Padang.Lintas Media News.
 Pembangunan jembatan Kuranji yang dikerjakan dengan rangka bentang sepanjang 100 meter yang sempat tertunda pembangunannya diharapkan tuntas pada akhir tahun ini.

" Pembangunan jembatan ini telah berlangsung sudah hampir 10 tahun pembangunan belum kunjung selesai. Mudah-mudahan ini segera selesai karena masih ada lahan yang belum tuntas dan sudah dianggarkan pada tahun 2020," hal itu disampaikan Wagub Nasrul Abit  saat meninjau pembangunan jembatan Kuranji Padang, usai meninjau pembangunan Terminal Tipe A, di Anak Air, Koto Tangah, Padang, Selasa (14/7/2020).

Hadir dalam kesempatan tersebut  kepala dinas PUPR Fahtol , Kepala Bappeda Hansasri, Plt.Kabiro Humas Zardi Syahrir.

Nasrul Abit ungkap, harapankan proses pembangunan jembantan kuranji  terkendala pembebasan lahan ada tiga orang lagi tanahnya yang belum selesai pembebasannya dapat tuntas tahun ini.

"Kita berharap ada pembangunan jembatan ini memberikan dampak multiyear effek yang positif akan kemajuan pertumbuhan ekonomi dan membawa kemajuan pembangunan daerah terutama masyarakat Kuranji Kota Padang," ujar Nasrul Abit.

Menurut Nasrul Abit juga sampaikan pembangunan jembatan Kuranji sempat terkendala sejak dimulai pembangunan Mei tahun lalu dalam proses pembebasan lahan jalur perlintasan menyangkut rumah dan tanah ke arah kampus Unand Limau Manih.

Namun kita berharap proses pembebasan lahan tersebut dapat diselesaikan secepatnya tanpa mengenyampingkan hak pemilik lahan yang terkena pembebasan lahan yang terkenan pembangunannya, ujar Nasrul Abit.

Kepala Dinas PU Sumbar, Fathil Baru, dikesempatan itu menyebutkan pemberian bantalan beton, sekaligus pembangunan trotoar pada jembatan Kuranji dimaksudkan agar dapat dilalui masyarakat sebagai jalur pintas dan menghemat waktu hingga dapat mengurai kemacetan diberbagai titik dari Kuranji menuju Pasar Baru Pauh dan kampus Unand Limau manih yang selama ini menjadi persoalan serius, ujarnya. (rel)

Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit sebagai Narasumber melakukan Web Seminar (Webinar) dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) kota padang dengan materi Kebijakan Pemerintah Sumbar Dalam Penanganan Covid-19, di ruang rapat wagub Kantor Gubernur, Selasa (14/7/2020)

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumbar Dalam Penanganan Covid-19 dengan strategi awal  melakukan kebijakan pemutusan mata rantai  Covid-19.

"Dengan membentuk gugus tugas, sosialisasi secara luas, perilaku pencegahan, disiplin protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun antisipasi dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan difasilitasi isolasi mandiri termasuk juga pembatasan perjalanan baik dari dan ke Sumatera Barat," katanya.

Nasrul Abit katakan, yang disiapkan provinsi fokus pada langkah dan strategi pelayanan kesehatan terutama tentang penanganan covid 19. Dan kita mulai dengan menyiapkan beberapa rumah sakit Diantaranya RS M Djamil, RS Ahmat mucktar, RS Rasidin, RS Pariaman SPH dan RS Unand peralatan yang dibutuhkan saat itu, termasuk perkerjaan lembur kita lakukan dalam waktu satu Minggu rumah sakit harus selesai semua sehingga dapat dilakukan dengan baik dan sudah siap menerima pasien.

"Pemprov menyiapkan tempat karantina diberbagai daerah kota dan kabupaten baik ODP maupun OTG dan yang positif disiapkan juga. Karena didalam fikiran ketika RS tidak sanggup menampung, yang ditakutkan terjadinya jumlah pasien yang peledakan, lalu direkrutment tenaga kesehatan tanggap darurat covid-19 sebanyak 281 orang diantara Dokter, Perawat, ada Bidan dan paramedis lainnya," ungkapnya.

