Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok






JAKARTA,Lintas Media News.
Dewan Pers dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum dalam kaitan dengan penyalahgunaan profesi wartawan. Kerja sama ini tertuang dalam surat Nomor 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022.

PKS pertama ini merupakan turunan dari nota kesepahaman Dewan Pers-Mabes Polri yang dilakukan beberapa bulan lalu. Tujuan utama PKS ini untuk meminimalkan kriminalisasi terhadap karya jurnalistik. PKS ini ditandatangani oleh Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli dan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komjen Agus Andrianto SH MH, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (10/11).

Kabareskrim mendukung penuh kerja sama dengan Dewan Pers ini. “Kami akan melakukan sosialisasi kesepakatan kerja sama ini ke seluruh jajaran Polri,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Arif Zulkifli menjelaskan, PKS tersebut sebagai pedoman bagi Dewan Pers dan Polri dalam rangka pelaksanaan teknis perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.

 Dengan kerja sama ini diharapkan tidak ada lagi wartawan yang dilaporkan kepada polisi dengan menggunakan regulasi selain UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Kami berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan ketika mengalami sengketa dalam pemberitaan. Sengketa pemberitaan hanya diselesaikan lewat UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan direkomendasikan oleh Dewan Pers,” kata Arif.

Sesuai kesepakatan ini, apabila Polri menerima laporan dari masyarakat terkait pemberitaan maka hal itu akan dikoordinasikan dengan Dewan Pers. Ini untuk menentukan apakah yang dilaporkan itu masuk kategori karya jurnalistik/produk pers atau bukan.

Apabila hasil koordinasi memutuskan, bahwa kasus yang dilaporkan itu merupakan karya jurnalistik, maka penyelesaiannya melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi atau menyerahkan penyelesaian laporan tersebut ke Dewan Pers. Sebaliknya, jika koordinasi kedua pihak memutuskan laporan masyarakat itu masuk kategori perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan di luar koridor UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), maka Polri menindaklanjuti secara proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.(rel)





SOLOKKOTA ,Lintasmedianews.com.- Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar memimpin apel peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-58 Tahun 2022, di Halaman Balaikota Solok, Jum'at (11/11/22).

Wako dalam amanatnya membacakan Sambutan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, HKN ke-58 Tahun 2022 mengangkat tema "Bangkit lndonesiaku, Sehat Negeriku". Tema ini dipilih untuk menggambarkan bangkitnya semangat dan optimisme seluruh lapisan masyarakat lndonesia yang secara bersama, bahu membahu, dan bergotong royong dalam menghadapi situasi kesehatan di masa pandemi COVID-19, sehingga masyarakat lndonesia dapat kembali beraktivitas dan produktif agar lndonesia kembali bangkit dan kembali sehat

Turut hadir, Asisten I Sekda Kota Solok, Nova Elfino, Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok, Elvi Rosanti, seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Solok beserta jajaran.

Tantangan yang kita hadapi sangat berat. Semua negara, diseluruh dunia, sedang menghadapi ujian. Krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Namun, di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur, lndonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini.

lndonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, termasuk lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, dengan total 442 juta dosis vaksin telah disuntikkan sampai dengan oktober 2022. Meskipun begitu, kita tidak boleh lengah. Sejak bulan Oktober, kita telah mendeteksi adanya kenaikan kembali kasus COVID-19. Data kematian menunjukkan 4 dari 5 pasien meninggal belum divaksinasi booster.

Proporsi pasien yang meninggal akibat COVID-19, tiga kali lebih banyak pada kelompok lansia dibandingkan dengan yang bukan lansia. Oleh karena itu, mari terus ingatkan masyarakat untuk melengkapi vaksinasi COVID-19 dengan booster. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bangsa lndonesia telah membuktikan dirinya sebagai bangsa yang tangguh. Masyarakat dusun dan kampung saling melindungi dan saling berbagi.

UIama, tokoh agama, dan tokoh adat, aktif mendampingi masyarakat. Organisasi sosial keagamaan bergerak cepat membantu masyarakat. Tenaga kesehatan, TNl, Polri, dan jajaran birokrasi saling bersinergi. Lembaga-lembaga negara juga mendukung Pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ini. Karakter bangsa lndonesia sebagai pejuang, saling peduli, bergotong royong merupakan modal utama kita bisa segera mengatasi pandemi ini.

Meski dihadapkan pada prioritas penanganan COVID-19, pada saat yang sama pemerintah juga terus melakukan upaya penanganan masalah kesehatan lainnya yang merupakan program prioritas nasional, seperti penurunan Angka Kematian lbu (AKl) dan Angka Kematian Bayi (AKB), menurunkan angka stunting pada balita, memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta meningkatkan kemandirian penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Pandemi juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk terus berbenah, melakukan transformasi pada sistem kesehatan di tanah air. Kemenkes saat ini sedang melakukan transformasi sistem kesehatan yang berfokus pada 6 pilar, untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, produktif, dan berkeadilan, sekaligus sebagai bentuk kesiapan pemerintah dalam menghadapi masalah kesehatan di masa yang akan datang.

Adapun fokus 6 pilar transformasi kesehatan adalah transformasi layanan primer, transfomasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Dengan rasa syukur dan bangga, saya juga ingin menyampaikan pencapaian Presidensi G20 lndonesia bidang kesehatan. 

Pertama, pandemic fund yang diusung sejak Presidensi G20 Arab Saudi, dilanjutkan pembahasannya pada Presidensi G20 ltalia, kini mewujud nyata dan diluncurkan pada Presidensi G20 lndonesia.
Untuk memperkuat tatanan kesehatan global, terutama dalam kesiapsiagaan menghadapi pandemi di masa datang, gagasan besar yang membutuhkan energi dan koordinasi para pemimpin dunia dari sektor ekonomi dan kesehatan kini menjadi nyata.

