Sedangkan posisi ketiga peraih suara dosen tersebut diraih Ikhwana.

Ini perolehan suara Dosen dalam Pilih Rektor UNAND:

1. Uyung 426

2. Efa 409

3. Ikhwana 263

4. Nusyirwan 238

5. Nanuk 225

6. Munzir 214

7. Ayu 198

8. Novizar 177

9. Charles 169

10. Afriwardi 144

11. Defriman 136

12. Feri Arlius 68

Tahapan selanjutnya adalah penjaringan dilakukan Senat Akademik Universitas.

“Tahapan ini sangat menentukan karena akan mengeliminasi 9 Calon Rektor Pilrek UNAND 2023. Peraih suara terbanyak pertama sampai ketiga berhak mengikuti pemilihan Rektor UNAND 2023 oleh Majelis Wali Amanat UNAND,” ujar tokoh alumni UNAND Shadiq Pasadique.  (rel)

Bupati Solok Epyardi Asda mengapresiasi PT Semen Padang yang telah mendukung percepatan penurunan angka stunting di Nagari Labuah Panjang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, melalui program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS).

Apresiasi dari orang nomor satu di daerah berjulukan Alue Jo Patuik itu, ditunjukan melalui pemberian piagam penghargaan dan ucapan terima kasih kepada PT Semen Padang. Dan, penghargaan itu diterima oleh Kepala Unit CRS PT Semen Padang Dedi Muhammad Sidiq, Senin (2/10/2023) pagi. 

Penyerahan piagam penghargaan yang digelar di ruang rapat Rumah Dinas Bupati Solok itu, turut disaksikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumbar Fatmawati, perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupten Solok, dan sejumlah pejabat di lingkungan Kabupaten Solok.

Tidak hanya itu. Bahkan, penyerahan piagam penghargan tersebut juga disaksikan secara virtual oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKBBN RI, Nopian Andusti, disela-sela kegiatan Praktik Baik Audit Kasus Stunting (Petik Aksi) Seri III yang digelar BKKBN RI.

Bupati Solok Epyardi Asda mengucapkan terima kasih kepada PT Semen Padang yang peduli terhadap angka stunting di Kabupaten Solok, khususnya di Nagari Labuah Panjang, Kecamatan X Koto Diatas, melalui pemberian bantuan program makanan tambahan (PMT) untuk baduta stunting dan ibu hamil.

Tidak hanya PMT, PT Semen Padang juga membantu penyediaan sarana air bersih di Labuah Panjang sebagai Aksi Percepatan Penurunan Angka Stunting melalui program BAAS. "Untuk itu, saya selaku Bupati Solok, berterima kasih kepada manajemen Semen Padang yang peduli terhadap angka stunting di Kabupaten Solok," katanya.

Kabupaten Solok, sebut Epyardi, merupakan daerah nomor 3 termiskin di Sumbar, tetapi berkat kebijakan bersama, pihaknya mampu menekan angka stunting dari 40,1 persen menjadi 24 persen. "Bahkan, menurut data by name by address, angka stunting kami sekarang tinggal 17 persen saja," ujarnya.

Angka stunting ini berhasil ditekan, kata Epyardi, karena pihaknya melibatkan semua sektor yang memungkinkan untuk memberikan bantuan ke Kabupaten Solok, termasuk PT Semen Padang salah satunya. Kemudian, juga memanfaatkan dana APBD dengan prinsip anggaran berbasis kebutuhan rakyat.

"Artinya, setiap duit APBD yang kami pergunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan rakyat itu sendiri. Meski pun APBD kami kecil, tapi dalam menyusun penggunaan APBD yang dibutuhkan rakyat seperti pembangunan jalan-jalan desa, irigasi dan lain sebagainya, kami pun melibatkan semua sektor," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Unit CSR PT Semen Padang Dedi Muhammad Sidiq yang hadir mewakili Direktur Utama PT Semen Padang Asri Mukhtar Dt Tumangguang Basa menyebut bahwa PT Semen Padang mendukung percepatan dan penurunan angka stunting di Nagari Labuah Panjang, merupakan bagian dari PT Semen Padang sebagai BAAS.

