Seratus guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Payakumbuh mengikuti  Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi selama empat hari (22-25) di Hotel Pusako Bukittinggi. Bimtek tersebut merupakan program Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang dilaksanakan melalui anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) Ketua DPRD Sumbar Supardi. 

Pada kesempatan tersebut, beberapa orang guru membeberkan sejumlah kerisauan terkait tantangan dunia pendidikan pada masa sekarang kepada Supardi, Rina salah satu guru di Payakumbuh mengatakan, memang disaat sekarang murid lebih kompeten terkait digitalisasi dibanding guru, namun ada yang lebih penting untuk saat ini yaitu penurunan karakter anak sebagai murid dan kurangnya kepedulian orang tua pada anak.

Artinya orang tua membebankan proses perkembangan anak dari segala aspek ke guru, padahal peran orang tua juga penting dalam pendidikan anak. Penurunan karakter sebagai murid di era digitalisasi mulai menurun, dahulu murid selalu menghargai guru secara sikap dan yang lainya, namun sekarang tidak lagi. 

"Hal itu merupakan tantangan sendiri bagi guru, jika proses pendidikan gagal guru lah orang pertama disalahkan," katanya.

Sementara itu Jefriando guru SMA 3 Payakumbuh mengatakan pentingnya perlindungan hukum terhadap guru pada proses belajar mengajar, dia mengaku pernah diancam oleh orang tua murid akan dilaporkan kepada yang berwajib karena mendidik sedikit keras, tugas guru ada dua mendidik dan mengajar, karena dalam tekanan tugas kita tidak optimal.

" Jadi kita perlu perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, " katanya.

Sementara itu Ayu mengatakan, pentingnya peningkatan kapasitas guru dalam penerapan kurikulum merdeka, guru harus lebih pintar dari murid dalam era digitalisasi, dimana penggunaan teknologi bukan tolak ukur utama dalam menilai kompetensi anak. 

Dirinya pernah memberikan tugas kepada anak murid nya melalui platform digital, namun setelah menggunakan aplikasi terkait tugas anak-anak semua mengandung plagiat, itu merupakan hal krusial bagi guru untuk terus meningkatkan kompetensi di era digital.

Menanggapi Hal tersebut Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, memang karakter anak itu terbentuk oleh beberapa faktor termasuk kepedulian orang tua, pada saat saya sekolah di akhir 90 memang terasa sopan santun terhadap guru. Namun sekarang hal itu telah berkurang, begitupun keresahan-keresahan guru lainya akan menjadi masukan bagi dprd untuk ditindaklanjuti bersama. 

Sekarang ini, kata dia, telah memasuki kurikulum merdeka, penekanan kurikulum ini bagaimana anak bisa mandiri belajar, dan guru-guru tidak hanya sebagai sumber ilmu tapi juga sebagai mediator dan fasilitator untuk anak. Kemandirian itu membutuhkan kecerdasan dan kemampuan guru. 

Bimtek digitalisasi ini akan menjadi salah satu persyaratan dalam meningkatkan kualitas kemandirian guru menghadapi kurikulum merdeka ke depan. 

Disebut Supardi, agar ada folow up dari apa yang dilaksanakan, ia bersama dinas pendidikan terus memantau perkembangan guru-guru yang telah mengikuti bimtek tersebut. 

Lebih lanjut ia menyampaikan, dalam upaya untuk menuju perubahan semuanya pasti butuh proses. Hal ini menurut dia tak hanya bisa dilakukan oleh guru-guru tapi, juga kepala sekolah. Sebab hebat pun guru, kalau kepala sekolah tidak terus meningkatkan kemampuan, hasilnya juga tak akan sesuai dengan yang diharapkan.

