Padang,Lintas Media

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar minta.Rencana Pemerintah Provinsi  (Pemprov) untuk menjadikan Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang sebagai kawasan Car Free Day (CFD) harus ditinjau ulang kembali karena,butuh kajian yang lebih dalam.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumbar Ir.H Arkadius Dt.Intan Bano MM MBA pada wartawan di DPRD Sumbar kemaren, sehubungan adanya rencana pemprov untuk menjadikan Jalan Khatib Sulaiman menjadi kawasan CFD.1

"Upaya menjadikan Jalan Khatib Sulaiman sebagai kawasan CFD sama sekali belum di konsultasikan pihak Pemprov ke DPRD, seharusnya untuk menjadikan kawasan Khatib menjadi daerah CFD harus dengan kajian yang mendalam",kata Arkadius.

Menurut Arkadius,CFD memang baik untuk masyarakat namun, jagan sampai menggangu kepentingan umum karena, Jalan Khatib Sulaiman merupakan kawasan yang ditempati beberapa perusahaan besar yang menjalankan operasional di Sumbar, salah satunya adalah pusat perbelanjaan dan rumah sakit.

"Agar tidak mengganggu aktifitas sejumlah perusahaan tersebut, Pemprov mesti memastikan jalur yang ada terkoneksi menuju tempat-tempat krusial tersebut,
tidak hanya keberadaan fasilitas umum seperti rumah sakit, pusat pelayanan kendaraan seperti SPBU yang ada di Khatib Sulaiman juga mesti jadi pertimbangan untuk
menjadikan jalan tersebut sebagai kawasan CFD",tegas Arkadius.

Setiap kebijakan yang diambil oleh pihak Pemprov mesti di konsultasikan terlebih dahulu ke DPRD, begitu juga dengan kebijakan CFD ini, seharusnya memperhatikan sejumlah aspek. Kata Arkadius.
 
Senada dengan Arkadius, Anggota DPRD Sumbar daerah pemilihan (Dapil) Kota Padang, Apris Yaman juga menuturkan, Jalan Khatib Sulaiman merupakan akses utama untuk menjalankan aktifitas, jika ingin membuat CFD jangan sampai menghambat mobilisasi masyarakat yang mempunyai kepentingan lain.

"Kita menghimbau ketika akan diadakan pusat keramaian jangan dilaksanakan pada jalan raya, biarkan jalan mejadi infrastukstur penunjang mobilisasi masyarakat,” katanya.

Apris menambahkan, Kota Padang, telah memiliki beberapa kawasan untuk untuk CFD seperti GOR H. Agus Salim dan Kawasan Sepanjang Danau Chimpago. Kawasan itu tidak jalan utama dan dapat ditata sebagai daerah CFD.

"CFD memang aktifitas yang positif, dimana memberikan ruang bagi masyakat untuk menikmati udara pagi dan menghabiskan waktu bersama keluarga, idealnya kegiatan ini jangan pada jalan utama,” tegas dewan Fraksi Nasdem tersebut.(Sri)

Padang Panjang,Lintas Media News.

Walikota Padang Panjang Fadly Amran, BBA, Selasa, (22/1), tampil sebagai pembicara dalam ajang GovPay - GovNext Internasional Summit 2019  di Jakarta. Acara ini yang mengadakan GovInsider  berbasis di Singapura.

Hadir sebagai pembicara pada kesempatan ini Gubernur Kalimantan Barat  Sutarmidji, CEO Caybersecurity Malaysia Dato' Haji Amiruddin bin Abdul Wahab. Sementara sebagai peserta dari  unsur pemerintahan, mahasiswa dan peneliti serta  konsultan  jaringan teknologi informatika dari Maysia, Singapura dan Indobesia.

Fadly menyebutkan berbicara tentang kota cerdas ataupun smart city tidak selalu berkaitan dengan IT ataupun teknologi. Dalam bahasa Inggris dia mengatakan, kota cerdas atau smart city dalam artian sederhana, adalah kota yang bisa menyelesaikan persoalan utama kota,  melalui pemanfaatan beragam resources yang tersedia pada kota itu melalui pendekatan inovatif.

