Padang,Lintas Media.
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait inventarisasi materi Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Partisipasi Masyarakat  yang dilangsungkan di Ruang Khusus dua Gedung DPRD Sumbar di Padang, Kemaren.

Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim mengatakan.DPRD Sumbar menyambut baik digelarnya kegiatan FGD terkait inventarisasi materi Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Partisipasi Masyarakat.

"Terima kasih telah menjadikan Sumbar sebagai salah satu tempat pelaksanaan FGD," ujar Hendra.


Hendra menyebutkan, persoalan pengelolaan Ikan Bilih di Danau Singkarak ketika itu muncul berbagai peraturan yang saling bertentangan, yang akhirnya membuat bingung masyarakat setempat.

"Oleh karena itu kita berharap, dilahirkannya peraturan perundangan tentu harus melibatkan partisipasi masyarakat dan sesuai dengan undang undang," jelas Hendra.

Dengan demikian, adanya keinginan DPD RI menyusun RUU tentang Partisipasi masyarakat patut diapresiasi. Dan terpenting lagi, perlu disingkronkan dengan undang undang terkait. Tukuk Hendra.

Hendra berharap, agar substansi sesuai dengan aspirasi masyarakat maka disarankan untuk menghimpun sebanyak mungkin usulan dari masyarakat, LSM, Perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya.Dan gedung Perwakilan DPD RI di Sumbar dapat segera direalisasikan, sehingga dapat menampung aspirasi masyarakat.

Menurut Hendra, tanah untuk pembangunan gedung DPD RI di Jalan Raden Saleh Kota Padang.  sudah sejak lama disediakan, namun hingga sekarang belum juga dimanfaatkan untuk pembangunan gedung.

Sementara,Wakil Ketua DPD RI, Ahmad Muqowam (AMQ) pada kesempatan kesempatan itu mengatakan, dipilihnya Sumatera sebagai salah satu tempat digelarnya FGD terkait inventarisasi materi RUU tentang Partisipasi Masyarakat, dikarenakan terdapatnya beberapa bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat Sumbar, misalnya dalam Pengelolaan Hutan Nagari.

QQ"Dalam hal itu tentu perlu diketahui bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, yang dilakukan di Sumatera Barat. Kemudian apakah efektif, metode partisipasi masyarakat dengan menggunakan media tradisional seperti Randai?" ungkap AMQ.

Dituturkannya, beberapa waktu lalu, sebut AMQ lagi, yakni terkait pasca diundangkannya UU tentang Desa. Sejumlah tokoh masyarakat mendatangani DPD guna mempertanyakan bagaimana status Nagari di Sumatera Barat ke depan dengan berlakunya UU Desa. Nagari dan desa memiliki pengertian yang berbeda.

"Kondisi seperti ini semestinya tidak perlu muncul, ketika perencana UU melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan materi-materinya," ujar AMQ.

Usai penyampaian sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan FGD bersama Panitia Perancang Undang Undang DPD RI, para anggota DPD RI, anggota DPRD Sumbar, kalangan akademisi dan undangan lainnya

Turut hadir dalam FGD RUU tentang Partisipasi Masyarakat yang berasal dari usulan DPD RI melalui Panitia Perancang Undang Undang DPD RI tersebut, sejumlah anggota DPD RI, para anggota DPRD Sumbar, kalangan akademisi dan undangan lainnya.(Sri)

Surabaya Lintas Media News.
Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno menerima Anugerah Tokoh Perintis Pers Indonesia yang diserahkan oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo saat peringatan puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Surabaya, Sabtu (9/2/19) yang juga di hadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, beberapa Menteri, Lembaga Tinggi Negara, Gubernur se Indonesia serta seluruh insan pers Indonesia.

Anugerah yang diterima IP tersebut,  tidak lepas dari keberhasilan Pemprov Sumbar dalam menjalankan Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 30 Tahun 2018 tentang penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah dilingkungan pemprov Sumbar.

“Dengan Peraturan tersebut, Pemprov Sumbar merupakan daerah yang membuat terebosan dan inovasi, karena wartawan di dorong untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensinya, dan selain itu juga mendorong perusahaan media agar terdaftar dan terverifikasi secara administrasi di Dewan Pers” jelas Ketua Dewan Pers.

Yosep Adi juga menginginkan, langkah Pemprov Sumbar ini bisa di ikuti oleh daerah-daerah lain, karena semakin banyak daerah menerapkan hal yang sama, maka akan semakin banyak pula melahirkan wartawan yang lebih berkualitas.

“Kami di Dewan Pers sangat berterimakasih kepada Gubernur Sumbar, karena sudah berjasa mempelopori dan merintis penerapan kompetensi dan sertifikasi wartawan pada instansi Pemerintah di Indonesia dan Gubernur Sumbar adalah satu-satunya kepala daerah hingga sekarang yang mempunyai keberanian untuk membuat regulasi yang mengedepankan profesionalisme media dan wartawan untuk bekerjasama dengan Pemda” sebutnya.