Dalam menurunkan angka stunting di daerah tersebut, PT Semen Padang membantu perbaikan fasilitas air bersih seperti bak penampungan air bersih di 2 lokasi di Labuah Panjang, yaitu di Luak Peraku Jorong Guguak Tabaru dan di Jorong Batu Tungga. Kemudian, juga memperbaiki bak intake yang berada di Jorong Batu Tungga dan Pandan Tinggi. 

"Di samping Semen Padang, Ikatan Istri Pimpinan (IIP) BUMN Sumbar dan Forum Komunikasi Istri Karyawan Semen Padang (FKIKSP) juga turut serta membantu penurunan angka stunting berupa pemberian bantuan Program Makanan Tambahan (PMT) dan pembuatan jamban keluarga," katanya.

Perbaikan fasilitas air bersih, perbaikan jamban dan pemberian bantuan PMT itu, tambah Dedi, sangat membantu menurunkan angka stunting. Karena, angka stunting tidak akan bisa turun jika akses sanitasi dan air bersihnya tidak diperbaiki. "Nah, di Labuah Panjang sudah 2 tahun kekurangan air bersih. Padahal untuk penanganan stunting, ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan," ujarnya.(*)

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar Hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).

Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Selain itu juga diikuti secara virtual oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Menko Airlangga Hartanto, menjelaskan Rakornas tersebut bertujuan untuk mensinergikan kebijakan kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah, terhadap layanan digital yang telah diatur. 

“Setiap kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah pusat dalam hal P2DD ini, harus dijalankan dan dilaksanakan oleh oleh pemerintah daerah, semua ini demi kemajuan Indonesia,” ujarnya. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menyampaikan, salah satu upaya untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, adalah dengan pembangunan ekonomi digital dan infrastruktur digital. 

"Dari evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan belum selaras antara perencanaan penganggaran pusat dan daerah. Sehingga sering kita melihat APBN dan APBD belum berjalan secara sinkron dan optimal," ungkapnya. 

Sementara itu, Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya mengajak seluruh kepala daerah dan masyarakat untuk menjaga momentum Indonesia Maju, caranya dengan terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Kepala daerah harus berperan aktif dalam melakukan percepatan. Saat ini kita harus terus menggalakkan transaksi keuangan berbasis digital, yang mana kesemuanya akan berimplikasi terhadap keuangan daerah," ujar Wapres. 

Usai mengikuti Rakornas tersebut, Plt Bupati Asmar menegaskan Pemkab Kepulauan Meranti siap mendukung upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Terlebih dalam hal pengelolaan sistem keuangan berbasis digital. 

"Kita siap membantu upaya percepatan digitalisasi ini, baik dalam hal pengelolaan keuangan daerah maupun pembangunan sektor lainnya," kata Asmar.

Dalam kesempatan itu juga diumumkan Pemda Qris Award 2023. Untuk kategori Volume Qris Terbanyak, Kepulauan Meranti berada di urutan 10 di Provinsi Riau. Sedangkan kategori Nominal Qris Terbanyak, Kepulauan Meranti berada di urutan 13 di Provinsi Riau.

Ikut mendampingi Asmar, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Edi Susanto, Plt Kepala Bagian Umum Setda Agustiono, Kasubbag Keuangan Setda Sumarno, dan Kepala Bidang IKP Diskominfotik Dody Hamdani. (Nina/rls).

Lintasmedia news com,DHARMASRAYA –  Pertama dilaksanakan di Indonesia, Bupati Kabupaten Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Launching Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Proyek Peningkatan Infrastruktur Penerangan Jalan Umum Melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited). Acara ini dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, pada hari Selasa, (03/10/23).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Hendrar Prihadi, Dirut PT Berlian Sakti, hadir via zoom Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri, GM PT. PLN Persero Unit Induk Sumbar, dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati mengatakan bahwa Pemerintah daerah dengan Dunia Usaha (KPBU) ini merupakan salah satu alternative pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Dengan pelaksanaannya mempedomani peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Terkait regulasi secara teknis, beberapa peraturan sudah dikeluarkan oleh Kementerian atau Lembaga teknis terkait. Diantaranya oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa pemerintah (LKPP), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian tenis lainnya.

“KPBU ini memiliki dua bentuk pola pelaksanaannya yaitu solicited dan unsolicited. Pola pelaksanaan yang solicited merupakan pelaksanaan yang diprakarsai oleh pemerintah. Sedangkan untuk pola unsolicited merupakan bentuk pelaksanaan yang diprakarsai badan usaha,” kata Bupati.

