Pengurus LKAAM Sumbar dan Ketua LKAAM Kabupaten/Kota dengan fasilitasi Dinas Kebudayaan Sumbar mengadakan studi tiru ke Desa Adat di Provinsi Bali, 9-12 Juli 2023. Studi tiru ini merupakan kelanjutan dari Bimtek yang dilaksanakan di Bukittinggi akhir Juni lalu.

Tim studi tiru yang dipimpin oleh Ketum LKAAM Sumbar Dr Fauzi Bahar, M.Si Datuak Nan Sati ini diterima oleh Sekretaris Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali di Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Jalan Cok Agung Tresna, Denpasar, Senin (10/7/2023).

Ikut mendampingi Ketum LKAAM Fauzi Bahar Dt Nan Sati adalah Sekretaris Dinas Kebudayaan Sumbar Yayat Wahyudi A, S.T., M.Si., Ketua Harian LKAAM Sumbar Dr Amril Amir Dt. Lelo Basa, Anggota DPRD Sumbar Daswippetra Dt. Manjinjiang Alam dan Sub Kordinator Adat Dinas Kebudayaan Ridho Arifandi, S.STP.

Dalam rombongan studi tiru LKAAM Sumbar yang  berjumlah 70 orang ini adalah para Wakil Ketua Umum LKAAM Sumbar yaitu Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah, Epi Radisman, SH Dt Paduko Alam dan Reflidon Datuak Kayo, Sekretaris Umum LKAAM Sumbar Jasman Rizal Dt. Bandaro Bendang, para Ketua, Wakil Sekretaris dan Ketua Bidang. Dari LKAAM Kabupaten/Kota yang ikut dalam studi tiru ini adalah Ketua dan Sekretaris.

Menurut Sekretaris PMA Provinsi Bali IG.AA. Ekaputri Kusumayoni, SH., M.Si., bahwa Pemprov Bali memberikan kewenangan dan perhatian yang tinggi terhadap Desa Adat yang jumlahnya 1.493 desa. Ini kemudian diatur dalam Perda No.4/2019 tentang Desa Adat Bali.

"Selain memberikan kewenangan dan kekhususan kepada Desa Adat, Pemprov Bali memberikan bantuan Rp300 juta setiap tahun kepada masing-masing Desa Adat. Pemda Kabupaten/Kota di daerah masing-masing juga membantu Desa Adat sesuai kemampuan daerah," kata Sekdis Ekaputri Kusumayoni. 

Desa Adat di Bali adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah, hak-hak tradisional, kekayaan, tradisi  dan tata krama.  Desa Adat di Bali memiliki kekhususan, tugas dan wewenang serta hak mengurus rumah tangganya sendiri dengan perangkat Desa Adat yang disebut Bendesa. 

"Hak asal usul berupa Awit Awit (kearifan lokal) yang kemudian diimplementasikan kedalam Perda. Inilah dasar dari kewenangan, pungutan atau retribusi dari tempat wisata yang menjadi pemasukan dan kekayaan Desa Adat," ujar Ekaputri Kusumayoni menambahkan.

Selain Desa Adat, di Bali ada Desa Dinas sebanyak 636 dan Kelurahan 80. Desa Dinas dan Kelurahan inilah yang mengurus administrasi masyarakat dan pemerintahan. "Jadi Desa Adat dan Desa Dinas adalah dua hal yang berbeda peran dan fungsinya," jelas Ekaputri Kusumayoni yang akrab disapa Buk Gung.

Ketum LKAAM Sumbar Dr Fauzi Bahar Dt Nan Sati dalam sambutannya mengatakan bahwa kekayaan adat Minangkabau luar biasa hebat dan tidak kalah hebatnya dengan adat yang ada di Bali. Begitu juga SDM dari adat Minangkabau sangat komplit yang tidak lain adalah Ninik Mamak dengan segala perangkat penghulu seperti Manti, Imam, Khatib, Dubalang, Bundo Kanduang dan Parik Paga.

