Padang.Lintas Media.

Walau sempat diskor selama dua jam,akhirnya calon pimpinan definitif ditetapkan juga.Supardi dengan usulan SK DPP Gerindra nomor: 08-0427/Kpts/DPP-GERINDRA/2019, tertanggal 17 Agustus 2019 ditetapkan sebagai Calon definitif Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, pada rapat paripurna dewan Senin (23/9) di ruangan gedung utama DPRD Sumbar.

Rapat paripurna dewan yang  dipimpin Ketua Sementara DPRD Sumbar Desrio Putra mengatakan.Meskipun anggota DPRD Sumbar telah mengucapkan sumpah dan janjinya sebagai pejabat daerah,untuk dilaksanakan tugas,fungsi dan kewenangannya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah,belum dapat berjalan sebelum ada Pimpinan Definitif,alat kelengkapan dan Fraksi-fraksi.

Menurut Desrio,berdasarkan komposisi perolehan kursi maka Gerindra berhak atas posisi ketua sedangkan tiga wakil ketua akan diisi oleh  H. Irsyad Syafar,Lc. M.Ed (124/SKEP/DPP-PKS/2019) dari PKS.   H. Suwirpen Suib. S. Sos ((73/SK/DPP.PD/VIII/2019) dari  Demokrat yang kedua SK-nya tertanggal 28 Agustus, dan H. Indra DT. Rajo Lelo. SH. MM (PAN/A/Kpts/KU-SJ/127/VIII/2019, tertanggal 23 Agustus dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Selain menetakan pimpina dewan, rapat paripurna juga mengumumkan keanggotaan fraksi-fraksi, dengan pimpinannya, yaitu, fraaksi Gerindra dipimpin oleh H.Hidayat.SS.MH, PKS Drs. H. Nurfirman Wansyah, PAN H. Dody Delvy, SE, Demokrat H. Ismet Amzis, ST, Golkar Ir. H. Hendra Irwan Rahim.MM, PPP-Nasdem Sawal Dt Putiah, SH, PDI-P dan PKB Albert Hendra Lukman, SE, yang ditetapkan dalam keputusan dewan nomor 16/Kep.Pim/2019.

Hasil dari keputusan rapat paripurna DPRD Sumbar ini,untuk selanjutnya akan diusulkan untuk ditetapkan Mentri Dalam Negri, atas nama Presiden RI.Kata Desrio.(Sri)

Padang.Lintas Media.

Agar populasi ikan Bili danau Singkarak tidak terancam punah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar sepakat untuk menertibkan cara penangkapan ikan Bili tersebut,terutama penangkapan yang memakai kapal Bagan dan jaring angkat.

Kesimpulan itu diambil pada rapat dengar pendapat DPRD Sumbar dengan DKP Sumbar,  terkait banyaknya keluhan masyarakat yang masuk ke DPRD Sumbar tentang kekuatiran mereka akan populasi ikan Bili apabila penangkapannya tidak ditertibkan.

Rapat dengar pendapat antara DPRD dengan DKP tersebut dipimpin Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar Irsyad Syafar,Indra St Rajo Lelo dan anggota DPRD lainnya Arkadius Datuak Intan Bano yang didampingi Sekretaris DPRD Sumbar Raflis di ruangan khusus DPRD Sumbar.Kamis (19/9).

Kepala DKP Provinsi Sumatera Barat Yosmeri pada kesempatan itu menjelaskan, upaya penertiban ini dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur (Pergub). Nelayan bagan sudah diberi tenggang waktu sejak tahun 2017, sementara Pergub sudah diterbitkan sejak tahun 2016.

Selama dua tahun, seiring sosialisasi, nelayan bagan diberikan kesempatan untuk mengganti peralatan tangkap yang mereka gunakan.Karena, alat tangkap yang digunakan nelayan kapal bagan mengancam populasi ikan bilih, sebab menggunakan pencahayaan.

Memasuki tahun 2019, penertiban mulai dilakukan oleh tim gabungan. Namun, penertiban ini menghadapi kendala karena penolakan dari nelayan bagan tersebut. Akhirnya diupayakan mediasi di DPRD Sumbar bersama Hendra Irwan Rahim (Ketua DPRD saat itu).

“Dalam kesepakatan itu, sudah ditegaskan, diberikan kesempatan waktu tujuh bulan hingga bulan Juli. Kesempatan ini justru membuat nelayan bagan menjadi bertambah,” bebernya.

Yosmeri menambahkan, yang menggantungkan mata pencarian pada ikan bilih tidak hanya ratusan orang nelayan bagan. Ada ribuan orang nelayan lainnya yang bertahan menggunakan jaring angkat tanpa lampu, hingga masyarakat pengolah ikan bilih yang harus diselamatkan.

Menyoal populasi ikan bilih, dalam kondisi normal, perkembangbiakannya cukup bagus. Dia mencontohkan tahun 2005, bibit ikan bilih Danau Singkarak dibawa ke Danau Toba, Sumatera Utara. Beberapa tahun kemudian, nelayan di danau Toba bisa menghasilkan ratusan ton ikan bilih setiap hari bahkan hasilnya dijual lagi ke Sumatera Barat.

