Padang.Lintas Media.
Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Musliar Kasim mengatakan.Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat yang yang telah ditetapkan melalui Rapat paripurna DPRD Sumbar itu, hendaknya dapat menjadi momentum untuk merefleksikan kemajuan dan perkembangan yang telah dilakukan selama ini.Karena,penetapan hari jadi Sumbar tersebut melalui proses yang cukup panjang dari berbagai kajian para ahli sampai  kepemangku kebijakan.

Penting bagi Pemprov Sumbar untuk melakukan evaluasi atas pencapaian di usia ke 74 tahun. Sejauh mana perkembangan Sumatera Barat jika dibanding tahun-tahun sebelumnya.Kata Musliar kemaren di Kampus Universitas Sitti Rahma Padang.

"Sektor apa saja potensinya yang bisa digali, dan yang harus menjadi cacatan khusus," sebutnya.

Sebagai mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Musliar Kasim melihat, saat ini sudah tidak banyak lagi tokoh nasional yang berasal dari Sumbar.  Padahal dulunya sangat banyak tokoh nasional dari daerah ini. Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian khusus oleh Pemprov agar ketokohan tidak hilang dari daerah ini.

"Tidak hanya persoalan ketokohan, permasalahan SDM, dan pendidikan mesti menjadi evaluasi juga," ungkapnya.

Musliar Kasim juga berharap agar kegiatan yang digelar dalam memperingati hari lahirnya Provinsi Sumbar berdampak langsung pada sektor perekonomian, dan kunjungan wisatawan. Sehingga tidak hanya menggelar kegiatan seremonial dan sidang paripurna saja. Namun harus ada kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat, misalnya dalam bentuk menggelar pekan budaya.

Selain persoalan SDM, Sufyarma juga berpandangan, masalah investasi yang masih lambat juga perlu mendapat perhatian, lantaran banyaknya kasus tanah ulayat yang terkadang  menghambat investasi yang masuk. Berbagai permasalahan tadi diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak untuk ke depannya dapat lebih maju dan berkembang.

Untuk warga Sumbar yang  ikut merayakan hari jadi provinsi ini, ia menyampaikan, bentuk perayaan bisa dalam apa saja. Namun mesti memiliki spirit perjuangan untuk hal yang positif. Artinya ada evaluasi diri dalam perayaan. Apa yang telah tercapai dan hasilnya seperti apa. Hal ini mesti ditekankan oleh semua warga Sumbar dalam menyambut momen bersejarah ini.

”Jangan sekadar paripurna, lalu apa setelah itu. Jangan pula merayakan lalu setelah itu bingung mau apa. Namun ada evaluasi yang mesti dilakukan untuk ke depan yang lebih baik,” katanya.

Terkait upaya pengembangan SDM, sambung dia itu bisa dari berbagai sektor. Agama dan pendidikan merupakan dua hal yang tak bisa dilepaskan. Dengan memberikan dasar agama dan pendidikan, secara bertahap akan mampu membentuk generasi yang berkarakter.(Sri)

Padsng,Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno membuka Kongres Nasional XVIII Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKLIn) bertempat di Hotel Grand Inna Muara Padang, Kamis (3/10/2019).

Dalam sambutannya gubernur Sumbar mengatakan, semoga kongres ini bisa menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk perkembangan dokter Patologi Klinik dan Laboratorium, sehingga pelayanan dan penanganan kesehatan masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Perkembangan ilmu kedokteran saat ini sudah semakin berkembang ditambah lagi dengan inovasi-inovasi baru setiap tahunnya. Seperti alat-alat kesehatan yang banyak menggunakan sistem digital, bahkan ada pemakaian robot.

"Sebagai dokter tentu harus siap dengan perkembangan teknologi yang berjalan cukup pesat, kita tidak bisa lari dari perubahan zaman ini, dengan masuknya era robotic para dokter harus mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi tersebut," kata Irwan Prayitno.

Gubernur Sumbar meminta para dokter untuk lebih memahami kebijakan dan program pemerintah dalam pembangunan kesehatan. Para dokter juga perlu lebih mengupayakan pendekatan promotif preventif terhadap penyelesaian masalah kesehatan di komunitas.

"Kalau kita bandingkan di negara maju, sudah banyak yang menggunakan teknologi robot, kita berharap era robotic ini banyak membantu proses kesehatan dengan menyediakan alat-alat yang tepat," ungkapnya.

