Dalam rangka memeriahkan dan menumbuhkembangkan semangat kebangsaan ditengah-tengah masyarakat dihimbau agar menaikan bendera setiap hari selama 1  bulan penuh dari 1 - 31 Agustus 2020 disetiap rumah penduduk dan perkantoran pemerintah, lembaga,  swasta dan ormas.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat disela-sela seusai kegiatan Rapat Paripurna di gedung DPRD Sumbar, Rabu (5/8/2020). 

Gubernur Irwan Prayitno juga menambahkan, agar perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 tahun ini agar dilakukan dengan tertib, sederhana, tidak berkumpul-kumpul terlalu ramai. 

"Pesta rakyat memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 75 ini agar dilaksanakan secara sederhana, aman dan terkendali. Karena kita masih dimasa pandemi covid 19 diharapkan disiplin protokol kesehatan dijalankan dengan baik oleh setiap masyarakat," ujarnya. 

Gubernur Sumbar katakan, perayaan hari ulang tahun kemerdekaan merupakan sebuah momentum memelihara nilai-nilai kebangsaan dan mengenang sejarah perjuangan bangsa agar diketahui generasi ke generasi demi kejayaan Indonesia.

"Namun karena masih dalam kondisi pandemi covid pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi HUT  Kemerdekaan RI ke 75 tahun akan dilakukan serentak seluruh Indonesia secara virtual dan perkiraan akan dihadiri 20 orang saja. Semoga jaya bangsa ku, maju negeriku," seru Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno juga mengingatkan, saat ini di Sumbar tengah berkembang klaster dilingkungan ASN baik di provinsi maupun kabupaten dan kota, diharapkan disetiap klaster tersebut menuntaskan pemeriksaan testing PCR (Swab) secara menyeluruh agar tidak berhimbas kepada yang lain. 

" Demikian kondisi saat ini antispasi penyebaran covid 19 perlu pelaksanaan disiplin protokol covid. Kita belum akan terbebas dari penyebaran covid jika obat dan vasinya belum ditemukan. Karenanya pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan disetiap kegiatan amat penting dilakukan agar kita tidak terkotaminasi virus corona disaat tanpa kita sadari ada disekitar kita," ajaknya.

Sementara itu Sekretariat Negara Republik Indonesia. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional, menerbitkan Surat bernomor B-457/M.Sesneg/Set/TU.00.04/06/2020 tentang Partisipasi Menyemarakan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020, kepada para pejabat negara di seluruh Indonesia dengan pokok isinya adalah ajakan turut serta menyemarakkan Peringatan HUT Kemerdekaan Rl ke 75.

Karena HUT Kemerdekaan tahun ini berada pada pandemi, maka pelaksanaan mengacu protokoler kesehatan Covid-19. Masyarakat diminta untuk tetap menyaksikannya secara virtual. (b/hms)

Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit membenarkan, satu orang ajudannya terkonfirmasi positif Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Yang bersangkutan diketahui dan dinyatakan terpapar COVID-19, setelah menjalani swab tes pada Selasa 3 Agustus 2020. 

Ia masuk dalam kategori Kasus Konfirmasi (bergejala dan tidak bergejala) atau yang selama ini lazim disebut dengan istilah Orang Tanpa Gejala (OTG).Jelas Nasrul Abit.Rabu (5/8/2020)

"Selasa kemarin, kita menjalani swab tes.  Hasilnya, satu orang ajudan saya terkonfirmasi positif COVID-19. Alhamdulillah, kondisinya sehat-sehat. Sekarang sedang menjalani protokol kesehatan, isolasi di gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumbar dibawah pengawasan ketat tim medis. Kita doakan semoga yang bersangkutan cepat sembuh dan beraktifiats kembali,”kata Nasrul Abit, 

Nasrul Abit menegaskan, sejak COVID-19 mewabah di Sumatra Barat, baik dirinya, keluarga, ajudan hingga orang-orang yang selalu berada dekat dengan dirinya, rutin menjalani tes swab. Bahkan. Ini semua, dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran pendemi mematikan itu. Apalagi mengingat, aktifitas sebagai Wakil Gubernur, tentu saja selalu kerap berbaur dengan orang banyak dibeberapa kesempatan. 

“Kalau saya dan orang-orang yang dekat dengan saya, selain terus menjaga imun tubuh, olah raga, juga kita rutin swab tes. Karena, banyak kasus yang ditemukan itu, mereka terpapar tapi tidak bergejala. COVId-19 ini, bukanlah aib, siapa saja bisa berpotensi tertular. Maka dari itu, protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan standar, wajib kita jalani saat ini,”ujar Nasrul Abit.

Atas kejadian ini, Nasrul abit menyampaikan dirinya juga sudah meminta kepada seluruh staf, ajudan dan keluarga, termasuk sejumlah personil Satpol PP yang berdinas dirumah dinasnya, untuk melakukan swab tes di rumah sakit. Mudah-mudahan hasilnya, dapat segera kita ketahui dengan cepat dengan harapan, hasilnya negatif semua. Meski nanti ternyata ada juga yang terkonfirmasi positif, maka kita akan ikuti prosedur penanganan COVID-19 sebagaimana mestinya.   

Mengingat potensi penyebaran yang saat ini masih cukup tinggi, bahkan di Sumbar sendiri angka pergerakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 ini sudah mencapai angka 1.007, Saya kata Nasrul, kembali mengimbau dengan tegas kepada seluruh masyarakat di Ranah Minang untuk tetap mentaati dan menjalani protokol kesehatan. Jangan abai dan jangan sesekali menganggap remeh virus ini karena, tingkat penyebaran nya cukup tinggi dan cepat.

