Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda Dt Sutan Majo Lelo,M.Mar hadiri acara Alek Mambadak Masjid Tauhid Jorong Taratak Baru Nagari Salimpek,Minggu (19/02).

Dalam kesempatan itu juga turut hadir

Asisten II Deni Prihatni, ST, MT

Kepala Dinas Kominfo Teta Midra, SSTP, M.Si

Kepala Dinas Kesehatan Zulhendri, SKM, M.Kes, Camat Lembah Gumanti Zulbakti

Forkopimcam, Tokoh Masyarakat Kabupaten Solok Asrul Syukur, Walinagari Salimpek Zulfikar, Walinagari Se-Kecamatan Lembah Gumanti, Tokoh-tokoh Agama dan Adat Nagari Salimpek, Masyarakat Nagari Salimpek.

Alek Mambadak ini merupakan upacara adat di Nagari Salimpek dalam rangka pembersihan dan membangun Kembali Mesjid Tauhid Jorong Taratak Baru

Upacara adat diawali dengan resepsi pambaliak baban dari 4 Suku yang ada di Nagari Salimpek (Melayu, Chaniago, Panai dan Tanjuang)

Dalam sambutan Walinagari Salimpek Zulfikar mengatakan,”Kami turut mengucapkan terimakasih Kepada Bapak Bupati Solok bersama Pemerintah Daerah yang telah mengakomodir setiap usulan yang kita berikan pada Musrenbang sehingga dapat terealisasi secara keseluruhan,harapan Kita akan banyak lagi Pembangunan yang diberikan di Nagari Salimpek ini.

Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda Dt. Sutan Majo Lelo, M.Mar dalam arahannya pada kesempatan itu mengatakan,” Semoga Nagari Salimpek ini dengan kerjasama kita semua bisa kita bangun dan membawa ke Kejayaannya.

Hari ini kita melaksanakan acara Mambadak Mesjid, hal ini berarti kita memoles dan mempercantik mesjid agar Menjadi Lebih baik dan lebih indah sehingga dapat memberikan Kenyamanan bagi kita yang ada didalamnya.

Di tambahakan,”saya juga hadir disini karena memiliki prinsip Anggaran Berbasis Kebutuhan Rakyat, dan bagaimana bisa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyat adalah hadir langsung di tengah-tengah masyarakat.

Saya turut mengucapkan terimakasih kepada seluruh tokoh masyarakat yang telah memberikan usulan-usulan yang dibutuhkan untuk pembangunan di Nagari Salimpek terkhususnya Jorong Taratak Baru,”ungkapnya.

Pada kesempatan itu Bupati Solok Turut mendengarkan Usulan-usulan Pembangunan Masyarakat,di antaranya Perbaikan Jembatan menuju SMPN 4 Lembah Gumanti, Bantuan Untuk Pembangunan Mesjid Tauhid sebesar 10 Juta Rupiah, Perbaikan Atap, Pembangunan WC dan Tempat Berwudhu untuk SMPN 4 Lembah Gumanti, Pembangunan Gedung Pustaka, Penambahan WC dan Tempat Berwudhu SDN 12 Salimpek, Lampu Jalan dan Arus Listrik Jorong Salimpek, Penyelesaian Pembangunan Jembatan Utama menuju Jorong Sungai Talang, Lanjutan Pembukaan Jalan Kubang Jantan ke Sibuah-buah.

Selanjutnya dilakukan penyerahan Baban Bungo Siriah dari Anak Kemenakan dari Keempat Suku kepada Pengurus Mesjid.(Karta)

Dewan Pers secara resmi telah menyerahkan rancangan peraturan presiden (R-perpres) media berkelanjutan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). 

Naskah draf diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dan diterima oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Usman Kansong, di Jakarta, Jumat (17/2).

Penyusunan Rancangan Perpres, terkait Media Berkelanjutan atau publisher right platform digital di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (15 /2/2023 sempat ricuh. 

Kericuhan berlangsung ketika rapat koordinasi yang difasilitasi Kementarian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) bersama Dewan Pers dan Konstituennya  terjadi silang pendapat secara tajam sehingga rapat dihentikan sebelum membahas mekanisme penting tentang draf perpres publisher right media digital/media berkelanjutan.

 Rapat dilanjutkan keesokan harinya oleh Dewan Pers dan konstituennya, di Hotel Horison, Bekasi pada 16-17 Februari 2023. Namun hasil rancangan draf hanya ditandatangani oleh lima konstituen Dewan Pers, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Sedangkan empat Konstituen Dewan Pers lainnya yaitu Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Media Siber Indonesia  (AMSI), dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) dengan tegas mereka semua menolak menandatangani Draft Rancangan Perpres tersebut.

Sementara konstituen Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan Jaringan Media  Siber Indonesia (JMSI) tidak ikut hadir, dalam rapat penyusunan R-Perpres Media Berkelanjutan oleh Dewan Pers.

SMSI yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Yono Hartono dalam penyusunan draf tersebut menolak Pasal 8 Bab V ayat (1) dan (2) Terkait Verifikasi oleh Dewan Pers. 

Pasal itu berbunyi bahwa Perusahaan Pers yang bisa mengajukan permohonan berunding atau negosiasi dengan Perusahaan Platform Digital hanya perusahaan yang sudah terverifiksi  Dewan Pers. 

