Persoalan zonasi sekolah hingga timpangnya penyebaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi keluhan masyarakat Kampung Baru Nan Xx, Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg) Kota Padang,kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib, saat menjalankan agenda reses masa sidang kedua 2022/2023 Rabu (2/3).

"Banyak anak-anak masyarakat Kampung Baru yang tidak ditamping pada sekolah negeri terdekat. Dalam kondisi ekonomi sulit seperti sekarang, masyarakat terpaksa menyambung pendidikan anak di sekolah swasta,” kata Yuni salah seorang masyarakat Kampng Baru..

Dia mengatakan,  penyebaran bantuan PHK juga mengalami ketimpangan, dimana ada masyarakat yang sangat membutuhkan tidak tersentuh bantuan dari pemerintah pusat itu, sehingga basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu diperbaharui.  

"Jadi kondisinya terbalik, masyarakat mampu sekolah di negeri sementara yang kurang mampu melanjutkan pendidikan di swasta. Ironisnya, penyebaran bantuan PKH juga mengalami kondisi yang sama,” katanya.

Menanggapi hal tersebut,Suwirpen Suwib berharap, keluhan masyarakat harus dicarikan solusinya secara bersama-sama, sekarang ekonomi sulit dan dunia kerja pun banyak terjadi PHK. Kondisi itu diperburuk dengan tingginya harga bahan pokok di pasaran, hal ini merupakan pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Disamping itu,Suwirpen juga menyampaikan, pentingnya menjaga harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, kerukunan merupakan hal yang utama dalam menciptakan lingkungan nyaman, untuk itu perlu sikap saling menghargai dalam perbedaan.

Pada reses Suwirpen di Kampung Baru Lubeg dihadiri ratusan masyarakat dan para tokoh-tokoh di daerah tersebut, keluhan masyarakat yang ditampung suwirpen akan diperjuangkan melalui rapat resmi pemerintah daerah. (St)            

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, kembali melantik sejumlah pejabat struktural di lingkungan Pemkab Pemkab setempat, Pulau Punjung, Rabu, (01/03/2023) 

Dari 24 orang pejabat yang dilantik, satu merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yakni Imam Mahruri, yang dipercaya Sutan Riska sebagai Sekretaris DPRD Dharmasraya. Sebelumnya Imam merupakan Camat Asam Jujuhan.

Selain itu, Sutan Riska juga melantik 14 Pejabat Administrator, yakni : Enzostri, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah. Ezostri dipromosikan dari Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Dinas Kominfo.

Seterusnya, Netty Susanti, sebagai Sekretaris Dinas Pangan dan Perikanan, Henly Yoriska Melda sebagai Sekretaris DPMPTSP, Zulherdi sebagai Camat Sitiung, Darul Kutni sebagai Camat Asam Jujuhan, Noviandri Rismi sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda.

Kemudian, Ridwan sebagai Kepala Bidang (Kabid) Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badurrahim sebagai Sekcam Timpeh dan Supawi sebagai Kabid Statistik dan Persandian.

Lalu, di Dinas Pertanian ada empat pejabat setingkat eselon III.b yang dilantik yakni : Yenti Hartati sebagai Kabid Sarana dan Prasarana, Hendri sebagai Kabid Holtikultura, Sumardi sebagai Kabid Tanaman Pangan dan Ijhon sebagai Kabid Perkebunan.

Sedangkan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sutan Riska mempercayakan Juli Ronaldi sebagai Kabid Pemerintahan Nagari.

Sedangkan untuk Pejabat Pengawas, Sutan Riska mengamanahkan Wiwit Handayani sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian, Rahmad Zainul Rezki sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kominfo, M Luthfi sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Masyarakat Kantor Camat Pulau Punjung.

Sementara itu, Sudarno ditugaskan sebagai Kasi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Kantor Camat Pulau Punjung, dan Suwarsi Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kantor Camat Asam Jujuhan.

Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dipercayakan kepada Devri Frastoyah, Ronny Dasri dipercaya sebagai Kepala UPTD Puskeswan, Roni Harianto sebagai Kepala UPTD Pasar Ternak, dan Hadi  Sudyono sebagai Kasubag TU Pasar Ternak.

Kepada seluruh pejabat struktural yang dilantik hari ini, Sutan Riska mengingatkan, jabatan adalah kepercayaan pimpinan atas penilaian kinerja, jadi bukan hak Pegawian Negeri Sipil.

“Bekerjalah seperti kedua tangan, jangan seperti telinga. Analogi ini diterapkan dalam satu teamwork. Keberadaan kedua tangan yang saling melengkapi akan membentuk solidnya tim. Tidak ego sektoral dan mau menang sendiri,” ujar Ketua Umum Apkasi itu.