“Jangan pernah abai dan anggap remeh COVID-19. Tetap disiplin menjalani protokol kesehatan. Terkait dengan ajudan saya, untuk kembali memastikan apakah ada ASN di lingkungan Pemrov Sumbar yang terpapar atau tidak, saat ini tim Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumbar sedang melakukan tracing masif. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang terpapar. Sebagai pengingat untuk kita semua. Mari cegah penyebaran dengan standar protokol kesehatan yang ada. Mari, bersama kita lawan COVID19 dengan cara itu. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah SWT,”ujar Nasrul Abit

Terpisah, Ajudan Wagub menyebutkan, kalau dirinya menerima informasi terpapar COVID-19, dari Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Dr. dr Andani Eka Putra pada Selasa malam. Meski terpapar, berdasarkan keterangan dari dr Andani, kondisinya sehat bahkan, mendekati kesembuhan. Diperkirakan, dalam kurun waktu lima hari kedepan, sudah bisa keluar dari dari BPSDM dan melanjutkan isolasi mandiri dirumah sebagai bentuk kepatuhan terhadap protokol penanganan COVID-19.

“Saya dapat informasi Selasa malam. Insya Allah kata dr Andani, saya mendekati kesembuhan. Lima hari kedepan, saya diperkirakan sudah boleh pulang. Tapi tetap harus menjaga kesehatan, dan menerapkan protokol COVID-19. Saya harus tetap istirahat dan melanjutkan isolasi selama 14 hari,”tutupnya. (rel)

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berencana akan memcairkan dana hibah PT Rajawali yang ada di kas daerah Bank Nagati Syariah sebesar Rp 86 Milyar, yang janjinya akan dinikmati oleh siswa dan mahasiswa Sumbar yang berprestasi.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc saat rapat terbatas bersama para rektor dan kepala sekolah se Sumbar secara virtual. Gubernur didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri, SE, M.Si dan Kabid Bidang PSMA (Pembinaan Sekolah Menengah Atas) Suryanto di ruang kerja gubernur, Rabu (5/8/2020).

Gubernur Sumbar mengatakan uang hibah tersebut yang berada di rekening bank nagari syariah sebetulnya sudah lama mengendap, yang awalnya pada tahun 48 milyar pada tahun 2009 dan terus meningkat jumlahnya.

"Sampai saat ini uang di tabungan kita sudah mencapai 86 miliar hampir dua kali lipat, karena selama ini tidak pernah kita gunakan. Mungkin sekarang ini banyak orang menanyakan kenapa uang tersebut tidak digunakan?. Karena tidak ada format atau aturan, khususnya di Indonesia yang mengatur terkait dana hibah tersebut," terang Irwan Prayitno.

Perlu aturan yang jelas terkait dana hibah pengelolaan yang sifatnya abadi dan berkelanjutan setiap tahun oleh pemerintah daerah terhadap uang dari pihak ketiga. "Kita sudah berkali-kali berkonsultasi dengan Kemendagri, Kementrian Keuangan dan Kemenkumham nggak ada judulnya atau nomenklatur yang berlaku di Indonesia. Makanya uang itu tidak habis-habis," ucapnya.

Irwan Prayitno menyampaikan, dana PT Rajawali, bukanlah APBD murni provinsi, dana ini merupakan hibah yang dikhususkan dalam pembangunan dunia pendidikan Sumbar. Dana itu harus jelas kegunaan dan peruntukannya.

Terkait dana hibah itu, Irwan Prayitno menjelaskan, bahwa BPK RI sudah berkali-kali menjadikan temuan. "Kok ada uang di kas daerah tapi tidak ada judul. Itupun sudah berkali-kali ada revisi yang mengatur, bahkan sangat berbeda dengan harapan dari hibah Rajawali ini," ungkapnya.

Selanjutnya, gubernur Irwan Prayitno juga mengatakan, pencairan dana hibah perlu mengikuti aturan permendagri. Namun harus ada aturannya, setidaknya keluaran pesannya urusan badan hukum atau payung hukum. Sebab, proses regulasi pemberian beasiswa dari hibah PT. Rajawali harus menggunakan istilah "diskresi". "Secara teknisnya, saya serahkan pada Akademisi dan kepala sekolah untuk merumuskannya. Baru kita keluarkan Pergub nya," ucap Irwan.

Diskresi adalah kebijakan Kemendagri pada Pemprov terkait di luar kewenangan Pemprov. Kenapa demikian, karena memang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) tersebut dialokasikan beasiswa pendidikan ini bagi siswa dan mahasiswa di Sumbar ini

"Atas dasar Pergub itu, nantinya nasib siswa dan mahasiswa yang tak mampu akan cair. Untuk itu saya sangat berharap agar bisa terlaksana. Pesan saya, jangan ada yang menyalahi aturan, bisa-bisa kita dianggap korupsi nantinya," pesan gubernur Sumbar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri menyebutkan Pergub pencairan beasiswa Rajawali sudah disepakati dengan gubernur, tinggal teknis penyalurannya. Pada rapat itu ia menyerahkan sepenuhnya pada perguruan tinggi dan sekolah yang memberikan rekomendasi pada mahasiswa dan siswa yang akan menerima. "Untuk tahap pertama, akan dicairkan Rp. 5 miliar. Semua mekanisme penyaluran tertuang dalam Pergub," ulasnya.