Namun adat Minangkabau, kata Dr Fauzi Bahar, sejauh ini baru diterapkan dalam acara tertentu dan prosesi adat ditampilkan dalam seremonial. Adat Minangkabau yang sarat dengan pernak-perniknya belum lagi memberikan manfaat nyata kepada masyarakat secara ekonomi, dan belum terlihat dalam sistem pemerintahan serta belum berdampak kepada pengelolaan tanah ulayat nagari dan pemasukan nagari.

Oleh karena itulah, ujar Fauzi Bahar Dt Nan Sati, studi tiru ke Provinsi Bali ini sebagai bagian dari upaya belajar bagaimana adat dan budaya dapat memberikan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, ikut dalam mengatur sistem pemerintahan dan memberikan kemajuan dari desa atau nagari.

Studi tiru LKAAM Sumbar ini dilanjutkan dengan kunjungan lapangan kedua tempat yaitu ke Desa Adat Sanur Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Desa Adat Penglipuran, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli. Dikedua desa ini rombongan studi tiru banyak bertanya dan mendapatkan informasi tentang Desa Adat. Rombongan studi tiru juga dijamu makan siang oleh Kapolda Bali melalui Kabid Humas Kombes Pol Satake Bayu Setianto. (*)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) mengelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daera (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD tahun 2022 oleh pemerintah daerah.

Rapat paripurna tersebut di pimipin Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi dua orang wakilnya Irsyad Safar dan Indra Dt.Rajo Lelo,serta dihadiri wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy,di ruangan sidang utama DPRD Sumbar .Rabu (12/7/2023).

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) merupakan siklus akhir dari pengelolaan keuangan daerah. Sebagai akhir dari agenda pengelolaan keuangan, maka PPA tidak hanya sebagai sarana untuk melaporkan penggunaan anggaran, akan tetapi merupakan sarana untuk mengevaluasi APBD secara keseluruhan, baik terhadap perencanaan anggaran, pelaksanaan, pengawasan serta hasil yang dicapai dari pelaksanaan anggaran tersebut.

"Oleh sebab itu, sasaran dari pembahasan Ranperda PPA tidak hanya menyepakati realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, akan tetapi juga memastikan apakah program dan kegiatan tersebut sudah digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata Supardi.

Menurut Supardi, dari aspek realisasi pendapatan dan belanja, kinerja pengelolaan APBD 2022 telah cukup baik, dimana realisasi pendapatan sudah mencapai 99,26 persen dan realisasi belanja mencapai 94, 96 persen. Namun dari aspek kinerja, penggunaan APBD 2022 belum maksimal.

"Meskipun target kinerja program yang terdapat dalam RKPD 2022 dan target kinerja makro daerah yang ditetapkan dalam RPJMD telah terwujud, tetapi perlu kita ketahui bahwa target-target tersebut merupakan target pesimistis yang ditetapkan pada masa pandemi covid -19 yang kondisinya tidak sesuai lagi pasca berakhirnya pandemi. Oleh sebab itu, kinerja pembanguanan dalam RPJMD tersebut perlu dilakukan Midterm Review kembali," ujar Supardi.

Supardi menyebutkan, masih banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap. Dari objek pajak kendaraan bermotor, rasio kepatuhan wajib pajak di Sumbar baru sebesar 61, 93 persen.

"Apabila rasio kepatuhan wajib pajak dapat dinaikkan menjadi 75 persen dan asset dapat dioptimalkan pemanfaatannya, maka pendapatan daerah akan bertambah cukup besar," pungkas Supardi lagi.

Sementara itu wakil gubernur Sumbar, Audy Joinaldy menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumbar yang telah sungguh-sungguh membahas hingga menyepakati Ranperda PPA Tahun 2022.

"Kami yakin bahwa dari hasil pembahasan dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh DPRD Sumbar, terdapat saran, kritikan dan masukan yang membangun terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini tentunya akan kami jadikan pedoman untuk perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dimasa mendatang," ujar Audy.

Selanjutnya kata Audy, dengan telah disetujuinya Ranperda PPA Tahun 2022 menjadi Perda, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tahap berikutnya Pemprov Sumbar akan segera menyampaikan kepada Mendagri untuk dievaluasi.