Sementara KPBU di Dharmasraya, menggunakan pola atau skema KPBU dengan unsolicited yang mana sebagai pemrakarsanya PT Moradon Berlian Sakti. Pada awalnya PT Moradon Berlian Sakti telah memasukkan pernyataan minat dan proposal kesediaan untuk berinvestasi untuk alat penerangan jalan yang ada di Dharmasraya. 

Tawaran yang disampaikan oleh pemrakarsa ini memang merupakan kebutuhan bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Karena pada saat ini khususnya pada malam hari banyak lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi dengan normal. Sebagian besar masih memakai lampu yang tidak hemat energi, dan sebagian besar belum memiliki materisasi. 

“Sebagai daerah yang masih baru berkembang, pemerintah daerah membuka diri kepada investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Dharmasraya. Pola investasi dalam bentuk pembangunan infrastuktur, yang terlebih dahulu dibangun oleh Badan Usaha pada saat ini merupakan satu alternatif dalam percepatan pelaksanaan pembangunan ditengah kondisi keuangan daerah dan Negara yang relative sulit pada beberapa tahun ini. Terutama disaat pandemic covid dan pasca covid,” beber Bupati lagi.

Katanya lagi, pemrakarsa menjelaskan tentang adanya alternative pembiayaan dengan menggunakan pola kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Pada awalnya Bupati pun belum paham apakah ini mungkin atau tidak. Akhirnya  Bupati coba membentuk tim untuk mempelajari pola KPBU dan diproses secara bertahap sampai pada tahap launching BUP ini.

Selain itu, salah satu poin penting dalam proses pelaksanaan KPBU ini adalah terkait dengan dukungan dan penganggaran. Terhadap dukungan, Pimpinan DPRD Kabupaten Dharmasraya sudah memberikan surat dukungan secara tertulis dan juga telah dilakukan pembahasan melalui agenda yang ada. Baik secara langsung maupun pada agenda pembahasan penyusunan APBD.

Terhadap dukungan penganggaran setiap tahunnya melalaui APBD, Kementerian Dalam negeri dan Gubernur Sumbar telah melakukan kajian terhadap terhadap pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment/AP). Dalam bentuk rekomendasi dan dukungan untuk dilakukannya penganggaran setiap tahunnya. Setelah dilaksanakan pembangunan dan pasva konsesi.

Langkah-langkah percepatan untuk penyiapan telah dilakukan dengan selalu berkonsultasi dan koordinasi dengan bappenas, LKPP dan Kementerian ESDM. Sampai pada kategori Siap Ditawarkan, yang dilanjutkan dengan proses pengadaan. Setelah seluruh proses dilalui, dan pada tanggal 19 September 2023 telah dilakukan penandatanganan kerja sama antara pemerintah daerah dengan BUP yaitu PT Dharmasraya Kilau Abadi.

Kedua belah pihak terkait dalam masa kerja sama selama 5 tahun masing-maisng pihak memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerjasama. Salah satu kewajiban pemerintah Dharmasraya  adalah melakukan jaminan pembayaran ketersediaan layanan pertahun dalam kuruh waktu selama masa kontrak yaitu 5 tahun. 

Sedangkan BUP PT Dharmasraya Kilau Abadi berkewajiban menyediakan layanan penerangan jalan umum selama 5 tahun untuk 4.520 titik lampu. Diakhir masa perjajian seluruh asset dan manajemen akan diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian kerjasama. 

“Selain itu teknologi yang digunakan pada lampu LED dijamin oleh BUP sesuai dengan kelayakan studi teknis, bahwa tingkat efisiensi dari lampu ini mencapai 72 persen lebih. Keuntungannya bagi masyarakat, masyarakat akan lebih cepat menerima manfaat dari pembangunan infrastruktur PJU ini. Jika dibangun dengan metode APBD biasa belum tentu bisa terbangun sekaligus dalam waktu satu periode APBD,” pungkasnya. (elda)

Lomba Tari Minang se-Kota Padang yang digelar oleh Forum Komunikasi Istri Karyawan Semen Padang (FKIKSP) di Gedung Serba Guna (GSG) PT Semen Padang berlangsung meriah, Minggu (1/10/2023).