Penolakan itu kemudian dicatat dalam draf yang ditandatangani oleh lima konstituen Dewan Pers, termasuk SMSI. 

Keterangan pers Dewan Pers yang diterima kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jakarta Sabtu malam (18/2/23), Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu mengtakan, draf R-perpres itu diberi judul Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Media Berkualitas. 

Dalam proses finalisasi R-perpres tersebut, Dewan Pers telah mengundang seluruh 11 konstituen untuk membahas materi draf media berkelanjutan tersebut.

“Penyusunan draf tersebut dilakukan dengan menyandingkan usulan tim kelompok kerja (pokja) yang dibentuk Dewan Pers (27 pasal) dan dari Kominfo (13 pasal). Hasil akhir draf terdiri atas 14 pasal,” ujar Ninik.

Ia menambahkan, draf ini akan diserahkan kepada presiden dengan tembusan Kemenkominfo sebagai pihak yang mengajukan izin prakarsa. 

Sebagai bukti bahwa Dewan Pers telah melakukan keterbukaan publik, draf tersebut juga sudah disampaikan di situsweb Dewan Pers (https://s.id/1zLCk) sesuai dengan permintaan anggota konstituen yang selalu mendukung dan memperkuat kelembagaan Dewan Pers.

Adapun materi usul pokja yang tidak tertampung di draf R-perpres akan dimasukkan dalam draf peraturan pelaksana. Selanjutnya, untuk pembahasan R-perpres antarkementerian, Dewan Pers menugaskan tiga anggota –Asmono Wikan, Arif Zulkifli, dan Totok Suryanto— beserta dua wakil konstituen serta tenaga ahli Dewan Pers.

Sementara itu, Usman Kansong dalam keterangannya menyatakan, usulan itu akan dibahas mulai hari ini dalam rapat panitia antarkementerian. 

Usulan yang dibahas adalah draf hasil kajian Dewan Pers dan konstituen. “Minggu depan, saya diminta Setneg untuk membawa draf yang sudah dibahas bersama. Jika memungkinkan, anggota Dewan Pers yang sedang bertugas di luar bisa bergabung dalam aplikasi zoom,” ujar Usman.

Selanjutnya, dia minta agar draf yang disusun pokja disebut sebagai draf Dewan Pers (DP). Hal ini lantaran tim pokja tersebut dibentuk oleh Dewan Pers.

Tentang judul draf, dia mengingatkan bahwa umumnya tidak menyatakan tujuan adanya regulasi. Meski demikian, ia mengakui diksi jurnalisme berkualitas adalah hal sakral yang menjadi acuan bersama.

SMSI Mengingatkan 

Secara terpisah, Ketua Umum SMSI Firdaus mengingatkan, agar penyusunan draf publisher right platform digital, Kemenkominfo tetap memperhatikan masukan-masukan Ketua Dewan Pers sebelumnya, Azyumardi Azra. 

Sebelum meninggal Azyumardi sempat berkirim surat tertanggal 14 September 2022 yang ditujukan kepada Dirjen IKP Usman Kansong. 

Surat masukan tersebut antara lain berbunyi, “Biarkan perusahaan pers bersaing dalam mendapatkan iklan dari mana saja, asalkan jangan menjual berita bohong, hoax yang menyesatkan dan meresahkan masyarakat”. 

Pada poin ke-19 disebutkan “Jangan ada agenda terselubung untuk membunuh perusahaan pers start up yang sekarang berkembang dan 2000 perusahaan di antaranya dibawah binaan SMSI. Diharapkan,  peraturan yang diusulkan ini juga nanti memenuhi unsur berkeadilan secara ekonomi dalam melindungi perusahaan kecil, start up”. 

Soal kualitas berita, Firdaus melihat sudah ada kode etik jurnalistik dan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. “Semua wartawan yang bekerja di perusahaan pers sudah terikat dengan undang-undang pers dan kode etik. Jadi tidak usah diragukan lagi,” tutur Firdaus. (*)

Oleh: Susilo Bambang Yudhoyono

 

Sudah lama saya tidak bicara soal politik. Dari hari ke hari, kini saya lebih menggeluti dunia seni dan olahraga. Sungguh pun demikian, sebagai warga negara tentulah saya tidak kehilangan hak asasi saya untuk peduli dan menyampaikan pendapat. Materi yang ingin saya sampaikan ini, tentu berangkat dari niat dan tujuan yang baik, serta hendak saya sampaikan secara baik pula.

 

Saya mulai tertarik dengan isu penggantian sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Informasinya, Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera memutus mana yang hendak dipilih dan kemudian dijalankan di negeri ini. Sebelum yang lain, dari sini saya sudah memiliki satu catatan.

 

Benarkah sebuah sistem pemilu diubah dan diganti ketika proses pemilu sudah dimulai, sesuai dengan agenda dan "time-line" yang ditetapkan oleh KPU? Tepatkah di tengah perjalanan yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik itu, utamanya oleh partai-partai politik peserta pemilu, tiba-tiba sebuah aturan yang sangat fundamental dilakukan perubahan? Ini tentu dengan asumsi bahwa MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup yang mesti dianut dalam pemilu 2024 yang tengah berjalan saat ini.