Sutan Riska menjelaskan, keterbukaan saling pengertian, kekompakan antar anggota tim sangat diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Berat sama dipikul ringan sama dijinjing.

“Jangan seperti telinga, meskipun sama-sama ada di kepala, keduanya tidak pernah bertemu satu sama lainnya. Satu menghadap ke kiri dan satu ke kanan. Telinga sering disebut berebut untuk menangkap suara” lanjutnya.

Kemudian, Sutan Riska mengungkapkan, dalam pekerjaan harus ada kebersamaan. Pasalnya kebersamaan merupakan permulaan. Sedangkan menjaga kebersamaan adalah kemajuan, dan bekerjasama adalah keberhasilan.(elda)

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat melaksanakan rapat penyusunan resiko kecurangan atas pengelolaan anggaran Pemilu dan Pemilihan bersama Perwakilan Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat, Kamis (2 Maret 2023) diruang sidang Bawaslu sumbar. 

Kegiatan ini merupakan mitigasi resiko yang dilakukan Perwakilan BPKP Sumbar dalam pengelolaan dana Pemilu dan Pemilihan dilingkungan Bawaslu Sumbar serta peningkatan transparansi pelaksanaan kegiatan.

Dalam kesempatan itu, Ketua tim Perwakilan BPKP Sumbar, Afdal mengatakan bahwa pengendalian resiko pengelolaan anggaran harus dilakukan sehingga meminimalisir potensi kecurangan dalam pengelolaan dana Pemilu dan Pemilihan, yaitu dengan mitigasi resiko itu sendiri.

"Pengendalian resiko pengelolaan anggaran sangat penting guna meminimalisir potensi kecurangan dalam pengelolaan dana Pemilu," pungkas Afdal.

Lebih lanjut Afdal menyampaikan bahwa, tujuan penilaian resiko kecurangan adalah untuk membantu pimpinan instansi pemerintah mengindentifikasi aktivitas/proses bisnis yang rentan terhadap terjadinya kecurangan dan membantu mengindentifikasi resiko kecurangan berupa apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana kecurangan terjadi.

"Resiko sangat mungkin terjadi, oleh karena itu penting sekali dilakukan pengendalian resiko ini. Selain itu juga dapat membantu instansi pemerintah untuk mengidentifikasi resiko kecurangan" tambah Afdal.

Sementara, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Karnalis Kamaruddin menyambut baik kegiatan FGD ini untuk mitigasi resiko yang mungkin terjadi di Bawaslu Provinsi Sumbar sehingga pengelolaan dana pemerintah dalam kelancaran kegiatan Pemilu dan Pemilihan dapat dipetakan dan dilakukan pengendalian sebelum terjadi.

Acara rapat FGD itu dihadiri Karnalis Kamaruddin bersama para kabag dan jajaran serta Kasek Kabupaten Pessel dan kota Padang serta didampingi Kasek Prov Sumbar.(rel)

Perhatian pemerintah terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kian meningkat. Namun di lapangan masih ditemui kendala-kendala yang dihadapi UMKM seperti mendapatkan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya, masih banyak pelaku UMKM yang mengakses kredit ke institusi keuangan yang lebih mudah diakses, masih banyak penerima KUR adalah nasabah yang bankable, masih ada 2 dari 3 pelaku usaha ultra mikro yang belum mendapatkan layanan keuangan formal, literasi keuangan pelaku usaha mikro dan ultra mikro masih rendah, inflasi tinggi yang berdampak pada perekonomian Indonesia.

Hal ini mengemuka dalam pertemuan Anggota Komite IV DPD RI dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya dan UMKM Binaan Bank Indonesia, Rabu 1 Maret 2023. Bahkan pelaku UMKM itu sendiri mengaku lebih membutuhkan promosi dan kontinuitas transaksi agar mereka bisa membayar pinjaman dari kredit yang mereka peroleh. Bahkan mereka menilai tempat untuk berpromosi sedapat mungkin berada pada lokasi strategis, sering dikunjungi dan sesuai dengan target pasar produk UMKM.

Anggota Komite IV DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH, mengharapkan kepada UMKM Binaan Bank Indonesia menggunakan media sosial sebagai tempat mempromosikan produk mereka. Dia pun menyarankan agar pelaku UMKM untuk tidak takut mengakses permodalan ke perbankan.

“Jangan takut mengajukan pinjaman kepada Bank. Takut itu ketika mengajukan pinjaman online atau ke pihak ketiga. Ajukan saja kebutuhan kita sesuai kemampuan untuk membayarnya,” ujar Ketua Badan Kehormatan DPD RI.

Leonardy pun menceritakan bagaimana upayanya membangun usaha dari nol hingga menjadi ketua organisasi yang beranggotakan 6.000 pengusaha. Untuk modal dia mendapatkan bantuan permodalan dari Bank. Saat itu Leonardy mendapatkan bantuan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan Kredit Investasi Kerja (KIK). Ketika butuh tambahan modal untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dia pun meminta dukungan dari Bank.