Kedua, selesainya evaluasi independen terhadap inisiatif ACT-Accelerator untuk memastikan akses negara-negara ke sumber daya kesehatan dalam menanggulangi pandemi di masa depan.

Ketiga, Presidensi G20 lndonesia telah membuat kemajuan dengan mengajak negara anggota G20 memberikan fokus perhatian yang berkelanjutan pada surveilans genomik patogen, sebagai bagian penting dari pencegahan dan kesiapsiagaan pandemi.


Keempat, Presidensi G20 lndonesia juga berhasil mengharmonisasi sertifikasi kesehatan pada perjalanan internasional, membangun interoperabilitas sistem antar negara.

Kelima, pada Presidensi G20 lndonesia ini, negara-negara anggota G20 juga berhasil mencapai kesepakatan agar analisis kesenjangan dan pemetaan jaringan penelitian dan manufaktur vaksin, alat diagnosis, dan terapeutik dilaksanakan, serta akan dilanjutkan pada Prcsidensi G20 lndia.

Keenam, Presidensi G20 lndonesia juga memberi ruang bagi keberlanjutan pembahasan serta perhatian dunia akan penanggulanan Tuberkulosis, implementasi One Health, dan perlawanan terhadap Resistensi Antimikroba.


Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya, kepada segenap insan kesehatan yang telah bahu membahu berjuang tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan pembangunan kesehatan lndonesia. Perjuangan kita masih panjang. 

Saya berharap semua insan kesehatan agar:

1. Terus mendorong terbangunnya gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat, di antaranya melalui konsumsi makanan bergizi seimbang, melakukan aktifitas fisik setiap hari, dan mencucitangan dengan sabun;

2. Terus mendorong masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya secata rutin, baik pemeriksaan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang balita, imunisasi, pemeriksaan penyakit-penyakit sesuai siklus hidup; dan

3. Terus mengembangkan diri dan organisasi dalam kompetensi dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati dan melindungi upaya kita dalam mewujudkan Bangsa lndonesia yang sehat sejahtera.

Seusai apel, Wali Kota, Zul Elfian Umar secara langsung menyerahkan reward berhenti merokok kepada Lepitri (Nan Balimo), Martunis (Nan Balimo), serta Rio Ananda (Laing Pasir). Selanjutnya, penyerahan hadiah kader posyandu berprestasi tingkat Kota Solok Tahun 2022. Juara 1, Ibu Ramadona Kader Posyandu Wijaya Kusuma VII Kelurahan Tanjung Paku, Juara 2, Ibu Arie Surya Ningsih kader Posyandu Flamboyan IV Kelurahan Kampung Jawa serta Juara 3, Ibu Afrida Yeni Posyandu Dahlia  I Kelurahan KTK. 

Kegiatan diakhiri dengan senam bersama yang diikuti seluruh peserta apel. ( Karta )

Padang Panjang,Lintan Media.News.com- Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil)Kota Padang Panjang, gelar Rapat koordinasi dan sosialisasi kebijakan adminduk. Rakor diselenggarakan di The ZHM Premiere Hotel / Grand Zuri, Padang, Sumatera Barat, Selasa, 8/11/2022.

Rakor Adminduk ini dilatarbelakangi, dengan dinamisnya regulasi adminduk sehingga perlu disampaikan kepada para pemangku kepentingan dan memberikan pemahaman yang sama bagi Dinas Dukcapil sebagai pelaksananya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun.  

Bahwa data kependudukan, yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal. Hal tersebut di uraikan Kadis Dukcil Padang Panjang dalam rakor Dukcapil tingkat Provinsi Sumatera Barat, 8/11/2022 di Padang. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019, Menteri Dalam Negeri memberikan hak akses data kependudukan kepada Petugas Dinas Dukcapil Provinsi, Kabupaten dan Kota, Lembaga negara, kementerian, Lembaga pemerintah non kementerian, badan hukum Indonesia dan OPD. Pemberian izin p
Akses tersebut, didelegasikan oleh Mendagri kepada Dirjen Dukcapil. Pemberian izin dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara. Hal ini dikuatkan juga dengan diterbitkannya Permendagri 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan yang mana penerapannya berdasarkan SNI ISO/IEC 27001, ujar Maini

Lebih jauh Maini mengatakan, dalam rangka meningkatkan pelayanan adminduk kepada masyarakat khususnya KTP dan KIA, Dinas Dukcapil Padang Panjang bekerjasama dengan Dinas Dukcapil Tanah Datar dalam hal memberikan pelayanan rekam dan cetak KTP-el Pelajar Tanah Datar yang bersekolah di Padang Panjang.

Demikian juga sebaliknya, Dinas Dukcapil Tanah Datar akan memberikan layanan rekam dan cetak KTP-el Pelajar Padang Panjang yang bersekolah di Tanah Datar. Kerjasama tersebut didahului dengan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. 

Pelaksanaan rekam dan cetak luar domisili ini sesuai dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2016, kemudian, bagi Pelajar yang berusia dibawah 17 tahun akan difasilitasi untuk pengumpulan bahan penerbitan Kartu Identitas Anak, sehingga nantinya seluruh Pelajar dikedua daerah ini memiliki identitas diri sebagai amanat Undang-Undang Adminduk. 

Inovasi ini, kami namakan dengan UDA PABASKO - Urusan Dokumen Adminduk Padang Panjang Batipuh Sepuluh Koto. Sejak tahun 2012, Dukcapil kedua daerah  telah secara aktif melakukan jemput bola ke sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA sederajat hingga ke Perguruan Tinggi, sehingga capaian kepemilikan KTP-el di kota Padang Panjang saat ini mencapai 98,78% dan kepemilikan KIA mencapai 92,31%.

