Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar sangat mendukung usaha pembuatan rendang yang dilakukan Koperasi Anak Nagari Minang Kabau, dalam mempertahankan budaya tradisional.

Koperasi Anak Nagari Minang Kabau merupakan koperasi pemasaran UMKM yang ada di Sumatera Barat, dengan menitik beratkan pada pemasaran Kuliner, fashion, kriya, budaya, pariwisata, dan jasa.

Pada saat pertemuan dengan anggota dan pengurus koperasi Anak Nagari Minang Kabau ketua DPRD Sumbar Supardi dengan tegas mengatakan pemerintah harus mendukung usaha dan upaya masyarakat dalam usaha produksi berbagai hal, termasuk rendang yang merupakan makanan tradisional Minang Kabau.

Jika berbicara rendang, bukan hanya hasil masakannya saja yang bisa dijual, namun proses pembuatannya juga bisa dijadikan produk wisata, jika dimasak dengan cara tradisional seperti orang tua-tua terdahulu.

Rendang akan semakin nikmat jika dimasak mempergunakan tunggu yang apinya marak dengan mempergunakan kayu bakar, jauh lebih nikmat dibandingkan jika dimasak memakai kompor gas.

Usaha kuliner, khususnya pembuatan rendang harus mendapat dukungan pemerintah, dan jangan sampai pemerintah malah membuat sebuah badan usaha sendiri dalam melakukan produk ini, sehingga sektor UMKM menjadi mati.

"Pemerintah harus mendukung pengembangan semua sektor UMKM, khususnya usaha pengembangan pembuatan rendang serta peluang pemasarannya, jangan sampai pemerintah membuat usaha pula untuk hal ini, tapi harus men-suport usaha masyarakat yang sudah ada," tegas Supardi saat pertemuan, Jumat (3/5/2022), malam.

Lebih jauh ditambahkan Supardi, untuk rendang itu sendiri merupakan kuliner unik yang tahan cukup lama dan memiliki cita rasa berbagai pula, berdasarkan daerah dimana rendang itu dimasak.

"Rendang itu memiliki cita rasa luar biasa dan berbeda-beda, untuk daerah Payakumbuh saja, masing-masing daerah cita rasanya berbeda, antara koto Godang, dengan lainnya, namun rendang itu akan terasa nikmat jika dimasa dengan tungku, itu juga bisa dijual menjadi kegiatan wisata," tutur Supardi.

Saat pertemuan dengan Koperasi Nak Nagari Minang Kabau juga tampak hadir anggota DPRD Sumbar Yusuf Abit, Kadis Perindag Sumbar Asben Hendri, coach pariwisata Andiko Jumaril, dan dari Aprindo Sumbar Darmawi serta Rinaldi.(St/rls)

 Plt Ketua umum KONI Sumbar Hamdanus di depan peserta dan undangan Muskab KONI Agam tegas mengatakan, tidak ingin pelaksanaan pekan olahraga provinsi Sumatera Barat tertunda.

Alasan tidak ingin Porprov Tertunda berkaitan dengan prestasi atlet dan persiapan PON mendatang.

"KONI Sumbar akan mengawal pelaksanaan Porprov semaksimalnya, Jangankan tertunda sebulan, seminggupun kita tak mau, jangankan seminggu seharipun kita tidak ingin, ini demi atlet, demi prestasi dan kesiapan Sumbar untuk hadapi PON Aceh Medan 2024," tegas Hamdanus, disambut tepuk tangan riuh peserta dan undangan yang memenuhi hotel Pusako Bukit Tinggi, Kamis (2/5/2022).

Selain menegaskan pelaksanaan Porprov, Hamdanus juga memberi apresiasi pada pengurus KONI Agam periode 2018-2022, karena telah melaksanakan kegiatan dan menjalankan roda organisasi dengan baik, serta memiliki kordinasi harmonis dengan Pemkab Agam.

Hamdanus juga berpesan, agar ketua umum KONI Agam terpilih nantinya apa yang sudah dilakukan sebelumnya, guna peningkatan prestasi olahraga, khususnya dalam menghadapi Porprov 2023 mendatang.