Kepada Pimpinan Bank Indonesia beserta jajaran dan UMKM Binaan Bank Indonesia itu Leonardy menjelaskan pertemuan tersebut dilaksanakan karena salah  satu  Undang-undang  yang  menjadi  ranah  Komite  IV  Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Dalam rangka menjalankan kewenangan atas pengawasan terhadap undang-undang sebagaimana amanat Pasal 22D ayat (3) UUD 1945, maka pada kegiatan kunjungan kerja di daerah pemilihan, Anggota Komite IV DPD RI melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang- Undang Tentang Bank Indonesia ini.

Adapun tujuannya adalah mengawasi Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Bank Indonesia dengan fokus pada peran Bank Indonesia dalam pemberdayaan UMKM, mendapatkan  informasi  dan  aspirasi  dari  masyarakat  dan  stakeholder terkait pelaksanaan pada Program Sosial Bank Indonesia. DPD juga ingin mendapatkan   informasi    mengenai    upaya   Bank   Indonesia    dalam memelihara kestabilan nilai rupiah seperti tercermin pada pengendalian harga-harga yang berakibat pada pendapatan riil masyarakat, termasuk UMKM, serta daya saing perekonomian nasional.

Lebih jauh dijelaskan Leonardy, reorientasi  sasaran  Bank  Indonesia tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia. Hal itu sekaligus meletakkan landasan yang kukuh bagi pelaksanaan dan pengembangan  perekonomian  Indonesia  di  tengah-tengah  perekonomian dunia yang semakin kompetitif dan terintegrasi. 

Upaya Bank Indonesia menjaga kestabilan rupiah berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Kegagalan memelihara kestabilan nilai rupiah seperti tercermin pada kenaikan harga-harga dapat merugikan karena berakibat menununkan pendapatan riil masyarakat dan melemahkan daya saing perekonomian nasional dalam kancah perekonomian dunia. Hal ini akan berdampak pada dunia usaha, termasuk UMKM.

Dikatakan Leonardy, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu aktor kunci dalam perekonomian nasional. UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

“Saya sangat senang membahas seputar dunia usaha, makanya saya meminta Kepala BI Juga menghadirkan UMKM Binaan dalam pertemuan ini,” tegasnya.

Pelaku UMKM, kata Leonardy hendaknya memanfaatkan proses pemulihan ekonomi yang tengah berlansung dimana pasca pencabutan kebijakan PPKM membuat mobilitas masyarakat kian meningkat. Kemudian, tekanan inflasi global yang mereda diharapkan mampu menjaga tingkat inflasi nasional. Terakhir, posisi keketuaan dan peran sebagai tuan rumah ASEAN 2023 dengan total lebih dari 700 pertemuan akan mendorong perekonomian Indonesia.

Di lain pihak, kebijakan   dan   program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, yakni Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), diharapkan mampu memperkuat implementasi kapasitas ekonomi, peningkatan kapasitas SDM, kepedulian sosial, dan pengembangan UMKM di berbagai daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Endang Kurnia Saputra menyambut baik kedatangan Anggota Komite IV DPD RI. Kepada Senator Leonardy dijelaskannya upaya-upaya Bank Indonesia melaksanakan tugas dan kewenangannya. Endang juga memaparkan strategi nasional pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia secara umum dan khususnya Sumatera Barat.

“Permasalahan UMKM dari dulu hingga kini hampir sama. Namun perkembangan saat ini termasuk teknologi digital sangat membantu pengembangan UMKM kita,” ujarnya. 

Endang menyatakan, saat ini UMKM Indonesia menjadi perhatian dari 18 kementerian/Lembaga. Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat saja punya 8 klaster ketahanan pangan dan produk unggulan, 3 kelompok pengembangan ekonomi lokal kategori industri kreatif dan komoditas ekspor, 85 Wirausaha Bank Indonesia kategori food and fashion. Bank Indonesia juga ikut mengembangkan kemandirian UMKM di pondok pesantren dan untuk Sumatera Barat 9 pondok pesantren yang telah jadi binaan untuk dikembangkan kemandiriannya. Selain itu ada juga  kelompok mitra binaan.

Pada pertemuan itu dihadirkan pelaku UMKM Binaan diantaranya Mujib yang mengembangkan kerajinan rajut dan eco print dengan label Zakira, Frismayeni seorang fashion desainer yang mengembangkan produk kriya berbasis tenun dengan label Frisma Ekslusive dan Ramani pengusaha kuliner dengan label Amora.

“Saya punya taget produk kriya/kerajinan Sumbar bisa dijual di Sarinah sebagai etalase produk Indonesia. Namun harus melewati sistem kurasi terlebih dahulu,” ungkapnya.