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Adminduk ini, diikuti oleh Kepala Dinas Dukcapil Provinsi, Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat dan Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Rakor Adminduk se Sumbar, juga dihadiri Kepala Dinas Dukcapil Provinsi se Sumatera dan rombongan sebanyak 24 orang, sehingga total peserta sebanyak 131 orang. Kegiatan kita laksanakan di The ZHM Premiere Hotel / Grand Zuri Padang selama 1 hari penuh

Sejatinya, Rakor ini digelar di kota Padang Panjang. Namun, atas permintaan Dirjen Dukcapil rakor ini digelar kota Padang. Meski, digelar diluar Kota Padang Panjang. Namun, antusias para peserta Rakor memberikan aplus luar untuk Padang Paniang. Karena, sanggup menggelar rakor Adminduk dengan sukses. Wajar, Dukcapil Padang Panjang bisa meraih berbagai penghargaan, baik lokal maupun nasional. 
 
Wali Kota Fadly Amran, Dt, Paduko Malano mengatakan, kita melihat bagaimana Dukcapil bertransformasi dengan baik selama ini.
Gambaran lama, Pelayanan administrasi kependudukan, saat ini tidak lagi kita temukan.
Pemangkasan birokrasi, penyederhanaan persyaratan, peningkatan kualitas Pelayanan Adminduk dan inovasi-inovasi yang diciptakan adalah bukti nyata bagaimana Dukcapil telah bertranformasi. Sehingga, puluhan Penghargaan diberikan berbagai pihak sebagai bentuk pengakuan atas prestasi dan inovasi yang dilakukan untuk membangun dan mengembangkan administrasi kependudukan.

Inovasi ini tentu tidak muncul begitu saja, inovasi membutuhkan ekosistem yang kondusif.
Jajaran Dukcapil dari Kementerian Dalam Negeri hingga Daerah adalah contoh bagaimana ekosistem yang baik dalam mengembangkan semangat inovati.
Ekosistem ini yang juga kita coba bangun di Kota Padang Panjang.
Menjadikan Padang Panjang sebagai kota yang inovatif.

Kebijakan Kota Padang Panjang dalam pengembangan Inovasi,
Menantang seluruh OPD untuk terus berinovasi.
Menjadikan inovasi sebagai kebutuhan dan kebiasaan sehari-hari.
Memberikan apresiasi yang tinggi kepada OPD yang sudah memikirkan dan melaksanakan inovasi.
Mencantumkan inovasi sebagai bagian penting dalam RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 

Tata Kelola Pemerintahan yang Resposif, INOVATIF dan partisipatif, mencantumkan Indeks Inovasi Daerah sebagai salah satu indikator kinerja penyelenggaraan daerah
Sejak digulirkan,telah diluncurkan total 150 Inovasi, 116 inovasi berjalan luar biasa, 


Lebih jauh Fadly Amran mengatakan, Dinas Dukcapil Padang Panjang, bekerjasama dengan Dinas Dukcapil Tanah Datar dalam hal memberikan pelayanan KTP-el  dan Kartu Identitas Anak Pelajar Tanah Datar yang bersekolah di Padang Panjang. Dan juga sebaliknya.
 Bukti tidak adanya Diskriminasi dalam hal Pelayanan Adminduk, semua kita layani.
Ini menjadi bukti komitmen Kedua Daerah untuk memberikan pendekatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
Masyarakat Tanah Datar yang di Padang Panjang tetap kita berikan Layanan Adminduk. Begitupun Masyarakat Padang Panjang yang di Tanah Datar, juga akan diberikan layanan Adminduk.
Dengan Urgensi Data Kependudukan saat ini, kita menyadari bahwa Pelayanan Adminduk adalah Dasar bagi semua Layanan Publik,terang Fadly Amran. 

Rakor Adminduk DukCapil kali ini, dengan mendatangkan narasumber Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Bapak Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH,MH dan Walikota Padang Panjang Bapak Fadly Amran, BBA sebagai keynote speaker.(Son)


Padang,Lintas Media
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melakukan rapat paripurna Dewan penyampaian tanggapan gubernur atas tiga ranperda tentang tanah ulayat, ranperda tentang tata kelola komoditi dan ranperda tentang perubahan perda penanggulangan bencana, serta penyampaian perda tentang pengembangan ekonomi kreatif, Jumat (11/11/2022). 

Wakil ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar saat memimpin rapat mengatakan, dengan telah ditetapkannya Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan Perubahan APBD Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 35 tahun 2022 tentang bahan penjabaran APBD Tahun 2022 tanggal 4 November 2022 kemaren.

"Sehubungan dengan hal dipercepat kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dalam  pencairan anggaran, agar dapat direalisasikan secara maksimal dan tidak terjadi silpa anggaran seperti tahun kemaren yang mencapai Rp. 483 milyar dan berdampak terhadap melambatnya pergerakan ekonomi daerah," ujar Irsyad Syafar saat memimpin rapat paripurna. 

Menurut Irsyad Syafar, dalam Pandangan Umum Fraksi tersebut, cukup banyak pertanyaan, masukan, pandangan yang disampaikan oleh masing-masing Fraksi yang perlu dijelaskan atau ditanggapi oleh Pemerintah Daerah.

"Rancangan Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat, merupakan rancangan peraturan daerah yang materi muatan sangat strategis dan berkaitan langsung dengan masyarakat adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum," tambahnya Irsyad Syafar lagi. 

Lebih jauh Irsyad Syafar mengatakan, perlu kajian akademik terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini harus dilakukan secara mendalam dan berdasarkan pada data dan fakta yang ada dilapangan.
 
"Selain itu, materi muatan Ranperda tentunya juga harus berdasarkan 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah 
daerah," ujarnya. 

