Payakumbuh,Lintas Media News.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan.Dalam era globalisasi sekarang, peran niniak mamak sangat dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat dan bisa menjalankan fungsi dan peran ninik mamak dengan baik dan bijaksana serta dapat mengayomi sanak kemenakan. Terutama dalam membina generasi muda untuk tidak salah jalan dan tahu dengan filosofi Minangkabau ” Adat Basandi Syara’, syara’ basandi kitabullah”.

Hal itu disampaikan Irwan pada pegelaran alek Nagari Batagak Panghulu atau malewakan gala 17 orang Masyarakat Nagari Nan Godang kota Payakumbuh  kemaren.

Pada kesempatan itu Gubernur menyampaikan, Alek  Batagak Pangulu ini bisa melestarikan adat Minankabau, dengan menjadi pucuk pimpinan Nagari kaumnya, penghulu harus mampu mendidik anak dan kemenakan di kaumnya dan bisa meneruskannya nanti sebagai panghulu, sehingga tidak hilang di makan zaman adat kita.

”Saya memberikan apresiasi yang besar kepada seluruh ninik mamak dan masyarakat nagari Nan Godang yang begitu antusiasnya datang pada acara batagak pangulu kali ini. Ini luar biasa dengan batagak panghulu empat nagari, begitu kompak dan bersahabat dan dihadiri begitu ramainya” ujar Irwan Prayitno.

Batagak Panghulu berarti meresmikan seseorang menjadi penghulu. Peresmian haruslah berpedoman kepada petitih adat “maangkek rajo, sakato alam, maangkek penghulu sakato kaum”, dengan artinya pengangkatan penghulu harus dimulai dari rapat atau musfakat kaum, kemudian dibawa kehalaman, artinya dibawa masalahnya ke dalam kampung, lalu diangkat ke tingkat suku dan akhirnya di bawa dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN).Jelas Irwan.

 Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno juga menyampaikan ucapan selamat kepada pangulu yang akan dilewakan untuk memakai adat di masing-masing Nagarinya.

"Selama menjabat,saya belum pernah di undang secara adat Minang kabau, di datangi oleh para datuak dan Bundokanduang pakai carano, biasanya saya di undang pakai undangan atau berbentuk surat," kata gubernur.

"Untuk itu saya berusaha hadir dalam acara ini, walau ada beberapa kegiatan hari ini," ucapnya.

"Ada 17 penghulu yang berasal dari empat suku besar di Nagari yang dilewakan (dikukuhkan) gelar adatnya, dengan kepedulian terhadap Nagari, bisa membantu program pemerintah dalam pembangunan, maka pemerintah provinsi (gubernur) bisa tidur enak dan walikota bisa makan enak, polisi bisa bekerja nyaman dan masyarakat tentram," tambah gubernur.

Sementara,Ketua KAN Datuak patiah baringin dalam pidatonya menyampaikan , menjadi seorang penghulu tidaklah mudah, harus amanah dan loyalitas yang tinggi terhadap kaum, suku, anak kemenakan dan nagari, berilmu pengetahuan tentang adat dan agama dan lain lain. Adil dalam memimpin anak kemenakan dan keluarga, berani dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kebathilan, dan taat menjalankan ajaran agama dan adat, serta bisa menegakkan adat di nagarinya.

Dikatakannya, adat di Minangkabau melekat pada syariat Islam, yakni dengan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang kental bagi masyarakat Minangkabau. Namun apabila adat yang bertentangan dengan syariat Islam, pasti berangsur akan hilang, ini yang harus kita pertahankan.

"Segala adat yang tidak bertentangan dengan Islam, apalagi yang positif tentu perlu dijaga, selanjutnya kami laporkan kepada gubernur ada 17 penghulu yang akan dinobatkan dari empat suku di daerah tersebut, yaitu Suku Limo Nan Tujuah, Suku Bodi Chaniago, Suku Ompek Niniek, dan Suku Sambilan Ompek per Ompek," kata ketua KAN.

Batagak penghulu ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat, Bundo Kanduang Nevi Zuairina, Walikota Payakumbuh, Ketua DPRD Payakumbuh, Forkopinda Payakumbuh, Niniakmamak, Alim Ulama, Candiakpadai Payakumbuh serta undangan lainnya di Nagari Koto Nan Godang Kota Payakumbuh.(st/rel)

Padang,Lintas Media.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Bundo Kanduang boleh berlega hati karena, masing-masingnya lembaga tersebut mendapat anggaran di APBD 2019 sekitar Rp500 juta.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Hidayat pada wartawan DI DPRD Sumbar kemaren.

Hidayat mengatakan,pada  saat pembahasan APBD, anggaran MUI,  LKAAM dan Bundo Kanduang masuk dalam perencanaan pengusulan anggaran pos hibah. 

"Nilainya sekitar Rp500 juta untuk masing-masing lembaga tersebut. Tapi pencairannya harus melihat kelengkapan persyaratan dahulu, salah satunya harus ada pengajuan dari lembaga yang dibantu. Jika surat pengajuan tak ada kemungkinan bisa hangus," kata Hidayat.

