Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan aksi korupsi masih banyak terjadi di sektor pendidikan. Salah satunya yakni, Penerimaan mahasiswa baru yang kerap dijadikan ladang untuk meraup keuntungan secara ilegal.  Juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati mengatakan pihaknya sudah memetakan modus korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru. 

“KPK mengidentifikasi beberapa permasalahan. Pertama, adanya ketidakpatuhan perguruan tinggi negeri (PTN) terhadap kuota penerimaan mahasiswa khususnya jalur mandiri," terang juru bicara KPK Ipi Maryati, Rabu (21/6).

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni meminta agar seluruh aktivitas penyelewengan dan penyimpangan dalam proses penerimaan mahasiswa baru dihentikan.

“Sungguh memprihatinkan bila lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi salah satu benteng bagi tumbuh kembangnya sikap antikorupsi justru menjadi ladang korupsi. Berdasarkan temuan KPK, kami berharap agar seluruh penyelewengan dan penyimpangan dalam proses penerimaan mahasiswa baru, dapat dihentikan,” ungkap Lisda.

Anggota Fraksi Nasdem tersebut mendesak agar proses penerimaan mahasiswa baru, berlangsung secara transparan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan.

“Untuk itu perlu pengawasan ekstra ketat terhadap proses penerimaan mahasiswa baru tahun ini, agar semua celah pungli dan korupsi seperti jalur mandiri dapat ditutup rapat dari segala potensi penyelewengan,” tegasnya.

Anggota DPR RI Asal Sumatera Barat tersebut juga berharap agar berani untuk mengungkap dan melaporkan kepada pihak berwajib, bila menemukan adanya penyimpangan atau penyelewengan dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

“Jangan takut untuk melaporkan jika menemukan praktek kotor dalam penerimaan mahasiswa baru. Seluruh penyelewengan dan penyimpangan tersebut harus ditumpas dan dihentikan,” pungkasnya. (Bee)

 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti menggelar Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyedia Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, di Ballroom AKA Hotel Selatpanjang, Kamis (22/6/2023).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Irmansyah, membuka langsung kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Sosial  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kepulauan Meranti tersebut.

"Kita berharap kegiatan ini dapat menjadi momen penting untuk melaksanakan kegiatan teknis dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak, yang mengalami masalah," kata Irmansyah.

Adapun berbagai masalah tersebut, tambahnya, mulai dari kekerasan, diskriminasi dan perlindungan khusus serta menyelenggarakan fungsi layanan pengaduan masyarakat.

"Perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari pembangunan nasional yang sangat penting dalam pembangunan SDM," ujarnya.

Irmansyah mengatakan, dalam penanganan kasus terhadap perempuan dan anak, tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah sampai ke kabupaten/kota. Mulai dari lembaga masyarakat yang ada di desa hingga pihak Kepolisian.

"Ini tentunya butuh kerja sama yang solid antara pihak kepolisian, UPTD PPA, K

Kesehatan, pekerja sosial dan lembaga masyarakat lainnya," harapnya.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kepulauan Meranti, Sukri menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan tersebut agar peserta mampu mengaplikasikan pengetahuan, nilai dan keterampilan dalam melakukan manajemen kasus. 

Khususnya pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak, menciptakan dan meningkatkan dukungan sosial bagi perempuan dan anak dalam mengatasi permasalahan yang dialami di Kepulauan Meranti.

"Diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara pemangku kepentingan perlindungan perempuan dan anak guna memberikan pelayanan yang optimal agar terpenuhi kebutuhan dasar sesuai hak-haknya," ujar Sukri.

Hadir sebagai narasumber, Kanit 3 Subdit IV Ditreskrimum Polda Riau Kompol Wenny Hartati dan Psikolog Yanuar Arif. 

Sedangkan peserta pelatihan terdiri dari instansi lintas sektor penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Agama, Kemenag, Bapas, Satpol-PP, Puskesmas se-Kabupaten Kepulauan Meranti, UPTD-PPA, Peksos, TP-PKK Kabupaten, Guru BK Tingkat SMA/Sederajat, Konselor/PATBM, PUSPAGA dan Forum Anak. (Nina/rls).

Peserta Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) 2023 dari 9 negara, belajar seni budaya Minangkabau di Sanggar Seni dan Musik Syofyani , Padang, Sumatera Barat, Kamis (22/6).

​Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) atau 2023 Art and Indonesia Culture Scholarship adalah salah satu program unggulan Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) dalam memperkenalkan seni dan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia. Sejak tahun 2003, BSBI telah memiliki 926 alumni dari 77 negara sahabat.

Para peserta BSBI 2023 kali ini berasal dari Slovakia, Mesir, Kepulauan Solomon, Pakistan, Belgia, Ceko, Gambia, Vietnam dan Indonesia.

Peserta BSBI akan mengikuti pelatihan seni budaya Indonesia selama 2 bulan, mulai 6 Juni-6 Agustus 2023.

BSBI tahun 2023 mengangkat tema “Indonesia, Home of Diversity”. Secara umum, BSBI tahun 2023 diikuti 45 orang dari 34 negara.

Sofi Yuanita ( Adhe Yusaf), Pimpinan Sanggar Syofyani, menyebutkan tahun ini adalah yang kesekian kalinya sanggar Syofyani terpilih sebagai tempat belajar peserta BSBI sejak tahun 2016.

"Di Indonesia ada 4 sanggar yang menjadi tempat belajar seni budaya peserta BSBI antara lain, di Sanggar Tari dan Musik Syofyani (Padang), Sanggar Seni Semarandana (Bali), Sanggar Langlang Buana (Banyuwangi), Gubang Art Community (Kutai Kartanegara), dan Sanggar Ayodya Pala (DKI Jakarta)." Ujar Adhe sapaan akrab Sofi Yuanita.

Peserta BSBI umumnya  penggiat dan pecinta budaya dari berbagai negara yang diseleksi melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Kemenlu.

 

" Klimaks nya nanti pada tanggal 12 Agustus 2023 para peserta  akan menampilkan performanya dengan berbagai kesenian dan budaya yang ia pelajari selama dua bulan di Jakarta dengan konsep running show" Tutur Adhe.

Ia berharap Pemerintah Sumatera Barat memberikan perhatian dan support maksimal karena  program ini sangat berpotensi untuk mengembangkan pariwisata budaya Sumatera Barat.

Kegiatan ini  seperti soft diplomasi budaya Indonesia yang mana nanti alumni dari BSBI akan mengaplikasikan skill kesenian yang didapatnya untuk dikembangkan lagi di negaranya masing masing.

"Biasa nya selepas dari program ini, para alumni akan mengajarkan kembali ilmu yang mereka dapat di negaranya. Ada juga yang diajak oleh KBRI di negaranya untuk ikut menampilkan seni budaya indonesia sebagai salah satu upaya promosi budaya dan pariwisata Indonesia". Ucap Adhe.

Beberapa peserta cukup mahir berbahasa Indonesia, salah satu nya Hanna dari Ceko yang mengambil jurusan Bahasa Indonesia di Universitas nya dan Oemar dari Mesir.

Hanna sangat antusias mengikuti segala kegiatan BSBI seperti belajar tari Randai dan tari Selendang, sementara Oemar lebih tertarik mempelajari seni Randai dan bermain alat musik tradisional Minangkabau, Bansi. 

Sementara itu Arid peserta Indonesia yang berasal dari Pasaman Sumatera Barat ini merasa sangat senang sekali bisa ditempatkan di Sumbar kampung halamannya sendiri. 

"Senang sekali bisa terpilih mendalami seni budaya di kampung halaman sendiri, selain bisa membantu menuntun teman-teman dalam menjalani kegiatan ini, banyak ilmu kita dapati yang ternyata saya belum tahu." Ujar Arid lulusan UGM yang fokus mempelajari seni budaya Indonesia.

Dinas Pariwisata Sumbar memberikan respon positif terhadap program Kemenlu BSBI 2023 ini. Kabid Asril mewakili Kadispar Sumbar saat mengunjungi sanggar Syofyani mengatakan akan ikut support dan membantu menfasilitasi kegiatan ini. (rel)

Sembilan mahasiswa Universitas Andalas (Unand) jurusan Ilmu Politik menyelesaikan program Mardeka Belajar Kampus Mardeka (MBKM) di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (22/6/2023). 

Dalam program tersebut, sembilan mahasiswa itu terjun langsung untuk belajar serta memberikan kontribusi dalam membantu kinerja sekretariat dan kedewanan dalam konteks magang.