 

Apakah saat ini, ketika proses pemilu telah berlangsung, ada sebuah kegentingan di negara kita, seperti situasi krisis tahun 1998 dulu misalnya, sehingga sistem pemilu mesti diganti di tengah jalan. Mengubah sebuah sistem tentu amat dimungkinkan. Namun, di masa "tenang", bagus jika dilakukan perembugan bersama, ketimbang mengambil jalan pintas melakukan judical review ke MK. Sangat mungkin sistem pemilu Indonesia bisa kita sempurnakan, karena saya juga melihat sejumlah elemen yang perlu ditata lebih baik. Namun, janganlah upaya penyempurnaannya  hanya bergerak dari terbuka - tertutup semata.

 

Dalam tatanan kehidupan bernegara yang baik dan dalam sistem demokrasi yang sehat, ada semacam konvensi baik yang bersifat tertulis maupun tidak. Apa yang saya maksud? Jika kita hendak melakukan perubahan yang bersifat fundamental, misalnya konstitusi, bentuk negara serta sistem pemerintahan dan sistem pemilu, pada hakikatnya rakyat perlu diajak bicara. Perlu dilibatkan. Ada yang menggunakan sistem referendum yang formal maupun jajak pendapat yang tidak terlalu formal. Menurut saya, lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak boleh begitu saja menggunakan kekuasaan (power) yang dimilikinya dan kemudian melakukan perubahan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan "hajat hidup rakyat secara keseluruhan". Menurut pendapat saya, mengubah sistem pemilu itu bukan keputusan dan bukan pula kebijakan (policy) biasa, yang lazim dilakukan dalam proses dan kegiatan manajemen nasional (kebijakan pembangunan misalnya).

 

Bagaimanapun rakyat perlu diajak bicara. Kita harus membuka diri dan mau mendengar pandangan pihak lain, utamanya rakyat. Mengatakan "itu urusan saya dan saya yang punya kuasa", untuk semua urusan, tentu tidaklah bijak. Sama halnya dengan hukum politik "yang kuat dan besar mesti menang, yang lemah dan kecil ya harus kalah", tentu juga bukan pilihan kita. Hal demikian tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita anut bersama. Consensus building yang sering diwujudkan dalam musyawarah untuk mufakat, berdialog dan berembuk, take and give, itulah nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri republik dahulu. Saya mempelajari secara mendalam, bagaimana dengan cerdas dan arifnya, founding fathers kita ~ Bung Karno, Bung Hatta, Yamin, Supomo, Ki Bagus dan lain-lain, bersedia untuk berembuk dan saling mendengar untuk merumuskan dasar-dasar negara baru (Republik Indonesia) yang dinilai paling tepat.

 

Kembali ke pokok bahasan, rakyat memang sangat perlu diberikan penjelasan yang gamblang tentang rencana penggantian sistem pemilu itu. Apanya yang berbeda antara sistem terbuka dengan sistem tertutup. Mereka harus tahu bahwa kalau yang digunakan adalah sistem proporsional tertutup, mereka harus memilih parpol yang diinginkan. Selanjutnya partai politiklah yang hakikatnya menentukan kemudian siapa orang yang akan jadi wakil mereka. Sementara, jika sistem proporsional terbuka yang dianut, rakyat bisa memilih partainya, bisa memilih orang yang dipercayai bisa menjadi wakilnya, atau keduanya ~ partai dan orangnya. Rakyat sungguh perlu diberikan penjelasan tentang rencana penggantian sistem pemilu ini, karena dalam pemilihan umum merekalah yang paling berdaulat. Inilah jiwa dan nafas dari sistem demokrasi.

 

Dalam artikel sangat singkat ini saya memang tidak hendak menyampaikan pikiran saya tentang mana yang paling tepat antara sistem proporsional tertutup versus sistem proporsional terbuka. Meskipun saya punya sejumlah pandangan dan pemikiran, namun bukan itu inti tulisan singkat saya ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa perkara besar yang tengah ditangani oleh MK ini adalah isu fundamental, hakikatnya salah satu "fundamental consensus" dalam perjalanan kita sebagai bangsa. Apalagi, putusan MK bersifat final dan mengikat. Bagaimana jika putusan MK itu keliru? Tentu bukan sejarah seperti itu yang diinginkan oleh MK, maupun generasi bangsa saat ini.

 

Mungkin ada yang bicara, "tidak ada yang tidak bisa diubah di negeri ini". Konstitusi pun bisa saja diubah. Demikian juga sistem pemilu. Pendapat demikian tidaklah salah, dan saya pun amat mengerti.

 

Saya hanya mengingatkan dengan cara menyampaikan pertanyaan seperti ini. Kalau sebuah konstitusi, undang-undang dan juga sistem pemilu hendak diubah; mengapa dan bagaimana semua itu diubah? Bangsa yang maju dalam tatanan kehidupan yang baik, mesti mengedepankan pentingnya "what, why, how". Dalam perjalanan ke depan, negeri ini harus memiliki budaya untuk selalu mengedepankan "the power of reason". Begitulah karakter bangsa yang maju dan rasional. Permasalahan bangsa mesti dilihat secara utuh dan seraya tetap berorientasi ke depan, serta untuk memenuhi aspirasi besar rakyatnya. Bukan pikiran dan tindakan musiman, apalagi jika bertentangan dengan kehendak dan pikiran bersama kita sebagai bangsa.

