Jakarta, Lintas Media News

Konstituen Dewan Pers  perlu mempunyai keterwakilan di Dewan Pers (DP) agar setiap asosiasi  konstituen memiliki akses informasi dan kebijakan dalam mengantisipasi berbagai persoalan masyarakat pers yang semakin komplek. 

Dengan demikian, diharapkan setiap asosiasi konstituen memiliki kesempatan untuk terus berkembang bersama.

Itulah gagasan yang muncul dari peserta rapat pleno Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), yang menaungi sekitar 1.300 media siber di seluruh Indonesia. 

Rapat pleno itu sendiri barlangsung Rabu sore (28/7/2021) via online yang diikuti oleh para ketua pengurus SMSI daerah dan pengurus lainnya yang tersebar di 34 provinsi. 

Rapat dihadiri juga Pengurus harian SMSI Pusat  antara lain, Bendahara Iwan Jamaluddin, Ketua Bidang Pendataan dan Verifikasi SMSI Wilson Bernardus Lumi, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Dr Retno Intani ZA, M.Sc, Ketua Bidang Luar Negeri Aat Surya Safaat, Wasekjen Heru. 

Sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua Umum SMSI Firdaus memutuskan SMSI akan mengirimkan calonnya untuk turut mengisi posisi anggota DP untuk periode yang akan datang. 

Sistem penjaringan pencalonannya telah ditetapkan, semua peserta pleno mengusulkan empat nama. Nanti nama yang diusulkan, akan disaring kemudian diajukan menjadi calon anggota DP.

“Dan, calon dari SMSI yang nanti terpilih yang merupakan utusan SMSI tersebut, tidak boleh hanya bekerja untuk SMSI, tapi harus memperhatikan semuanya, semua kelompok, dan semua konstituen DP, demi kemajuan dan kemerdekaan pers,” kata Firdaus yang didampingi

Anggota  Penasihat SMSI Ervik Ary Susanto, dan Ketua Bidang Hukum, Arbitrase, dan Legislasi Hendra J. Kede. 

Pada kesempatan tersebut, disepakati untuk memberikan kesempatan kepada seluruh jajaran pengurus SMSI, dan Ketua Umum tidak diusulkan menjadi calon. "Agar adil, hanya pengurus yang kita usulkan dan Ketua Umum SMSI tidak perlu diusulkan untuk menjadi anghota dewan pers" ujar Firdaus.

SMSI Usul Anggota DP 15 atau 3 Orang

Sidang pleno SMSI yang juga membahas perkembangan pelaksanaan program Komisi Penanggulangan Covid-19 dan Percepatan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang mendapat kritik keras dari kalangan pengusaha siber anggota SMSI, menyepakati rencana usulan anggota DP berjumlah 15 orang. 

Usulan jumlah anggota itu sebenarnya telah disepakati oleh pengurus Pusat dan diusulkan oleh Ketua Umum SMSI Firdaus dalam rapat  online yang diselenggarakan DP yang dihadiri para konstituen DP 16 Juli 2021. 

Firdaus mengusulkan perlunya menambah anggota DP dari 9 orang seperti yang berlaku belakangan ini, menjadi 15 orang. 

Jika disepakati anggota DP hanya tiga orang, maka utusan konstituen dapat dibentuk Deputi DP, yang membawahi menggerakkan Pokja.

Senada dengan Firdaus, Wilson Bernardus Lumi, Ketua Bidang Pendataan dan Verifikasi SMSI Pusat juga berpendapat, dua pilihan yakni lima belas atau tiga orang anggota DP tersebut, supaya urusan-urusan seperti pendataan dan verifikasi yang selama ini menunggu kehadiran anggota DP, dapat segera diselesaikan. “Ini penting. Di daerah masih banyak perusahaan pers yang belum didata,” kata Lumi menguatkan usulan para ketua SMSI  daerah.

“Kita perlu perubahan komposisi anggota DP untuk menuntaskan banyak pekerjaan di berbagai daerah, terutama verifikasi media. Mau bertambah menjadi 15 atau dirombak cukup tiga anggota saja, supaya efisien dengan mengubah perangkat yang memadai, mungkin saja,” kata Firdaus yang juga didampingi Ketua Bidang Organisasi SMSI Pusat Cahyonoadi Raharyo Sukoco. 