Adapun sembilan mahasiswa Unand itu adalah, Naufal Ramadan, Natasya Oktavia, Febby, Zulbadrani, Gilang Brahmadan, Yasmin Azahra, Geby Melsa Orada, Zifa Indah Pratiwi, Rizki Nelma Hendra Putra. Sembilan mahasiswa Ilmu Politik yang magang di Sekretariat DPRD Sumbar itu dibawah bimbingan, Dr. Aidinil Zetra, SIP, MA. Doni Hendrik, SIP, M.Soc, Sc. Dr. Indah Adi Putri, S.IP, M.A. 

Dosen Ilmu Politik Unand Dr. Aidinil Zetra, SIP, MA, saat diwawancarai, Kamis (22/6) mengatakan, MBKM merupakan program

Kemendikbud yang memberikan akses kepada mahasiswa untuk merasakan belajar pada dunia kerja. Jadi mereka tidak sekedar menerima teori-teori saja di bangku kuliah,  namun juga bisa mempraktikan selama program MBKM berlangsung. 

"Salah satu tempat yang kita pilih adalah DPRD Sumbar, pada instansi ini para mahasiswa akan mendapatkan beberapa teori tentang kepemimpinan politik, dimana mahasiswa bisa belajar pola anggota dewan menjalin komunikasi yang intens dengan kostituen di daerah pemilihan masing-masing, sehingga membantu kinerja kedewanan, " katanya. 

Dia mengatakan dalam proses itu, mahasiswa Ilmu Politik yang magang di Sekretariat DPRD Sumbar juga ikuti dalam kegiatan tersebut dan bisa belajar. Tidak hanya itu, mahasiswa juga belajar tahapan penyusunan rancangan peraturan daerah (ranperda) mulai dari pembentukan naskah akademik, konsultasi ke kementerian terkait, hingga pembahasan bersama pemerintah daerah (Gubernur-red).

" Mahasiswa juga belajar untuk mengelola informasi bagi penyedia, dalam hal ini Humas. Untuk disebabkan kepada masyarakat luas," katanya.

Seperti diketahui, lanjutnya, DPRD merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyederhanakan konflik di tengah masyarakat dan dipindahkan melalui partai politik. Jadi mahasiswa bisa melihat langsung rapat-rapat dprd yang menyampaikan aspirasi masyarakat yang beragam, lalu didiskusikan dan dicarikan solusinya. 

" Jadi proses-proses itu dipelajari oleh mereka selama empat bulan," katanya.

Dia mengatakan, nantinya melalui program MBKM mahasiswa tidak asing dengan dunia kerja, jadi mereka sudah biasa untuk berkomunikasi pada lingkungan tempat mereka mengabdi nantinya. Jika di parlemen mereka sudah terbiasa dalam membahas peraturan daerah (Perda) mengelola konflik dan hal positif lainnya.

"Terkait evaluasi program MBKM yang dilakukan hari ini (kemarin-red), seluruh pejabat yang menjadi pembina mereka merasa terbantu dan cukup berkontribusi positif untuk kegiatan yang mereka ikuti," katanya. 

Seperti diketahui, dalam program MBKM, mata kuliah yang dapat dikonversikan dalam 1 semester ialah total 20 SKS. Kegiatan merdeka belajar atau saat magang selama empat bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah lain.

Sementara itu salah satu mahasiswa yang mengikuti program MBKM  Naufal saat diwawancarai, di hari yang sama mengatakan selama magang di Sekretariat DPRD Sumbar saya tugas pada bagian hubungan masyarakat (Humas) dengan cakupan kerja mempublikasi kegiatan unsur pimpinan DPRD Sumbar dan anggota.

 Dalam menjalankan tugas saya ikut turun ke lapangan membantu tugas kedewanan dalam menjemput aspirasi masyarakat, rapat kerja menyusun anggaran serta pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda).

Dia mengatakan, hal yang paling berkesan selama magang adalah mengetahui langsung bagaimana tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kerja lembaga legislatif secara Undang-Undang maupun praktik nya. 

Tidak hanya itu, di DPRD Sumbar juga bertemu relasi baru seperti rekan-rekan media hingga petugas protokoler unsur pimpinan yang banyak mengajarkan pola-pola kerja sesuai fungsi masing-masing. 

Dia berharap DPRD Sumbar secara kelembagaan, bisa lebih maksimal menjalankan tupoksi sebagai wakil rakyat di parlemen, sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. 

Sementara Natasya Oktavia yang juga tugas di bagian Humas mengatakan, selama magang bisa memperdalam pengetahuan terhadap kinerja Sekretariat DPRD Sumbar dan kinerja kedewanan, tidak hanya itu, dirinya juga bisa lebih membuka diri untuk berkomunikasi terhadap orang banyak dalam kegiatan dewan saat bertemu kostituen.