"Panglima perang di dunia pendidikan itu bukanlah dinas, atau kacabdin, tapi ada di sekolah masing-masing dalam hal ini dikomandoi oleh kepala sekolah, jadi kepala sekolah juga harus terus meningkatkan kemampuan, karena peran kepala sekolah sangatlah penting" tukasnya.(rel)

 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima penghargaan atas pencapaian prestasi Terbaik Ke 2 atas UKPBJ Proaktif tahun 2023 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

Penghargaan disampaikan langsung oleh Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, dan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto.

Andap menilai pemberian penghargaan ini sangat penting karena pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional dalam meningkatkan pelayanan publik, serta berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

“Pencapaian atas prestasi tersebut merupakan kerja keras dan komitmen dari seluruh jajaran Kemenkumham, terutama rekan-rekan pengelola PBJ, dalam menerjemahkan perintah Bapak Menteri Yasonna Laoly sehingga target yang diinginkan tercapai,” ujar Andap dalam kegiatan Rapat Koordinasi UKPBJ yang diselenggarakan LKPP di Hotel The Westin Jakarta, Rabu (24/05/2023).

Jenderal polisi bintang tiga ini berharap apresiasi ini dapat semakin memacu UKPBJ Kemenkumham untuk lebih meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan terbaik dalam proses PBJ Kemenkumham.

Adapun kriteria penilaian didasarkan pada beberapa faktor yaitu tingkat kematangan proaktif pada tahun 2022, tingkat keterisian pejabat fungsional minimal 60%, nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) minimal baik (lebih dr 70%) serta Pimpinan tertinggi tidak terjerat permasalahan hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Rel/Ism)

SECARA ekonomi saat ini, Kota Padang hanya berharap kepada industri pendidikan tinggi dengan mahasiswanya, dan sektor pariwisata sebagai andalan. Karena sektor perdagangan dan jasa, sudah bergeser ke daerah tetangga.

Dengan kondisi tersebut, perlu ada lompatan berpikir dari pemegang kebijakan Kota Padang, untuk bagaimana mengembangkan daerah ini dengan sumber daya yang ada.

Hal tersebut dikatakan Irwan Basir, Dt. Rajo Alam, SH, MM, salah seorang tokoh masyarakat kota Padang saat berdiskusi dengan pengurus dan anggota MOI Sumbar di Kantor LKAAM Sumbar, Komplek Masjid Raya Sumbar Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Rabu (24/5/23).

"Untuk itu, perlu menyelaraskan, dan menyatukan ide visioner pemimpin dengan semua elemen masyarakat dalam memajukan pembangunan daerah", ungkap Ketua LPM Kota Padang itu lagi.

Dalam mewujudkan Padang yang lebih maju, sebaiknya pemerintah memprioritaskan untuk pembangunan SDM, pembangunan infrastuktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi, imbaunya.

Lanjutnya, hal tersebut akan menjadi tonggak utama sekaligus pedoman untuk perencanaan program strategis daerah. Oleh karena itu, peningkatan SDM untuk pertumbuhan pembangunan yang berkualitas dalam meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat.

Dijelaskan Ketua DPD Dekopin Kata Padang itu lagi, secara umum Kota Padang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang bagus pada sektor pariwisata, dan perikanan. Namun demikian, untuk mendukung hal tersebut salah satu langkah strategis yang harus ditempuh adalah melakukan peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas SDM, sebagai basis pembangunan.

Dan, yang tidak kalah penting adalah perencanaa pembangunan daerah. Karena perencanaan yang baik dapat menjadi awal dari kegiatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena dengan perencanaan kegiatan yang baik, tepat sasaran akan mendorong pelaksanaan perencanaan yang lebih optimal sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, beber Datuk IB (sapaan akrab Irwan Basir).

Ditegaskannya lagi, "Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan, pedoman, dan acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (action plan), agar pembangunan tersebut tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi daerah. Karenanya, perencanaan itu hendaklah bersifat implementif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, yang berorientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, dengan berpegang pada asas prioritas sebagai kekuatan daya saing masyarakat dan daerah".