Dikatakan, Padang Panjang memang belum merupakan kota cerdas atau smart city secara paripurna, namun Padang Panjang telah memulai upaya perubahan itu dalam beberapa tahun terakhir secara komprehensif.

"Terakhir Padang Panjang di bawah pendampingan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI baru menyelesaikan Masterplan Smart City yang diharapkan akan menjadi panduan langkah pengembangan Padang Panjang Smart City kedepan," katanya.

Menurutnya, kota cerdas ini dibangun dari berbagai aspek yang dikelompokkan menjadi enam pilar, yakni pemerintahan, ekonomi, lingkungan, mobilitas, masyarakat, dan kualitas hidup, dimana kualitas hidup dan masyarakat menjadi pilar yang memiliki bobot tertinggi.

Dari penyampaian Fadly yang lugas dan jelas, tentang Kota Padang Panjang,   memberikan kesan positif kepada  peserta, "Saya tadinya tidak kenal dengan Padang Panjang, kini jadi tahu dengan Padang Panjang," ujar Abdullah seorang peserta.(rel)

Padang,Lintas Media News.

Segala bentuk data dan perencanaan persiapan lahan untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandeh  Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat amat perlu kita disiapkan sedini mungkin untuk memudahkan Kemenko Maritim membaca potensi yang ada atau menyakinkan orang mau berinvestasi.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat Rapat pembahasan KEK Mandeh ini dilaksanakan di ruang rapat Wakil Gubernur Kantor Gubernur Sumbar, Senin (21/1/2019)

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan,  pembahasan kawasaan Mandeh dengan agenda mempercepat pembangunan infrastruktur Mandeh. Pembangunan KEK ini  harus dipersiapkan secara matang, mulai dari proses perencanaan atau Detail Engineering Design (DED) dan analisis dampak lingkungan (Amdal) selesai dikerjakan.

"Pembangunan KEK ini jangan sampai ada kendala, secara prosedur kita bertanggung jawab terhadap pembebasan lahan, DED dan Amdal, dengan biaya daerah. Apabila masih ada juga kendala, harus cepat kita koordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman," kata wagub.

Nasrul Abit Guna menunjang perkembangan kemajuan pariwisata Sumatera Barat pengembangan KEK Mandeh sesuai yang bermanfaat dalam menumbuhkan pembamgunan daerah.

"Saya sangat mendukung sekali dengan pembangunan KEK Mandeh ini, karena difokuskan pada bidang pariwisata, dan memiliki manfaat yang sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Wagub menyampaikan, dalam pembangunan KEK, selain Amdal kita juga harus memperhatikan potensi gangguan dari kawasan marga satwa serta hutan lindung, mudah-mudahan  tahun dan 2019 bisa terselesaikan semua.

"Program pembangunan KEK harus digenjot melalui kebijakan dan dukungan pemerintah pusat dengan pengerjaannya antara lain pembangunan infrastruktur untuk pendukung KEK pariwisata Mandeh, ujarnya.(rel)

Padang,Lintas Media.

Lima nama anggota Komisi Informasi yang dinyatakan lulus pada fit and propertest tiga Minggu lalu oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumbar,
telah diteruskan ke Gubernur Sumbar untuk di SK kan dan dilantik untuk priode 2019-2023.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim didampingi Sekwan Raflis,Kabag Persidangan Dion Lizar dan anggota Komisi I DPRD Sumbar H.M.Nurnas pada wartawan di gedung DPRD Senin (21/1).

Dijelaskan Hendra.Seleksi tersebut dilakukan Komisi 1 DPRD Sumbar dan disempurnakan melalui rapat bersama unsur pimpinan pada hari Jumat 18/1.

Kelima nama yang lulus tersebut menurut Hendra telah sesuai dengan mekanisme seleksi  aturan yang berlaku yaitu. Adrian, Tuswandi, Arfitriati, Arif Yumardi, Noval Wiska, Tanti Endang Lestari.