" Pokok nya magang di Sekretariat DPRD Sumbar seru dan menyenangkan, serta mendapat banyak ilmu," katanya.(rel/st)

Sukarelawan Orang Muda Ganjar (OMG) kembali mengadakan kegiatan bermanfaat dan positif bersama masyarakat.

Salah satunya dengan mengadakan sosialisasi kehidupan sehat dan bersih kepada warga Desa Sungai Nanam, Kelurahan Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Korwil OMG Sumbar Muhammad Fajri mengatakan mereka menyasar warga setempat yang mayoritas bekerja sebagai petani di Solok.

"Kami mengadakan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada masyarakat.  Total ada puluhan warga yang hadir dalam kegiatan ini," ujar dia dalam siaran persnya, Rabu (21/6).

Menurut dia, sosialisasi ini sebagai bentuk kepedulian OMG Sumbar kepada masyarakat.

"Kami ucapan terima kasih kepada para petani serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini," ujar dia.

Dia pun menyampaikan alasan utama mereka melakukan sosialisasi PHBS, karena Kabupaten Solok memiliki angka stunting yang sangat tinggi .

"Dan melalui riset yang dilakukan para ahli, alasan utama kenapa stunting yaitu tidak adanya perilaku hidup bersih dan sehat," ujar dia.

Dia pun berharap kegiatan kolaborasi itu bisa terus berlanjut agar pola hidup sehat dan bersih bisa diterapkan.

Dalam kesempatan itu, dia juga turut memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai pemimpin yang selalu mengedepankan anak muda dan selalu melibatkan anak muda.

"Sosok Ganjar sudah banyak diterima di kalangan masyarakat seperti, kelompok ulama, anak muda serta petani dan nelayan, dan harapanya Kabuaten Solok juga melakukan hal sama," kata dia.

Sementara salah satu tokok masyarakat, Putra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada OMG Sumbar yang sudah hadir di Solok.

"Sosialisasi yang dilakukan oleh OMG Sumbar kepada masyarakat adalah hal yang tepat karena mayoritas penduduk di sini adalah petani," kata dia.

Putra juga berharap ini bukan kegiatan terakhir yang digelar OMG Sumbar di Sungai Nanam.

"Masyarakat ingin sekali OMG Sumbar membuat kelompok tani Ganjar di Sungai Nanam, agar mayoritas kami yang petani memang diperhatikan oleh OMG Sumbar," ujar dia. (*)

Tim Penrem 032/Wbr berhasil mendapatkan Juara 3 Lomba Tiktok kategori TNI menyambut HUT Bhayangkara ke-77 tahun 2023, yang diadakwn oleh Div Humas Polri.

Lomba konten kreatif tersebut bertemakan “Bitter – Sweet Perjalanan Polri”. Yang diperuntukan untuk seluruh masyarakat, Jurnalis, Anggota TNI dan Polri .

Lomba Konten Kreatif  memperebutkan total hadiah ratusan juta rupiah tersebut meliputi, Lomba Tiktok, Film Pendek, Infografis, Fotografi, Cerpen, Mendongeng, dan Artikel Jurnalistik.

Lomba konten kreatif sudah dibuka sejak tanggal 29 Mei – 15 Juni 2023. Tanggal 16 Juni akan dilakukan penyerahan hasil kurasi karya. 10 Karya terbaik dari 7 jenis lomba yang akan ditentukan pemenang 1,2, dan 3.

Dalam perlombaan itu Tim dari Penrem 032/Wbr a.n Letda Inf Sutikno, Serda Nisarwan dan Praka Okta ikut berpartisipasi mengikuti salah satu kategori lomba konten kreatif yang dilombakan yaitu  Lomba konten Tiktok, film pendek, dan Fotografi. 

Setelah dilakukan penjurian dan diumumkan, Tim Penrem 032/Wbr berhasil mendapatkan Juara 3 Lomba Tiktok kategori TNI.

Penyerahan hadiah direncanakan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo  pada tanggal 27 Juni 2023 di Mabes Polri Jakarta.(rel)

Dinas Pendidikan Kota Padang dan PWI Sumbar menggelar Workshop Guru dengan tajuk Padang Inspiring Teacher 2023. Kegiatan ditujukan  untuk meningkatkan profesionalisme para Kepala Sekolah dan guru untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD dan SMP, khususnya kompetensi pedagogic dalam menerapkan model pembelajaran dan meningkatkan ketersediaan sumber belajar digital tentang model pembelajaran Daring dalam menyusun perangkat pembelajaran.