“Namun, karena sistem penangkapan ikan bilih di Danau Toba menggunakan kapal bagan, akhirnya populasinya menjadi berkurang. Ini dikhawatirkan akan terjadi juga di Danau Singkarak kalau tidak dicegah. Sementara nelayan lainnya yang tidak menggunakan lampu bagan juga terancam mata pencariannya,” lanjutnya.

Yosmeri dalam kesempatan itu juga mengungkapkan bahwa penertiban akan tetap dilakukan untuk menjaga kelestarian ikan bilih. Penertiban dilakukan terhadap nelayan kapal bagan, sementara nelayan jaring angkat non bagan akan tetap dibolehkan sesuai aturan di Pergub.

Dia juga berharap, evaluasi Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTRKSP) Danau Singkarak oleh Kementerian Dalam Negeri bisa selesai secepatnya untuk lebih menguatkan dalam melakukan pencegahan.

Sementara,Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar Irsyad Syafar mengatakan.Pihaknya sepakat,untuk kelestarian ikan bilih penertiban nelayan kapal bagan harus tetap dilakukan, agar masyarakat nelayan tidak kehilangan mata pencarian.

DPRD setuju DKP bersama tim melakukan penertiban terhadap kapal bagan yang beroperasi di Danau Singkarak. Namun demikian,diminta penertiban dilakukan dengan pendekatan persuasif sehingga tidak menimbulkan gesekan.Minta Irsyad.

Disamping itu,DKP juga harus memprogramkan bantuan peralatan tangkap yang sesuai dengan aturan kepada nelayan kapal bagan tersebut. Dengan demikian, upaya pelestarian ikan bilih di Danau Singkarak dapat berjalan, namun mata pencarian masyarakat tidak diabaikan.Tukuk Irsyad.

Senada dengan itu,anggota DPRD Sumbar asal Kabupaten Tanahdatar, Arkadius Datuak Intan Bano menambahkan, pelestarian Danau Singkarak termasuk ikan bilih sebagai spesies endemiknya harus dilakukan. Danau Singkarak memiliki potensi ekonomi besar di sektor pariwisata dan ikan bilih menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk datang berkunjung.

Meski demikian, pemerintah daerah  jangan mengabaikan nasib masyarakat nelayan kapal bagan yag terkena penertiban. Untuk mereka harus ada solusi agar mata pencarian masyarakat tetap berjalan.Kata Arkadius.(Sri)

Padang,Lintas Media.

Tingginya jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Sumbar,puluhan perempuan dari berbagai organisasi salah satunya Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) Nurani Perempuan datangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumbar, kemaren.

Tuntutan mereka yaitu, meminta dukungan dari DPRD Sumbar untuk mendesak pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU- PKS). Sebelumnya aksi dan tuntutan serupa juga dilakukan Nurani Perempuan dan sejumlah organisasi perempuan ini ke DPRD Sumbar, tepatnya pada 10 Oktober Tahun 2018 lalu.

Direktur Nurani Perempuan, Meri mengatakan mereka menilai perlu untuk mengingatkan kembali tentang pentingnya RUU ini untuk segera disahkan. Apalagi mengingat RUU tersebut telah lama terbengkalai atau tak kunjung disahkan bertahun lamanya. Selain itu mereka sengaja datang berdemo kembali ke DPRD mengingat telah bergantinya susunan anggota DPRD Sumbar pasca pemilu legislatif.

"Dengan telah bergantinya susunan anggota DPRD Sumbar sejak 28 agustus lalu, kami menilai perlu untuk kembali mengingatkan dan menegaskan tuntutan kami terkait RUU PKS ini," ujar Meri.

Dia mengatakan Nurani Perempuan menuntut dukungan dari DPRD Sumbar secara nyata terkait mendesak pemerintah pusat mengesahkan RUU PKS. Salah satu bukti itu bisa diperlihatkan dengan memenuhi tuntutan para pendemo hari itu yang meminta DPRD Sumbar memberikanstatemen dukungan terhadap pengesahan RUU PKS. 

Ditambah Meri, saat ini RUU PKS sangat dibutuhkan untuk segera menjadi undang-undang atau regulasi resmi. Hal ini dikarenakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak masih relatif banyak terjadi. Begitu pula di Sumbar.

Menurut Meri, berdasarkan data dari Polda Sumbar, jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan di Sumbar tergolong banyak. yakni 172 kasus dari tahun 2016 hingga 2018. Dia memperkirakan jumlah itu sebenarnya lebih banyak lagi. Hal ini dikarenakan banyak kasus yang sebenarnya tak dilaporkan kekepolisian.