"Kami memberi apresiasi yang tinggi pada teman-teman pengurus KONI Agama priode 2018-2022, karena sangat baik melakukan pembinaan olahraga daerah ini, juga hubungan baiknya dengan Pemkab Agam, dalam membina CABOR dan atlet," ucap Hamdanus.

Dalam acara Muskab KONI Agam, tampak hadir Bupati, Kadispora Agam, Ketum KONI Agam dan pengurus cabang olahraga se-kabupaten Agam, yang memiliki keyakinan ketua kedepan memiliki keinginan memajukan olahraga di daerah ini.

"Mari kita jadikan ajang Muskab menjadi silahturahmi dan keakraban, untuk bersama meningkatkan prestasi olahraga, demi nama baik kabupaten Agam khususnya dan Sumatera Barat umumnya, meskipun ada perbedaan, jangan jadikan perpecahan, namun jadikan kekuatan, karena menyatukan perbedaan untuk kekuatan adalah perintah agama, untuk kepentingan bersama," tutup Hamdanus.(***)

Lintasmedianews.com,Dharmasraya –  Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian (Kementan) baru-baru ini melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk bantuan sarana dan prasarana pertanian. Hal tersebut dibenarkan Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, ketika ditemui di ruang kerjanya, Pulau Punjung, Kamis (2/06/2022).

“Kita terus melakukan upaya berkesinambungan agar produktivitas kelapa sawit Dharmasraya dapat terjaga. Alhamdulillah, saya diwakili Kepala Dinas Pertanian telah melakukan MoU dengan Kementerian Pertanian untuk bantuan sarana dan prasarana tersebut”, ungkap Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu.

Sutan Riska yang didampingi Kepala Dinas Pertanian, Darisman, berharap, bantuan tersebut dapat meringankan biaya sarana dan prasarana pekebun yang relatif tinggi saat ini. 

"Insya Allah, muara dari bantuan ini nantinya adalah kesejahteraan petani kita yang kian meningkat," lanjut Sutan Riska

Sementara, Darisman menjelaskan, bantuan sarana dan prasarana tersebut meliputi  peningkatan jalan produksi tani seluas 100 hektare, bantuan intensifikasi pertanian berupa pupuk dan pestisida seluas 200 hektare, pelaksanaan sertifikat ISPO 50 hektare, dan bantuan pascapenen 50 hektare. 

Jika diakumulasi total bantuan yang digululirkan pemerintah pusat melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) itu jumlahnya mencapai Rp3 miliar. 

"Kita berharap melalui bantuan dapat meringankan biaya sarana dan prasarana yang tinggi saat ini, terlebih disaat harga TBS tidak relatif baik dalam kurun waktu satu bulan belakangan," terang Darisma. 

Menurutnya program sarpras BPDPKS ini sangat bermanfaat bagi petani. Misalnya, dengan adanya peningkatan jalan usaha tani tentunya akan memperlancar proses transportasi untuk kegiatan produksi seperti panen TBS, akses jalan petani atau pemanenan, hingga pengiriman TBS. 

Kemudian jalan usaha tani yang baik tentunya juga memperlancar proses transportasi untuk kegiatan perawatan tanaman seperti langsir pupuk. Sehingga biaya operasional dapat diteken yang kemudian akan meningkatkan pendapatan petani. 

Lebih lanjut dijelaskannya,

program Sarpras perkebunan kelapa sawit diberikan kepada pekebun bertujuan untuk peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit. 

Bagi para petani tentunya program ini sangat memberikan sisi positif bagi perkembangan pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, pungkasnya. (rls/elda)

Wakil Bupati Pesisir Selatan Apt Rudi Hariyansyah meresmikan Balai Perdamaian Restorative Justice Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Komplek Kantor Bupati dengan membuka selubung papan nama, didampingi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pessel Raymund Hasdianto Sitohang, SH.MH., Ketua LKAAM Pesisir Selatan Drs. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah, Pimpinan DPRD, Dandim, Kapolres dan Ketua Pengadilan Negeri Pesisir Selatan, Kamis (2/6/2022).