Terkait kendala permodalan, BI mewajibkan bank untuk menyalurkan 30 persen kreditnya kepada UMKM. BI memberikan insentif kepada perbankan yang telah memenuhi kewajiban sebesar 30 persen berupa kemudahan pengurusan perizinan di BI apakah berbentuk penambahan cabang atau produk keuangan yang mereka jalankan.

Menanggapi harapan pelaku UMKM yang butuh kontiunitas pemasaran, Endang mengungkapkan pelaku usaha fashion di Curup yang bisa meraup omset hingga Rp62 juta rupiah dari jualan di salah satu media sosial yang lagi booming. Pihaknya juga akan mengupayakan produk kriya dari Sumbar bisa berpromosi di Sarinah dan Galeri Indonesia. UMKM Binaan BI juga akan dibawa pameran ke ajang Ina Craft.

Soal tempat promosi strategis, pihak Bank Indonesia juga akan berkoordinasi dengan Walikota Padang. Juga akan dijajaki tempat promosi Dekranasda Sumbar atau pihak swasta. (rel)

Pengkaderan Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) di Sumatra Barat (Sumbar) terus digenjot. Kali ini Pimpinan Anak Cabang (PAC) Koto Tangah Kota Padang bakal melakukan Diklat Terpadu Dasar (DTD).

DTD akan diselenggarakan pada 10-12 Maret mendatang di Pondok Pesantren Matdrasah Tarbiyah Islamiyah Batang Kabung.

Di Koto Tangah sendiri, DTD kali ini merupakan pengkaderan yang pertama digelar, karena kepengurusan GP Ansor baru terbentuk setelah menggelar Konfrensi Anak Cabang (Konfreancab) beberapa waktu lalu dengan terpilihnya Musri Hariansyah sebagai ketua PAC.

Ketua PAC GP Ansor Koto Tangah Musri Hariansyah mengungkapkan bahwa pengkaderan ini dilakukan sebagai langkah awal mencetak pemimpin tangguh dalam wadah  Nahdlatul Ulama (NU).

Tak hanya itu, Musri juga menegaskan bahwa DTD pertama yang digelar di Koto Tangah ini bakal bisa menjadi penyemangat kader dalam membesarkan GP Ansor dan Nahdlatul Ulama di Kota Padang dan Koto Tangah khususnya.

"Kita ingin bersama-sama untuk memperbanyak kader dan menggerakkan GP Ansor untuk kemaslahatan," tegas Musri, Kamis (2/3/2023).

Musri menargetkan peserta yang bakal ikut DTD mencapai 100 orang, baik itu berasal dari Koto Tangah sendiri, dan juga dari kabupaten/kota lain di Sumbar.

"Kita optimis DTD ini bakal sukses, dan direstui ulama di Koto Tangah," jelasnya.

Sementara itu Ketua PW GP Ansor Sumbar Rahmat Tk Sulaiman mengapresiasi terbentuknya PAC Koto Tangah. Hal itu sebagai bukti bahwa organisasi di bawah naungan NU itu terus berkembang di Sumbar.

"Alhamdulillah, PAC Koto Tangah yang baru selesai konferensi anak cabang akan gelar DTD Ansor Banser. Kita apresiasi dan ajak pemuda di kota Padang dan Sumbar untuk ikut bergabung," ujarnya.

Menurutnya, Koto Tangah merupakan kecamatan yang ditargetkan untuk bisa melakukan kaderisasi secara rutin. 

Sebab boleh dikatakan kecamatan ini basisnya Ahlussunnah wa al-Jama'ah (Aswaja), ditambah lagi ada pesantren dan banyak masjid atau musala yang dikelola oleh tokoh agama yang ahlussunnah. 

Rahmat juga meyakini bahwa GP Ansor akan bisa semakin maju dan berkembang di Koto Tangah.

"Panitia juga agresif, ini sebagai pertanda bagus untuk gerakan organisasi. Organisasi itu butuh kader penggerak, yang menggerakkan organisasi, apalagi nama organisasi kita adalah Gerakan Pemuda Ansor," jelasnya.

Rahmat juga mengajak pemuda di Sumbar untuk ikut bergabung di GP Ansor.

"Jika pemuda sudah bergerak, insya allah aman republik ini. Untuk mengetahui lebih dalam tentang Ansor dan Banser, ayo ikut DTD. Jangan hanya dengar dari omongan orang yang tidak tahu tentang Ansor Banser," ujarnya mengakhiri.