"Mudah-mudahan dalam tahap terakhir ini, Ranperda PPA Tahun 2022 tidak mengalami kendala yang berarti, sehingga kitapun dapat melaksanakan tugas lain yaitu membahas RAPBD Tahun 2024 dan Perubahan APBD Tahun 2023," harap Audy.(st)

Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Sumbar S Budi Syukur saat terlihat simringah melihat meriahnya Pengukuhan KADIN Sumbar periode 2022-2027 di Hotel Santika A Yani Padang.

Pengukuhan dilakukan Ketum KADIN Arsjad Rasjid dihadiri Gubernur Sumbar dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersentuhan kewenangannya dengan pengusaha dan ekonomi. 

S Budi Syukur mengatakan ada harapan besar pasca pengukuhan KADIN Sumbar hari ini oleh Ketum Arsjad. 

"Ini momentum  untuk mencanangkan kebangkitan dunia usaha dan kemitraan stratgis pengusaha dengan pemerintahan Sumbar," ujar S Budi Syukur, Rabu 12/7-2023.

Pelantikan KADIN Sumbar sebagai momentum kebangkitan pengusaha ranah minang.

"Ini saatnya pengusaha Minang Sumatra Barat, menjadi tuan di negeri sendiri," ujar S Budi Syukur.

KADIN Sumbar kata Budi di bawah Ketum Buchari Bachter siap berkolaborasi dengan semua pihak. 

"KADIN Sumbar siap membuka pintu kolaborasi dan sinergisitas selebar-lebarnya, baik pada swasta  maupun pemerintah. KADIN Sumbar siap menjadi elemen penting meningkat perekonomian Sumbar," ujar S Budi Syukur.

KADIN sebagai wadah berhimpun pengusaha kata S Budi Syukur dengan semua pengusaha adalah elemen yang punya peran penting di sektor ekonomi Sumbar.

"Semoga dengan pelantikan ini pengusaha Sumbar lebih percaya diri menghadapi kondisi global. KADIN Sumbar periode ini memfokusutamakan kemajuan UMKM dan ini bukti KADIN Sumbar siap mendukung pertumbuhan ekonomi baik lokal dan nasional," ujar Budi Syukur. 

Direktur Keuangan Bank Nagaria Sania Putra berharap era KADIN dipimpin Ketua Umum Buchari Bachter dan Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Sumbar S Budi Syukur  lebih lebih kuat kemitraan dengan dunia perbankan. 

"Selama ini KADIN dan Bank Nagari hubungan sangat baik, tentu kami harap kedepan lebih dikuatkan lagi, baik kemitraan sektor perbankan maupun berkolaborasi memajukan ekonomi Sumbar dan nasional," ujar Sania. 

Ini jajaran inti KADIN Sumbar dikukuhkan Arsjad Rasjid:

Ketua Dewan Penasehat: Leonardy Harmainy, Wakil Ketua:  Irwan Prayitno, Andre Rosiade dan Desri Ayunda. 

Ketua Dewan Pertimbangan: S Budi Syukur, Wakil Ketua Darmizon, Yogan Askan,  Alkudri, Erwin Bustamam. 

Ketua Umum KADIN Sumbar:  Buchari Bachter dengan 44  Wakil Ketua Umum dan 11 Badan. (***)

Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan menganggarkan Rp3 Miliar untuk bantuan seragam sekolah murid TK, SD, hingga SMP Negeri.

Bantuan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan TK, SD, SMP Negeri untuk siswa dan siswi peserta didik tahun ajaran 2023.

Hal disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Bobby Perdana Riza kepada Lintasmedia di ruang kerjanya, Selasa (11/07/2023).

Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan sudah menganggarkan 3 Miliar dari APBD untuk seragam sekolah bagi peserta didik tahun ajaran 2023.

“Anak-anak peserta didik tahun ajaran 2023 TK, SD, SMP Negeri akan mendapatkan seragam gratis dari sekolah masing-masing. Di perkirakan bulan Agustus nanti akan di serahkan secara simbolis oleh Bupati sendiri nantinya,”ucap Bobby.

Dirinya menambahkan,” Dimana ada 16 TK, 160 SD, 140 SMP Negeri yang akan membagikan seragam tersebut kepada peserta didik barunya. Adapun jumlahnya untuk TK ada 1.150 seragam, SD Negeri 9.524 (Merah Putih dan Pramuka) dan SMP Negeri 5.904 (Biru Putih dan Pramuka).(elda)

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kick Off Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2023, bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono , di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, (11/07/2023).