SK DPRD Sumbar terhadap kelima Komisioner KI tersebut  sudah ditanda tangani,sampai saat ini tidak ada laporan dari pihak manapun, sehingga sudah wajib diumumkan,”ujar Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim.

Dihadapan wartawan Hendra menegaskan, seleksi yang dilakukan DPRD  tidak ada tendensi dan intervensi,semuanya berjalan secara objectif.Dan setelah semua selesai, kedepan anggarannya akan segera distabilkan oleh Komisi 1 DPRD Sumbar.

Pada kesempatan itu Hendra mengharapkan, semua pihak agar bisa mengetahui dan menerima keputusan akhir seleksi KI, dan aturan mengatakan tidak akan ada lagi perubahan

Sementara,anggota komisi I H.M.Nurnas mengatakan.Dalam pelaksanaa fit and proper test yang dilaksanakan oleh Komisi I DPRD Sumbar, semuanya berlaku sama, sehingga hasilnya objektif."Kita berharap kinerja KI kedepan lebih baik dan bisa mengawal keterbukaan, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,”ujar HM Nurnas.(Sri)






.

Padang,Lintas Media News.

Minggu ini, 20 Januari 2019 Car Free Day (CFD) digelar di sepanjang Jalan Chatib Sulaiman mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB, dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Pada peresmian tersebut Gubernur Sumbar didampingi oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit, Kapolda Sumbar Ir. Fakhrizal, Walikota Padang Mahyeldi, Dispora Sumbar Adib Alfikri, dan beberapa pejabat lainnya serta keluarga dari Chatib Sulaiman.

Dalam sambutan gubernur mengatakan, kegiatan ini sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat perkotaan terhadap olahraga, sekaligus memperingati 70 tahun gugurnya Khatib Sulaiman dengan menggelar acara jalan santai oleh IMA (Indonesia Marketing Association) Chapter Padang.

"Seperti dengan kota metropolitan lainnya CFD ini di lengkapi fasilitas umum, pelayanan publik, seperti donor darah, cek kesehatan gratis, mengurus perpanjangan SIM dan lainnya, kata gubernur Sumbar.

"Saya senang, ribuan warga memadati jalan Chatib Sulaiman, dengan  membawa teman, anak dan keluarga untuk berolah raga kita bisa kuat dan bisa bersilahturahmi dengan yang lainnya,” katanya.

"Ini membuktikan, bagaimana masyarakat Kota Padang betul-betul membutuhkan suasana seperti CFD ini, saya berharap kegiatan ini tidak hanya hari Minggu ini, tetapi bisa berkelanjutan setiap hari Minggu," tambahnya.

Dalam kesepatan ini kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar Adib Alfikri juga menyampaikan jalan Chatib Sulaiman disediakan untuk masyarakat, dengan menyediakan tempat olah raga disepanjang jalan, ada yang menggunakan sepeda, senam aerobik, atau karate dan silat dan lainnya serta memberi peluang usaha bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam memasarkan pruduknya.

Adib mengatakan, pihaknya juga bekerja dengan Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar dengan harapan bisa menjaring pelaku UMKM lainnya, yang terlebih dahulu mendaftar secara dalam jaringan (daring/online) dan ditempatkan sesuai lokasi yang ditentukan. Selain itu juga ada posko kesehatan untuk masyarakat yang ingin berdonor darah atau ingin periksa kesehatan secara gratis oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar.

"Untuk jalan santai kami sudah membagikan 50.000 kupon undian berhadiah, hadiahnya cukup menarik, tetapi jalan santai harus dimulai dari depan Masjid Raya Sumbar sampai di depan Rumah Makan Lamun Ombak, kemudian berputar arah kembali ke titik awal (depan Transmart)," tambah Adib.

