Bukittinggi.Lintas Media News.
Pemerintah Kota Bukittinggi, telah menerapkan kebijakan 10 point protokol kesehatan covid dalam menerapkan pelaksanaan ibadah sholat berjemaah di  masjid Mukhlisin Manggis Bukittinggi.
Sesuatu gagasan yang cukup baik dalam upaya antisipasi penyebaran wabah covid 19 bagi masyarakat memasuki kehidupan baru aman covid (new normal)

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit yang didampingi Walikota Ramlan, Sekdako Yuen Karnova, disela-sela meninjau langsung persiapan di Masjid Mukhlishin Manggih Bukittinggi, Sabtu (30/5/2020).

Wagub Sumbar  Nasrul Abit juga katakan, pelaksanaan kehidupan baru aman covid (new normal) merupakan harapan dan kerinduan umat Islam beribadah di masjid  dengan tetap menjalankan protol covid dalam menghadapi antisipasi penyebaran wabah corona.

" Ada sepuluh (10) sholat berjemaah di masjid Mukhlisin Manggis, wajib pakai masker, membawa sajadah masing masing dari rumah, berwudhu dari rumah, pemeriksaan suhu tubuh, suhu yang dibatasi lebih kurang 37,3 C, tidak membawa anak-anak, jaga jarak 1meter, parkit diluar masjid, jemaah khusus warga Manggis dan tidak bersalaman," ujar Nasrul Abit.

Peninjauan Wagub Sumbar ke  masjid karena new  normal sudah memberikan peluang masyarakat hidup normal termasuk beribadah ke masjid dengan mengacu pada pelaksanaan protokol covid dalam kehidupan sehari-hari.

 "Tadi kita sudah lihat kesiapan masjid, dengan membuat batasan-batasan jemaah. Semua sudah tersedia sesuai dengan protokol Covid-19 dengan menyediakan thermogun, physical distancingnya dijaga, berwudhu dari rumah, membawa sajadah sendiri, khotbah hanya sepuluh menit, ini bisa menjadi role model nantinya bagi kabupaten/kota lain yang bersiap lepas dari PSBB menuju new normal," sebut Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga menyampaikan pesan Gubernur Sumbar kepada pengurus Masjid wajib memperhatikan dan melaksanakan standar Protokol Pencegahan Penyebaran covid-19 di rumah ibadah.

" Masyarakat mesti sudah terbiasa disiplin melakukan prilaku protokol covid bagian dari kehidupan baru aman covid. Baik dalam aktifitas ekonomi, pekerjaan, dan melaksanaan ibadah berjemaah di masjid, mushalla dan rumah ibadah lainnya di Sumatera Barat, masyarakat sadar dan sudah membudayakan pakai masker, jaga jarak, pola hidup bersih cuci tangan pakai sabun," ajaknya.

Pada kesempatan itu Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, sangat bersyukur dalam penerapan tatanan menuju kehidupan normal baru, pemerintah Provinsi Sumbar mendukung penuh, apalagi pihaknya benar-benar telah optimal dari semua sektor, utamanya dari segi agama dan perekonomian.

Menurutnya, terkait dengan pelaksanaan sholat berjemaah, pihak Pemko Bukittinggi telah mengatur sesuai protokol Covid-19. "Bahkan sampai dengan posisi mimbar di mesjid pun kami atur, harus ada jarak antara khatib dengan jamaah,' terangnya.

Selain itu, jamaah diminta membawa sajadah masing-masing. Mereka pun diminta untuk tidak berjabat tangan dan berpelukan. Menganjurkan dalam ibadah sholat untuk menggunakan ayat-ayat pendek, mempersingkat pelaksanaan khutbah

"Bagi jamaah yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan sanksi beli tiga masker untuk berjamaah di masjid. Kemudian bagi jamaah yang kurang sehat atau yang memiliki gejala demam, batuk, bersin tidak diperkenankan untuk sholat berjamaah di masjid," tuturnya.(rel/St)

 BUKITTINGGI.Lintas Media News.
Menjelang diterapkannya New Normal,
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengunjungi sejumlah pusat keramaian di Bukittinggi antara lain, masjid Al Muklisin Manggih, Pasar Banto, pusat wisata Taman Marga Satwa Budaya Kinantan (kebun bintanq) dan Panorama untuk melihat kesiapan penerapan kenormalan baru  di Kota Bulittinggi, Sabtu (30/5/2020).

Saat mengunjungi, Nasrul Abit didampingi Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Wakil Walikota Irwandi dan bersama pimpinan OPD Pemprov Sumbar dan Kota Bukittinggi, langsung meninjau kesiapan protap dan fasilitas antisipasi covid 19, seperti, tempat cuci tangan, pemeriksaan thermo gun, himbauan pakai masker dan jaga jarak.

"Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyatakan siap menerapkan kebijakan perubahan kehidupan baru aman covid (new normal) dengan menerapkan langkah konkrit dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti pengaturan pembukaan objek wisata, pasar dan hotel serta rumah makan dan melaksanakan ibadah di masjid," ungkap Wagub Sumbar, Nasrul Abit saat mengunjungi objek wisata Panorama Bukittinggi, sambil menikmati secangkir kopi panas dan memandangi keindahan alam Ngarai Sianok.

Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerapkan tatanan normal baru yang rencananya mulai hari Senin lusa, tanggal 1 Juni 2020.

"Dengan masih nihilnya angka kasus positif Covid-19 di Bukittinggi, ia merasa bangga serta harus meningkatkan kewaspadaan agar Bukittinggi bisa mempertahankan hal ini, walaupun menerapkan tatanan normal baru. Kami merasa bangga kepada Pemko Bukittinggi yang saat ini masih mempertahankan prinsipnya untuk menjadikan kota Bukittinggi segera melakukan penyesuaian terhadap tatanan normal baru yang produktif namun aman dari penyebaran Covid-19, apalagi Bukottinggi dikenal dengan Pariwisatanya," kata Nasrul Abit.


Nasrul Abit berharap, dengan angka nol kasus positif Covid-19 di Bukittinggi, hal ini jangan sampai membuat kewaspadaan kita melemah, apalagi Bukittinggi banyak dikunjungi wisatawan, tetap waspada dan terus menjalankan protokol kesehatan.

"Bekerjasama dalam menerapkan patuh akan protokol kesehatan Covid-19 ini lah yang kita tegaskan, supaya nantinya menjafi model inovasi percontohan dari daerah lain," pesannya.

Sementara itu Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dalam keterangannya saat berbincang-bincang dengan Wagub Sumbar Nasrul Abit mengatakan, pihak nya telah melakukan tes swab bagi pekerja di tempat tempat objek wisata, restoran dan rumah makan serta hotel.

Khusus di tempat ibadah akan diatur dengan membatasi waktu khutbah agar tidak terlalu lama.

Selian secara massif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah kota Bukittinggi juga akan memberikan edukasi kepada siswa di daerah itu tentang Covid-19 sehingga memiliki pemahaman yang sama dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Ramlan Nurmatias menjelaskan, Pemerintah Kota Bukittinggi optimis menjadi daerah percontohan penerapan normal baru tersebut. Secara bertahap, dengan memulihkan kembali perekonomian, yakni membuka kembali semua objek wisata, perhotelan, pasar, sekolah, serta tempat ibadah dengan peraturan protokol kesehatan.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Wujudkan Cita Cita Menjadi Tentara Profesional,Kasipers Korem 032/Wbr beri inspirasi dan motivasi kepada kalangan anak muda dan para pelajar tentang pilihan cita cita dimasa depan, dalam hal ini ingin menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kepala Seksi Personalia Korem 032/Wbr Kolonel Inf Jajang Kurniawan, S.I.P, MM., menjadi narasumber dalam acara “Ibu Pertiwi Memanggil,  Belajar di RRI Kelas Inspirasi dengan Topik “Menjadi Tentara Profesional” yang berlangsung di stasiun RRI Padang Jln. Jenderal Sudirman No. 12 Padang, Jum’at (29/5/2020).

Pada kesempatan tersebut, Kolonel Inf Jajang Kurniawan selaku yang membidangi personalia Korem 032/Wbr menyampaikan bahwa menjadi seorang prajurit TNI itu tidaklah sulit, memang butuh perjuangan, karena dilakukan seleksi yang ketat guna mencari bibit muda berprestasi untuk dijadikan prajurit karier, asalkan generasi muda mau membekali diri dengan belajar dan berlatih serta mencari tahu informasi melalui media cetak, elektronik dan media sosial tentang tahap tahap apa saja yang diikuti selama pelaksanaan seleksi, ujar Kasipers Korem 032.

“Bagi kalangan anak muda dan para pelajar yang ingin mendaftar menjadi prajurit TNI AD, ia menjelaskan pada saat melakukan pendaftaran sampai selesai mengikuti seleksi penerimaan TNI AD tidak dipungut biaya sepersen pun, yang dibutuhkan hanya doa dan restu dari kedua orang tua”, tegas Kasipers Korem 032.

Untuk memotivasi serta menginspirasi kalangan muda dan para pelajar, Kolonel Inf Jajang membagikan pengalamannya menjadi seorang prajurit TNI, ia menjelaskan  bahwa dirinya berasal dari Dusun Curah Ketangi, Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi.

Disamping itu keluarganya juga  merupakan anak dari delapan bersaudara, dengan pekerjaan Ibu sebagai ibu rumah tangga dan bapak sebagai seorang PNS golongan I, yang pada saat itu memiliki penghasilan pas pasan untuk menghidupi keluarga.