Politisi Partai Gerindra ini berharap, lembaga yang dibantu melalui pos belanja hibah memiliki persyaratan yang lengkap untuk mencairkan dana. Sehingga melalui bantuan anggaran yang ada, kinerja masing-masing lembaga bisa lebih maksimal.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano juga mengatakan, DPRD tengah memperjuangkan lembaga yang mendukung pembangunan mental di daerah namun tidak diatur dalam Undang-undang bisa mendapat penganggaran tiap tahunnya.

Untuk itu DPRD melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pemberdayaan masyarakat. Ranperda terkait masuk dalam daftar program legislasi daerah (prolegda) yang dibahas tahun 2019 sekarang.
Ia menjelaskan, lembaga-lembaga yang tak diatur Undang-undang itu diantaranya termasuk LKAAM, MUI, dan Bundo Kanduang.Kata Arkadius.

"Beberapa tahun belakangan sejumlah lembaga yang ada itu tak bisa  dianggarkan tiap tahun, ini karena sesuai arahan Kemendagri tentang Hibah Bansos, selain empat lembaga yang diatur Undang-Undang mulai dari KONI, Pramuka, PMI, dan Kopri, hibah bansos untuk badan atau lembaga lain memang tak bisa dianggarkan secara berturut-turut," papar Arkadius.

Untuk LKAAM, MUI dan Bundo Kanduang, lanjut dia, karena memiliki punya peran penting di tengah masyarakat DPRD mendukung agar bisa dibantu anggaran tiap tahunnya. Namun karena tidak dibolehkan tadi, usulan anggaran yang disetujui DPRD kerap dicoret di tingkat Kemendagri.

"Melalui adanya Perda Pemberdayaan masyarakat, kami harap ke depan tidak terevaluasi lagi oleh Kemendagri, sebab sudah ada payung hukumnya," ucap Arkadius.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Sabrana mengatakan, melihat pentingnya peran MUI, LKAAM dan Bundo Kanduang di tengah masyarakat, diantaranya untuk mencegah penyakit masyarakat, lembaga-lembaga tadi ia lihat memang harus didukung dengan anggaran APBD. (Sri)

Padang,Lintas Media.

Sebagai  salah satu provinsi yang terdiri dari 19 kabupaten/kota.Sumatera Barat sampai saat ini masih terselimuti persoalan persoalan kesejehteraan sosial.Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut tidak akan seluruhnya dapat diatasi, namum harus dapat ditekan serendah mungkin dan ditangani dengan serius untuk mewujudkan pembangunan yang merata kesegala lapaisan masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Hidayat pada penyampaian  Nota penjelasan Usul Prakarsa  terhadap Rancana Peraturan Daerah  tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dalam Rapat Paripurna, Rabu (9/1) di ruangan utama DPRD Sumbar.

Menurut Hidayat, Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Tranmigrasi No  126 Tahun 2017 tentang penetapan Desa Perioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi ,terdapat 11 kabupaten yang tergolong kedalam daerah tertinggal di Sumbar.

Daerah tersebut berada di Kab Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluhkota, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya Pasaman Barat, Sawahlunto dan Pariaman.Jelas Hidayat.

Hidayat mengatakan.Persoalan kesejahteraan sosial masyarakat juga terlihat dari jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada Tahun 2017 periode Maret 2017 jumlah penduduk miskin mencapai 364,51. Sementara pada September 2017 jumlah penduduk miskin berada pada angka 359,99 atau 6,87 % dari total jumlah penduduk yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Selain  itu,menurut Hidayat,masih banyak persoalan sosial lainya yang masih menaungi masyarakat Sumatera Barat. Seperti maraknya kasus LGBT, penyandang disabilitas, kurangnya sarana dan prasarana bagi daerah daerah tertingggal, tergerusnya nilai nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat khususnya didaerah daerah tertinggal .

Meski telah dilaksanakan berbagai upaya penanggulanagan dan pencegahan persoalan kesejahteraan sosial, namun sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompleksitas permasalahan yang ada, persoalan kesejahteraan sosialpun juga terus berkembang. Sementara provinsi Sumatera Barat belum memiliki payung hukum bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat.Kata Hidayat.

Ketiadaan payung hukum (Perda) yang mengatur perihal Kesejahteraan Sosial, merupakan salah satu kendala yuridis yang wajib diselasaikan oleh pemerintah melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang kesejahteraan sosial menjadi sangat urgen, mengingat semakin banyaknya persoalan kesejahteraan sosial serta perbedaan kultur masyarakat khususnya di Minangkabau Sumbar dengan daereah daerah lainnya di Indonesia.

Melalui Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mermberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur sendiri urusan rumahtangganya, Pememrintah Provinsi Sumatera Barat mengambail langkah inisiatif untuk membentuk payung hukum bagi terselanggaranya kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, ujar Hidayat.