Paripurna memang berjalan baik, sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan bersama, namun untuk lebih mendisiplinkan dan menjaga marwah lembaga tersebut, beberapa fraksi melakukan instrupsi dan koreksi. 

Intrupsi tersebut tampaknya menyorot kehadiran atau disipilin pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumbar, dan itu untuk perbaikan dan pengabdian anggota DPRD Sumbar sebagai wakil rakyat.

Diantara yang melakukan intrupsi untuk koreksi dan perbaikan disiplin kinerja Dewan diantaranya, Afrizal asal fraksi Golkar mengatakan, pihaknya meminta BK membuat laporan kepada fraksi- fraksi, agar memberikan teguran kepada anggotanya.

"Kami minta agar Badan Kehormatan atau BK bisa membuat laporan pada fraksi-fraksi tentang kehadiran dan disiplin anggota DPRD Sumbar, sebagai pemegang amanah rakyat," tegas Afrizal. 

Dipertegas lagi oleh Hidayat dari fraksi Gerindra Sumbar mengatakan, Peraturan Pemerintah jelas menegaskan anggota dewan wajib hadir pada rapat- rapat yang menjadi tugas dan kewajibannya itu normannya

"Rapat paripurna termasuk rapat strategis apalagi dihadiri kepala daerah, saya pikir harga diri DPRD ini mesti ditegakkan dalam konteks disiplinnya anggota DPRD, namun paripurna dapat saja dilanjutkan, tergantung kesepatakan paripurna, " ujar Hidayat

Pernyataan 2 anggota DPRD Sumbar dari fraksi berbeda tersebut, lebih dipertegas HM Nurnas,dari fraksi Demokrat mengatakan, kehadirin anggota sangat sangat minim, banyak yang tidak hadir, ini bisa menjadi preseden buruk penilaian publik terhadap kinerja Dewan. 

"Tadi sudah banyak anggota yg protes dan saya usulkan setiap paripurna tayangkan langsung ke Vidiotron, agar bisa ditonton langsung secara terbuka oleh masyarakat, kapan perlu umumkan namanya dan fraksinya apa yang tidak hadir, jangan menjadi preseden buruk penilaian masyarakat terhadap kita nantinya," ujar HM Nurnas.

Demikian juga tidak jauh berbeda statemen disampaikan Mukhlasin asal fraksi PKS, dengan usulan permintaan sama seprti rekan-rekanya fraksi diatas. 

Semua masukan dari hasil intrupsi menjadi catatan pimpinan sidang, untuk bisa dilanjutkan pada pembahasan internal, demi kewibawaan lembaga ini. 

Publik bisa menilai, DPRD Sumbar akan selalu memperbaiki diri dalam melaksanakan aturan, maka dalam rapat anggota menyampaikan instrupsi untuk mengoreksi setiap permasalahan, sehingga wibawa dan tanggung jawab lembaga bisa terjaga. (***)


Lintasmedianew.com,Dharmasraya – Kepala Kepolisian Resor Kapolres Dharmasraya AKBP Nurhadiansyah, S.I.K melaksanakan Inspeksi Mendadak (Sidak) guna melihat secara langsung pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di ruangan pelayanan SIM Polres setempat, Kamis (10/11/2022).

“Hal ini dilakukan untuk memastikan pelayanan SIM tidak ada kendala, sehingga polisi sebagai pelayan masyarakat harus benar-benar memuaskan masyarakat yang dilayani,” tegas Kapolres yang didampingi Kasat  Lantas bersama Kasat Bimmas.

Saat melakukan sidak, Kapolres Nurhadiansyah, S.I.K langsung menghampiri dan bertanya kepada masyarakat pemohon SIM. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa personilnya yg sedang bertugas benar2 menerapkan SOP yg berlaku dan guna  terus meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. 

Tak hanya itu, guna memberi kemudahan bagi masyarakat pemohon SIM yang gagal dalam melaksanakan ujian praktek, Kapolres memberikan 2 kali kesempatan untuk melakukan ujian praktek di hari yang sama.

Kapolres berpesan kepada Personel yg sdg bertugas utk senantiasa memberikan pelayanan terbaik dg penuh keikhlasan. Selalu berikan 3S (Senyum, Sapa dan Salam) dlm memberikan pelayanan. Serta tentunya dalam bertugas kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa,”

“Semoga kedepannya masyarakat semakin puas dengan pelayanan kepolisian dg tetap mengikuti SOP dan mekanisme yg berlaku.(elda)

Padang,Lintas Media News.
 ISMAIL NOVENDRA adalah seorang  anak laki-laki yang lahir di Solok dari keluarga TNI AD pasangan M. Muchtar dan Anizar pada 21 November 1977. Lelaki yang lahir bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1397 H termasuk satu dari ratusan wartawan Sumatera Barat. Setelah tamat di SMA Negeri 7 Padang tahun 1996, dia melanjutkan pendidikan ke Lembaga Pendidikan Perhotelan Nusatama di Padang. 

Nasib berkata lain, ternyata pendidikan yang ditempuh tidak mengantarkannya untuk berkecimpung lama  didunia perhotelan. Walaupun sempat bekerja dibeberapa hotel dan restoran, akhirnya dia menjadi pengangguran. Bertemu dengan Drs. H. Dian Wijaya (Pemimpin Umum Koran Mingguan Padang Pos) dia ditawarkan untuk menjadi office boy dan penjaga kantor.

Didunia jurnalis, dia memulai karir dari bawah yakni sebagai office boy pada Desember 1999. Sebagai seorang office boy, dia berkeinginan untuk menjadi seorang wartawan. Ternyata untuk menjadi seorang wartawan tidaklah mudah di Koran Padang Pos. Dia harus menjadi loper (pengantar koran) terlebih dahulu dan berkecimpung dibeberapa bagian pada perusahaan Koran Padang Pos. 