 

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, Kamis – Sabtu (6-8/7) mendatang. Menghadirkan tiga orang narasumber yang kapabel. Prof Dr Seto Mulyadi M.Psi, atau lebih akrab dengan sapaan Kak Seto, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Beliau tampil dengan tema, Mendidik Anak dengan Cinta.

Kedua, Dr Hery Margono, seorang motivator, dosen dan penulis buku. Ia akan tampil dengan tema Recharge Your Spirit Rahasia Menjadi Guru Hebat. Topiknya sangat menarik, diantaranya Mengetahui Bakat dan Potensi Anak Didik, Membangun Impian Anak Didik, Rahasia Mewujudkan Impian, Meningkatkan Survival Skill Anak Didik, Mempersiapkan Bekal Sukses Anak Didik.

Narasumber ketiga, Mr Husayn Muhyideen Ali, Wakil Direktur School of Human & Co-founder Pabrik Guru. Beliau akan tampil dengan tema Semua Anak Bintang dan Teori Multiple Intelligences Research (MIR) dengan topik Inspiring Teacher, Pendidikan Abad 21, Sekolahnya Manusia dan Semua Anak Adalah Bintang.

Selain itu, juga menghadirkan bintang tamu; Kintani Putri Medya dan Mrs Jessy Silana Wongsodiharjo, Miss Tourism Internasional 2021.

“Acara ini sangat penting bagi guru dan kepala sekolah dalam pengembangan diri dan peningkatan kualitas SDM,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Yopi Krislova SH, MM, di Padang, Rabu (21/6).

Menurutnya, kendati kegiatan ini ada investasi, namun hal tersebut merupakan bagian dari investasi peningkatan mutu guru. 

“Bagi guru PNS atau PPPK dan guru non PNS yang menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan tambahasan penghasilan, biaya seminar dibiayai dari dana tunjangan tersebut. Bagi guru PNS/PPPK dan guru non PNS yang tidak menerima tunjangan, kegiatan seminar dibiayai dari nada yang relevan,” katanya sembari menyebutkan, biaya tersebut tidak akan memberatkan guru dan kepala sekolah.

Sesuai ketentuan, kata Yopi Krislova, penerima TPG atau pun Sertifikasi harus disertai dengan membiayai peningkatan mutu sebesar 20 persen dari tunjangan yang diterima. Jika tidak menerima tunjangan, maka dibiayai dari dana BOS, sebab di sana juga diatur anggaran untuk peningkatan mutu.

Ketua PWI Sumbar Dr Ir Basril Basyar MM saat rapat koordinasi dengan  Walikota Padang Hendri Septa dan Kadis Pendidikan Kota Padang Yopi Krislova menyebutkan, memberikan apresiasi kepada Pemko Padang dalam upaya peningkatan kwalitas guru dan kepala sekolah.

“Peningkatan mutu guru dan kepala sekolah ini  sangat mutlak karena mereka akan meneruskan kepada anak didiknya, kepada anak-anak bangsa yang memiliki tantangan lebih berat dimasa datang,” kata Basril Basyar, wartawan senior yang juga berlatar belakang akademisi tersebut.

Dirinya menyebutkan, di Padang acara ini tergolong baru pertama kali, tetapi di sejumlah daerah di Sumbar, acara sejenis sudah sering lakukan, diantaranya di Limapuluh Kota, Sijunjung, Solok Selatan dan beberapa kota serta kabupaten lainnya.

“Kalau di luar Sumbar, terutama kota-kota besar, sudah biasa dilaksanakan karena manfaatnya langsung dirasakan guru dan kepala sekolah,” katanya. (*)

Lintasmedia news.com,Dharmasraya - Kapolres Dharmasraya AKBP NURHADIANSYAH, S.I.K pimpin apel sat Kamling dan pemberian hadiah Sat kamling terbaik Kabupaten Dharmasraya di halaman Mapolres Dharmasraya, rabu, 21/06/2023. 09.00 WIB. 

Kegiatan gelar apel ini di ikuti oleh Para Kabag, Kasat, para Kapolsek, Para Perwira Staf, para personil Polres , TNI (Bhabinsa), Perwakilan Bhabinkamtibmas dan Para Kasat Kamling jajaran Polres Dharmasaraya. 

