Pelaksanaan tugas-tugas Administrasi Pimpinan  Setdaprov Sumbar sesuai aturan permendagri 56/2019, belum lagi maksimal sebagaimana yang diharapkan masih banyak sana sini butuh penyempurnaan sistem operasional kegiatan sesuai tupoksi. Namun segala bentuk penyiapan sarana prasarana,  berbagai aturan, dukungan surat administrasi kegiatan secara perlahan-lahan telah membuat beberapa inovasi dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik, menjaga image citra dan branding pimpinan terus berproses.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Admimistrasi Pimpinan (Adpim) Sekdaprov Sumbar yang diwakili Kabag Materi Komunikasi Pimpinan (Makopim) Zardi Syahrir, SH.MM dalam dialog pertemuan kunjungan study banding rombongan Kepala Biro Adpim Setdaprov Maluku Utara diruang kerja biro, Senin (19/4/2022).

Zardi juga katakan, tantangan, tuntutan dan kebutuhan terhadap pelayanan pimpinan semakin besar, dimana kepentingan publik untuk mengetahui kegiatan pimpinan menjadi hak publik dan bagian tak terpisahkan pemberdayaan masyarakat guna memajukan pembangunan daerah. 

"Beberapa kegiatan yang dilakukan selama ini membuat surat edaran kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyamakan persepsi dan dukungan pentingnya soal bahan materi pimpinan, dokumentasi pimpinan, komunikasi pimpinan serta juga bimtek terhadap pengembangan sumberdaya manusianya dilingkup kabupaten-kota," ungkapnya.  

Dia juga menegaskan yang terpenting dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai UU No 23 tahun 2014, pelayanan penyebarluasan informasi kegiatan pimpinan daerah, branding program pimpinan dan menjaga image citra pimpinan bagian tak terpisahkan dari menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Pelaksanaan tugas-tugas pokok biro keadministrasian pimpinan, bagian perencanaan dan kepegawaian, bagian makopim dan bagian protokol, sesuai aturan-aturan dan standar-standar baku walaupun ada beberapa bagian dapat berinovasi sesuai budaya, adat istiadat masing-masing daerah dalam keragaman budaya nusantara. Upaya meningkatkan daya saing daerah dalam kemasan menarik informasi pembangunan daerah tentunya menunjukan Indonesia terus tumbuh menjadi bangsa yang besar dan maju," katanya. 

Zardi juga katakan, beberapa inovasi sesuai kondisi kemajuan zaman, Biro Adpim Sumbar, ada kegiatan komunikasi pimpinan Ngobras, analis isu dan informasi sebagai bahan pemyiapa  materi pimpinan dan pengelolaan medsos. 

"Kemudian hal baru adalah penyusunan perencanaan setda yang nanti juga ada singkronisasi setdakan/ko se Sumatera Barat, ada forum koordinasi dalam pelaksanaan  tugas dilapangan. Bersama pimpinan terus memberikan pelayanan terbaik kepada pimpinan demi mendorong kemajuan daerah," pungkasnya.    

Sementara itu Kepala Biro Adpim Setdaprov Maluku Utara Rahwa K. Suamba, SS, menyampaikan satu tahun semenjak dilantik bulan April 2022,  pelaksanaan tugas pokok biro Adpim di Provinsi Maluku Utara masih banyak kendala dan rintangan dalam menciptakan layanan terbaik bagi pimpinan. 

"Kami cek google provinsi-provinsi yang bisa dijadikan referensi kemajuan pelayanan Biro Adpim sesuai aturan permendagri 56/2019. Sumbar kami pilih sebagai tempat tujuan study banding, karena Sumbar satu provinsi terinovasi di Indonesia. Dan terbukti beberapa penguatan kegiatan biro Adpim Sumbar dapat menjadi referensi bagi kami di Maluku Utara," ujarnya senang.

Rahwa K juga menambahkan, kita melihat hampir pelaksanaan tugas Biro Adpim diberbagai daerah masih baru mesti terus berbenah diri, termasuk kami di Maluku Utara provisi wilayah kepulauan Indonesia bagian Timur, walau anggaran kami masih sangat terbatas.

"Kami ingin kunjungan silaturrahmi ini dapat terus terjalin, jika ada perkembanga inovasi-inovasi dan pengembangan tugas-tugas Biro Adpim di Sumbar dapat berkabar juga. Sehingga kita bisa sama-sama berkontribusi mendorong kemajuan daerah masing-masing,"harapnya..

Hadir juga dalam pertemuan tersebut

Kabag perencaaan dan Kepegawaian Biro Adpim Sumbar Armiz Gusman,SH, Kabag Protokol Adpim Malut KRNS Lestari,S.Sos.MSi, dan beberapa subag dilingkungan Adpim Sunbar dan Malut. (×)

Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi, menerima proposal pembangunan Masjid Baitul Arafah dari Ketua pengurus, H. Heranof Firdaus.