Pada kesempatan yang sama, M. Nasir selaku sekretaris Jenderal SMSI juga mengatakan, rencana usulan jumlah anggota DP itu telah mempertimbangkan beban tugas DP seiring pertambahan jumlah media massa yang sekarang meningkat di seluruh Indonesia.

Nasir juga berharap, dalam kondisi sulit di masa pandemi Covid-19 seperti ini, DP mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi terkini. “Bisa menggerakkan seluruh potensi konstituen dengan pola mengakomodasi untuk bergerak bersama,” kata Nasir.

Rapat pleno yang dimoderatori oleh Wakil Sekjen SMSI Yono Hartono, memberi kesempatan seluruh peserta pleno untuk menyampaikan masukan dan usulan berbagai hal, terutama terkait pengembangan perusahaan media siber. (*/b/rel)

Bayi rusa yang lahir pada Rabu, 28 Juli 2021 mendekati induknya di kawasan Taman Kehati PT Semen Padang

Padang, Lintas Media News

Rusa Totol asal Istana Bogor yang diadopsi PT Semen Padang di kawasan Taman Kelestarian Hayati (Kehati), menambah anggota baru. Rabu (28/7/2021) pagi sekitar pukul 08.30 WIB, rusa  yang dikonservasikan oleh perusahaan  itu, melahirkan seekor bayi dengan berat sekitar 3 kg, panjang 60 cm dan tinggi sekitar 25 cm.

"Alhamdulillah, tadi pagi sekitar pukul 08.30 WIB, Rusa Totol yang kami konservasikan di Taman Kehati kedatangan anggota baru. Salah satu rusa betina melahirkan," kata Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati, Rabu.

Rusa yang baru lahir ini, kata Nur Anita , merupakan rusa ke 9 yang lahir di Taman Kehati PT Semen Padang dan anak rusa ke 2 dari induk yang melahirkannya. Mudah-mudahan, anak rusa ini bisa beradaptasi dengan cepat di kawasan Kehati PT Semen Padang ini.

Kini, sebut Nur Anita, total rusa di Taman Kehati PT Semen Padang berjumlah 12 ekor. Dari jumlah tersebut, 4 ekor dipastikan berjenis kelamin jantan. Sedangkan yang baru lahir, hingga kini belum diketahui jenis kelaminnya, karena anak rusa ini belum bisa didekati. 

"Jika dipaksakan, maka anak rusa ini akan stres dan bisa menyebabkan kematian. Jadi untuk sementara ini, petugas yang mengawasi perkembangan rusa di Taman Kehati itu masih melakukan observasi terhadap anak rusa yang baru lahir itu," ujarnya. 

Pemeliharaan rusa totol asal Istana Bogor oleh PT Semen Padang, sebut Nur Anita,  dilakukan  sejak 2016. Izin pemeliharaan rusa totol ini tidak mudah. Bahkan, sebelum dipelihara di Taman Kehati, berbagai prosedur harus dipenuhi oleh PT Semen Padang.  Di antaranya izin dari BKSDA. Sebelum izin didapat, pihak Istana Bogor juga turun ke Taman Kehati PT Semen Padang ini untuk melihat kondisi suhu dan lingkungan Taman Kehati.

Taman Kehati  PT Semen Padang memiliki luas 50 Ha. Selain rusa totol, di kawasan Kehati ini juga terdapat berbagai spesies flora dan fauna. 

Di antaranya, palem kipas, palem merah, tumbuhan paku tiang dan pakis haji, elang ular bido, cekakak sungai, cekakak belukar, burung madu sriganti dan burung madu. Kemudian yang terbaru, adalah ikan bilih yang telah endemik di Danau Singkarak.

"Bagi PT Semen Padang, pemeliharaan rusa totol ini merupakan sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap satwa langka yang dilindungi undang-undang," beber Nur Anita.

Terkait rusa yang baru lahir itu, petugas yang memelihara rusa totol di Taman Kehati bernama Maryanto menyebut bahwa dirinya belum memberikan nama untuk anak rusa yang baru lahir tersebut. Saat ini, rusa yang diberikan nama itu cuma ada 1 rusa, namanya Max.