Selain itu, jumlah untuk kekerasan pada anak juga  terbilang banyak. Berdasarkan data, jumlah kekerasan terhadap anak di Sumbar pada Tahun 2017 ada sebanyak 558 kasus.Yakni diantaranya 165 kasus kekerasan fisik dan 393 kekerasan seksual. Data tersebut merupkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sementara itu untuk kasus kekerasan seksual di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 16 ribu kasus sepanjang tahun 2016 hingga 2018. Itu pun berdasarkan data yang masuk ke Komnas Perempuan dan anak.Ujar Meti

 Meri berpendapat jumlah ini masih jauh lebih sedikit karena biasanya jumlah kasus serupa itu tak dilaporkan dan dipendam begitu saja. Melihat sangat banyaknya kasus kekerasan pada perempuan ini, maka pemerintah Sumbar seharusnya menanggapi dengan serius. Salah satunya segera mendesak pemerintah pusat untuk segera mengesahkan RUU P-KS.

"Jika RUU ini tidak segera disahkan, kita mengkhawatirkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak tak akan berkurang. Bahkan bisa jadi akan terus meningkat," ujarnya. 

Meri mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebabnya adalah kecanggihan teknologi internet yang memungkinkan banyaknya film dan video yang memicu kekerasan beredar.

RUU ini, kata dia, juga harus disahkan karena melihat kenyataan selama ini penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum ideal. Bahkan, menurut dia, korban kekerasan, terutama perempuan, malah diperlakukan dengan tidak santun. Tak cenderung pula malah menjadi pihak yang dipersalahkan. Padahal mereka adalah korban.

Selain itu, tambah dia, ada harapan setelah RUU ini disahkan maka akan ada prosedur yang baik untuk menanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satunya terkait biaya visum untuk korban.

"Biaya visum sangat mahal. Korban selama ini harus menanggung biaya itu sendiri. Bahkan banyak yang gagal untuk melakukan proses hukum karena tak ada biaya untuk visumm," tegasnya. (Sri)

Padang.Lintas Media.

Di Sumatera Barat (Sumbar) khususnya di Kota Padang,Rancangan Undang – Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) masih menuai pro dan kontra.Sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Umat (AMPU) kemaren menggelar aksi penolak RUU ini di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.

Primananda Ikhsan, juru bicara AMPU Sumbar mengatakan.Kami menyatakan penolakan RUU PKS ini  karena,di dalamnya sarat dengan nilai liberalisme dan banyak yang bertentangan dengan nilai agama dan moral bangsa Indonesia.

Mewakili 17 organisasi kemasyarakatan yang bergabung di dalam AMPU, Prima menyatakan.RUU PKS ini berpotensi membuka peluang merebaknya perilaku seks menyimpang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender).

Dalam aksi itu, AMPU Sumatera Barat meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat. Primananda meminta DPRD Sumbar menyampaikan langsung permintaan mereka kepada Komisi VIII DPR RI yang tengah membahas RUU tersebut, agar pembahasan dihentikan.

“Kami harapkan DPRD Sumbar bisa menyampaikan langsung aspirasi ini kepada Komisi VIII DPR RI, untuk menghentikan pembahasan RUU PKS,” katanya.

Kedatangan ratusan peserta aksi unjuk rasa dari AMPU Sumatera Barat ini diterima oleh beberapa orang anggota DPRD Sumatera Barat. Antara lain, Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Sumatera Barat Irsyad Syafar (PKS), Budiman (PKS), Suwirpen Suib (Demokrat) dan Hidayat (Gerindra).

Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Sumatera Barat Irsyad Syafar kepada perwakilan peserta aksi menyatakan siap menampung dan melanjutkan aspirasi yang disampaikan. Aspirasi yang disampaikan merupakan suara – suara dari masyarakat di daerah yang harus ditindaklanjuti.

Secara pribadi dan kepartaian, Irsyad menyatakan sepakat menolak dan partainya di pusat telah mengusulkan perubahan terhadap judul RUU menjadi Penghapusan Kejahatan Seksual. Seiring itu, Provinsi Sumatera Barat sendiri saat ini tengah berencana akan merevisi Perda yang berkaitan dengan maksiat dan penyakit masyarakat dimana rencananya akan mempertegas mengenai LGBT.

“Melihat RUU PKS yang saat ini, bisa saja rencana ini (revisi Perda) tidak bisa dilanjutkan karena nantinya akan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Padahal, revisi Perda ini justru akan mempertegas aturan terkait kejahatan seksual dan kelainan seksual,” papar Irsyad.

Irsyad berjanji akan membawa persoalan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut ke dalam rapat kelembagaan untuk diteruskan ke pemerintah pusat dan DPR RI. Dia meminta agar masyarakat bersabar dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan ketika melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan pemerintah. (Sri)

Padang.Lintas Media.
Batang Arau merupakan salah satu sungai yang menarik dalam transportasi laut sejak dahulu hingga kini di Kota Padang. Aksi ASN Peduli Batang Arau bagaimana mewujudkan keindahan  kebersihan, kejernihan air Batang Arau terwujud bahagian dari menjaga lingkungan hidup di Kota Padang.