 

 

 

​​​​​​​​Yogyakarta, 18 Februari 2023

Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Dr. Ir. Bachril  Bakri, M. App, Sc mengatakan bahwa pemerintah pusat sangat mendukung kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sumatera barat dengan provinsi jeollebuk, Korea Selatan. Korea Selatan merupakan negara sahabat, yang memiliki arti penting, baik bagi kepentingan nasional maupun kepentingan regional. Saya sangat senang melihat perkembangan hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan yang semakin kuat dan meningkat di berbagai sektor. 

Hal ini disampaikannya ketika memberikan sambutan pada saat acara Penandatanganan Letter Of Intent (LoI) Kerjasama di Istano Basa Pagaruyung, Jumat (17/02/2023).

Disampaikan oleh Bachril bahwa salah satu sektor potensial yang bisa dimanfaatkan dalam kegiatan kerjasama ini adalah Pariwisata.  Korea Selatan secara umum merupakan target pasar yang potensial bagi pariwisata Provinsi Sumatera Barat, begitupun sebaliknya, mengingat pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang devisa terbesar. Pariwisata memiliki efek multiplier dalam menggerakan pembangunan dan sektor lainnya, sehingga perlu digiatkan secara keberlanjutan, sambung Bachril

Bachril yang juga merupakan putra asli Tanah Datar tersebut juga mengatakan bahwa selain pariwisata, kerjasama ini juga bisa menyasar sektor pengembangan sumber daya manusia. “Saya harap kerja sama ini dapat meningkatkan kapasitas ASN di Provinsi Sumatera Barat, serta generasi muda Provinsi Sumatera Barat melalui program-program beasiswa, shortcourse dan lain sebagainya, agar dapat memberikan manfaat yang baik tehadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat” Ujarnya. 

Kementerian Dalam Negeri mengharapkan kebermanfaatan kerja sama ini dapat dilangsungkan dengan sebaik-baiknya, serta hasil kerja sama diharapkan dapat memberikan langkah nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan kedua kota. “ kerja sama ini juga diharapkan dapat membuka akses pasar baru di berbagai sektor, dan yang paling penting agar kerja sama ini terjamin keberlanjutannya, serta tidak terbatas pada kegiatan seremonial belaka” jelas Bachril.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah juga mengatakan bahwa Provinsi Jeollabuk-do yang kaya budaya, sejarah, sumber daya alam yang luar biasa itu memiliki banyak kesamaan dengan Sumatera Barat seperti berhadapan langsung dengan laut lepas, Jeollabuk-do sebelah baratnya Laut Kuning dan Sumatera Barat berhadapan dengan Samudera Hindia.

“Kita sama-sama daerah penghasil padi, sepertiga wilayah Jeollabuk-do merupakan dataran Honam yang dikenal lumbung padi terbesar di Korea Selatan, sama halnya dengan Sumatera Barat salah satu penghasil padi terbesar di Pulau Sumatera dengan produksi padi mencapai 1,43 juta ton pada tahun 2022 lalu,” ucapnya.

Mahyeldi juga menyebut Jeollabuk-do ditetapkan UNESCO sebagai salah satu Kota Gastronomi dunia, dan di Sumatera Barat masakan rendang salah satu makanan didapuk sebagai one of the word’s must try delicacies.

“Banyak kesamaan karakteristik kedua daerah, dan itu juga menjadi salah satu dasar untuk bekerja sama yang akan berkontribusi positif pada banyak sektor seperti pembangunan, perdagangan, pertanian, investasi, pariwisata, budaya, pendidikan dan lainnya secara resiprokal atau timbal balik,” ujarnya.

Turut hadir saat penanda tanganan tersebut Dir. Kerjasama Luar/Eksternal Provinsi Jeollabuk-do Mr. Song Ju Sub, Tenaga Akhli/Penasehat untuk Kerjasama Internasional Prov. Jeollabuk-do Mrs. Kim Eje, Wakil Bupati Padang Pariaman, Kepala OPD Pemprov Sumbar, Kepala OPD Pemkab Tanah Datar, Ketua Bundo Kanduang Sumatera Barat Bundo Raudah Thaib dan undangan lainnya.(rel)

Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar yang juga ketua Solok Saiyo Sakato (S3) Suwirpen Suib adakan pertemuan dengan keluarga besar S3 di ruangan khusus 1 DPRD Sumbar, Minggu (19/2/2023), dihadiri warga Kota Solok, kabupaten Solok dan kabupaten Solok Selatan yang ada di Kota Padang. 

Pada pertemuan tersebut,Suwirpen menegaskan.Dalam berorganisasi,perlu saling menjaga tali persaudaraan dan selalu peduli terhadap sesama dimanapun berada.

Sebelum pertemuan Suwiprpen Suib melakukan kegiatan senam bersama di halaman gedung DPRD Sumbar, selanjutnya melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap kegiatan organisasi, untuk lebih memperdalan rasa kekeluargaan serta kepedulian, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. 

"Kita harus mengedepankan rasa kekeluargaan dan kepedulian terhadap sesama, sehingga ada manfaat organisasi bagi semua orang," tegas Suwirpen. 