Mendagri Tito Karnavian dalam kesempatan itu menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemerintahan desa. Penguatan itu dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa. 

Apalagi desa memiliki peran yang penting dalam mewujudkan salah satu Nawacita Presiden Joko Widodo yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

“Filosofi kenapa acara ini diselenggarakan, kita tahu bahwa salah satu visi bapak presiden yang menjabat tahun 2014, periode pertama itu adalah membangun dari pinggiran. Pinggiran ini adalah satu di pedesaan, yang kedua di perbatasan,” terang Mendagri.

Mendagri menjelaskan Presiden Jokowi pada periode pertamanya telah berkomitmen untuk memperkuat desa dengan menerbitkan Undang-Undang Tentang Desa dan sejumlah regulasi turunan. 

“Pak Presiden juga membentuk menteri yang khusus menangani desa, yang mana pada kabinet-kabinet sebelumnya belum ada. Dan yang amat berarti dialokasikannya dana desa hampir 70 T pertahuan. Desa mendapatkan anggaran Rp. 800 juta sampai Rp. 3 Miliar,” urainya.

Lahirnya berbagai kebijakan Presiden Jokowi mengenai desa tersebut, kata Tito, terjadi perubahan paradigma yang luar biasa, desa yang tadinya hanya komunitas masyarakat menjadi bagian dari system pemerintahan terkecil.

Untuk itu, Tito menegaskan penguatan pemerintahan desa perlu dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya urbanisasi yang masif. Selain itu, langkah tersebut juga diperlukan untuk mendorong lahirnya sentra perekonomian baru di desa.

Mendagri juga berharap kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi, daerah maupun desa agar dapat mendukung program ini.

Sementara itu, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska, menyampaikan, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, dari awal dia bertugas sejak Tahun 2016, dirinya telah konsen untuk membangun desa melalui program dan kegiatan yang berpihak kepada pembangunan desa.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu menjelaskan, selain memperoleh dukungan Dana Desa (DN) dari Pemerintah Pusat, desa atau nagari di Kabupaten Dharmasraya juga memperoleh dukungan dari APBD setempat. 

Sutan Riska menjelaskan mengingat seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya merupakan wilayah pemerintahan nagari (desa), maka alokasi dana pembangunan yang bersumber APBD Dharmasraya, baik fisik maupun non fisik sesungguhnya juga dilaksanakan di wilayah nagari dan kepada warga nagari.

“Pemkab juga mendorong kemandirian desa dengan pembinaan-pembinaan, serta membantu desa dalam rangka penggalian sumber-sumber pendapatan desa,” ujarnya.

Buah dari keberhasilan pembinaan desa di Kabupaten Dharmasraya kata Sutan Riska, tercermin dari bergeraknya status Indeks Desa Membangun (IDM) dari Desa Berkembang menjadi Desa Maju sejak tahun 2021 dan terus mengupayakan agar menjadi Desa Mandiri pada tahun-tahun selanjutnya(elda)

Aspers Kas Koopsud I kolonel Pnb M.R.Y. Fahlefie, S.Sos., Psc., Beserta rombongan mengunjungi Lanud Sutan Sjahrir dalam rangka Ceramah Pembinaan Personel Dan Psikologi yang diikuti oleh seluruh personel Lanud Sutan Sjahrir di Crew room, Lanud Sutan Sjahrir Padang, Selasa, (11/7/2023).

Komandan Lanud Sutan Sjahrir Kolonel Nav Saeful Rakhmat diwakili Kepala Dinas Personel (Kadispers) Lanud SUT Letkol Adm Aliyus, S.E., M.M.,  menyampaikan permohonan maaf Danlanud tidak bisa hadir pada kesempatan yang penuh manfaat ini dikarenakan beliau sedang melaksanakan tugas. Kemudian disampaikan dalam sambutannya, terselenggaranya pembinaan karir yang memenuhi norma-norma atau kriteria pada tiap kepangkatan, tingkat pendidikan, dan keterampilannya, maka pengawakan jabatan pada organisasi yang digunakan dalam pembinaan personel yang terarah dan berkelanjutan akan memberikan kesejahteraan serta motivasi tinggi.