Digelar dalam rangka memperingati 1 Tahun Sanggar Lantiak Ameh binaan FKIKSP dan HUT FKIKSP ke-23 tahun, Lomba Tari dengan tema "Marantak Bairiang Langkah, Satukan Gerak dan Ekspresi Dalam Meraih Prestasi" diikuti antusias oleh 177 peserta. Semua peserta tampil cantik dengan pakaian tradisi khas Minangkabau. 

Penasehat FKIKSP  Prof. Dr. dr. Rizanda Machmud, M.Kes mengapresiasi FKIKSP yang telah menggelar lomba tari minang ini. Karena, lomba ini adalah wadah untuk menyalurkan bakat dan potensi anak-anak. Selain digelar dalam rangka memperingati 1 tahun Sanggar Lantiak Ameh, lomba tari ini juga dalam rangka memperingati HUT ke-23 FKIKSP. 

"Saya bangga lomba tari minang ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar sesuai harapan kita bersama. Pesertanya pun luar biasa cantik-cantiknya, dan jumlah pesertanya juga luar biasa banyaknya," kata Prof Rizanda dalam sambutan penutupan Lomba Tari Minang se-Kota Padang. 

Istri Dirut PT Semen Padang itu pun juga mengaku bangga bahwa saat ini, Sanggar Lantiak Ameh yang sudah berusia 1 tahun, tentunya dapat menjadi wadah bagi anak-anak kita untuk mengasah bakat dan minatnya dibidang seni tari. 

Untuk itu, Prof Rizanda yang merupakan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Andalas itu berharap Sanggar Lantiak Ameh binaan FKIKSP ini dapat semakin berkembang dan dikenal serta dapat memberikan kontribusi dalam melestarikan budaya Minangkabau.

Pada Lomba Tari Minang antar sanggat tari dan SD se-Kota Padang itu, piala bergilir diraih oleh Najwa dari SD Al Azhar untuk katagori kelas 4-6 sudah juara. Sedangkan untuk pengirim peserta paling banyak adalah TK Semen Padang.

“Selamat dan sukses saya ucapkan kepada seluruh adek-adek yang menjadi pemenang perlombaan dan terus semangat untuk adek-adek yang belum menjadi pemenang di lomba kali ini” pesan Prof Rizanda saat menutup acara lomba.

Sementara itu, Ketua Umum FKIKSP Ny Fery Sarvino menyampaikan walaupun ini pertama kalinya FKIKSP mengadakan Lomba Tari Minang se-Kota Padang, dia pun mengaku bangga. Karena, lomba tari tersebut berjalan sukses dan sangat meriah. Dan itu terlihat dari jumlah dan antusiasnya para peserta serta orangtua yang hadir menyaksikan anaknya menari. 

"Alhamdulillah pelaksanaan lomba ini berjalan lancar dan ontime, sesuai rundown panitia. Anak-anak juga mengikuti lomba dengan penuh semangat. Dan, selama lomba juga ada kegiatan bazar yang turut meramaikan acara," katanya.

Kemudian terkait  Sanggar Lantiak Ameh binaan FKIKSP, dia pun berharap ke depannya sangggar tersebut semakin dikenal dan mencetak anggota sanggar yang bertalenta dan punya peran besar dalam pelestarian budaya Minangkabau. "Itu harapan kami dari pengurus FKIKSP," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Lomba Tari Minang se-Kota Padang Ibu Yuni Alex Parga mengatakan, FKIKSP sengaja menggelar lomba tari minang ini, juga bertujuan untuk melestarikan budaya lokal agar tidak hilang atau terabaikan, sehingga budaya asli Minangkabau ini tetap ada sampai akhir zaman. 

"Di samping itu, melalui ajang lomba tari ini,  kami pun berharap anak-anak mampu meningkatkan dan mengembangkan bakat prestasinya di bidang seni tari," kata Ny Alex Parga disela-sela Lomba Tari Minang yang digelar mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB tersebut. 

Lomba tari ini terdiri dari dua kategori internal dan lima kategori umum. Untuk internal dengan pesertanya berasal dari Sanggar Lantiak Ameh berjumlah 17 orang peserta. Kategorinya dari TK-SD kelas IV memperlombakan tari Batok dan tari Cewang. Kemudian, kelas V SD sampai SMA, memperlombakan tari Awan Bararak.