Selanjutnya, Kabid Bidang PSMA Dinas Pendidilan Sumbar Suryanto menyebutkan, selama ini terbentur ketika menyusun Pergub sesuai diskresi.

Ada dua kategori yang berhak menerima beasiswa tersebut pertama, siswa dan mahasiswa kurang mampu dengan dibuktikan adanya surat keterangan mungkin dari kelurahan, nagari atau terdaftar di Badan Amil Zakat (BAZ) terpadu.

Kedua siswa dan mahasiswa berprestasi dengan indikator Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dan untuk perguruan tinggi untuk akreditasi A, B juga berbeda IP-nya. Termasuk prestasi di luar akademik seperti di bidang olahraga, thazfis bagus dan segala macamnya juga akan diakomodir. "Yang jelas, kita lebih menprioritaskan untuk anak-anak kita berasal dari Sumbar, baru yang lain, terkait teknisnya nanti tertuang dalam pergub," terangnya.

Termasuk membahas besaran beasiswanya, baik kepada mahasiswa dan siswa miskin maupun berprestasi. Persyaratan penerimaan beasiswa ini tentu pihak perguruan tinggi dan sekolah yang memberikan kewenangan untuk merekomendasikan untuk mahasiswa dan siswa layak untuk diberi beasiswa. (b/hms)

Jumlah warga Sumbar yang terpapar Covid-19 terus bertambah. Hari Rabu (5/8) ini terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 20 orang, dan salah satunya adalah Ajudan dari Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit.

"Betul ada penambahan kasus positif Covid-19, salah satunya adalah ajudan Pak Wagub, dan dia sekarang sudah isolasi di BPSDM," kata Gubernur Irwan Prayitno, Rabu (5/8) ketika dikonfirmasi wartawan di DPRD Sumbar.

Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Drs. Jasman Rizal, MM juga membenarkan bahwa ajudan Wagub mengalami positif Covid-19. "Total kasus positif Covid-19 di Sumatera Barat sudah menembus angka 1.007 orang, termasuk ajudan Wagub Sumbar," kata Jasman Rizal.

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan sample spesimen pada hari Selasa (4/8) dari Labor Fakultas Kedokteran Unand dan Labor Veteriner Baso Agam, terkonfirmasi 20 kasus positif Covid-19. Terperiksa sebanyak 1.418 sample Laboratorium Fakultas Kedokteran Unand 1.369 spesimen dan Laboratorium Veteriner Baso Agam 49 spesimen.

Menurut Jasman Rizal, dari 20 kasus positif Covid-19 itu yang terkonfirmasi 14 orang merupakan warga Kota Padang dan 6 orang berasal dari Kota Solok.

Untuk keterangan rincian, kata Jasman Rizal, dan penyesuaian data lebih lanjut diinformasikan di laman resmi Pemprov Sumbar pada website resmi Pemprov Sumbar. (*)

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang Panjang, berharap kepada jajaran Pemerintah Kota Padang Panjang, untuk bekerja lebih optimal, agar serapan anggaran Pemko Padang Panjang untuk dapat digenjot penggunaanya, agar kegiatan yang sudah direncakan direalisasikan dalam bentuk kegiatan yang bermuara untuk kemaslahatan banyak orang. Hal ini, diungkapkan Mardiansyah saat bincang bincang dengan lintasmedianews di kediamannya, Selasa (5/8/2020).

Sekretaris DPD PAN Padang Panjang itu,  mendorong Walikota untuk melakukan konsolidasi internal jelang pembahasan agenda-agenda besar di Bumi Serabi Mekah ini. Mardiansyah menerangkan, agar semakin optimal, walikota perlu segera menata SDM di masing-masing organisasi perangkat daerah Pemko Padang Panjang.  Konsolidasi itu dilakukan dengan melakukan rotasi beberapa jabatan strategis, agar gairah kinerja OPD itu makin kelihatan, ujarnya. 

“Ini momentum Sangat baik, bagi Walikota Fadly Amran, untuk melakukan Kondolidasi secara menyeluruh di Dua Tahun kepemimpinan selaku walikota Padang Panjang. 

Ada beberapa alasan, memberikan dorongan agar walikota melakukan konsolidasi. Pertama, pembahasan Rancangan APBDP 2020 adalah momentum bagi pemerintah untuk mewujudkan janji-janji bagi masyarakat . 

Kedua, sampai bulan Oktober, serapan APBD masih rendah. Artinya banyak koordinasi yang tidak optimal ditingkat perangkat daerah. Ketiga, ada beberapa pejabat yang bekerja tidak sepenuh hati.  Kesanya, hanya sebagai pelepas tanggung jawab, sehingga tidak bisa maksimal memainkan perannya. “Agar mesin pemerintah berjalan baik, program-program bisa direalisasi untuk kesejahteraan masyarakat Padang Panjang. Sebagai pimpinan DPRD Dan lembaga secara untuh mendorong konsolidasi itu,” secepatnya dilakukan. Bila tidak, tentu sangat berpengruh besar pada pencapaian visi misi, selaku walikota pilihan masyarakat. 

Lebih jauh, Mardiansyah mengatakan, secara prinsip semua jabatan harus dievaluasi. “Dipetakan menyeluruh. Walikota buat prioritas memilih pejabat terbaik untuk jabatan paling strategis. Sehingga walikota punya tim hebat untuk menuntaskan kerja kerja yang beliau emban,” sebut Mardiansyah.