Jika organisasi tanpa kepedulian dan tidak bisa meningkatkan rasa persaudaraan, maka dianggap mubazir, karena tidak bermanfaat serta tidak bisa berbuat kebaikan.Kata Sueirpen. 

"Organisasi bertujuan untuk lebih meningkatkan persatuan dan persaudaraan, sehingga timbul rasa peduli, jika itu tidak ada maka sia-sialah organisasi tersebut," tambah nya. 

Dalam kegiatan tersebut juga dibagikan santunan untuk anak yatim,(st)

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang, Surya Jufri Bitel mendesak Walikota Padang Hendri Septa untuk segera mengirimkan nama-nama calon Wakil Walikota Padang ke DPRD Kota Padang.

"Kami terus mendorong agar kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang segera terisi. Untuk itu, kami mendesak Walikota Padang segera mengirimkan nama calon Wakil Walikota Padang," cakap Surya Jufri Bitel, Sabtu, 18 Februari 2023.

Dikatakan Om Bit, demikian putra Lubuk Kilangan ini akrab disapa, banyak persoalan di Kota Padang yang harus segera diatasi, sehingga dengan adanya Wawako, fungsi pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan maksimal.

"Misalnya persoalan pencapaian program unggulan, pengentasan pengangguran, perekonomian kota, kesejahteraan rakyat, pendidikan dan lain sebagainya," kata Om Bit.

Ia mendesak partai pengusung, yaitu PAN dan PKS agar segera mendesak Walikota Padang Hendri Septa untuk segera mengirimkan mana calon Wawako ke DPRD Kota Padang.

"Ketua DPRD Kota Padang memang sudah menerima surat tembusan calon Wawako, tapi yang dibutuhkan itu surat dari Walikota Padang terkait nama calon Wawako. Ingat ya, surat dari Walikota Padang," tegas Om Bit.

Apalagi, kata Om Bit, Gubernur Provinsi Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah telah pula mengirim surat kepada Walikota Padang terkait hal ini.

"Apalagi alasan Walikota Padang Hendri Septa menunda pengiriman nama calon Wawako itu. Mestinya partai pengusung juga mendesak Walikota. Apalagi waktu terus berjalan," pungkasnya.

Dikutip dari pemberitaan Singgalang, sebelumnya, Ketua DPRD Padang Syahrial Kani menegaskan hingga saat ini belum surat resmi dari Walikota Padang untuk pengajuan nama-nama calon untuk mengisi kekosongan bangku Wakil Walikota Padang.

"Kita belum menerima surat resmi dari Walikota Padang untuk mengisi kekosongan wakil walikota Padang," ucapnya, Selasa (7/2).

Syahrial Kani mengatakan DPRD hanya menerima surat tembusan yang dikirimkan partai politik pengusung pasangan Mahyeldi dan Hendri Septa saat menjabat Walikota dan Wakil Walikota Padang.

"Kita hanya menerima surat tembusan yang dikirimkan oleh kedua partai pengusung. Sedangkan untuk melakukan pemilihan wakil walikota, dibutuhkan surat dari walikota Padang ke DPRD Kota Padang," jelasnya.

Hal itu, katanya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 12 April 2018, juga mengatur tentang tata cara pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Menurut PP ini, salah satu tugas dan wewenang DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota adalah memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

Dijelaskan, untuk dapat melakukan pemilihan Pengganti Antar Waktu Wakil Walikota tentu haus ada permintaan dari Walikota setelah diusulkan partai pengusung. 

“Walikota mengirim surat berisi nama dua calon untuk selanjutnya DPRD melakukan pemilihan sesuai dengan mekanisme yang ada,” katanya.

Menurut Syafrial Kani pihaknya mendorong Walikota Padang Hendri Septa untuk segera mengajukan surat resmi ke DPRD, sebab surat dari partai pengusung nyatanya sudah dilayangkan ke walikota.

“Untuk kepentingan masyarakat, kita tentu ingin posisi wakil walikota ini bisa segera diisi. Kita dorong walikota untuk segera memasukkan surat ke DPRD,” pungkasnya. (*)

Lampung Timur - Lintas Media News.Bupati Lampung Timur Memberi Sambutan Sekaligus Membuka Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tingkat Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 di Balai Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung, Jumaat (17 Februari 2023).

Hadir mendampingi Dawam Rahardjo, Asisten  1, Para Staf Ahli, inspektorat Kabupaten Lampung Timur, Para Kepala Badan dan Bagian, Para Kepala Dinas, Forkopimcam Sekampung, Para Kepala Desa Kecamatan Sekampung dan Tokoh Masyrakat serta Tokoh Agama.

Mengawali acara tersebut M. Dawam Rahardjo menyampaikan pentingnya diadakan MUSRENBANG bagi Masyarakat Lampung Timur. 

"Perlu saya sampaikan kenapa harus diadakan MUSRENBANG, karna dengan sistem Perencanaan Pembangunan ini dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ataupun usulan-usulan untuk membangung Lampung Timur, yang nantinya akan ditetapkan skala prioritas yang sesuai dengan keuangan dan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur".

Selanjutnya Dawam Rahardjo menambahkan " Mari kita bersama-sama dengan bersinergi pembangunan fisik maupun global dapat berjalan bersama-sama sehingga harapan masyarakat tentang Rakyat Lampung Timur Berjaya akan segera terwujud".

