Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, di bawah kepemimpinan Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan, kembali menorehkan prestasi tingkat nasional. Adapun penghargaan yang diterima kali ini adalah Inovatif Government Award (IGA)  2021 dari Kementerian Dalam Negeri.

Penghargaan tersebut di terima Kabupaten Dharmasraya atas usahanya menghadirkan inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pendidikan, sosial dan lingungan, sehingga memperoreh predikat Kabupaten Inovatif

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, ketika diminta tanggapannya atas prestasi ini mengucapkan rasa syukur, pasalnya usaha dan kerja kerasnya bersama tim pemerintah daerah kembali memperoleh pengakuan dari pemerintah pusat.

“Puji syukur kepada Allah, dan terima kasih kepada tim, atas kerja keras dan ikhtiar yang kita jalankan kembali memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat”, ucap Sutan Riska, Kamis (06/10/2022).

Sutan Riska mengaku, dalam memajukan Kabupaten Dharmasraya dirinya memang memandang inovasi menjadi aspek penting dan harus terus diupayakan. Pasalnya, dengan inovasi daerah dapat memperkuat kerjasama daerah, sehingga mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal, serta budaya yang efektif dan efisien.

“Dengan inovasi, yang diuntungkan tidak hanya pemerintah daerah akan tetapi juga masyarakat dapat dilayani dengan mudah, murah dan hemat biaya, tentunya tanpa mengabaikan aspek kualitas”, ungkap Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu.

Sutan Riska menjelaskan, pihaknya telah membuat Gerakan Inovasi Untuk Dharmasraya (AKSI-UDHA) untuk memberikan motivasi berinovasi bagi perangkat daerah dan masyarakat melalui lomba inovasi daerah. Lomba ini juga bertujuan untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas kematangan inovasi daerah.

Sementara itu, berdasarkan keterangan Kepala Bapppeda, Pariyanto, Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2021 telah mengajukan 19 inovasi untuk meraih predikat “Kabupaten Inovatif” kepada Badan Penelitian dan Pembangunan (Balitbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Adapun dari 19 inovasi itu, 4 diantaranya merupakan inovasi unggulan, yakni, OK TBC (Optimis Kejar Eliminasi TBC) dari Dinas Kesehatan, GL Pro Sasabesa (Gerakan Lansia Produktif Saiyo Sakato Beringin Sakti) dari Dinas Sosial, Siampuh (Sistem Informasi Aman Mengurangi Jarak Tempuh) dari DPMPTSP, dan Spensa Berbagi (SMP 1 Pulau Punjung Berbasis Digital).

Menurut Pariyanto, selain kualitas dan kuantitas inovasi daerah, yang menjadi kriteria penilaian Inovatif Government Award (IGA)  adalah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Realisasi Investasi Daerah, Penurunan Angka Kemiskinan, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Roadmap Sistem Informasi Daerah (SIDA) dan Kajian dan Penilitian Daerah.

Berhasil meraih predikat Kabupaten Inovatif, Dharmasraya membukukan skor 48.00. Sedangkan untuk menjadi Kabupaten Sangat Inovatif setidaknya dibutuhkan skor 60,01. Untuk mewujudkan itu, sebagaimana pesan Bupati Sutan Riska, Pariyanto mengatakan perlu komitmen dan kerjasama stekholder, terutama seluruh perangkat daerah dan ASN selaku pemberi pelayanan publik.(elda)

Malang.Lintas Media News.

Sebanyak 35 saksi telah di periksa oleh penyidik, baik dari internal atau anggota Polri maupun dari eksternal yang diduga terlibat dalam peristiwa di stadion Kanjuruhan. Hal ini disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (5/10/2022), di Mapolres Malang. 

Kadiv Humas Polri mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam rapat tersebut tim Investigasi menyampaikan terkait progress yang sudah dicapai. Antara lain adalah yang pertama tim audit investigasi dari Irwasum maupun propam. 

"Saat ini dari Irwasum maupun Propam sudah melakukan pemeriksaan terhadap 31 anggota Polri. Dari 31 anggota Polri tersebut, belum selesai dilanjutkan juga pemeriksaan pada malam hari ini karena sesuai dengan arahan bapak Kapolri, ada beberapa hal yang harus betul-betul didalami," paparnya

Lanjut Irjen Pol Dedi menjelaskan, dalam penanganan kasus ini diperlukan ketelitian, kehati-hatian, dan kecermatan yang dilakukan oleh tim ini harus betul-betul menjadi standar. 

"Dari tim penyidik, juga sudah melaporkan kepada bapak Kapolri tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam beberapa hari ini. Antara lain pemeriksaan para saksi sudah 35 saksi yang sudah dimintai keterangan, baik saksi internal artinya bahwa anggota Polri yang juga terlibat di dalam kegiatan pengamanan di Stadion Kanjuruhan, maupun saksi dari eksternal," lanjutnya. 

