Jakarta, Lintas Media News

Ketua Umum  Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang kini menjadi Ketum Umum DPP Partai Adil Makmur (PRIMA), Agus Jabo Priyono  berkunjung ke kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jl Veteran II No 7C-Jakarta, Selasa sore (30/3/2021). Politisi nasional yang akrab disapa Agus Jabo ini didampingi timnya, yakni Alif Kamal, Farhan A Dalimunthe, dan juru bicaranya Anshar Manrulu.

Mereka diterima langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat, Drs. Firdaus, M.Si bersama pengurus lainnya, yakni Yono Hartono S.Pd.I, M.Pd.I (Wakil Sekretaris JenderaL) dan Makali Kumar, SH (Wakil Bendahara Umum).

Kunjungan tersebut dalam rangka membangun kemitraan dalam membangun Bangsa kedepan. Meskipun terkesan mendadak, namun pertemuan itu terlihat penuh keakraban dan semangat kebersamaan. Antara Agus Jabo (Ketum PRD) dan  Firdaus (Ketum SMSI).

Saat menyambut kunjungan Ketum PRD bersama rombongannya di ruang pertemuan kantor SMSI Pusat tersebut,  Firdaus menjelaskan secara singkat tentang SMSI. "Anggota SMSI merupakan kumpulan Perusahaan Media Siber di Indonesia. Alhamdulillah, SMSI sekarang sudah menjadi konstituen Dewan Pers," ujar Ketum SMSI, Firdaus.

Pasca resmi menjadi Konstituen Dewan Pers, pengurus pusat SMSI membentuk News Room yang berisikan seluruh anggota SMSI. News room ini dinamakan Siberindo.co, Indonesia Today dan Siber Indonesia Network.

"Kami akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terutama dalam mewujudkan perusahaan media Siber yang sehat, berkualitas dan profesional," harapnya.

Sementara itu, Ketum PRD, Agus Jabo dengan gaya khas-nya yang santai namun serius, menjelaskan tentang semangatnya untuk mewujudkan Bangsa Indonesia yang dibangun dengan nilai-nilai nasionalisme Kebangsaan, kerakyatan,  dan keumatan.

"Sudah 75 tahun kehidupan bernegara dan berbangsa dalam tiga masa pemerintahan, baik masa Sukarno, Orde Baru, dan masa reformasi.  Tetapi cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial belum pernah terwujud" jelas Jabo.

Dijelaskan Jabo, upaya mewujudkan kemakmuran, yang berarti terpenuhinya hak-hak dasar Warga Negara sebagai manusia bermartabat, tersumbat oleh macetnya redistribusi sumber daya dan kekayaan bangsa di tangan segelintir orang. 

Kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)pada 2019 lalu menyebut 1 persen orang terkaya di Indonesia mengusai 50 persen aset nasional.

Sementara itu, hingga akhir 2019, jumlah rakyat miskin dengan ukuran pengeluaran Rp 16 ribu per hari masih berjumlah 24,79 juta orang atau 9,22 persen. Kalau ukurannya dinaikkan berdasarkan standar keterpenuhan hak dasar, maka jumlah orang miskin bisa melebihi separuh penduduk Negeri ini.

Ketimpangan dan kemiskinan lahir dari rahim yang sama: sistem ekonomi dan politik yang menyebabkan kekayaan dan sumber daya tidak terdistribusi secara adil. Di satu sisi, segelintir orang atau kaum 1 persen menguasai sumber daya. Disisi lain, orang banyak atau kaum 99 persen berebut potongan kecil dari kue ekonomi.

Akibatnya, banyak warga Negara yang kesulitan mengakses kebutuhan dasarnya, terutama pangan, air bersih, sandang, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.

Kemudian, dalam persoalan ekonomi, tambah Jabo, pengorganisasian ekonomi seharusnya tak hanya membuka ruang yang lapang bagi setiap warga Negara untuk berusaha dan bekerja, tetapi juga memastikan kemakmuran bisa terbagi bagi seluruh rakyat Indonesia. 