Selanjutnya Irwan Basir mengajak segenap masyarakat Kota Padang untuk ikut berperan akrif dalam setiap derap pembangunan daerah. Begitu juga dengan pemerintah, jangan hanya sebatas melakukan “Giat Hari Ini”, tetapi harus ada visi yang kuat, dan mampu memotret permasalahan pembangunan Kota Padang secara komprehensif, kemudian membingkainya dalam kebersamaan untuk kemajuan Kota Padang, pungkas Irwan Basir. (Rel)

Wakil Bupati Tanah Datar Ricci Aprian  didampingi istri Ny. Patty Richi Aprian hadiri Halal bi halal dan pengukuhan Pengurus Badan Sosial Warga Rao-Rao (Baswar) Padang Periode 2023-2027, Selasa (23/5/2023) malam di aula UNIDHA Padang. 

Wabup menyampaikan apresiasi dan selamat atas pelaksanaan kegiatan serta ucapan terima kasih untuk undangannya. 

"Suatu kebahagian bagi Saya bersama istri untuk hadir, selamat atas amanah dan pengukuhan pengurus Baswar, semoga akan semakin jaya dan lebih baik lagi," sampainya. 

Wabup Richi juga berharap dengan kepengurusan yang baru dikukuhkan Baswar Padang semakin eksis melaksanakan berbagai program dan kegiatannya. 

"Baswar Padang tentu menjadi wadah bagi masyarakat Rao-Rao untuk meningkatkan jalinan silaturahmi dan juga membicarakan berbagai hal lainnya, termasuk untuk membantu perkembangan di kampung halaman," ujarnya. 

Kemudian Wabup juga menyampaikan terima kasih atas sumbangsih perantau yang turut membantu pembangunan di Nagari Rao-Rao.

"Dukungan masyarakat mewakafkan tanah untuk kebutuhan air bersih sehingga air bersih sudah mengalir, Saya haturkan terima kasih, walau belum 100%, insya allah akan terus kita tingkatkan. Dan pembangunan irigasi tahun ini juga akan dilaksanakan tahun ini. Mohon dukungan dan doa kita semua agar semua bisa terwujud," tukasnya. 

Sebelumnya Ketua Baswar Padang H. Ell Yawardi Ilyas menyampaikan ucapan dan ungkapan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga kegiatan terlaksana dan Baswar kembali eksis.

"Beberapa waktu belakangan Baswar sudah kembali eksis dengan melaksanakan berbagai kegiatan sosial, seperti bantuan untuk 49 orang imam dan qarin di kampung halaman, juga membagikan zakat mal kepada masyarakat kurang mampu," ujarnya. 

Dikatakan H. Ell, ke depan akan banyak rencana kegiatan ataupun program yang dilaksanakan, dalam meningkatkan rasa kebersamaan sesama anggota Baswar. 

"Insya allah, untuk meningkatkan kuatnya jalinan silaturahmi, ke depan kita akan laksanakan pertemuan rutin 1 kali 3 bulan," ujarnya. 

Sementara itu Wali Nagari Rao-rao Fahmi Muhammad juga menyampaikan apresiasi dan selamat atas kepengurusan Baswar Padang Periode 2023-2027. 

"Semoga dengan kepengurusan baru ini, Baswar Padang semakin jaya dan mampu melahirkan tokoh-tokoh Rao-rao yang disegani dan eksis di Tanah Datar ataupun di tingkat yang lebih tinggi," sampainya. 

Dalam kegiatan itu diwarnai dengan tausyiah agama oleh Ustad Salmadanis dari UIN IB Padang dan juga dendang KIM Berhadiah. 

Alhamdulilah crew Media ini mendapatkan hadiah Kim berupa Sajadah dan jam .  ( YEN ).

Tim Pusat Perancang Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI melakukan pengumpulan data Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang-Undang Kabupaten Pesisir Selatan, sekaligus diskusi dengan Pemda dan Tokoh Masyarakat Pesisir Selatan, Rabu (24/5/2023).