Ditempat yang sama, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, penghargaan yang diterima ini merupakan sebuah dorongan kembali untuk selalu melahirkan hal-hal baru, untuk menjadikan wartawan sebagai profesi yang sangat penting dalam pembangunan Sumbar kedepan.

“Selama ini kami di pemprov selalu menerima kritikan yang disampaikan oleh wartawan, dan hal itu menjadi pertimbangan bagi kami bersama dalam membangun Sumbar” ungkapnya.

Untuk Pergub tersebut, saat ini kami sudah mendapat laporan dari Kepala Biro Humas, bahwa sudah ada daerah yang ingin menerapkan hal yang sama.

“Kabupaten/ Kota di Sumbar sudah ada yang mulai menerapkan hal yang sama, bahkan provinsi lain langsung datang ke Sumbar untuk mempelajari Pergub tersebut, seperti Sumut dan Jambi ditahun 2018” terang Gubernur.

“Dan kami berkomitmen, akan terus berusaha meningkatkan kualitas wartawan yang di Sumbar, salah satu nya dengan pelaksanaan Ujian Kompetensi Wartawan yang dilaksanakan setiap tahun yang bekerjasama dengan PWI Sumbar” ungkapnya

Selain Irwan Prayitno, pada acara yang sama, Presiden RI menerima penghargaan kemerdekaan Pers,  penghargaan warta bakti utama kepada ketua DPD RI, anugerah kepedulian pers kategori instansi pemerintah kepada Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan, penghargaan digital award kepada Mneteri Pariwisata dan Gubernur Jatim, penghargaan kepeloporan bidang media 2019 kepada Radio Elshinta dan LPP RRI, serta penghargaan anugerah jurnlistik Adinegoro. (rel)

Surabaya,Lintas Media News.
Rombongan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sumbar dijamu kedatangannya oleh 20 ribu jiwa perantau minang yang bernaung di bawah Yayasan Gebu Minang Jawa Timur di Rumah Gadang Minangkabau Gebu Minang Jatim Jl. Gayung Kebon Sari no. 64.Surabaya, Jumat 8/02 yang diawali sholat Jumat dan makan bersama.

Ketua Gebu Minang Jatim, Dr.Ir.Sumarzen Marzuki, MMT pada kesempatan itu menceritakan hal ikhwal Gebu Minang Jatim yang berdirinya lebih dulu dari pada gebu minang di pusat Jakarta.

Eksistensi Gebu Minang Jatim selalu menjadi kebanggaan pengurus pusat dan DPW lainnya dan sering dibanggakan Ketum Gebu Minang pusat Osman Sapta Odang bila berbicara soal gebu minang dimanapun kesempatan.Kata Sumarzen

Menurut Sumarzen.Asset Yayasan Gebu Minang Jatim kini sudah mencapai 80 miliar dengan luas areal 3500 meter yang diatasnya berdiri gedung berupa Rumah Gadang dengan ukuran 20×40 meter persegi yang multi guna.

“Banyak dimanfaatkan utk pertemuan resepsi dan alek lainnya. Gedung ini juga siap dijadikan ajang promosi bagi Sumbar,” sebut Amrizal Zain, negeri asal Padang Sibusuk, Sijunjung itu.

Sementara,Ketua PWI Sumbar, Heranof Firdaus mengapresiasi atas jamuan dunsanak kami di Surabaya yang tidak kami duga sebelumnya.
Adalah Tuanku Amiruddin sebagai penghubungnya pertemuan hari ini.

“Terima kasih atas undangan pengurus gebu minang di sela sela kesibukan kami mengikuti hpn di kota Pahlawan ini,” sebut Heranof.

Hadir dan memberi sambutan Wakil Walikota Pariaman Drs Mardison Mahyuddin yg menggambarkan kondisi kota Pariaman.Kota Pariaman sekarang tidak boleh ada kehidupan LGBT. Kita sudah buatkannpetdanya uang satu satunya di Indonesia.

Sedangkan Bupati Padang Pariaman H. Mukhni menguraikan berbagai kemajuan dan obsesi kabupaten Padang Pariaman, terutamnya pembangunan jalan tol dan Tarok City yang telah dimulai pembangunannya.(zul/b)

Padang,Lintas Media News.
Kepala Jasa Raharja cabang Sumatera Barat (Sumbar) Rama Yudha didampingi Kepala Bagian Administrasi Irman Raharja  YM dan Kepala Bagian Humas Hidayat berharap.Kenaikan Santunan korban kecelakaan lalulintas hendaknya diiringi dengan kenaikan pembayaran premi asuransi yang diterima Samsat Sumbar.