Bagi yang ingin ikut DTD GP Ansor silakan mendaftar melaluin link ini https://forms.gle/b5TXJ8sTTMxtN6KA9q.(rel)

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA – Pemkab Dharmasraya menggelar Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) Hybrid tahun 2023 di Kabupaten Dharmasraya. Hadir dalam acara tersebut, Sekda, Adlisman, Asisten, Kepala OPD, Forkopimda, Peserta Job Fair, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, diwakili oleh Kepala UPTD Wasnaker Wilayah III. Sekretaris Jendral Kemnaker RI diwakilkan oleh Kepala Pusat pasar dan kerja kementrian ketenagakerjaan RI M. Yusuf, secara virtual. Acara ini dilaksanakan di Aula Kantor Bupati lantai 2.

Dalam sambutan Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan, bahwa atas nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Mohammad Yusup yang berkenan hadir secara hibryd beserta tim. Dan terima kasih atas undangan serta para peserta di Acara Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) Hybrid tahun 2023 Kabupaten Dharmasraya.

Pameran kesempatan kerja ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dalam rangka mengantisipasi bertambahnya anka pengangguran terbuka. Walaupun sempat tertunda beberapa kali akibat pandemic covid 19 yang melanda kita semua.

“Alhamdulillah kali ini kita bekerjasama dengan Pusat Pasar kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, menghadirkan kembali pameran kesempatan kerja dengan pola baru yang diselenggarakan secara tatap muka (offline) dan virtual (online),” kata Bupati.

Pimpinan perusahaan sebagai pemberi kerja dan pencari kerja yang hadir pada kegiatan job fair, baik secara tatap muka maupun virtual dapat terjembatani dengan baik. Dan para petugas job fair agar member pelayanan yang terbaik. 

Kata Bupati lagi, berdasarkan data BPS Sumatera Barat, tingkat penganguran terbuka berjumlah 6,23 persen atau 9 orang dari 100 orang penduduk Dharmasraya merupakan penganggur. Hal ini juga merupakan salah satu dampak pandemic Covid-19 yang melanda kita semua beberapa tahun terakhir.

Selain menyediakan kesempatan kerja pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga menyiapkan pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi masyarakat Dharmasraya. Agar nantinya angkatan kerja kita dapat bersaing dalam pasar kerja yang semakin dinamis. 

“Saya berpesan kepada perusahaan pemberi kerja, bahwa dalam memberikan pekerjaan juga harus diiringi dengan member perlindungan bagi tenaga kerja. Perlindungan itu baik dari segi pengupahan maupun jaminan social serta hak-hak kesejahteraan lainnya yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan,” bebernya lagi.

Dengan memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja, maka operasional usaha diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Sehingga baik para investor maupun tenaga kerja secara bersama-sama akan menompang ekonomi daerah dengan harmonis dan berkelanjutan.

Sementara menurut laporan Panitia Job Fair Hybrid 1013, Kandam, tujuan pelaksanaan Job Fair Hybrid ini adalah menjembatani antara pencari kerja dengan perusahaan pemberi kerja. Dalam rangka mendukung perluasan kesempatan kerja. Menekan angka penganguran terbuka di Kabupaten Dharmasraya. 

Pameran kesempatan kerja (Job Fair) hybrid tahun 2023 di Kabupaten Dharmasraya ini diselenggarakan selama 2 hari. Pada Rabu dan Kamis tanggal 1 dan 2 Maret tahun 2023. Selain itu, pada hari pertama juga akan diselenggarakan talkshow pengembangan SDM ketenagakerjaan dengan peserta yang berasal dari millennial serta calon entrepreneur muda di Dharmasraya. 

“Pameran kesempatan kerja (Job Fair) Hybrid tahun 2023 ini diikuti oleh lebih kurang 40 perusahaan dari berbagai sector usaha di level local, nasional, dan multinasional secara offline dan online. Perusahaan pemberi kerja ini menyediakan 38 jenis pekerjaan dengan kebutuhan tenaga kerja mencapai lebih kurang 8.600 orang. Adapun pencari kerja yang mengikuti kegiatan ini baik secara online maupun offline mencapai lebih kurang 3.000 orang,” ungkap Kandam.

Pemkab Dharmasraya dibawah kepemimpinan Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan berkomitmen untuk mengupayakan pengembangan SDM ketenagakerjaan melalui penyebarluasan informasi pasar kerja secara massif. Serta memberikan bimbingan karir baik di sector formal maupun informal. 

“Ini adalah  job fair pertama yang diselenggarakan secara online dan offline (Hybrid) di Pulau Sumatera dank e-3 di Indonesia untuk tahun 2023 ini. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Bupati Dharmasraya beserta seluruh jajaran Forkopimda, juga tim dari pusat pasar kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu,” pungkas Kandam.(elda)

Dalam rangka mengantisipasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, Bupati Kepulauan Meranti, H. Muhammad Adil memimpin Apel Siaga Karhutla di halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti di Selatpanjang, Rabu (1/3/2023).