Untuk kategori umum dengan peserta sebanyak 160 orang, Ny Alex Parga menyampaikan bahwa kategorinya terdiri dari TK yang belum pernah menjuarai lomba tari minang dengan tari yang dibawakan adalah tari Batok, SD kelas I-III yang belum pernah juara membawakan tari Cewang. 

Kemudian, untuk kategori SD kelas I-III dan sudah pernah juara lomb tari, membawakan tari Panen, SD kelas IV-VI yang belum penah juara tari membawakan tari Cewang, dan untuk SD kelas IV-VI yang sudah pernah juara membawakan tari Alang Babega.

"Untuk hadiahnya, panitia lomba menyediakan hadiah berupa piala bergilir, piala tetap, uang tunai dan goodie bag bagi yang juara. Kemudian bagi peserta yang tidak dapat juara, kami berikan piala berbakat," ujarnya.(*)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Suwirpen Suib mengatakan.Ada ungkapan bagi masyarakat Minang yang masih sering disebutkan sampai hari ini yaitu; “Urang Minang tu, Taimpik nak Di ateh, Takuruang nak di lua”. Bila diartikan sepintas, maka sebagian besar orang menyimpulkan arti dari ungkapan tersebut dalam konotasi negatif yaitu “Cadiak Buruak/Caliah” (Licik).

Namun, bila diurut secara terminologi, kata tersebut mengisyaratkan masyarakat minang harus berfikir Progresif dan Solutif, penuh makna yang perlu diartikan secara mendalam.Kata Suwirpen saat menghadiri malam resepsi hari jadi Sumbar ke-78, Minggu (1/10/2023) di Gubernuran Sumbar.

Menurut Suwirpen,Di Minang sedari kecil sudah diajarkan kato nan ampek, kato nan ampek dimaknai sebagai pengklasifikasian cara berbicara orang Minang yaitu, bagaimana cara berbicara dengan orang lebih tua, cara berbicara dengan orang lebih kecil, cara berbicara dengan orang seumuran dan cara berbicara dengan orang yang disegani.

Namun, budaya tersebut bak seperti Hilang entah kemana. Fenomena masyarakat Minang hari ini, lebih mendahulukan ucapan dari pada berfikir yang kemudian akhirnya berujung pada hujatan.Ujarnya.

” Bila ditelusuri, group media sosial masyarakat Minang hari ini, hampir merata hanya berisikan cacian dan makian, dan lebih memprihatinkan lagi, masyarakat mudah termakan provokasi oleh berita-berita hoax,” katanya.

Untuk itu,pada kesempatan itu Suwirpen mengharapkan, Sumbar harus menjadi daerah yang terus melahirkan pemikir-pemikir ulung karena, dari sejarah masyarakat Minang dikenal dengan tempat lahir pemikir-pemikir ulung. Sebut saja M.Yamin yang gagasannya menjadi pemantik anggota sembilan untuk melahirkan Piagam Jakarta, sehingga menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila pada Juni 1945.

” Ada Mohammad Hatta, wakil presiden pertama yang dikenal sebagai bapak ekonomi Indonesia,” katanya.

Adalagi Datuk Ibrahim Tan Malaka, yang pemikiran progresifnya menjadi pelecut bagi kaum revolusioner Indonesia (bahkan pemikirannya masih hidup dan menjadi bagian kerangka kritis dari sebagian kaum pergerakan hari ini).

“Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih populer dipanggil Buya Hamka, seorang ulama yang menjadi panutan bagi tokoh-tokoh pendiri bangsa diakhir hidup mereka. Masih ada lagi, Agus Salim yang terkenal dengan keterampilan berdiplomasi dan teknik lobby yang tinggi,” katanya.

"Sebagai orang yang hidup dalam masyarakat Minang, saya merasakan bagaimana pentingnya budaya harus dilestarikan,dengan lestarinya budaya Minang, seperti perhatian yang besar terhadap pendidikan dan sekolah baik formal maupun non formal dan budaya hidup badunsanak, seharusnya dapat menghilangkan sifat caci maki yang marak belakangan ini",Tutup Suwirpen. (*/st)

Pemerintah Kabupaten Pasaman  Barat, terus berusaha memberikan  Sosialisasi yang terbaik  bagi masyarakat melalui Plt.Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan  Endang Ripinta ,serta Dinas Ketahanan Pangan  dalam rangka  percepatan penyaluran  Beras bantuan Pemerintah ,sebagai salah satu upaya dari Pemerintah ,demi menjaga stabilisasi  pasokan dan harga  pangan  atau beras,demikian pantauan Media ini usai berakhir ,Sabtu tgl 30/9.2023 di Sungai Aur.