Jabatan Kepala Pemasaran dan Iklan, Kepala Penagihan sempat dipegangnya di Koran Padang Pos. Kendati memegang jabatan diperusahaan, dia tetap belajar dan menggeluti dunia wartawan dengan menjadi wartawan olahraga dan ekonomi tahun 2000. Ir. Basril Basyar, MM dan Fadril Azis Isnaini INFAI menjadi sosok yang menimbulkan semangatnya untuk menjadi wartawan.

Ditambah dukungan dan ilmu dari beberapa wartawan senior seperti Jumadi, Aspon Dedi, Edwardi, Gusnaldi Saman, Yeyen Kiram, Trikora Irianto dan lain lain membuat dia juga menekuni keredaksian. 

Pada 2001-2003 Fadril Azis Isnaini INFAI mengajaknya bergabung dengan Koran Harian Semangat Demokrasi sebagai Kepala Bagian Pemasaran dan Iklan yang juga merangkap sebagai wartawan olahraga dan ekonomi.  Setelah Harian Semangat Demokrasi tidak terbit lagi, dia bergabung di Tabloid Publik (2003-2004) sebagai Kabag Pemasaran dan Wartawan. 

Redpel di Mingguan Garda Minang (2004-2005), Redpel di Tabloid Media Mandiri, Wakil Pemimpin Redaksi di Mingguan Sumatera Eksekutif (2005-2006). Redpel di Koran Mingguan Media Sumbar (2006-2007), Redaktur Pelaksana Koran Mingguan BIN ( 2007-2008).

Pemimpin Redaksi di Koran Mingguan Jejak News (2008-2009), Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi di Koran Mingguan Jejak News Reformasi (2009-2011), Koordinator Wilayah Sumbar Majalah Kepresidenan Jurnal Wicaksana Jakarta (2016-2018), Pemimpin Redaksi Koran Mingguan Jejak News (2011-sekarang), Pemimpin Redaksi portal berita jejak77.com ( 2019-sekarang).

Sebagai seorang jurnalis, dia dikenal tajam dan tak pandang bulu dalam memberitakan kontrol sosial. Baginya semboyan “Tegakkan Keadilan Walau Langit Akan Runtuh” menjadi pegangan  untuk memberitakan masalah kontrol sosial. Tak ada kata Takut dan Cemas untuk melakukan investigasi terkait kontrol sosial. 

Berbagai rintangan dan hambatan telah dilaluinya dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. Bahkan media yang saat ini dipimpinnya yakni Koran Jejak News dan portal berita jejak77.com menjadi media yang ditakuti dan dibenci para pelaku korupsi baik dari kalangan penguasa maupun pengusaha.

Sebagai seorang jurnalis, dia lebih fokus kepada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh sebab itu, diapun saat ini  menimba ilmu di bidang hukum dan tercatat sebagai mahasiswa di STIH Dharma Andhiga Bogor.

Berbagai rintangan dan tantangan telah dilaluinya guna mengungkap dugaan KKN diinstansi pemerintahan, Polri dan TNI. Mulai dari ancaman pembunuhan, intimidasi dan kriminalisasi telah dilaluinya. 

Bahkan ditahun 2017, dia harus berhadapan dengan hukum karena memberitakan proyek pipa di PDAM Kabupaten Pesisir Selatan yang dimenangkan oleh PT. Bone Mitra Abadi yang direktur operasionalnya adalah paman dari Kapolda Sumbar yang saat itu dijabat Irjen Pol. Fakhrizal. Dia dilaporkan dengan tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik oleh Afrizal Djunet yang katanya adalah Paman Irjen Pol Fakhrizal yang saat itu sebagai Kapolda Sumbar.

Kriminalisasi yang dialami tak membuat dia menyerah. Walaupun Dewan Pers telah menyatakan bahwa pemberitaan yang dibuatnya telah sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik serta merupakan produk jurnalistik, hakim tetap memvonisnya bersalah. 

Vonis penjara satu tahun yang diputus Hakim di Pengadilan Negeri Padang terkait laporan itu tak membuat dia menyerah. Bandingpun dilakukannya ke Pengadilan Tinggi dan hasilnya hakim menurunkan vonis penjara menjadi 9 bulan. Tak menyerah sampai disana, kasasi pun diajukannya ke Mahkamah Agung. Tapi sayangnya, kasasi yang diajukan ditolak hakim di MA pada September 2019. 

Dikriminalisasi dengan berbagai cara, dia tetap lakukan kontrol sosial terhadap kinerja Irjen Pol Fakhrizal selaku Kapolda Sumbar saat itu. Berbagai ketimpangan dan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Fakhrizal terus diberitakannya. 

Bahkan pengaduan pun dilayangkannya kepada Kapolri serta Komisi 3 DPR RI.  Alhasil, Irjen Pol Fakhrizal pun dicopot dari jabatannya selaku Kapolda oleh Kapolri pada 6 Desember 2019.

Akibat kasasinya ditolak, dia mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Sayangnya, disaat proses PK-nya baru mulai berjalan, tim eksekutor dari Pengadilan Negeri melakukan penangkapan paksa pada 29 April 2021 diruang sidang saat dia menjalani sidang pertama Peninjauan Kembali. 

Hukuman penjarapun dijalaninya separuh dari vonis kasasinya yakni 4,5 bulan di Lapas Padang. Sebab dia mendapatkan pengurangan hukuman asimilasi Covid-19. 

Tak putus asa, hingga kini dia masih menuntut keadilan atas kriminalisasi yang dialaminya dan menunggu hasil Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung. Sembari menunggu hasil PK nya keluar, dia tetap berusaha untuk memperoleh kemenangan di PK.