Peringatan Nuzul Quran di masjid Baitul Arafah, tersasa sangat istimewa dengan kehadiran dua ustadz, Dr. Syofyan Hadi dan Buya Mahyeldi, Gubernur Sumatera Barat, Minggu (17/4/2022).

Masjid yang terletak di komplek perumahan Banuaran Indah, Lubuk Begalung Padang itu, dipadati jamaah hingga ke teras kiri dan kanan masjid karena jamaah akan mendapat siraman rohani dari da'i Syofyan Hadi yang viral dengan gaya kocaknya menegur "ibu-ibu harus merawat suami, apalagi yang sudah tua. Berdosa meninggalkan suami yang sakit di rumah, sementara ibu-ibu shalat di masjid," ujarnya seperti yang banyak beredar di media sosial. 

Pada malam peringatan Nuzul Quran itu, ustadz Syofyan Hadi mengajak Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi untuk mencari staf dan bawahan yang berkarakter jujur. "Pak gubernur pilihlah staf yang jujur. Orang jujur tidak akan mau mencelakai atasannya. Sebaliknya, dia akan selalu mengingatkan pimpinan untuk melakukan yang terbaik untuknya dan masyarakat," sebutnya. Allah sudah mengingatkan dalam Alquran, surat Alfurqan, ayat 28. Ayat tersebut menggambarkan betapa orang akan menyesal di akhirat karena salah memilih teman, termasuk staf dan bawahan.

Ditambahkan ciri orang yang tidak bisa dipercaya itu antara lain, sering bersumpah dalam berbicara. "Orang jujur akan mengatakan sesuatu apa adanya, tidak mau mengumbar-umbar sumpah untuk meyakinkan orang lain," terang Syofyan Hadi, seraya mempersilahkan Gubernur Buya Mahyeldi naik mimbar mengisi tausiah di depan jamaah masjid Baitu Arafah perumahan Banuaran Indah, Padang.

Gubernur Buya Mahyeldi bersama pengurus dan remaja masjid Baitul Arafah, perumahan Banuaran Indah.

Buya Mahyeldi melihat begitu banyaknya remaja masjid yang hadir, langsung mengingatkan bahwa mereka akan menjadi pemimpin di masa depan. "Karena itu tugas kita sekarang menyiapkan pemuda-pemudi ini untuk menyongsong periode Indonesia Emas 2045, karena negara Indonesia memiliki keuntungan demografi dengan 100 juta lebih anak muda," seru Gubernur.

Gubernur menambahkan, manfaatkan kesempatan di bulan suci untuk mengisi pesantren Ramadan dengan memperdalam spiritual dan keimanan anak-anak. "Dekatkan mereka kepada Allah, dengan masjid, dengan Alquran, dan Nabi Muhammad SAW," terangnya. Anak-anak harus memiliki keyakinan pada ajaran Islam yang selalu mengajarkan berbuat baik kepada sesama, satukan hati untuk menjadi orang shaleh yang berguna untuk bangsa Indonesia.

Kepada jamaah, Buya Mahyeldi menyatakan memberikan bantuan pembangunan masjid Rp50 juta rupiah yang dialokasi oleh Biro Kesra pada APBD Perubahan 2022. Pernyataan Gubernur itu langsung disambut jamaah masjid Baitul Arafah serentak "alhamdulillah" tanda syukur kepada Allah.

Selesai dua ceramah oleh ustadz Dr. Syofyan Hadi dan Buya Mahyeldi, dilanjutkan dengan shalat Tarawih berjamaah. Hadir bersama Gubernur, antara lain Kepala Bappeda, Medi Iswandi, Kepala Biro Kesra, Irsyad dan Andri Yulika, sedangkan dari kecamatan Lubeg, hadir Sekcam dan Lurah Banuaran.(b)

 

Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara Murtede alias Amaq Sinta seorang korban begal yang ditetapkan sebagai tersangka. 

Menanggapi hal tersebut, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKNH) Fakultas Hukum Universitas Mataram sekaligus Pengacara Amaq Sinta, Joko Jumadi menyampaikan apresiasi kepada Polri yang telah memberikan asas keadilan kepada Amaq Sinta dalam perkara tersebut. 

"Kami dari BKBH Fakultas Hukum  Universitas Mataram, selaku tim kuasa hukum Amaq Sinta mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kapolri dan Kapolda NTB, yang telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian perkara pidana," kata Joko dalam tayangan videonya, Minggu (17/4).