Untuk memenuhi permintaan pasar, perlu mengembangkan inovasi dari para dokter. Dengan tujuan industri kesehatan di Indonesia dapat berkembang pesat, dan berbagai rumah sakit bermunculan untuk mengakomodasi populasi warga yang meningkat.

"Namun perlu saya ingatkan, apapun teknologi yang kelak akan dipilih untuk menggiatkan pelayanan kesehatan, tetap harus berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan,” tegasnya.

Selanjutnya pada kesempatan tersebut Gubernur menyampaikan terima kasih karena memilih Sumbar sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan kongres, semoga pelaksanaan kongres memberi dampak positif juga bagi Sumbar.

Selain itu Irwan Prayitno tak lupa untuk mempromosikan wisata dan kuliner Sumbar kepada para peserta kongres.

"Sumbar banyak memiliki wisata yang terlengkap, ada wisata laut, pulau, pergunungan, goa dan danau, bahkan sudah tercatat di UNESCO seperti Geopark di Sijunjung, Ngarai Sianok, Situs Warisan Budaya Dunia Ombilin Coal Mining Heritage di Sawahlunto, raja ampat sumatera yaitu di Kawasan Mandeh Pesisir Selatan, Bukittinggi dan masih banyak lagi yang wajib dikunjungi, apabila tidak mengunjunginya maka tidak lengkap rasanya berkunjung ke Sumbar," jelasnya.

"Selain itu masih ada makanan yang terlezat di dunia persi CNN, yaitu Rendang, silahkan menikmati kuliner disini, yang memiliki dua rasa, yaitu enak dan enak sekali, saya sarankan sebelum balik ke daerah masing-masing, silahkan beli buat oleh-oleh untuk keluarga di rumah," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua Panitia Konas X dan PIT XVIII, Dr. dr. Efrida, M.Kes, SpPK (K) mengatakan pada pelaksanaannya tahun ini, iven Kongres Nasional digelar setiap tiga tahun sekali, untuk kali ini mempercayakan Sumbar sebagai tuan rumah.

"Acara yang diselenggarakan memiliki tema 'The Roles and Challanges of clinical pathologist in Robotic Era' dengan meliputi beberapa kegiatan seperti Workshop, plenary lecture, simposium ilmiah, meet the expert, pameran alat kesehatan/laboratorium, presentasi oral dan poster," ucap Efrida.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan kinerja dokter spesialis patologi klinik dan kedokteran laboratorium di Era robotik, sekaligus menyebarluaskan berbagai pengetahuan terkini kepada dokter spesialis, sarjana dalam bidang terkait, beserta pemilik laboratorium dan analis.(rel)

Padang.Lintas Media News.

Kalah di Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) Sumatera Barat (Sumbar) 2016 lalu,kini Mantan Wali Kota Padang DR.H.Fauzi Bahar,M.SI mencoba keberuntungan politiknya maju menjadi Calon Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Riau (Kepri) ada Pilkada Kepri 2020 mendatang.

"Dengan dasar kemaritiman yang saya punya,saya optimis untuk maju mencalonkan diri di Pilkada Kepri 2020 ini",kata Pauzi Bahar kepada wartawan di rumah kediamannya Gunung Panggilun Padang.Rabu malam (2/10).

Menurut Fauzi Bahar,meski pernah gagal menjadi calon wakil gubernur di Pilkada Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.Namun,tak ada kata putus asa bagi saya untuk mencoba dan mencoba lagi.

Bergandengan dengan Muhammad Rudi,Wali Kota Batam,sebagai langkah awal,manuver politik  sudah dilakukan,setidaknya sudah membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai politik di Kepri.Jelas Fauzi Bahar.

"Komunikasi politik juga sudah saya bangun dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN)," ungkap Fauzi.

Fauzi mengaku, sadar diri sebagai 'pemain' baru di Kepri.Karena itu, dia lebih memilih maju hanya sebagai Calon Wakil Gubernur.Lagi pula dia tahu betul bahwa partai politik yang didekatinya memiliki figur yang kuat untuk maju sebagai Calon Gubernur Kepri, yaitu, Muhammad Rudi Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Kepri.

Disamping itu,Fauzi Bahar juga berharap dukungan dari warga Sumatera Barat yang ada di Kepri karena,1,3 dari jumlah penduduk penduduk Kepri berasal dari Sumbar.(Sri).