Sebab baginya apabila menang di PK, maka seluruh oknum yang tersangkut dalam kasusnya dulu mulai dari Pelapor, Saksi-saksi, Para Penyidik di Polda Sumbar, Kapolda Sumbar waktu itu dijabat Irjen Pol Fakhrizal, Jaksa, Oknum di Kejati Sumbar, Hakim, Panitera sampai Petugas Eksekusi akan dituntut sesuai hukum yang berlaku di NKRI.

Pasca menjalani hukuman, bukannya membuat dia menjadi ciut nyali untuk mengungkap dugaan KKN, saat ini Koran Jejak News dan portal berita jejak77.com semakin rutin untuk memberitakan kontrol sosial. Kalimat “Semakin di Terjang Badai, Semakin Kuat” adalah menjadi mottonya saat ini.  

Diorganisasi Persatuan Wartawan Indonesia, dia awalnya sudah bergabung sebagai calon anggota sejak 2000. Tapi karena tidak pernah mengurus perpanjangan kartu, akhirnya dia tidak tercatat lagi sebagai anggota PWI. Baru pada tahun 2018 dia kembali mendaftarkan diri sebagai calon anggota PWI dan pada 2021 tercatat sebagai anggota PWI pemegang kartu nomor 04.00.20066.21B.

Pemegang kartu UKW Wartawan Utama 12747-PWI/WU/DP/I/2018/21/11/77 ini lebih dikenal dengan panggilan ISMAIL RAJA TEGA. Lelaki yang tak kenal menyerah ini sekarang sedang menyiapkan buku dengan judul PENA, TAHTA DAN PENJARA.

Buku tersebut menceritakan apa yang dialaminya saat menghadapi Penguasa dan Pengusaha yang menurutnya Dzalim. (***)


PADANG,Lintas Media News.
 Hari Pahlawan merupakan momen sejarah yang diperingati setiap tanggal 10 November oleh bangsa Indonesia. Di PT Semen Padang, momentum peringatan Hari Pahlawan itu ditandai dengan mengheningkan cipta selama 60 detik pada pukul 08.15 WIB.

Selama mengheningkan cipta, akses pintu masuk ke PT Semen Padang pun ditutup. Semua insan di perusahaan semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara itu, melakukan sikap berdiri  tegak untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan Bangsa Indonesia.

"Mengheningkan cipta selama 60 detik ini digelar serentak di seluruh BUMN yang mengacu kepada surat dari KemenBUMN, di Semen Padang ditandai dengan sirene panjang selama satu menit dan para karyawan berdiri sambil mengheningkan cipta sejenak," kata Kepala Unit  Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati, Kamis (10/11/2022). 

Peringati Hari Pahlawan ini, kata Anita melanjutkan, mengangkat tema "Pahlawanku Teladanku"  dan merupakan imbauan dari Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: S-86/MS/B/PB.06.00/11/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2022. 

"Salah satu poin dari imbauan itu adalah mengheningkan cipta selama 60 detik. Dan kegiatan mengheningkan cipta ini diikuti seluruh pejabat dan pegawai BUMN yang dimulai pukul 08.15 waktu setempat secara serentak di seluruh Indonesia," ujarnya.

Kepada semua insan PT Semen Padang, Anita mengingatkan untuk terus mengenang jasa-jasa para pahlawan yang terdahulu. Karena, apa yang dicapai sekarang ini merupakan berkat perjuangan para pahlawan. Bahkan, begitu banyak pahlawan yang gugur di medan perang melawan penjajah. 

"Kalau dulu musuh kita penjajah, sekarang musuh kita berbeda, tetapi perjuangan kita sama, untuk Indonesia tercinta. Selamat Hari Pahlawan, semoga kita bisa jadi pahlawan buat orang lain yang membutuhkan dan pahlawan buat diri kita sendiri," ungkap Anita.(*)

Padang, Lintas Media News
Kolaborasi dan sinergisitas antara jejaring strategis Komisi Informasi (KI) Sumbar yaitu Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP-Berbadan Hukum) persembahkan BUKA Award ke tokoh pejabat publik di badan publik baik di Sumbar maupun di pusat. 

"BUKA Award merupakan apresiasi setiap akhir periode tugas KI Sumbar, dipersembahan untuk tokoh pejabat publik baik di Sumbar maupun di pusat pemerintahan," ujar Kordinator Tim BUKA Award Almudazir, Jumat 11/10-2022.

Menurut Komisioner KI Sumbar 2 Periode (2014-2023) Adrian Tuswandi, BUKA Award KI Sumbar periode pertama (2014-2019) penyerahannya dilakukan pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2018 ada lima tokoh pejabat publik ynag menerima BUKA Award, yaitu: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (alm) 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoko
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno
Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim dan
Zulkifli dari Koalisi Masyarakat Sipil yang mendorong keterbukaan informasi di Sumbar. 

"Periode KI Sumbar ke dua saat ini, pada Anugerah Keterbukaan Infomasi Publik 2022, direncanakan BUKA Award diserahkan kepada delapan tokoh pejabat publik, tapi BUKA Award kedua ini, metode pemilihan menerapkan beberapa tahapan dan dibersamai FJKIP Sumbar yanf tetap berkordinasi dan konsultasi dengan KI Sumbar," ujar Toaik biasa Komisioner KI Sumbar 2 periode ini disapa banyak kalangan di Sumbar. 

Adapun penerima BUKA Award 2022 ini kata Almudazir didampingi Ketua FJKIP Sumbar Gusriyono, kandidat pejabak publik penerima, tim melakukan searching di mesin pencari dan di media sosial, lalu dilakukan telaah literasi. 

"Pada tahap ini Tim BUKA Award mendapatkan 16 tokoh sebagai nominator ada tiga menteri kabinet, dua pimpinan lembaga tinggi negara, lima kepala daerah di Sumbar, Rektor PTN, Pimpinan lembaga perwakilan rakyat, dua pimpinan perusahaan publik," ujar Almudazir. 