Setelah pembukaan selubung papan nama dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Ketua Umum LKAAM Pessel Drs. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah. “Bismillaahirrahmanirahim.. saya gunting pita ini dengan harapan seluruh anak kemenakan saya yang dimediasi di gedung ini berhasil mencapai kesepakatan perdamaian,” kata Syafrizal Ucok, yang sehari-hari adalah Staf Ahli Gubernur Sumbar Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Menurut Syafrizal Ucok, langkah Kajari Pessel menyediakan Balai Restorative Justice ini patut diapresiasi, karena ini sudah lama menjadi isi hati dari Ninik Mamak yaitu penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan. “Dalam adat Minangkabau tidak ada kusuik nan indak kasalasai, indak adoh karuah nan indak kajaniah. Langkah yang dikedepankan adalah musyawarah, menimbang sama barek dan maukua samo panjang. Ini sudah sangat sesuai dengan makna dari Restorative Justice,” kata Syafrizal Ucok, mantan Wakil Bupati Pesisir Selatan 2005-2010.

Dalam pelaksanaan Restorative Justice ini maka peran Ninik Mamak akan sangat penting, karena seluruh kemenakan pasti ada mamaknya, pasti ada penghulunya. Dengan Restorative Justice yang berbasis Ninik Mamak, maka hasilnya tentu akan sangat maksimal hingga mengawal pelaksanaan dari hasil perdamaian itu di lapangan. “Mari kita bersama-sama mensukseskan pelaksanaan Restorative Justice ini, tentunya dengan dukungan dari seluruh Forkopimda Pesisir Selatan,” ujar Syafrizal Ucok, yang hadir didampingi Pengurus LKAAM Pessel Syafri Herfindo Dt. Gamuak dan Azhar Nuri Dt. Rajo Nan Putiah.

Kajari Pesisir Selatan Raymund Hasdianto Sitohang, SH.MH mengatakan, Balai Perdamaian ini merupakan program dari Kejari Pesisir Selatan yang bertujuan sebagai tempat pelaksanaan mediasi musyarawah mufakat dan perdamaian terkait perkara yang terjadi di masyarakat. “Balai ini dapat dipergunakan untuk mediasi perkara, tidak hanya yang sudah ditangani kejaksaan tapi semua perkara yang bisa dimufakatkan, dengan didampingi jaksa dan disaksikan para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat,” ujar Raymun Hasdianto Sitohang saat meresmikan Balai Perdamaian Restorative Justice.

Dijelaskan lebih lanjut, selain jadi tempat mediasi penyelesaian masalah, tujuan lain dari Balai Perdamaian yang berlokasi di Komplek Kantor Bupati Pesisir Selatan ini  yakni agar terselesaikannya penanganan perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. “Secara prinsip Balai Perdamaian ini mewujudkan kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadilan tidak hanya bagi pelaku, korban tapi juga masyarakat dengan menghindari stigma negatif,” terangnya.

Sungguhpun begitu sambungnya, tidak semua perkara perkara yang ditangani kejaksaan yang bisa mendapatkan Restorative Justice. Ada beberapa syarat dan ketentuan yang perlu dipenuhi sebelum pemberian Restorative Justice. Adapun syarat yang dapat dilaksanakan Restorative Justice tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. “Restorative Justice bisa dilakukan apabila korban siap untuk berdamai, ancaman hukuman di bawah 5 tahun serta kerugian yang di bawah dua juta lima ratus rupiah,’’ jelasnya. (**)

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM, Rabu (1/6/2022) bertemu dengan Sultan Siak XIII Tengku Nazir bin Tengku Zainurrasyid bin Tengku Daud bin Tengku Bagus bin Sultan Syarif Hasim I. Silaturahmi yang juga dihadiri kerabat kerajaan itu berlangsung di Pekanbaru.