Kadiv Humas menuturkan, terkait pemeriksaan saksi eksternal, pihaknya juga masih ada beberapa hal yang perlu didalami. Pendalaman-pendalaman oleh tim harus dilakukan pada malam hari ini dan juga besok.

"Sehingga rekan-rekan mungkin besok baru akan saya sampaikan tentang progress, baik dari tim audit investigasi yang dilakukan oleh Propam maupun Irwasum, juga tim sidik. Dalam hal ini gabungan dari Bareskrim maupun dari Polda Jawa Timur," pungkasnya.(rls)

Polda Sumatera Barat menginisiasi doa bersama dengan Forkopimda Sumbar, insan sepakbola di Kota Padang menggelar doa bersama dalam rangka kegiatan solidaritas dan keprihatinan atas insiden di lapangan sepak bola Kanjuruhan Malang, Jawa Timur.

Kegiatan diawali dengan shalat isya berjemaah, dilanjutkan dengan shalat ghaib. Kemudian membacakan shalawat nabi, dilanjutkan dengan mebaca surat yasin dan diakhiri dengan doa bersama, Selasa (4/10) di Mesjid Ar Rahman Polda Sumbar. 

Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si dalam sambutannya mengatakan, duka mendalam baru-baru ini menyelimuti pesepakbolaan Indonesia bahkan seluruh pecinta sepak bola dunia turut berduka dalam insiden yang terjadi di stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada 1 Oktober 2022.

Dimana, suporter dan kepolisian menjadi korban dari peristiwa tersebut sebanyak 125 orang meninggal dunia sementara korban luka-luka mencapai 323 orang.

"Untuk itu, kita hadir di sini bersama turut berbela sungkawa, mari kita doakan semoga arwah korban insiden Kanjuruhan, diterima di sisi-nya dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan dalam musibah ini, dan untuk para korban yang luka-luka semoga segera diberikan kesembuhan dan dapat beraktifitas seperti sedia kala. Aamiin," ucap Wakapolda membacakan amanat Kapolda Sumbar. 

Ia berharap, agar kita semua dapat saling menjaga dan jadikan peristiwa ini sebagai intropeksi bagi kita agar setiap pertandingan berjalan dengan kondusif dan hal serupa tidak terjadi di Sumatera Barat pada khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya.

"Harapan kita semua insiden di Stadion Kanjuruhan adalah insiden terakhir persepakbolaan di tanah air jangan sampai ada lagi insiden seperti ini di masa yang akan datang," harapnya.

Dalam kegiatan doa bersama ini, juga dihadiri oleh fans dan suporter dari Semen Padang FC, suporter Arema FC di Padang, serta anak-anak dari Panti Asuhan.

Sementara, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, S.Ik menyebut, kegiatan doa bersama ini akan dilaksanakan selama lima hari mendatang. 

"Kegiatan ini, mulai malam ini sampai dengan terakhir malam minggu. Jadi lima hari berturut turut kita laksanakan dengan target jemaah kurang lebih 1.000 orang setiap malam, kita prioritaskan setiap malamnya yaitu untuk penggemar sepakbola, khususnya suporter pendukung dari Semen Padang FC," ujarnya.(*)

Lintasnedianews.com,Dharmasraya, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan bersama unsur Forkopimda meninjau persiapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak 2022 di Nagari IV Koto Pulau Punjung dan Nagari Sungai Kambuik, Kecamatan Pulau Punjung, Selasa (4/10/2022).

Dalam kunjungan tersebut Sutan Riska didampingi Kapolres AKBP Nurhadiansyah, Kajari M Harris Hasbullah, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Hasto Kuncoro, dan Camat Pulau Punjung. 

Dihadapan Panitia Pemilihan Nagari, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu meminta kepada panitia penyelenggara agar dapat bekerja secara maksimal dan transparan agar terciptanya pilwana yang jujur dan adil. 

Kemudian, dengan waktu yang tidak lama lagi Sutan Riska berpesan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasinya antara panitia, Polri dan TNI serta pihak terkait lainnya. 

"Kehadiran kami disini adalah bentuk dukungan penuh kepada panita agar bagaimana penyelenggaraan pilwana tahun ini dapat berjalan sukses tanpa ada kendala yang berarti dilapangan," bebernya. 

Menurut Sutan, hal yang tidak kalah penting dalam suksesnya penyelenggaraan pilwana adalah bagaimana persiapan hingga pendistribusian logistik harus benar-benar menjadi perhatian panitia ditingkat nagari. 

"Panitia harus memastikan percetakan surat suara harus segera dituntaskan, begitu juga logistik lainnya seperti kotak dan bilik suara harus sudah siap. Dan yang paling penting bagaiamana pendistribusiannya, ini sudah dipetakan mana saja daerah-daerah yang rawan banjir dan longsor, terlebih saat ini dalam musim hujan," ungkap bupati dua periode itu. 