Padang,Lintas Media.

wakil Ketua  sementara DPRD Sumbar, Irsyad Safar didampingi tiga anggota DPRD Sumbar lainnya, Indra Dt. Rajo Lelo dan Hidayat,menerima Badan Eksektuf Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Barat untuk berunjuk rasa di DPRD Sumbar kemaren.

Ketua Sementara DPRD Sumbar Irsyad Safar mengatakan. Siap menampung aspirasi pada pendemo dan menindaklanjutinya. Dikarenakan apa yang menjadi tuntutan para pendemo berada di luar luang lingkup kerja DPRD dan merupakan kewenangan pemerintah pusat, maka DPRD akan berusaha menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan menyampaikannya pada pemerintah pusat.

Irsyad Safar juga mengatakan mengapresiasi gerakan mahasiswa yang dilakukan dengan demo yang damai tersebut. Demo tersebut, kata Irsyad merupakan bukti kepedulian mahasiswa terhadap isu dan hal-hal yang sedang terjadi di negara ini.

"Kami akan bawa aspirasi adik-adik mahasiswa ini dengan pertama membawanya untuk dibahas dengan seluruh anggota dewan di DPRD Sumbar," ujar Irsyad.

Pada demo tersebut mahasiswa menuntut penundaan revisi 3 undang-undang. Jika perlu maka revisi tersebutpun mereka minta untuk dibatalkan saja. Ketiga undang-undang yang akan direvisi tersebut yakni undang-undan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), revisi undang-undang pertanahan dan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Revisi ketiga UU tersebut sangat bertentangan dengan harkat hidup orang banyak," Kata Koordinator aksi demo BEM se-Sumatera Barat, Rizki Ananda. Para pendemo tersebut juga mengatakan revisi undang-undang tersebut juga melanggar hak azasi masyarakat. 

Mereka meminta DPRD Sumbar untuk menyampaikan aspirasi penolakan revisi ketiga UU tersebut. Sekaligus meminta DPRD Sumbar sebagai perwakilan dari masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Barat untuk ikut mendukung penolakan revisi tersebut sebagai bukti anggota dewan memanglah perwakilan dari rakyat dan bekerja demi rakyat.(Sri)

Padang.Lintas Media News.
Tanggal 1 Oktober 1945 ditetapkan sebagai hari jadi Sumatera Barat, sebagai motivasi yang tinggi kepada seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat untuk membangun Sumatera Barat yang mandiri dan sejahtera.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat mewakili Pemerintah Sumatera Barat (Sumbar) pada acara Rapat Paripurna dalam rangka peringatan hari jadi Sumatera Barat ke 74 di ruang rapat utama gedung DPRD Sumbar, Selasa (01/9/2019).

Dalam sambutan Sekretaris Daerah, Alwis menyampaikan, bahwa ini adalah pertama kalinya diadakannya Rapat Paripurna DPRD Sumbar dalam rangka hari jadi Sumatera Barat ke-74 yang yelah ditetapkan setiap tanggal 1 Oktober.

"Banyak yang telah dicapai oleh Sumbar, keberhasilan selama ini tentu patut kita apresiasi, namun kita harus jadikan momentum kebangkitan sebagai evaluasi ke depan," kata Alwis.

"Untuk itu, marilah kita terus berusaha merampungkan semua tugas-tugas yang masih tersisa dengan semaksimal mungkin," ucapnya.

Alwis menyampaikan, bagi pemerintah yang baik perlu memperhatikan sektor pembangunan, pendidikan, kesehatan dan sektor lain yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah harus bisa melihat itu. Tugad kita sangatlah berat dengan jumlah penduduk Sumbar sebanyak 5.382.077 jiwa baru terdapat 2.552.130 jiwa penduduk atau 47,41 persen yang berusia kerja. Ini jumlah cukup besar, untuk itu kita bersama-sama bisa memanfaatkan dan mengikutsertakan di bidanh ekonomi," jelas Sekda Sumbar.

Semua itu perlu inovasi pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas serta evaluasi terhadap kinerja pemerintah terutama pembangunan yang ada di masyarakat Sumbar.

"Dengan memperingati hari jadinya Sumbar, jadikan sebagai evaluasi kinerja di berbagai sektor," ujar Alwis.