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim selaku pimpinan rapat paripurna menjelaskan.Ranperda Kesejahteraan Sosial ini,masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) tahun 2018.Namun, karena keterbasan waktu maka dialihkan dan dimasukkan ke dalam Propem Perda tahun 2019.

Hendra menambahkan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dan tanggungjawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat. Urusan bidang sosial ini merupakan urusan wajib bagi pemerintah di seluruh tingkatan.

Menurut Hendra,kewajiban pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya sebatas alokasi anggaran. Penyelenggaraannya juga harus diatur dengan sebuah regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda).(Sri)

Padang,Lintas Media News.

Pemerintah Provinsi akan memberi peluang bagi semua guru yang mau ditempatkan di daerah terpencil untuk menjadi kepala sekolah atau pejabat lainnya, dalam pengabdiannya selama 2 (dua) tahun akan diberikan reword untuk dipindahkan ke daerah kabupaten/kota.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno saat memberikan arahan pada acara melantik pejabat administrasi (eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) pada cabang dinas serta kepala sekolah SMAN/SMKN Se-Sumatera Barat sebanyak 30 orang, Selasa (22/1/2019) di auditorium Gubernuran Sumatera Barat.

Gubernur lebih lanjut menjelaskan, penghargaan reword ini dilakukan sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Sumatera Barat di daerah-daerah terpencil.

Tentunya kemampuan dan standar yang dimiliki sesuai standar ketentuan yang berlaku. Pengabdian guru terbaik bagaimana mengangkat SDM daerah terpencil mampu juga memiliki daya saing yang sama dengan pusat kota kabupaten dan kota, semua itu akan menjadi amalan dalam pengabdian sebagai guru, ujar Irwan Prayitno.

Gubernur Sumbar juga menyampaikan, bahwa hari ini ada pejabat eselon III dan IV ikut dilantik sebagai kepala cabang yang baru serta kepala sekolah SMA yang semua merupakan pilihan yang terbaik dan mempunyai kompetensi serta rekam jejak dalam berprestasi.

"Untuk Kepada Cabang Dinas di daerah ada 8, baru 7 cabang dilantik, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai yang belum ada calonnya, sementara untuk kepala sekolah sudah tuntas pada tahan IV ini," kata Gubernur.

Kemudian gubernur menambahkan, dalam pelantikan kepala sekolah ini sudah memasuki tahap ke 4, ini berarti sudah tuntas semua, untuk kepala sekolah (kepsek) yang baru harus bisa untuk memimpin sekolah agar tercipta pendidikan yang berkualitas dan bermutu untuk anak didik agar berprestasi.

"Kepsek dituntut harus bekerja maksimal dan sepenuh hati sekaligus bisa memiliki kemampuan teknis agar para guru dan tenaga kependidikan memiliki kedisiplinan yang tinggi,” ujar gubernur.

Pada pelantikan ini gubernur menekankan, apabila ada kepsek yang kinerja buruk yang menyalahi wewenang dan berkasus, apalagi korupsi, pemerintah akan langsung memberhentikan oknum kepala sekolah tersebut.

Selanjutnya gubernur Sumbar mengajak agar kepsek dapat meningkatkan mutu pendidikannya,  agar anak-anak didik bisa berprestasi dan juga bisa menaikan menjadi sekolah unggulan. Tentu tidak tutup kemungkinan bagi kepsek untuk bisa menjabat menjadi kepala sekolah unggul, tentu harus memiliki kompetensi dan berprestasi.

“Para Kepala Sekolah harus sadar orang tua metitipkan putranya  di sekolah untuk merajut masa depannya, untuk itu harus istiqomah dalam mendidik,” harapnya.

"Kepala sekolah harus menyadari setiap orang tua yang menitipkan lulus ke sekolah untuk merajut masa depan, maka pihak sekolah semestinya harus istiqomah dalam mendidik generasi bangsa," ungkapnya.

Gubernur juga menyampaikan kepada para pejabat dan kepsek yang baru dilantik, gubernur berpesan agar bekerja dengan penuh semangat, loyalitas dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan pendidikan di sekolah masing-masing, apalagi dizaman milinial ini sekolah ditantang untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi dewasa ini.

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Drs. Burhasman Bur, MM juga menyampaikan pelantikan ini telah melalui proses yang sesuai dengan standar dan telah memenuhi syarat melalui ujian kompentensi.

Dalam usulan kami telah menyampaikan ke BKD sebanyak 372 kepala sekolah SMAN/SMKN, tahap 1 dilantik 103 orang hari ini tahap 2 sebanyak 156 orang,  tahap 3 sebanyak 86 orang dan untuk tahap ke 4 ini ada 13 orang, ditambah 1 orang tidak hadir pada tahap ke 3 yang lalu, karena melaksanakan umbroh, jadi masih tersisa sebanyak 14 orang kepala sekolah lagi SLB, semoga ini akan segera dilaktik.