Sesuai dengan Peraturan Mentri nomor 16/PMK.010/2017 yang dideklarasikan oleh Mentri Keuangan pada 13 Februari 2017 lalu,kenaikan Santunan tersebut 100 persen dari sebelumnya.

"Kenaikan ini merupakan perubahan dari peraturan mentri nomor 37/PMK.010/2008 tentang besar santunan dan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang," ujar Kepala Jasa Raharja Sumbar, Rama Yudha pada Lintas Media Rabu (6/2) di kantornya.

Menurut Yudha, kenaikan tersebut berupa santunan terhadap korban meninggal dunia dari angka semula Rp25 juta naik menjadi Rp.50 juta, santunan korban cacat dari Rp.25 juta naik menjadi Rp.50 juta, penggantian biaya pengobatan dari angka Rp10 juta naik menjadi Rp.20 juta dan penggantian dana penguburan dari angka Rp.2 juta menjadi Rp.4 juta.

Tidak hanya itu, penggantian biaya ambulans dan pertolongan pertama yang sebelumnya tidak ada, diadakan dengan angka Rp1 juta maksimal untuk pertolongan pertama dan biaya penggantian biaya ambulans sebesar Rp.500 ribu.

"Meskipun biaya santunan ditingkatkan, namun iuran wajib tidak dinaikan sementara,santunan yang diberikan Jasa Raharja berasal dari pembayaran premi pemilik kendaraan dan tiket yang dibayarkan penumpang," lanjut Yudha.

Apabila dilihat dari target yang diberikan pada tahun 2017 dan 2018,untuk 2019 memang ada kenaikan,PT.Asuransi Jasa Raharja Cabang Sumbar di tahun 2018 telah membayarkan santunan sebesar Rp.61 M dan pada tahun 2017 telah dibayarkan santunan sebesar Rp.53 M.Kata Yudha.

Bicara tentang korban kecelakaan yang terjadi di jalan raya, Yudha menjelaskan.Korban kecelakaan lalulintas jalan raya didominasi oleh  kaum milenium.Oleh karena itu,Jasa Raharja Cabang Sumbar sangat mendukung terlaksananya acara Millenial Road Safety Festival tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada 10 Maret mendatang di Padang.

Menurut Yudha,selain kegiatan operasional,Jasa Raharja cabang Sumbar juga menyalurkan dana CSR melalui Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) dan melalui Program Kemitraan ini,Jasa Raharja telah berupaya memberikan bantuan pembangunan dan renovasi sarana ibadah dan sekolah-sekolah.

Pada kesempatan ini Yudha selaku Kepala Jasa Raharja Cabang Sumbar mengharapkan, bantuan CSR Jasa Raharja yang telah diberikan dalam tahun 2018 hendaknya dapat digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana rumah ibadah dan sekolah-sekolah sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi jemaah masjid/mushala serta anak didik kita di sekolah.(Sri)

Tua Pejat,Lintas Media News.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo minta.Setiap pemberian Izin Membuat Bangunan (IMB),Kepala Daerah harus perhatikan bangunan aman gempa.

"Kita berharap kedepan para Bupati / Walikota untuk daerah-daerah rawan bencana agar menetapkan standar bangunan masyarakat saat mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Agar pada saat terjadi gempa dapat mengurangi resiko bencana dan bangunan memiliki daya tahan yang baik",kata Dono dalam pertemuan jamuan snak sore di kediaman rumah Bupati Tua Pejat Kepulauan Mentawai, Rabu (6/2/2019).

Lebih lanjut Doni Monardo menjelaskan, perlunya kebijakan ini dilakukan Bupati / Walikota terutama di daerah rawan bencana, agar masyarakat tidak membangun rumah asal jadi. Lihat disainnya dan kualitas yang akan dibangun,  sehingga dengan kondisi rumah yang aman gempa tentunya,  masyarakat itu sendiri akan terbantu dari resiko jika terjadi bencana alam.

Selain itu, tentu diharapkan kepala daerah terus melakukan sosialisasi termasuk dalam membangun rumah mereka yang sudah mudah saat melakukan evaluasi keluar dari rumah atau naik ketempat yang lebih tinggi.Kata Doni.

Soal kemampuan dalam menetapkan ilmu menetapkan rumah yang aman gempa BNPB disiap membantu kepala daerah dalam bentuk pelatihan dan pemberian pengetahuan soal bangunan bagi tim IMB daerah, ujar Doni.

Kepala BNPB menegaskan,  sudah saat pemerintah daerah memperhatian dan memikirkan cara-cara mengurangi dampak resiko bencana di suatu daerah. Hidupkan potensi kearifan lokal sesuai dengan kondisi alamnya, "jaga alam, alam akan jaga kita".