Para penggagas pembentukan provinsi Sumatera Barat yakin Sumbar bisa berdikari, mewujudkan harapan dari esensi otonomi daerah dalam menyelenggarakan pemerintah dengan baik yang sesuai Nawacita yang merupakan jargon Indonesia Hebat milik Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Lebih lanjut Sekda Sumbar menjelaskan, bahwa pentingnya sinkronisasi dan kerjasama dengan mitra antara DPRD dengan pemerintah provinsi Sumbar dalam pembangunan, kesejahteraan masyarakat untuk Sumatera Barat yang lebih baik.

"Selamat Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat, Semoga Tetap Jaya," tutupnya.

Sebelumnya rapat paripurna DPRD Sumbar tersebut dipimpin dan dibuka langsung oleh ketua DPRD Sumbar Sementara Desrio Putra mengatakan, ditetapkan tanggal 1 Oktober 1945, sebagai hari jadi Sumatera Barat, dilatarbelakangi oleh momentum sejarah, yaitu dilaksanakannya rapat Komite Nasional Indonesia Daerah - Sumatera Barat (KNID-SB) atau Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada waktu itu, yang memutuskan "Dibentuknya Residen Sumatera Barat".

Desrio menjelaskan, pertama kali dibentuk Keresidenan Sumatera Barat oleh pemerintahan dari tangan kolonial Jepang. Pembentukan keresidenan ini dilakukan oleh pejuang-pejuang nasional asal Sumatera Barat seperti M Syafei, M Djamil, Rasuna Said dan lain-lain.

"Penetapan 1 Oktober 1945 tersebut, semakin bermakna, oleh karena bertepatan dengan Hari Lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia," tuturnya.

Menurut Desrio penetapan hari jadi Sumatera Barat melalui proses yang panjang dan perdebatan yang alot, karena banyaknya perbedaan pandangan terhadap momentum yang paling tepat untuk dijadikan titik tolak hari jadi Provinsi Sumatera Barat.

"Alhamdulillah, dengan semangat kebersamaan, akhirnya dilahirkannya Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 1 Oktober akan diperingati setiap tahunnya," ungkap Desrio.

"Dengan ditetapkannya Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat tersebut, tentu akan semakin memperkuat kebersamaan, semangat dan kecintaan masyarakat terhadap daerahnya," tambahnya.

Rapat Paripuna DPRD Provinsi Sumbar dihadiri oleh Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Agama Sumbar, Bupati/Walikota se Sumbar, MUI, LKAAM, Bundo Kanduang, Tokoh Masyarakat Sumbar, Sekda Asisten, Staf Ahli dan para pimpinan OPD Sumbar, pimpinan Perguruan Tinggi, LSM se Sumbar serta Undangan lainnya.(rel)

Padang.Lintas Media.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah gelar rapat paripurna memperingati  Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat yang ke 74 di ruangan sidang utama DPRD Sumbar Selasa (1/10).

Di peringatinya hari jadi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ini pada 1 Oktober setelah DPRD bersama pemerintah provinsi menetapkannya pada rapat paripurna dewan  tanggal 22 Juli 2019 lalu dengan menyepakati Peraturan Daerah (Perda)nya.

Pimpinan sementara DPRD Sumbar Desrio Putra didampingi Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar Irsyad Syafar dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan.Ditetapkannyah Dr tanggal 1 Oktober sebagai hari Jadi Provinsi Sumatera Barat dilatar belakangi momentum sejarah dengan melaksanakan rapat Komite Nasional Indonesi-Sumatera Barat (KNID-SB) atau lembaga Perwakilan Rakyat Daerah waktu itu, yang memutuskan "dibentuknya kembali Keresidenan Sumatera Barat serta memilih Residen Sumatera Barat".

Penetapan tanggal 1 Oktober 1945 tersebut,semakin memberi makna,karena bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

Desrio menegaskan.Perlu digaris bawahi dan dipahami bersama,bahwa ditetapkannya tanggal 1 Oktober 1945 sebagai titik tolak terbentuknya Provinsi Sumbar,adalah Sumatera Barat sebagai kesatuan pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada kesempatan itu,Desrio memberi apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Anggota DPRD masa jabatan tahun 2014-2019 dan pemerintah Daerah yang telah berhasil menetapkan Perda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat.