"Kedepan kami akan membagi jalan Chatib Sulaiman ini untuk jalur bagi pejalan santai dan jalur sepeda, sekaligus untuk kegiatan-kegiatan cabang olahraga lainnya seperti  seperti, futsal, basket, panahan, tenis meja, dan sebagainya," ucapnya.(rel)

Padang,Lintas Media News

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mebgatakan.Wartawati  pertama Sumatera Barat ( Sumbar) Rohana Kudus layak untuk mendapatkan gelar pahlawan Nasional karena,beliau adalah seorang tokoh perempuan pelopor pers Nasional dari Sumbar. Pergerakannya melalui dunia jurnalistik melawan penjajahan Belanda dianggap sebuah modal layak menyandang predikat Pahlawan Nasional.


Hal itu disampaikan Nasrul Abit saat menghadiri perayaa Ulang Tahun (HUT) organisasi Rohana Kudus (RK)   di Auditorium Gubernuran, Sabtu (19/1/2019) yang dimeriahkan berbagai kegiatan hiburan.

 Nasrul Abit menyampaikan, kegiatan Organisasi Rohana Kudus diakui telah banyak ikut serta dalam menggerakan potensi pembangunan Sumatera Barat. Dengan mengedepankan kebersamaan, dan menjaga kekompakan organisasi ini telah menghimpun berbagai elemen serta tokoh masyarakat untuk memacu percepatan pembangunan daerah. 

Kemudian ia juga mengatakan, sebagai pemerintah mengajak RK agar terus jaga kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan Sumatera Barat yang mandiri dan Sejahtera.

Selanjutnya ia menambahkan, Organisasi Rohana Kudus bersama Pemerintah Sumbar dapat mengusulkan Rohana Kudus untuk menjadi Pahlawan Nasional, RK

"Apalagi RK adalah wartawati pertama di Indonesia dan juga pemimpin redaksi berbagai surat kabar dan juga pendiri surat kabar Soenting Melayu, ditambah lagi RK juga pendiri sekolah untuk perempuan," ulas Wagub.

"Saya berharap agar kembali upaya untuk pengusulan dengan menggelar seminar nasional tentang kiprah dan peran Rohana Kudus," jawabnya.

Selanjutnya Pembina Organisasi Rohana Kudus Nevi Zuairina menyatakan peran tokoh perempuan sangatlah besar dalam perjuangan bangsa.

"Dengan dibentuknya Organisasi Rohana Kudus ini sejak tahun 2016, Organisasi Rohana Kudus telah banyak berkiprah dalam pembangunan di daerah dan membantu program-program pemerintah daerah Sumbar, seperti bantuan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi atau pelajar yang membutuhkan biaya, serta bantuan ke pondok-pondok pesantren di Sumbar," kata Nevi.

"Selain bantuan beasiswa ada juga memberikan bantuan atau santunan untuk kaum Dhuafa, bakti sosial meliputi renovasi masjid, memberikan pelatihan kepemimpinan dan etika organisasi untuk wanita di Sumbar, yang selama 3 tahun ini RK sudah menyalurkan bantuan sebanyak Rp. 1.776.000.000, biaya ini murni dari iuran anggota Organisasi RK," tambahnya.

Nevi Zuairina berharap organisasi RK ini bisa menujukkan solidaritas membantu program-program pemerintah yang berkelanjutan dan bisa lebih baik lagi, untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Sumatera Barat.

Sebagai penutup Nevi menyampaikan, semoga pada tahun 2019 ini, kita bisa memperjuangkan kembali Rohana Kudus untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional, karena RK layak mendapatkannya, kalau perlu kita kawal sampai ke pusat pengusulan ini.

Hadir dalam perayaan HUT organisasi RK ke 3 ini Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, beberapa Kepala OPD terkait organisasi wanita lain yang ada di Sumatera Barat dengan dimeriahkan berbagai acara hiburan, salah satunya peragaan busana pakaian khas Minangkabau dan penampilan penyanyi dari ibu-ibu anggota RK.(rel/st)

Padang,Lintas Media.

Untuk meningkatkan  mutu dan kualitas pendidikan di Sumatera Barat,pemerintah Provinsi bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mulai membahas Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan  dengan melaksanakan hearing bersama Dinas Pendidikan Sumbar, Balitbang Sumbar , Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)  wilayah X,  Pihak  BNN , Pakar pendidikan dari UNAND, UIN ,UNP dan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat di gedung DPRD Sumatera Barat Kamis (10/1).

Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat mengatakan.Banyak hal yang perlu ditampung agar Perda ini lebih efektif, setelah itu baru akan dilakukan fasilitasi dengan Kemendagri sebelum diparipurnakan.

Anggota Komisi V DPRD Sumbar Aristo Munandar mengatakan.  Kurikulum muatan lokal di Sumatera Barat Perlu peninjauan ulang kembali terutama yang berkaitan dengan Alam Minangkabau, generasi muda Minang saat ini banyak yang tidak mengetahui sebeluk beluk budaya Minangkabau, hal ini disebabkan kurangnya materi atau mata pelajaran  yang berkaitan dengan budaya Minang.

Sementara,Ketua MUI Sumbar Gusrizal Gazahar mengatakan pendidikan memberikan pemahaman , menghilangkan Kejahilan atau ketidaktahuan orang bisa membawa kedalam kesesatan dan kemaksiatan. Penyebab dari kemaksiatan dan kesesatan semuanya itu karena tidak berilmu. Nilai keagamaan mesti diperdalam pada konteks muatan lokal, terutama di sekolah umum. Pasalnya selama ini antara sekolah umum dan keagamaan terlihat ada perbedaan, padahal ketika berbicara pendidikan terutama agama tak ada bedanya.

"Fakta yang ada ditengah masyarakat dan sering saya dengar bukan hanya dari ulama saja, termaksud juga komentar dari bapak-bapak di DPRD, para pendidik, dan guru-guru, bahwa kita sedang menghadapi generasi boleh dikatakan terancam secara akhlak, ini adalah masalah yang paling berat. LGBT, narkoba, perzinaan, apapun bentuk maksiat yang terjadi hari ini,  saya rasa menjadi indikator kuat, bahwa kita gagal melakukan pendidikan. Kita hanya memenuhkan pikirannya, otaknya dengan berbagai ilmu,  tapi ilmu itu tidak membentuk kepribadian, sudah ada pendidikan berkarakter tapi kami tidak melihat implementasi dari pendidikan berkarakter. Disisi lain kami para ulama diminta berperan membentuk itu tersebut. Anak-anak yang di didik di sekolah tidak punya waktu berhadapan dengan ulama, berangkat pukul 07:00 WIB pulang pukul 16:00 WIB,  sibuk dengan les malam dengan PR, dihari libur sibuk dengan kegiatan ekstrakurikuler tidak bisa bersentuhan dengan ulama. Anak-anak sudah seperti robot mereka tidak mengerti kehidupan real, mereka kira kehidupan itu buku membuat PR,  sehingga jangan heran anak-anak sekarang banyak yang tidak beretika,"ungkap Gusrizal.

"Dulu anak laki-laki diajarkan silat dan anak perempuan diajarkan menari, sekarang anak laki-laki diajarkan menari, ini merupakan salah satu penyebab terjadinya LGBT. Sekarang kerusakan akhlak generasi muda sangat memprihatinkan. Ulama memiliki keterbatasan dalam pendidikan formal disekolah. Dengan adanya penguatan agama secara utuh di muatan lokal akan dapat membentuk karakter bereligi dalam generasi muda khususnya siswa,"Katanya.

Hal serupa ditambahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Barlius mengatakan, bahwa sejak beralihnya wewenang SMK dan SMA ke Provinsi sangat berpengaruh terhadap program yang diterapkan Dinas pendidikan kota Padang seperti pelaksanaan pesantren Ramadhan dan wirid remaja. Mesjid dan mushala tidak lagi diramaikan oleh generasi muda.

"Dulu wirid remaja sangat aktif di kota Padang, pengurusnya adalah anak SMA, tapi setelah kewenangan beralih, semua menjadi redup. Saya tanyakan kepada anak-anak itu, anak SMA tidak ditekankan wirid remaja. Hendaknya dalam perda ini tidak hanya mengurus pendidikan formal saja tetapi juga non formalnya juga, sehingga bisa terbentuk siswa yang bukan hanya cerdas keilmuwan namun juga bisa berjiwa ulama dan niniak mamak,"kata Barlius.