Joko berpandangan bahwa, penanganan proses hukum yang dialami oleh Amaq Sinta sejak awal bergulir telah berjalan sebagaimana asas keadilan dan kemanfaatan hukum. Pasalnya, kata Joko, hal itu tercermin dengan adanya penarikan perkara itu dari Polres Lombok Tengah ke Polda NTB. 

Kemudian setelah diambilalih, kata Joko, Polda NTB juga langsung melakukan gelar perkara khusus bersama dengan para ahli hukum dan memutuskan kasus yang dialami Amaq Sinta dihentikan atau SP3. 

"Khususnya di kasus Amaq Sinta yang telah diambilalih kasus Amaq Sinta dari Lombok Tengah dan mengambil keputusan menghentikan kasus itu melalui SP3. Pembelajaran dari kasus ini adalah peran serta masyarakat sangat dibutuhkan di dalam penanggulangan kejahatan," ujar Joko. 

Sebelumnya, Kapolda NTB Irjen Djoko Purwanto menjelaskan dari hasil gelar perkara khusus disimpulkan bahwa peristiwa tersebut merupakan pembelaan terpaksa sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP.

"Sehingga tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil dan materiil," kata Djoko kepada wartawan, Sabtu 16 April 2022.

Menurut Djoko, keputusan dari gelar perkara tersebut berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 30 tentang penyidikan tindak pidana bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. 

Terkait penanganan perkara Amaq Sinta, Polda NTB dalam proses gelar perkara khusus mengedepankan asas proporsional, legalitas, akuntabilitas dan nesesitas. Dengan tujuan, terwujudnya rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.(rel)

Kabupaten Solok, Lintas Media News,- Dengan dikeluarkannya penghentian sementara (Moratorium) pengajuan izin pengajuan baru Pendidikan Anak Usia Dini Alquran (PAUDQU) dan Rumah Tahfiz Alquran (RTQ) oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Bupati Solok Epyardi Asda merasa sedih dan kecewa.

Kebijakan ini tertuang dalam surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor D-881/DJ/PP.03/04/2022 tentang Pemberitahuan Kebijakan Moratorium (Penundaan) Penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Quran (LPQ).

" penghentian tersebut tidak tepat dilakukan pada saat ini, karena menurutnya justru pada bulan ramadhan ini kegiatan keagamaan mendekatkan dengan alquran banyak dilakukan oleh masyarakat "ucap Epyardi

Epyardi Asda merasa sedih di bulan suci ramadhan ini dikeluarkan moratorium, sebagai bupati beliau sangat-sangat kecewa, karena Kabupaten Solok mayoritas umat Islam, dalam sambutan nya , saat membuka acara silaturahmi dengan seluruh OPD, Camat, Wali Nagari, KAN, BPN se-Kabupaten Solok di Masjid Agung Darussalam Koto Baru, Sabtu (16/4).

Epyardi juga menyampaikan, seperti apa yang dikatakan oleh Ustad Abdul Somad (UAS), saat berkunjung ke Kabupaten Solok beberapa waktu lalu, bahwa mereka yang punya jabatan gunakanlah untuk membela agama Allah. Artinya membuat kebijakan yang baik untuk umat.

Untuk itu Epyardi Asda menghimbau, kepada masyarakat yang ingin membuat rumah tahfiz alquran untuk tetap melanjutkannya. Beliau sebagai Bupati siap untuk membantu.

“Bagi masyarakat yang ingin berkegiatan keagamaan, baik membuat rumah tahfiz alquran tidak perlu khawatir, saya akan membantunya disini (Kabupaten Solok) saya yang bertanggung jawab dunia akhirat,”ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenag mengeluarkan Kebijakan Moratorium (Penundaan) Penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Quran (LPQ) ini mulai berlaku pada 11 April 2022.

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani, moratorium dilakukan dalam rangka penataan kelembagaan yang ada saat ini, sekaligus menyiapkan regulasi yang lebih memadai.

“PAUDQU dan RTQ yang telah mendapatkan tanda daftar dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tetap dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa,” ujar Ramdhani di Jakarta, pada Kamis (14/4).(karta)

Ada banyak potensi besar daerah Pasaman Barat yang belum terolah dan membutuhkan pembangunan infrastruktur sehingga semua potensi besar tersebut dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan di Sumatera Barat dan nasional. Salah satunya ada potensi kilangan minyak bumi terbesar dengan investasi lebih 150 Triliun dilokasi Air Bangis yang membutuhkan lahan 20.000 ha serta juga potensi pembangunan pabrik turunan dari produksi sawit pesisir pantai Sumatera 

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Barat (Sumbar) Drs.Hansastri, MM Masjid Taqwa Air Balam Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, Sabtu malam (16/4/2022).

Sekdaprov Sumbar tambahkan, kita butuh percepatan pembangunan Teluk Tapang, infrastruktur jalan dan fasilitasi pembangunan lainnya, listrik dan jaringan telekomunikasi. 