"Setidaknya, begitulah kehendak mulia para Pendiri Bangsa kita, seperti termaktub dalam UUD 1945: mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.Sayang sekali, pendekatan ekonomi yang mengedepankan persaingan bebas, yang menempatkan pelipatgandaan keuntungan (profit) di atas manusia dan alam, telah menginterupsi cita-cita tersebut.Kita tak memunggungi perlunya investasi dan ekonomi pasar," tambahnya.

Namun, keduanya harus diatur agar selaras dengan cita-cita kesejahteraan sosial. No one must be left behind! 

Kemudian, dalam persoalan Politik, terang Agus Jabo, dalam demokrasi warga Negara berusaha diyakinkan dengan konsep keadilan: one man, one vote. Namun, ketidaksetaraan ekonomi telah menggugurkan keyakinan suci ini. Ketika kekayaan menumpuk di tangan segelintir orang, maka konsep one man one vote sulit terjadi. Yang terjadi, si kaya bisa membeli partai politik, media massa, penyelenggara pemilu, lembaga survei, bahkan suara pemilih. Politik Indonesia berhadapan dengan dua hal yang saling bertaut. Pertama, kekayaan ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir orang. 

Kedua, politik Indonesia makin “transaksional” dan berbiaya tinggi. Situasi itulah yang menjerumuskan bangsa ini ke dalam dua persoalan pokok. Pertama, ketimpangan ekonomi yang sangat parah. Kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara rakyat banyak hanya menunggu tetesannya (trickle down effect).

Kedua, demokrasi politik yang tidak menyediakan ruang bagi aspirasi rakyat banyak. Arena politik Indonesia didesain, dengan menggunakan strategi “ambang batas” (electoral, parliamentary, dan presidential threshold) sebagai hanya arena pertarungan para oligarki.

"Jalan keluar kondisi bangsa saat ini adalah, kita butuh alat politik baru. Partai-partai yang ada sekarang tak bisa diharapkan sebagai penyambung lidah rakyat banyak. Selain secara langsung maupun tidak langsung dibawah kendali oligarki,"  jelas Jabo.

Dituturkan,partai-partai yang ada sekarang bercorak sangat tradisional,  patron-klien, sistem kekerabatan, dan feodalistik. 

Kemudian, tata kelolanya juga sangat tidak demokratis. Hampir semua kebijakan partai terkonsentrasi di tangan segelintir elit partai. Para petinggi partai tak ubahnya para pemilik partai. Mustahil untuk mengharapkan perubahan politik yang lebih baik, yang lebih maju (progressif), yang lebih berkeadilan sosial, dengan hanya mengandalkan atau menyerahkan harapan pada partai-partai yang ada sekarang.

Diterangkan Jabo,  kita butuh alat politik baru, sebuah partai baru, yang mencerminkan kehendak dan partisipasi rakyat. Partai yang menjadi alat politik bagi rakyat banyak. Partai yang dikelola secara demokratis dan modern. Selain itu, partai baru ini harus bisa menjawab persoalan bangsa sekarang. Tak hanya bisa mengumbar kritik, tetapi juga menawarkan visi dan program baru untuk kemajuan Indonesia. Partai yang siap memperjuangkan agenda politik untuk rakyat banyak: demokrasi, pemerintahan bersih, dan kesejahteraan sosial. 

"Untuk itulah, kami-para aktivis politik, intelektual, pelaku usaha kecil dan menengah, penggiat lingkungan, serikat buruh, petani, masyarakat adat, pembela hak-hak perempuan dan anak, dan lain-lain—telah berkumpul untuk mendirikan partai baru, yakni  Partai Adil Makmur atau PRIMA. Insya Allah, 1 Juni 2021 akan kita deklarasikan," tegasnya.