Sementara Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah X Herry mengatakan ranperda ini meski mengikat seluruh sekolah  baik negeri maupun swasta, termaksud dalam pembinaan dilakukan.

"Sekolah swasta menjadi perhatian  pemerintah, dalam ranperda ini perlu dipertegas."kata Herry.

Herry juga menambahkan terkait dengan perlindungan guru, dia menyebutkan apakah ini masuk dalam sektor gaji. Apalagi selama ini gaji guru honorer dan gaji guru swasta masih banyak yang belum layak. "Hal semacam ini mesti diatur juga dengan tegas, sehingga poin perlindungan guru ini jelas dan tepat, "katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Burhasman menyampaikan masukan dari berbagai kalangan ini memberikan pemahaman dan akan disesuaikan dalam ranperda dibahas, termaksud soal pendidikan agama dan budaya yang tentunya mesti mendapatkan porsi yang diajar oleh guru yang tepat.

"Perda ini akan diperkuat dengan Pergub, dalam Pergub akan dipertegas untuk implementasinya, karena persoalan teknis diatur dalam Pergub, "ujar Burhasman.(Sri)

Padang,Lintas Media News.
Dalam rangka meningkatkan indeks inovasi daerah, segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat evaluasi penilaian indeks inovasi daerah tahun 2018, Jumat (18/1/2019) di Aula kantor gubernur.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno memberikan arahan kepada seluruh SKPD  yang hadir, agar meningkatkan inovasi - inovasi daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam efisiensi kerja di pemerintahan.

"Kita dituntut harus memiliki inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam meningkatkan kinerja, saya berharap setiap SKPD dapat bekerja optimal se-efisien mungkin dan efektif sehingga bisa menghasilkan output dan outcome untuk mewujudkan masyarakat sejahtera," kata gubernur

"Untuk meningkatkan tersebut, perlu peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, yang saat ini ada tujuh layanan pemerintah," tambahnya.

"Dulu pelayanan publik baru bisa disetujui menunggu berbulan-bulan, tetapi sekarang sudah bisa diselesaikan dalam sehari, karena dulu urusan yang berbelit-belit, namun berkat inovasi semuanya bisa dipersingkat, inovasi seperti ini yang harus kita perbanyak, bukan hanya 7 tapi kalau bisa 10 setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Sumbar," ujarnya.

Sementara itu gubernur sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena Sumbar berhasil mendapatkan peringkat ke-3 sebagai pemerintah daerah provinsi terinovatif pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2018 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut, dengan urutan pertama Pemprov Jawa Barat dan kedua Pemprov Jawa Timur.

Selain itu gubernur juga mendesak, supaya setiap OPD dapat melakukan inovasi, karena berinovasi dapat meningkatkan daya saing daerah untuk kemajuan daerah kedepannya.

Sebelumnya Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Sumbar Dr. Ir. Reti Wafda, MTP telah menyampaikan, bahwa penghargaan yang diterimanya ini, tidak terlepas dari kinerja Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan jajaran OPD dalam menciptakan penemuan baru bagi masyarakat di setiap program, seperti : layanan pendidikan, kesehatan, perizinan, ketenagakerjaan, komoditi dan aspirasi masyarakat.

"Pada saat ini Pemprov Sumbar telah menghimpun inovasi dari setiap OPD sekitar 612 inovasi. Namun, dari 612 inovasi, baru diterbitkan 254 inovasi yang sudah jalan dan tengah diajukan persetujuan Kemendagri," ulas Reti Wafda.

“Dari 254 inovasi yang sudah ada dan tengah diusulkan masuk ke dalam pembahasan Kemendagri ada 65 inovasi di pembaruan yang sudah jelas program kegiatan," jawabnya.

Kemudian Reti juga menyampaikan, inovasi merupakan daya saing saat ini menjadi salah satu parameter dalam konsep daerah yang berkelanjutan. Tingkat daya saing suatu daerah juga menjadi salah satu ukuran kesejahteraan.