"Max ini rusa yang paling tua di sini, umurnya sekitar 8 tahun dan bisa dianggap sebagai 'kepala suku' bagi sekelompok rusa di Taman Kehati ini. Sebab, kemana Max pergi, segerombolan rusa lain terus mengikuti Max dari belakang," sambungnya. 

Sejak dibawa dari Istana Bogor sampai dikonservasi di kawasan Taman Kehati PT Semen Padang ini, rusa tersebut terus berkembang biak dengan baik. Bahkan dari 6 ekor yang dibawa dari Bogor, sekarang ini sudah menjadi 12 ekor. (*/b/hms) 

Padang, Lintas Media News

Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Padang kembali geledah kamar hunian warga binaan pada Rabu (28/7) malam. Giat ini dipimpin oleh Rusdi, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib) Lapas Kelas IIA Padang yang sekaligus merupakan Koordinator Tim Satops Patnal didampingi Bagus Dwi Siswandono Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas IIA Padang  dan diikuti oleh jajaran pengamanan Lapas Kelas IIA Padang. 

Selain merupakan giat rutin Tim Satops Patnal Lapas Kelas IIA Padang, giat ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga terkait 3 Kunci Pemasyarakatan Maju yakni Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang juga merupakan atensi Kalapas Era Wiharto dalam rangka meningkatkan dan memperketat pengawasan dan pengamanan di dalam Lapas Kelas IIA Padang. 

Kasi Kamtib Rusdi menghimbau seluruh petugas agar berhati-hati saat melakukan penggeledahan. "Selalu waspada dalam melaksanakan tugas. Jaga kekompakan antar sesama petugas dan yang terpenting adalah sita semua barang terlarang yang ada di dalam kamar hunian," himbau Rusdi saat memberi pengarahan kepada seluruh petugas sebelum giat dimulai. 

Seluruh petugas menelusuri sudut demi sudut kamar hunian dan memeriksa seluruh barang yang ada di dalam kamar hunian Blok B-2 dan B-7 tersebut. Dalam penggrebekan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam ini, petugas berhasil menemukan sejumlah ponsel, charger, kipas angin, sendok besi, gunting, tali tambang plastik, headset dan beberapa barang terlarang lainnya. 

Kegiatan berjalan dengan aman dan kondusif sejak giat dimulai hingga selesai. "Semoga melalui giat geledah blok hunian ini, Lapas Kelas IIA Padang senantiasa dalam keadaan aman dan kondusif," pungkas Rusdi usai menggelar razia. (Rel/Ag)

Payakumbuh, Lintas Media News

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Payakumbuh mengadakan Sosialisasi pencegahan Pungli dan Gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta bagi penyedia/rekanan yang bekerjasama dengan Instansi di Pemerintah Kota Payakumbuh yang digelar di Aula Ngalau Indah lantai III Eks Kantor Wali Kota Payakumbuh, Rabu(28/7). 

Pelaksanaan sosialisasi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda, Asisten II Elzadaswarman, Asisten III Amriul Datuak Karayiang, Waka Polres Payakumbuh Kompol Jerry Syahrim serta menghadirkan narasumber berkompeten dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Kabag  Dalbang Maizon Satria.

Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini sangat penting diikuti ASN dan Pihak-pihak terkait yang sangat rentan agar tidak terjerat dalam tindak pidana korupsi, Pungutan liar maupun Gratifikasi. "Banyak pengadaan maupun pembangunan yang bila tidak dilaksanakan dengan baik dan penuh amanah berpotensi terjadi Pungutan liar dan Gratifikasi," ujarnya

Rida menjelaskan sebagai salah satu upaya pencegahan, dilakukan dengan menjalin kerja sama antar instansi terkait dengan penguatan Saber Pungli di Lintas Sektoral dan Tim Pengawal, Pengamanan, Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang siap mengawal proses pembangunan untuk kepentingan umum. "Melalui pengawasan dan transparansi pengelolaan anggaran, diharapkan Tipikor, Pungli dan Gratifikasi bisa dicegah. Kemudian, penyerapan anggaran dapat terlaksana maksimal," pungkas Rida.