Pemberian Piagam penghargaan kepada Sat kamling terbaik  dalam rangka memeriahkan Hut Bhayangkara ke-77 bertemakan" Polri Presisi untuk Negeri Pemilu Damai Indonesia maju" 

Juara terbaik pertama dalam ajang lomba Sat kamling dimenangkan oleh Sat kamling Sungai Duo, dan terbaik ke dua di berikan kepada

Satkamling Padukuan Koto Salak sedangkan terbaik ke tiga diberikan Satkamling

Sopan Jaya Padang Laweh. 

Kapolres AKBP Nurhadiansyah, SIK memberikan penghargaan kepada tiga Sat keamanan lingkungan  terbaik dari 11 Satkamling yang mengikuti penilaian yang ada di Kabupaten Dharmasraya. 

Adapun Satkamling yang menjadi juara terbaik pertama, dua dan tiga yang sudah dilakukan beberapa seleksi indakator penilaian, meliputi kepedulian,  keaktifan, kelengkapan, kebersihan dan kerapian, sehingga layak diberikan penghargaan  ketiga Satkambing terbut. 

Kapolres dalam sambutan mengatakan, Sat kamkamling adalah salah bentuk pengaman Swakarsa berada di bawah binaan Kepolisian Republik Indonesia dan diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf (c) Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan dalam penyelegaraan tugas Polri di Bantu oleh Kepolisian Khusus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa. 

Selain itu,  polri juga telah menertibkan Perpol No 4 tahun 2020 sebagai landasan hukum dan penegasan tugas dan tanggung jawab dalam penyelegaraan kegiatan Sat kamling. 

Satkamling adalah Garda terdepan dilingkungan RT/W pada lingkungan kelurahan/desa, oleh karena diharapkan menjadi Early Warning atau peringatan dini terhadap potensi kejahatan dan dapat dilakukan tindakan pencegahan secara cepat sebagai sebagian dari pemolisian yang prediktif. 

AKBP NURHADIANSYAH menambahkan, Salah satu bentuk Pam Swakarsa, dengan adanya Satkampling yang dilaksanakan di setiap RT, RW atau lingkungan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi Positip dalam rangka mendukung upaya pemeliharaan Kamtibmas.

Lebih lanjut, Kapolres menyampaikan  menghadapi pemilu yang  akan dilaksanakan 2024 nantinya,  perlu adanya peran dan partisipasi kita semua  menghadapi berbagai permasalahan serta perkembangan situasi  yang berpotensi dapat menimbulkan kerawanan kamtibmas, oleh karena itu Polri memerlukan dukungan dan peran serta dari masyarakat, salah satunya dalam bentuk pengamanan swakarsa.

“ Peran serta masyarakat ini dapat diwujudkan dalam bentuk sistem pengamanan Swakarsa yang dilaksanakan secara sukarela oleh warga masyarakat dilingkungannya”,

Sebelum mengakhiri amanatnya Kapolres meminta agar bisa meningkatkan soliditas dan bangun komunikasi positip dengan seluruh komponen masyarakat, serta tingkatkan kerja sama sinergis antara TNI, Polri dan seluruh Stakeholder lainnya dalam memelihara stabilitas keamanan, bahwa kehadiran Satkamling di tengah-tengah masyarakat sangat membantu kepolisian dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan terutama di lingkungan. ‘’Tanpa masyarakat, kami tidak bisa berbuat banyak. Tapi dengan adanya partisipasi masyarakat dari tingkat Jorong atau RW dalam menjaga keamanan swakarsa, maka lingkungan kita menjadi aman,’’ Himbaunya.(elda)

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar melepas Calon Jamaah Haji (CJH) Gelombang II 1444 H/2023 di Halaman Masjid Agung Darul Ulum, Selatpanjang (26/6/2023)

Atas nama pribadi dan pemerintah, H. Asmar mengharapkan para CJH selamat sampai ke tanah suci dan mendapat predikat haji yang mabrur. 

"Kami berharap bapak ibu calon haji benar-benar beribadah karena Allah semata. Jadikan sifat tabah, sabar dan tawakal sebagai sebaik-baik bekal," ucapnya.

Dengan penuh harap, Asmar turut mendoakan CJH asal Kepulauan Meranti dapat melaksanakan rukun-rukun haji dengan lancar dan sehat.

“Semoga ibadahnya dilancarkan oleh Allah. Berangkat dalam keadaan sehat dan selamat, nanti pulangnya juga sama,” ucap Asmar.