Salah satu yang dibicarakan di dalam pertemuan itu, persiapan penyambutan Sultan kembali ke tanah kelahiran di Kota Selatpanjang Kepulauan Meranti.

"Pada prinsipnya kita menyambut baik kedatangan Sultan Siak XIII Tengku Nazir ke Kabupaten Kepulauan Meranti dan mendukung penuh persiapan panitia bersama-sama dengan pihak pemerintah kabupaten," kata Bupati Adil.

Selain itu, terhadap beberapa saran dari para tokoh untuk Bupati Kepulauan Meranti dan Sultan Siak XIII melakukan ziarah bersama di makam-makam pendahulu di Selatpanjang, Adil pun mengiyakan.

"Nanti bisa diagendakan saran para tokoh ini. Dan memang saya sangat setuju. Kita atur waktunya," sebut Bupati Meranti itu.

Turut hadir dalam silaturahmi tersebut, penasehat hukum dan kerabat sultan, Tengku Zulfadli, Datuk OK Ahmad Kurnia, Datuk Sri Tuah Setia Amanah Datuk 50 Abdul Suhaimi Hasyim serta Datuk Zahir dan Datuk Syamsurizal Saleh dari Negeri Malaka, Malaysia. (Rls/nina).

Lintadmedianews.com, Dharmasraya-Upacara yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya secara daring yang di ikuti oleh Ketua DPRD Bersama Sekretaris Daerah,  Forkopimda Kabupaten Dharmasraya, Kepala Perangkat Daerah serta Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Dharmasraya. Upacara tersebut dipusatkan di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2022 ini di pimpin oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo di Lapangan Pancasila Kota Ende, NTT. Rabu (01/06).

Pada saat memimpin upacara terlihat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan memakai pakaian Adat Ende. Presiden Jokowi menjelaskan alasan mengapa memilih Kota Ende sebagai pusat pelaksanaan kegiatan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 sebab di Kota Ende inilah Bung Karno sang Proklamator Kemerdekaan Indonesia sekaligus bapak pendiri bangsa merenungkan dan merumuskan Pancasila, karna kota ini merupakan kota yang sangat bersejarah jelas Presiden RI Jokowi Dodo.

Dalam menyampaikan amanatnya, Presiden  Jokowi mengajak seluruh anak bangsa dimana pun berada bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila bukan hanya telah mempersatukan kita semua, Pancasila juga menjadi bintang penuntun ketika Indonesia menghadapi tantangan dan ujian dalam Sejarah Indonesia, bahwa Bangsa Negara kita bisa berdiri kokoh menjadi Negara yang kuat karna kita semua sepakat untuk berlandaskan Pancasila.(Elda)

Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila menurut Ketua Dewan Pimpinan Kota Masyarakat Pancasila Indonesia (DPK MPI) Kota Padang Firma Ragnius jangan sampai terlewatkan begitu saja.

"Hari Lahir Pancasila sarat dengan nilai - nilai penting yang terkandung didalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Firma Ragnius.

Menurutnya nilai penting terkait Pancasila harus terus digelorakan ditengah - tengah masyarakat.

Firma Ragnius menyebut, "Pancasila adalah bukti mempersatukan segala perbedaan sehingga NKRI bisa menjadi negara yang besar," sebutnya kepada media ini pada, Rabu (1/6/2022).

"Semboyan Bhineka Tunggal Ika mengikat tujuh belasan ribu pulau, tanpa memandang sekitar 652 bahasa, 1.340 suku budaya dan berbagai agama," sebut pria yang sering disapa Ad Firma itu.

Dalam kesempatan itu ia mengajak semua lapisan masyarakat agar menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan didalam membangun.

"Nilai-nilai Pancasila merupakan ideologi yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Ad Firma.

"Semua elemen masyarakat harus bersatu membangun bangsa Indonesia, karena membangun bangsa Indonesia ini bukan tugas satu atau dua orang saja, namun itu adalah tugas kita semua," tutup Ad Firma. (**)

Ingin mengenal dari dekat lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar),puluhan Santri Sekolah Dasar (SD) Al Huffazh Payakumbuh melakukan kunjungan ke kantor DPRD Sumbar.Kamis (02/6/2022).