Untuk diketahui dalam acara yang mengusung tema "Melanjutkan Pembagunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Kualitas SDM Untuk Produktivitas dan Daya Saing Menuju Rakyat Lampung Timur Berjaya" tersebut dilakukan penyerahan penghargaan pelunasaan pbb desa tercepat serta pemberian srtifikat halal bagi UMKM Kecamatan Sekampung. ( Yudi )

Lampung Timur - Lintas Media News . Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi Memberi Sambutan Sekaligus Membuka Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tingkat Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 di Balai Pertemuan Umum Kecamatan Metro Kibang, Kamis (16/02/2023).

Hadir dalam acara tersebut, Asisten I, Para Staf Ahli, dan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, Para Kepala Badan, Bagian, Para Kepala Dinas, Forkopimcam Kecamatan Metro Kibang serta Para Kepala Desa Sekecamatan Metro Kibang.

Mengawali acara tersebut Camat Metro Kibang Indra Gunawan,menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Wakil Bupati beserta rombongan.

“Saya atas nama masyarakat Metro Kibang menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Azwar Hadi beserta rombongan yang sudah memfasilitasi program – program Pemerintah yang ada pada hari ini, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pada hari ini pembangunan jalan yang ada di Kecamatan Metro Kibang dapat segera diperbaiki”. 

Menanggapi hal tersebut Azwar Hadi menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah akan terus berupaya terkait dengan pembangunan yang ada di Lampung Timur.

“Perlu saya sampaikan bahwa keadaan dana keuangan kita masih belum stabil akibat dampak dari Covid-19 pada tahun lalu, terkait dengan pembangunan yang ada di Lampung Timur memang banyak yang tertunda dan belum terlaksana namun kita semua berharap mudah-mudahan pada tahun yang akan datang pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Lampung Timur terutama Kecamatan Metro Kibang dapat segera dilakukan namun tetap sesuai dengan kemampuan anggaran yang kita miliki”.

Untuk diketahui dalam acara tersebut dilakukan pula penyerahan reword lunas PBB dan sertifikat halal pada para pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Metro Kibang. ( Yudi )

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM, Kamis (16/2/2023) kembali menyambangi sejumlah kementerian di Jakarta. Kali ini dia bersama jajaran bersilaturahmi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan.

Dalam silaturahmi di Kementerian PUPR, Adil disambut Kepala Biro Perencanaan Anggaran Ir. Edy Juharsyah, M.Tech dan Kepala Pusat Fasilitator Infrastruktur Pembangunan beserta staf di Ruang Rapat Kementerian PUPR.

Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bupati dalam kesempatan itu. Mulai dari kondisi jalan, kebutuhan jembatan, rumah layak huni, dan abrasi, sanitasi serta air bersih.

"Kami sangat butuh dukungan dari pemerintah pusat, termasuk lewat Kementerian PUPR," sebutnya.

Dia menerangkan, jeleknya akses jalan dan tidak adanya jembatan sangat menyulitkan masyarakat. Mulai dari akses keluar masuk kebutuhan pokok masyarakat hingga mengeluarkan hasil pertanian.

"Kondisi itu membuat inflasi tinggi karena harga mahal sehingga membuat kemiskinan ekstrem. 

Untuk itu dia berharap Kementerian PUPR bisa memberikan perhatian lewat program pembangunan di Kepulauan Meranti. Terutama pembangunan jembatan antar pulau dalam kabupaten maupun jembatan utama menuju ke daratan Pulau Sumatera.

"Kami sangat berharap Kementerian PUPR bisa mempertimbangkan kondisi real yang ada di Meranti," harap Bupati Adil.

Mendengar pemaparan Bupati, Kepala Biro Perencanaan Anggaran Kementerian PUPR Ir. Edy Juharsyah mengatakan pihaknya akan mempelajari usulan dan proposal yang telah disampaikan oleh Dinas PUPR Kepulauan Meranti.  

Setelahnya, Bupati didampingi Sekda Bambang Suprianto dan jajaran melanjutkan pertemuan dengan Plt. Direktur Kenavigasian Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan, Ir. Muhammad Mas'ud.

Di kementerian ini, Bupati Adil menyampaikan kebutuhan peningkatan sejumlah pelabuhan termasuk International Dorak Port yang hingga saat ini belum bisa digunakan. Kemudian dia juga mengusulkan transportasi untuk trayek penyeberangan dari Pelabuhan Insit ke Tanjungbalai Karimun dan Batam.

"Kami butuh pelabuhan yang representatif dan juga trayek penyeberangan ke berbagai daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Meranti," ujarnya.

Ir. Muhammad Mas'ud memberikan apresiasi atas informasi yang disampaikan terkait kondisi real di Kepulauan Meranti. Dia menyebutkan usulan dan proposal yang disampaikan akan diteruskan kepada pimpinan dan dibahas. 

"Agar apa yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diwujudkan," sebutnya.

Ikut dalam rombongan, Asisten II Setdakab, Staf Ahli dan sejumlah Kepala OPD terkait. (Nina/rls).

Solok.Lintasmedianews.com.-Walinagari Sumani, Masri Bakar, dalam 

Penyampaian Laporan Kinerja 3 Tahun menyampaikan ucapkan selamat datang dan terimakasih kepada Bapak Bupati beserta Ibu Ketua TP PKK Kabupaten Solok karena telah bisa hadir pada kesempatan ini.