Nasrul Abit juga sampaikan, pemerintah Sumbar melakukan sinergi dengan, perguruan tinggi fakultas kesehatan Universitas Andalas, dengan meningkatan fasilitas laboratorium dan rumah sakit Unand termasuk ruang isolasi pasien Covid-19.

" Dengan adanya laboratorium FK Unanamd dapat melakukan peningkatan fasilitas pemeriksaan sampel, pemeriksaan PCR, laboratorium diagnostik dan riset terpadu atau lab veterinary serta berkolaborasi dengan ahli epidemiologi, ekonomi, sosial dalam mengurangi dan mengendalikan dampak Covid-19," ujarnya.

Wagub juga ungkapkan, kemudian langkah perjuangan kebijakan evaluasi yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Sumbar adalah mendapatkan positivity Rate Sumatera Barat 2 (persen) terbaik di Indonesia. Sehingga terjadinya penekanan kasus baru, peningkatan kesembuhan pasien (PDP) yang dirawat di rumah sakit.

"Dan penanganan dampak sosial pada pasien Covid-19 sudah mulai melandai, RT nya sudah dibawah angka satu, daerah yang zona hijau sudah dibukanya sekolah-sekolah melalui tatap muka, dengan cara pershift dengan tetap melakukan disiplin protokol kesehatan" ucap wagub.

Nasrul Abit juga katakan, perkembangan Ekonomi masyarakat dinilai telah berjalan dengan baik secara perlahan-lahan walau pada kondisi new normal namun butuh waktu panjang dalam memajukan segala sektor pembangunan. Apalagi dampak wabah penanganan Covid-19 ini bukan hanya dirasakan masyarakat Sumbar, tapi juga daerah lain.(rel)

 Padang--Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit meninjau pembangunan Terminal Tipe A, di Anak Air, Koto Tangah, Padang, Selasa (14/7/2020).

Pada saat meninjau terminal di Anak Air Wakil gubernur Sumbar Nasrul Abit didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Heri Nofiardi, Kepala  BPTD Wilayah III Sumbar Kemenhub RI Deny Kusdyana, dan Plt Biro Humas Zardi Syahrir beserta instansi  terkait lainnya.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 4,5 hektare untuk pembangunan terminal dan ini satu-satunya terminal di Kota Padang.

 Terminal tersebut nanti akan dikelola oleh Kepala  BPTD Wilayah III Sumbar Kemenhub RI Deny Kusdyana, adapun fasilitas pendukung yang dibangun seperti tempat uji kendaraan atau KIR serta kawasan komersial.

"Namun dari pada itu setelah saya mengikuti rapat siang tadi bahwa ada kendala dalam pembebasan lahan sedang fisiknya sudah berjalan, sebagai informasi yang diterima pada bulan desember 2020 akhir tahun ini akan selesai," ucap Nasrul Abit.

Lebih lanjut Wagub Sumbar juga mengatakan hal tersebut perlu koordinasi dengan pemerintah Kota Padang sehingga ada anggaran untuk pelebaran jalan tembus arah by pass dan dibebaskan segera.

"Untuk koordinasi yang dibutuhkan tidak hanya dengan pemerintah provinsi dan  pemerintah kota Padang saja tentu perlu juga dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini bagaimana biaya untuk pembebasan lahan, itu harus dicari kalau tidak, dia tidak akan berfungsi maksimal walaupun ada jalan tetapi jalan kecil," ujarnya.

Wagub terangkan terminal regional yang dibangun mampu melayani 500 unit angkutan kota dalam provinsi (AKDP) dan 150 angkutan kota antar provinsi (AKAP) yang melayani Padang menuju Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan sebaliknya.