Kunjungan tersebut dilakukan SD Al Huffazh Payakumbuh dalam rangka "Puncak Tema Kelas 6 Tentang Globalisasi" sekaligus mengenalkan lingkungan Kantor DPRD Sumbar kepada santri SD Al Huffazh.

Kedatangan puluhan santri tersebut disambut langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis serta Kasubag Humas, Darul Idris di ruangan khusus DPRD Sumbar .

Pada kesempatan itu, para santri SD Al Huffazh Payakumbuh diperkenankan untuk bertanya satu persatu melalui secarik kertas yang selanjutnya akan dijawab langsung oleh ketua DPRD Sumbar, Supardi.

Pertanyaan para santri SD Al Huffazh Payakumbuh itu beragam mulai dari apa itu fungsi DPRD, mana yang lebih kuat DPRD dibanding Gubernur, mana yang lebih penting kepandai daripada kejujuran dan banyak lagi pertanyaan yang disampaikan oleh para Santri tersebut.

Kepada para santri Supardi menjelaskan fungsi dari DPRD yaitu,ada tiga. Yang pertama yaitu Pengawasan, Buggeting atau Penganggaran, dan membuat Peraturan Daerah atau Perda.

"Jadi anak-anak sekalian fungsi DPRD itu ada tiga, mengawasi kebijakan yang telah disepakati antara Gubernur dan DPRD, menyusun anggaran, dan membuat Perda bersama Pemerintah Daerah setempat, terang Supardi.

Supardi juga mengapresiasi kunjungan santri Al Huffazh Payakumbuh ke DPRD Sumbar. Disamping menambah pengetahuan tentang pemerintahan juga dapat mengenalkan lingkungan DPRD Sumbar kepada para santri.

"SD Al Huffazh Payakumbuh santrinya cerdas-cerdas, terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Kita sangat mendukung dan apresiasi. Semoga semua santri SD Al Huffazh nantinya jadi orang sukses semua, ada yang jadi anggota DPRD, Gubernur pokoknya jadi orang sukses lah," ujar Supardi.(Sri)

Jelang penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022,  Tim Pengembangan Pemberdayaan (TPP) Desa Wisata Sumbar bersama Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sumbar dan Majelis Pertimbangan Kelitbangan (MPK) yang diwakili Yudi  Martha Nugraha,  menggandeng Semen Padang melalui CSR menyumbang 10 tong sampah untuk Desa Wisata Nagari Pariangan, Tanah Datar, Rabu (1/6/22).

Saat tiba di lokasi tim disambut oleh Kadis Perkim LH Tanah Datar Nofi Hendri, camat Yetriwel , ketua pokdarwis desa wisata Pariyangan, Devi dan walinagari Pariangan dilanjutkan diskusi dan masukan dari tim.

Ketua TPP Desa wisata Sumbar Zuhrizul mengajak seluruh komponen ikut berjibaku membenahi desa wisata Pariangan untuk memenangi ADWI 2022.

" Kita menargetkan selain Nagari Pariangan menjadi jawara Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022,  juga bisa benar-benar menjadi desa indah dengan potensi unggulan UMKM Batik dengan ampas kopinya." tutur Zuhrizul.

Ia juga menyampaikan lolosnya  Nagari Pariangan menjadi 50 besar nominasi ADWI adalah suatu hal yang membanggakan kita sebagai orang sumatera barat karena itu bukti bahwa desa wisata di sumbar memang patut diperhitungkan dan hal itulah yang memotivasi masyarakat dan pengelola pariwisata Pariangan  untuk mewujudkan ekspektasi Nagari Pariangan adalah Desa terindah di Dunia.

Dalam paparannya  Kadis Perkim Lingkungan Hidup,  Nofi mengakui Nagari Pariangan  masih perlu perhatian khususnya dari sisi kebersihan lingkungan hidup nya baik secara kebersihan maupun keindahan lingkungannya. 