"Kita harus menyadari,bahwa penetapan Hari Jadi ini telah melalui perjalanan panjang dan perdebatan yang alot,karena banyaknya perbedaan pandangan terhadap momentum yang paling tepat untuk dijadikan sebagai titik tolak hari jadi Provinsi Sumatera Barat",jelas Desrio.

Peringati hari jadi provinsi ini hendaknya dapat dijadikan momentum untuk lebih meningkatkan percepatan pembangunan daerah,meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan di semua daerah Kabupaten/kota serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar.Tutup Desrio.

Ikut memberikan sambutan pada rapat paripurna memeringati hari Jadi Provinsi Sumbar ini Dr.Yulizar Yunus,M.Si.Ahli Sejara Islam Sumatera Barat dari Universitas Islam Negara Imam Bonjol Padang mewakili masyarakat Sumbar.Dan Drs.H.Rusdi Lubis,M.Si mantan Pamong Senior dilingkungan Pemerintah Robinson Sumatera Barat.(Sri)

Padang,Lintas Media.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menggalang dana untuk kepulangan perantau Minang yang saat ini masih berada di Wamena.Kata Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat mengelar konfensi pers dengan kalangan media di kantor Gubernur Sumbar sepulangnya dari Jayapura.Senin sore (30/9/2019).

" Seluruh perantau minang di Wamena hari ini menyatakan akan pulang kampung seluruhnya dari awalnya ada yang masih mau tetap di Wamena, namun melihat perkembangan akhir para perantau mau pulang kampung semuanya. Jumlah yang terdata saat ini terus bergerak, dari data terakhir ada 172 orang yang sudah berada di Jayapura dan 1.298 masih berada di Wamena", ujar Wagub Nasrul Abit dalam jumpa pers yang didamping Sekdaprov, Drs Alwis,  Kepala Biro Humas Drs.Jasman,MM, Ketua Baznas Provinsi  Syamsul Bahri, dan beberapa OPD terkait.

Wagub Nasrul Abit juga menerangkan, saat ini yang masih berada di Wamena setelah ditanya semuanya akan menuju pengungsian di Jayapura menggunakan hercules AU, dan untuk hercules sendiri info dari Danlanud Silas Papare Jayapura akan disiapkan 3 unit mulai dari besok untuk mengangkut warga yang ingin mengungsi ke Jayapura.

" Jumlahnya maksimal 200 orang akan diberangkatkan dengan pesawat, jika jumlahnya lebih dari 200 orang akan dipulangkan via kapal laut. Pemprov Sumbar sedang mengkoordinasikan dengan PT. Pelni terkait biaya yang dibutuhkan untuk kepulangan ini jika menggunakan kapal laut", kata Nasrul

Wagub juga menyampaikan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk kepulangan perantau minang ini sekitar Rp.2,5 M.

" Untuk APBD Provinsi tidak bisa membiayai perjalanan ini, dikarenakan tidak ada rincian rekening pada APBD yg bisa digunakan untuk itu. Alternatif yang akan dilakukan Pemprov Sumbar menggalang dana para donatur dan masyarakat melalui rekening "Sumbar Peduli Sesama" yang hingga saat ini sudah terkumpul sejumlah Rp. 433 jt. Dan besok malam (1/10/2019) akan dilaksanakan penggalangan dana di Hotel Balairung Jakarta dengan mengundang para tokoh-tokoh minang, ikatan perantau minang di Jabodetabek, Bupati/Walikota se Sumbar, BUMN dan BUMD yang ada di Sumatera Barat", ungkapnya

Nasrul Abit juga mengharapkan bantuan dari seluruh masyarakat khususnya masyarakat minang dimanapun berada untuk pembiayaan kepulangan dunasanak kita di Wamena melalui rekening Sumbar Peduli Sesama.

" Dalam penghimpunan dana ini diharapkan tidak ada provokator dan jangan terprovokator terkait insiden ini, karena insiden bukan konflik etnis. Kita bersyukur BAZNAS Sumbar siap menanggulangi dana yang dibutuhkan untuk kepulangan perantau minang, sambil menunggu penggalangan dana dari semua pihak", tegas Wagub Sumbar

Wagub Nasrul Abit juga tegaskan, Pemprov Sumbar hanya menanggung biaya kepulangan saja, jika nanti ada perantau yang ingin kembali ke Wamena Pemprov Sumbar tidak menanggung biaya tersebut.(rel)

Padang.Lintas Media.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 1 Oktober sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna 22 Juli lalu.