Otomatis mobil bus yang masuk mobil-mobil besar, tentu ada standar kelas jalanya dan ini perlu kita bicarakan bersama-sama. Sehingga terminal tersebut dapat diselesaikan akhir 2020 ini termasuk infrastruktur jalan juga selesai supaya bisa dimanfaatkan dalam mendorong dan menumbuhkan perekonomian masyarakat di Kota Padang dan Sumbar pada umumnya.

Lebih lanjut Wagub Sumbar juga mengatakan terminal ini merupakan suatu kebutuhan, sudah puluhan tahun tidak mengoperasikannya, ini adalah sesuatu yang sangat menjanjikan lagi, dengan dibukak terminal ini akan ada multi efek kepada masyarakat.

"Untuk itu perlu disegerakan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah, baik pemerintah provinsi, Kota Padang maupun pemerintah pusat, agar dapat dipertanggung jawabkan terhadap pembebasan lahan dan siapapun berhak untuk menganggarkannya. Ini merupakan kerja bersama dalam memajukan pembangunan daerah," ajaknya. (rel)

 Padang.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit memimpin Rapat Koordinasi persiapan percepatan pembangunan infrastruktur Sumatera Barat, terutama bagi daerah - daerah tertinggal dengan seluruh Balai Besar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan satuan kerja (Satker) di Wilayah Sumbar di ruang rapat wagub kantor Gubernur, Selasa (14/7/2020).

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) maka perlu bersinergi dalam percepatan pembangunan infrastruktur
dan pemberdayaan satuan kerja (Satker) Balai Besar PUPR yang ada di Wilayah Sumatera Barat.

Terkait dengan kegiatan-kegiatan APBN yang dilaksanakan oleh satker jalan raya yang dialokasikan ke SKPD, akan dibuat MOU dengan kementerian PUPR kita menyiapkan sampai ke perjanjian kerjasama (PKS).

Wakil Gubernur Sumbar meminta ada kesamaan pemikiran apa yang dibangun, perlu data setelah disiapkan semua akan dibahas secara bersama.

"Untuk percepatan pembangunan infrastruktur harus segera dilakukan perbaikan-perbaikan termasuk disektor ekonomi, di tahun 2021 guna pemulihan ekonomi terutama di bidang pertanian, ketahanan pangan menjadi prioritas yang utama, termasuk peternakan juga seperti itu" kata Wagub.

Nasrul Abit katakan perlu disiapkan berbagai hal  tentang pelaksanaan prasarana otoritas dikonsultasikan dibagian hukum agar memudahkan kita dilihat dari aspek legal untuk menangani jalan-jalan, lingkungan bersih dan juga menyiapkan aplikasi tentang kawasan yang berbasis android, agar pimpinan dapat melihat kondisi pemungkiman yang ada di Sumatera Barat serta kebijakan yang mesti diambil.

Didalam aplikasi ini isinya tentang jumlah rumah yang tidak lanjut huni, jumlah rumah yang rawan bencana alam, dan presentase layanan air bersih, sanitasi dan persentase persampahan sehingga semua stakeholder dapat melihat apa kebijakan yang harus diambil dapat dikerjakan.

"Hal seperti ini yang mau kita lakukan kedepannya, sehingga satu daerah yang kita bangun itu jadi dan dapat hasil yang bagus ini, sehingga nagari yang tertinggal terjadi percepatan nyata  apalagi jika dibantu pula dengan sektor ekonomi yang lain mampu mendorong kemajuan kesejahteraan masyarakat,"ucap Nasrul Abit

Nasrul Abit tekankan, saatnya kita harus kerja berat dengan melakukan berbagai pertemuan-pertemuan berbagai pihak untuk ditindak lanjuti secara bersama.(rel)

PADANG.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno sampaikan terima kasih pada UNESCO yang telah banyak membantu dalam penetapan warisan budaya di Sumbar. Hal ini membuat masyarakat Sumbar harus makin meningkatkan kesadaran untuk menjaga kelestarian budaya Minangkabau.