Diskusi di Ruang Rapat Bupati Pesisir Selatan ini dibuka oleh Sekda Pesisir Selatan Drs. Mawardi Roska, M.Si., dan dihadiri oleh Ketua LKAAM Pesisir Selatan Drs. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah, Asisten 1 Pemda Pessel Drs. Gunawan, MM., Pengurus MUI Pessel H. Refnalismen, SH., Wakil Ketua KAN Painan Harwal Dt. Rajo Johan, Staf Ahli Pemkab Pessel Drs. Wendi, MM., beberapa Kepala OPD, dan Wali Nagari Sago Salido Syafriadi.

RUU Kabupaten Pesisir Selatan yang disiapkan DPR-RI ini akan menggantikan UU No.12 tahun 1956 tentang Kabupaten Pesisir Selatan. Penggantian UU ini dilakukan karena dasar dan rujukan UU No.12 tahun 1956 itu sudah mengalami perubahan karena didasarkan pada UU Darurat. Apalagi telah lahir Undang-Undang No.17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, maka tentunya UU Pesisir Selatan harus merujuk kepada produk hukum itu. 

RUU Kabupaten Pesisir Selatan yang sedang disiapkan Naskah Akademik oleh Badan Keahlian DPR-RI ini bersamaan dengan 250 RUU kabupaten/kota lainnya di Indonesia. "Kami ditugaskan untuk mengumpulkan bahan Naskah Akademik di Kluster Sumatera. Untuk Provinsi Sumatera Barat ada tiga daerah yang sedang disiapkan RUU yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman," kata Ketua Tim Badan Keahlian DPR-RI Laily Fitriani. 

Tim yang datang ke Pesisir Selatan untuk pengumpulan bahan ini terdiri dari Laily Fitriani (Ketua Tim/PerancangUndang-Undang Badan Keahlian DPR-RI), Sali Susiani (Analis Legislatif Setjen DPR-RI), Titi Asmara Dewi (Perancang UU Setjen), Teguh N. Yevdi (Badan Keahlian DPR-RI) dan Achmadudin Rajab (Perancang Undang-Undang).

Menurut Ketua LKAAM Pesisir Selatan Drs Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah, dalam penyusunan RUU Kabupaten Pesisir Selatan ini harus didasarkan pada filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah. 

"Kita mengetahui bahwa penduduk Pesisir Selatan 99 persen beragama Islam dan bersuku Minangkabau, karena itu tata kehidupan masyarakatnya dinaungi oleh nilai-nilai luhur adat dan agama melalui filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah," kata Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah, yang juga Wabup Pesisir Selatan periode 2005-2010.

Selain itu, asal usul dan sejarah masyarakat Pesisir Selatan, juga perlu dimasukkan dalam Naskah Akademik RUU. Sehingga sejarah kabupaten ini tidak hilang begitu saja, tetapi tetap tercatat dan dapat diketahui oleh generasi mendatang.

"Saya juga mengusulkan agar dalam Naskah Akademik RUU Pesisir Selatan ini ditampung soal kebudayaan Pesisir Selatan. Kita tahu daerah ini kaya dengan budaya, apakah dalam bentuk tradisi, atraksi budaya dan sejarah kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Indrapura," kata Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah. 

Masukan lain yang tidak kalah penting adalah data geografis daerah yang disampaikan Sekda Pesisir Selatan Mawardi Roska, termasuk soal topomimi atau penamaan daerah, sungai, bukit dan pulau. (*)

Pertamina menyebut sama sekali tidak ada kelangkaan gas LPG 3 kg di Payakumbuh.

Hal itu dikatakan Sales Branch Manager (SBM) PT Pertamina Rayon IV Sumatera Barat, Yudhistira, Kamis (25/5).

Dia mengatakan laporan kelangkaan gas 3 kg tersebut terjadi pada 23 Mei 2023, perangkat Pemko Payakumbuh menerima laporan dari warga, kemudian turun ke pangkalan untuk memperhatikan kondisi stok di lapangan.