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Hasto Kuncoro menambahkan sebayak 131 calon telah ditetapkan sebagai calon wali nagari yang akan bertarung di 43 nagari yang melaksanakan Pilwana serentak 2020.

Sesuai tahapan Pilwana yang sedang berjalan saat ini adalah masa kampanye yang sudah dimulai 1 sampai 16 Oktober, masa tenang 17 sampai 19 Oktober. Sedangkan Pemungutan dan penghitungan suara digelar 20 Oktober. 

Selanjutnya, Bamus nagari menyampaikan calon walinagari terpilih kepada bupati 21 Oktober 2022, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan 22 Oktober sampai 21 November. Sedangkan pelantikan walinagari terpilih 8 Desember 2022..

Pemkab Dharmasraya berharap seluruh masyarakat serta pihak terkait mendukung pemilihan wali nagari serentak 2022 agar terlaksana secara demokrasi, jujur dan adil, serta berjalan aman dan kondusif.(elda)

Hari kedua kunjungan tim pendamping TP2 Desa Wisata (Elvis Kasmir, Mona Sisca, Adi Kurniawan dan Yuliza Zen) bekerja sama dengan Dinas Pariwisata (dispar)  Provinsi Sumatera di dampingi Dispar Tanah Datar mengadakan pertemuan dengan warga di kantor Walingari Sumpur, Selasa (4/10) Desa Wisata Kampung Minang, Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuah Selatan 

Tim monev , Elvis Kasmir mengatakan "kegiatan ini bertujuan mendengarkan curhatan masyarakat terkait tentang kendala dan harapan potensi pariwisata di nagari Sumpur mulai dari pengembangan kelembagaan pariwisata, potensi komoditi agro wisata (sawo & ikan bilih) hingga branding produk agrowisata nagari Sumpur."

Diskusi hangat tersebut dipandu langsung oleh Ketua Pokdarwis Sumpur, Zuherman bersama Walinagari Sumpur Edo Hendrico,ST. 

"Kita mengajak beberapa lapisan masyarakat mulai dari LPM, Petani buah Sawo, dan nelayan ikan bilih, perwakilan dinas pertanian dan peternakan tanah datar untuk duduk bersama mencari solusi kendala pengembangan agrowisata di Nagari Sumpur, semoga dengan adanya nota kesepahaman yang di buat TP2 (tim pemberdayaan dan pendampingan) Desa wisata Sumbar  bisa mengurai permasalahan yang selama ini kami hadapi " ujar Edo Hendrico.

Tim TP2 Sumbar , Adi Kurniawan, pakar di bidang kelembagaan pariwisata pokdarwis yang juga direktur Green Talao Park,  Pariaman ini membeberkan trik bagaimana membangun program pariwisata secara swadaya dan mandiri bersama local champion Nagari Sumpur.

"Ada tiga konsep wisata yaitu something to see, something to do, dan something to buy, yaitu kita harus tau apa potensi yang ada di tempat kita,  ada komoditi unggulan dan paket wisata kebudayaan nagari dan yang pasti ada perputaran uang dari hasil komoditi unggulan agro wisata yang kita jual disini".  Jelas Adi.

Yuliza Zen tim TP2 Dewi Sumbar juga ikut membagikan pengalamannya merintis  dan mengembangkan desa wisata Kubu Gadang, Tanah Datar. 

Akhir acara, Tim TP2 Desa Wisata sumbar merangkum dan  sepakat mendatangani nota kesepahaman pengembangan desa wisata agro yang mana isi nya adalah sebagai berikut ;

1. Pengembangan sentra pengelolaan destinasi agro

2. Pembuatan regulasi pengelolaan dan pengembangan kawasan agrowisata Sumpur

3. Penguatan Kelembagaan pariwisata

4. Re-branding produk agrowisata, Storynomic, dan konten promosi pariwisata

5. Pembenahan segmentasi pasar 

6. Pengembangan aktifitas produk agrowisata sebagai daya tarik

7. Haki Produk agrowisata

8. Event desa wisata agro

9. Program Incubator produk agrowisata

10. Pembangunan pusat informasi Pariwisata Sumpur

11. Peningkatan kualitas SDM dan Quality kontrol produk agrowisata.

Nota kesepahaman ini nanti nya akan diserahkan kepada Dinas Pariwisata Sumbar sebagai bahan rujukan  realisasi  program Agrowisata  yang outputnya berimbas terhadap peningkatan ekonomi masyakat setempat. (rls)

Meski harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax-92 sudah turun sejak Sabtu (1/10/2022), tapi 346 lokasi Pertashop di Sumatera Barat (Sumbar), masih mengalami penurunan omzet. Kondisi ini, membuat pengelola Pertashop membentuk wadah berhimpun yang dinamakan  "Pertashop Sumbar Bersatu", untuk menyampaikan aspirasi kepada Kementerian ESDM, Kemendagri, BPH Migas, Kementerian BUMN, Pertamina, DPR, dan pihak terkait.