Keselamatan masyarakat dari dampak bencana bagian dari kerja pemerintah dalam melayani dan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Mitigasi bencana bagian dari upaya menyiapkan kesiapsiagaan menghadapi jika terjadi bencana.

Dan berupaya semua masyarakat kita mesti tahu dan terbiasa dalam menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Aturan dan sistem mesti disiapkan untuk memudahkan msyarakat, terangnya.

Wagub disela-sela kegiatan itu juga menyampaikan, dalam menyiapkan masyarakat terhadap mengurangi dampak resiko bencana, butuh waktu dan latihan yang berulang-ulang.

Masyarakat tidak serta merta mampu berpikiran pola penyelamatan saat terjadi bencana datang. Diberapa kejadian mereka panik tak tahu apa yang akan dilakukan.

Karena itu menyiapkan kesadaran masyarakat membutuhkan sosialisasi yang rutin dan bagaimana masyarakat termotivasi melakukan sendiri melatih diri mereka mencari lokasi aman saat terjadi bencana, ujarnya.

Bupati Yudas, kita tahu Kepulauan Mentawai masih minim dalam sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana. Termasuk sarana telekomunikasi, akses jalan, penerangan listrik untuk daerah rawan bencana

Kegiatan sosialisasi menyiapkan masyarakat terus kami lakukan, namun kondisi kekurangan sumberdaya manusia, hidup di pulau-pulau. Kami berupaya terus melaksanakan sosialisasi yang kami bisa sesuai kondisi keuangan yang ada terhadap masyarakat rawan bencana,

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Bupati Kepulauan Mentawan Yudas Sabaggalet, Kepala BMKG, Wabup Kortanius Sabaleake, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Ir. Dody Ruswandi, MSc, jajaran pejabat eselon I dan II dilingkungan BNPB, Kepada BPBD Erman Rahman, beberapa Kepala OPD dilingkungan Pemkab Kepulauan Mentawai.(rel/st)

Padang,Lintas Media News.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  Letjen Doni Monardo  mengingatkan.Masyarakat Padang, Mentawai, dan pesisir barat Sumatera Barat tetap waspada menghadapi gempa Megathrust di Pulau Siberut Mentawai dengan kekuatan yang mencapai 8,9 skala Richter yang dapat menimbukan tsunami.

Hal itu disampaikan Doni pada acara Rapat Koordinasi Mitigasi dan Penanganan Bencana Gempa dan Tsunami yang  Bupati  dan Walikota se Sumatera Barat, Forkopimda, kepala SKPD, BPBD se Sumatera Barat dan para undangan lainnya di
di Aula Kantor Gubernur, Rabu (6/2/2019).

Pada kesempatan itu Doni  meminta, Pemerintah Sumbar dan pihak terkait untuk memperkuat mitigasi bencana pada infrastruktur utama, karena banyaknya gempa hingga sampai ratusan yang beruntun mengguncang wilayah pesisir Sumbar beberapa hari terakhir.

"Seluruh wilayah Sumatera Barat (Sumbar) berpotensi bencana, apalagi, daerah Sumbar berada di patahan lempeng dan cincin api. Potensi gempa, banjir dan longsor pun menghantui setiap waktu," kata Doni Monardo.

"Suka tidak suka, senang tidak senang, kita hidup di atas patahan lempeng dan cincin api. Sumbar berpotensi besar terhadap bencana. Ada gunung Marapi, gunung Talang, dan gunung Kerinci," ucapnya.

Tujuannya, jika potensi gempa megathrust berkekuatan 8.9 Scala Richter keluar, hingga mengakibatkan tsunami, infrastruktur utama masih bisa difungsikan. Selain itu, untuk menekan jumlah korban jiwa jika bencana itu benar-benar tiba.

"Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang berada di tepi laut, Pelabuhan Teluk Bayur. Harus diperkuat mitigasinya, karena ini adalah sarana vital bagi Sumbar, untuk itu kita harus mengurangi kecepatan tsunami dengan cara menanam pohon-pohon di tepi pantai, seperti pohon kelapa, cemara udang, mahoni, palaka, bakau, pule, ketapang dan  lainnya yang kemungkinan tahan tsunami," tukik Doni.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyampaikan, di Sumatera Barat adalah supermarketnya bencana, semuanya ada di Sumbar, ancaman terbesar adalah gempa dan tsunami karena dikhawatirkan bisa merenggut banyak korban jiwa, terutama masyarakat yang berada di pinggir pantai, selain itu ada bencana gunung berapi, angin puting beliung, tanah bergerak, longsor dan banjir juga mengintai.

"Makanya, Sumatera Barat disebut sebagai 'supermarket' bencana, untuk itu saya berharap berikan pengetahuan kepada masyarakat agar ketakutan bisa berkurang, dan tahu bagaimana cara menghadapi apabila ada bencana gempa dan tsunami," kata Wagub.