"Kondisi ini pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan sepenuhnya dengan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah (APBD) yang amat minim dan terbatas. Butuh sentuhan program pembangunan pemerintahan pusat dan investasi dari para investor. Jika ini dapat diwujudkan provinsi Sumbar dan khususnya Pasaman  Barat akan memberikan dampak kemajuan dan kesejahteraan pada masyarakat," ungkap Hansastri. 

Hansastri juga katakan saat ini beberapa perencanaan pengembangan pembangunan infrastruktur juga akan ada pembangunan jalur jalan Air Bangis - Sasak - Tiku - hingga ke Padang. Hal dilakukan guna membuka daerah-daerah terisolir yang selama ini belum tersentuh pembangunan daerah secara maksimal. 

"Pelaksanaan pembangunan infrastruktur nasional selain Trans Mentawai juga ada pembangunan pelabuhan teluk Tapang sebesar 815 Miliar juga membuka membangun jalur jalan sepanjang 43 km hingga ke pelabuhan Teluk Tapang. Jika ini tuntas tentunya akan memudahkan ekspor hasil produksi minyak sawit dan produk hasil turunan sawit, dan produksi minyak bumi nantinya, yang saat ini masih berproses," katanya. 

Sekdaprov juga menyampaikan pembangunan tersebut dapat terlaksana dengan baik jika ada dukungan partisipasi peranserta masyarakat serta peran aktif pemerintah kabupaten Pasbar yang berkaloborasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait. 

"Gubernur Sumbar juga berpesan agar masyarakat ikut serta memajukan pembangunan daerah, dengan menjaga stabilitas keamanan daerah, peran ninik mamak, alim ulama dan bundo kanduang serta generasi muda yang menjaga adat budaya, kesatuan dan persatuan bangsa sehingga pembanguan itu berjalan dengan baik dan lancar. Dan menumbuhkan banyak investasi di Sumbar jangan ada lagi prilaku-prilaku nakal yang merusak citra daerah, sehingga orang engan berinvestasi," ujar Hansastri. 

Hansastri tegaskan, memajukan pembangunan daerah itu tugas bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

"Kemajuan teknologi saat ini semakin memudahkan kita untuk membangun jejaring dan koordinasi untuk kreatif, berkalaborasi, inovasi meningkatkan pembangunan daerah untuk percepatan mewujudkan kesejahteraan masyarakat", ajaknya. (zs)

Pasbar .Lintas Media News.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat minta pengurus masjid dan masyarakat berhenti melakukan aktifias penghimpunan sumbang di jalan umum, karena dapat menghambat jalur transportasi kendaraan. Selain itu aktifitas meminta sumbangan dijalan beresiko tinggi terjadi kecelakaan. 

Himbauan ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Barat (Sumbar) Drs.Hansastri, MM Masjid Taqwa Air Balam Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, Sabtu malam (16/4/2022).

Sekdaprov Sumbar juga ingatlah jalan itu merupakan fasilitas umum kepentingan orang banyak yang dipergunakan untuk kelancaran arus lalu lintas. 

"Aktifitas meminta sumbangan di jalan bukan budaya yang elok, malah mencerminkan mengganggu ketertiban umum," ujar Hansastri.

Hansasti juga sampaikan tahun ini diperkirakan akan terjadi lonjak mudik dalam skala besar, dimana secara nasional 79 juta jiwa diberbagai daerah terjadi arus mudik. 

"Dan di Sumatera Barat diperkiraan 1,8 juta jiwa perantau pulang kampung. Hal ini karena sudah 2 tahun karena penyebaran wabah covid. Saat ini covid sudah melandai dan wabahnya tidak separah sebelumnya," ungkapnya. 

Dia juga menyampaikan pesan sebagai ketua tim safari ramadan pemprov Sumbar, walaupun wabah covid 19 melandai tentu kewaspadaan penyebaran covid tetap menjadi perhatian agar tidak terjadi lagi penyebaran wabah covid dengan varian baru, perlu memperhatikan protokol kesehatan. 

"TSR Pemprov Sumbar datang mengunjungi masjid dibulan ramadan ini sebagai upaya meningkatkan silaturrahmi pemerintah dengan pemkab/ko dan masyarakat yang dikunjungi. Bagaimana pemerintah itu hadir ditengah-tengah masyarakatnya," kata Hansastri. 

Hansastri saat ini kita melihat harga sawit Alhamdulillah cukup baik dan di Air Balam ini sawit merupakan primadona penghasilan masyarakat. Saat harga sawit  Rp 4.100 - Rp 4.500 diterima pabrik dan ditingkat masyarakat jual beli sawit Rp 3.500. 