Apel tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan Pemerintah Daerah setelah menetapkan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 yang berlangsung dari tanggal 24 Februari sampai dengan 30 November 2023. 

"Maka pada hari ini kita melaksanakan Apel Siaga sebagai bentuk antisipasi dan penanggulangan bencana karhutla karena Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang rentan terjadinya bencana Karhutla. Untuk itu diharapkan seluruh elemen dan stakeholder terkait, dituntut untuk siap siaga dalam mengahadapi dan menanggulangi karhutla," harap Bupati Adil.

Bupati Adil juga memeriksa kesiapan peralatan dan personil yang terdiri dari TNI / Polri, BPBD, Satpol PP/Damkar, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Petugas Kesehatan, serta seluruh satkeholder terkait siaga karhulta.

Ia menambahkan, penanggulangan karhutla juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo tentang Pengedalian Karhutla yaitu : Prioritas upaya pencegahan melalui deteksi dini; monitoring areal rawan hotspot dan patroli lapangan Monitoring dan pengawasan harus sampai bawah; libatkan babinsa, bhabinkamtibmas, kepala desa dalam penanganan karhutla; Ajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi terus menerus kepada masyarakat; Cari solusi yang permanen agar korporasi dan masyarakat membuka lahan dengan tidak membakar; Penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologis gambut harus terus dilanjutkan; Jangan biarkan api membesar, harus tanggap dan jangan terlambat sehingga api sulit dikendalikan; Langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi berikan sanksi yang tegas sehingga ada efek jera.

Berdasarkan Data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, hingga Februari 2023 sebagian besar dari wilayah Riau sudah mengalami penurunan curah hujan. Prakiraan musim kemarau yang terjadi tahun 2023 lebih kering bila dibandingkan dengan musim kemarau 3 tahun sebelumnya. Puncak musim kemarau diprakirakan terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2023. Untuk itu perlu meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Turut mengikuti apel, Kajari Kepulauan Meranti, Kabag Ops Polres Kepulauan Meranti, Danramil Tebing Tinggi, Staf Ahli Bupati, Asisten Pemerintah Daerah, Kepala OPD, dan sejumlah pejabat lainnya. (Nina/rls).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Supardi mengatakan.Untuk mengiringi pertumbuhan teknologi yang begitu pesat, maka perlu adanya upaya dari pemerintah atau stakeholder terkait, untuk bisa memberikan stimulus kepada generasi muda saat ini agar lebih produktif khususnya dalam bermedia sosial.

"Saat ini banyak konten creator di media sosial yang berasal dari Payakumbuh, namun tidak diiringi oleh pertumbuhan konten yang bisa membagi hiruk pikuk Payakumbuh sebagai kota. Sehingga perlu adanya literasi media sosial kepada pemilik konten atau anak muda sebagai pengguna maupun pembuat konten," kata  Supardi saat membuka acara workshop bertajuk "Young Enterpreneur in Digital Age" Rabu (1/3/2023) di Agam Jua Art and Culture Cafe, Payakumbuh.

Menurut Supardi,digelarnya workshop yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumbar, berangkat dari melihat situasi perkembangan kemajuan zaman, saat ini sudah memasuki era digitalisasi. 

Dijelaskan Supardi,Kota Payakumbuh juga dikenal sebagai salah satu Kota Kreatif, yang telah banyak melahirkan penulis-penulis dan para pemikir dan tidak perlu diragukan lagi.

"Workshop ini diharapkan dapat menjadi wadah sharing pengetahuan mengenai seluk beluk dunia media sosial, antara anak muda sebagai pembuat konten," tambahnya. 

Supardi juga membeberkan, dalam workshop tersebut akan banyak materi bermanfaat, seperti penciptaan narasi, penulisan skrip, penyuntingan konten visual, manajerial media sosial, fotografi media sosial, Mengkomunikasikan Media sosial, dan multiverse konten medsos.

"Setelah dilaksanakannya workshop dalam 2 angkatan yaitu 1-4 Maret 2023 angkatan pertama, dan 6-9 Maret 2023 angkatan kedua, juga akan dilaksanakan pameran digital yang dihadiri oleh berbagai kalangan termasuk pemilik tempat wisata, UMKM, dan masyarakat umum, tentu nantinya dapat berkolaborasi dengan para konten kreator ini," Terang Supardi.

Kabid pengembangan Pemuda Gusty Anola menjelaskan.Workshop ini diikuti tidak kurang dari 100 orang anak muda dari berbagai kalangan, yang berasal dari Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota,1Workshop ini diinisiasi dari Pokok Pikiran (Pokir) Ketua DPRD Sumbar Supardi, dan acara ini digelar di Agam Jua Art and Culture Cafe, Payakumbuh  1-4 Maret 2023, dan 6-9 Maret 2023 mendatang.