Hal ini disampaikan Wakil Gubenur Sumatera Barat di sela-sela kegiatan aksi ASN peduli Batang Arau di bawah jembatan Siti Nurbaya Kota Padang,  Rabu pagi (18/9/2019).

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, sejak abad ke-15 hingga abad ke-16, Kota Padang sejak kedatangan pedagang Belanda Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada tahun 1663 yang perlahan menyingkirkan Kerajaan Aceh pada tahun 1666 hingga menjadikan Kota Padang sebagai markas besarnya untuk kawasan pantai barat Sumatera (Sumatra Westkust).

Sebuah pelabuhan pun dibangun di muara sungai Batang Arau, karena kawasan ini memiliki muara yang luas dan bagus bersandarnya kapal-kapal dagang.

Hadirnya Kota Tua Padang tidak terlepas dari keberadaan Pelabuhan Muaro yang merupakan pusat peradaban pertama Kota Padang. Pelabuhan yang berada di dekat muara Sungai Batang Arau ini, menghadap langsung ke Samudera Hindia.

"Terdapat banyak bangunan dengan arsitektur klasik di kawasan Kota Tua Batang Arau ini. Pada umumnya bangunan-bangunan klasik ini ialah bekas perusahaan-perusahan yang jaya pada masanya, yang menjadi saksi kemajuan ekonomi di kawasan ini pada zaman dulu. Namun sayang persoalan limbah dan sampah membuat Batang Arau saat ini berair berwarna keruh dan dangkal yang membuat keindahan lokasi wisata kota tua dan Gunung Padang menjadi terganggu dan tidak sehat", ungkap Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit juga mengatakan, "Aksi ASN Peduli Batang Arau" ini dilaksanakan setiap Rabu pagi dari pukul 07.00 - 08.00. Ini merupakan gerakan positif dari pemprov Sumbar dan instansi terkait lainnya.

" Aksi bersih -bersih ini, bagaimana kita bersama mengembalikan kebaikan batang arau menjadi jernih dan sehat seperti massa lalunya indah dan dapat ditempati kapal persiar. Penantaan ini bagaimana batang Arau menjadi sentral daya tarik di lokasi wisata Gunung Padang di Kota Padang" ajaknya.

Dalam kesempatan tersebut Wagub Nasrul Abit melepas benih ikan puyu di Batang Arau, benih ikan yang populer di Kota Padang. 

Aksi ASN Peduli batang Arau dan Wagub Nasrul Abit akan berusaha hadir setiap rabu pagi bersama ASN SKPD terkait untuk aksi bersih-bersih di sekitar batang Arau.

   Hadir dalam kesempatan itu, Kadis dan ASN Dinas Kelautan Perikanan, Ir Yosmeri, Kadis dan ASN Dinas PSDA Sumbar, Ir. Rida, Kadis dan ASN Dinas Perhubungan Prov Sumbar Hery Noviardi,SE, MM, ASN Dinas Kesehatan Sumbar, ASN Balitbang Sumbar dan ASN Dinas Lingkungan Hidup Sumbar serta pimpinan dan ASN Balai Wilayah Sungai Sumatera V. (rel)

Padang.Lintas Media.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Raflis mengatakan.Sampai saat ini,belum ada satu pun dari anggota DPRD Sumbar priode 2019-2024 yang mengajukan pinjaman ke bank dengan anggunan Surat Keputusan (SK) sebagai anggota DPRD.Sekalipun mereka punya peluang untuk itu.

Hal itu disampaikan Raflis pada wartawan tadi siang Rabu (18/9) di DPRD Sumbar, menanggapi informasi adanya anggota DPRD di sejumlah daerah yang berduyun-duyun mengajukan pinjaman, pasca mereka dilantik setelah terpilih melalui pemilu legislatif (Pileg) 17 April lalu.

"Masalah pinjaman yang diajukan dewan, itu pribadi mereka masing-masing, tak bisa juga kita kontrol. Tapi, ini memang dibolehkan kok, kalau ada yang mengajukan, harus ada persetujuan dari pimpinan DPRD defenitif, kemudian daftar gajinya ditandatangani bendahara," jelas Raflis.

Menurut Raflis,untuk dewan periode sebelumnya, yakni anggota DPRD periode 2014-2019, cukup banyak dari wakil ini yang mengajukan pinjaman dana ke Bank dengan menggadaikan SK mereka.

"Yang sebelumnya (periode 2014-2019,red), tanpa kita sebut nama, lebih kurang setengah dari mereka mengajukan pinjaman. Keperluan mereka macam-macam, bisa jadi mau beli rumah di Padang atau mau beli mobil. Kan banyak juga dari anggota ini yang baru datang dari kabupaten/kota. Karena belum ada rumah di Padang, mereka minjam untuk beli rumah, biar tidak bolak-balik ke daerah," papar Raflis.