Soal waktu, kapan sebaiknya konsolidasi dilakukan, DPRD mendorong agar dilakukan secepatnya. “Lebih cepat lebih baik. Karena momentumnya sekarang. Dengan,  kurang maksimalnya jalan mesin pemerintahan saat ini, jadi perlu di genjot untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Padang Panjang. " ungkap Sang Ketua.

Terkait dengan usulan pejabat yang akan menempati tempat terbaik, Mardiansyah menuturkan, walikota Fadly Amran bersama Wakil Walikota dan Baperjakatnya memiliki kewenangan mutlak. Sebagai mitra pemerintah kami mendukung penuh apa yang terbaik dilakukan walikota akan kami suport sepenuhnya.

Terkait,  belum masuknya draf KUA PPAS dan APBDP ke DPRD, hinga kini kita belum dapat kejelasan yang pasti dari Tim TPAD pemerointah Kota Padang Panjang.  Sangat disayangkan, sampai sekarang surat kita belum di balas dan belum ada kabar berita dari pemko. Artinya, kita kasihan sama walikota, katika TAPD nya lamban bekerja dan bersikap. Sebagai pimpinan DPRD, dan lembaga secara utuh, mempertanyakan kinerja TAPD dan ketuanya, pungkas Pentolan Partai Matahari Biru itu. 

Sejatinya. “OPD itu sudah puluhan tahun mengelola anggran, sudah hafal prosedur dan landasan hukum, bahkan kalau ada perubahan undang undang mereka pertama kali mendapatkan informasi, sosialisasi dan salinan undang undang. Jika ada penyerapan anggaran rendah patut diduga ada intervensi kepentingan pihak pihak diluar birokrasi,” pungkasnya. (maisonpisano)

 PT Semen Padang tidak hanya memfasilitasi karyawan/ti untuk terus berinovasi, tapi juga mendorong agar karya inovasi tersebut juga mendapatkan hak paten dari Dirjen Kekayaan Intelektual. Kemenkumham RI.

Senior Total Productive Maintenance (TPM) PT Semen Padang Fery Sarvino mengatakan, untuk tahun ini ada tiga inovasi yang telah didaftarkan hak patennya ke Dirjen Kekayaan Intelektual. 

Ketiga inovasi tersebut terdiri dari Sistem ventilasi udara proses pada penggilingan semen yang optimal, Peningkatan kapasitas aliran udara panas ke boiler pada pembangkit listrik tenaga uap di industri semen, serta Wahana pemijahan dan pembiakan ikan Bilih, 

Saat ini, sebut Fery, tiga inovasi itu tengah memasuki masa tunggu 6 bulan. Jika dalam masa tunggu 6 bulan ini tidak ada klaim dari pihak lain, maka akan lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu pemeriksaan substansi. 

"Pemeriksaan substansi ini juga memakan waktu 1 tahun. Setelah masa pemeriksaan substansi itu sudah habis, barulah dikeluarkan hak paten untuk tiga inovasi tersebut," kata Fery didampingi Staf TPM Officer PT Semen Padang Wan Setiawan, Senin (3/8/2020). 

Fery juga menjelaskan tiga inovasi yang diajukan ke Dirjen Kekayaan Intelektual. Untuk sistem ventilasi udara proses pada penggilingan semen yang optimal, katanya, berhubungan dengan metode meningkatkan kehalusan semen melalui sistem ventilasi udara proses yang optimal. 

"Inovasi ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas  dan target produksi semen serta ramah lingkungan," ujarnya. 

Kemudian peningkatan kapasitas aliran udara panas ke boiler pada pembangkit listrik tenaga uap di industri semen, bertujuan untuk mengantisipasi permasalahan yang telah ada sebelumnya, khususnya masalah menurunnya kapasitas udara panas ke boiler pada pembangkit listrik tenaga uap menggunakan panas sisa pembakaran klin.

"Manfaat lain dari inovasi ini bagi perusahaan dapat dirasakan dari sisi ekonomi dan penggunaan energi yang ramah lingkungan," bebernya.

Sedangkan wahana pemijahan dan pembiakan ikan Bilih, 

kata Fery melanjutkan, di mana debit air yang mengalir pada jalur pemijahan ikan bilih dikendalikan melalui bak kontrol dan pintu air sesuai dengan habitat ikan bilih di Danau Singkarak. 

"Pemijahan dan pembiakan bilih ini bagi perusahaan, juga sebagai upaya konservasi ikan secara ek-situ di habitat lain, yaitu di kawasan taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Semen Padang," bebernya.

Staf TPM Officer PT Semen Padang Wan Setiawan menambahkan bahwa dalam mematenkan tiga inovasi tersebut, Semen Padang juga didukung oleh  Science Techno Park yang berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unand.

Pada tahun 2019, Wan juga menyebut PT Semen Padang juga sudah mengusulkan satu inovasi berjudul formulasi bakteri sphingobium SP, spdome untuk memulihkan keretakan dan penggunaannya untuk semen beton ke Dirjen Kekayaan Intelektual untuk penerbitan hak paten.

"Inovasi tentang mikroba ini bekerjasama dengan LIPI dan saat ini proses hak patennya berada di tahapan pemeriksaa substansi dan pihak dari Dirjen Kekayaan Intelektual juga sudah melakukan pengecekan ke Semen Padang," kata Wan Setiawan.

Secara terpisah, Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati mengatakan, semangat melakukan improvement dan inovasi di PT Semen Padang tidak pernah surut. Guna mewadahi hal itu, PT Semen Padang dan SIG mewadahi hal tersebut.