"Kita tahu Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan bencana di Indonesia. Berbagai isu gempa dan tsunami termasuk soal Megathrust Mentawai dan beberapa kali gempa kemarin juga menjadi sorotan perhatian Kepala BNPB," sebut Nasrul Abit.

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit berharap dalam Rakor ini membahasan  berbagai hal tentang persiapan masyarakat terhadap resiko bencana alam dan juga meningkatkan kesiapan pemerintah daerah terhadap upaya penanggulangan bencana.

"Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap berbagai hal mendukung sarana dan prasarana kesiap siagaan bencana,  apakah itu tentang pembangunan shelter,  peralatan deteksi dini, juga pelatihan aparat terhadap kegiatan penanggulangan bencana di Sumatera Barat,  ujar Wagub.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Minangkabau Cup" merupakan turnamen kolosal terbesar antar daerah di Indonesia, ini yang diramaikan 162 tim dari 19 Kabupaten dan Kota, 1200 official dan 5000 pemain pada tahun 2019 ini. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat saat sambutan gala dinner Minangkabau Cup.

Panitia Pusat Minangkabau Cup II-2018/2019 mengadakan gala dinner "Sepakbola Badunsanak" yang sudah masuk ke zona Sumatera Barat, sebanyak 35 tim di Auditorium Gubernuran, Senin (4/2/2019).

Gala dinner sepakbola badunsanak ini dihadiri oleh Kepala Staf Korem (Kasrem) Kolonel Arh Sonny Septiono, mewakili Danrem 032/Wirabraja, Kepala Dinas Kebudayaan Gemala Ranti, Niel Maizar, para pelatih, official, dan segenap 35 tim pemain serta undangan lainnya yang berjumlah 300 orang hadir di Auditorium gubernuran.

Selain itu, Gubernur menyampaikan,  dengan turnamen ini terbangun silaturahmi antar kecamatan, sekaligus mencari bibit-bibit muda pemain bola potensial untuk ke tingkat nasional dan turnamen sepakbola kolosal ini agar dapat terus dipertahankan.

"Saya sangat bangga dan berterima kasih kepada Hardimen Koto yang telah membanggakan urang awak dengan menghadirkan Minangkabau Cup yang terlaksana tanpa adanya pemakaian dana APBD daerah," kata Irwan Prayitno.

"Dengan turnamen ini kecamatan yang bertanding bisa menjaga sportivitas dan wasit yang adil, agar tujuan turnamen ini tercapai, sehingga Sumbar akan memiliki pemain-pemain sepakbola yang diperlukan untuk berkiprah di sepakbola nasional," tambahnya.

 “Turnamen ini sangat menarik karena mempertandingan kecamatan-kecamatan yang pastinya mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Hal ini pastinya menghadirkan keseruan dan kemeriahan dalam olahraga, khususnya sepakbola," ujarnya.

Selanjutnya ketua panitia pelaksana, Hardimen Koto mengatakan, dengan selesainya semua pertandingan di masing-masing zona kabupaten dan kota, dilanjutkan pertandingan putaran final zona Sumbar, sebanyak 35 tim kecamatan pemenang di 19 kabupaten an kota.

"Sebanyak 162 tim dari 19 Kabupaten dan Kota, 1200 official dan 5000 pemain semua sesuai jadwal terakhir. Hari ini, seluruh zona sudah menyetorkan tim-tim pemenangnya," kata Hardimen

Turnamen sepakbola antar kecamatan se-Sumatera Barat, Minangkabau Cup II-2018/2019 merangsek ke pertandingan "Final Round" zona Provinsi, Babak 35 Besar pada Kamis 7 Februari 2019 mendatang.

Pada puncaknya final diadakan di Stadion Haji Agus Salim Padang, Sabtu 23 Maret 2019 nanti.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Penerapan Sistem Pelayanan Minimum (SPM) dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk melayani masyarakat, bagaimana masyarakat merasa puas dan senang. Namun kenyataannya saat ini masih saja masyarakat kita tidakpuas terhadap pelayanan pemerintah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Alwis saat membuka acara Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di aula Kantor Gubernur, Senin (4/2/2019).

Sekdaprov Sumbar selanjutnya menyampaikan, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus ada penerapan pemenuhan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terhadap masyarakat.

Pemahaman mengenai puas/tidaknya masyarakat merupakan perbedaan antara harapan tentang kinerja suatu pelayanan dengan yang dialami atau diterima.

"Tentunya keadaan seperti itu tidak dibiarkan berlama-lama mesti dibenahi dan diperbaiki oleh setiap aparatur pemerintah agar tercipta dan terwujudnya kondisi masyarakat yang lebih baik," kata Alwis.