“Berniat membantu meringankan beban orangtua, Kolonel Inf Jajang mendaftarkan diri menjadi seorang TNI melalui pendaftaran Taruna Akmil yang memang sudah lama ia cita citakan.

Proses yang ketat dan selektif dalam megikuti tes satu persatu tahap demi tahap pun ia lewati dan ketika dinyatakan lulus dan diterima menjadi seorang taruna Akademi Militer merupakan kebanggaan yang luar biasa baginya. Rasa bangga diterima menjadi Taruna Akmil, dan inilah yang merupakan langkah awalnya  dalam perjuangan untuk meniti karier menjadi prajurit TNI melalui pendidikan di Akademi Militer, dan setelah melalui proses yang panjang dan penuh suka duka  dalam menimba ilmu dan berlatih selama 4 tahun iapun lulus pada tahun 1996 dengan menyandang pangkat Letnan Dua (letda) pada  kecabangan tempur yaitu Infanteri. Dengan penuh perasaan  bangga ia menjelaskan bahwa dia merupakan orang pertama dari SMA nya yang lulus menjadi Taruna”, tutur Kolonel Inf Jajang dengan semangat.

Lebih lanjut ia menjelaskan dalam meniti karier di TNI AD, Kolonel Inf Jajang Kurniawan  menjelaskan bahwa pangkat yang didapatkan dari Letnan Dua (Letda) sampai Kolonel ia lewati dengan perjuangan dan tekun berdinas dengan disiplin dan berlatih dengan baik sehingga relatif tidak ada kendala dalam kariernya sesuai dengan waktunya samapai dengan saat ini sudah mencapai pangkat Kolonel, ini merupakan suatu pencapaian luar biasa bagi saya dimana pimpinan atau atasan memberikan kepercayaan dan penghargaan atas prestasi prajurit tersebut.

Selain itu, dirinya juga sudah menjalani penugasan di beberapa wilayah di Indonesia yang dimulai awal meniti kariernya sebagai Komandan Peleton di Yonif 712/Wiratama Manado Sulawesi beberapa penugasan lain pun ia lalui di beberapa tempat  termasuk di  Papua, Bali, Jawa, Lampung, Aceh dan di Sumatera Barat tepatnya saat ini di Kota Padang

Semua itu, dilaksanakan dan dijalani dengan enjoy serta penuh rasa bangga dan dengan melalui jadi tentaralah ia bisa menjelajahi wilayah Nusantara dan mengetahui dan berinteraksi  langsung dengan kekayaan akan adat istiadat, suku dan ras yang ada dari Sabang sampai Merauke.

Mengakhiri Kelas Inspirasi bapak dua anak ini berpesan dan mengajak kepada adek adek pelajar dan generasi muda yang bercita-cita menjadi prajurit  TNI ayo wujudkan cita citamu dengan tekun belajar dan terus berlatih diiringi doa dan restu orang tua serta  tanamakan keyakinan bahwa kita bisa dan mampu mewujudkan itu,
pungkasnya mengakhiri.(Pen 032/st)

Padang.Lintas Media News.
Pemprov Sumbar akan siapkan inovasi-inovasi penanganan covid dalam berbagai sektor sesuai arahan Mendagri guna menyiapkan tatanan kehidupan baru aman covid (new normal)

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno disela - sela Video Conference tentang lomba inovasi daerah dalam penyiapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia H. Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Sri Mulyani Indrawati di Ruang Kerja Gubernur, Jumat (29/05/2020).

Gubernur Sumbar katakan, ada beberapa sektor yang menjadi perhatian,  pasar tradisional,  pasar modren, restoran, hotel,  pelayanan PTSP, tempat wisata dan trasportasi umum.

"Badan Litbang Sumbar akan mengkoordinir pelaksanaan inovasi dalam penanganan covid 19 kepada OPD terkait sebagai upaya kesiapan masyarakat dalam menuju new normal, " ujar Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno menegaskan kegiatan inovasi ini dalam rangka menyiapkan masyarakat hidup bersama covid. Dan bagaimana daerah steril covid 19.

"Banyak acara dan kegiatan bagaimana mendorong masyarakat menjalankan protokol  covid 19, guna menumbukan kesadaran untuk sehat jalan protoko", 7

Dalam video conference tersebut, Mendagri RI, M. Tito Karnavian menjelaskan bahwa upaya mengatasi penyebaran covid-19 ini tidak akan bisa dalam waktu pendek. Masyarakat Indonesia hendaknya segera melakukan penyesuaian terhadap tatanan normal baru yang produktif namun aman dari penyebaran Covid-19.
"Saya mendorong agar daerah berlomba-lomba membuat inovasi kebijakan daerah untuk melaksanakan tatanan normal baru namun aman dari Covid-19 dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Lomba inovasi ini ada 4 kategori wilayah yakni provinsi, kota, kabupaten zona hijau dan kabupaten zona merah".Ucapnya.

Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa segera beraktivitas dengan tatanan baru namun aman dari corona dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Semua daerah saya harap produktif tapi patuh pada protokol kesehatan yang ada.

Dalam kesempatan ini Mendagri mengatakan kegiatan ini tidak lepas dari partisipasi dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati telah berbaik hati menyiapkan hadiah berupa uang yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) dengan total sebesar 164 milyar.

Dana Insentif Ini akan dipergunakan untuk 3 (tiga) pemenang terbaik, Juara 1 mendapatkan dana 3 milyar, juara 2 mendapatkan dana 2 milyar dan juara 3 mendapatkan dana 1 milyar. Masing-masing kategori wilayah kami bagi lagi menjadi 7 kategori lomba. Silakan daerah berlomba-lomba membuat inovasi yang dibuktikan dengan video maksimal 2 menit.

Aspek dan bobot penilaian seperti sesuai dengan protokol covid-19 dengan bobot penilaian 40% (persen) mudah dilaksanakan oleh masyarakat dan ditiru oleh daerah lain dengan bobot penilaian 30% (persen), memiliki kebaruan dan kreativitas yang kuat dengan bobot penilaian 20% (persen) serta ada unsur kerjasama dan kolaborasi dengan bobot penilaian 10% (persen). Penilaian akan dilaksanakan 9-12 Juni 2020 dan pengumuman pemenang pada 15 Juni 2020.

Dan selanjutnya ada 3 (tiga) tahapan penilaian untuk dijadikan panutan, yang pertama Jejaringan sosialisasi, pengumpulan data inovasi Daerah (pelaporan secara elektronik). Kedua pengukuran indeks menganalisis variabel dan indikator indeks inovasi daerah secara digitalisasi. Ketiga prestasi kepala daerah mempresentasikan inovasi daerah untuk dinilai oleh tim penilai K/L. Dan yang keempat Validasi lapangan, tinjauan lapangan atau Pemeritah Daerah membuktikan data dukungan yang valid berdasarkan hasil presentasi.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menjelaskan sangat mendukung program Menteri Dalam Negeri yang akan melaksanakan lomba inovasi kebijakan daerah dalam melaksanakan tatanan normal baru oleh daerah.

"Selain menyiapkan Dana Insentif Daerah untuk hadiah pemenang. Kami juga menyiapkan DID tambahan untuk mendukung pemerintah daerah mengatasi Covid-19 sebesar 5 Triliun. Kami juga membuka kemungkinan memberikan pinjaman kepada daerah yang tidak memiliki dana tetapi memiliki program yang baik untuk memulihkan ekonomi nasional. DID kami arahkan untuk mengurangi penyebaran Covid-19, mendukung daerah yang masih zona hijau untuk tetap bertahan di zona hijau, dan yang masuk zona merah untuk berjuang menuju zona hijau," kata Sri Mulyani.

Hadir dalam acara video conference tersebut, Kabid ICC BPBD Rumainur, Kepala Balitbang Reti Wafda, Kepala Bapeda Hansastri, Kadis Kominfo Jasma Rizal, dan Plt Biro Humas Zardi Syahrir, Sekretaris Balitbang Sunyati.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Untuk penyediaan fasilitas biaya rumah anggota Polri dan pegawai negeri di lingkungan Polda Sumbar,
Kepolisian Daerah Sumatera Barat menjalin kerjasama dengan  Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kanwil Padang.

Kerjasama tersebut ditandai dengan penadatanganan perjanjian kerja sama oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH dan Pemimpin Wilayah BRI Kanwil Padang, Syamsul Arifin, Jumat (29/5) siang di Lobby Mapolda Sumbar.

Usai melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama, pihak Bank BRI juga menyerahkan bantuan secara simbolis fasilitas sarana pendidikan untuk SPN Polda Sumbar yang diterima langsung oleh Kapolda Sumbar.

Selaku pemimpin BRI Kanwil Padang, Syamsul Arifin mengatakan untuk mewujudkan hunian bagi masyarakat dengan program sejuta rumah, BRI telah bekerjasama dengan instansi pemerintah dan Polri.
Dirinya menyebut, bahwa BRI Tbk di tingkat pusat sebelumnya juga sudah lama kerja sama antara Polri dan BRI.

“Menindaklanjuti tersebut, kita meneruskan kerjasama bagi anggota Polri pada Polda Sumbar, untuk mewujudkan rumah,” katanya.

Sementara, Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada pihak Bank BRI. Segala bantuan yang diberikan kepada jajaran kepolisian, khususnya di wilayah Polda Sumbar yang sangat bermanfaat besar bagi Polda Sumbar.