Di Semen Padang setiap tahun digelar Semen Padang Improvement Event (SPIE). Bagi yang meraih prestasi diikutkan pada ajang kompetisi inovasi di group SIG. "Tak hanya itu, para inovator PT Semen Padang yang berprestasi selain diikutkan pada ajang-ajang nasional, juga dikirim berkompetisi di tingkat internasional," katanya.(*)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna penetapan pandangan DPRD atas penjelasan Gubernur terhadap Hak Interpelasi DPRD Provinsi Sumatera Barat, di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Rabu, 5 Agustus 2020.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumbar Supardi, didampingi wakil ketua Irsyad Syafar, Suwirpen Suib, Indra Datuk Rajo Lelo, Pemerintah Provinsi Sumbar dihadiri Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur Sumbar, Anggota DPRD Sumbar dan Sekwan Raflis.

"Untuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan mewujudkan check  and ballances dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, DPRD Sumbar telah menetapkan penggunaan Hak Interpelasi DPRD yang ditetapkan dengan keputusan DPRD Nomor 02/SB/Tahun 2020," ujar Supardi.

Menurut Supardi, terdapat dua materi yaitu meminta penjelasan kepada Gubernur terkait dengan kebijakan pengelolaan BUMD dan kebijakan pengelolaan asset milik Pemerintah Daerah.

"Dalam pengelolaan BUMD terdapat persoalan yang cukup mendasar yaitu rendahnya kinerja BUMD milik Pemda. Deviden yang diberikan kepada APBD tidak sebanding dengan besaran nilai penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemda," ujar Supardi.

Lanjut Supardi, Pemda harus menyusun konsep pemgembangan BUMD yang jelas dengan mengacu good Corporate Governace( GCG), rekrutmen SDM yang transparan dan kapabel.

"Meminta BPK melakukan audit investigasi semua BUMD untuk mengetahui kinerja pengelolaan BUMD," ujarnya.

Dikatakan Supardi, DPRD sangat menyangkan rendahnya pemahaman Pemda selaku pemegang saham pengendali dan selaku pihak yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD.

"Kedudukan hukum BUMD yang diamanatkan PP nomor 54 tahun 2017, akibatnya terjadi kesalahan dalam proses seleksi calon direksi PT Bank Nagari 2020- 2024 yang tidak mengacu kepada PP nomor 54 tahun 2017 dan Permendagri nomor 37 tahun 2018," ujarnya. 

Dikatakan Supardi, DPRD sangat mendukung rencana konversi PT Bank Nagari dari konvesional menjadi Bank Syariah.

"Dengan catatan semua prosedur dan mekanisme menjadi bank Syariah dipenuhi, baik sinkronisasi dengan UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah,PJOK nomor/PJOK/64.03/2016 maupun PP nomor 54 tahun 2017," ujarnya.

Ditambahkan Supardi yang disebut- sebut calon kuat Wali Kota Payakumbuh yang akan datang ini, DPRD menilai Pemda lambat menindaklanjuti rekomendasi- rekomendasi DPRD terkait penyelesaian permasalahan BUMD dan permasalahan terkait dengan pengelolaan asset milik Pemda.

"Kita merekomendasikan kepada Pemda untuk mensegerakan menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada BUMD dan asset daerah sesuai dengan rekomendasi DPRD dan melaporkan progres penyelesaiannya kepada DPRD," ujar Supardi yang merupakan kader besutan Prabowo Subianto yang dikenal Macan Asia ini. (nov/St)

Tiga Segment Shell Kiln yang diproduksi PT Semen Padang melalui Unit Bisnis Inkubasi Non Semen, dikirim ke PT Semen Tonasa melalui Pelabuhan Teluk Bayur Padang,kemaren.

Menggunakan Kapal MV Lagun Mas, Shell Kiln yang diproduksi selama lebih kurang satu bulan di Workshop PT Semen Padang itu, dijadwalkan sampai di Pelabuhan Bringkasi Tonasa pada 13 Agustus mendatang.

VP of Non Cement Incubation Business PT Semen Padang Pri Gustari Akbar mengatakan, tiga segment Shell Kiln ini diproduksi untuk Pabrik Tonasa 3 dan segment ini memikili diameter, panjang dan ketebalan yang berbeda.

Rinciannya, yaitu untuk segment I memiliki ketebalan 25 mm, panjang 6.240 mm dengan diameter 4.750 mm. Kemudian segment II, ketebalan 25 mm, diameter 4.750 dan panjang 9.360 mm. Sedangkan segment III, ketebalan 20 mm, diameter 4.750 mm dan panjang 10.000 mm. 

"Setelah sampai di Tonasa, Shell Kiln yang kami kirim ini akan dipasang pada Pabrik Tonasa 3 pada Oktober mendatang. Jadi pengerjaannya satu paket, di produksi, dikirim dan dipasang," kata Pri Gustari Akbar.

PT Semen Padang, sebut Pri, sebelumnya juga pernah memasang Shell Kiln di Pabrik Semen Tonasa. Dan, karena hal itu lah PT Semen Tonasa memberikan kepercayaan kepada PT Semen Padang untuk memproduksi dan memasang Shell Kiln.

"Jadi kami di Semen Padang sudah berpengalaman soal Shell Kiln. Pada pertengahan 2009 dan 2015, tim workshop Semen Padang juga diminta oleh Semen Tonasa untuk memasang Shell Kiln di Pabrik Tonasa," ujarnya. 

Selain Semen Tonasa, Pri juga mengatakan di tahun 1990-an, workshop PT Semen Padang juga pernah mengerjakan proyek pembuatan dan pemasangan Shell Kiln PT Semen Batu Raja dan Semen Andalas pada di awal 2000-an.