"Sejak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Agustus alu, omzet penjualan di Pertashop turun drastis. Penurunan omzet Pertashop berkisar 50 hingga 60 persen, bahkan lebih. Kondisi ini, terjadi hingga kini, walau harga Pertama sedikit turun. Sehingga, banyak  Mitra Pertashop, kewalahan memenuhi biaya operasional, termasuk pembayaran pembiayaan," kata Ketua Umum Pertashop Sumbar Bersatu, Ramadanur, didampingi Sekretaris Umum, M Fajar Rillah Vesky, dan Bendahara Umum Fathiza Rahmi, dalam siaran pers kemaren.

Ramadanur mengatakan, anggota Pertashop Sumbar Bersatu, pada Rabu lalu (28/9/2022), sudah menggelar temu ramah dan diskusi di Novotel Bukittinggi, terkait kondisi Pertashop, setelah dua kali kenaikan harga BBM di Indonesia. Dalam diskusi itu, mencuat persoalan lebarnya disparitas harga BBM jenis Pertamax-92 yang dijual di Pertashop, dengan BBM jenis Pertalite yang dijual di SPBU maupun kios-kios pedagang eceran. 

"Kami berharap, disparitas harga Pertamax-92 dan Pertalite yang begitu lebar, dapat diperkecil," kata Ramadanur. "Iya, besar harapan kami, agar harga Pertamax-92 terjangkau oleh masyarakat di perdesaan, tempat Pertashop banyak berada. Apalagi, seperti pernah disampaikan Dirut Pertamina, Ibu Nicke Widyawati, Pertashop itu bersifat affordability, karena harganya  terjangkau oleh masyarakat," tukuk Fajar Rillah Vesky.

Selain persoalan disparitas harga, pengurus dan anggota Pertashop Sumbar Bersatu, meminta agar perpanjangan kontrak atau pengurusan dokumen kontrak Pertashop kembali ke persyaratan awal. Yakni, Surat Rekomendasi Desa atau Nagari, ada Badan Usaha sehingga ada NPWP, dan memenuhi standar HSSE Pertamina. Karena tidak memungkinkan bagi Mitra Pertashop, memiliki syarat kontrak seperti SLF (Sertifikat Laik Fungsi) untuk pendirian SPBU. Sepatutnya, persyaratan pendirian Pertashop sampai PBG saja.

"Ada banyak aspirasi disampaikan teman-teman Mitra Pertashop, dalam temu ramah Pertashop Sumbar Bersatu di Bukittingi. Nanti, aspirasi itu akan kami sampaikan tertulis kepada stakholders terkait. Yang jelas, kami berterima kasih kepada SAM Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumbar, karena sudah menghadiri temu ramah Pertashop Sumbar Bersatu di Bukittinggi," kata Ramadanur.

Dalam temu ramah Pertashop Sumbar Bersatu di Bukittinggi, Sales Area Manager (SAM) Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumbar, Narotama Aulia Fazri, menyampaikan, Sumbar merupakan provinsi paling banyak memiliki Pertashop di Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), yang meliputi Sumut, Sumbar, Riau, dan Jambi. Sampai September 2022, jumlah Pertashop di Sumbar mencapai 346 lokasi. Satu lokasi, rata-rata punya satu modular,  tapi ada juga yang dua modular.

"Sampai September 2022, di Sumbar sudah terdapat 346 titik Pertashop. Paling banyak dari provinsi lain di Sumbagut. Keberadaan Pertashop telah menjangkau penduduk yang berada di wilayah sangat jauh. Karenanya, Pertamina tetap memikirkan kondisi Pertashop. Apalagi penjualan di Pertashop menjadi bumper penjualan Pertamina," kata Narotama Aulia Fazri.

Narotama mengatakan, saat ini, memang terjadi penurunan penjualan BBM Non Subsidi di Sumbar, termasuk penjualan BBM di Pertashop. Untuk itu, Pertamina Sumbar berusaha menumbuhkan ekosistem bisnis di Pertashop, bekerjasama dengan PT. Pupuk Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Perseroan.Tbk. "Kita berupaya mengintegrasikan Pertashop dengan Pupuk Indonesia dan BRILink," kata Narotama. (rls)

Untuk lebih cermat ladam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD)  provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melakukan Workshop

Testing pedoman penyusunan APBD taken 2023 Dan pembagian DAU serta DBH sesuai UU 1 tahun 2022.