" Untuk itu kepada seluruh peserta, agar memanfaatkan kesempatan yang berharga ini, perhatikan dengan sebaik baiknya materi yang disampaikan, sehingga para peserta dapat mengerti dan memahami tentang pembinaan Personel dan Psikologi," ujar Kadispers membacakan sambutan Danlanud SUT.

Dilanjutkan kata sambutan oleh Aspers Kas Koopsud I kolonel Pnb M.R.Y. Fahlefie, S.Sos., Psc., sebelum membacakan sambutannya, terlebih dahulu beliau melontarkan sebuah pantun, yang berbunyi,

"Pagi hari makan kelapa, rasanya enak ingin tertawa, Dari sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa".

Dalam sambutannya Aspers Kaskoopsud I menyampaikan, Sampaikan salam hormat saya kepada Komandan Lanud Sutan Sjahrir, terima kasih atas penerimaannya terhadap tim, semoga apa yang kita lakukan bisa memberikan manfaat untuk jajaran khususnya. Banyak hal yang terkait pembinaan personel banyak jajaran yang tidak paham tetapi hanya ketinggalan berita. 

"Saya pikir perlu ada kegiatan pembinaan personel nanti disampaikan oleh Letkol Ridwan baik itu siklus kesehatan maupun siklus pembinaan personel," ujarnya.

Lebih lanjut, Aspers juga berharap, "Saya juga berharap apa yang kita laksanakan di sini bisa memberikan manfaat kepada seluruh anggota, maka dari itu jangan ragu-ragu untuk bertanya". Ungkapnya.

Adapun materi yang disampaikan oleh Pabandya Binpers Spers Kaskoopsud I Letkol Adm Ridwan Syaparudhin, S.E. yaitu tentang fungsi (5 daur) pembinaan personel, diantaranya prajurit sebagai Penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan. 

Binpres adalah pembinaan terhadap personel secara individu dengan tujuan untuk menyiapkan personel yang sanggup dan mampu secara optimal mengemban setiap tugas yang dihadapi, penyelenggaraannya dimulai sejak diterima sebagai prajurit sampai dengan berakhirnya masa dinas yang bersangkutan dalam organisasi.

Dilanjutkan dengan materi psikologi yang disampaikan oleh Pabanda Psi Bandyabinpers Spers Kaskoopsud I

Mayor Kes Herfiana Damayanti, S.Psi.

Materi tersebut diantaranya tentang, pengertian perilaku menyimpang, jenis perilaku menyimpang, contoh perilakunya, faktor penyebabnya, dampak yang ditimbulkan, dan cara pencegahan yang dapat dilakukan.

Perilaku menyimpang itu sendiri adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat. Apabila itu terjadi dapat menimbulkan sebuah kerugian bagi individu maupun orang banyak diantaranya seperti, pelanggaran disiplin, kestabilan emosi terganggu, dan timbul permasalahan hukum.

Mayor Kes Herfiana Damayanti, S.Psi. menyimpulkan bahwa Perilaku menyimpang dapat dikenali dan disadari, pilihan dalam hidup dapat ditentukan dan perbaiki diri sendiri, berikan kesempatan kedua dan introspeksi diri, kemudian pahami dan hargai diri sendiri serta bicarakan pada orang yang dipercaya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Aspers Kas Koopsud I kolonel Pnb M.R.Y. Fahlefie, S.Sos., Psc., Beserta rombongan, para Kepala Dinas, seluruh Personel Perwira, Bintara, Tamtama, dan PNS Lanud Sutan Sjahrir.(rel)

Wakapolda Bali Brigjen. Pol. Drs. I Ketut Suardana, M.Si. menerima kunjungan dari LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau)  di gedung Rupatama Polda Bali, Selasa (11/07/2023).

Kunjungan dari LKAAM Sumbar ini, disambut baik oleh Wakapolda Bali, yang didampingi oleh Kombes Pol. Stefanus Satake Bayu Setianto, SIK, M.Si. selaku Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Bali.