"Pemprov Sumbar ada program peremajaan terhadap kebun sawit yang sudah tua dengan produksi sudah sedikit, 1 ha bantuan menanam sawit baru 30 juta/ha dilokasi yang sama.  Dan di tahun 2021 lalu ada 8.000 ha hanya yang memanfaatkan hanya 30 persen. Agar hasil produksi sawit bagus tahun 2022 masih disiapkan bantuan untuk 8.000 ha," katanya.

Semenatra itu Hendra Putra Sekdakab Pasaman Barat menyampaikan apresiasi atas kunnjungan  4 kali Sekda ke Pasbar di ramadan tahun ini. 

"Masjid Taqwa Air Balam minggu kemaren sudah mendapat bantuan dari pemkab Pasbar 15 Juta, dan bakalan ada tambahan dari Pemprov  Sumbar. Kita menyadari kebutuhan pembangunan masjid Taqwa yang masih terbengkalai saat ini cukup banyak dan dukungan para donatur amatlah dibutuhkan," ujarbyan

Hendra juga harapkan pengurus masjid Taqwa juga mengusulkan kepada Bupati Pasbar untuk dimasuk program kunjungan Jum'at berkah. 

"Kunjungan Jum'at Berkah, ada 2 kali dalam 1 bulan dan saat ini sudah lebih dari 10 masjid. Dibantu infak sadaqah OPD, ASN dan para pengusaha lebih kurang 50 Juta," katanya.

Pengurus masjid juga dalam kesempatan ini menyampaikan, pembangunan pembaharuan masjid dengan nilai rencanaan pembangunan  2 Miliar, saat ini baru berjalan nilai 600 Juta. Karena kondisi jalan yang padat, pembangunan masjid yang lama akan dijadikan area parkir, masjid Taqwa yang baru lebih besar dan megah dari yang sebelumnya. (zs)

Bupati Solok, H.Epyardi Asda berdialog langsung dengan anggota DPRD Sumatra Barat dari Partai Demokrat, H. Irzal Ilyas, guna membicarakan program pembangunan Kabupaten Solok kedepan nya. Senin (11/4/2022) di Chinangkiek Dream Park.

Epyardi Asda sangat menyambut baik perhatian anggota DPRD provinsi Sumbar dalam membantu pembangunan di Kabupaten Solok. Menurutnya, masih banyak fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Epyardi Asda mengatakan, Sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat, pasti saya dukung. Segala kebutuhan syarat administrasi dan lainnya nanti disiapkan oleh dinas terkait .

Ia juga memberikan apresiasi terhadap anggota DPRD baik Kabupaten maupun provinsi yang punya perhatian kepada masyarakat. Mau turun dan berbuat untuk masyarakat, tidak hanya mencari masyarakat saat kampanye.

Epyardi menegaskan, dalam masa kepemimpinannya, masyarakat menjadi prioritas, bukan para pejabat. Seluruh penganggaran, program dan kegiatan berbasis kebutuhan rakyat.

“Alhamdulillah juga ada bantuan dari legislator asal Solok di Provinsi dan pusat, sehingga banyak program pembangunan yang bisa diberikan pada masyarakat. Saya siap fasilitasi dan dukung tanpa pandang dari partai politik mana,” ujarnya.

Sementara itu, Irzal Ilyas mengatakan, dirinya juga bertanggungjawab dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Solok melalui anggaran provinsi.

“Alhamdulillah, banyak program pembangunan yang kami sampaikan melalui pokir untuk masyarakat Kabupaten Solok. Kedepan tentu perlu kerjasama antar lini agar pembangunan yang dilakukan lebih efektif dan efisien,” sebutnya

Irzal Ilyas juga akan melanjutkan sejumlah pembangunan prioritas yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Solok. Termasuk lanjutan jembatan penghubung di kawasan Rawang Sari, Nagari Selayo yang masih terbengkalai.

“InsyaAllah segera kita ajukan melalui dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Provinsi Sumatra Barat. Untuk itu, perlu dukungan administrasi dari pemerintah Kabupaten Solok,” tutupnya. (Karta)

Kabupaten Solok, Lintas Media News,- Mesjid Al-Falah Jorong Padang Laweh Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti di kunjungi TSR Kabupaten Solok pada hari Senin tanggal 11 April 2022.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan SDM Mulyadi Marcos, SE, MM sebagai koordinator Tim , yang didampingi oleh Forkopimda Anggota DPRD, Kepala OPD, Plt. Camat Hiliran Gumanti Fahrizal, S.Sos dan Camat Tigo Lurah Tedi Aurora, S.Pd, MM, Forkompimcam Walinagari Talang Babungo, Ketua BPN, LPN dan KAN Talang Babungo, serta Bundo Kanduang, Niniak Mamak, Masyarakat Nagari Talang Babungo

Walinagari Talang Babungl Hafizurahman pada kesempatan ini mwngucapkan Selamat datang dan Terimakasih kepada rombongan tim Safari Ramadhan Kabupaten Solok atas kedatangannya di Nagari Talang Babungo.