Kemudian sekitar 2000-an, kata Pri, workshop PT Semen Padang juga dipercaya untuk memproduksi cement mill oleh pabrik semen di Banglades. 

"Workshop Semen Padang pada 2019, juga pernah mengerjakan proyek pergantian Shell Kiln untuk pabrik kertas Toba Purp Lestari di Porsea, Sumatera Utara," pungkas Pri Gustari Akbar. 

Workshop PT Semen Padang merupakan salah satu unit kerja di Departemen Bisnis Inkubasi Non Semen (BINS) di PT Semen Padang, didirikan pada tahun 1986. Pada awalnya memproduksi alat-alat transport seperti rubber belt conveyor, screw conveyor dan pneumatic gravity conveyor.

Saat ini, workshop PT Semen Padang dengan fasilitas yang tersedia bergerak di bidang manufaturing & konstruksi perlatan pabrik, overhaul motor, re-balancing dll. (*)

Kecepatan Satgas Penanganan Covid-19 Sumbar dalam melakukan tracking dan tracing terkait adanya konfirmasi ASN positif Covid-19 sepulang perjalanan dinas luar daerah dapat meredam keresahan masyarakat akan timbulnya kluster baru dilingkungan tempat kerja. 

Terlebih pimpinan daerah segera merespon dengan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Sumbar Nomor 360/189/Covid-19-SBR/VIII-2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Kewajiban Pemeriksaan SWAB Aparatur Pemerintahan di Lingkup Pemprov Sumbar yang Melakukan Perjalanan Dari Luar Provinsi.

Demikian disampaikan Juru Bicara Penanganan Covid-19 Sumbar, Jasman Rizal pada media ini di kantornya, Selasa (4/8).

Dikatakan Jasman.Seluruh ASN baik pejabat pemerintah provinsi, kabupaten kota yang masuk ke Sumatera Barat wajib tes PCR, wajib SWAB. Sebab ditenggarai, saat ini datangnya virus banyak dari luar daerah (importad case) dan berkembang di Sumbar (local transmission).

“Contoh di Sawahlunto, ada yang datang dari Kalimantan. Sekarang sudah merebak dan terkonfirmasi lebih dari 6 (enam) orang positif. Masih ada kemungkinan bertambah, sebab proses tracking dan tracing masih dilakukan:,kata Jasman.  

Kepala Diskominfo Sumbar ini menambahkan, gubernur telah mewanti-wanti, siapapun yang masuk Sumbar, baik itu lewat darat, udara maupun laut harus tes PCR.

“Kenapa PCR? Karena kita tau keakuratannya hampir 99%. Lebih dari rapid. Kita tak ingin lagi terjadi seperti dulu. Ada yang masuk lewat Bandara Internasional Minangkabau, katanya sudah lolos rapid. Ternyata saat Kita PCR, hasilnya positif. Nah itu yang berbahaya. Makanya gubernur mengambil kebijakan harus PCR, dan biayanya gratis,” sebutnya. 

Saat disinggung istilah gelombang satu, dua dan tiga, Jasman menekankan tak ada terminologi tersebut.“Buat masyarakat, tak ada istilah gelombang satu, dua atau tiga. Saya sudah berkoordinasi dengan pakar epidemiologi, tak ada istilah itu,” tekannya.

Kondisi terakhir positif Covid-19 di Sumbar per Selasa (4/8), jumlah terpapar mencapai 987, setalah terjadi penambahan sebanyak 14 orang.“Empat belas yang positif rata-rata dari luar. Seperti satu keluarga di Agam yang kena setelah balik dari Bengkulu. Makanya, ini yang perlu diwaspadai, penyebaran dari luar daerah,” tutup Jasman. (Rel)

Ada banyak potensi dalam pengembangan strategi kemajuam perekonomian di Sumatera Barat masa datang dan pelabuhan Teluk Tapang merupakan salah satu potensi dalam pertumbuhan aktifitas ekonomi baru wilayah bagian barat pesisir Sumatera. 

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit disela - sela kunjungan rombongan tim koordinasi Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Dr.Ridwan Djamaluddin, MSc dengan beberapa kementerian terkait di Pelabuhan Teluk Tapang, Nagari Air Bangis kecamatan Sungai Beremas Pasaman Barat, Selasa (4/8/2020).

Hadirin dalam kesempatan tersebut,  Ridwan Djamaluddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Pelayaran Kemenko Marves, Djoko Hartoyo, Direktur Pembanguanan Jalan Kemen PUPR, Ir. Herry Vaza M.Sc Eng Ph, Yudhi Adhi Purnama, Kabid Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekonomian, Aries Wibowo, ST, M.Sc , Kasubdit Pelayanan Jasa Dan Usaha Pelabuhan Kemenhub dan beberapa OPD dilingkup Pemprov dan Pemkab Pasbar.

Wagub Sumbar lebih jauh mengatakan pembangunan Teluk Tapang sudah dimulai sejak kepemimpinan Gubernur Gamawan Fauzi tahun 2006, 2007, 2008 mulai dengan perencanaan dokumen dari studi Kelayakan, Rencana Induk Proyek (RIP), Detail Engineering Desig (DED), Amdal oleh Pemkab Pasaman Barat.