Wakapolres Payakumbuh Jerry Syahrim yang juga merupakan Ketua UPP Saber Pungli Kota Payakumbuh mengatakan banyak area yang berpotensi pungli pada pemerintah daerah seperti perizinan, hibah dan Bansos, kepegawaian, pendidikan, pelayanan publik, serta pengadaan barang dan jasa.

“Tentu harus ada upaya pencegahan yakni dengan pembinaan seperti membangun budaya anti pungli di aparatur maupun pengusaha. Kemudian meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam, Gerakan Nasional pemberantasan pungli,” terangnya

Diungkapkan Jerry strategi preventif atau pencegahan pungli yakni dengan melakukan pemetaan rawan pungli, mengoptimalkan fungsi satuan pengawasan internal, dan mengoptimalkan sistem pelayanan publik yang prima berbasis teknologi dan informasi.

“Untuk strategi penegakan hukum juga harus ditekankan yakni dengan menjatuhkan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian tidak hormat terhadap oknum aparat, penyelenggara negara atau pegawai negeri, dan masyarakat yang terlibat dalam pemungutan liar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pungli dan Gratifikasi menimbulkan kerugian di masyarakat sedangkan korupsi menimbulkan kerugian negara. Hal ini tentu harus kita cegah bersama, mari berantas Pungli dan Gratifikasi,” tegas Jerry. (H/Her)

Padang, Lintas Media News

Saat ini mobil unit Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan Pelaksanaan Pemeriksaan Swab (Polymerase Chain Reaction) PCR sebanyak total sampel 179 dengan rincian dari Labor kesehatan 62 Sampel dan Dinas Pendidikan 117 sampel.

Hal ini diungkap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi, SKM, MKM disela-sela kesibukan kegiatannya, Rabu (28/7/2021).

Arry mengatakan kegiatan dilakukan sesuai arahan Gubernur Mahyeldi Ansharullah Dinas Kesehatan untuk meningkatkan tracing dan testing disetiap ASN dilingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat.

"Dinas kesehatan saat setiap hari akan melakukan tracing dan testing dilingkungan pemprov Sumbar, kabupaten dan kota sebagai upaya menekan penyebaran serta sebagai upaya meningkatkan penanganan covid 19," ujarnya. 

Arry juga sampaikan, pemeriksaan Swab RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) atau sering disebut dengan Swab PCR merupakan jenis pemeriksaan yang memiliki tujuan untuk menegakkan diagnosa dari penyakit Covid-19.

"Pelaksanaan swab PCR ini dilakukan bagi  ASN yang kontak erat dengan pasien positif covid 19, agar terdekteksi orang yang terkena. Dan swab PCR ini bertujuan meningkatkan trancing dan testing untuk menurunkan positive rate," ujarnya.

Arry juga mengharapkan selama masa menunggu hasil pemeriksaan Swab PCR keluar, pasien dianjurkan untuk tetap melakukan isolasi mandiri. (b/hms)

Payakumbuh, Lintas Media News

Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Koperasi dan UKM mendorong Usaha Mikro menjadi usaha kecil dengan memberikan pembekalan kepada 40 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) se Kota Payakumbuh selama empat hari di Aula SMKN .2 Payakumbuh 26/07 hingga 29/07 Juli 2021.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Dahler, Senin (26/7) mengatakan pelatihan peningkatan sumber daya manusia bagi pelaku usaha ini digelar dalam rangka menguatkan usaha mereka dan mendorong tubuh agar pelaku usaha mikro bisa naik kelas menjadi pelaku usaha kecil.

"Kita berharap mereka bisa terus memasarkan produknya secara online di tengah Pandemi Covid-19. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen paling penting, agar sebuah bidang usaha atau bisnis dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitasnya yang kurang baik, usaha akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya, meski sumber daya yang lain telah terpenuhi,” imbuh Dahler didampingi Kabid Koperasi M. Faisal.

"Peserta juga kita berikan Sertifikat Pelatihan setelah mengikuti kegiatan ini," tambahnya.

Narasumber dan motivator yang CC dihadirkan adalah dari Pasa Minang, Tangkelek, dan Indosinergi Utama yang tentunya telah memiliki jam terbang di dunia usaha. Disini peserta diajarkan kiat pemasaran, pengemasan produk, pemberdayaan SDM dunia usaha, hingga strategi pengembangan bisnis.