Wali Nagari talang babungo juga menyampaikan Kondisi mesjid saat ini sedikit terbangkalai disebabkan karena Mesjid masih dalam tahap pembangunan. Semoga pada malam hari ini, dengan kehadiran rombongan tim Safari Ramadhan kita mendapatkan berkah bantuan nantinya dan kami berharap Kedepannya akan ada pembangunan untuk mesjid yang ada di kabupaten Solok terkhususnya mesjid Al-Falah ini .

Staf ahli Mulyadi Marcos, SE, MM mengucapakan Permintaan maaf dari Bupati Solok karena tidak dapat menghadiri acara pada malam hari ini karena ada kegiatan yang tidak bisa untuk tinggalkan.

“Semoga dengan ketidakhadiran pimpinan kita, tidak mengurangi keberkahan kegiatan kita pada malam hari ini dan pada kegiatan Safari ini dilakukan adalah untuk menjalin tali silaturahmi antar masyarakat dengan pemerintah kabupaten Solok.

Diharapkan dengan kegiatan ini, Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dan didengar langsung oleh pemerintah nantinya dan sebagaimana Visi Misi Kabupaten Solok “Mambangkik Batang Tarandam” dapat menjadikan kabupaten Solok terbaik di Sumatra Barat, semoga tujuan ini dapat kita wujudkan Bersama-sama .

Marcos juga menyampaikan ,Salah satu bentuk perwujudannya adalah dengan prinsip anggaran berbasis kebutuhan rakyat, dimana tiap anggaran akan kita fokuskan pada apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mana kondisi jalan di kabupaten saat ini memang sangat memerlukan perbaikan, maka dari itu pada Musrenbang Kabupaten sebelumnya Bupati sudah berkomitmen pada anggaran 2023 nantinya akan terfokus kepada pembangunan jalan Kabupaten, selain dari itu Bupati juga memiliki komitmen pembangunan yang merata dimana disini beliau mengadakan program pengadaan excavator guna membangun jalan usaha tani bagi masyarakat di kabupaten Solok dan Kami dari Tim Safari Ramadhan pada malam hari ini juga telah membawa beberapa bantuan yakni uang senilai Rp. 10.000.000 dan sebuah jam dinding yang sekira dapat bermanfaat bagi Pembangunan Mesjid ini.

(Karta)

Kabupaten Solok, Lintas Media News,- Tim Safari Ramadhan( TSR ) Kabupaten Solok  kunjungi Mesjid Nurul Hidayah Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung pada hari Selasa tanggal 12 April 2022.

TSR Kabupaten Solok diwakili oleh Pengadilan Negeri Solok Bayu Agung Kurniawan, SH yang didampingi oleh Forkopimda, Kepala OPD, Kepala Kemenag Kabupaten Solok Zulkifli Camat Kubung Sudjanto Amrita, Forkopimcam, Walinagari Koto Baru Adrizal K. Malin Batuah, Ketua BPN, KAN Nagari Koto Baru .

walinagari Koto Baru Afrizal K. Malin Batuah pada kesempatan ini berkata,” Alhamdulillah, pada hari ini kita telah berkumpul bersama dalam rangka kunjungan tim safari ramadhan kabupaten solok ke nagari koto baru.

Masjid nurul hidayah ini merupakan salah satu masjid dari 13 masjid di nagari koto baru dan Sebagai Informas,i kami nagari koto baru juga telah melaksanakan Safari ramadhan setiap tahun dengan membentuk 11 tim, namun pada tahun ini terkendala dengan anggaran nagari yang tidak memadai dan disini Kami juga mengharapkan bantuan kepada pemerintah daerah kabupaten solok dalam pembangunan masjid nurul hidayah ini,” kata Afrizal.

Pengadilan Negeri Solok Bayu Agung Kurniawan, SH dalam sambutan nya menjelaskan, Safari Ramadhan ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun ketika ramadhan oleh pemerintah kabupaten solok, dan Alhamdulillah sekarang kita telah berada di masjid nurul hidayah jorong subarang nagari koto baru ini.

Terkait visi misi kabupaten solok “Mambangkik Batang Tarandam” sekiranya dapat Menjadikan Kabupaten Solok menjadi kabupaten terbaik di sumatera barat, untuk itu marilah kita saling bekerja sama dalam memajukan kabupaten solok ini.