Acara workshop tersebut dilakukan selama 4 hari, 3-6 Oktober 2022, di hotel Balirung Jakarta, dengan menghadirkan Rektor Universitas Respati Indonesia Prof. Dr. Tri Budi W. Rahardjo, drg, MS dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri tahun 2020

Dr. Hari Nur Cahya Murni, serta dari KPU-RI.

Acara workshop dihadiri anggota dan dibuka langsung ketua DPRD Sumbar Supardi, didampingi wakil ketua Suwirpen Suib dan Indra Dt. Rajo Lelo serta sekretaris dewan Raflis.

Pada kesempatan tersebut ketua DPRD Sumbar mengatakan, kegiatan ini merupakan yang ke-4 dalam tahun 2022, dan ke-18 kalinya bagi Anggita DPRD Sumbar periode 2019-2014, dan semua evaluasi dari hasil Bintek yang telah dikuti selama ini.

Selain perlu evaluasi mendalam, sesuai kebutuhan daerah, minat peserta, kualifikasi narasumber, tempat penyelenggaraan dan lainnya.

Pada Bintek kali ini ada 2 hal pembahasan utama, yakni, tentang penyusuna APBD tahun 2023, pendalaman UU nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD dan bagaimana penerapannya dalam penyusunan APBD 2023, serta tata kelola penyelenggaran pemilu serentak tahun 2024.

"Pada topik pertama kita focus pada pendalaman penyusunan APBD tahun 2023, karena banyak yang perlu kita dalami dari narasumber, sesuai dengan agenda pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam PP nomor 11 tahun 2019," tutur Supardi.

Ditambahkannya, DPRD bersama pemerintah daerah Sumatera Barat,sat ini telah menyepakati Thun 2023, dalam waktu dekat akan membahas Ranperda APBD 2023, namun sampai saat ini Mentri dalam negri belum lagi menetapkan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD 2023.

Selain pembahasan hal tersebut, berdasarkan informasi yang berkembang, adanya alokasi untuk pendidikan agama, dimana selama ini bukan menjadi tanggung jawab provinsi, maka perlu dibahas mendalam, apakah masih dalam 20% anggaran pendidikan, atau ada tambahan alokasi biaya, dengan bentuk bagaimana, sehingga tidak berbenturan dan melanggar aturan.

"Kegiatannya juga harus dijelaskan, apakah menjadi kegiatan OPD terkait atau dalam bentuk BKK," tambah Supardi lagi.

Pembukaan workshop, dilanjutkan dengan pemberian materi dari narasumber, disimak dan ditanggapi serius peserta, sehingga diskusi berlangsung hangat, guna pembahasan APBD sesuai harapan dan aturan, guna kepentingan masyarakat Sumatera Barat.(rls/St)

 Untuk memantapkan laporan keuangan bagi pengurus koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang mengadakan pelatihan Standarisasi Keuangan yang diikuti oleh segenap pengurus koperasi yang ada di Kota Padang yang diselenggarakan di Hotel Padang dari tanggal 4 - 6 Oktober 2022.

Ketua Dekopinda Kota Padang Irwan Basir Dt  Rajo Alam, SH MM yang hadir pada pembukaan acara, dalam sambutannya menyampaikan pelaporan keuangan yang bersih dan transparan bagi sebuah koperasi adalah faktor yang sangat fital sekali dalam meraih kepercayaan dari anggota koperasi dan masyarakat. Tidak berjalannya sebuah koperasi atau mati surinya sebuah koperasi salah satu penyebanya adalah dari pelaporan keuangan yang tidak transparan atau tidak jelas dari pengelolanya. Untuk itu Dekopinda sangat mendukung sekali  dengan adanya Pelatihan Standarisasi Keuangan bagi pengurus koperasi yang digelar oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang ini.

"Sebagaimana kita ketahui, pelaporan keuangan yang bersih dan transparan bagi sebuah koperasi adalah faktor yang sangat urgen sekali dalam meraih kepercayaan dari anggota koperasi dan masyarakat. Jika selama ini banyak terjadi permasalahan dalam tubuh koperasi baik itu koperasi pemerintah dan konvensional salah satu penyebabnya adalah dari masalah pelaporan keuangannya yang tidak jelas atau tidak transparan. Ada koperasi yang berhenti di tengah jalan atau ada yang mati suri, dan banyak anggotanya yang keluar, salah satu penyebabnya ya itu tadi, pelaporan keuangan dari pengurus atau pengelolanya yang tidak transparan. Jadi saya sangat mendukung sekali diadakan pelatihan ini oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang," ucap Irwan Basir.

Lebih lanjut dikatakan, Standarisasi Keuangan  yang disajikan hendaknya juga harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baik tentang standar pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangannya. Dan koperasi hendaknya juga berpedoman dengan itu meski nanti disesuaikan dengan keadaan kondisi masing-masing koperasi sesuai dengan yang diputuskan dalam rapat anggota.