Setelah melewati ini 18 tokoh pejabat publik tersebut disyaratkan mempersiapkan makalah yang temanya soal Niat, Komitmen dan Konsisten Pejabat pimpinan badan publik itu terhadap Keterbukaan Informasi Publik. 

"Kita mengamati selama dua periode KI Sumbar, soal keterbukaan informasi publik masih 'separo jiwa' menerapkannya, padahal jika tanoa niat, komitmen dan konsistensi pimpinan utama dari Badan Publik, maka dipastikan keterbukaan informasi publik jadi lips service belaka di badan publik tersebut,"ujar Almudazir. 

BUKA Award ini bagian dari upaya pegiat keterbukaan informasi seperti FJKIP Sumbar sebagai mitra dan jejaring strategis KI Sumbar dalan penerapan masif keterbukaan informasi publik. 

"Saya merasakan juga demikian, tapi ikhtiar untuk menerapkan total keterbukaan informasi publik sebagai landasan terujudkan clean and clear good governance, kolaborasi dan sonergistas FJKIP dan KI Sumbar mengapresiasi pejabat publik, patut kita hargai," ujar Adrian. 

BUKA Award 2022 plakat tengah disiapkan berbentuk medali yang bertuliskan logo salam keterbukaan yakni gembok terbuka dan bertuliskan BUKA Award 2022.

"Ada 16 nominator BUKA Award tahun ini antara lain Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menteri BUMN, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI. Lalu ada Bupati Dharmasraya, Bupati Tanah Datar, Bupati Pasaman, Bupati Solok Selatan, Walikota Padang Panjang dan Walikota Pariaman, juga ada Rektor UNP, Dirut Bank dan Dirut Perusda Air Minum, siapa yang menerima, tunggu, Inssya Allah dipublis dan diserahkan saat hari Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Sumbar 2022,"ujar Gusriyono. (***)


Padang,Lintas Media News 

Innalillahi wainnailaihi rojiun. Kabar duka menyeruak di tengah malam. Mantan Walikota Padang periode 1993-2003 Zuiyen Rais meninggal dunia, Kamis (10/11) pukul 21.20 WIB di RS M. Djamil Padang.

Berita duka ini diterima dari group WA Forum Wartawan Parlemen (FWP) Sumbar pada jam 21.59 Kamis (10/11/2022) bahwa,Zuiyen Rais meninggal dunia di usia 82 tahun di RS M. Djamil Padang. Rumah duka Jl. Jakarta no 11 Asratek Ulak Karang.

Lulusan Jurusan Sejarah IKIP Padang ini merupakan mantan wartawan surat kabar Aman Makmur cikal bakal harian Semangat.Zuiyen Rais memulai kariernya sebagai birokrat di Badan Pemerintah Harian (aBPH)Kota Padang.Setelah BPH dibubarkan,putra Rais Pakiah Ibrahim (ayah) dan Hj.Kasima (ibu) ini berkiprahjadi asisten,kemudian Sekretaris Daera,sebelum terpilih jadi Walikota Padang

Kami keluarga besar Lintas Media Group menyatakan duka yang mendalam. Zuiyen adalah dosen, wartawan dan mantan walikota Padang. Beliau juga  Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Bung Hatta yang menanungi Universitas Bung Hatta.

“Semoga amal ibadah alm diterima Allah swt, keluarga yang ditinggal sabar dlm menerima semuanya Aamiin,”. (St)

.

Bukittinggi,Intas Media
“Digitalisasi di dunia pendidikan merupakan kebutuhan vital kita saat ini,” ujar Ketua DPRD Sumbar, Supardi, dalam kata sambutannya saat membuak Bimtek Teknis Bahan Ajar Digitalisasi Bagi Guru SMK Kota Payakumbuh di ballroom Rocky Hotel Bukittinggi, Kamis ( 10 /11/ 2022).

Lebih jauh, Supardi mengatakan, diadakannya bimtek tersebut merupakan salah satu upaya serius untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Barat, khususnya Sekolah Mengah Kejuruan (SMK).

Karenanya, ia mengapresiasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar yang bekerjasama dengan sejumlah yayasan pendidikan dan telah mendatangkan narasumber serta instruktur yang kompeten.
“Ini bukan bimtek main-main,” tegasnya.

Narasumber dan instruktur bimtek tersebut datang dari Padang dan Jakarta. Mereka merupakan orang-orang yang telah berpengalaman dalam pengembangan pendidikan dan digitalisasi metode pembelajaran. Di antaranya ialah Prawira Salim, S.E, Drs. Antonius Kisworo Pinilih, serta Dra. Maria Pratmadyaning Widyati.

Dalam bimtek dengan nama lain Creative Learning in Digital Age ini diikuti oleh total 450 guru serta kepala/wakil kepala sekolah SMK se-Kota Payakumbuh, sejumlah materi telah disiapkan. Para peserta akan dibekali pengetahuan tentang pembelajaran di era digital, literasi digital, paradigma dunia digital, dan seterusnya.

Supardi berharap dengan adanya bimtek ini, tenaga pengajar SMK bisa membangun paradigma baru bahwa SMK sebagai sekolah kejuruan bukanlah sekolah pinggiran.

“Semangat berwirausaha dan kemandirian yang diusung oleh SMK, akan makin berkembang jika ditopang oleh kemahiran digital guru dan siswa serta lulusan SMK,” lanjutnya.

Ia tak ingin lagi lulusan SMK ‘hanya’ bekerja di perusahaan-perusahaan sebagai bawahan, namun mampu melahirkan inovasi dan kegiatan ekonomi kreatif berbasis digital.