Salah satu cara membangkik batang tarandam adalah dengan mengkolaborasi antara hukum adat dengan hukum nasional sehinggal dapat terciptanya kedamaian dan Kami tim safari ramadhan kabupaten solok juga akan memberikan bantuan kepada masjid nurul hidayah ini berupa uang tunai sejumlah 10 jt rupiah dan sebuah jam digital serta beberapa Alqur’an dari Kemenag Kabupaten Solok, selain itu Kami juga memberikan kesempatan kepada masyarakat nagari untuk menyampaikan usulan usulan pembangunan yang berguna untuk nagari yang nantinya akan kami sampaikan kepada Pimpinan.(Karta)

Dharmasraya.Lintas Media News.com,  – Bertepatan dengan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2022 Pemkab Dharmasraya menggelar gotong royong (goro) bersama di Ruang Terbuka Hijau (RTH)  Km 4 Lintas Sumatera Nagari Sungai Kambut, Jum’at (18/02/22). Dalam acara HPSN dihadiri oleh Sekda Dharmasraya, Adlisman.

Kata Sekda, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dimana untuk mengatasi masalah persampahan dibutuhkan program pengelolaan yang komprehensif dan terpadu, dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan. SEhingga sampah tidak hanya menjadi timbunan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi menjadi sesuatu barang yang memiliki nilai guna dan nilai jual. 

“HPSN tahun 2022 dimaksudkan untuk pelembagaan kepedulian sampah di tengah masyarakat dengan perspektif iklim yaitu ketahan ekologi, ekonomi dan social masyarakat. Karena tujuan peringatan HPSN 2022 adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian seluruh stakeholder terhadap pemilihan sampah. Sosialisasi edukasi tentang mengelola sampah dan proklim di masyarakat, dan memperkuat peran pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan sampah yang komprehensif untuk memperkuat aksi nyata pengendalian perubahan iklim ditingkat tapak (tingkat paling dasar),” ungkap Sekda.

Dalam upaya mengatasi dan mencegah dampak perubahan iklim, dibtuhkan dan kerjsama yang komprehensif dari berbagai pihak, pemerintah, pelaku usaha, institusi non pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Untuk mencegah dampak perubahan iklim dan peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) perlu dilakukan upaya mitigasi salah satunya adalah dengan melakukan upaya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Dan mengurangi timbunan sampah plastic terutama dimulai dari rumah atau kantor masing-masing.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (jakstranas) sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017, sebagai pedoman pengelolaan sampah secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Sejalan dengan itu Pemkab Dharmasraya telah menyusun kebijakan strategis daerah berupa, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Dharmasraya dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampag rumah tangga.

Selain itu, Surat Edaran Bupati Nomor : SE/282/P2LB3PP/DLH-2018 tentang himbauan penyediaan hidangan rapat bebas kemasan plastic. Dan surat Edaran Bupati Nomor : 660/076/DLH-2021 tentang himbauan penggunaan tumbler atau botol minum dan penyediaan tempat sampah di mobil dinas. 

“Didalam jakstrada Pemkab Dharmasraya telah menargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen, dan peningkatan penanganan sebesar 70 persen di tahun 2025. Untuk target tahun 2021 pengurangan yaitu 24 persen dan capaian sebesar 11,34 persen. Sedangkan penanganan targetnya 74 persen dengan capaian 78,71 persen. Tahun 2022 ini ditargetkan pengurangan sampah sebesar 26 persen dengan penanganan 73 persen yang harus terus ditingkatkan pelayanannya. 

“Pengelolaan sampah adalah kewajiban kita bersama sebagai penghasil sampah. Oleh karena itu, kita harus bertanggung-jawab menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Serta meningkatkan kerjasama dalam upaya untuk mengelola sampah secara berkelanjutan,” pungka Sekda.(elda)

Dharmasraya.Lintas Media News.com, - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bertekad mengembalikan supremasi Keterbukaan Informasi Publik dengan meraih status Dharmasraya yang informatif pada Monev Komisi Informasi Sumatera Barat tahun 2022.

Tekad tersebut dituangkan dalam nota kesempahaman yang ditandatangani Kepala Dinas Kominfo, Rovanly Abdams selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dengan Seluruh Sekretaris OPD dan Kepala Bagian di Lingkup  Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sekaligus PPID Pelaksana dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Kelembagaan PPID, di Hotel Daima Padang, Selasa (22/03)

Oleh karena itu, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, melalui Kepala Dinas Kominfo, Rovanly Abdams mengatakan, perlu komitmen bersama seluruh elemen penyelenggara Keterbukaan Informasi  untuk benar-benar mengimplementasikan tuntutan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di OPD masing-masing.

"Dengan sosialisasi Penguatan Kelembagaan PPID ini kami berharap, dapat kembali meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kita  akan tugas-tugas sebagai Pengelola Informasi di tingkat OPD" kata Rovan.