"Terimakasih banyak, semoga kerja sama dalam bentuk hal lainnya bisa kita lakukan kembali," ujar Irjen Pol Toni Harmanto.

Pelaksanaan penandatanganan kerja sama ini juga dihadiri Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Irwasda Kombes Pol Drs. K. Rahmadi, MH, Pejabat Utama Polda Sumbar dan pejabat BRI Kanwil Padang.(rel/st)

Jakarta.Lintas Media News.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengimbau masyarakat agar sengketa pemberitaan dengan media massa dapat diselesaikan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk memperoleh hak jawab dan koreksi.

Bukan hanya itu, Dewan Pers juga bisa mencarikan solusi melalui mediasi. Dengan kata lain, Dewan Pers berhak memberikan penilaian atas kode etik jurnalistik serta dapat memberikan sanksi kepada media massa jika terbukti melakukan pelanggaran.

Demikian siaran pers PWI, diterima, Jumat 29/05 dalam  menanggapi kasus yang menimpa wartawan detikcom, yang banyak mendapat sorotan publik.

PWI kembali menegaskan, imbauan ini penting disampaikan setelah terjadinya intimidasi dan ancaman pembunuhan terhadap wartawan Detik.com yang menulis berita terkait Presiden Joko Widodo pada Selasa 26 Mei 2020.

Kasus ini bermula ketika Detikcom menurunkan berita tentang rencana Presiden Joko Widodo membuka mal di Bekasi, Jawa Barat, di tengah pandemi Covid-19.

Informasi berdasarkan pernyataan Kasubbag Publikasi Eksternal Humas Setda Kota Bekasi. Berita itu dikoreksi karena ada ralat dari Kabag Humas Pemkot Bekasi yang menyebut bahwa Jokowi hanya meninjau sarana publik dalam rangka persiapan new normal setelah PSBB.

Setelah koreksi itu dipublikasikan, kekerasan terhadap jurnalis Detik.com mulai terjadi. Identitas pribadi jurnalis itu dibongkar dan dipublikasikan di media sosial, termasuk nomor telepon dan alamat rumahnya. Jejak digitalnya diumbar dan dicari-cari kesalahannya. Dia juga menerima ancaman pembunuhan melalui pesan WhatsApp.

Serangan serupa ditujukan pada redaksi media Detikcom. Rangkaian intimidasi dan ancaman terhadap wartawan itu jelas mencederai kemerdekaan pers sebagai pilar keempat demokrasi selain bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

Menyikapi hal ini, Pengurus Pusat PWI menyatakan sikap sebagai berikut.

1.Mengecam keras aksi intimidasi dan ancaman pembunuhan terhadap wartawan detik com.  Mengingat, wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi UU No 40/1999 tentang Pers.  Setiap ancaman dan penghalangan terhadap wartawan bisa dikenakan hukuman penjara selama dua tahun dan denda Rp500 juta.

2.Meminta polisi segera menangkap pelaku intimidasi dan pengancaman pembunuhan tersebut.

3.Meminta masyarakat atau siapa saja yang merasa suatu pemberitaan tidak tepat dapat menggunakan sarana yang telah diatur dalam UU Pers mengenai hak jawab dan hak koreksi. (rel)

PADANG.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit kunjungi pusat pembelanjaan Transmart dan Plaza Andalas Padang dalam rangka persiapan penerapan normal baru, Jumat (29/5/2020).

Nasrul Abit mengatakan pusat perbelanjaan atau mal wajib membatasi jumlah pengunjung saat beroperasi di era "New Normal" atau tatanan kehidupan baru. Hal itu bertujuan untuk menggerakan ekonomi masyarakat secara perlahan di masa pandemi virus corona (Covid-19).

Selain itu, Nasrul Abit juga mewajibkan semua pengunjung menggunakan masker dan mencuci tangan, untuk mencegah penularan virus corona.

"Harus ada pengukuran suhu tubuh di setiap pintu masuk. Karyawan dan pengunjung mal juga wajib pakai masker. Disiapkan juga hand sanitizer di beberapa tempat," sebut Nasrul Abit.

Wagub Sumbar yang didampingi Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Asben Hendri dan Kadis Koperasi dan UKM Sumbar Zirma Yusri, juga menegaskan, tempat usaha wajib mengumumkan berapa kapasitas, maksimalnya 50 persen dari biasanya.

"Setelah dua tahap melakukan PSBB, kasus Covid-19 di Sumbar sudah mulai melandai. Wagub Sumbar berharap hal ini bisa ditingkatkan kalau masyarakat Sumbar disiplin dan patuh dengan protokol Covid-19," ucapnya.

Oleh karena itu, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah masyarakat bisa kerjasama untuk menerapkan disiplin pencegahan semaksimal mungkin.