“Pada hari ini merupakan genap kepemimpinan kami sebagai Walinagari Sumani ini mencapai 3 tahun,” terang Masri Bakar.

Bupati Solok, Capt. H. Epyardi Asda, Dt. Sutan Majo Lelo, M. Mar, hari Kamis (16/2), menghadiri Penyampaian Kinerja 3 Tahun Wali Nagari Sumani, Kec. X Koto Singkarak, Kabupaten Solok.

Acara digelar di Aula Kantor Wali Nagari Sumani Kec. X Koto Singkarak, dengan dihadiri oleh Ketua TP PKK Kabupaten Solok, Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda, SP, Plt. Asisten II, Deni Prihatni, ST, MT,  Kepala OPD, Camat X Koto Singkarak, Chrismon Darma, Ketua TP PKK Kecamatan X Koto Singkarak, Ny. Nur Azizah Chrismon, Unsur Forkopimcam, Walinagari Sumani, Masri Bakar, Ketua TP PKK Sumani, Ny. Irmawani Masri dantamu Undangan Lainnya.

Pada kesempatan itu, Masri Bakar juga mohon masukan dan kritikan dari Bapak Bupati Solok dan para tokoh masyarakat di Nagari Sumani ini agar nagari ini dapat berkembang lebih baik lagi. 

“Dapat kami laporkan bahwa selama 3 tahun menjabat ini, kami telah melakukan berbagai kegiatan seperti pembangunan bidang fisik di Nagari Sumani ini seperti pembangunan jalan usaha tani simpang AA. Kemudian beberapa paket pembangunan Irigasi di Nagari Sumani ini yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 yang lalu,” terang Masri Bakar.

Selanjutnya untuk Bidang Pemberdayaan juga telah mengembangkan BumNag serta beberapa organisasi kemasyarakatan baik berupa sarana maupun prasarana dalam rangka peningkatan aktifitas sekaligus pengembangannya.

Masri Bakar juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Bupati karena telah banyak memberi bantuan pembangunan untuk nagari kami ini.

Pihaknya berharap kepada Bapak Bupati untuk memberi arahan agar nagari sumani ini maju kedepannya.

Sementara Bupati Solok, Capt. H. Epyardi Asda, Dt. Sutan Majo Lelo, M. Mar, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa hari ini 3 tahun pemerintahan walinagari Sumani, untuk dirinya hadir disini ingin melihat langsung bagaimana Nagari Sumani ini.

“Saya terlambat datang hari ini dikarenakan pada hari ini juga ada acara bersama BKKBN RI  Perwakilan Sumatera Barat terkait Kabupaten Solok mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten terbaik dalam menekan angka stunting, nomer 1 di Sumatera Barat dan nomor 5 Kabupaten terbaik se Indonesia,” sebut H. Epyardi Asda.

Dalam hal penurunan angka Stunting yang sebelumnya ada pada angka 40% telah terjadi angka penurunan sebanyak 15% sehingga saat ini berada pada angka 24%.

Dijelaskan Bupati, Kabupaten Solok juga sebelumnya dalam hal standar pelayanan publik berada di zona merah dengan nilai 29% sekarang telah meningkat menjadi 88.73% dan telah berubah menjadi Zona Hijau pada Penilaian Ombudsman RI.

Sebelumnya menurut H. Epyardi Asda, Kabupaten Solok juga telah dinobatkan menjadi Kabupaten ter-kolaboratif oleh Bank Indonesia dalam hal peningkatan kualitas UMKM di Kabupaten Solok, serta masih banyak lagi penghargaan penghargaan yang kita dapatkan di Kabupaten Solok.

“Saya rela meninggalkan acara yang berskala nasional di Arosuka karena saya merasa kegiatan bertemu dengan masyarakat ini sangat penting guna mendengarkan dan menampung aspirasi dari masyarakat itu sendiri,” terang H. Epyardi Asda.

Dan alhamdulillah secara mayoritas perkembangan pembangunan di Nagari Sumani ini sudah berjalan dengan baik, dan tentunya pembangunan ini diharapkan merata di Kabupaten Solok.

Sebagai Bupati pihaknya berharap bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Solok ini terutama di nagari Sumani ini.

Bupati berjanji selama dirinya masih menjabat pembangunan di Kabupaten Solok ini diupayakan akan merata di seluruh Kabupaten Solok karna dirinya memiliki prinsip “Anggaran Berbasis Kebutuhan Rakyat”, setiap sen duit rakyat akan kami berikan kepada masyarakat untuk pembangunan di kabupaten Solok ini.

Acara dilanjutkan dengan sesi dialog bersama masyarakat dan menampung Aspirasi masyarakat Nagari Sumani, diantaranya Pompa air guna irigasi pertanian di Nagari Sumani.

 Gedung Rawat Inap dan Pustu di Kecamatan X Koto Singakarak, Kelompok Tani Bunga Setangkai  asuransi pertanian dan mesin bajak.

Kelompok Tani Bungo Tanjung inginkan mesin pencacah rumput.

Untuk SDN 06 Sumani rehab atap gedung sekolah dan chromebook.  SDN 13 Sumani chromebook dan lanjutan pembangunan pondasi, SDN 31 Sumani : pagar sekolah,  SDN 23 Sumani : 2 gedung kelas baru.