"Sebelum Ketua DPRD Sumbar membuka acara 

Young entrepreneur digital I,  sudah diadakan pelatihan bakat yang juga dilaksanakn Dispora Sumbar terhadap anak-anak muda, pada tahun 2022 lalu, untuk menghasilka  anak muda berprestasi",tutupnya.(LM/rel/st)

Guna memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja KPU diseluruh tingkatan, Bawaslu Provinsi melakukan kegiatan "Patroli Pengawasan Hak Pilih" pada masa tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024.

Dalam kegiatan itu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota se Sumatera Barat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya, mulai dari tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) hingga pelaksanaan pemungutan suara.

"Sasaran kita dalam kegiatan ini fokus kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih, ujar Muhammad Khadafi, Bagian Pengawasan Bawaslu Sumbar, Rabu (1/3) di Padang.

Selanjutnya petugas dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu kabupaten/kota se Sumatera Barat mendatangi langsung pemilih rentan tersebut yang berpotensi terabaikan dan disalahgunakan hak pilihnya.

"Kita datangi langsung pemilih yang rentan itu seperti, pemilih disabilitas, masyarakat adat, masyarakat yang tidak berdomisili sesuai KTP, serta masyarakat yang telah meninggal namun masuk dalam daftar pemilih di KPU kita datangi keluarganya," terang Khadafi.

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota se Sumatera Barat juga mendirikan Posko Pengaduan keliling guna mengawal hak pilih.

"Disamping itu kita juga mendirikan Posko pengaduan keliling untuk mengawal hak pilih masyarakat," ujarnya.(LM/**/st)

Syaharman Zanhar mewakili Ketua Panitia Musyawarah Besar (Mubes) VI Rustian yang tengah berjibaku melaksanakan misi kemanusian di Suriah dan Turki. 

"Bangga awak ado rang piaman yang berjibaku di misi kemanusian yang ditugaskan negara untuk membantu penulihan daerah gempa bumi Suriah dan Turki," ujar Syaharman Zanhar menyampaikan permohonan maaf Rustian kepada forum Mubes VI di Auditorium Istana Gubernur Sumbar Rabu 1/3-2023.

Mubes VI sendiri kata Syaharman Zanhar dihadiri oleh 139 peserta dan 123 orang peninjau daei 89 DPD PKDP se Indonesia, juga tokoh piaman H Sagi, Refrizal dan banyka yang lain. 

"Hebat Ajo Syaharman  ko bisa kunpulkan 200 lebih ornag piaman se Indonesia, lah baralek rang piaman (Pariaman dan Padang Pariaman) di Padang ko mah," ujar Ajo Ron saat Syaharman memberikan laporan. 

Dari podium Syaharman Zanhar mengatakan hari pertama Mubes VI ini selain pembukaan siang ini. 

Rabu sore ini juga ada talkshow  dengan topik 'Pariaman Dulu dan Esok'  dengan narasumber Ahmad Syahroni (DPR RI- Putra Sungai Limau), Bupati Suhatri Bur, Walikota Pariaman Genius Umar dan Markoni serta John Kenedy Azis. 

"Dua nama terakhir, ajo Markoni dan Ajo John Kenedy Azis adalah kandidat Ketum DPP PKDP, saya mohon dua tokoh kita ini balasik (suit) sajo, jangan voting,"ujar Syarahman, disambut setuju peserta Mubes VI yang memenuhi Aduitorium Istana Gubernur Sumbar. (rel)

Walau pun keadaan hujan rintik-rintik pelantikan koni kabupaten Bengkalis tetap berjalan dengan baik, sebelum pelaksanaan acara pelantikan terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia raya dan di susul pembacaan doa oleh ustadz Suhendenrik serta laporan panitia yang di sampai kan oleh Safriadona

dalam laporan nya panitia mengucapkan terima atas dukungan nya dari pemerintah kabupaten Bengkalis serta Kepala kepala dinas dan camat se kabupaten Bengkalis dan unsur forkompimda kabupaten,dan sumber dana untuk  pelaksanaan ini dari anggaran pendapatan belanja daerah ( APBD) kabupaten Bengkalis. 

Sesudah itu pelantikan ketua koni terpilih yaitu Darma firdaus Sitompul dan pengurus lain nya. Dalam pelantikan tersebut turun nya hujan rintik-rintik namun tidak menurunkan semangat penggurus untuk pelantikan yaitu di lapangan tugu Bengkalis pada 28/2/2023 malam ini.