Selanjutnya perwakilan CSR Semen Padang Jimmy menyerahkan bantuan 10 tong sampah kepada Camat Nagari Pariangan disaksikan ketua TPP Dewi Sumbar, Ketua BPPD Sumbar dan Kadis Perkim LH.

Menerima bantuan ini, Camat, Walinagari dan ketua Pokdarwis Devi sangat berterima kasih dan antusias untuk memotivasi warganya menerapkan lingkungan bersih dan indah di nagari Pariangan. 

Sari Lenggogeni Ketua BPPD Sumbar banyak memberi masukkan diantaranya mengenai apa yang harus dibenahi dan ditonjolkan antara lain produk UMKM go green yang menjadi favorit  Menteri Sandiaga Uno.

"Selain keindahan alam dan keelokan budaya lokalnya, Nagari Pariangan punya Batik khas dari ampas kopi dan ini harus kita buatkan storynomic nya bagaimana proses pembuatannya dan apa keunggulannya dari batik yang lain. Karena produk ini adalah produk go green dengan proses keberlanjutan juga harus dipacking secara baik dan menarik'. tutur Sari. 

Sari mendorong Pokdarwis untuk bisa menonjolkan batik dari ampas kopi yang sudah ada HAKI dan layak diunggulkan bukan saja utk ADWI tapi juga diharapkan bisa untuk di promosikan pada PBB  oleh Sandiaga Uno nantinya.

.

Menyoroti kebersihan lingkungan bebas dari sampah adalah fokus Bundo Wati. Oleh karena itu Bundo Wati agak sedikit 'nyinyir' mengajak semua komponen masyarakat Nagari Pariangan untuk tetap bersih tanpa sampah dan mengajak stake holder terkait seperti dinas pendidikan untuk melakukan edukasi kepada anak sekolah  menanamkan kesadaran dari dini, menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Diskusi ditutup dengan masukan beragam dari tim BPPD Sumbar Elvis, Ilhamsyah dan Devi dari tim TPP Dewi Sumbar. (**)

Komisi II DPRD Kota Padang selaku komisi di legislatif yang mempunyai salah satu tupoksi yakni kontrol pengawasan dan yang mengurusi masalah pendapatan asli daerah, melakukan kunjungan lapangan atau sidak ke OPD - OPD penghasil PAD Kota Padang.

Komisi II DPRD Kota Padang akan menilik satu persatu OPD -OPD penghasil pendapatan daerah ini kenapa capaian PAD masih sangat rendah. Kunjungan lapangan yang dilakukan komisi II DPRD Kota Padang pada Selasa (31/5) kemarin, yakni ke UPT Pabrik Es Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dibawah naungan Dinas Pangan dan Kelautan Kota Padang di Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Pabrik es TPI milik Pemko Padang ini merupakan salah satunya UPT yang memberikan kontribusi PAD nya yang rendah yang didapatkan melalui produksi Pabrik Es Balok khusus untuk kebutuhan para nelayan.

"Diketahui untuk saat ini capaian PAD Kota Padang sudah masuk pada bulan ke enam di 2022 ini belum sampai 25 persen, baru hanya sekitar 20 atau 21 persen saja. Ini miris kita," kata Elly Thrisyanti anggota Komisi II DPRD Kota Padang ini dihubungi via selulernya oleh media ini, Rabu (1/6/2022).

Lebih lanjut disampaikan Elly Thrisyanti, kita selaku komisi II berharap dari penjualan es batu balok yang produksi melalui dua Pabrik Es Balok yang ada saat ini, dari target PAD yang ditetapkan Rp 4,5 Miliar tersebut tentu berharap dapat tercapai.Namun hal ini tidak tercapai. Makanya kita turun langsung ke UPT terkait.