Pelantikan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Burhasman Bur dan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Dinas Pendidikan Sumbar.(rel)

Agam,Lintas Media News.

Untuk membantu petani dalam meningkatkan hasil produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta sebagai solusi penyubur tanah bekas tambang atau bekas kebakaran hutan, formula BIOS 44  mulai disosialisasikan Prajurit Kodim 0304/Agam di wilayah Kabupaten Agam, Selasa (22/1)

Para Komandan Koramil dan Babinsa jajaran Kodim 0304/Agam mulai memperkenalkan dan mensosialisasikan BiOS 44 diantaranya di wilayah Kecamatan Tilantang Kamang kepada kelompok tani (Keltan) Sepakat di Nagari Gadut, Nagari Biaro pada kelompok tani Iklas, Kecamatan Baso Nagarai Simarasok pada kelompok tani Sabar,Palambayan pada masyarakat perkebunan setempat, Matur kepada Keltan batu Basurek Buayan Nagari Lawang, Nagari Koto Gadang, serta di wilayah Lubuk Basung.
 
Sosialisasi ini akan terus dilaksanakan sampai kepada seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat, termasuk di wilayah Kodim 0404/Agam. Program pengenalan Bios 44 ini sebelumnya di peruntukan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, kini berkembang pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang sedang  dilakukan sosialisasi di Wilayah Kodim 0304/Agam secara bertahap.

Danramil 06/ Baso Kapten Inf Rudi Candra  didampingi  anggota Koramil 06/Baso melaksanakan sosialisasi Bios 44 di Kecamatan Baso Nagari Simarasok Jorong Sungai Agek kepada  kelompok Tani Sabar menjelaskan, tujuan dari kegiatan ini adalah selain untuk memperkenalkan Bios 44 kepada masyarakat, juga sebagai upaya memelihara dan meningkatkan keeratan hubungan antara TNI khususnya Koramil 06/Baso dengan masyarakat sekitar, sehingga akan terwujud kemanunggalan yang kokoh kuat antara TNI dengan Rakyat.

“BIOS 44 adalah gabungan simbiosis mutualisma dalam bentuk larutan yang sudah diformulasi yang terbukti selama ini efektif, bisa menyuburkan tanah sehingga lahan yang tadinya kurang produktif bisa diberdayakan kembali”, ucapnya.

Pada tempat yang berbeda, Ketua Keltan Dt. Ay Mangkuto Basa di Kelurahan Campago Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, berharap dengan lahan sawah yang digarapnya sekarang yang maksimal karena kurang pupuk akibat tingginya harga pupuk, dengan nanti adanya Bios 44 dari Kodim 0304/Agam,  dapat membantu sebagai solusi alternatif pemberian pupuk, sehingga dapat meningkatkan penghasilan dari bersawah. “Mudah-mudahan adanya bantuan Bios 44 dan semoga hasil tanaman padi dapat meningkat,” ungkapnya.

Masyarakat yang diberikan sosialisasi  sangat antusias mengikuti karena Bios 44 dianggap sebagai formula yang multifungsi dan multimanfaat, sehingga masyarakat berkeinginan untuk menggunakannya sebagai pengganti pupuk anorganik. Masyarakat berharap dengan BIOS 44 ini hasil pertanian bisa jadi lebih produktif lagi dan bisa menjaga ketahanan pangan di masa yang akan datang.(rel)

Padang,Lintas Media

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar minta.Rencana Pemerintah Provinsi  (Pemprov) untuk menjadikan Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang sebagai kawasan Car Free Day (CFD) harus ditinjau ulang kembali karena,butuh kajian yang lebih dalam.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumbar Ir.H Arkadius Dt.Intan Bano MM MBA pada wartawan di DPRD Sumbar kemaren, sehubungan adanya rencana pemprov untuk menjadikan Jalan Khatib Sulaiman menjadi kawasan CFD.1

"Upaya menjadikan Jalan Khatib Sulaiman sebagai kawasan CFD sama sekali belum di konsultasikan pihak Pemprov ke DPRD, seharusnya untuk menjadikan kawasan Khatib menjadi daerah CFD harus dengan kajian yang mendalam",kata Arkadius.

Menurut Arkadius,CFD memang baik untuk masyarakat namun, jagan sampai menggangu kepentingan umum karena, Jalan Khatib Sulaiman merupakan kawasan yang ditempati beberapa perusahaan besar yang menjalankan operasional di Sumbar, salah satunya adalah pusat perbelanjaan dan rumah sakit.

"Agar tidak mengganggu aktifitas sejumlah perusahaan tersebut, Pemprov mesti memastikan jalur yang ada terkoneksi menuju tempat-tempat krusial tersebut,
tidak hanya keberadaan fasilitas umum seperti rumah sakit, pusat pelayanan kendaraan seperti SPBU yang ada di Khatib Sulaiman juga mesti jadi pertimbangan untuk
menjadikan jalan tersebut sebagai kawasan CFD",tegas Arkadius.