“Di Kota Payakumbuh ada laporan kelangkaan menurut Pemko diperoleh dari warga tiga kelurahan, yakni : Tigo Koto Dibaruah, Subarang Batuang, Parak Batuang,” katanya.

Atas laporan tersebut, pihak Pertamina berusaha meyakinkan bahwa tidak terjadi kelangkaan.

“Namun apabila dirasa pihak pemko memerlukan tambahan alokasi elpiji kami sarankan agar cukup melayangkan surat permohonan, karena kuota kota payakumbuh per hari ini sudah over 107%. Pagi ini pemko baru saja mengirimkan surat permohonan penambahan penyaluran fakultatif LPG 3kg,” katanya.

Dikatakan, pada tanggal 18 Mei 2023 memang tidak ada penyaluran LPG sehingga sempat kosong satu hari.

Kemudian pada tanggal 23 Mei 2023 masyarakat tiga kelurahan mengeluhkan kelangkaan LPG di tanggal 18 Mei 2023. Informasi diterima pihak pemko. Pemko terjun ke Agen untuk mengkonfirmasi kondisi di lapangan.

“Lalu pada tanggal 24 Mei 2023 – Pemko didampingi satpol PP melanjutkan sidak ke pangkalan dan agen LPG 3 kg. Namun dari sidak tersebut tidak terbukti adanya kelangkaan karena sudah tersuplay oleh penyaluran di hari-hari kerja berikutnya,” jelasnya.

Pihak satpol PP malah melakukan sidak terkait hal2 yg tidak berkorelasi secara langsung dengan kelangkaan, seperti APAR, Bak Uji Kebocoran, serta mempermasalahkan terkait dugaan pangkalan fiktif dari Agen PT Kelok Sembilan Gemilang.

Sementara itu terkait pangkalan fiktif, Pertamina akan tindak lanjuti dengan pemeriksaan di lapangan.

“Apabila benar akan kami lakukan pembinaan terhadap agen dan penarikan alokasi sesuai jumlah pangkalan fiktif tersebut,” lanjutnya.

Terkait ketersediaan LPG, pihak Pertamina akan terus memantaunya.

“Kami akan monitor terus ketersediaan LPG di lapangan secara kontinue dan pastikan kondisi LPG saat ini di kota payakumbuh aman,” pungkasnya. 

Masyarakat Juga Membantah 

Menegaskan apa yang dikatakan Yudhis, salah seorang masyarakat pemilik usaha kuliner (UMKM),Sarnaf mengatakan, tidak pernah merasakan kekurangan atau kesulitan dalam mendapatkan LPG melon (3 kg).

"Kami dan saya pribadi khususnya, gak pernah kesulitan dalam mendapatkan LPG tiga kilogram, kalau ada yang mengatakan langka agak aneh, dan daerah mana langka, karena saya kontak semua dunsanak yang berusaha sama gak ada kesulitan kok," jelasnya menunjukkan raut bingung dengan isu tersebut. 

Apa yang dikatakan Sarnaf dipertegas Surat pedagang bakso, dimana ia tidak pernah merasakan kelangkaan, bahkan setiap saat kehabisan gas, selalu ada yang menjual. 

"Mana ada langka gas di daerah Patakumbuh ini, kami gak pernah kekurangan, kapan saja kami butuh selalu ada, paling ini masalah bisnis mereka pak, kami gak mau ikut-ikutan, tapi yang jelas gas tiga kilo aman disini," tegasnya mengakhiri. (*)

Personel Lanud Sutan Sjahrir (SUT) menggelar latihan menembak menggunakan senjata laras pendek (Pistol) dan laras Panjang guna meningkatkan kemampuan dalam hal menembak bertempat di lapangan tembak Lanud SUT, Padang. Kamis, (25/5/2023).