Ekadiana  Oktavia ,Kadis Tanaman Pangan  menuturkan  sekaitan dengan  penyaluran beras  Tahap II ini untuk  Warga masyarakat  Sungai Aur  yang mendapatkan  beras ada sebanyak 2.066 Kepala Keluarga untuk waktu 3 bulan ini terang Alumni Institut Pertanian Bogor ini..

Sedangkan untuk keseluruhan warga masyarakat Kabupaten Pasaman Barat  untuk tahun  2023  ini  sudah ada 31.285 Kepala Keluarga  dengan  masing-masing  Kepala keluarga mendapatkan 10 Kg untuk selama  3 bulan .

Di tempat yang sama Pejabat Wali Nagari Sungai Aur .M.Zenni  juga menuturkan  sekaitan  penyaluran beras untuk Wilayah Kerjanya ini,mengaku  dengan mengambil  inisiatif sendiri ,karena  penyaluran  seharusnya dilakukan oleh PT Pos Indonesia  di Ujunggading, dan  Warga masyarakat terlalu jauh  dan memakan ongkos ,kami hadir memberikan pelayanan ,ada inisiatif dari  Pemerintah Nagari  maka segala sesuatunya kita fasilitasi dan salurkan dengan baik pungkasnya..(parsela).

Dengan tema “Sumbar Terus Maju Menuju Sejahtera”, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna peringatan hari jadi Sumbar ke-78.di ruangan sidang utama DPRD Sumbar pada Minggu 1 Oktober 2024.

Perjalanan panjang provinsi Sumatera Barat, baik sebelum maupun setelah ditetapkan Hari Jadi Sumatera Barat pada tanggal 1 Oktober 1945, telah membawa daerah pada kondisi yang mengalami pasang surut.

Banyak kemajuan-kemajuan yang telah di capai dalam peradaban kehidupan masyarakat Sumatera Barat, namun tentu saja masih banyak kekurangan- kekurangan yang perlu kita benahi bersama.Kata Ketua DPRD Sumbar Supardi dalam sambutannya saat memimpin rapat paripurna tersebut.

Supardi mengatakan.Sumatera Barat hari ini yang telah mengalami banyak kemajuan,juga harus terus maju untuk mengejar ketertinggalan.

“Banyak kemajuan-kemajuan yang telah di capai dalam peradaban kehidupan masyarakat Sumatera Barat, namun tentu saja masih banyak kekurangan- kekurangan yang perlu kita benahi bersama. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini perkenankan kami mengingatkan kembali sambutan beberapa tokoh yang telah berkenan hadir pada peringatan hari jadi Sumatera Barat terdahulu,” kata Supardi.

Supardi menuturkan beberapa pendapat tokoh nasional dan juga tokoh yang berasal dari Sumbar terkait Sumbar beberapa tahun belakang dan hari ini.

“Sambutan Bapak Jusuf Kalla salah seorang Urang Sumando kita, Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Hari Jadi Sumbar ke-77 menyampaikan bahwa kekuatan Sumbar terletak pada Sumber Daya Manusianya. Sumbar bisa maju karena SDMnya. Dengan kata lain orang Minangkabau memakai otaknya, bukan otot. Itulah orang Minang, selalu berfikir. Beliau menilai Kemajuan Sumbar itu dimulai dari pendidikan dan ini sudah terlihat sebelum Indonesia merdeka, orang Minang sudah banyak yang sarjana bahkan lebih,” jelasnya.

Supardi menuturkan, Orang Minang juga sangat lihai dalam penguasaan perdagangan apalagi, agama juga maju.

“Tapi sekarang kemajuan itu sudah berubah, saat ini Sumatera Barat tidak lagi menjadi gudangnya para intelektual, tingkat kemajuan ekonominya nya tidak sesuai dengan kemampuannya, hingga makin hilangnya ulama asal Sumbar yang berkiprah di kancah nasional. Banyak faktor yang menyebabkan degradasi tersebut. Tidak ada jalan lain sebagai solusinya hanyalah dengan memajukan pendidikan, menguatkan pengkaderan ulama dan peningkatan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan perkebunan rakyat. Perlu suatu upaya memajukan kembali Sumbar. Kembalikan marwah keagamaan dari orang Minang. Ada degradasi pendidikan keagamaan yang harus jadi perhatian,” jelasnya.