Visi PRIMA, jelas Agus Jabo yang bakal jadi Ketua Umum-nya ini, adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan: masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan visi itu, PRIMA akan memperjuangkan program-program yang pro rakyat. Pertama, Pajak yang berkeadilan. Dimana  Prima akan memperjuangkan reformasi perpajakan di Indonesia agar lebih berkeadilan. Pertama, mereka yang berpenghasilan rendah dan menengah diringankan, sedangkan yang berpengasilan tinggi membayar pajak lebih banyak. PRIMA akan merombak skema pajak penghasilan (PPh) yang ada sekarang. 

Pendapatan yang senilai atau di bawah upah minimum akan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Sebaliknya, pendapatan di atas upah minimum akan diklasifikasi ulang dengan tarif progressif.

"Kami juga mempertimbangkan untuk memberlakukan pajak kekayaan. Bisa berbasis kekayaan (net-wealth tax), pengalihan/perpindahan  kekayaan, ataukenaikan nilai aset/kekayaan atau capital gain tax," tegas Jabo.

Agus Jabo dalam pertemuan itu juga menuturkan bahwa  DPP PRIMA akan memperkuat eksistensinya sebagai partai baru,  akan turut serta ikut bertarung dalam Pemilu 2024 mendatang. 

Partai yang telah memiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM pada 2020 ini, akan ikut bertarung di pentas politik  nasional pada pemilu 2024.

Artinya Partai ini memenuhi ketentuan konstitusi dan perundang-undangan, tandas Jabo.

Lebih jauh dijelaskan bahwa PRIMA memang di inisiasi oleh PRD (Partai Rakyat Demokratik) bersama beberapa organ lainnya. Namun dalam perjalanannya, PRIMA sebagai kekuatan politik membuka diri mengajak semua komponen bangsa untuk memperkuat partai politik yang mengusung isu anti oligarki itu. 

Dalam upaya itu, DPP PRIMA dibawah komando Ketua Umum, Agus Jabo dan jajaran telah banyak bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh Islam. Antara lain Presiden PSII yang bermarkas di Grogol, Ketua dan Pengasuh Pondok Yayasan Taman Qur'an Indonesia (Ust. Andi Arlin, Lc., MA). Ketua Harian Parmusi, KH. Farid Oqbah, Pemuda Muslimin Indonesia, Pemuda Hidayatullah, Sejumlah Alumni HMI MPO, PB PII dan lainnya. 

"Sampai saat ini agenda silaturahmi itu masih terus berjalan. Silaturahmi terjalin dengan baik karena memang Bung Agus Jabo itu berlatar belakang Kader PII ( Pelajar IsLam Indonesia ). 

Menutup pertemuan, Rombongan Agus Jabo dan Ketum SMSI  beseserta pengurusnya, sholat magrib berjamaah. Kemudian mereka berpose dan makan malam bersama. (*/b)

Foto bersama kegiatan sosialisasi PLKK Award bertemakan "Raih Juara, dengan Layanan Prima" bersama Semen Padang Hospital (SPH) di Padang, 25 Maret 2021. (foto:hms.ptsp)

Padang, Lintas Media News

Dalam persiapan menghadapi PLKK Award, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang menggelar sosialisasi PLKK Award bertemakan "Raih Juara, dengan Layanan Prima" bersama Semen Padang Hospital (SPH) di Padang, 25 Maret 2021 lalu.

Staf Ahli Direktur SPH, dr Dewi Nensi Putri, MARS mengungkapkan, SPH merupakan salah satu dari mitra PLKK dari BPJamsostek dalam melayani kesehatan terhadap peserta yang mengalami kecelakaan akibat kerja. Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) adalah fasilitas pelayanan kesehatan berupa Klinik, Puskesmas, Balai Pengobatan, Praktek Dokter Bersama, dan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada kasus Kecelakaan Kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja (KK-PAK).

"Alhamdulillah, Semen Padang Hospital menjadi salah satu dari nominasi untuk PLKK Award. Bahkan kita juga sekalian bersiap untuk mengikuti Paritrana Award. Jadi dari kegiatan tersebut, kita diberi informasi mengenai apa saja yang perlu kami persiapkan untuk dapat meraih juara pada dua award tersebut," jelas Dewi.