Komandan Lanud Sutan Sjahrir Kolonel Nav Saeful Rakhmat, diwakili Kepala Dinas Operasi (Kadisops) Lanud Sut Mayor Lek Bambang Brades, S.Kom, menyampaikan, dalam hal menembak utamakan safety dari individu masing-masing personel, perhatikan laras senjata tetap lurus arah lisan tembak pada pelaksanaannya.

Pada kesempatan tersebut, Kasisen Lanud Sut Lettu Tek Supriyadi sebagai pemandu latihan menekankan, Safety harus diutamakan, keamanan senjata yang paling utama bila ada senjata yang macet segara angkat tangan, dimana tim seksi senjata yang akan bertindak untuk penangannya. " Ujarnya.

 

Dalam pelaksanaan menembak ini, untuk penembak pistol diikuti oleh seluruh Perwira, personel Pomau dan Intel. Senjata yang digunakan adalah pistol jenis Glock 26 dan G2 Combat dengan papan lisan jarak 25 meter dengan tiga peluru percobaan dan 10 penilaian. Sedangkan anggota Bintara dan tamtama menggunakan senjata laras panjang jenis SS I V I Pindad dengan tiga butir peluru sebagai percobaan serta 30 peluru sebagai penilaian dengan sikap tiarap, duduk dan berdiri. 

Latihan menembak ini merupakan agenda tetap dalam program kerja rutin dalam pembinaan bidang operasi dan latihan pada triwulan II tahun anggaran 2023.(rel)

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2023 dan Pengukuhan Forum Penyuluh Anti Korupsi (Forpak) Provinsi Riau, Rabu, 24 Mei 2023 di Balai Serindit, Pekanbaru.

Hadir dalam Rakor tersebut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Alexander Marwata, BPKP RI, Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Riau dan kepala daerah kabupaten/kota di Riau, serta pejabat terkait lainnya.

Banyak hal yang disampaikan Wakil Ketua KPK itu. Diantaranya, Alex mengingatkan para pejabat di daerah agar tidak terlibat masalah hukum, apalagi tindak pidana korupsi.

"KPK itu otoritasnya melakukan penindakan. Kami menindaklanjuti laporan maupun informasi masyarakat. KPK akan langsung memberikan seragam orange kepada pelaku korupsi," kata Alex.

Gubernur Riau Syamsuar mengungkapkan program pemberantasan korupsi terintegrasi sejatinya dilatar belakangi oleh keinginan bersama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Tentunya program ini untuk membangun kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami elemen-elemen dan memetakan risiko terjadinya tindak pidana korupsi.

"Elemen tersebut dikelompokkan berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap kegiatan-kegiatan yang mengarah pada tindakan korupsi," kata Syamsuar. 

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar mengaku siap mendukung seluruh program pemerintah dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

"Kami siap mendukung KPK dalam melakukan program-program pemberantasan korupsi di daerah. Termasuk dengan lembaga penegakan hukum lainnya," ujar Asmar.

Dia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta arahan dan petunjuk terkait peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap Bupati Kepulauan Meranti beberapa waktu lalu. Menurutnya, pasca kejadian itu banyak pejabat dan bendahara yang dipanggil dan diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

"Banyak yang ingin mengundurkan diri, pada stres, ada asam lambung naik akibat dipanggil KPK. Saya sebagai Plt. Bupati minta petunjuk apa yang harus kamu lakukan," tanya Asmar.

Selain Rakor, kegiatan itu juga diisi pengukuhan Forum Penyuluh Anti Korupsi (Forpak) Provinsi Riau. (Nina/rls).

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, M. Mahdi membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Kecamatan Tasik Putri Puyu ke-XI di Halaman Kantor Camat, Selasa (23/5/2023).

Camat Tasik Putri Puyu Zainal, SE menjelaskan MTQ yang mengambil tema Menuju Tasi Putri Puyu Berakhlak dan Bermartabat itu, diikuti sebanyak 182 orang dari 10 desa.

Ia juga memaparkan sejumlah pembangunan yang masuk di tahun 2023 ini. Diantaranya, bantuan Provinsi Riau berupa infrastruktur jalan sepanjang 1,2 kilometer yang saat ini sedang dikerjakan di kecamatan tersebut.