Alwis berharap dengan adanya acara sosialisasi ini dapat memberikan motivasi pemahaman strategis  dalam pelayanan pada masyarakat sesuai dengan Permendagri nomor 100 tahun 2018.

Sementara itu panitia Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar Iqbal Ramadi Payana mengatakan, bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani.

Apalagi fenomena yang telah berlangsung di Negara kita saat ini, dengan bergulirnya era otonomi daerah seharusnya dengan terciptanya desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah semakin mempercepat proses pelayanan public kepada masyarakat.

Selanjutnya Iqbal juga menyampaikan, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, adalah pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah.

"Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka," katanya.

Iqbal menambahkan, bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal sebagaimana diatur secara teknis dalam Permendagri nomor 100  Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Dan laporan penerapan SPM menjadi bahan bagi Pemerintah Pusat untuk merumuskan kebijakan nasional terkait pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Hadir dalam acara sosialisasi tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Alwis, Asisten Pemerintahan dan Otonomi Daerah Devi Kurnia, Direktur Singkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri Sri Purwaningsih, SH, MAP, Kepala Biro Pemerintahan Drs. Iqbal Ramadi Payana, M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Ketua Panitia Anggaran DPRD Kabupaten/Kota dan Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar.(rel)

Padang Panjang,Lintas Media News.
Kominfo - Komunitas Orang Kaya Buku (OKB) Sumatera Barat pimpinan Yusrizal KW (Sastrawan, Pegiat Literasi dan Redaktur Budaya Harian Padang Ekspres) diwakili Ampera Salim, yang juga Sekretaris Dinas Kominfo Padang Panjang menyerahkan donasi buku bacaan kepada Ruang Baca Rimba Bulan, Silaing Bawah, Padang Panjang, Senin menjelang zuhur, (4/2).

Penyerahan buku sekitar  60 buah dengan judul berbeda itu,  diterima langsung pengurus Ruang Baca Rimba Bulan, Jumadil Fajar. Pada kesempatan ini, Ampera Salim juga ikut menyerahkan buku hasil karyanya  yang berjudul Malanca Jo Mak Uniang.

"Melalui donasi buku-buku ini, harapan OKB semoga budaya membaca masyarakat lebih berkembang di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang Panjang," ujar Ampera didampingi Kasi Layanan Informasi Publik Zulmardi dan sejumlah staf Diskominfo Padang Panjang.

Sementara itu pengurus Ruang Baca Rimba Bulan, Jumadil Fajar sangat antusias dan berterimakasih atas donasi buku yang diberikan oleh komunitas OKB Sumbar.

"Alhamdulillah dan terimakasih kepada OKB atas donasi bukunya. Saya berharap dengan bertambahnya referensi buku di sini, minat baca masyarakat juga makin meningkat," kata Jumadil.

Disebutkan, sejak 4 bulan berdiri, Ruang Baca Rimba Bulan selalu terbuka untuk menerima donasi buku bacaan fiksi/non fiksi dari masyarakat, komunitas bahkan dari beberapa penerbit buku.

"Ruang Baca Rimba Bulan terbuka 24 jam. Pembaca bisa datang kapan saja," tutup Jumadil.(rel)

Surabaya,Lintas Media News.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Manando merencanakan akan melakukan Pertemuan dengan Bupati Walikota se Sumatera Barat pada tanggal 6 Februari 2019, di Padang.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) BNPB se Indonesia di Jatim Expo Surabaya, Jawa Timur, Sabtu ( 2/2/2019).

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, pertemuan itu nanti juga akan membahasan  berbagai hal tentang menyiapkan kesiap siagaan  masyatakat terhadap resiko bencana alam  dan juga meningkatkan kesiapan pemerintah daerah terhadap upaya penanggulangan bencana.

Kita tahu Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan bencana di Indonesia. Berbagai Isu bencana,  banjir,  longsor, gempa dan tsunami termasuk soal megathrust mentawai dan beberapa kali gempa kemarin juga menjadi sorotan perhatian Ka BNPB tersebut.

Sebagai tuan rumah tentu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar dan Kabupaten /Kota perlu menyiapkan acara dengan baik,  harapnya.

Wagub juga menyampaikan, kemungkinan Kepala BNPB juga akan mengunjungi kepulauan Mentawai. Untuk melihat kondisi kesiap siagaan sistem dan masyarakat terhadap bencana di daerah ini.

Kita amat berharap kedepan pak Doni dapat memberikan perhatian terhadap berbagai hal mendukung sarana dan prasaba kesiap siagaan bencana,  apakah itu tentang pembangunan shekter,  peralatan deteksi dini, juga pelatihan aparat terhadap kegiatan penanggulangan bencana di Sumatera Barat,  ujarnya penuh harap.