Antonius Kisworo Pinilih, salah satu instruktur juga mengatakan betapa pentingnya pengetahuan digital bagi guru-guru SMK, khususnya untuk daerah seperti Sumbar. Menurutnya, dalam situasi saat semuanya hal saling terkoneksi, lulusan SMK tidak harus keluar dari Sumbar untuk bekerja di perusahaan-perusahaan di provinsi lain.

“Di era digital ini, anak-anak muda bisa bekerja lebih optimal membangun daerahnya, tidak perlu lagi keluar daerah untuk mencari kerja. Semua sudah dimudahkan oleh sistem yang terdigitalisasi” ujarnya.
Prawira Salim, intruktur lainnya, juga mengatakan hal senada. Karena itu, ia menilai digitalisasi di dunia pendidikan, dimana guru dan siswa betul-betul mengakrabi teknologi, menjadi hal yang sangat amat penting.


Menuju Payakumbuh Sebagai Kota Digital

Bimtek yang dilaksanakan dengan dukungan dana pokir Supardi ini terdiri atas beberapa gelombang. Masing-masing gelombang diikuti oleh 50 guru dan kepala/wakil kepala sekolah SMK se-Kota Payakumbuh.

Terkait hal tersebut, Supardi menyatakan bahwa bimtek yang diikuti guru SMK se-Kota Payakumbuh ini merupakan pilotprojet.

“Jika setelah evaluasi hasilnya positif, kita akan kembangkan ke kota-kota lain di Sumbar,” jelasnya.

Ia juga menggarisbawahi bahwa ini merupakan salah satu langkah demi menuju Payakumbuh sebagai Kota Digital. Payakumbuh sebagai salah satu kota paling terdigitalisasi di Sumbar, akan didorong lebih jauh. “Tahun depan, akan kita adakan juga bimtek untuk Pemkot,” katanya lagi.

Yani, salah satu peserta Bimtek dari SMK 1 Payakumbuh menyebut bahwa kegiatan ini memang penting bagi dia dan rekan-rekan sejawatnya.

“Bimtek ini memang kami butuhkan, ya, karena sejalan dengan Kurikulum Merdeka yang sudah jalan di SMK,” katanya. “Narasumbernya juga oke”.

Menurutnya, kemampuan digital guru-guru seperti merancang media pembelajaran digital akan membuat siswa SMK, khususnya di Payakumbuh, menjadi lulusan yang bisa berusaha secara mandiri. (*)

Dharmasraya Lintasmedianews  Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Nasional Ke XI tingkat Kabupaten Dharmasraya, tidak beberapa lama lagi akan dilaksanakan yang diperca menjadi tuan rumah kali ini adalah 
 adalah Kecamatan Padang Laweh.

Camat Pulau Punjung Yulius Monti, mengatakan kepada media ini Rabu (09/11/2022), di kantornya, MTQ yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 19 November 2022 nantik, kecamatan Pulau Punjung bertekad meraih juara Umum.

" MTQ ke XI tingkat kabupaten, Pulau Punjung bertekad meraih juara umum", tegas Yulius Monti.


Yulius mengatakan, tahapan seleksi kafilah, telah dilaksanakan dari 3 bulan yang lalu. Persiapan teknis lainnya dengan mengadakan rapat dengan kepala sekolah dan masyarakat Kecamatan Pulau Punjung.

“Insha Allah kita memasang target juara umum karena kita sudah melakukan Training Center (TC) sebanyak 4 kali dan persiapan yang kita lakukan sudah hampir 100%” ujar Yulius

Pada MTQ ke-11 kali ini Kecamatan Pulau Punjung akan menurunkan 48 peserta untuk mengikuti 10 cabang lomba pertandingan. Untuk mengoptimalkan persiapan kita mendatangkan pelatih dari luar daerah.

“Masyarakat Pulau Punjung sangat antusias terbukti dengan banyaknya donatur pada acara MTQ tahun ini” ungkap Yulius

Sedangkan, untuk mobilitas ke Padang Laweh dalam kegiatan MTQ akan kita bahas pada rapat evaluasi terakhir. 

“Untuk mendukung para kafilah kita sudah menyiapkan pemondokan tempat kafilah menginap yang memiliki tempat cukup strategis dari tempat lokasi pertandingan” pungkasnya.(elda)


Kota Solok , Lintasmedianews.com.-Bertindak sebagai inspektur upacara Kapolres Solok kota, AKBP.Ahmad Fadilan. Turut hadir walikota Solok, H.Zul Elfian Umar, Kasdim 0309/Solok Mayor Inf Hendra Bagus Arioko, OPD, anggota Polres Solok Kota dan Kodim 0309)Solok, Veteran serta undangan lainnya.

Ketua DPRD kota Solok diwakili oleh Ade Marta (Politisi PKS) menaburkan bunga di Makam Pahlawan, Kamis, (10/11), di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa, kota Solok.

Tabur bunga di TMP, merupakan rangkaian kegiatan memperingati hari Pahlawan ke-77 di kota Solok, kegiatan itu diawali dengan menggelar upacara ziarah untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur.

 setelah upacara Ziarah kegiatan dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di tugu TMP Kusuma Bangsa oleh Kapolres Solok kota, dan penaburan bunga di makam pahlawan oleh para pemangku jabatan di kota Solok.

Pada kesempatan itu, ketua DPRD kota Solok, Hj. Nurnisma diwakili oleh anggota DPRD dari PkS yakni Ade Marta, terlihat juga pada waktu itu, politisi tersebut beriringan dengan salah orang veteran yang juga pejuang empat lima.

Seperti diketahui, 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan, dan diperingati setiap tahunnya dengan pergelaran upacara dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan untuk menghormati dan mengenang jasa jasa para pahlawan yang telah gugur.( Karta)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.