Wakil Ketua Asosiasi Sekwan se Indonesia ini melanjutkan, untuk DPRD periode 2019-2024 yang baru saja dilantik 28 Agustus lalu, sepengetahuannya belum ada yang mengajukan pinjaman dengan mengagunkan SK mereka.

"Sejauh ini yang periode sekarang belum ada yang mengurus persyaratan pinjaman. Saya tidak tahu juga ke depannya bagaimana, tapi kalau ada yang akan mengajukan, sekretariat melalui bendahara pasti akan membantu persyaratan yang dibutuhkan," tutup Raflis. (Sri)







 

Padang.Lintas Media News.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Adib Alfikri, SE, M.Si mendukung dan mengapresiasi rangkaian kegiatan HUT ke 54 SSRI/SMSR/SMKN 4 Padang, satu diantaranya melukis potret tokoh publik.

Kadisdik Sumbar itu juga menyatakan kesiapannya untuk dilukis oleh seniman seni rupa yang nota bene alumni sekolah berbasis seni dan budaya itu pada puncak HUT, Rabu (25/9) mendatang. Bahkan saya juga siap untuk melukis, karena saya juga hobi melukis

Hal itu dikemukakan Kadisdik provinsi Sumatera Barat, Adib Alfikri, SE, M.Si, saat menerima kunjungan sejumlah panitia HUT ke 54 SSRI/SMSR/SMKN 4 Padang di ruang kerjanya, Selasa malam (17/9).

Menurut Adib Alfikri, sejalan dengan perkembangan seni rupa dan industri kreatif saat ini, selain adanya studio-studio seni dan galeri di sekolah, ia juga menjanjikan akan mencari solusi untuk memajang karya-karya seni rupa dan industri kreatif dilingkungan Dinas Pendidikan, bahkan kapan perlu dalam bentuk rumah seni di tempat-tempat strategis, baik untuk pemajangan karya siswa maupun alumni yang selama ini karya-karyanya kita kenal tidak hanya di Sumatera Barat, bahkan hingga ke tingkat nasional. Tamu-tamu daerah kita giring kesana,  ujar Adib.

Insya Allah nanti akan saya diskusikan dengan OPD (Operasi Perangkat Daerah) pemprov Sumbar terkait perihal perlunya penguatan dunia seni rupa dan industri kreatif diantaranya Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Kopreasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) guna membantu tamatan dan alumni SSRI/SMSR/SMKN 4 Padang untuk bersama-sama mendukung seni rupa dan industri kreatif, ujar Adib lagi.

Sementara ketua umum HUT ke 54 SSRI/SMSR/SMKN 4 Padang, Zardi Syahrir, SH, MM didampingi sekretaris Umum, Muharyadi dan Rahadian Defi Yandra alumni yang juga pengusaha seni dan desain, menyebutkan, panitia yang terdiri unsur sekolah dan alumni dalam beberapa minggu terakhir melakukan audiensi HUT dan penjajakan sejumlah peluang yang dapat dilakukan lulusan SMKN 4 Padang dengan tujuan mensinergikan kompetensi seni rupa dan industri kreatif sesuai kebutuhan di lapangan, ujarnya.

Dalam rangkaian kegiatan HUT ke 54 SSRI/SMSR/SMKN 4 Padang, sekolah dan alumni bertekad untuk untuk bersama-sama menyusun program dan implementasi di lapangan, agar seni rupa dan industri kreatif benar-benar menjadi salah satu tulang punggung  pembangunan dan membuka ruang lapangan kerja bagi tamatan maupun para alumni yang kini tersebar di sejumlah titik startegis di Indonesia, ujar Zardi lagi.

Dikesempatan yang sama, sekum HUT ke 54 sekolah ini, Muharyadi, menyebutkan bahwa seni rupa dan industri kreatif saat ini telah menjadi bagian dari minat para ekonom, statistisi, ahli budaya bahkan pembuat kebijakan publik. Potensi dan peran seni dan industri kreatif diakui semakin besar dalam mendorong keberagaman budaya melalui pasar. Pemerintah serius mengangkat industri kreatif, dibuktikan dengan dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif melalui Perpres Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif. Bidang ekonomi kreatif diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional, ujar Muharyadi memberi ilustrasi.

Turut hadir dalam audiensi itu keluarga besar sekolah dan alumni diantaranya Jasrizal Rasyid, S.Pd, MM, Engkry Angriawan, Heris Fanovi, Yasrul Sami, S.Sn, Dedi Purwanto, S.Sn dan Defrinaldi, S.Pd. Defi Yandra. (rel)

Mentawai.Lintas Media News.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bapppenas) Bambang Brodjonegoro meresmikan
Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa bambu (PLTBm) berkapasitas 250 Kilo Watt (KW)  di Desa Saliguma, Siberut Tengah, Kepulauan Mentawai.Selasa (17/9/2019).

 Dalam sambutannya Bambang mengatakan.BLTBm Kepulauan Mentawai ini, merupakan pengembang pembangkit tenaga listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) PLTBm pertama di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu,Kementerian akan  terus mendorong pengembangan pembangkit listrik yang ramah lingkungan ini. Selain meningkatkan bauran energi, langkah itu diharapkan bisa mengurangi kebergantungan terhadap energi fosil,selain itu bahan bakar PLTBm ini adalah bambu. Ujar Bambang.