"Kita contohkan Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto resmi masuk menjadi warisan dunia oleh UNESCO karena dinilai unggul dalam kategori nilai universal luar biasa untuk pertukaran informasi dan teknologi lokal dengan teknologi Eropa di jaman penjajahan," kata Irwan Prayitno.

Karya arsitektur dan kombinasi teknologi atau lanskap yang menggambarkan tahapan penting dalam sejarah manusia.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam acara Webinar bersama Universitas Andalas (Unand) Padang, Selasa (14/7/2020).

Gubernur Irwan Prayitno menekankan bahwa usaha pemerintah daerah tidak hanya akan berhenti dengan penetapan Ombilin Sawahlunto sebagai warisan dunia oleh UNESCO tapi berlanjut kepada membawa wisatawan untuk mensejahterakan masyarakat.

"Semua ini kita manfaatkan untuk mendatangkan wisatawan. Itu harus kita siap semuanya," ujar Irwan.

Selain itu gubernur menyampaikan, bahwa UNESCO telah memberikan banyak dukungan ke Sumatera Barat, yang mana dengan keberadaan UNESCO kekayaan batu bara Ombilin dan Budaya Pencak Silat atas nama Indonesia merupakan milik Sumatera Barat.

"Keberadaan UNESCO sangat amat terasa manfaatnya terutama bagi kita di Sumatera Barat," tukas Irwan.

Hal-hal yang terkait dengan warisan dunia merupakan nilai tambah bagi Sumbar, diantaranya sangat berdampak pada ilmu pengetahuan dan budaya yang dapat dipelajari bersama.

Gubernur juga menyebutkan pantun nantinya juga akan diusulkan ke UNESCO. Ketetapan Pantun sebagai warisan budaya dunia, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya, dalam berbagai kegiatan yang dijalankan harus selalu menggunakan pantun.

"Perlu dukungan mulai dari bawah, karena dukungan masyarakat bawah masih kurang. Jadi perlu dukungan ini," ucapnya.

Selanjutnya gubernur Irwan Prayitno menyebutkan geopark di Sumbar ada sembilan yang telah di usulkan ke UNESCO, namun hanya tiga yang diakui oleh UNESCO.

"Hingga saat ini dari sembilan geopark yang kita miliki, baru tiga yang diakui oleh UNESCO. Hal ini nantinya akan kita usahakan," tukasnya.

Geopark merupakan warisan yang terkait dengan alam, sedangkan pantun merupakan budaya non alam. Warisan tersebut merupakan suatu kebanggaan bagi Sumatra Barat. Dalam konteks dunia, Sumatera Barat telah memiliki nama yang besar untuk itu harus dijaga secara maksimal.

"Ini merupakan suatu penghargaan bagi kita. Maka kita yang di daerah harus bertanggungjawab menjaga warisan tersebut," tegas Irwan.

Warisan merupakan hasil dari pola pikir dan inovasi nenek moyang terdahulu. Masyarakat yang tinggal saat ini dituntut untuk menjaganya. Generasi muda harus dapat memanfaatkannya dengan baik, dijadikan sebagai inspirasi agar lebih produktif.

"Nanti kita siapkan perangkat-perangkat yang memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk mengelola warisan yang luar biasa ini," imbuh Irwan.

Semua warisan adalah titipan. Keaslian yang sudah ada ini akan terus dijaga dan dipertahankan. Pemerintah Provinsi juga telah menyiapkan beberapa usulan yang akan diajukan kepada UNESCO, nantinya akan dijadikan program unggulan yang memberikan nilai jual tinggi bagi wisatawan yang berkunjung ke Sumbar.(rel)

TANAH DATAR, Lintas Media News.
Memasuki hari ke 14 TMMD ke 108 Kodim 0307 Tanah Datar, Satgas mengelar kegiatan penyuluhan pertanian bagi petani setempat.

Syaiful Kasi Holtikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan menyampaikan. Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Tanah Datar menuju sentra Hortikultura Sumatera Barat. Hal itu harus didukung dengan merubah pola pikir petani setempat.