Dalam rapat evaluasi penilaian indeks inovasi ini dihadiri oleh seluruh OPD pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya, agar dapat menjadi motivasi dan bisa berinovasi di institusinya masing-masing.(rel)

Padang,Lintas Media.

Gedung baru DPRD Sumbar yang berlantai enam diresmikan pemakaiannya oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.Peresmian gedung baru tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh gubernur dan ketua DPRD Sumbar serta menekan tombol serine oleh gubernur Sumbar.Jum'at (18/1).

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irawan Rahim menyampaikan,  pembangunan gedung di lingkungan DPRD Sumbar dilakukan karena melihat kebutuhan, selain kekurangan ruangan rapat, ruangan kerja  dinilai juga tak memadai, khusus untuk ruang rapat Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus) dan untuk ruangan fraksi-fraksi yang masih terbilang kecil.

Gedung baru tersebut diperuntukan untuk 65 orang anggota DPRD Sumatera Barat yang memiliki ruangan sendiri-sendiri yang dilengkapi fasilitas mobilier, seperti televisi LCD, meja, kursi, lemari es dan kursi tamu.Kata Hendra.

Menurut Hendra,gedung baru berlantai 6 ini dibangun dalam 4 tahun anggaran yang secara keseluruhan pembangunan gedung ini dari awal hingga selesai memakan anggaran sebesar Rp. 53,4 miliar yang sudah bisa ditempati.

Dalam gedung baru ini pada lantai satu akan ditempati untuk bagian umum sekretariat DPRD dan ruang rapat Banggar  dan Bamus, kemudian lantai dua sampai enam digunakan untuk berkantornya 65 orang anggota dewan yang masing-masing lantai nantinya akan diisi 15 ruangan anggota.Jelas Hendra.

Dengan adanya kantor baru ini,Hendra Irwan Rahim selaku Ketua DPRD Sumbar berharap, ke depan kinerja setiap anggota DPRD bisa lebih meningkat.

Sementara,Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memberikan apresiasi kepada anggota DPRD yang mau bersabar  untuk pembangunan gedung ini, dengan mendahului pembangunan gedung-gedung di SKPD yang rusak dan roboh oleh gempa tahun 2009 yang lalu, apalagi gedung baru ini dibangun secara bertahap selama 4 tahun anggaran.

"Kita memaklumi.Selama ini gedung DPRD Sumbar masih banyak kekurangan ruangan untuk anggota DPRD, karena itu saya berharap dengan adanya gedung baru ini anggota Dewan dapat bekerja dengan nyaman dan kedepanya bisa meningkatkan kinerjanya Dewan sebagai Perwakilan Rakyat Sumbar"kata Irwan.(Sri)

Padang,Lintas Media News.

Ditresnarkoba Polda Sumbar kembali mengamankan 40 gram sabu dan 1 kg ganja kering dari 5 orang tersangka  hasil peyelidikan tim operasional Direktorat reserse narkoba selama sepekan di awal tahun 2019 ini.

Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Syamsi didampingi Dirnarkoba Polda Sumbar Kombes Pol Ma'mun, Wadirnarkoba AKBP Rudy Yulianto, dan Kasubbid Narkoba pada konferensi pers, Kamis (17/1) di Polda Sumbar.

Ditnarkoba Ma'mun menjelaskan.Dari pengungkapan kasus tersebut,pihaknya telah mengamankan pelaku yang berinisial FA pekerjaan swasta yang tinggal diganting I No.39 Parak Gadang Kecamatan Padang Timur Kota Padang.Dari tangan tersangka diamankan barang bukti berupa satu paket narkoba jenis sabu seberat 5,24 gram.

Sedangkan dari tangan pelaku yang berinisial JM (swasta) yang tinggal di Jln.Berok Nipah No.276 Padang Barat Kota Padang disita barang bukti 2 paket narkoba jenis sabu seberat 30,41 gram.kata Ma'mun.