Setiap kebijakan yang diambil oleh pihak Pemprov mesti di konsultasikan terlebih dahulu ke DPRD, begitu juga dengan kebijakan CFD ini, seharusnya memperhatikan sejumlah aspek. Kata Arkadius.
 
Senada dengan Arkadius, Anggota DPRD Sumbar daerah pemilihan (Dapil) Kota Padang, Apris Yaman juga menuturkan, Jalan Khatib Sulaiman merupakan akses utama untuk menjalankan aktifitas, jika ingin membuat CFD jangan sampai menghambat mobilisasi masyarakat yang mempunyai kepentingan lain.

"Kita menghimbau ketika akan diadakan pusat keramaian jangan dilaksanakan pada jalan raya, biarkan jalan mejadi infrastukstur penunjang mobilisasi masyarakat,” katanya.

Apris menambahkan, Kota Padang, telah memiliki beberapa kawasan untuk untuk CFD seperti GOR H. Agus Salim dan Kawasan Sepanjang Danau Chimpago. Kawasan itu tidak jalan utama dan dapat ditata sebagai daerah CFD.

"CFD memang aktifitas yang positif, dimana memberikan ruang bagi masyakat untuk menikmati udara pagi dan menghabiskan waktu bersama keluarga, idealnya kegiatan ini jangan pada jalan utama,” tegas dewan Fraksi Nasdem tersebut.(Sri)

Padang Panjang,Lintas Media News.

Walikota Padang Panjang Fadly Amran, BBA, Selasa, (22/1), tampil sebagai pembicara dalam ajang GovPay - GovNext Internasional Summit 2019  di Jakarta. Acara ini yang mengadakan GovInsider  berbasis di Singapura.

Hadir sebagai pembicara pada kesempatan ini Gubernur Kalimantan Barat  Sutarmidji, CEO Caybersecurity Malaysia Dato' Haji Amiruddin bin Abdul Wahab. Sementara sebagai peserta dari  unsur pemerintahan, mahasiswa dan peneliti serta  konsultan  jaringan teknologi informatika dari Maysia, Singapura dan Indobesia.

Fadly menyebutkan berbicara tentang kota cerdas ataupun smart city tidak selalu berkaitan dengan IT ataupun teknologi. Dalam bahasa Inggris dia mengatakan, kota cerdas atau smart city dalam artian sederhana, adalah kota yang bisa menyelesaikan persoalan utama kota,  melalui pemanfaatan beragam resources yang tersedia pada kota itu melalui pendekatan inovatif.

Dikatakan, Padang Panjang memang belum merupakan kota cerdas atau smart city secara paripurna, namun Padang Panjang telah memulai upaya perubahan itu dalam beberapa tahun terakhir secara komprehensif.

"Terakhir Padang Panjang di bawah pendampingan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI baru menyelesaikan Masterplan Smart City yang diharapkan akan menjadi panduan langkah pengembangan Padang Panjang Smart City kedepan," katanya.

Menurutnya, kota cerdas ini dibangun dari berbagai aspek yang dikelompokkan menjadi enam pilar, yakni pemerintahan, ekonomi, lingkungan, mobilitas, masyarakat, dan kualitas hidup, dimana kualitas hidup dan masyarakat menjadi pilar yang memiliki bobot tertinggi.

Dari penyampaian Fadly yang lugas dan jelas, tentang Kota Padang Panjang,   memberikan kesan positif kepada  peserta, "Saya tadinya tidak kenal dengan Padang Panjang, kini jadi tahu dengan Padang Panjang," ujar Abdullah seorang peserta.(rel)

Padang,Lintas Media News.

Segala bentuk data dan perencanaan persiapan lahan untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandeh  Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat amat perlu kita disiapkan sedini mungkin untuk memudahkan Kemenko Maritim membaca potensi yang ada atau menyakinkan orang mau berinvestasi.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat Rapat pembahasan KEK Mandeh ini dilaksanakan di ruang rapat Wakil Gubernur Kantor Gubernur Sumbar, Senin (21/1/2019)

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan,  pembahasan kawasaan Mandeh dengan agenda mempercepat pembangunan infrastruktur Mandeh. Pembangunan KEK ini  harus dipersiapkan secara matang, mulai dari proses perencanaan atau Detail Engineering Design (DED) dan analisis dampak lingkungan (Amdal) selesai dikerjakan.

"Pembangunan KEK ini jangan sampai ada kendala, secara prosedur kita bertanggung jawab terhadap pembebasan lahan, DED dan Amdal, dengan biaya daerah. Apabila masih ada juga kendala, harus cepat kita koordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman," kata wagub.

Nasrul Abit Guna menunjang perkembangan kemajuan pariwisata Sumatera Barat pengembangan KEK Mandeh sesuai yang bermanfaat dalam menumbuhkan pembamgunan daerah.