Selanjutnya Wagub Sumbar juga berpesan, agar pihak pengelola Mall menerapkan berbagai SOP sesuai dengan standar kesehatan Covid dengan mengutakaman kesehatan dan kenyamanan serta kepercayaan kepada para pengunjung.(rel)

Padang.Lintas Media News. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno didampingi oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumbar, dengan agenda pengambilan keputusan dan penyerahan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah (KDH) Provinsi Sumbar Tahun Anggaran 2019 di ruang ruang sidang utama DPRD, Jumat (29/05/20).

Dalam sambutannya Gubernur Irwan menuturkan bahwa sebagaimana telah disampaikan pada rapat paripurna penyerahan LKPJ KDH tanggal 11 Mei 2020 yang lalu, pihaknya menyusun dokumen pertanggungjawaban ini dengan mengacu kepada sejumlah dokumen perencanaan.

“LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumbar Tahun 2016-2021 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),” jelas Gubernur.

Meski demikian Gubernur mengakui bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2019 masih terdapat berbagai persoalan dan tantangan yang belum diselesaikan.

“Rekomendasi ini merupakan suatu sumbang saran yang sangat berharga bagi Pemprov Sumbar,” ucap Gubernur Irwan.

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan bahwa berbagai keberhasilan yang telah dicapai merupakan modal yang sangat berharga untuk pembangunan Sumbar kedepan.

“Pada tahun 2020, pada tahun terakhir masa jabatan kami bersama Bapak Nasrul Abit sebagai Wakil Gubernur Sumbar, kami mengharapkan kerjasama yang lebih intensif lagi dari seluruh pihak untuk dapat secara bersama membangun Sumatera Barat,” ujarnya.

Sementara, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan bahwa LKPJ KDH Provinsi Sumbar Tahun 2019 telah diterima oleh DPRD Sumbar secara bulat dengan sejumlah rekomendasi.

Menurutnya rekomendasi ini dimaksudkan sebagai catatan bagi kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan yang dituangkan dalam keputusan DPRD.

“Substansi dan muatan LKPJ tidak hanya mencakup realisasi anggaran, program dan kegiatan serta output yang dihasilkan, akan tetapi juga menggambarkan capaian kinerja atau outcome yang telah dicapai,” ujarnya.

Menurut dia, LKPJ semestinya juga menjelaskan perbandingan antara hasil dengan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan berupa RPJM maupun RKPD.

Sebelumnya sejumlah rekomendasi dan catatan perbaikan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Pansus LKPJ KDH 2019, Ismunadi Syofyan disetujui oleh seluruh pimpinan fraksi dan komisi DPRD Sumbar.(nov/st)

Padang.Lintas Media News.
Menyikapi bergerombolnya masyarakat dalam mencairkan BLT di kantor Pos, sekretaris komisi 1 DPRD Sumbar menduga adanya pelanggaran terhadap kontrak kerja dengan Pemprov Sunbar, dalam membagikan kepada masyarakat.

Dalam kontrak kerja tersebut salah satu poihtnya dinyatakan, Pihan Pos harus mengatantarkan langsung bantuan kepada penerima dan menempelkan sticker sudah menerima bantuan BLT dirumah tersebut.

Nurnas melihat dialokasi penerima, disalah satu nagari di kabupaten Padang Pariman, dimana rumah  mayoritas penerima tidak ada tertempel sticker.

Antara BLT Provinsi dan BLT Kemensos berbeda polanya, dimana BLT provinsi diantar langsung, sedangkan Kemensos dijeput ke kantor pos.

Akibat dugaan pelanggaran kontrak tersebut, sempat terjadi keributan di Pesel dalam pembagian, dan itu membuktikan kalau BLT Provinsi tidak diantar langsung, ini perlu dievaluasi.

"Tugas pos dalam kontrak kerja menyalurkan BLT provinsi sampai kerumah penerima, sekaligus menempelkan sticker bukti rumah tangga tersebut sudah menerima bantuan, ternyata pihak pos hanya menitip pada nagari atau desa, dan ada juga yang meminta penerima untuk datang ke kantor pos, itu jelas melanggar kontrak kerja," ulas Nurnas.

Ditambahkannya, gunanya sticker ditempel dirumah penerima, agar tidak ada lagi penerima ganda dan lebih tertib administrasi, sehingga jika ada bantuan berikutnya tidak menimbulkan polemik

Nurnas juga meminta, agar Pemprov mengkaji ulang kerjasama dengan pihak pos, sehingga tidak ada persepsi berbeda masyarakat terhadap Pemprov Sumbar.

"Kerjasama dengan pihak pos harus dikaji ulang oleh Pemprov, agar tidak ada lagi kejadian serupa dan tidak ada penelitian yang berbeda dimata masyarakat," tegas Nurnas mengakhiri. (nov/st)

 PADANG.Lintas Media News.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diperpanjang hingga 7 Juni 2020, kecuali Kota Bukittinggi yang menetapkan "New Normal".