Kemudian kepala TK nagari keramik lantai serta mobiler, kemudian pembangunan balai balai KAN Nagari Sumani, Kelompok Tani Tabek Jaya  mesin bajak, Kelompok Tani Guci Saiyo  mesin bajak.

Berikutnya untuk usulan SMPN 3 X Koto Singkarak, lanjutan pembangunan pagar sekolah, Bundo Kanduang Nagari Sumani,  peningkatan SDM,  Kelompok Tani Jorong Ranah inginkan irigasi banda, SDN 22 Sumani chromebookdan Kelompok Tani Aliran Imang : mesin bajak (Karta)

Lapas Kelas IIA Padang (Lapas Padang) bergerak cepat dan berperan aktif dalam menyukseskan PEMILU 2024, dengan menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang mengadakan Pemutakhiran Data Pemilih Warga Binaan yang ada di Lapas Padang, Kamis (16/2).

Pemutakhiran data pemilih bagi warga binaan yang termasuk ke dalam Dafta Penduduk Potensial Pilih Pemilihan (DP4)  sangat diperlukan, sehingga di saat PEMILU 2024 nanti mereka dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini sebagai mana tertuang di dalam Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-UM.01.01-01 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan.

Hal tersebut sejalan sebagai mana disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang (Kalapas) Era Wiharto, "Pelaksanakan Pemutahiran Data Pemilih bagi warga binaan merupakan tindak lanjut dari surat perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan, guna meminimalisir adanya warga binaan yang nanti tidak bisa menggunakan hak suaranya di PEMILU 2024 nanti, untuk itu perlu diadakan pemutakhiran serta validasi data NIK Narapidana dan Tahanan."

"Kami sudah melakukan pendataan awal, dimana di Lapas Padang saat ini terdata sebanyak 746 orang warga binaan yang telah memiliki NIK,  193 orang warga binaan yang belum memiliki NIK, dan 3 orang warga binaan dari luar Sumbar yang belum memiliki NIK. Sebanyak 193 orang warga binaan ini lah yang akan dilakukan pemutakhiran dan validasi data NIK oleh Disdukcapil Kota Padang." Tambah Era.

Sebagai mana diketahui, Lapas Padang bersama Disdukcapil Kota Padang telah melaksanakan Penandatangan Kesepakatan Bersama (PKS) tidak hanya terkait pemutakhiran dan validasi data NIK bagi warga binaan tetapi juga terkait data kependudukan lainnya, seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi petugas Lapas Padang.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Disdukcapil Kota Padang (Teddy Antonius) sangat mengapresiasi dengan gerak cepat yang dilakukan oleh Lapas Padang (Era Wiharto) dalam menindaklanjuti pemutakhiran dan validasi data NIK bagi warga binaan guna keperluan data pemilih untuk PEMILU 2024 nanti. 

"Apresiasi kami berikan kepada Lapas Padang yang telah berkerja cepat dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih bagi warga binaannya,  data yang diberikan telah tersaji dengan baik, adanya kalsifikasi data warga binaannya yang telah memiliki NIK, yang belum memiliki NIK serta warga binaan yang terdata belum memiliki NIK dan bukan warga Sumbar. Hal ini sangat membantu Tim kami dalam bekerja guna melakukan perekaman biometrik terhadap warga binaan lapas tersebut." Ujar Teddy. (Rel/Nv).

MTQ tingkat SD/ MDTA ini hanya diadakan satu hari saja. Melombakan beberapa cabang diantaranya cabang tilawah, tahfizh dan kaligrafi. 

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Walikota Solok Ramadhani Kirana Putra bertempat di Masjid Nurul Iman ,  Kamis(16/2/2023).

Turur hadir, Camat Lubuk Sikarah yang di wakili oleh Sekretaris Camat Lubuk Sikarah Reymond Wahyudi, Lurah Tanah Garam Yudhi  Safitra, Tokoh masyarakar RT 1 RW 1 Kelurahan Tanah Garam. 

Wakil Walikota Solok  Ramadhani Kirana Putra mengatakan MTQ tingkat SD /MDTA bukan sekedar kegiatan rutin untuk mempertandingkan seni baca Al Quran namun untuk mendekatkan umat kepada Allah melalui lisan, gerak yang diiringi kesalehan demi mampertebal keimanan dan keislaman.

"Sekaligis menemukan bakat-bakat potensial di Kota Solok untuk nantinya dikembangkan menghadapi MTQ Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat nantinya," kata Wakil Walikota.

Wakil Walikota berharap semoga dengan pelaksanaan MTQ ini akan mampu melahirkan generasi yang Qurani dan taat kepada Allah SWT sehingga menjadikan Kota Beras Seramni Madinah yang Berkah. Maju dan Sejahtera (BERJUARA)

"MTQ ini juga diharapkan dapat menumbuhkan gairah para generasi muda yang Islam agar lebih meningkatkan upaya untuk menggali, menggembangkan serta mencintai seni yang bernuansa Islami., ujar Wakil Walikota

"Saya berharap dengan diadakan MTQ inj prestasi kafilah MTQ Kota Solok di tingkat yang Sumatera Barat akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya," tutup Wakil Walikota.(Karta)