Disisi lain, Supardi juga menyebut pendapat Buya Syafii Maarif tentang Sumbar hari ini. “Saat ini elit Sumbar sudah mengalami defisit hal ini ditandai dengan jumlah negarawan yang semakin berkurang berkiprah ditingkat nasional dan banyaknya politikus yang hanya mencari mata pencarian, bukan untuk membela penderitaan rakyat. Oleh sebab itu sekarang saatnya berbenah. Dari partai manapun asalnya, mari bersama bahu membahu dalam membangun daerah ini,”paparnya.

Sumatera Barat dengan PAD yang sangat terbatas, harus pandai-pandai memainkan kartu berhadapan dengan pemerintah pusat. Kekakuan dalam bersikap akan beresiko Sumbar semakin terlantar dalam proses pembangunan. Ungkapan ABS-SBK itu baru punya makna manakala kantong-kantong kemiskinan ini bisa dibenahi secara sungguh-sungguh dan korban narkoba semakin berkurang.

“Tanpa parameter ini kita hanya piawai-piawai kosong. Satu kekuatan penting yang penting untuk dimaksimalkan lanjut Ma’arif adalah potensi Rantau yang selama ini kurang mendapat perhatian. Termasuk juga potensi para budayawan, sastrawan dan wartawan lainnya. Percayalah, mereka ini punya kecintaan yang tulus untuk Ranah Minang dan Sumatera Barat, meskipun sebagian mereka lahir di bumi nusantara yang lain. Kelompok ini punya intuisi yang tajam, dibandingkan yang lain. Tegakkan kepala untuk menghadapi masa depan yang lebih baik,” lanjutnya.

Di sisi lain,Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansyarullah dalam sambutannya memaparkan berbagai capaian yang di dapatkan oleh Sumbar beberapa tahun terkahir.

“Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat terus mengalami kemajuan, IPM di periode 2017 yang berada di angka 71,24, meningkat menjadi 73,26 pada 2022; lebih tinggi dari capaian nasional yang hanya 72,91,” jelasnya.

IPM ini terbantu oleh capaian di sektor pendidikan dan kesehatan, di mana rata-rata lama sekolah Sumatera Barat saat ini berada di 9,18 Tahun, dan harapan lama sekolah berada di angka 14,10 tahun, yang artinya sudah di Perguruan Tinggi tahun ke-2. Selanjutnya usia harapan hidup, kita saat ini berada di angka 69,90 tahun.

“Capaian ini tentu cukup melegakan kita sebagai daerah yang memang berharap kepada sumber daya manusianya,” jelasnya.

Selain capaian itu, Mahyeldi juga memaparkan penghargaan yang didapatkan Sumbar, penghargaan atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kali secara berturut-turut.

Selain itu, Gubernur dan Wakil Gubernur menerima penghargaan Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI, ini merupakan bukti kesungguhan Pemprov Sumbar di bidang pertanian.

Peringkat 3 Nasional Penerapan Standar Pelayanan Minimal Award (SPM Award) dari Menteri Dalam Negeri RI sebagai bukti keberpihakan Sumatera Barat kepada masyarakat miskin dan sekaligus wujud optimalisasi pemerataan pelayanan dasar di Sumatera Barat dan Penghargaan Innovative Government Award (IGA) dari Menteri Dalam Negeri RI sebagai bukti tingginya inovasi Pemprov Sumbar.

Sementara, Djohermansyah Djohan dalam pidato soal hari jadi Sumbar ke 78 menyampaikan beberapa poin terkait akselarasi Pemprov ke pusat.

“Strategi yang bisa dipakai diantaranya pandai-pandai menjalin relasi dengan orang pusat, sapa dan rangkul erat perantau Minang, perkuat perencanaan terintegrasi, bangun governansi publik, gerakkan desentralisasi budaya secara masif, dan kembangkan pilot proyek DPRD inovatif,” jelasnya.

Selain itu, Djohermansyah Djohan juga mengatakan beberapa penyebabnya, antara lain relasi dengan puast kurang terjalin, kolaborasi dengan stakeholder belum optimal, dan juga soal kemandirian fiskal.