Dalam sambutannya Menteri PPN  menyampaikan, PLTBm tersebut merupakan proyek hibah MCC Amerika Serikat yang dilaksanakan oleh PT Charta Putra Indonesia (CPI).

"Pembangunan PLTBm ini sangat unik menggunakan bambu sebagai bahan bakarnya. PLTBm pertama di Indonesia yang dilaksanakan PT. CPI selama lima tahun," kata Menteri PPN.

"Pemk‎ab Mentawai juga telah melakukan kerjasama dengan perusahaan daerah PLN melalui excess power," ujarnya.

Adapun PLTBm ini dibangun di tiga desa, yaitu Desa Saliguma dengan kapasitas 250  KW , Desa Madobag dengan kapasitas 300 KW, dan Desa Matotonan dengan kapasitas 150 KW.

Untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Pulau Siberut, ke depan PLN berencana untuk melakukan interkoneksi PLTBm Madobag ke Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Meileppet dan PLTBm Matotonan dengan PLTD Peipei.

Selanjutnya Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi penghargaan tinggi kepada Kementerian PPN yang telah hadir dan berkarya ditengah-tengah masyarakat Sumbar, khususnya di Kepulauan Mentawai.

"Dengan hadirnya PLTBm di Kepulauan Siberut Energi Terbarukan bisa mengalirkan arus listrik di daerah terisolir jadi terang dan bisa mencerdaskan pendidikan anak bangsa serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Mentawai," kata Nasrul Abit.

Hal ini tentunya membuat masyarakat setempat mendapatkan dua keuntungan yakni listrik dan penghasilan dari berjualan bambu untuk pembangkit listrik. Energi terbarukan dengan menggunakan bambu itu merupakan yang pertama kalinya di Indonesia dan hal itu juga pertama kali bagi masyarakat yang belum teraliri listrik selama ini.

"Dengan ada aliran listrik selama 12 jam,  masyarakat Silaguma dapat keuntungan dua sekaligus, yaitu dapat untuk dari penjualan bambu dan desa bisa terang dengan aliran PLTBm," ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan PLTBm ini, selain terbarukan, juga menggunakan bambu yang kebetulan berasal dari masyarakat. Masyarakat menjual bambu yang mereka tanam kepada pembangkit listrik dengan harga Rp700 per kilogram.

"Mudah-mudahan dengan ada PLTBm ini, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan tidak ada lagi daerah tertinggal di Sumbar," tuturnya.

Nasrul Abit menambahkan, Proyek PLTBm Silaguma ini diharapkan menjadi contoh konsep energi terbarukan berkelanjutan, dan tidak ada lagi daerah 3T yaitu Terdepan, Terluar, dan Tertinggal di Sumbar.

Disisi lain Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet mengatakan sejumlah kendala yang saat ini dialami untuk pengelolaan PLTBm yang sudah dibangun di tiga desa di Mentawai adalah tenaga teknis yang ahli dalam pengelolaan. Namun demikian, Pemkab Mentawai siap mencarikan solusi agar masalah bisa teratasi.

Kendati sudah teraliri listrik, namun PLTBm ini baru mampu mengaliri listrik pada masyarakat selama 12 jam saja, namun kedepan seluruh unit PLTBm itu akan digabungkan sehingga tercipta interkoneksi listrik.

"Rencananya ketiga pembangkit listrik itu akan digabungkan melalui jaringan listrik sehingga hasilnya akan maksimal diterima warga," ungkap Yudas.

Sementara untuk nilai investasi pada pembangunan tiga pembangkit listrik tenaga tersebut mencapai Rp150 Milyar. Bupati Mentawai berharap pengaliran listrik ini akan diperluas terutama di seluruh daerah Kabupaten Mentawai. Karena masih banyak desa di Kabupaten Mentawai yang perlu listrik.

"PLTBm ini telah lama dinantikan oleh masyarakat Mentawai dan syukurlah sekarang mereka sudah dapat menikmati listrik," imbuhnya.

Setelah dilakukan uji coba, pembangkit listrik bambu ini bisa berjalan selama 12 jam mulai dioperasikan pukul 18.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB, untuk wilayah Desa Saliguma ada 388 Kepala Keluarga (KK) yang menikmati listrik Biomassa bambu, sedangkan di Desa Madobag 468 KK, dan di Desa Matotonan 256 KK.

Selanjutnya Bupati Mentawai meminta pada pemerintah pusat maupun provinsi tetap mendukung pembangunan PLTBm dalam bentuk pengelolaan, sehingga tetap bermanfaat masyarakat di Mentawai.