"Saya sangat mendukung sekali dengan pembangunan KEK Mandeh ini, karena difokuskan pada bidang pariwisata, dan memiliki manfaat yang sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Wagub menyampaikan, dalam pembangunan KEK, selain Amdal kita juga harus memperhatikan potensi gangguan dari kawasan marga satwa serta hutan lindung, mudah-mudahan  tahun dan 2019 bisa terselesaikan semua.

"Program pembangunan KEK harus digenjot melalui kebijakan dan dukungan pemerintah pusat dengan pengerjaannya antara lain pembangunan infrastruktur untuk pendukung KEK pariwisata Mandeh, ujarnya.(rel)

Padang,Lintas Media.

Lima nama anggota Komisi Informasi yang dinyatakan lulus pada fit and propertest tiga Minggu lalu oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumbar,
telah diteruskan ke Gubernur Sumbar untuk di SK kan dan dilantik untuk priode 2019-2023.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim didampingi Sekwan Raflis,Kabag Persidangan Dion Lizar dan anggota Komisi I DPRD Sumbar H.M.Nurnas pada wartawan di gedung DPRD Senin (21/1).

Dijelaskan Hendra.Seleksi tersebut dilakukan Komisi 1 DPRD Sumbar dan disempurnakan melalui rapat bersama unsur pimpinan pada hari Jumat 18/1.

Kelima nama yang lulus tersebut menurut Hendra telah sesuai dengan mekanisme seleksi  aturan yang berlaku yaitu. Adrian, Tuswandi, Arfitriati, Arif Yumardi, Noval Wiska, Tanti Endang Lestari.

SK DPRD Sumbar terhadap kelima Komisioner KI tersebut  sudah ditanda tangani,sampai saat ini tidak ada laporan dari pihak manapun, sehingga sudah wajib diumumkan,”ujar Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim.

Dihadapan wartawan Hendra menegaskan, seleksi yang dilakukan DPRD  tidak ada tendensi dan intervensi,semuanya berjalan secara objectif.Dan setelah semua selesai, kedepan anggarannya akan segera distabilkan oleh Komisi 1 DPRD Sumbar.

Pada kesempatan itu Hendra mengharapkan, semua pihak agar bisa mengetahui dan menerima keputusan akhir seleksi KI, dan aturan mengatakan tidak akan ada lagi perubahan

Sementara,anggota komisi I H.M.Nurnas mengatakan.Dalam pelaksanaa fit and proper test yang dilaksanakan oleh Komisi I DPRD Sumbar, semuanya berlaku sama, sehingga hasilnya objektif."Kita berharap kinerja KI kedepan lebih baik dan bisa mengawal keterbukaan, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,”ujar HM Nurnas.(Sri)






.

Padang,Lintas Media News.

Minggu ini, 20 Januari 2019 Car Free Day (CFD) digelar di sepanjang Jalan Chatib Sulaiman mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB, dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Pada peresmian tersebut Gubernur Sumbar didampingi oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit, Kapolda Sumbar Ir. Fakhrizal, Walikota Padang Mahyeldi, Dispora Sumbar Adib Alfikri, dan beberapa pejabat lainnya serta keluarga dari Chatib Sulaiman.

Dalam sambutan gubernur mengatakan, kegiatan ini sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat perkotaan terhadap olahraga, sekaligus memperingati 70 tahun gugurnya Khatib Sulaiman dengan menggelar acara jalan santai oleh IMA (Indonesia Marketing Association) Chapter Padang.

"Seperti dengan kota metropolitan lainnya CFD ini di lengkapi fasilitas umum, pelayanan publik, seperti donor darah, cek kesehatan gratis, mengurus perpanjangan SIM dan lainnya, kata gubernur Sumbar.

"Saya senang, ribuan warga memadati jalan Chatib Sulaiman, dengan  membawa teman, anak dan keluarga untuk berolah raga kita bisa kuat dan bisa bersilahturahmi dengan yang lainnya,” katanya.

"Ini membuktikan, bagaimana masyarakat Kota Padang betul-betul membutuhkan suasana seperti CFD ini, saya berharap kegiatan ini tidak hanya hari Minggu ini, tetapi bisa berkelanjutan setiap hari Minggu," tambahnya.

Dalam kesepatan ini kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar Adib Alfikri juga menyampaikan jalan Chatib Sulaiman disediakan untuk masyarakat, dengan menyediakan tempat olah raga disepanjang jalan, ada yang menggunakan sepeda, senam aerobik, atau karate dan silat dan lainnya serta memberi peluang usaha bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam memasarkan pruduknya.

Adib mengatakan, pihaknya juga bekerja dengan Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar dengan harapan bisa menjaring pelaku UMKM lainnya, yang terlebih dahulu mendaftar secara dalam jaringan (daring/online) dan ditempatkan sesuai lokasi yang ditentukan. Selain itu juga ada posko kesehatan untuk masyarakat yang ingin berdonor darah atau ingin periksa kesehatan secara gratis oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar.