Hal tersebut disampaikan Syaiful, SP Kasi Pertanian Hortikultura Tanah Datar dalam kegiatan TMMD ke 108 Kodim 0307 Tanah Datar,  dikantor Wali Nagari setempat Selasa (14/07).

Syaiful menyebutkan, selama ini petani Nagari Panyalaian bertanam hortikultura hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup, padahal sebenarnya hortikultura merupakan komuniti eksport yang menjanjikan.

Untuk menuju sentra holtikultura tersebut tambah Syaiful petani X Koto harus memetakan produk unggulan lokal, tanpa ikut-ikutan tren petani dari daerah lain.

"Pilih sayur unggulan dari Nagari Panyalaian, hal itu tentunya dapat meningkatkan nilai jual hasil produksi perkebunan," kata Syaiful.

Untuk menuju sentra Hortikultura kata Syaiful petani harus didukung 3 indikator, sumber daya alam ( SDA), sumber daya manusia ( SDM ), dan sumber daya financial ( SDF ).

Sumber daya alam adalah sesuatu yang ada dialam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia dan memberikan keuntungan bagi manusia, seperti iklim, tanah dan air

Berdasarkan penelitian sumber daya alam Nagari Panyalaian sangat bagus untuk ditanami holtikultura.

Sumber daya manusia adalah potensi anggota yang dimiliki kelompok tani dan penyuluh yang dikembangkan menjadi suatu kekuatan.

Seperti kita ketahui Kecamatan X Koto penghasil   holtikultura sayur-sayuran seperti tomat, cabe besar, cabe kecil, kacang buncis, kubis, sawi, dan terong.

Jenis sayur-sayuran itu merupakan kebutuhan sehari -- hari masyarakat dan jumlah permintaannya cenderung terus meningkat dipasaran.(rel)

 Padang.Lintas Media News.
sekitar 20 orang yang mewakili aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatara Barat (BEM-SB), datangi DPRD Sumbar menyampaikan aspirasi mereka, menolak RUU HIP.

Kedatangan para wakil BEM tersebut diterima langsung wakil ketua komisi 1 Eviyandri Rajo Budiman, Sekretaris H.M. Nurnas dan anggota Bakri Bakar,  diruang rapat khusus 1 gedung tersebut.

Aspirasi mahasiswa tersebut disampaikan dalam bentuk diskusi, dan semua masukan dihimpun untuk selanjutnya disampaikan pada tingkat berikutnya

Salah seorang mahasiswa mengatakan, mereka mengetahui kalau RUU HIP memang saat ini sudah ditunda pembahasannya, namun mereka menginginkan untuk dibatalkan.

Pernyataan tersebut juga disambung rekannya yang lain, dimana saat ini lebih 6000 orang masyarakat kehilangan pekerjaan diakibatkan pandemi covid-19, mestinya pemerintah memikirkan hal tersebut, bukan malah melakukan pembahasan undang-undang HIP.

"Lebih 6000 orang kehilangan pekerjaan karena covid-19, mengapa malah membahas HIP, kami ingin itu dibatalkan dan fikirkan kondisi masyarakat saat ini," tegasnya.

Suasana agak memanas ketika salah seorang mahasiswa meminta agar DPRD Sumbar membuat pernyataan sikap yang sama menolak RUU KIP, karena mereka beranggapan sebagai wakil rakyat harus sama dengan rakyat.

Pernyataan mahasiswa tersebut ditanggapi sekretaris komisi 1 DPRD Sumbar HM. Nurnas mengatakan, pernyataan sikap secara keseluruhan anggota DPRD hanya bisa diputuskan melalui keputusan bersama.

DPRD Sumbar sebagai wakil rakyat akan meneruskan permintaan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi, merupakan kesepakatan dimana seiring dengan masyarakat.

Penjelasan dari sekretaris komisi 1 DPRD Sumbar tersebut dibantah lagi oleh seorang wakil mahasiswa, padahal sudah tegas dinyatakan kalau pernolakan tersebut akan dilanjutkan.