Wakapolda Bali dalam sambutannya mengatakan sangat senang bisa berbagi sedikit pengalaman terkait apa saja yang telah di lakukan Polda Bali selama ini termasuk berbagi pengalaman tentang bagaimana  menjalani event Lokal, Nasional maupun Internasioal.

Wakapolda Bali dalam paparannya juga menjelaskan ada beberapa system yang dijalankan oleh Polda Bali seperti Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) yang merupakan inovasi Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra lahir dari proses Polri Belajar Polda Bali yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan inklusif serta adaptif dengan perkembangan masyarakat Bali.

Ketua LKAAM Sumbar dalam hal ini yang diwakilkan oleh Drs. Jasman Rizal, MM. Dt Bandaro Bandang selaku Sekjen LKAAM mengucapkan terimakasi karna sudah menerima kami dengan baik dan mengucapkan terimakasi karena sudah berbagi pengalaman yang sudah dijalani oleh Polda Bali.

Komando Resor Militer (Korem) 032/Wirabraja menggelar  nonton bareng menyaksikan Kasad Award 2023 bersama Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dan Awak media di Gedung Sapta Marga Makorem 032/Wbr Jln. Jenderal Sudirman No. 29 Kota Padang, Senin (10/72023)

Danrem 032/Wirabraja Brigjen TNI Rayen Obersyl menjelaskan kegiatan Kasad Award 2023 yang diselenggarakan ini merupakan salah satu inisiatif untuk menyampaikan kepada publik bahwa pimpinan TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman memiliki kepedulian yang tinggi atas isu-isu sosial di masyarakat, dengan mengangkat tema bersama merawat kebangsaan.

“Kasad Award yang diselenggarakan ini baru yang pertama kali, bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada awak media dalam pemberitaan yang menyangkut upaya mengatasi persoalan-persoalan ditengah masyarakat yang disaring dalam sepuluh kategori isu-isu social di masyarakat” terang Danrem.

Pada kesempatan itu juga Danrem 032/Wbr menjelaskan bahwa TNI AD berpandangan bahwa peran pers sangatlah strategis dalam upaya turut membangun awareness publik terhadap berbagai permasalahan human security. Pers sebagai media penyalur informasi yang akurat, berimbang, dan independen sangat krusial dalam menjalankan peran membangun pengetahuan masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kepentingan umum. 

Dalam menyaksikan nonton bareng Kasad Awrad 2023 tersebut Sebanyak 10 media nasional, 10 media daerah, dan 4 media kampus berhasil menjadi pemenang penghargaan tersebut. Diantaran Media online Padang Ekspres: www.padek.jawapos.com menjadi satu-satunya media di Sumbar yang masuk nominasi dan meraih penghargaan KASAD Award 2023.

Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Rayen Obersyl berharap kepada media pers  yang berada di Sumatera Barat untuk terus mendukung program TNI AD dalam mengatasi persolan-persoalan yang ada ditengah-tengah masyarakat khususnya yang berada di Sumatera Barat.(Penrem032)

PADANG, Lintas Media News

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Publikasi dan Pemberitaan bersama Bawaslu Kabupaten dan Kota, Selasa (11/7/2013) di Truntum Hotel Padang. 

Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, SH, M.Kn, dalam sambutannya saat membuka rakor menjelaskan bahwa dalam proses tahapan Pemilu, maka anggota Bawaslu di semua tingkatan merupakan sumber yang valid, sumber A1, karena sesuai kewajiban dan kewenangan yang ada pada Bawaslu. 

"Nah, dalam hal publikasi, maka tidak ada artinya bagi sebuah lembaga publik, tidak ada maknanya jika publikasi tidak terkelola dengan baik. Karena informasi ini sangat dibutuhkan publik, dan iti merupakan keharusan bagi lembaga itu untuk menginformasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik," ungkap Alni. 

Terkait dengan penilaian Keterbukaan Informasi Publik, Alni mengatakan bahwa sejauh ini sudah diupayakan melengkapi dan melaksanakan dengan cukup baik. Karena itu, kepada jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten kota untuk terus berbenah, sesuai standarisasi yang ada di lembaga Bawaslu.

"Harapan kita ke depan, semua Bawaslu dapat berpredikat Informasi dari Komisi Informasi sebagai bukti pemenuhan pelayanan informasi publik," jelas Alni. 