Rakor BNPB diresmikan dengan dipukulnya kentongan oleh Presiden Jokowi dan Kepala BNPB Letjen Doni Monardo secara resmi Rakornas BNPB 2019 resmi dibuka dengan tema : ‎Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita.

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan ada 6 (enam)  arahan presiden Joko Widodo saat pembukaan Rakonas, pertama, berkaitan dengan perencanaan rancangan pembangunan di daerah. Sebagai negara yang berada di dalam garis cincin api, maka setiap rancangan pembangunan hendaknya dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana.

Kedua, melibatan akademisi dan pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis potensi bencana dan titik-titik mana yang sangat rawan bencana. Hal ini harus dilakukan secara masif sehingga dapat memprediksi ancaman dan dapat mengantisipasi, serta mengurangi dampak bencana. Dan mensosialisasikannya kepada masyarakat disekitar lokasi tersebut dengan baik.

Ketiga,  meminta jajaran di daerah untuk siaga bila terjadi bencana di wilayahnya sendiri. Saat bencana terjadi di suatu daerah, gubernur harus bertindak sebagai komandan satuan tugas darurat untuk melakukan penanganan bencana. Pangdam dan Kapolda kemudian akan membantu kerja komandan satgas darurat itu.

Keempat, Indonesia harus bisa membangun sekaligus merawat sistem peringatan dini yang terpadu. Dengan bantuan para pakar, daerah dan pusat akan mulai menganalisis titik-titik rawan bencana yang membutuhkan kehadiran sistem peringatan tersebut.

Presiden memerintahkan Kepala BNPB Letnan Jenderal Doni Monardo mengoordinasikan semua kementerian dan lembaga terkait agar sistem peringatan dini segera terwujud.

Kelima, menginstruksikan agar segera dilakukan edukasi kebencanaan, terutama di daerah rawan bencana. Edukasi ini bisa dilakukan di masyarakat, sekolah, maupun lewat pemuka agama.

Keenam, agar dilakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat secara berkesinambungan sampai ke tingkat paling bawah. Dengan demikian, masyarakat betul-betul siap menghadapi setiap bencana.

Doni Monardo mengatakan ‎BNPB memang setiap tahunnya rutin menggelar rakornas untuk sinkronisasi program, penyamaan persepsi dan gerak langkah penanganan bencana antara pusat dan daerah.

"Tujuan Rakornas ini untuk menyamakan visi, misi dan gerak langkah dalam menghadapi bencana. Melihat tren kejadian, frekuensi tren bencana cenderung meningkat. Dilihat dari jumlah korban jiwa meninggal, kejadian bencana tahun lalu menjadi momentum untuk penguatan penanggulangan bencana dan keterlibatan aktif dan masif dari semua pihak," ujar Doni

Acara ini dihadiri oleh ribuan peserta dan tamu undangan mulai dari gubernur, bupati, wali kota, Bappeda, Ketua Komisi VIII DPR RI, Kepala BPBD se-Indonesia, hingga para Kapolda.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia (R I ) Retno Lestari Priansari Marsudi menilai. Orang Minang memiliki DNA diplomat. Sebab, berdasarkan rekam jejak yang ada, cukup banyak diplomat yang berasal dari Sumatera Barat (Sumbar).Mulai dari sejak merdeka hingga sekarang, banyak orang Minang yang jadi diplomat. Artinya jejak orang Minang dalam diplomasi Indonesia sudah tidak asing lagi.

Hal itu disampaikan Menlu saat memberikan kuliah umum diha dapan mahasiswa Sumatera Barat di Convention Hall Unand Padamg, Sabtu (2/2/2019).

Menurut Retno, tidak hanya menjadi diplomat, dua orang menteri luar negeri yang pernah menjabat di Indonesia juga berasal dari Tanah Minang, yaitu Sutan Syahrir dan Agus Salim. Belum lagi kalau bicara nama besar lainnya mulai dari Muhammad Hatta, Muhammad Natsir, Buya Hamka. “Semuanya memiliki kontribusi besar bagi republik ini berasal dari Ranah Minang,” kata Retno.

Retno berharap, kontribusi itu terpelihara dengan baik. Di masa depan diharapkan akan lebih banyak lagi putra putri dari Minangkabau yang menjadi diplomat andal.

Sementara,Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam sambutannya mengatakan.Banyak yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam berbagai diplomasi misi perdamaian dunia. Sosok buk Retno Lestari Priansari Marsudi telah banyak memberikan prestasi kebaikan menempatkan keberadaan Indonesia dihargai dikancah hubungan internasional.

Lebih jauh Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, pemerintah provinsi dan masyarakat Sumbar amat senang dengan kegiatan Kemenlu di Sumatera Barat. Karena sumber daya manusia masyarakat minang banyak memiliki bakat sebagai diplomat dan ini juga tumbuh dikalangan generasi muda saat ini.