Nurnas juga sudah menerangkan, saat ini tinggal 3 fraksi DPR-RI yang masih melakukan pembahasan, sementara yang lain sudah menyatakan menolak, artinya kemungkinan besar RUU HIP itu akan dihentikan pembahasannya.

Pernyataan HM. Nurnas ditegaskan Eviyandri, dimana sebelum aliansi BEM datang menyampaikan aspirasi, DPRD Sumbar sudah melakukan kesepakatan penolakan RUU HIP pada aksi sebelumnya.

"Sebelum adek-adek datang kami dan ketua DPRD Sudah melakukan kesepakatan dengan aksi sebelumnya, dimana tokoh masyarakat Sumbar menolak untuk adanya undang-undang HIP," terang Eviyandri.

Ketika sudah mendapat keterangan dari Nurnas dan Eviyandri, akhirnya mahasiswa mengerti dan sepakat dengan apa yang disampaikan wakil rakyat tersebut.

"Terimakasih atas sambutan bapak-bapak, dan kami ingin pernyataan sikap kami diterima serta ditanda tangani, tanda wakil kami memang sejalan,' tegas mahasiswa bersemangat.

Dengan senang hati, Eviyandri, HM. Nurnas dan Bakhri Bakar menerima dan kenanda tangani pernyataan sikap mahasiswa tersebut.

"Kami akan lanjtkan hal ini kepada pengambil kebijakan, dan kita tetap akan mendukung semua aksi yang sifatnya positif," tegas Nurnas.

Aksi mahasiswa tersebut dimulai pukul 14.20 Wib dan berakhir pukul 15.10 wib, dengan damai serta saling bersalaman,(nov/St)

 PDG PARIAMAN .Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno bersama Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni menanam padi serentak, di Pungguang Kasiak Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, sebagai peningkatan ketahanan pangan di Sumbar dan Indonesia, Selasa (15/7/2020)

Dalam sambutan Irwan Prayitno melakukan gerakan percepatan tanam padi pada musim tanam, guna menjaga ketahanan pangan. Ini sebagai langkah nyata agar terhindar dari krisis pangan sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

"Banyak di negara lain mengalami krisis pangan akibat pandemi ini, dunia akan mengalami krisis pangan. Percepatan masa tanam padi ini dimaksudkan untuk mengantisipasi krisis pangan akibat kemarau panjang dan termasuk pandemi Covid-19 di Sumbar," ucap Irwan Prayitno.

Gubernur Sumbar turun langsung melaksanakan tanam padi dengan sistem tanam jajar legowo. Ia menegaskan Gerakan Percepatan Tanam ini menjadi momentum untuk kembali memperkuat kemandirian pangan di Sumbar dan nasional.

 "Kita punya target 3juta ton di Sumbar, mudah-mudahan target ini tercapai dengan perhatian dan dukungan dari Kementerian pada petani. Bantuan bibit dan pupuk sangat berarti bagi petani disini," kata Irwan.

Selain itu Gubernur Sumbar juga berharap pemerintah daerah yang menjadi lumbung pangan di daerah melakukan percepatan masa tanam. Untuk itu, demi mendapatkan hasil yang optimal, Irwan Prayitno juga menugaskan kepada Kepala Dinas Pertanian Sumbar untuk terjun langsung melakukan monitoring masa tanam di masing masing wilayah.

"Harapan kami dengan dimulainya masa tanam serentak ini bisa wujudkan swasembada pangan berkelanjutan," harapnya.

Sementara itu Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni mengatakan telah dilaksanakan pencanangan gerakan tanam serentak di Padang Pariaman. Kegiatan itu di­awali dengan pen­ca­na­ngan di tingkat kabupaten dan diteruskan di tingkat keca­matan. Ia berharap gerakan itu dilanjutkan oleh seluruh petani sehingga seluruh sa­wah sudah ditanami.