Menurut salahsatu peserta pelatihan, pemilik Sanjay Oviga, Vina Kurnia menyampaikan apresiasi kepada Pemko Payakumbuh, dengan adanya kegiatan ini dirinya menjadi termotivasi dan juga menambah wawasan. Sehingga, dari ilmu yang didapatkan ini, diharapkan bisa diaplikasikan kepada usaha yang digelutinya untuk terus bisa maju dan kuat.

"Kami belajar tentang kiat pemasaran dan bagaimana untuk lebih kreatif lagi kedepan, apalagi ada diskusi bersama narasumber, kami juga bisa menggali banyak tentang pengemasan dan mengiklankan produk," ungkap pemilik usaha di Kelurahan Tanjung Pauh yang memproduksi makanan olahan dari singkong, kentang, dan talas bermacam variasi itu. (H/Muchlis)

Dharmasraya, Lintas Media News

Loka Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Kabupaten Dharmasraya berkolaborasi dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Rabu (28/7/2021), menggelar kegiatan sosialisasi dan desk registrasi dalam rangka jemput bola registrasi pangan olahan, bertempat di Aula Lantai II Kantor Bupati Dharmasraya.

Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Dharmasraya, DP Datuk Labuan, ini diikuti oleh para pelaku usaha di Kabupaten Dharmasraya, serta dari Kabupaten Sijunjung dan beberapa daerah lainnya.

Kepala Kantor Loka Pom Dharmasraya, Asrianto, mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya jemput bola, serta pendampingan bagi para pelaku usaha dalam melakukan proses registrasi izin edar pangan olahan. 

Kegiatan ini, sambungnya lagi, berlangsung selama sehari penuh, yang diawali dengan sosialiasi, dengan menghadirkan narasumber dari BBPOM Pusat, Dinas PMPTSP, serta Loka POM Dharmasraya. 

Sementara itu, Wabup DP Datuk Labuan, pada kesempatan tersebut menyampaikan, pemerintah daerah sangat mendukung terlaksananya kegiatan ini. Menurutnya, pemerintah memang wajib memastikan pangan yang beredar di masyarakat adalah pangan yang memenuhi standar dan terjamin keamanannya.

"Maka dari itu, kami berharap Badan POM bersama Perangkat Daerah terkait dapat lebih meningkatkan pengawasan, supaya pelaku usaha termotivasi untuk mengurus izin edar pada setiap produk yang dijual, guna memperoleh kepastian keamanan pangan untuk dikonsumsi oleh masyarakat," ujar wabup.

Wabup juga mendorong para pelaku usaha, khususnya di Dharmasraya, untuk segera mengurus izin edar produk. Karena menurutnya, banyak manfaat yang akan diperoleh oleh pelaku usaha jika sudah memiliki izin edar. Disamping memperoleh jaminan keamanan, juga dapat memperluas pemasaran produk, meningkatkan daya saing produk, meningkatkan kepercayaan terhadap produk, dan tentunya menjadi nilai tambah bagi produk yang dijual. (rls/elda)

Dari kiri kekanan Hendri, Ali Nurdin penasehat LAMI, Mahesa Bag. CSR dan Risma Haji Gani ketua LAMI

Pdg. Pariaman, Lintas Media News

Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Kabupaten Padang Pariaman terkesan tidak ada waktu tanpa memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dan terus menjembatani masyarakat Padang Pariaman baik sama Pemerintah maupun dengan berbagai perusahaan dan donatur guna untuk meujudkan mimpi masyarakat tersebut.

Kali ini Senen (26/7/2021) LAMI ikut mendampingi tim dari Angkasa Pura Bandara Internasional Minangkabau Padang Pariaman Mahesa bagian CSR yang di dampingi teknisi Hendri untuk survei pada 2 buah rumah yang tidak layak huni yang diajukan oleh LAMI Kab. Padang Pariaman.

Tim Angkasa Pura  ini lansung di dampingi oleh ketua LAMI Risma Haji Gani dan Penasehat Drs. Ali Nurdin, dimana pada tahun ini  Angkasa Pura menyanggupi akan membangun 2 buah rumah tidak layak huni seperti tahun lalu juga telah membantu 2 buah rumah.