Dengan ditetapkan hari jadi daerah,maka masyarakat dapat bersama-sama memeringati dan menjadikan peringatan hari jadi daerah tersebut sebagai pemersatu,perekat dan pengembangan semangat kebersamaan,kecintaan serta motivasi masyarakat untuk memajukan daerahnya.Ungkap  Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar , Dr. H. Shofwan Karim Elha, MA pada konferensi Persnya di DPRD Sumbar. Senen (30/9).

Shofwan Karim Elha yang didampingi Kasubag Puplisistik dan pustaka Lazuardi mengatakan. Pada momen peringatan hari jadi Provinsi ini,ada nilai-nilai dan semangat yang dapat menjadi sumber motivasi dan kebanggaan masyarakat, yaitu pengambilan kekuasaan pemerintahan keresidenan dari Jepang oleh pemuda dan pemudi Sumatera Barat.

Shofwan Karim Elha menegaskan. Hari Jadi Sumbar, bukan hanya sekedar memperingati atau merayakannya saja,tetapi harus ada momen yang bisa kita ambil manfaatnya untuk lebih meningkatkan rasa kebanggaan dan cinta terhadap daerah Sumatera Barat.

“Adanya hari jadi ini, juga merupakan penegasan marwah Sumatera Barat sebagai provinsi di NKRI,dan menjadi kebanggaan, untuk menumbuhkan rasa memiliki dan kecintaan dari masyarakat terhadap daerahnya serta menjadi sumber motivasi untuk membangun Sumatera Barat ini",tutup Shofwan.(Sri)

Padang.Lintas Media.

Menindak lanjuti adanya mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) yang di drop out (DO) dari perkuliahannya oleh pihak kampus,sehubungan terjadinya aksi  brutal pendemo di kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumbar Rabu (25/9) lalu,DPRD akan memanggil Kapolda dan Rektor untuk meminta keterangannya.

Hal itu disampaikan Calon Ketua Definitif DPRD Sumbar Supardi dalam pertemuan DPRD dengan
Forum Masyarakat Minang (FMM) Sumatera Barat di ruangan khusus I DPRD Sumbar. Senin (30/9).

Pada pertemuan tersebut,Forum Masyarakat Minang menyampaikan aspirasinya dengan 2 tuntutan yaitu, pertama agar DPRD Sumbar menyampaikan pada Rektor Perguruan Tinggi terkait sangsi yang diberikan pada Mahasiswanya yang terlibat anarkis disaat unjuk rasa.

"Hanya menurunkan foto Presiden RI pada Demo 25 September yang lalu. Sangsi DO langsung diberikan pihak kampus pada mahasiswa, janganlah langsung di DO beri dululah sangsi yang sifatnya membina dan keringanan,apabila sangsinya langsung diberikan DO maka habislah masadepan mahasiswa tersebut, karena untuk masuk perguruan Tinggi Negeri sangatlah sulit saat ini", kata Irfianda Abidin Ketua FMM Sumbar.

Irfianda mengatakan.Sikap Rektor UNP terlalu gegabah untuk men-do mahasiswanya yang ikut aksi demo kemarin, karena dapat memicu aksi lebih banyak lagi.

Kedua,kedatangan kami ke-gedung rakyat ini adalah meminta DPRD menyampaikan aspirasi kami berupa penanganan masalah perantau Minang di Papua,anggota FMM menilai, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, hanya pandai berpantun dan tidak bisa mencarikan solusinya.

Menurut Irfianda, Gubernur Sumbar mestinya menjalankan tugas sesuai fungsi, tidak mengutip sumbangan dalam membantu perantau Minang di Papua.

Sikap Gubernur yang memindahkan para perantau Minang ke Sumatera Barat adalah hal salah, mestinya dicarikan solusi lain melalui loby-loby, karena Papuan itu bagian dari Indonesia.Kata Irfianda.

“Masyarakat Minang terkenal sebagai perantau, jadi bukan solusi mereka dipindahkan ke Sumatera Barat,” tegas Irfianda.