Koordinator Divisj (Kordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sumbar, Elly Yanti, SH, mengatakan bahwa kegiatan ini juga sejalan dengan penilaian badan publik yang akan dilakukan Komisi Informasi (KI) Sumbar. 

"Data dan informasi yang kita sajikan pada publik, merupakan jendela bagi masyarakat bisa melihat atau menilai, ada apa aesungguhnya yang ada dalam rumah Bawaslu. Karena, kita ingin lembag Bawaslu ini dikenal dan kinerjanya bisa terukur dengan jelas," ucap Elly Yanti. 

Selanjutnya Kordiv Pencegahan, Parmas dan Hubmas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, S.Kom mengungkapkan dalam konteks publikasi, perlu kreativitas dalam konteks tampilan maupun konten informasi. Karena itu, perlu diperbanyak pertemuan-pertemuan untuk memperbaharui konten dan tampilan.

"Nah, sebagai lembaga negara, maka Bawaslu juga harus memenuhi ekspektasi publik dalam hal keterbukaan informasi. Bawaslu juga harus bisa membedakan dan menjelaskan pada publik, mana informasi yang dikecualikan dan tidak dikecualikan sehingga bisa memenuhi ekspektasi publik itu sendiri," jelas Khadafi. 

Sedangkan Kordiv Hukum dan Sengketa, Nurhaida Yetti, SH, MH mengapresiasi Komisi Informasi Sumbar yang selama ini cukup intens berkomunikasi dengan Bawaslu, khususnya di ranah keterbukaan informasi publik yang mesti dipahami seluruh jajaran Bawaslu sebagai badan publik. 

"Kehumasan merupakan wajah atau beranda aebuah lembaga. Nah, terkait itu seorang humas bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak, serta bagaimana mengelola krisis sehingga segala permasalahan dapat ditangani dengan baik," ujar Nurhaida Yetti. 

Kepada jajaran Bawaslu, Yetti berpesan agar memperhatikan pengelolaan website, JDIH dan Data Informasi (Datin). Ini sangat penting untuk pelayanan publik. 

"Ini perlu selalu ditingkatkan jajaran Bawaslu dalam memenuhi keinginan publik. Peran kunci ada di bidang kehumasan," terang Yetti.

Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Karnalis Kamaruddin, SH, M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa Humas berperan dan bertangungjawab dalam.mengomunikasikan kegiatan-kegiatan internal.dan eksternal sehingga dapat diketahui publik.

"Khusus di Bawaslu, maka humas berkewajiban mempublikasikan dan menginformasikan fungsi fungsi pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemilu, sehingga dapat dipahami publik atau masyarakat," ujar Karnalis. 

Karena itu, Karnalis berharap humas Bawaslu provinsi hingga kabupaten kota untuk dapat beradaptasi dengan semua stakeholder sehingga bisa berkolaborasi dalam pencapaian tugas-tugas sehingga dapat berjalan dengan baik. 

Rajor menghadirkan narasumber Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska dan Ketua Monev Keterbukaan Informasi KI Sumbar, Tanti Endang Lestari, diikuti ketua dan anggota Bawaslu Sumbar serta kabupaten kota, para kepala sekretariat dan koordinator Sekretariat dan staf terkait di Bawaslu. (rel)

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar, Senin (10/7/023) mengikuti Rapat Koordinasi Gubernur Riau dengan Bupati/Walikota serta Camat se-Provinsi Riau di Hotel Grand Central, Pekanbaru.

Gubernur Riau Syamsuar saat membuka kegiatan tersebut menjelaskan berbagai capaian program kerja pemerintah provinsi sekaligus membahas masalah yang akan dihadapi kedepan.

"Untuk investasi, kita sudah rangking 5 nasional. Investor senang di Riau, karena kondusifitas daerah. Ini dapat mengurangi angka pengangguran," ungkapnya.

Dia juga memaparkan kondisi pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau, khususnya terkait jalan. Saat ini ia mengaku, pemerintah daerah masih terkendala beberapa hal. Antara lain keterbatasan anggaran dan sejumlah ruas jalan yang masih masuk dalam kawasan hutan.