Risma  ketua LAMI Kab. Padang Pariaman mengatakan kami dari LAMI mengucapkan terima kasih kepada GM Angkasa Pura beserta jajaran yang masih mempercayakan kami LAMI untuk mensurvei dunsanak kita yang belum memiliki rumah tidak layak huni di daerah ini dan secara tak lansung berarti telah ikut membantu program LAMI dan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai survei 2 buah rumah yang tidak layak huni di Nagari Ketaping semoga kedua rumah ini segra dapat di Acc oleh Angkasa Pura.

Pihak Angkasa Pura Mahesa pada saat survei di rumah sasaran lansung memberikan arahan kepada pemilik rumah agar banyak berdo'a dan yakinlah bahwa jika sesuatu rezki kita tidak akan pernah pindah kepada orang lain, tegas mahaesa.

Kami yang datang sekarang ini hanya baru survei dan perlu di ketahui tidak semua yang telah kami survei yang mendapatkan bantuan karena semua di putuskan bersama dengan Pimpinan, hal ini perlu kami sampaikan agar bapak/ibuk jangan ada anggapan pasti dapat dan akhirnya kecewa ketika tidak dapat namun kita hanya sama - sama berusaha. Lanut Mahesa sambil melirik kepada kami dari LAMI. (ND)

Payakumbuh, Lintas Media News

Atas dasar solidaritas dan kemanusiaan, Ikatan Alumni SMEA Negeri Payakumbuh (Snepa) laksanakan kegiatan bedah/rehab rumah bagi salah seorang alumni mereka yang kurang mampu yang berdomisili di Kelurahan Padang Data Tanah Mati, Kecamatan Payakumbuh Barat.

Turut hadir langsung dalam kesempatan bedah rumah dari Alumni Snepa itu Wakil Walikota Payakumbuh Erwin Yunaz, Camat Payakumbuh Barat Junaidi, Lurah Padang Data Tanah Mati Eko Yuliadi, Babhinkamtibmas T. Viandra, Kepala Sekolah SMKN 1 Payakumbuh Yunita Rosanti, serta para Ikatan Alumni Snepa lintas angkatan, Selasa (27/7).

Diawal menyampaikan sambutannya, Wakil Walikota Erwin Yunaz ucapkan Trima kasih kepada Ikatan Alumni Snepa Milenial Payakumbuh yang telah turut serta memberikan kontribusi langsung dalam membantu pemerintah.

“Bedah rumah yang telah dilakukan oleh Snepa ini merupakan salah satu program dari agenda pemerintah juga, serta tentu kegiatan seperti ini kedepannya dapat hendaknya dilakukan dengan berkolaborasi bersama Pemko Payakumbuh”, ungkap Erwin dengan semangat.

Menurut WaWako itu, kegiatan bedah rumah yang dilakukan ikatan alumni Snepa Milenial merupakan sebuah kegiatan yang penuh dengan kreativitas, dan kreativitas seperti ini tentu ujungnya akan dapat meningkatkan taraf ekonomi.

“Ditengah situasi seperti ini, kita harus bergerak secara bersama sehingga gerakan yang dilakukan ini dapat membantu meringankan dan mengatasi kesulitan yang dialami oleh warga lainnya”, ujar orang nomor dua di ota Payakumbuh itu.

Dengan dilangsungkan kegiatan bedah rumah oleh Ikatan Alumni Snepa, Erwin Yunaz berharap dapat menjadi motivasi bagi ikatan serta kelompok lainnya dalam saling membantu sesama.

“Semoga dengan diawali oleh Snepa ini, akan diikuti juga nantinya kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini oleh alumni serta kelompok lainnya. Dan apa yang dilakukan Snepa saat ini merupakan sebuah energi positif yang akan membawa ikatan alumni atau kelompok lainnya untuk turut mengikuti jejak Ikatan Alumni Snepa ini”, tutur Erwin.

Sementara itu, Ketua Ikatan Alumni Snepa Milenial Muhandi mengatakan bahwa dasar kegiatan bedah rumah ini berlangsung untuk menumbuh kembangkan rasa kepedulian serta untuk meningkatkan silaturahim dan mempererat tali persaudaraan terhadap sesama alumni lintas angkatan SMEA Negeri Payakumbuh.