Ia mengharapkan du­kungan dana dan program khusus bidang Pertanian yang untuk petani dan pe­nyuluh di Padang Paria­man, yang berkaitan ke­tahanan pangan seperti upa­ya khusus (UPSUS) pe­ning­katan produksi padi, jagung, kedelai dan komoditi pangan strategis lainnya.

"Sesuai arahan Bapak Gubernur, tar­get 3juta ton panen padi, dengan kerja sama seluruh pihak, insya Allah tercapai," ujar Ali Mukhni.

"Alhamdulillah, pada tahun lalu terjadi ke­naikan produktivitas padi sekitar 5,2 persen. Hal ini merupakan komitmen usaha serta ke­bersamaan pemangku ke­pen­tingan dalam memacu swa­sembada pangan nasio­nal," tambahnya.(rel)

 PADANG.Lintas Media News.
Untuk menghadapi Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional 2020 di Sumatera Barat, calon Kafilah angkatan 5 (lima) mengikuti Training Center (TC) selama empat hari mulai dari tanggal 13 sampai 16 Juli 2020) di hotel Pangeran City.

Dalam hal ini Gubernur Sumbar H. Irwan Prayitno memberikan pembekalan kepada 90 Kafilah Sumbar di hotel Pangeran City, Selasa (14/7/2020). Hadir juga Kepala Biro Bina Mental Setda Sumbar H. Syaifullah, Kanwil Kemenag, LPTQ dan para pelatih khafilah MTQ Sumbar.

"Rencananya MTQ Nasional 2020 akan dihelat di Sumbar pada bulan November ini. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan kafilah terbaik dari Sumbar," kata Irwan Prayitno.

Gubernur Irwan Prayitno meminta seluruh panitia, pelatih dan pembina agar tidak bosan dan selalu kompak untuk mempersiapkan Qori dan Qoriah agar menghasilkan yang terbaik.

“Kita harus bisa mempersiapkan kafilah MTQ yang terbaik, agar dapat meraih juara, kalau bisa gunakan qori dan qoriah terbaik. Kita kembalikan kejayaan Sumbar seperti tahun sebelumnya," ucap Irwan.

Irwan Prayitno berharap pada MTQ Nasional ke-XXVIII tahun 2020 harus ada peningkatan, lima besar target kita atau paling tidak enam besar seperti tahun sebelumnya. Kalau perlu kita datangkan pelatih-pelatih hebat dari luar.

Selanjutnya gubernur Irwan Prayitno meminta semua kafilah untuk dengan berlatih bersunguh-sungguh.

"Man Jadda Wa Jadda, Kafilah yang berlatih bersungguh-sungguh, akan membuahkan hasil dan berhasil meraih prestasi,” kata Gubernur Sumbar.

Menurut gubernur, tak mungkin prestasi bisa diraih tanpa latihan bersungguh-sungguh dan penuh kedisiplinan. MTQ nanti merupakan pertandingan dari peserta yang baik dan berkualitas, Sumbar sebagai tuan rumah harus menghadapinya.

"Apalagi kita banyak memiliki bibit-bibit yang unggul dan potensial dalam seni membaca, hafidz dan cabang lain Alqur’an,' jelasnya

Kemudian gubernur Sumbar,  memberi semangat kepada pengurus LPTQ Sumbar juga harus bebekerja keras dalam membimbing dan membina kafilah, agar tidak sampai ada rasa kekecewaan dari kafilah itu sendiri.

Mengakhiri pembekalan, Gubernur berpesan "berlatihlah dengan sungguh-sungguh dan amanah, sehingga tugas yang diberikan dapat berhasil dengan optimalbisa dan mengharumkan nama provinsi Sumbar," tutup Irwan Prayitno.(rel)

PADANG -- Tahun ini Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan menerapkan paradigma baru sistem dan mekanisme akreditasi sekolah/madrasah dari compliance menuju performance. Akreditasi uji coba ini akan dilakukan pada pertengahan Agustus mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. DR. H. Irwan Prayitno, Psi, M.Sc dalam Rapat Koordinasi Daerah yang digelar secara virtual menggunakan aplikasi zoom di ruangan Gubernur, Senin (13/7/2020).