Kedatangan Irfianda dan rombongannya ke DPRD Sumbar diterima langsung calon pimpinan DPRD Sumbar Supardi dan beberpa anggota lainnya antara lain Eviyandri Dt. Rajo Budiman dan Yusuf Abi, serta Sekwan Raflis.SH.(Sri)

Awali Tugas, Alirman Sori Mohon Doa dan Dukungan Masyarakat Sumbar

Padang,Lintas Media News.
Mengawali tugas sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2019 - 2024, Dr. H. Alirman Sori, SH, M. Hum memohon doa dan dukungan masyarakat. Alirman Sori disumpah bersama 133 orang anggota DPD lainnya besok.Selasa (1 /10/2019).

Seperti diketahui, Dr. H. Alirman Sori, SH, M. Hum merupakan satu dari empat orang calon anggota DPD RI terpilih dari daerah pemilihan Sumatera Barat pada pemilihan umum (Pemilu) 2019 lalu. Tokoh muda asal Kabupaten Pesisir Selatan ini berhasil mendulang 205.859 suara dan berada pada posisi ketiga.

"Hari ini saya diresmikan menjadi anggota DPD RI periode 2019 - 2024 mewakili daerah Sumatera Barat. Mengingat, tugas sebagai anggota perwakilan daerah sangat berat, dalam kesempatan ini saya memohon doa dan dukungan dari masyarakat," ungkap Alirman Sori.

Dia menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat yang telah memberikan suara pada pemilu 2019 lalu. Hal itu merupakan wujud dari kepercayaan kepada dirinya yang harus dijaga dengan baik.

"Ini merupakan amanah yang harus saya jaga dengan baik. Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat," tukuknya.

Sesuai visi dan misi yang telah disampaikannya pada saat kampanye pemilu 2019 lalu, Alirman Sori berkomitmen untuk memperjuangkan kemajuan daerah Sumatera Barat. Daerah maju negara kuat yang menjadi slogannya akan diupayakan terwujud dalam lima tahun tugasnya di DPD RI nanti, sesuai kewenangan yang dimiliki DPD.

"Agar kemajuan daerah itu terwujud, penguatan peran DPD perlu didorong sehingga meningkatkan nilai tawar daerah dalam penyusunan program pembangunan nasional," ulasnya.

Sistem bikameral di legislatif (DPD dan DPR), menurutnya sangat memungkinkan anggota DPD bisa melakukan "intervensi" dalam memprioritaskan daerah dalam penyusunan program pembangunan nasional. Terutama dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, DPD memiliki peran penting untuk memperjuangkan daerah menjadi prioritas.

"DPD bisa mengawal berbagai kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan langsung dengan daerah dan pemerintah daerah. Meskipun tidak secara langsung berperan dalam proses penganggaran, namun DPD berperan penting dalam tatanan kebijakan," tegasnya.

Sementara itu, seiring peresmian dan pengucapan sumpah anggota DPD dan DPR RI, tertumpang harapan dari masyarakat Sumatera Barat. Bakri Bakar, seorang tokoh masyarakat mengungkapkan, momen tersebut membawa harapan baru bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Pertama, kami tentu merasa bangga karena wakil rakyat di pusat sudah mulai bertugas. Semoga ini membawa harapan baru bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat," ungkapnya.

Alirman Sori, sebagai tokoh muda Sumatera Barat diharapkan lebih enerjik dan agresif dalam melakukan lobi di pusat untuk kepentingan daerah. Bersama dengan tiga orang anggota DPD dan 14 anggota DPR yang berasal dari Sumatera Barat, diharapkan membawa kemajuan lebih pesat lagi ke depan.

"Kita tahu, kebutuhan Sumatera Barat masih banyak, sementara anggaran daerah, baik provinsi maupun di kabupaten/ kota sangat terbatas. Kita berharap, para wakil kita di pusat ini bisa memperjuangkan porsi anggaran lebih banyak lagi melalui APBN," ulasnya.

Dr. H. Alirman Sori, SH, M. Hum kembali ke DPD RI setelah "off" satu periode. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan periode 2004-2009 ini masuk ke DPD pada periode 2009-2014. Pada masanya, politisi kelahiran 14 Mei 1969 ini dipercaya menjadi Ketua Komite I DPD RI selama tiga tahun berturut - turut, membidangi hukum dan otonomi daerah.