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai menggelar rapat terbatas melalui video conference (Vidcon) bersama Wakil Gubernur, Nasrul Abit, Forkopimda dan Bupati Walikota se Sumbar di ruang kerjanya, Kamis (28/5/2020).

Keputusan itu berdasarkan pertimbangan berbagai pihak, termasuk kajian dari pakar epidemologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

"Kesimpulannya dalam rapat tersebut dari 18 Kabupaten Kota se Sumbar setuju PSBB diperpanjang hingga 7 Juni, kecuali Kota Bukittinggi yang masuk kegiatan tatanan baru  produktif dan aman Covid-19 yang lebih dikenal dengan New Normal," kata Irwan Prayitno.

Gubernur Sumbar menjelaskan, ada empat penekanan dalam penerapan PSBB, yaitu :

Pertama, melakukan persiapan tahap-tahap menuju new normal dengan melakukan pengurangan pembatasan-pembatasan di PSBB sesuai aturan Kemendagri 380 tahun 2020.

Kedua, mendisiplinkan masyarakat untuk ikut protokol Covid-19 arahan dari Presiden RI Joko Widodo kepada Kapolri, Panglima TNI, dan diteruskan kepada Kapolda dan Danrem untuk melakukan kedisiplinan.

"Harus sesuai dengan arahan Presiden Jokowi kepada TNI-POLRI untuk ikut mendisiplinkan masyarakat pada beberapa titik keramaian," ucapnya.

Ketiga, melakukan kesiapan maksimal untuk sistem kesehatan, rumah sakit, laboratorium, dengan melakukan tindakan testing maksimal, tracing, dan isolasi kasus positif Covid-19 serta dalam perawatan pasien.

"Kita harus mengendalikan penyebaran Covid-19 dengan semaksimal mungkin," ujarnya.

Keempat, Provinsi Sumbar mendukung kota dan kabupaten yang akan melaksanakan secara cepat kegiatan 'new normal' dengan mengikuti aturan dari Kemenkes RI.

Terkait dengan Kota Bikittinggi tetap keluar dari PSBB dengan berbagai pertimbangan, khususnya terkait sektor perekonomian.(rel)

Padang.Lintas Media News.
Pemprov Sumbar mengapresiasi tim laboratorium yang bekerja tanpa lelah selama 22 jam. Yang paling luarbiasanya adalah, mereka telah melakukan pemeriksaaan sample sebanyak 1.461 dalam waktu 22 jam. Ini pekerjaan tim yang sangat luar biasa dan merupakan rekor pemeriksaan sample swab terbanyak yang pernah ada di Indonesia.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam dialog online via zoom bersama Ikatan Apoteker Sumbar dalam rangka Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penanggulangan Covid-19. di ruang rapat Wakil Gubernur Sumbar, Kamis (28/5/2020).

Wakil Gubernur menjelaskan deteksi dini adalah kita mencari sebanyak- banyaknya para terindikasi mulai dari ODP, PDP dan OTG, itu dicari semua.

Selanjutnya, deteksi dini harus dipercepat di Sumatera Barat dengan angka 537 gak usah takut, "Menurut hasil deteksi kita dindingkan dengan Provinsi lain Sumatera Barat lebih cepat dalam penanganan uji laboratorium, dikarena Kedokteran Unand mempunyai labor sendiri, jadi samplenya bisa diperikas setiap hari sehingga Laboratorium Fakultas Kedokteran Unand termasuk terbaik di Indonesia" ujar Wagub Sumbar.

Wagub Sumbar mengapresiasi tim paramedis yang telah bekerja luar biasa tanpa kenal lelah siang malam, tidak bertemu keluarga, dengan keikhlasan masih tetap bertahan untuk tetap setia merawat dan mengobati pasiennya.

" Semoga pengabdian para medis ini menjadi amal ibadah yang tak terhingga nilainya dan paramedis kita juga diberikan kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah SWT, aamin ," ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga katakan saat ini upaya dilakukan Pemprov. Sumbar dalam menghadapi wabah corona antara lain sudah siapkan rumah sakit rujukan covid-19 diantaranya RS M. Jamil, RSAM, RS Unand, RS M.Natsir, RS Semen Padang, RS Reksodiwiryo, dengan tota 147 tempat tidur, kemudian Rumah Sakit Khusus Covid-19, diantaranya RSUD Pariaman dan RSUD Rasidin Padang, dengan jumlah 273 tempat tidur, dan jejaring rumah sakit Covid-19 RSUD Daerah dengan jumlah 563 tempat tidur.

"Menyiapkan 9 lokasi karantina untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) 5 lokasi dan Orang Dengan Covid Positif Ringan (OD-CPR) 4 lokasi.