"Standarisasi Keuangan  yang disajikan dalam lembaga koperasi hendaknya juga harus mengacu dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baik tentang standar pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangannya. Meski nantinya dicocokkan dengan keadaan kondisi masing-masing koperasi sesuai dengan yang diputuskan dalam rapat anggota," ujar tokoh yang juga Ketua DPD LPM Kota Padang ini.

Di samping itu, mantan Kabid Linjamsos Dinas Sosial.Propinsi Sumbar ini juga menambahkan, di era kemajuan teknologi dan internet ini, sudah banyak koperasi di Indonesia yang laporan keuangannya sudah beralih kearah digitalisasi. Kalau bisa seluruh koperasi yang ada di Kota Padang terutama koperasi lembaga pemerintahan atau Badan Usaha Milik Pemeintah memanfaatkan teknologi untuk membuat pelaporan keuangan secara digitalisasi. Keuntungannya sangat banyak, disamping lebih transparan juga sangat memudahkan pengurus dalam mengelola laporan keuangan dengan lebih cepat dan akurat.

"Sekarang semuanya sudah berbasis internet. Pengurus Koperasi hendaknya bisa memanfaatkan kemajuan  teknologi tersebut. Saat ini sudah banyak koperasi di Indonesia yang pengelolaan keuangannya sudah beralih kearah digitalisasi. Kalau bisa seluruh koperasi yang ada di Kota Padang terutama koperasi lembaga pemerintahan atau Badan Usaha Milik Pemerintah juga memanfaatkan teknologi untuk membuat pelaporan keuangan secara digitalisasi tersebut, termasuk koperasi konvensional. Keuntungan dengan digitalisasi ini sangat banyak, disamping lebih transparan juga sangat memudahkan pengurus dalam mengelola laporan keuangan dengan lebih cepat dan akurat," tukas Irwan Basir lagi.

Di akhir sambutannya Ketua Dekopinda ini mengucapkan selamat mengikuti pelatihan bagi seluruh peserta agar ilmu yang didapat dapat diaplikasikan di lembaga koperasi masing-masing. Dekopinda dan Dinas Koperasi UMKM Kota Padang akan selalu bersinergi memajukan Koperasi di Kota Padang ini.

Kegiatan yang dibuka oleh Kadis Koperasi dan UMKM Kota Padang ini akan berlangsung selama tiga hari dan diikuti oleh bagian keuangan dari lembaga Koperasi yang ada di Kota Padang. 

Kabid Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Jamilus S.Ag, MM menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Ketua Dekopinda Kota Padang yang telah memberikan arahan dan masukan bagi para peserta. Selaku Dewan Koperasi, Dekopinda adalah induk bagi lembaga koperasi yang ada di Kota Padang. Dan bersama-sama pemerintah nantinya akan berusaha memajukan Koperasi di Kota Padang. (rls)

Lintasmedianews.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan bertindak selaku pembina Apel Gabungan bulan Oktober, di halaman kantor Bupati Dharmasraya, Senin, (03/10/22).

Apel gabungan diikuti Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD dan ASN di lingkungan Pemkab Dharmasraya.

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan bahwa di sela kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Barat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas menyempatkan diri melakukan silaturahmi dengan jajaran Pemkab Dharmasraya pada Senin malam tanggal 26 September 2022 lalu.

Walaupun rencananya MenPan akan menjadi Pembina Apel pada tanggal 27 September, namun dikarenakan ada kegiatan di Jakarta maka apelnya tidak jadi dilaksanakan.

“Dalam wejangan yang beliau sampaikan yaitu mengajak agar seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat terus berinovasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Sebab inovasi merupakan roh dari jalannya birokrasi, selain itu mall pelayanan publik yang menjadi model integrasi pelayanan diseluruh daerah saat ini merupakan adopsi dari yang dilakukan Pemkab Banyuwangi di era kepemimpinan beliau. Termasuk juga dengan e-katalog lokal juga ide beliau sewaktu menjadi Ketua LKPP,” kata Bupati dalam sambutannya.

Terkait permasalahan tenaga honorer, Menteri PAN-RV berjanji akan member penyelesaian yang berkeadilan. Baik bagi pemerintah daerah maupun honorer itu sendiri. 

Sutan Riska juga mengingatkan kembali, bahwa saat ini di Kabupaten Dharmasraya sedang berlangsung masa kampanye pemilihan Walinagari

Terhadap nagari yang akan menyelenggarakan pemilihan wali nagari (Pilwana) yang sudah dimulai dari tanggal 1 Oktober kemarin sampai dengan 16 Oktober 2022 nanti, serta hari H pemilihannya In Shaa Allah akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2022 nanti secara serentak. Terhadap  43 nagari se-Kabupaten Dharmasraya. 

“Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada seluruh ASN dan Non ASN agar dapat mensukseskan pelaksanaan Pilwana ini di lingkungan masing-masing. Dan menjaga netralitas kita, sehingga menimbulkan rasa aman di tengah masyarakat,” himbau Bupati yang juga Ketua APKASI itu.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata cara dan pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Maka pada tahun 2022 ini akan dilakukan penilaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemkab Dharmasraya.

Oleh sebab itu, dihimbau kepada seluruh ASN agar dapat mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Serta mengisi data pengembangan kompetensi, serta melihat kebenaran data masing-masing PNS pada IP ASN. Sehingga apabila terdapat kesalahan data dapat melaporkannya ke BKPSDM.

Selain itu juga Bupati mengatakan bahwa capaian PAD keadaan 28 September 2022 terealisasi 71,60 persen. Dari 7 objek pajak semua terealisasi diatas 90 persen, dan 3 objek pajak lagi terealisasi masih dibawah 50 persen. Yakni pajak sarang burung wallet, BPHTB dan PBB. 

Untuk itu, Bupati mengharapkan seluruh kecamatan untuk mengingatkan kepada seluruh nagari terkait pembayaran PBB. Dari retribusi daerah capaian masih sangat kecil, bahkan masih ada OPD yang realisasi pendapatannya dibawah 50 persen. 

Sedangkan realisasi anggaran belanja daerah keadaan 30 September adalah 58,49 persen. Realisasi belanja daerah ini masih tergolong rendah. Padahal Bulan Oktober ini kita sudah memasuki awal triwulan ke-empat, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang seharusnya target belanja daerah kita sudah lebih dari 70 persen.

“Saya minta dalam waktu dekat adakan rapat RFK, kita bahas kenapa angka deviasi tinggi . Dan kepada seluruh OPD agar dapat memaksimalkan target PAD serta serapan anggarannya. Sehingga realisasi keuangan dan realisasi fisik kita dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya,” tegas Bupati lagi.

Selain itu, menyikapi belum stabilnya penerimaan transfer pusat kepada daerah pada tahun 2023, Sutan Riska meminta Sekda dan jajaran untuk menyikapinya dengan untuk menggali potensi penerimaan yang ada. 

“Mulai sekarang saya minta kepada seluruh OPD dapat mencari terobosan baru, bagaimana supaya PAD kita meningkat sesuai arahan Mendagri sewaktu Rakernas Bupati di Bogor,” terang Bupati.

Sementara Ranperda Anggaran Perubahan tahun 2022 sedang dievaluasi oleh Gubernur Sumatera Barat. Dan hasil evaluasi tersebut akan segera ditindak-lanjuti untuk disampaikan kembali kepada Gubernur Sumatera Barat untuk mendapatkan rekomendasi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya. 

Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Perubahan tahun anggaran 2022 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tersebut, kami mengajak semua OPD untuk segera mengambil langkah-langkah percepatan pemanfaatan anggaran yang telah dialokasikan di masing-masing OPD. Sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Dharmasraya.(elda)

Lintasmedianews.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang diwakili Sekda Dharmasraya, Adlisman menghadiri acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022. Acara ini dihadiri oleh Forkopimda, diantaranya Ketua DPRD Dharmasraya, Paryanto, Kepala OPD, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya, Taufik Amnul Hayat, camat dan undangan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Hotel Sakato Jaya, Senin, (03/10/22).

Dalam sambutan Sekda menyampaikan apresiasi kepada semua pihak atas upaya, dukungan dan komitmen sehingga pembangunan di Kabupaten Dharmasraya dapat berjalan dengan baik. Apresiasi juga disampaikan kepada BPS Kabupaten Dharmasraya sebagai instansi terpercaya dalam memotret indicator pembangunan yang valid, akurat dan berkualitas. 

Selain itu, Sekda mengatakan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi peliknya ketidakpastian ekonomi. Negara-negara di dunia pun dihadapkan pada keputusan yang sulit untuk bisa menjaga stabilitas ekonominya. Hal itu membuat terjadinya lonjakan harga pada komoditas pangan dan energi. Sehingga laju inflasi pun semakin tinggi, baik di Negara-negara maju maupun berkembang. Dalam menghadapi tantangan yang timbul dari ketidak-pastian ekonomi global tersebut, diperlukan data berkualitas dalam pengambilan kebijakan yang tepat.

“Dalam upaya mendapatkan data yang berkulitas tersebut, tahun 2022 ini ada dua kegiatan besar yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Pendataan sensus penduduk lanjutan yang baru selesai dilaksanakan, dan pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 14 November tahun 2022 ini,” kata Sekda.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS tidak akan berjalan dengan lancar tanpa kolaborasi bersama. Untuk itu Sekda menghimbau agar dapat membangun kolaborasi yang baik dengan semua pihak. Baik di tingkat kabupaten hingga level nagari.