"Selanjutnya telah masuk surat dari PUPR Provinsi Riau ke kami. Jalan yang di (desa) Selat Akar itu akan ditimbun kembali sepanjang 4 kilo, jadi ada pemeliharaan untuk di tahun 2023 ini," ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Mahadi mengajak seluruh yang hadir dalam kegiatan itu untuk bersyukur karena bisa berkumpul bersama para alim ulama, pembaca dan penghafal Al-Qur'an. 

Menurutnya, penyelenggaran MTQ tidak semata-mata untuk berlatih dan berlomba membaca, tapi menjadi ikhtiar mengedukasi umat agar semakin mencintai dan membumikan Al-Qur'an.

"Diharapkan meningkatkan kesadaran beragama yang lebih humanis dan terbuka, dan yang sangat penting, sebagai bentuk dakwah menyempurnakan akhlak kaum muslimin dan muslimah," kata Mahadi.

Dia juga mengingatkan para peserta yang berasal dari berbagai desa yang ikut bertanding merupakan yang terbaik. Ia berharap para generasi muda tersebut dapat berkompetisi secara sehat dan berkontribusi terhadap prestasi serta siap mengharumkan nama daerah.

"Selamat bertanding, semoga keikutsertaan saudara-saudara memberi manfaat dan maslahat dalam upaya kita mengaktualisasikan ajaran islam secara damai di tanah air," ajak Mahadi.

Turut hadir dalam acara tersebut, unsur Forkopimda, sejumlah anggota DPRD Kepulauan Meranti, para kepala OPD dan pejabat serta tamu undangan lainnya. (Nina/ rls ).

Lintasmedia news.com Kementerian Sosial memfasilitasi Isbat Nikah untuk para lanjut usia (lansia) yang menikah siri di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, agar dapat mencatatkan pernikahannya secara sah di mata hukum positif Indonesia.

Kegiatan Isbat Nikah dilakukan terhadap delapan pasangan di Pengadilan Agama Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, Senin (22/05/2023) pukul 09.00 WIB.

“Ini untuk kesejahteraan para lansia, mereka dapat menjadi tenang karena sudah ada hubungan yang disahkan oleh negara. Sehingga anak-anak kandungnya bisa mendapatkan kepastian hukum apabila memiliki harta warisan,” ujar Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Supomo, di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat.

Supomo mengatakan para lansia tersebut juga mendapat pendampingan oleh Kemensos, lantaran prosesnya yang tidak sederhana untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Pengadilan Agama. Seperti, menghadirkan saksi-saksi nikah, hingga bukti data yang memperkuat bahwa pasangan lansia tersebut telah menikah secara agama.

Setelah mendapatkan SK tersebut, pasangan lansia diharapkan dapat mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan memperbarui status kependudukannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat.

Isbat Nikah penting dilakukan untuk kepastian hukum dan pemenuhan hak sipil bagi suami-istri serta keturunannya, mempermudah akses layanan publik, memastikan kesejahteraan dan kepastian hak asuh anak, serta membangun kesadaran pemerintah daerah untuk memastikan semua warga terpenuhi hak sipilnya.

Sebagai hakim Isbat Nikah kepada delapan pasangan tersebut adalah Afif Waldy, S.H.I, M.H.I dan M Rifai, S.H.I, M.H.I.

Salah satu pasangan lansia yang akhirnya mendapatkan SK penetapan pernikahan adalah Bapak Hasan (82) dan Ibu Fatimah (69). Pasangan yang telah 25 tahun menikah secara siri tersebut bisa bernapas lega usai hakim mengesahkan pernikahan.

“Saya senang dan lega,” ujar Hasan.

Hasan dan istri berharap usai sidang tersebut, segera mendapatkan berkas kependudukan agar dapat mendaftarkan keluarganya masuk sebagai penerima manfaat.