" Empat lokasi karantina ODP diantaranya, Asrama Diklat PPSDM Kemendagri Ragional Bukittinggi di Baso, UPT Asrama Haji Padang Pariaman, UPTD Balai Pelatihan Penyuluhan, Asrama BLK Padang Panjang, Arama BLK Payakumbuh .Sedangkan untuk karantina (OD-CPR) berlokasi di Asrama Diklat BPSDM Prov Sumbar, UPTD Balatkop Dinas Koperasi UKM Prov Sumbar, Asrama Diklat Bapelkes Dinas Kesehatan , Gedung ITC UPTD BPTSD Prov Sumbar Payakumbuh. Dan Inilah sarana-sarana yang kami siapkan mualai dari perlengkapannya, tenaga kesehatan, Dokter beserta Perawatnya itu akan kita siapkan semua," ucap Wagub.

Nasrul Abit juga menjelaskan untuk pengendalian akan dilakukan secara Edukasi kita sudah lakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat.

 "Kami di Provinsi saja sudah cukup banyak mengirim surat hampir 100 surat tentang instruksi bagaimana penanganan Covid ini mulai dari ke tingkat desa, kelurahan sampai ke tingkat terendah" katanya

Selain itu Wagub mengatakan perlu juga dilakukan tracing, ketika ditemukan satu kasus seperti di pasar raya kemarin, mereka langsung ditracing dengan siapa yang bersangkutan, berhubungan siapa kelurganya semuanya kita cari, sehingga diisilasi, diswab ke laboratorium Unand ketika hasilnya positif, dengan siapa dia berkomunikasi dan berinteraksi ini yang harus ditracing sehingga dapat ditemukan kasus baru.

Kemudian selanjutnya Wagub menjelaskan tentang Isolasi ini juga boleh dirumah dan juga ada tempat disiapkan oleh pemerintah provinsi sebanyak 9 lokasi, ada yang di Padang, Bukittinggi dan Padang panjang semuanya sudah tersebar tempat isolasi baik mereka yang positif maupun yang belum, dan yang Pasien Dalam Perawatan (PDP) biasanya sudah diisolasi.

Lebih lanjut, ketika hasilnya positif maka akan dimasukkan kekarantina, dirawat dengan standar Covid, mereka akan mendapatkan pengobatan dan dirawat, minimal 14 hari dan ada juga yang tiga minggu. (rel)

PADANG.Lintas Media News.
Untuk memenuhi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis di Sumatera Barat, Otoritas Jasa Keunganan (OJK) menyumbang 1.111 APD berupa pakaian Hazmat untuk tenaga medis yang terus berjuang merawat pasien Covid-19.

Sumbangan APD tersebut diterima langsung oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di kantor Gubernur dari Kepala OJK Sumbar Misran Pasaribu, Kamis (28/5/2020). Selanjut diserahkkan pada BPBD Sumbar selaku penangan Covid-19 di Sumbar, untuk selanjutnya didistribusikan ke rumah sakit rujukan yang membutuhkan.

"Terimakasih atas bantuan yang diberikan. Insya allah bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi para tenaga medis untuk dipergunakan dalam penanganan pasien dengan gejala Covid-19," ucap Gubernur Sumbar.

Irwan Prayitno menambahkan, bantuan APD ini sangat dibutuhkan sekali oleh petugas medis di lapangan, termasuk petugas yang berada Posko di perbatasan, yang harus dilengkapi peralatan seperti ini.

Pemakaian APD tentunya agar terhindar dari terpapar Covid-19. Pihaknya mengaku sangat terbantu, sekalipun pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk APD ini dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Sumbar.

"Jadi kita juga akan sebarkan APD ini kepada petugas medis di Puskemas. Karena mereka kekurangan peralatan ketika menjalankan tugasnya," tukasnya.

Ikatan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Sumbar Misran Pasaribu mengatakan bantuan ini menjadi bukti keinginan partisipasi para pegawai OJK dan Jasa Keuangan Sumbar dalam memerangi Covid-19.

"Kenapa harus 1.111 APD? karena angka satu melambangkan kita harus bersatu dengan pemerintah daerah melawan Covid-19, inilah bentuk kepedulian kita bersatu membantu para medis yang menjadi garda terdepan penanganan pasien Covid-19," ungkap Misran.

Misra Pasaribu menjelaskan bahwa sebelumnya pihak OJK telah melakukan sosialisasi pencegahan Covid-19 dibeberapa daerah dengan membagi masker, handsanitizer, penyemprotoan disinfektan, dan sosialisasi cuci tangan.

"Selain itu kita memberi bantuan berupa sembako pada masyarakat yang membutuhkan. Kami berharap dengan bantuan bersama bersatu untuk memutus mata rantai Covid-19 di Sumbar," ujarnya.(rel)