Sesuai dengan strategi percepatan pengentasan kemiskinan, dimana pada tahun 2024 diharapkan kemiskinan ekstrim di Indonesia tertuntaskan. Demi menunjang strategi tersebut, dibutuhkan basis data yang tepat. Terbatasnya data sosial ekonomi untuk penargetan program seluruh Kementerian atau lembaga  dan Pemerintah Daerah, serta kurangnya ketepatan waktu dan keseragaman kualitas pemuktahiran data menjadi kendala dalam pelaksanaan stategi tersebut.

“Untuk itu, dengan adanya pendataan awal Regsosek ini diharapkan dapat menangkap dinamika kesejahteraan masyarakat. Dan dapat menjadi sumber data rujukan untuk mendapatkan target yang tepat. Serta integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat,” kata Sekda lagi.

Regsosek adalah bagian dari reformasi system perlindungan sosial yang konsepna telah dirancang sejak tahun 2020. Pemerintah merasakan bahwa pelaksanaan perlindungan sosial perlu perbaikan. Bantuan sosial, sebagai bagian dari perlindungan sosial, harus disalurkan tepat sasaran pada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Termasuk yang terkena guncangan seperti pandemic covid-19. Sehingga perlu menjadi perhatian Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. 

“Pada pelaksanaan Regsosek di Kabupaten Dharmasraya ini, saya berpesan agar Badan Pusat statistic Kabupaten Dharmasraya dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kepada seluruh pihak terkait, OPD, jajaran pemerintah daerah hingga level terkevul, saya minta untuk turut mendukung dan ikut berkontribusi pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Demi tercapainya data sosial dan ekonomi yang berkualitas di Kabupaten Dharmasraya,” himbau Sekda lagi.

Dan kepada seluruh masyarakat, Sekda meminta agar dapat menerima dengan baik petugas pencacah di rumah kita. Berikan seluruh data yang diminta, serta jawablah dengan benar dan jujur seluruh pertanyaan petugas. Jawaban kita semua akan menjadi landasan pembangun Kabupaten Dharmasraya tercinta. Menuju Kabupaten Dharmasraya terbaik di Sumatera Barat. (elda)

Lintasmediannews.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan bersama dengan Forkopimda Dharmasraya menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Singgalang tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Mapolres Dharmasraya, Senin, (03/10/22). 

Operasi Zebra Singgalang tahun 2022 dimulai dari tanggal 3 Oktober dan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022 mendatang. 

Operasi lalu lintas yang rutin digelar oleh pihak Kepolisian agar para pengguna jalan patuh terhadap aturan lalu lintas dan rambu-rambu yang berlaku. Dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Kegiatan ini juga dilaksanakan secara humanis, dan melibatkan pihak TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD dan lainnya di jajaran Pemkab Dharmasraya.

Bupati berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Dharmasraya agar dapat mendukung penuh Operasi Zebra Singgalang ini. Dan dapat mematuhi semua aturan yang berlaku di jalan raya.

 

"Saya berharap semua masyarakat Kabupaten Dharmasraya dapat mendukung operasi ini. Tolong ikuti aturan dan ketentuan dalam berkendara di jalan raya, karena semua aturan yang dibuat adalah untuk kepentingan dan keselamatan kita dalam berkendara di jalan," pungkas Bupati.(elda)

Lintasnedianews com,DHARMASRAYA – Setelah beberapa tahun terhalang Pandemi Covid-19, Pemkab kembali menggelar perhelatan akbar Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XI Tingkat Kabupaten Dharmasraya. Perhelatan akbar dan ditunggu-tunggu masyarakat ini akan dilangsungkan pada tanggal 10-12 November 2022, di Kecamatan Padang Laweh.

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menghimbau seluruh OPD, Camat dan seluruh masyarakat Kabupaten Dharmasraya agar dapat menyukseskan pelaksanaan MTQ Agar perhelatan akbar ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

“Saya himbau kepada sleuruh OPD, Camat dan instansi terkait agar dapat turut serta menyukseskan pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Dharmasraya di Kecamatan Padang Laweh yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 November mendatang", ujar Sutan Riska, saat mengambil Apel Gabungan, di halaman Kantor Bupati setempat, Senin (03/10/2022)

Kata Sutan Riska, evant keagamaan ini sudah lama tidak terlaksana, dan baru tahun ini dapat terlaksana. Oleh karena itu, Ia meminta diselenggarakan dengan semeriah mungkin, dan melibatkan seluruh masyarakat Kabupaten Dharmasraya. 

"Saya berharap MTQ Kabupaten pada tahun ini dapat terlaksana dengan lancar, sukses dan lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya, Serta membawa pengaruh positif untuk masyarakat Kabupaten Dharmasraya", pungkas Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu. (elda)