Kita akan senang dan bangga bagaimana kegiatan kemenlu sering-sering ada di Sumatera Barat. Selain dapat membangkitkan motivasi bagi kalangan generasi muda Sumbar juga akan memberikan data tarik promosi juga di dunia internasional. Kata Irwan.

Dengan ada kegiatan kemenlu di Sumatera Barat akan membuka banyak wawasan bagi generasi muda Sumatera Barat untuk bersaing dalam kesempatan menjadi diplomat Indonesia nantinya, ungkapnya

Gubernur  Sumbar  Irwan Prayitno juga mengajak mahasiswa  memanfaatkan moment ini sebagai pengalian wawasan pengetahuan terutama sosok Buk Retno yang banyak pengalamannya terkait urusan diplomasi.

Mahasiswa harus tahu kinerja dan keberhasilan yang telah dilakukan Menlu. Dan selama ini Harga diti bangsa cukup terjaga karena diplomasi dinilai cukup berhasil.

Dalam sejarah bangsa Indonesia banyak orang Minang yang telah berkontribusi dan berpengaruh ditingkat nasional dalam kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Oleh karena generasi muda Sumbar yang ada di berbagai perguruan tinggi lainnya termasuk Unand siap bersaing untuk menjadi diplomat.

Pemprov Sumbar ikut mendorong, agar mahasiswa juga siap berkompetisi, dengan mahasiswa lainnya di Indonesia dan bagaimana kemampuan profesi diplomasi bagian tak terpisahkan dari Sumatera Barat, harap Irwan Prayitno.

Kuliah umum ini merupakan bagian dari Diplomacy Festival 2019 di Padang yang digelar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebagai upaya menyosialisasikan kiprah diplomat Indonesia dan membumikan peran Kemlu. Beragam kegiatan digelar mulai dari kuliah umum, dengan tema Kiprah Diplomasi Indonesia, Festival Diplomasi di Lapangan Imam Bonjol Padang.

Hadir dalam kesempatan itu Menlu RI Lestari Priansari Marsudi, Rektor Unand Prof. Dr.Tafdil Husni, Rektor UNP, Rektor IAIN, beberapa Pejabat eselon I dan eselon II dilingkungan Kemenlu. (st/rel)

Jakarta,lintas Media News.
 Atas nama gubernur Irwan Prayitno,  pemerintah dan masyarakat Sumatera Barat menyampaikan rasa ikut berduka dan belangsungkawa atas berpulangnya kerahmatullah putra terbaik bangsa asal Sumatera Barat Alm. Awaloedin Jamin pada pukul 14.45 WIB, Kamis (31/1/2019) di RS Medistra.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit serta di dampingi Sekdaprov .Drs. Alwis,  disela-sela ta'ziah di rumah duka di auditorium PTIK, Kebayoran Lama, Jaksel, Kamis malam (31/1/2019).

Wagub lebih jauh menyampaikan, kita doakan bersama,  semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa beliau dan segala karya serta pengabdian beliau terhadap kemajuan bangsa hendak menjadi amalan di sisi Allah. 

Kita sungguh terharu dan bangga terhadap pengabdian dan  karya prestasi Bapak Awaloedin Jamin semasa masih hidup, baik dizaman perang kemerdekaan dan zaman kemerdekaan. Beliau telah meletakan dasar-dasar pembangunan bangsa yang terbaik terutama ditempat beliau mengabdi.

Beliau merupakan inspirasi dan sebagai suri teladan yang baik, sebagai anak bangsa yang mencinta negaranya, ungkap Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga menyampaikan, kepada keluarga yang ditingalkan agar dapat tabah dan sabar atas cobaan ini.

Kita juga berharap kegigihan, kecerdasan, pengabadian dan perjuangan Awaloedin Jamin dapat menjadi inspirasi dilanjutkan oleh generasi muda bangsa ini dimasa-masa mendatang.

Kedoakan kehadirat Allah SWT,  beliau agar ditempat yang terbaik di sisi Nya, Aamin, seru doa Nasrul Abit.

Putra terbaik bangsa Awaloedin meninggal karena sakit. Selama ini Awaloedin sering berobat ke rumah sakit karena penyakit yang dideritanya itu.

Awaloedin Jamin merupakan Kapolri periode 1978-1982. Selama mengabdi di kepolisian, Awaloedin Jamin menerima sejumlah penghargaan sebagai tanda jasanya di antaranya menerima Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara, dan Bintang Mahaputra Adipradana.

Ia juga pernah menerima penghargaan Satya Lencana Perang Kemerdekaan (I dan II), SL Karya Bhakti, SL Yana Utama, SL Panca Warsa, SL Peringkat Perjuangan Kemerdekaan RI, SL Penegak Veteran Pejuang Kemerdekaan RI.(rel)