"Untuk jalan santai kami sudah membagikan 50.000 kupon undian berhadiah, hadiahnya cukup menarik, tetapi jalan santai harus dimulai dari depan Masjid Raya Sumbar sampai di depan Rumah Makan Lamun Ombak, kemudian berputar arah kembali ke titik awal (depan Transmart)," tambah Adib.

"Kedepan kami akan membagi jalan Chatib Sulaiman ini untuk jalur bagi pejalan santai dan jalur sepeda, sekaligus untuk kegiatan-kegiatan cabang olahraga lainnya seperti  seperti, futsal, basket, panahan, tenis meja, dan sebagainya," ucapnya.(rel)

Padang,Lintas Media News

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mebgatakan.Wartawati  pertama Sumatera Barat ( Sumbar) Rohana Kudus layak untuk mendapatkan gelar pahlawan Nasional karena,beliau adalah seorang tokoh perempuan pelopor pers Nasional dari Sumbar. Pergerakannya melalui dunia jurnalistik melawan penjajahan Belanda dianggap sebuah modal layak menyandang predikat Pahlawan Nasional.


Hal itu disampaikan Nasrul Abit saat menghadiri perayaa Ulang Tahun (HUT) organisasi Rohana Kudus (RK)   di Auditorium Gubernuran, Sabtu (19/1/2019) yang dimeriahkan berbagai kegiatan hiburan.

 Nasrul Abit menyampaikan, kegiatan Organisasi Rohana Kudus diakui telah banyak ikut serta dalam menggerakan potensi pembangunan Sumatera Barat. Dengan mengedepankan kebersamaan, dan menjaga kekompakan organisasi ini telah menghimpun berbagai elemen serta tokoh masyarakat untuk memacu percepatan pembangunan daerah. 

Kemudian ia juga mengatakan, sebagai pemerintah mengajak RK agar terus jaga kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan Sumatera Barat yang mandiri dan Sejahtera.

Selanjutnya ia menambahkan, Organisasi Rohana Kudus bersama Pemerintah Sumbar dapat mengusulkan Rohana Kudus untuk menjadi Pahlawan Nasional, RK

"Apalagi RK adalah wartawati pertama di Indonesia dan juga pemimpin redaksi berbagai surat kabar dan juga pendiri surat kabar Soenting Melayu, ditambah lagi RK juga pendiri sekolah untuk perempuan," ulas Wagub.

"Saya berharap agar kembali upaya untuk pengusulan dengan menggelar seminar nasional tentang kiprah dan peran Rohana Kudus," jawabnya.

Selanjutnya Pembina Organisasi Rohana Kudus Nevi Zuairina menyatakan peran tokoh perempuan sangatlah besar dalam perjuangan bangsa.

"Dengan dibentuknya Organisasi Rohana Kudus ini sejak tahun 2016, Organisasi Rohana Kudus telah banyak berkiprah dalam pembangunan di daerah dan membantu program-program pemerintah daerah Sumbar, seperti bantuan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi atau pelajar yang membutuhkan biaya, serta bantuan ke pondok-pondok pesantren di Sumbar," kata Nevi.

"Selain bantuan beasiswa ada juga memberikan bantuan atau santunan untuk kaum Dhuafa, bakti sosial meliputi renovasi masjid, memberikan pelatihan kepemimpinan dan etika organisasi untuk wanita di Sumbar, yang selama 3 tahun ini RK sudah menyalurkan bantuan sebanyak Rp. 1.776.000.000, biaya ini murni dari iuran anggota Organisasi RK," tambahnya.

Nevi Zuairina berharap organisasi RK ini bisa menujukkan solidaritas membantu program-program pemerintah yang berkelanjutan dan bisa lebih baik lagi, untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Sumatera Barat.

Sebagai penutup Nevi menyampaikan, semoga pada tahun 2019 ini, kita bisa memperjuangkan kembali Rohana Kudus untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional, karena RK layak mendapatkannya, kalau perlu kita kawal sampai ke pusat pengusulan ini.

Hadir dalam perayaan HUT organisasi RK ke 3 ini Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, beberapa Kepala OPD terkait organisasi wanita lain yang ada di Sumatera Barat dengan dimeriahkan berbagai acara hiburan, salah satunya peragaan busana pakaian khas Minangkabau dan penampilan penyanyi dari ibu-ibu anggota RK.(rel/st)

Padang,Lintas Media.

Untuk meningkatkan  mutu dan kualitas pendidikan di Sumatera Barat,pemerintah Provinsi bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mulai membahas Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan  dengan melaksanakan hearing bersama Dinas Pendidikan Sumbar, Balitbang Sumbar , Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)  wilayah X,  Pihak  BNN , Pakar pendidikan dari UNAND, UIN ,UNP dan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat di gedung DPRD Sumatera Barat Kamis (10/1).

Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat mengatakan.Banyak hal yang perlu ditampung agar Perda ini lebih efektif, setelah itu baru akan dilakukan fasilitasi dengan Kemendagri sebelum diparipurnakan.