Disampaikan Rovan, untuk mencapai status Dharmasraya yang Informatif, selain melaksankan sosialisasi, dan penandatanganan nota kesepahaman, pihaknya juga sedang  mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung, serta produk-produk hukum yang akan menjadi acuan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi di Kabupaten Dharmasraya.

"Adapun yang kami persiapkan saat ini diantaranya adalah Website PPID dan Aplikasi Dharmasraya One Clik" ujar Rovan.

Sedangkan untuk legal standing yang dipersiapkan adalah SK Tim PPID, dan sejumlah Peraturan Bupati mengenai Daftar Informasi Publik dan SOP-SOP terkait.

Sosialisasi Penguatan Kelembagaan PPID ini menghadirkan dua orang narasumber Komisiner Komisi Informasi Sumatera Barat yakni Arif Yumardi dan Tanti Endang Lestari.(elda)

Dharmasraya.Lintas Media News.com, - (Kominfo) Kabupatem Dharmasraya di bawah kepemimpinan Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan terus melakukan inovasi pelayanan bagi masyarakat. Sejumlah program dalam mendekatkan playanan administrasi kependudukan kepada masyarakatnya terus diberikan. 

Di tahun 2022 ini, salah satunya pemerintah kabupaten Dharmasraya akan melanjutkan kerjasama dengan pemerintah nagari dalam hal pelayanan dokumen kependudukan. Innovasi tersebut diberi nama Nagari Mandiri Adminduk Membahagiakan Masyarakat (SiGadinkEmas) 

"Seusai arahan dari pimpinan, pak bupati meminta agar pelayanan kepada masyarakat diberikan semudah dan sedekat mungkin, jangan sampai ada yang merasa kesulitan," ungkap Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Rudy Aldrin, Jumat (18/2/2022)

Dijelaskan Rudi, kerjasama ini sudah dimulai sejak 2021 dengan 15 pemerintah nagari. Dengan kerjasama ini masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor Disdukcapil di Sungai Dareh, cukup mengurus administrasi di nagari masing-masing. 

Di tahun 2022 ini juga pemkab dharmasraya terus mendorong pemerintah nagari yang telah bekerjasama untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan melalui alokasi dana desa, kerana hasil koordinasi dengan dinas terkait hal itu dibolehkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

"Jadi, dari 15 nagari yang sudah kerjasama ini baru nagari Sungai Duo yang baru menerapkan seluruh layanan dokumen kependudukan, untuk nagari lainya secara bertahap akan dimulai tahun ini dengan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap tadi," katanya. 

Kemudian, Kabupaten Dharmasraya di tahun ini kembali menerapkan sistem pelayanan jemput bola untuk penerbitan akta kelahiran anak usia 0 sampai 18 tahun, masyarakat disabilitas, dan lansia. 

Dalam pelayanan jemput bola tersebut Disdukcapil bekerjasama dengan pemerintah nagari dan sekolah untuk mendata warga yang belum memiliki dokumen kependudukan, katanya. 

"Misalnya, kita mendapat data dari nagari bahwa banyak lansia dan masyarakat penyandang disabilitas belum melakukan perekaman KTP, kita datang kerumah warga dengan membawa petugas dan perlengkapan yang dibutuhkan. Begitu juga dengan penerbitan akta kita lakukan koordinasi dengan pihak sekolah, kita minta data," ujarnya.

"Dan juga kita maksimalkan penggunaan mobil layanan keliling guna mempermudah dan mempercepat pelayan kepada masyarakat, serta menjangkau pelayanan di wilayah pinggiran. Kalau ada nagari yang jauh, kita bawa mobil ke sana dan melaksanakan pelayanan sampai dengan pencetakan, artinya pelayanan dapat langsung diselesaikan di mobil keliling tanpa harus ke kantor," katanya. 

Berdasarkan data Disdukcapil per 31 Desember 2021 realisasi perekaman KTP-E di Kabupaten Dharmasraya sudah mencapai 155.126 dari wajib perekaman 156.382. Sementara reaadmindu, percetakan KTP sudah mencapai 153.033 dari yang sudah perekaman. 

Sementara dengan realisasi penerbitan Akte 0-18 tahun kurang satu hari mencapai 69.102 dari wajib akte 76.613. Dan perbitan KIA sudah 36.315 atau 51,9 persen dari wajib KIA 69.882. Capian penerbitan KIA sudah melampaui target nasional 30 persen. 

Dengan adanya kolaborasi antara disdukcapil dengan pemerintahan nagari dan kerjasama lintas sektor, semoga pemutakhiran data kependudukan untuk tujuan pengambilan keputusan dalam pembangunan dapat terealisasi lebih cepat. Data yang valid, akurat dan update, sangat dibutuhkan untuk tercapainya semua program pemerintah. (elda)