Peresmian PLTBm pertama di Sumatera Barat (Sumbar) ini turut hadir dan disaksikan Wakil Gubernur Nasrul Abit dan Bupati Kep. Mentawai Yudas Sabaggalet, Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM FX Sutijastoto, Dirjen Bisnis Regional Sumatera Wiluyo Kusdwiharto, Kepala Bappeda Sumbar, Sekda Mentawai, Forkopimda dan pimpinan OPD Mentawai.(rel)

Padang.Lintas Media.

Kehadiran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  Negeri 4 Padang yang merupakan sekolah kejuruan kesenirupaan yang ada di Sumatera Barat patut kita apresiasi karena telah melahirkan banyak seniman dan pengusaha ekonomi kreatif di Indonesia. Belajar menyemai benih di Sumatera Barat, sukses berbuah manis dirantau orang terutama di pulau Jawa.

Hal ini diungkap Sekretariat Daerah Provinsi (Sekdaprov)  Sumatera Barat Drs. Alwis, pada saat berdialog ceria dengan utusan pimpinan dan panitia Hari Ulang Tahun (HUT) SSRI/SMSR/SMKN 4 Padang diruang kerja,  Senin (16/9/2019).

Lebih lanjut Alwis sampaikan, perkembangan kemajuan dunia pariwisata hari ini, produk ekonomi kreatif saat ini merupakan sesuatu yang dicari sebagai cendramata kenang-kenangan jika kita pergi ke suatu tempat.

"Alangkah bagusnya jika kawan-kawan kita profesi kesenirupaan mulai berpikir dan berkarya merebut pasar ini, dimana saat ini kunjungan wisata Sumatera Barat setiap tahun terus meningkat. Kami lihat masih langkah produk ekonomi kreatif terutama cendramata yang mengambarkan spesifik daerah dengan bahan khas daerah wisata tersebut", ajak Sekdaprov Alwis.

Alwis juga sampaikan, dalam membuka peluang kerja dan lompatan besar para senirupa mesti bersatu padu, buat komunitas yang mampu mewadahi kegiatan kesenirupaan ini secara bersama-sama. 

"Diyakini jika bersama bersatu, satu visi majukan kesenirupaan dan produk ekonomi kreatifitas Sumatera Barat,  tentu persoalan nilai-nilai apresiasi seni, kualitas, kuantitas dan standar produk menjadi bagian yang tak terpisahkan menjaga nama baik daerah", ujarnya.

Mewakili sekolah sekaligus sekum panitia HUT SSRI/SMSR/SMKN 4 Padang Muharyadi dalam kesempatan itu menyampaikan, kegiatan peringatan HUT SMKN 4 Padang miliki agenda,  lomba lukis antar SLTP se Sumbar,  lomba siswa antar jurusan dan lomba kebersihan kelas.

Dan yang paling menarik adalah demontrasi lukis potret tokoh publik yang akan di hadiri sebagai model lukisan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD,  Sekdaprov, beberapa anggota DPRD dan beberapa kepala OPD dilingkungan pemprov Sumatera Barat.

" Ini akan menjadi sejarah tersendiri dalam membangkitkan kembali kejayaan pendidikan kesenirupaan di Sumatera Barat yang berdiri pada  tanggal 25 September pada tahun 1965, salah satu dari tiga sekolah kebudayaan senirupa di Indonesia", ungkap Muharyadi.(rel)

Padang.Lintas Media.
Mempersiapan pelatihan para kafilah MTQ ke XXVIII sebaik mungkin merupakan bagaimana Sumatera Barat mampu melahirkan prestasi yang diharapkan. Sebagai tuan rumah nantinya masyarakat tentu berharap kafilah Sumatera Barat mampu memberi prestasi terbaik membanggakan nama daerah.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Nasrul Abit selaku ketua Lembaga Pengembangan Tilawatir Qur'an (LPTQ) dalam rapat yang dilaksanaka di Aula Kantor Gubernur, Senin (16/9/2019).

Hadir dalam rapat tersebut, Rektor Universitas Negeri dan Swasta di Sumbar, Asisten Administrasi Umum dan Kesra, Kadis Pendidikan Prov dan Kab/Kota. Kakanwil Kemenag Sumbar dan Kakan Kemenag Kab/ Kota. Ka. SMA N, MAN, MTsN, SMP dan SD yang peserta didiknya terlibat dalam persiapan menuju MTQ Nasional ke XXVIII Tahun 2020.

Wagub Nasrul Abit lebih lanjut menyampaikan,  tahapan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan direncanakan pada tahun 2019 sebanyak 16 kali sampai saat ini baru terlaksana 4 kali.
Artinya pada tahun 2019 ini masih ada 12 kali pelatihan yang akan dilaksanakan oleh panitia.

"Dalam pelatihan mental anak-anak (kafilah ) akan terbebani antara latihan dan sekolah. Apakah permasalahan ini bisa didispensasi KKM ( Kriteria Ketuntasan Minimal ) siswa tersebut karena ini terkait kenaikan kelasnya,mereka sudah berjuang atas nama provinsi", tanya Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga mengingatkan agar panitia akan mencocokan jadwal TC dengan jadwal ujian sekolah dan peserta ( Diknas dan Kemenag beserta Ka. MTSN, MAN ) sepakat untuk menyetujui kebijakan ini.