Anggota Komisi V DPRD Sumbar Aristo Munandar mengatakan.  Kurikulum muatan lokal di Sumatera Barat Perlu peninjauan ulang kembali terutama yang berkaitan dengan Alam Minangkabau, generasi muda Minang saat ini banyak yang tidak mengetahui sebeluk beluk budaya Minangkabau, hal ini disebabkan kurangnya materi atau mata pelajaran  yang berkaitan dengan budaya Minang.

Sementara,Ketua MUI Sumbar Gusrizal Gazahar mengatakan pendidikan memberikan pemahaman , menghilangkan Kejahilan atau ketidaktahuan orang bisa membawa kedalam kesesatan dan kemaksiatan. Penyebab dari kemaksiatan dan kesesatan semuanya itu karena tidak berilmu. Nilai keagamaan mesti diperdalam pada konteks muatan lokal, terutama di sekolah umum. Pasalnya selama ini antara sekolah umum dan keagamaan terlihat ada perbedaan, padahal ketika berbicara pendidikan terutama agama tak ada bedanya.

"Fakta yang ada ditengah masyarakat dan sering saya dengar bukan hanya dari ulama saja, termaksud juga komentar dari bapak-bapak di DPRD, para pendidik, dan guru-guru, bahwa kita sedang menghadapi generasi boleh dikatakan terancam secara akhlak, ini adalah masalah yang paling berat. LGBT, narkoba, perzinaan, apapun bentuk maksiat yang terjadi hari ini,  saya rasa menjadi indikator kuat, bahwa kita gagal melakukan pendidikan. Kita hanya memenuhkan pikirannya, otaknya dengan berbagai ilmu,  tapi ilmu itu tidak membentuk kepribadian, sudah ada pendidikan berkarakter tapi kami tidak melihat implementasi dari pendidikan berkarakter. Disisi lain kami para ulama diminta berperan membentuk itu tersebut. Anak-anak yang di didik di sekolah tidak punya waktu berhadapan dengan ulama, berangkat pukul 07:00 WIB pulang pukul 16:00 WIB,  sibuk dengan les malam dengan PR, dihari libur sibuk dengan kegiatan ekstrakurikuler tidak bisa bersentuhan dengan ulama. Anak-anak sudah seperti robot mereka tidak mengerti kehidupan real, mereka kira kehidupan itu buku membuat PR,  sehingga jangan heran anak-anak sekarang banyak yang tidak beretika,"ungkap Gusrizal.

"Dulu anak laki-laki diajarkan silat dan anak perempuan diajarkan menari, sekarang anak laki-laki diajarkan menari, ini merupakan salah satu penyebab terjadinya LGBT. Sekarang kerusakan akhlak generasi muda sangat memprihatinkan. Ulama memiliki keterbatasan dalam pendidikan formal disekolah. Dengan adanya penguatan agama secara utuh di muatan lokal akan dapat membentuk karakter bereligi dalam generasi muda khususnya siswa,"Katanya.

Hal serupa ditambahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Barlius mengatakan, bahwa sejak beralihnya wewenang SMK dan SMA ke Provinsi sangat berpengaruh terhadap program yang diterapkan Dinas pendidikan kota Padang seperti pelaksanaan pesantren Ramadhan dan wirid remaja. Mesjid dan mushala tidak lagi diramaikan oleh generasi muda.

"Dulu wirid remaja sangat aktif di kota Padang, pengurusnya adalah anak SMA, tapi setelah kewenangan beralih, semua menjadi redup. Saya tanyakan kepada anak-anak itu, anak SMA tidak ditekankan wirid remaja. Hendaknya dalam perda ini tidak hanya mengurus pendidikan formal saja tetapi juga non formalnya juga, sehingga bisa terbentuk siswa yang bukan hanya cerdas keilmuwan namun juga bisa berjiwa ulama dan niniak mamak,"kata Barlius.

Sementara Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah X Herry mengatakan ranperda ini meski mengikat seluruh sekolah  baik negeri maupun swasta, termaksud dalam pembinaan dilakukan.

"Sekolah swasta menjadi perhatian  pemerintah, dalam ranperda ini perlu dipertegas."kata Herry.

Herry juga menambahkan terkait dengan perlindungan guru, dia menyebutkan apakah ini masuk dalam sektor gaji. Apalagi selama ini gaji guru honorer dan gaji guru swasta masih banyak yang belum layak. "Hal semacam ini mesti diatur juga dengan tegas, sehingga poin perlindungan guru ini jelas dan tepat, "katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Burhasman menyampaikan masukan dari berbagai kalangan ini memberikan pemahaman dan akan disesuaikan dalam ranperda dibahas, termaksud soal pendidikan agama dan budaya yang tentunya mesti mendapatkan porsi yang diajar oleh guru yang tepat.

"Perda ini akan diperkuat dengan Pergub, dalam Pergub akan dipertegas untuk implementasinya, karena persoalan teknis diatur dalam Pergub, "ujar Burhasman.(Sri)