"Pembangunan dalam pekerjaan fisik dimulai secara bertahap pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dengan nilai 231,2 Miliar. Pembangunan dermaga Teluk Tapang ini berlanjut secara berkesinambungan dari Gubernur  Gamawan Fauzi diterus Gubernur Irwan Prayitno kemimpinan awal 2010-2015. Sempat terhenti dan saat ini kita mulai lagi dengan ada Reviu RIP oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2019," ungkap Nasrul Abit. 

Nasrul Abit juga menambahkan, pada tahun 2020 seizin pak Gubernur Irwan Prayitno dengan melakukan pendekatan kemenko marves dan berkoordinasi dengan kemenhub melakukan Rivie DED 2020 untuk pembangunan fasilitas darat ( gudang, gedung kantor, lapangan penumpukan dan parkiran).

"Ada kebutuhan lahan pelabuhan seluas 12,15 Ha, yang merupakan hutan produksi pinjam pakai dari Kementerian Linhkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor surat 050/079/Bappeda-2020, tanggal 7 Februari 2020 dan telah dibalas KLHK dengan surat no. S.177/III/PPKH/PLAND/2/2020 tanggal 2 Juni 2020. Tinggal Kementerian Perhubungan menyurati KLHK untuk mendapat surat dimaksud," ujarnya. 

Nasrul Abit juga mengatakan dari hasil rapat bersama Kemenko Maritim bersama OPD terkait pemprov Sumbar di Jakarta tanggal 8 Juli 2020, bahwa akses jalan ke pelabuhan akan diselesaikan pada anggaran 2021melalui anggaran Kemenko Maritim oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional. 

"Pelabuhan Teluk Tapang sesuai KP.432 tahun 2017 merupakan pelabuhan dengan hirarki sebagai Pelabuhan Pengumpul yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan /atau barang serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi," katanya. 

Wagub Nasrul Abit kedepan, kita optimis kehadiran Teluk Tapang akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Sumbar terutama untuk peningkatan ekspor menuju pasar dunia yang saat ini sedang melambat. 

"Nantinya bersama pelabuhan Teluk Bayur Padang, pelabuhan Labuhan Bajau Mentawai dengan Stake Holders yang lain dan para Pengusaha CPO tentang Sumatera Barat Menuju Ekspor 5 juta ton CPO per tahun ke pasar dunia. Dan juga potensi batu besi, perikanan dan lain-lain dikawasan pesisir Pasaman Barat, pesisir Sumatera Utara Teluk Tapang dengan lokasi yang amat strategis dapat menjadi penyangga aktifitas ekonomi pelabuhan yang handal," ungkapnya

Wagub Sumbar Nasrul Abit berharap agar pembangunan segera mungkin bisa dioperasikan, sehingga permasalahan baik kabupaten maupun provinsi Sumbar tidak ada lagi.

“Bagaimana Kemenhub, KemenPUPR, KemenLHK dan K/L lain bisa perbaikan jalan, perbaikan pelabuhan/ dermaga ini diselesaikan, tentunya di bawah Koordinasi Kemenko Marves,” ujarnya.

Semèntara itu Deputi Infrastruktur dan Transpotasi Menko Marves Ridwan Djamaluddin sampaikan, guna membangkitkan kawasan pesisir di Sumatera Barat (Sumbar), Pemerintah melakukan pembangunan jalan penghubung dan infrastruktur sisi darat di Pelabuhan Teluk Tapang, Pasbar - Sumbar.

“Kita ingin membangun kawasan pesisir Sumbar ini supaya tidak terlalu tertinggal jauh dengan bagian lain, yaitu dengan pembukaan jalan penghubung dari Bunga Tanjung hingga ke Lokasi Pelabuhan serta beberapa infrastruktur sisi darat di Pelabuhan Teluk Tapang itu sendiri,” katanya.

Deputi Ridwan menjelaskan bahwa adapun progres pembangunan jalan yang telah dilakukan sampai saat ini yaitu pembukaan Trase jalan dari Pertigaan Bunga Tanjung hingga ke Lokasi Pelabuhan sepanjang 33,86 Km, Pengaspalan sepanjang 7,7 Km, Pengerasan jalan sepanjang 15,65 Km, serta Pembangunan jembatan sebanyak 7 unit dari total 13 unit dengan 1 unit dilaksanakan di tahun 2020.

“Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur daerah Pelabuhan teluk Tapang ini telah berjalan beberapa proses dimulai dari penyusunan Fisibiliti Study (FS), Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) berikut perubahannya, dan tahun 2020 ini akan dilakukan penyusunan DED oleh Kemenhub yang diharapkan selesai pada Agustus mendatang,” jelas Deputi Ridwan.

Selain itu, dalam pembangunan infrastruktur sisi darat ini juga masih ada beberapa progres yaitu proses peralihan IPPKH dari Pemkab Pasaman Barat ke Kemenhub, melalui Kemen LHK serta pengalihan Pemilik / Pengelola AMDAL dari Pemprov Sumbar ke Kemenhub.

“Untuk Kemenko Marves sendiri bertugas mengawal semua kebijakan tersebut agar bergerak cepat dan operasionalnya maksimal,” tambah Deputi Ridwan.

Bupati Pasaman Barat Yulianto juga berharap agar pembangunan ini secepatnya bisa terlaksana. “Memang keadaan COVID-19 ini banyak membuat pekerjaan terhambat, namun semoga pembangunan ini sesuai rencana bisa dilaksanakan,” pungkasnya.