Sebelumnya, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kepulauan Meranti H. Sulman mengatakan ada penambahan kuota sebanyak 17 CJH. Namun, dari jumlah tersebut hanya 14 CJH yang bisa melunasi biaya haji.

"Meranti dapat penambahan kuota haji sebanyak 17 orang namun hanya 14 orang saja yang mampu melunasi dan sisanya belum bisa melunasi karena berbagai hal," sebut Sulman.

Hadir dalam pelepasan tersebut, unsur Forkopimda, sejumlah Kepala OPD, kepala bagian, para camat, tokoh agama dan masyarakat serta undangan lainnya. (Nina /rls).

Panitia Khusus atau Pansus II DPRD Kabupaten Pessel, Sumatera Barat mendapat informasi dan penjelasan secara lengkap tentang Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 setelah studi banding ke DPRD Sumatera Barat. 

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Pansus II DPRD Pesisir Selatan Afrinal Tanjung, ketika berkunjung ke DPRD Sumbar, Rabu (21/6/2023). 

Afrinal Tanjung menjelaskan, pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pessel Tahun 2022, pihaknya langsung membentuk panitia khusus. Salah satu pertimbangannya agar lebih efektif ketimbang dibahas di komisi.

Namun demikian, pihaknya akan mengevaluasi untuk melahirkan hasil yang lebih baik dan maksimal.

Kunjungan panitia khusus II DPRD Pesisir Selatan dipimpin wakil ketua Hakimin diterima Sekretaris dewan Raflis didampingi, Kabag Persidangan, Zardi Syahrir di ruang khusus I DPRD Sumatera Barat.

"Kami mendapatkan semua informasi yang kami butuhkan, dan mendapatkan berbagai berkas yang ada, sehingga bisa menjadi acuan dalam pembahasan kami nantinya di DPRD Pessel,"ucap Afrinal. 

Afrinal Tanjung juga mengucapkan terimakasih pada Sekretaris Dewan dan kabag serta staf DPRD Sumbar yang telah menyambut secara terbuka dan baik. Ia berharap silaturrahmi berlanjut ke depan.

Sekalian dengan kunjungan tersebut, Sekwan Sumbar H.Raflis,SH, MM mengatakan, selalu terbuka untuk menerima siapa saja termasuk DPRD daerah manapun dalam melakukan shearing atau diskusi sekaitan dengan keterbukan informasi, termasuk produk yang dihasilkan DPRD Sumbar. 

"Kita di DPRD Sumbar akan selalu bersedia menerima siapa saja yang akan melakukan shearing,khususnya dengan produk DPRD Sumbar, untuk kepentingan masyarakat lebih luas," terang Raflis. 

Dia juga mengatakan, bukan hanya untuk kunjungan DPRD Sumbar,lembaga lain juga akan diterima dengan baik dan diberikan pelayanan dalam mencari informasi. 

"Tidak boleh kita menolak siapapun dalam mencari informasi tentang DPRD Sumbar,kecuali menyangkut informasi yang dikecualikan" Tutup Raflis.(***)

Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Dr Hadi Tjahjanto, SIP menjamin tanah ulayat nagari, tanah ulayat kaum atau ulayat suku tetap milik adat dan tidak akan mudah berpindah tangan meskipun tanah itu disertifikatkan sebagai Sertifikat Hak Milik Komunal (SHMK) oleh ATR/BPN.

"Proses sertifikat tanah ulayat menjadi sertifikat komunal itu adalah untuk menjaga dan melindungi tanah ulayat, meningkatkan nilai tanah itu, makin berharga tanah ulayat itu, bukan memindahkan hak atau mengurangi luas dari tanah ulayat itu. Saya pastikan itu, saya jamin," kata Menteri Hadi Tjahjanto dalam Silaturahim dan Dialog dengan Ninik Mamak se-Sumbar di Aula FMIPA UNP Padang, Selasa (20/6/2023).

Dialog dan Silaturahmi itu dihadiri langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Dt. Maradjo, Anggota Komisi II DPR-RI Drs. Guspardi Gaus Dt. Batuah, Ketum LKAAM Sumbar Dr Fauzi Bahar Dt Nan Sati dan moderator Sekum LKAAM Sumbar Jasman Rizal Dt Bandaro Bendang. Dari Kementerian ATR/BPN hadir Sekjen, Irjen, Direktur dan Kakanwil ATR/BPN Sumbar.