"Ini tidak bisa dikerjakan sebelum dilepas dari kawasan hutan oleh kementerian. Padahal itu sudah tidak ada hutan lagi di sana," sebutnya.

Untuk itu, Syamsuar berharap para camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. 

"Jelaskan kepada masyarakat, mana jalan yang wewenang pusat, provinsi dan kabupaten," jelas Syamsuar.

Plt Bupati Asmar usai mengikuti pembukaan Rakor tersebut menyebutkan, Pemkab Kepulauan Meranti siap menyukseskan program provinsi dan pusat. 

Dia pun memerintahkan sejumlah kepala dinas dan para camat dari Meranti untuk mengikuti Rakor itu hingga tuntas.

"Diperhatikan, apa yang bisa kita sinergikan dengan program pemerintah kabupaten. Terutama upaya pembangunan jalan lewat Inpres," kata Asmar.

Lebih jauh ia menjelaskan, pemkab sangat mendukung penuh upaya Pemprov Riau dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun 2024 sesuai perintah presiden. 

"Kita sangat membutuhkan campur tangan dari banyak pihak untuk menyelesaikan miskin ekstrem di Meranti," sebutnya.

Asmar turut menyampaikan dukungan terhadap upaya penolakan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Menurutnya, hal itu selain bertentangan dengan agama dan budaya, juga berkorelasi dengan tingginya angka terjangkiti HIV/AIDS.

"Mari selamatkan anak generasi kita dari bahaya ini. Bukan hanya tugas pemerintah tapi masyarakat dan orang tua juga harus ikut mengawasi," tegasnya.

Hadir juga dalam Rakor tersebut, sejumlah kepala OPD, kepala bagian dan para camat di Kepulauan Meranti. (Nina/rls).

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan bersama DPRD menyepakati Ranperda Tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Seribu Sungai menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna DPRD Solok Selatan di Golden Arm.

Wakil Bupati Solok Selatan H Yulian Efi mengatakan dengan telah disepakatinya Perda tentang Perumda Air Minum Tirta Seribu Sungai Solok Selatan, maka pemerintah telah dapat membuat regulasi terkait Perumda tersebut.

Regulasi-regulasi nantinya, lanjut Yulian, akan dijadikan dasar hukum yang jelas bagi Perumda Air Minum milik satu-satunya Solsel tersebut untuk menjalankan aktifitasnya. 

"Secara berkala dan sesuai dengan regulasi yang ada, pemerintah akan terus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat.  Yang terpenting juga berkontribusi terhadap pendapatan daerah,"   kata Yulian Efi di Ruang Sidang DPRD, Senin (19/06/2023).

Pemerintah kabupaten juga berharap agar Perumda terbuka dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, terbuka dalam pengambilan keputusan serta terbuka terhadap akuntabilitas perusahaan.

Rapat Paripurna DPRD Solok Selatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Solok Selatan,  Zigo Rolanda bersama unsur pimpinan dan anggota DPRD. 

Ketua DPRD menyatakan bahwa rapat paripurna ini diselenggarakan setelah merampungkan pembahasan tingkat pertama bersama Panitia Khusus.

"Kemudian Ranperda juga sudah diajukan ke Provinsi Sumatera Barat untuk dilakukan fasilitasi. Hasil fasilitasi ini juga telah disesuaikan kembali," terang Zigo.

Sementara itu terkait hasil pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus), disampaikan oleh Alber Arifin, dimana salah satu rekomendasinya adalah agar Perumda Tirta Seribu Sungai meningkatkan mutu layanan secara profesional dalam pengelolaan dan pendistribusian air minum dan layak dikonsumsi kepada masyarakat. 

Selain itu terkait honorarium dan gaji karyawan agar memperhatikan kepatutan dan kewajaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Perumda dituntut untuk lebih proaktif menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan perusahaan, baik itu peningkatan SDM, kerjasama penambahan modal dan lainnya," jelas Alber di kesempatan yang sama.

Peraturan Daerah (Perda) Solok Selatan ini akan bernomor 9 Tahun 2023 tentang Perumda Air Minum Tirta Seribu Sungai.

Paripurna juga ditandai dengan penandatangan nota kesepakatan bersama unsur Pimpinan DPRD Solok Selatan dan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. (Hendri) .