Muhandi turut menyampaikan jika Ikatan Alumni Snepa lintas angkatan kedepan akan melakukan kegiatan rutin dalam program bantuan rehab rumah bagi Alumni Snepa Milenial yang membutuhkan.

Adapun sumber dana untuk kegiatan rehab rumah tersebut merupakan dana yang dikumpulkan secara patungan oleh para Ikatan Alumni Snepa Milenial lintas angkatan.

“Selama lebih kurang 2 bulan telah dikumpulkan dana bantuan dari para ikatan alumni Snepa maka terkumpullah dana sebanyak 18.000.000 rupiah. Dan untuk bantuan rehab rumah ini kita komit untuk memberikan bantuan sebanyak 15.000.000 rupiah/rumah nya. Serta untuk kelebihan dana yang terkumpul akan dilanjutkan untuk program bantuan lanjutan bagi ikatan alumni lain yang membutuhkan, sehingga nanti seluruh Ikatan Alumni Snepa tidak ada yang memiliki rumah tidak layak huni”, harap Andi Torang sapaan akrab Ketua Alumni Snepa Milenial itu.

Setelah disampaikan laporan kegiatan oleh Ketua Alumni Snepa Milenial Muhandi, Kepala Sekolah SMKN 1 Payakumbuh Yunita Rosanti juga tidak lupa untuk mengucapkan Terima Kasih kepada Ikatan Alumni Snepa lintas angkatan yang telah turut aktif dalam membantu para alumni lainnya.

“Alhamdulilah, saya bangga hadir sebagai perwakilan dari sekolah saat ini, dan juga saya sangat bersyukur dengan masih solid nya para Ikatan Alumni di SMK 1 ini yang dulu dikenal dengan SMEA Negeri Payakumbuh”, ungkap Yunita.

Sebagai Kepala Sekolah SMKN 1 Payakumbuh tempat asal para alumni Snepa Milenial tersebut, Yunita ingin kedepan para ikatan alumni Snepa lintas angkatan dapat semakin dan lebih solid lagi dalam kebersamaan bagi seluruh alumni.

Dan sebelum acara selesai, dilakukan seremoni pembongkaran rumah Meilidar yang akan di rehab oleh Wakil Walikota Erwin Yunaz. (H/Muchlis)

Payakumbuh, Lintas Media News

Setelah dilakukan pertemuan dan sosialisasi sebelumnya pada bulan Maret 2021, yang digagas OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Provinsi Sumatra Barat bersama seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Barat yang bertujuan untuk menyusun serta percepatan pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota di Sumatra Barat. Dan setelah dilangsungkan pertemuan tersebut, maka OJK bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat laksanakan rapat pengukuhan Tim TPAKD Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatra Barat yang berlangsung secara virtual via zoom, Senin (26/7).

Bersamaan dengan pengukuhan tim TPAKD itu juga sekaligus dilangsungkan launching kredit/pembiayaan melawan rentenir yang digagas oleh Bank Pembangunan Daeyah (BPD) Provinsi Sumatra Barat. Kegiatan yang dihelat di aula kantor Gubernur Provinsi Sumatra Barat tersebut diikuti oleh seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatra Barat secara virtual dari kantor masing-masing. Dalam kesempatan itu, rapat pengukuhan dan launching turut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Sumatra Barat Mahyeldi, Kepala BPD Provinsi Sumatra Barat Muhamad Irsad, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatra Barat Wahyu Purnama, Kepala Kantor OJK Regional 5 Sumatra bagian utara Yusup Ansori, dan pejabat dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatra Barat.

Hadir dari aula pertemuan Randang lantai II kantor walikota Payakumbuh, Pemerintah Kota Payakumbuh Walikota yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Elzadaswarman, didampingi Asisten III bidang administrasi umum Amriul Dt. Karayiang, bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Yunida Fatwa, sekretaris dinas Koperasi dan UKM Ibrahim, dan Kepala Bagian perekonomian Setdako Payakumbuh Arif Siswandi.