Senada dengan Hasan, pasangan lansia, Ibrahim (73) dan Keniang (61) merasa lega dan bersyukur atas fasilitas sidang Isbat Nikah dari Kemensos yang telah mengesahkan perkawinannya.

Keniang mengharapkan dengan pengesahan pernikahan tersebut, anak-anaknya mendapat kepastian hukum hingga dapat menerima bantuan sosial dari program pemerintah kedepannya.

“Saya gugup, tapi Alhamdulillah sudah sah. Terima kasih Kementerian Sosial atas nama bantuannya,” kata Keniang.

Sidang Isbat Nikah dilaksanakan tiga hari yakni tanggal 22, 25, dan 29 Mei 2023 dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-27 tahun 2023, yang akan diikuti total sebanyak 35 pasangan.

Isbat Nikah dilaksanakan di tiga lokasi yakni Pengadilan Agama Pulau Punjung, Auditorium Kantor Bupati dan di Kantor Wali Nagari Tebing Tinggi Kabupaten Dharmasraya.

Pembiayaan Isbat Nikah seperti pendaftaran, akomodasi serta transportasi dan konsumsi ditanggung sepenuhnya oleh Kemensos melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang. (elda)

PADANG,Lintasmedianews.com -  Walikota Solok H. Zul Elfian Umar hadiri upacara penyambutan peserta Latsitardanus XLIII/2023, bertempat di Dermaga 4 Peti Kemas Teluk Bayur Padang (17/05/2023).

Turut hadir dalam upacara tersebut Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy, Danjen Akademi TNI, Letjen TNI Teguh Arief, SE, MM, jajaran Lemdiklat Polri, Rektor IPDN, Forkopimda Sumbar, serta Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat.

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy dalam sambutannya di hadapan peserta Latihan Integritas Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) ke-XLIII.

Selaku tuan rumah, pihaknya berharap seluruh peserta Latsitardanus yang akan disebar ke sejumlah wilayah di Sumbar ini dapat segera menyesuaikan diri dan membaur dengan masyarakat.

“Para peserta akan bersentuhan langsung dengan masyarakat akar rumput, upayakan bahu membahu dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan program Latsitardanus,” pesan Wagub.

Di samping itu ia meminta seluruh peserta untuk saling bersinergi, dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan dan tantangan yang akan dihadapi selama penyelenggaraan Latsitardanus.

“Tularkan semangat, beri motivasi, agar remaja, pemuda dan masyarakat mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Sebut Wagub.

Lebih lanjut Wagub Audy Joinaldy menyampaikan apresiasinya sekaligus ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI-Polri, IPDN, BSSN yang telah memilih Sumbar sebagai lokasi penyelenggaraan Latsitardanus ke-XLIII.

“Selamat datang di Sumatera Barat, rumah matrilineal terbesar di dunia, kami sangat amat tersanjung dengan penunjukan ini, kami bangga atas kepercayaan ini,” ungkap Wagub.

Peserta Latsitardanus ke-XLIII berjumlah sebanyak 1300 orang, yang terdiri dari Taruna Akademi TNI, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, Akademi Kepolisian, Politeknik Siber dan Sandi Negara dan Praja IPDN.(T/K)

Kota Solok Lintasmedianews.com - Wakil Walikota solok Ramadhani Kirana Putra secara resmi membuka Workshop pengolahan pangan lokal yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan bertempat di Aula SMKN 1 kota solok.Senin (25/05/23)

Wawako menyambut baik adanya program pendampingan Pengolahan Pangan Lokal yang di prakarsai dinas pangan,harapannya juga akan berlanjut sampai dengan pengembangan wisata kuliner di kota solok yang saat ini sedang mulai ramai.

Wawako juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat."Mudah-mudahan ibu-ibu peserta workshop mendapatkan ilmu,mendapatkan pengetahuan untuk bisa diimplementasikan dan diterapkan bagi ibu-ibu yang punya usaha kuliner".(T/K)