"Dari kunjungan tersebut, kita mendapatkan informasi dari kepala dinasnya bahwasanya dari dua mesin yang ada, salah satunya rusak tidak dapat beroperasi secara maksimal. Untuk mesin yang lama yang kapasitas 15 ton di pabrik pertama, masih maksimal dengan waktu 1 kali 24 jam semua es batu balok siap produksi. Sementara pada mesin kapasitas 30 ton di pabrik kedua tak maksimal, butuh waktu 72 jam sehingga kebutuhan masyarakat nelayan dari hasil produksi batu es balok di pabrik ke dua ini tidak terpenuhi, "jelas Srikandi Fraksi Gerindra DPRD Padang ini.

Dengan kondisi demikian, kita juga sudah menganggarkan untuk membangun satu lagi pabrik dengan kapasitas 30 ton.Dimana pabrik ketiga akan dibangun masih berada didalam lingkungan pabrik itu juga. Dan dinas terkait menargetkan pada Oktober 2022 ini pembangunan pabrik ketiga ini selesai. Selain itu kita juga merekomendasikan anggaran untuk perbaikan pada mesin kapasitas 30 ton di pabrik ke dua. Ada alat atau onderdil mesin yang harus diganti supaya bisa beroperasi dengan maksimal. 

"Diharapkan diawal tahun 2023, tiga pabrik es balok dapat mencukupi permintaan dan kebutuhan nelayan di Kota Padang dengan beroperasional tiga pabrik es dengan kapasitas dua mesin 30 ton dan satu kapasitas 15 ton, "pungkas Elly Thrisyanti, Srikandi dari fraksi Gerindra yang juga mantan ketua DPRD Kota Padang ini. 

Terpisah Ketua Komisi II,Jumadi mengatakan, memang benar bahwasanya kunjungan lapangan yang dilakukan komisi II dalam rangka menyikapi kondisi saat ini dimana capaian PAD Kota Padang masih sangat rendah. 

"Kita rombongan komisi II turun langsung ke OPD -OPD penghasil PAD untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan guna dicarikan solusinya supaya kinerja OPD -OPD terkait bisa maksimal," ujarnya.

Sementara itu, Delma Putra anggota DPRD Kota Padang yang juga merupakan salah seorang pelaku usaha nelayan dari Koto Tangah ini mengatakan, khusus kita bicarakan dulu untuk nelayan dari Kota Tangah saja ada 40 kapal dan kebutuhan akan es ini dalam sekali muat untuk satu kapal sebanyak 150 batang es, belum lagi kebutuhan para masyarakat para pedagang ikan setempat dalam sehari itu kebutuhan bisa mencapai 150 batang es.

"Jadi bagi kami para pelaku usaha nelayan dan masyarakat pedagang ikan Kota Padang dan terkhususnya saja untuk di Koto Tangah memang sangat memerlukan sekali. Malahan ketika musim ikan, kami para nelayan dan pedagang rebutan untuk bisa mendapatkan es tersebut," kata Delma dihubungi via selulernya.

Saya selaku anggota dewan, dan khususnya dari komisi II sendiri tentunya sangat mendorong pada Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang untuk serius membenahi manajemen pabrik es TPI Padang Sarai ini demi maksimalnya pencapaian target PAD nya. Apalagi sudah dianggarkan dari APBD yang itu adalah uang rakyat untuk pembangunan pabrik yang ketiga dengan kapasitas mesin baru 30 ton.  

"Jagan ada lagi alasan pencapaian PAD nya sangat rendah. Sementara selama ini hasil produksi es dari pabrik ini terus laku habis terjual. Ini jadi tanda tanya besar bagi Dinas Pangan dan Perikanan Kota Padang," tegas Delma Putra anggota dewan dari fraksi Gerindra, putra asli dari Kota Tangah Kota Padang ini.

Dalam kunjungan lapangan komisi II DPRD Kota Padang didampingi oleh ketua Komisi II, Jumadi dari Golkar, wakil komisi II, Edmon, anggota komisi Elly Thrisyanti, Muharlion, Wismar Panjaitan,Zalmadi, Rustam Efendi,Amran Tono dan Manufer Putra Firdaus .(b)