Mantan wartawan Harian Singgalang ini mengawali debut karirnya di kancah politik sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan periode 1999 - 2004. Pada periode 2004-2009, Alirman Sori kembali terpilih dan dipercaya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah itu, dia mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota DPD RI periode 2009 - 2014. (rel)

Padang.Lintas Media News.

Ratusan anak muda Sumatera Barat yang berusia 14 sampai 25 tahun berlomba - lomba ikuti Audisi Liga Dangdut (LIDA) Indosiar di Padang, Minggu (29/9) yang diselenggarakan panitia di Aula Kantor Gubernur Sumbar dari pagi hingga sore harinya.

Frans J H Sitohang Indosiar Entartainnmen Produksi (IEP) menyebutkan, jumlah peserta sekarang jauh lebih banyak dari tahun lalu dimana,pada tahun lalu hanya berjumlah 147 peserta,sementara sekarang peserta audisinya mencapai 440 orang.

Menurut Frans,peserta yang mendaftar sejak pagi sampai pukul 15.00 Wib.mencapai 4 kali lipat dibandingkan tahun lalu,dan setiap provinsi khususnya Sumbar akan dapat 2 quota potensi calon peserta terbaik untuk bersaing dengan perwakilan 34 provinsi lain se-Indonesia.

Frans menjelaskan.Pada tahun lalu Sumbar mendapatkan 4 quota potensi calon peserta terbaik karena,pada tahun sebelumnya Sumbar mendapatkan Juara II LIDA dan tahun ini berkurang,atau hanya mendapatkan 2 quota karena tahun kemaren Sumbar tadak meraih juara apa-apa dari LIDA.

Untuk peserta audisi sekarang Frans menyebutkan,peserta akan melewati dua tahapan. Pertama tahap precast. Tahap ini, peserta membawakan lagu tanpa diiringi musik,dengan tujuan untuk mengukur kemampuan penguasaan dan penghayatan lagu yang dibawakannya.

Setelah lolos tahap precast, peserta akan melewati tahap music booth. Disini, peserta yang lolos akan menyanyi diiringi musik.Kedua tahap tersebut menurut Frans untuk mendapatkan peserta audisi yang benar – benar bertalenta untuk maju ke tahap selanjutnya.

Unttuk pengumuman peserta yang lolos ke Jakarta menurut Frans, akan disampaikan pada tanggal 7 Januari 2020. Pada tahap audisi, pihaknya menerapkan standar penilaian yang cukup ketat dengan harapan, peserta yang akan berkompetisi dari 34 provinsi adalah pemilik talenta yang memiliki kompetensi.(St)

Padang,Lintas Media.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Sumatera Barat (Sumbar), Hidayat yang juga Ketua Fraksi Gerindra itu,minta maaf atas keteledorannya mengucapkan kata-kata menantang mahasiswa turunkan Presiden Jokowi pada saat menerima perwakilan mahasiswa pendemo di ruangan khusus II DPRD Sumbar, Rabu (25/9) lalu.yang menjadi kontroversi tersebut.

"Saya minta maaf kepada Bapak Jokowi,Bapak Prabowo dan kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya",kata Hidayat saat menyampaikan permintaan maafnya itu pada media dalam konferensi pers di loby gedung DPRD Sumbar Sabtu (28/9).

Pada kesempatan itu Hedayat menegaskan.Ucapan yang keluar dari mulutnya itu,samasekali tidak ada tujuan provokasi,kata-kata itu keluar secara spontan saja karena telah terpanjing ucapan pendemo.

Terkait video viral yang memuat ucapannya,Hidayat menjelaskan. Kronologi kejadian pada saat menerima perwakilan mahasiswa untuk berdialog dalam kantor DPRD Sumbar itu,tidak sepotong seperti yang telah beredar.Kronologisnya panjang, yang beredar itu telah dipotong dan diedit.

Menurut Hidayat,ucapan itu terlontar secara spontan karena sudah kebingungan dan merasa terpojok,dan bukan bertujuan untuk memprovokasi, tapi untuk memancing, apa lagi yang menjadi tuntutan mahasiswa tersebut. Aspirasinya sudah diterima, malah sudah dikirimkan ke Presiden RI dan DPR RI melalui jasa Pos Indonesia.

"Saya tidak menyangka, potongan dari video tersebut beredar viral dan menjadi kontroversi,dan saya juga tidak ada niat untuk membawa persoalan penyebaran video itu ke proses hukum",tutup Hidayat.(Sri)