Dari tangan pelaku yang berinisial RMA yang bekerja sebagai sopir angkot tinggal di Jln Seberang Padang Utara II No.20 Kelurahan Seberang Padang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang disita barang bukti 2 paket narkoba golongan I jenis Shabu seberat 3,96 gram,dan satu buah HP.

Begitu juga dari pelaku yang berinisial RPP berkerja sebagai juru parkir tinggal di Jln Komplek Raharja Lubuk Buaya Kec.Koto Tangga Kota Padang dengan barang bukti yang diamankan 4 paket Narkotika golongan I jenis ganja seberat 1kgram 112,86 gram, dua unit HP dan satu unit sepeda motor.

Kepada para pelaku akan dikenakan hukuman dengan pasal 114 ayat 2 sub pasal 112 ayat 2 Undang-undang RI no.35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara.
Kecuali satu orang tersangka RMA akan dikenakan UU Peradilan Anak karena yang bersangkutan masih di bawah umur.Jelas Ma'mun.(St)

Padang,Lintas Media News.
Kepala Dinas Kominikasi dan Informatika (Diskominfo) Padang Panjang Marwilis, menerima buku cerita berbahsa Minang "Malanca jo Mak Uniang" dari penulisnya Ampera Salim Patimarajo, Rabu pagi, (16/1), di ruang kerjanya.

"Saya suka sekali membaca cerita ini di FB,karena itu saya berkeinginan cerita ini dibuatkan sebuah buku.Alhamdulillah sudah ada bukunya dan saya juga telah mendapatkannya",ucap Marwilis.

Pada kesempatan itu Marwilis mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga  kepada Ampera Salim selaku penulis dari buku tersebut.

Hadir pada kesempatan itu Kabid Imformasi dan Kominikasi Publik Indrayadi, Kasi Layanan  Informasi Publik dan Media David Nover Martin, Kasi Pengelolaan Informasi Publik Zulmardi.

Ampera Salim selaku penulis dulunya Kabag Humas juga pernah Kakan Perpustakaan dan Kearsipan. Kini  sebagai Sekretaris Diskominfo Padang Panjang. "Menulis itu hobi saya katanya," usai dari ruangan Marwilis.(rel)

Walikota Fadly Amran Dukung Khatib Sulaiman jadi Pahlawan Nasional

Padang Panjang,Lintas Media News.
Walikota Padang Panjang Fadly Amran BBA DT. Panduko Malano mengatakan.Pemerintah kota Padang Panjang, mendukung sepenuhnya Bapak Khatib Sulaiman bisa menjadi pahlawan nasional. Apalagi dalam memperjuangkan kemerdekaan beliau punya hubungan emosional yang erat  dengan Padang Panjang.

Hal itu disampaikan Fadly Amran saat menerima kunjungan Keluarga Besar Almarhum Khatib Sulaiman di rumah dinas walikota, Selasa bakda zuhur, (15/1) dihadiri Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Alfisena beserta beberapa pejabat lainnya.

Pada kesempatan itu Walikota berharap agar, setelah semua persyaratan disiapkan panitia, nantinya,  pemerintah pusat dapat menerima Almarhum Khatib Sulaiman sebagai pahlawan nasional.

Sementara,pimpinan rombongan keluarga besar Khatib Sulaiman, Sudarman DT. Barbangso yang merupakan anak pertama dari Khatib Sulaiman menyampaikan.Kedatangannya ke
Padang Panjang bersilaturrahmi sekaligus mohon dukungan moril  dari Walikota Padang Panjang dalam memperjuangkan orang tua mereka agar dapat menjadi pahlawan nasional.

Sudirman yang sehari harinya tinggal di Kota Padang mengatakan,bahwa dia sebagai anak bersama keluarga besarnya, selama ini tidak ada nenuntut imbalan materi dari pemerintah atas perjuangan orang tuanya.

Karena itu, dia berharap supaya Khatib Sulaiman,  bisa dinobatkan sebagai pahlawan nasional. "Orang tua kami, meninggal ditembak Belanda di Situjuah," katanya.(st/rel)