Untuk mewujudkan sertifikat tanah ulayat di Sumbar ini, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto berkomitmen dan berjanji akan menunjuk dua kabupaten/kota percontohan. Kabupaten yang akan dijadikan pilot project itu belum diumumkan, namun sertifikat tanah ulayat di dua kabupaten itu akan dikebut untuk diselesaikan dalam rentang waktu lima bulan kedepan. 

"Pak Sekjen, Pak Irjen dan Pak Direktur agar segera diproses komitmen Kementerian ATR/BPN ini untuk sertifikasi tanah ulayat dengan sistem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di dua kabupaten. Lima bulan lagi saya akan datang lagi ke Sumbar menyerahkan sertifikat tanah ulayat atau sertifikat hak milik komunal," kata Menteri Hadi Tjahjanto mengingatkan Sekjen dan Irjen dan Direktur di Kementerian ATR/BPN. 

Janji dan komitmen Menteri ATR/BPN ini keluar setelah Ketua Umum LKAAM Sumbar Dr Fauzi Bahar, M.Si Datuak Nan Sati menyampaikan harapan Ninik Mamak se-Sumbar agar Kementerian ATR/BPN dapat menerbitkan sertifikat tanah ulayat sebagai sertifikat hak milik komunal yang tidak dapat diperjualbelikan karena merupakan identitas dan kekayaan masyarakat adat Minangkabau, sehingga mempertahankan tanah ulayat adalah wajib bagi Ninik Mamak. 

Harapan Ninik Mamak kepada Menteri ATR/BPN adalah melibatkan Ninik Mamak dalam administrasi pertanahan, khususnya dalam pensertfikatan tanah dimana Ninik Mamak Kepala Kaum dan Mamak Kepala Waris wajib ikut menandatangani pelepasan hak dan lainnya. 

"Transaksi pertanahan tidak akan bisa berlanjut kalau tidak ada persetujuan Ninik Mamak, sehingga fungsi-fungsi Ninik Mamak dalam adat dan budaya Minangkabau kembali utuh. Karena itu kami mohon kepada Bapak Menteri ATR/BPN memerintahkan Kakanwil BPN Sumbar untuk melibatkan Ninik Mamak dalam setiap transaksi tata administrasi pertanahan di Sumbar," kata Ketua LKAAM Sumbar Dr Fauzi Bahar Dt Nan Sati. 

Saat ini di Sumbar terdapat  sekitar 352 ribu hektar tanah ulayat. Kedepan seluruhnya akan masuk dalam program PTSL sesuai ketentuan hukum adat dan kearifan lokal yang berlaku di masing-masing nagari. Dengan terbitnya sertifikat hak milik komunal maka hak masyarakat adat atas tanah ulayat tidak akan hilang, tetapi justru terlindungi. 

Pertemuan Ketua KAN Se-Sumbar ini diikuti 544 Ketua KAN, Pengurus LKAAM Kecamatan, Ketua LKAAM Kabupaten/Kota dan Pengurus LKAAM Sumatera Barat. Kegiatan yang dirangkaikan dengan dialog ini merupakan pokok-pokok pikiran dari Anggota DPRD Sumbar Daswippetra Dt. Manjinjiang Alam, yang juga Pengurus LKAAM Sumbar.

Mengisi Pertemuan Ketua KAN se-Sumbar ini ditampilkan Ketua LKAAM Pesisir Selatan Drs Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah memberikan lika-liku proses pembebasan lahan jalan tol Padang-Kapalo Hilalang dan

Ketum LKAAM Sumbar Dr Fauzi Bahar Dt Nan Sati memberikan pencerahan tentang Restorative Justice atau penyelesaian perkara hukum diluar pengadilan. (*)

Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terus bergerak maju.  Dua hari sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Rasyid Baswedan mengumpulkan dan memimpin langsung rapat dengan Tim 8 yang terdiri dari perwakilan Demokrat, Nasdem, PKS dan Tim Anies. (selasa, 21/6).

Dalam pertemuan yang di gelar di Sekretariat KPP, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Anies dan Tim 8 tidak lagi membahas soal bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan mendampingi Anies, namun sudah melangkah lebih maju ke tahapan implementasi strategi pemenangan dan taktis pelaksanaan

 

“Soal pembahasan Cawapres sudah dapat dikatakan selesai.  Nama-nama yang diusulkan oleh Partai Koalisi dan masukan masyarakat telah selesai kami kaji secara mendalam. Satu nama sudah dikantong Bacapres Anies, mari kita tunggu siapa tahu sekembali Pak Anies dari(***)