Kata sambutan ketua Koni yang lepas di lantik Darma firdaus Sitompul yang akrab di Ucok itu mengatakan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang telah mempercayai nya sebagai ketua koni kabupaten Bengkalis yang kedua kali nya.serta terima kasih juga kepada Bupati kabupaten Bengkalis Kasmarni, yang sudah hadir dalam pelantikan ini dan kepala dinas yang hadir serta camat Bengkalis dan camat Bantan serta camat se kabupaten Bengkalis dan juga Kapolres Bengkalis kejaksaan negeri Bengkalis Dandim 0303 Bengkalis ka lapas kelas IIA Bengkalis serta undangan lain nya yang tidak dapat di sebut satu persatu,kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran nya serta para undangan dan masyarakat Bengkalis yang ikut serta melihat acara pelantikan ini. Alhamdulillah koni kabupaten Bengkalis 3 kali ber turut turut menjadi juara umum Porprov Riau. 

 

Sementara itu ketua Koni provinsi Riau  berpesan  koni kabupaten Bengkalis ini mempunyai 52 Cabor yang tentu nya sebagian Cabor belum mendapat kan piala baik mas mau pun perunggu, kita berharap kepada Cabor yang belum berprestasi di harap kan lebih di tingkat kan lagi sehingga kedepan nya membuah kan hasil prestasi yang baik juga harap ketua koni provinsi Riau.

Dan terakhir sambutan Bupati Bengkalis kasmarni kita berharap dengan ada penggurus penggurus yang baru di Lantik ini agar koni terus mengali potensi potensi cabor Cabor yang di bawah naungan Koni kabupaten Bengkalis dan yang sudah berprestasi baik dalam olahraga harus di pertahan kan sehingga olahraga kabupaten Bengkalis mendunia, dan Bupati Bengkalis kasmarni juga mengharap kan atlet yang mendapat kan penghargaan emas baik perunggu harus di perhatikan juga atlet nya oleh koni jangan juga menuntut mendali terus, namun atlet nya harus di perhatikan juga sehingga mereka lebih giat lagi dalam latihan latihan untuk menghadapi event event ke depan nya nanti, apa bila atlet nya sudah terpenuhi tentu mereka lebih giat lagi pesan Bupati Bengkalis kasmarni.( Ind)

Musyawarah Wilayah VI (Muswil VI) DPW Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Sumatera Barat, Memilih Sugiono menggantikan Riza Yulfi, SH, sebagai Ketua DPW Asperindo Sumbar periode 2023-2027.

Muswil VI DPd Asperindo yang di Bukittinggi, Selasa (28/02/2023), dibuka oleh Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, Staf Ahli Gubernur Jasman Rizal, Ketua Umum DPP Asperindo Feriadi, serta ketua-ketua DPW Asperindo Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur mengatakan Asperindo berkaitan erat dengan salah satu misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.

Sebagai asosiasi pergerakan logistics di Indonesia dengan potensi menggerakkan uang yang cukup banyak dan kemampuan mengkoneksikan Sabang sampai Merauke, Asperindo menurut Wagub dapat mendukung perluasan pasar bagi UMKM yang ada di Sumatera Barat.

"Potensi dan peluang Sumatera Barat amat sangat besar. Ke depan mungkin bisa kita bangun juga MoU antara Pemprov Sumbar dengan Asperindo. Bisa juga dilanjutkan dengan kerjasama di tingkat Kota dan Kabupaten," ujar Wagub.

Ketua Umum DPP Asperindo, Feriadi mengungkapkan pihaknya telah menjadi mitra strategis berbagai institusi pemerintah dalam hal logistik. Sinergi dan kolaborasi serupa juga Ia harapkan dapat terjalin dengan Pemprov Sumbar.

"Asperindo dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan support dan mendukung produk UMKM Sumatera Barat agar dapat dipasarkan lebih luas lagi ke luar Sumbar," ungkap Feriadi.

Feriadi melanjutkan, Sebagai sebuah asosiasi, Asperindo mengemban tugas dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah. Khususnya dengan semakin majunya teknologi transaksi perdagangan secara online.

Oleh karena itu ia mengatakan Asperindo juga terus melakukan peningkatan teknologi untuk memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, baik dari segi kecepatan, keamanan, maupun pencatatan data dan informasi pengiriman logistik.

Saat ini Asperindo beranggotakan kurang lebih 350 perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan ekspedisi. Asosiasi ini diperkirakan mengelola potensi pergerakan logistik dengan mencapai 40 triliun rupiah.

Pada Muswil VI Asperindo Sumbar itu, terpilih Sugiono owner Tirta Cargo/ REX sebagai Ketua DPW Asperindo Sumbar Periode 2023-2027 menggantikan Riza Yulfi, SH (Direktur ZATAKA Express) yang sudah menjabat sebagai Ketua DPW Asperindo Sumbar selama 2 Periode.

Ketua Umum DPP Asperindo juga melantik kepengurusan Asperindo Bukittinggi periode 2023-2027, yang merupakan DPC pertama di Sumatera Barat. (Lm/*/st)