Rakor tersebut bertujuan untuk penyamaan presepsi, pemahaman dan langkah startegis jadi isu penting yang diangkat oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN S/M) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Sebab, untuk tahun ini BAN S/M Sumbar mengacu pada Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020.

Sementara Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan tentang pendidikan tatap muka yang diadakan di beberapa daerah yang maduk dalam zona hijau adalah Kota Pariaman, Sawahlunto, Kabupaten Pesisir Selatan dan Pasaman Barat yang masuk dalam penilaian instrumen performa dalam sistem akreditasi tahun 2020.

"Perlu komitmen kita bersama untuk mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik di Sumbar. Untuk itu saya berharap semua pihak yang terkait dapat mendukung, memfasilitasi dan mengawasi proses akreditasi agar lebih kredibel," ungkap Irwan Prayitno.

Empat daerah itu diyakininya menjadi zona hijau, karena dalam bulan terakhir ini sudah tidak ada lagi pertumbuhan kasus baru. Tidak ada positif Covid-19 dan tidak ada kematian karena Covid-19.

Ia menjelaskan, sebenarnya ada enam daerah yang sudah kembali menjadi zona hijau. Selain empat daerah tersebut, juga ada Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun kedua daerah yang saling bertetangga itu, menunda dulu.

"Namun, kita tetap memberi kesempatan kepada Bupati dan Walikota untuk menentukan kebijakan membuka sekolah tatap muka langsung, dengan metode dunia maya, campuran, atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) luring atau offline," ucapnya.

Zona hijau boleh tatap muka langsung dengan skenario tatanan normal baru, boleh campuran antara tatap muka langsung dengan tatap maya. Sementara untuk zona oranye dan zona kuning tetap dengan metode tatap maya atau PJJ luring bagi daerah yang tidak ada sinyal internet atau tidak ada HP.

PJJ luring yakni dengan para siswa menjemput dokumen tugas ke sekolah, dikerjakan di rumah dan diantarkan kembali ke sekolah.

"Dalam kebijakan pendidikan dimasa pandemi Covid-19, kita tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan murid, guru, keluarga dan masyarakat," terang gubernur.

Selain itu, ketua BAN S/M Provinsi Sumbar Prof. DR. Sufyarma Marsidin, M.Pd mengatakan perubahan instrumen ini merupakan konsekuensi terhadap cara pandang akreditasi. Artinya, akreditasi tak hanya ditandai dengan digunakannya instrumen akreditasi satuan pendidikan (IASP) 2020. tetapi mengarah pada perubahan sikap.

Ia menjelaskan, sementara untuk tahun ini instrumen yang akan digunakan dalam akreditasi menjadi lebih sedikit. Pasalnya hal ini akan lebih menekankan pada tataran empat standart pendidikan. Yakni standart guru dan tenaga pendidik, standard proses, standard pengelolaan, dan standart kelulusan (standart kompetensi lulusan).

“Sedangkan untuk empat standard lainnya hanya cukup melihat data dari dapodik atau EMIS. Jadi assesor itu nanti melihat sekolah bisa diakreditasi kalau ada kecukupan data. Sehingga assesor tidak pelu melihat jumlah guru atau buku," jelas Sufyarma.

Selanjutnya Sufyarma Marsidin memastikan pelaksanaan PPDB ini apakah sesuai regulasi di Permendikbud tentang zonasi atau tidak. Pihaknya penerapan penilaian instrumen performa ratusan sekolah yang tersebar di 19 kab/kota di Sumbar. Mulai dari jenjang SD/MI, SMP/MTs hingga SMA/MA, SMK dan SLB.

"Mengingat saat ini kita berada di situasi pandemi Covid-19. Namun hingga saat ini Sumbat tidak ada daerah yang berada di zona merah. Hanya warna orange yaitu Kota Padang. Lalu, 12 zona kuning, dan 6 zona hijau," imbuhnya.(rel)