Ia juga menyambut niat baik BPJamsostek dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Sehingga ia dan segenap pihak di SPH akan mempersiapkan sebaik mungkin dalam menghadapi ajang bergengsi tersebut.

Dalam waktu dekat, lanjut Dewi, ia akan mempersiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan. Selain itu, pihaknya juga akan membentuk tim khusus untuk menghadapi PLKK dan Paritrana Award.

"Kami akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kalau bisa kami dapat memenangkan dua penghargaan bergengsi dari BPJamsostek ini," kata Dewi bersemangat.

Sementara itu, di sisi lain, Kepala BPJamsostek Cabang Padang, Yuniman Lubis menjelaskan, pemberian PLKK Award merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melayani perawatan dan pengobatan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan terutama pada masa pandemi COVID-19 dan merupakan penghargaan tahunan kepada PLKK.

Semen Padang Hospital merupakan salah satu PLKK yang telah mitra BPJamsostek selama 5 tahun belakangan dalam program JKK RTW, yakni fasilitas kesehatan yang memberikan layanan kesehatan terhadap peserta yang mengalami kecelakaan akibat kerja. 

"Selama menjalin kerjasama tersebut, SPH memiliki kinerja yang sangat bagus dengan tingkat utilisasi yang paling bagus. Sementara itu, utilisasi merupakan salah satu penilaian penting dalam PLKK Award," katanya.

Ia juga mengatakan, utilisasi merupakan kunjungan dari peserta BPJamsostek. Jadi dari data BPJamsostek, SPH memiliki penilaian yang cukup tinggi jika dibandingkan 22 faskes lain yang ada di Sumbar.

Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mensosialisasikan Paritrana Award kepada SPH. Ia berharap melalui hal ini, maka akan ada perwakilan dari faskes sebagai PLKK yang akan bersaing dalam Paritrana Award dengan daerah lainnya di Indonesia. (*/b)

Warga Jorong Pudung Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam mengucapkan terima kasih kepada Pemda Agam karena telah memberikan perhatian kepada warga di Nagari Bawan.

Khususnya bagi jorong pudung dengan melakukan pengaspalan hotmix jalan lingkar dari sp pudung menuju proyek, walaupun sempat tertunda beberapa kali karna covid 19.

Ucapan terima kasih tersebut juga di sampaikan oleh tokoh masyarakat nagari Bawan Zaenal Tanjung, Jorong Pudung Nagari Bawan, Kecematan Ampek Nagari  mewakili warga setempat, melalui via telepon Selasa (30/3).

Camat Ampek Nagari Roza Syafdefianti mengatakan jalan sepanjang 7300 meter dan lebar 3,5 meter tersebut awalnya dalam kondisi rusak parah bahkan setiap tahun diusulkan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), baik ditingkat nagari maupun kecamatan, karna tuntutan dan harapan warga selama ini sudah bisa dipenuhi,

Alhamdulillah pada tahun ini bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah kabupaten Agam melalui Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Agam 

“Sebagai rasa syukur wali jorong pudung Atrizal Fahm mengucapkan terima kasih kepada Pemda Agam karena sudah merealisasikan jalan lingkar tersebut dengan pengaspalan hotmix, sehingga sekarang dalam proses pekerjaan.

Tambahan anggota DPRD Agam wakil komisi 1V  Bapak Yopi Eka androni  SE ME, daerah pemilihan agam 2 yang juga mewakili masyarakat Kecamatan ampek nagari berharap dengan dibangunnya jalan tersebut bisa mendukung kelancaran transportasi warga setempat, terlebih warga masyarakat di jorong pudung nagari Bawan Kecematan ampek nagari.

Tambahan wali nagari Bawan Kamiruddin pembangunan jalan dalam proses pekerjakan dan ini tidak terlepas dari upaya tuntutan kepentingan masyarakat dalam rangka peningkatan dan kelancaran transportasi yang tentunya sangat berdampak bagi peningkatan perekonomian masyarakat. (Fahmi/jr)