Saat rapat dimulai, Kepala /Pimpinan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Sumatra Barat Muhamad Irsad mengatakan bahwa kehadiran TPAKD mempunyai tujuan antara lain untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai inovasi dan terobosan baru guna mendukung perekonomian daerah. Sekaligus mendorong pengoptimalan potensi sumber dana untuk mengembangkan UMKM dan pembiayaan pembangunan sektor prioritas. 

Selain itu juga, untuk mendorong adanya aliansi strategis dan peran serta Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan, menggali potensi ekonomi daerah, mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah, dan membiayai pembangunan sektor prioritas, serta mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia”, ungkap Irsad.

Kepala Bank BPD Sumatra Barat itu juga menyampaikan jika dalam launching kredit/pembiayaan melawan rentenir turut diluncurkan program pinjaman marandang (melawan rentenir daerah Minang) yang akan berguna bagi seluruh warga untuk lebih meningkatkan ekonomi mereka.

Dilanjutkan sambutan yang disampaikan oleh kepala kantor OJK Provinsi Sumatra Barat Yusri turut mengatakan jika TPAKD nantinya akan memiliki tugas untuk melakukan koordinasi di antara SOPD serta stakeholders terkait guna menjamin perluasan akses keuangan di daerah.

Kegiatan ini juga bertujuan menyusun program khusus ekonomi mikro untuk para pedagang Kaki 5 atau rombong. Mulai dari memberikan legalitas untuk pendataan, pelatihan–pelatihan agar bisa lebih memahami perbankan serta membantu / menjamin mendapatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Yusri berharap dengan telah dikukuhkannya TPAKD di setiap Kabupaten/Kota di Sumatra Barat maka akan dapat menjadi percepatan dalam peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing terutama di provinsi Sumatra Barat.

Menurut kepala OJK Provinsi Sumatra Barat itu, dengan pengukuhan TPAKD ini akan mampu dan bisa menjadi akselerasi dalam peningkatan ekonomi di daerah masing-masing, serta dengan juga di launchingnya kredit/pelayanan melawan rentenir ini maka sektor perbankan tentu sudah sangat siap kedepannya dalam indikasi likuiditas keuangan, dan dengan ini juga perbankan sudah sangat siap dalam memberikan pembiayaan dalam peningkatan ekonomi bagi warga Sumatra Barat”, tutur Yusri.

Kemudian, dilanjutkan oleh Gubernur Provinsi Sumatra Barat Mahyeldi dalam sambutannya memaparkan, percepatan akses keuangan daerah di Provinsi Sumatra Barat merupakan salah satu bagian dari program inklusi keuangan nasional yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai yang diamanatkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui radiogram nomor T-900/634 tanggal 19 Februari 2016.

Program percepatan akses keuangan daerah, yang merupakan forum koordinasi antar instansi  dan stakeholders dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, diharapkan mampu mendorong  ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Terutama untuk memasarkan serta menyediakan produk layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan UMKM. 

Terlebih, menurut Mahyeldi, ketersediaan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan menjadi penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sementara itu, Walikota Payakumbuh yang diwakili Asisten II bidang ekonomi dan pembangunan Elzadaswarman, serta Asisten III bidang Administrasi Umum Amriul bersama jajaran, berharap tim yang telah dikukuhkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam pengelolaan keuangan dan ekonomi daerah.

‘’Sejumlah program yang telah direncanakan harus secepatnya direalisasikan, sehingga tujuan terbentuknya tim yang telah dikukuhkan pun tidak terkesan seremonial belaka,” pinta Asisten II yang akrab disapa om Zed tersebut.

Om Zed turut berharap dengan pengukuhan TPAKD dapat mendorong peningkatan kualitas transaksi keuangan yang lebih cepat dan mencegah kebocoran anggaran atau belanja. Sehingga transparansi dan integrasi ekonomi dan keuangan digital dapat terwujud lebih cepat," terangnya.

Diakhir acara berlangsung, Bank Nagari setelah lakukan launching kredit/pembiayaan melawan rentenir, maka diberikan pinjaman Marandang bagi pelaku UMKM di provinsi Sumatra Barat senilai Rp. 10.000.000,- untuk peningkatan usaha dan keuangan pelaku usaha yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi. (H/Muchlis)