"Alhamdulillah kita mengapresiasi Dinas Pendidikan dan Kemenag mau mencocokan jadwal pelatihan dengan ujian sekolah,  agar anak-anak sebagai kafilah MTQ Sumbar tidak dirugikan dalam pendidikan mereka di sekolah", ungkapnya senang.

Penyelenggaraan pembukaan MTQ Nasional ke XXVIII direncanakan pada tanggal 19 Juli 2020 di Main Stadium Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman dan untuk pelaksanaan acara akan diselenggarakan di kota Padang, dengan memanfaatkan ruang dan gedung yang ada di kampus-kamus dan masjid yang dianggap cocok dan ideal.(rel)

Padang.Lintas Media.
Dinas Pariwisata Sumatera Barat mendukung dan mengapresiasi hadirnya karya seni rupa dan ekonomi kreatif melalui karya-karya industri kreatif di lokasi-lokasi strategis pada obyek-obyek wisata sebagai bentuk penguatan sektor pembangunan pariwisata di Sumatera Barat melalui wisata budaya. SSRI/SMSR/SMKN 4 Padang merupakan wadah pendidik sdm kesenirupaan dengan kegiatan ekonomi kreatif tentunya.

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat, Oni Yulfian, saat menerima kunjungan panitia HUT ke 54 SSRI/SMSR/SMKN 4 Padang, di ruang kerjanya, Senin (16/09).

Menurut Oni Yuliani, keberhasilan pembangunan pariwisata di Sumatera Barat dengan beragam destinasi yang ada sangat ditentukan dukungan banyak pihak dan masyarakat, termasuk dari pelaku seni rupa dan ekononoimi ktreatif.

Selain itu dalam pengembangan pariwisata hal yang terpenting terus dilakukan adalah upaya peningkatan kesadaran dengan menerapkan sapta pesona dengan tetap menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban di tempat-tempat wisata menjadi teramat penting guna menunjang pariwisata papar, Oni Yulfian.

Dari aspek seni rupa dan seni kriya dalam ranah industri kreatif, Oni Yulfian, berjanji bekerjasama dengan Dinas-dinas Pariwisata Kabupaten/Kota untuk mencari solusi agar karya-karya seni rupa dan industri kreatif diberi ruang untuk penempatannya, misalnya melalui karya seni rupa atau dalam bentuk cendra mata bernilai estetis dengan tidak mengabaikan budaya lokal, gampang dibawa dan berkualitas tinggi, karena kita memiliki SDM yang cukup untuk itu, salah satunya seperti yang dihasilkan siswa seni rupa, bahkan para alumni SSRI/SMSR (sekarang SMKN 4 Padang) berupa seni lukis, seni patung dalam bentuk mini, kriya batik dan lainnya, tutur Oni Yulfian.

Sementara Ketua Umum panitia HUT kie 54 SSRI/SMSR/SMKN 4 Padang dalam, Zardi Syahrir dalam kesempatan itu menyebutkan, momen ulang tahun sekolah berbasis budaya tahun ini, lebih berorientasi dalam bentuk penyegaran kegiatan melalui pendekatan dengan sejumlah OPD terkait di Sumbar, seperti Dinas Kebudayaan melalui pendekatan nilai-nilai kebudayaan baik dalam bentuk pelatihan atau masukan dalam kurikulum berbasis kebudayaan, Dinas Pendidikan melalui sistim pembelajaran dan kurikulumnya, Dinas Koperasi dan UMKM melalui pendekatan pengembangan dan permodalan dan Dinas Pariwisata melalui pendekatan karya seni rupa dan ekonomi kreatif melalui karya-karya Industri kreatif yang tersebar di lokasi-lokasi strategis pariwisata Sumbar.

Untuk itu, melalui momen ini, sekolah, bekerja sama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri, dan para alumninya yang sebagian besar sudah malang melintang dalam dunia seni rupa dan industri kreatif terus menjalin kerjasama yang erat kemudian disinergikan diantaranya dalam bentuk nota kesepahaman atau bentuk-bentuk lain dengan institusi relevan, agar seni rupa dan industri kreatif benar-benar menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Diakhir pertemuan, sekum panitia HUT ke 54 SSRI/SMSR/SMKN 4 Padang, Muharyadi, pendidik, pegiat seni rupa dan kurator memaparkan pada kegiatan kali ini terdapat sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan seni dan budaya, diantaranya menampilkan pameran seni rupa dan seni kriya koleksi sekolah, lomba seni rupa antar jurusan yang ada di sekolah, lomba menggambar tingkat SMP/MTs Negeri/Swasta, melukis potret tokoh publik Sumatera Barat dan kesenian. Panitia pun tahun ini berkolaborasi antara sekolah dan keluarga besarnya bekerjasama dengan para alumni, ujar Muharyadi.(rel)