Adapun beberapa Kementerian yang ikut hadir dalam kunjungan ini yakni Direktur Pembangunan Jalan KemenPUPR, Kasubdit Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Kemenhub, serta diikuti juga oleh beberapa pejabat daerah.(rel)

Komisi Informasi Sumatera Barat dan Sumatera Utara sepakat untuk mendorong regulasi dan norma yang seragam terkait monitoring evaluasi badan publik serta penyelesaian sengketa informasi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat posisi KI di mata publik.

Komitmen tersebut disepakati dalam Focus Group Discussion antara KI Sumut dan Sumbar di Medan, Sumatera Utara. Hadir dalam kegiatan tersebut Nofal Wiska, Arif Yumardi, dan Tanti Endang Lestari. Sedangkan dari KI Sumut dihadiri seluruh komisioner yaitu Robin Simbolon, Edy Syahputra, Abdul Jalil, Ramdeswati Pohan, dan Meyssalina Aruan.

"Kita harus memperkuat kelembagaan secara internal, dan kita akan memperjuangkan melalui saluran apapun untuk regulasi dan norma, khususnya terkait monitoring dan evaluasi," jelas Ketua KI Sumut, Robin Simbolon. 

Dalam FGD yang berlangsung santai tersebut, kedua KI ini juga berbagi ilmu tentang penyelesaian sengketa informasi. 

"Secara kuantitas jumlah penyelesaian sengketa KI Sumut jauh lebih banyak dari Sumbar, ada 52 kasus yang diregister, kita mendalami strategi penyelesaian sengketa dalam masa pandemi covid 19," ujar Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska.

Sementara dalam hal penguatan kelembagaan dan kesekretariatan, dua KI ini saling curhat, khususnya pengelolaan refocussing anggaran karena covid 19. Namun bukan berarti komisi informasi  berhenti berjuang dalam menegakkan keterbukaan informasi publik.

"Ini menjadi momentum komisi informasi untuk menyatukan persepsi tentang keterbukaan informasi, kita selain dapat ilmu juga dapat nasehat dari saudara tua," pungkas Arif Yumardi.(rel/st)

Jika Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar ingin berstatus sebagai Nagari Mandiri, maka harus segera mendirikan Bumnag (Badan Usaha Milik Nagari) sebagai instrumen untuk membangkitkan perekonomian di nagari.

Penegasan itu disampaikan Anggota DPD-RI DR. H. Alirman Sori, SH.,M.Hum ketika berkunjung ke Nagari III Koto bersama Kadis PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM., Selasa (4/8) pagi. Ikut dalam rombongan ini Sekretaris PMD Sumbar Drs. Armen dan Korprov Pendamping Dana Desa Sumbar Ir. Feri Irawan, M.Si.

Menurut Senator Alirman Sori, keberadaan Bumnag sangat penting dalam mengelola potensi perekonomian di nagari. Karenanya, penyertaan modal nagari untuk Bumnag harus ditingkatkan dan pengelolaan Bumnag harus profesional oleh putra terbaik nagari.

DPD RI saat ini sedang membahas RUU tentang Bumdes/Bumnag, yang merupakan RUU inisiatif. "Dalam salah satu pasal RUU Bumnag ini ada kewajiban pemerintah membantu modal Bumnag sebesar Rp500 juta. Sehingga Bumnag betul-betul menjadi motor penggerak perekonomian di nagari," kata Alirman Sori, mantan Ketua DPRD Pesisir Selatan ini.

Nagari III Koto, Kecamatan Rambatan, Tanah Datar, saat ini merupakan nagari dengan status Nagari Maju. "Kami ingin menjadi Nagari Mandiri, karena itu segera kami merealisasikan pendirian Bumnag yang sudah direncanakan tapi terkendala oleh Covid-19," kata Pj Wali Nagari III Koto Sukmawati, S.Sos.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Sumbar Drs. Syafrizal Ucok, MM dalam arahan mengingatkan penyaluran BLT Dana Desa. Setelah Fase I (April, Mei dan Juni) selesai, maka Pemerintahan Nagari wajib membayarkan BLT Dana Desa Fase II (Juli, Agustus dan September).

Dijelaskan Syafrizal Ucok, BLT Dana Desa Fase II sifatnya wajib, terutama untuk warga yang sakit kronis menahun serta warga yang masih belum bekerja karena terdampak Covid-19. "Warga yang pada Fase I menerima BLT terdampak Covid-19, apabila pada saat new normal ini sudah bekerja kembali, maka dikeluarkan dalam daftar BLT Dana Desa Fase II," kata Syafrizal Ucok, yang juga mantan Pj Bupati Dharmasraya.

Kunjungan Kerja Anggota DPD-RI Alirman Sori di Nagari III Koto Rambatan ini, diterima oleh Pj Wali Nagari Sukmawati, S.Sos., Camat Rambatan Lisa Martini, Sekretaris Dinas PMN Tanah Datar D. Yonasri, Kapolsek Ipda Firdaus, PD/PLD, Kepala Jorong dan tokoh masyarakat.

Aspirasi yang disampaikan oleh Kepala Jorong dalam pertemuan ini, kenapa BLT Provinsi tidak lagi dibayarkan pada Juli, Agustus dan September, termasuk BLT Kabupaten juga tidak dibayarkan. Padahal masyarakat masih mengharapkan karena dampak Covid-19 masih belum pulih.

Ketua BPRN III Koto Armis, S.Ag mengeluhkan adanya tumpang tindih data. Adanya warga yang sakit menahun masuk dalam BLT Kabupaten tetapi sekarang tidak menerima lagi. Karena itu, Ketua BPRN meminta izin daftar warga itu dipindahkan untuk menerima BLT Dana Desa Fase II. (*)