Dalam rapat paripurna tersebut juga diumumkan pemenang beberapa kegiatan yang diselenggarakan di perayaan HUT ke 78 Sumatera Barat, peluncuran beberapa inovasi yang dilakukan DPRD Sumbar dan pemutaran video sejarah Sumbar.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi dan Audy Joinaldy, Ketua DPRD Sumbar, Supardi, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar dan Suwirpen Soeib.

Selain itu, hadir juga anggota DPD RI perwakilan Sumbar, seperti Emma Yohana, Leonardy Harmaini, Muslim Yatim. Kemudian anggota DPR RI dari dapil Sumbar, seperti Lisda Hendra Joni dan Guspardi Gaus.

Hadir juga Dandrem, Danlantamal, Polda Sumbar, Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat, Forkopimda, bupati/ walikota se Sumatera Barat, Ketua DPRD Kabupaten/kota se Sumatera Barat, dan tokoh masyarakat Sumatera Barat.

Paripurna tersebut juga dimeriahkan dengan tari-tarian Minang,baca puisi dan juga diputarnya film dekomonter perjuangan masyarakat Minangkabau.(St)

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari jadi Sumatera Barat yang ke-78 di ruangan sidang utama DPRD Sumbar,Minggu (1/10/2023).

Rapat paripurna tersebut di pimpin Ketua DPRD Sumbar Supardi di dampingi wakilnya Irsyad Safat dan Suwirpen Suib serta dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah dan wakilnya Audy Joinaldy.

Dengan tema “Sumbar Terus Maju Menuju Sejahtera”,Supardi mengatakan.Penetapan tanggal 1 Oktober 1945, tentu tidak mengurangi makna dan eksistensi daerah Sumatera Barat yang telah ada jauh sebelum penetapan Hari Jadi tersebut.

Menurut Supardi, Tanggal 1 Oktober 1945, merupakan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat sebagai kesatuan masyarakat dan daerah dalam kerangka NKRI.

Supardi mengatakan, sejumlah tokoh nasional yang pernah hadir pada peringatan hari jadi Sumbar pada tahun-tahun sebelumnya diantaranya, Mantan wakil presiden RI Jusuf Kalla, Buya Syafii Maarif dan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri.

“Tokoh-tokoh tersebut pernah menjadi narasumber di Hari Jadi Sumbar pada tahun-tahun sebelumnya dan perlu kita renungkan kembali untuk dapat menjadi arah dan gambaran mencapai Sumbar Terus Maju Menuju Sejahtera,” ungkap Supardi.

Supardi berharap, peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ke 78 Tahun 2023 ini menjadi momentum untuk bangkit dan mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dialami selama ini akibat musibah covid yang melanda.

“Mari kita jadikan semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam Hari Jadi Sumatera Barat ke-78 ini sebagai sumber motivasi dan sumber inovasi, untuk membangun daerah dan masyarakat Sumatera Barat dan kita bulatkan tekad serta semangat kebersamaan, kegotong-royongan yang merupakan ciri khas masyarakat Sumatera Barat, untuk mewujudkan Sumbar Terus Maju menuju Sejahtera,” harap Supardi.

Pada rapat paripurna tersebut, juga dilakukan beberapa kegiatan seperti melaksanakan launching 5 inovasi baru DPRD Sumbar diantaranya, Podcast Asik DPRD Sumbar, Buntal Asik, Agenda Asik, dan penandatanganan kerjasama antara DPRD Sumbar dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas).

“Inovasi baru ini merupakan upaya meningkatkan pelayanan kesekretariatan DPRD Sumbar dalam mewujudkan DPRD Sumbar yang tidak saja hanya menyiapkan legislasi bagi masyarakat namun juga sebagai sarana mewujudkan edukasi literasi kepada semua orang sehingga DPRD Sumbar dapat ikut serta memberikan dukungan dan dorongan untuk melahirkan orang-orang cerdas,” terang Supardi.

Rapat paripurna istimewa tersebut juga menghadirkan narasumber dari Dosen Universitas Indonesia (UI) yang juga mantan Dirjen Otda Kemendagri, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan.

Selain itu,juga hadir Anggota DPD RI, Leonardy Harmainy, Emma Yohanna, Muslim M Yatim, Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni dan para tokoh Sumatera Barat lainnya.(St)